bkd.wonogirikab.go.idbkd.wonogirikab.go.id/upload/kontent/a86e78810bd45892cb8359d9743c1532... · tugas dan fungsi harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang

ii

KEPALA SADAN KEPEGAWAIAN DAERAH ,... 'KABUPATEN WONOGIRI

' : I --- -- .:»: I . ~ I • i ~- ~ I."'\ ~~J !..) ~' 1l..}

'~ \ \ ;Rr.-'RUMA ,) J!~RMANANDIYAH, S.H._, M.M.

o ~ ~mbina Utama Muda ~~ 19580710 198603 2 005

Wonogiri, 17 Juli 2017

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri mempunyai acuan umum tentang arah

pembangunan ke depan yang telah disesuaikan dengan aturan dan kebijakan

terbaru. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi

rencana tahunan, dengan mengedepankan skala prioritas, sehingga setiap

program dan kegiatan yang telah ditentukan dapat dilaksanakan dengan baik.

Review Rencana Strategis (RENST~) yang telah disusun ini tidak cukup

berarti tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan. Komitmen dan motivasi yang

tinggi sangat dibutuhkan untuk bisa melaksanakan rencana yang telah tersusun.

Harapan kami, Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat dijadikan sebagai

pedoman dan arah dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan

Sadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri untuk mendukung arah dan

kebijakan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan.

maka Sadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri 2016-2021 ini,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat

dan karunia-Nya sehingga Review Rencana Strategis (RENSTRA) Sadan

Kepegawaian Daer~h Kabupaten Wonogiri tahun 2016-2021 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Sadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri

merupakan satu dokumen perencanaan resrni daerah. Selain itu Renstra

merupakan arah program dan kegiatan Perangkat Daerah khususnya dan

pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

kedepan, dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan baik eksternal maupun

internal.

Dengan disusunnya Review Rencana Strategis (RENSTRA) Sadan

KATA PENGANTAR

t \11; v / f..., • ; /' I ~ ( f,. 1 "L l ) ,

t: , I I V r 1- , .,1i,JI ,\ r ~ kf.r1, .'( 1 r' 1- ,, v'/ J '' ' 't T "1 '-ft I(\: , "t,_'- 4

REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

TAHUN 2016-2021

iii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ............................................................................ i KATA PENGANTAR ............................................................................ ii DAFTAR ISI ....................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................. 1 B. Landasan Hukum ................................................................. 2 C. Maksud dan Tujuan ................................................................. 6 D. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaa

Lain ....................................................................................... 8 E. Sistematika Penulisan ...................................................... 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

A. Struktur Organisasi ................................................................ 10 B. Tugas Pokok dan Fungsi ...................................................... 12 C. Sumber Daya Pendukung ...................................................... 14 D. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Wonogiri ................................................................ 17 E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD

Kabupaten Wonogiri ................................................................. 21

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan BKD ................................................................ 23 B. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih ..................................................... 24 C. Penentuan Isu-Isu Strategis ..................................................... 25

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, & KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi ........................................................................... 26 B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ..................... 27 C. Strategi dan Kebijakan ..................................................... 30

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Rencana Program dan Kegiatan ............................................ 32 B. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif ......... 35

BAB VI INDIKATOR KINERJA BKD KAB. WONOGIRI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ................................. 44 BAB VII PENUTUP ............................................................................. 46


TAHUN 2016-2021

iv


TAHUN 2016-2021

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan aparatur negara mencakup aspek yang luas. Dimulai

dari peningkatan fungsi utama, kelembagaan yang efektif dan efisien dengan

tata laksana yang jelas dan transparan, dilaksanakan oleh Sumber Daya

Manusia aparatur yang professional serta berakuntabilitas kepada mitra kerja

(stake holders). Pendayagunaan aparatur pada hakekatnya merupakan upaya

pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan

secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan untuk

meningkatkan kinerja seluruh aparatur Negara dalam rangka menuju tata

pemerintahan yang baik (good govennance). Upaya reformasi aparatur salah

satunya ditempuh dengan penataan kepegawaian.

Dalam kurun waktu lima tahun periode (2010-2015), upaya

pengembangan kepegawaian dilaksanakan dengan penyempurnaan

manajemen di bidang kepegawaian, peningkatan kompetensi aparatur,

peningkatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengawasan dan

pengendalian kepegawaian, serta pembangunan system informasi manajemen

kepegawaian. Namun demikian berbagai upaya tersebut di atas belum mampu

membangun suatu Sistem Manajemen Kepegawaian yang dapat mewujudkan

PNS sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pada umumnya.

Disamping itu terdapat adanya perubahan dan perkembangan

lingkungan strategis baik diluar lingkup kepegawaian, seperti arah kebijakan

nasional kepegawaian, kondisi politik pemerintahan dan derasnya tuntutan

masyarakat atas pelayanan aparatur serta kondisi global dan teknologi.

Diharapkan pada kondisi lingkungan sebagai tersebut di atas dipandang perlu

untuk segera disikapi satuan kerja perangkat daerah khususnya dibidang

kepegawaian melalui berbagai upaya yang mengarah pada penciptaan kondisi

Sistem Manajemen Kepegawaian yang mampu mewujudkan Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.


TAHUN 2016-2021

2

Sejalan dengan itu menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan

tugas dan fungsi harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang

jelas dirumuskan dalam rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Wonogiri.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun1999, tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik



6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,



7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,



TAHUN 2016-2021

3

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia


Nomor 5679);

9. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentag Aparatur Sipil Negara, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang

Formasi Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54

Tahun 2003, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97

Tahun 2000 tentang Formasi PNS, (Lembaran Negara Republik Indonesia


Nomor 4332);


Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia


Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2002, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 98 Tahun 2000, tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil,




Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik


Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, tentang Kenaikan Pangkat PNS,


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193),


TAHUN 2016-2021

4


Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000, tentang

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, (Lembaran Negara Republik




Pendidikan dan Latihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4019);


Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263),

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun

2009, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 164);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4693);


TAHUN 2016-2021

5

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63);

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;

24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010, tentang

Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim

Reformasi Birokrasi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010, tentang Pembentukan Komite

Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi

Nasional;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 9);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014, tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013-2018;


TAHUN 2016-2021

6

27. Surat Edaran Menteri PAN Nomor : KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang

Penataan Pegawai Negeri Sipil;

28. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil;

29. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 46 A Tahun 2003

tentang Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil;

30. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 46 B Tahun 2003

tentang Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Dalam Rangka Penyusunan

Klasifikasi Jabatan;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2005 tentang

Perencanaan Pembangunan Daerah;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011, tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri

Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri

Tahun 2016-2021;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri

(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran secara operasional

visi, misi dan program Bupati yang digambarkan dalam bentuk program dan

kegiatan terkait urusan kepegawaian yang harus dilaksanakan oleh Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri periode Tahun 2016-2021.

Maksud penyusunan Rencana Strategis BKD Kabupaten Wonogiri Tahun

2016-2021 antara lain :

1. Menggambarkan kondisi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Wonogiri saat ini dan masa mendatang selama 5 (lima) tahun ke depan;


TAHUN 2016-2021

7

2. Mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan

khususnya urusan kepegawaian;

3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja tahunan dari

tahun 2016-2021.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 antara lain :

1. Sebagai dokumen perencanaan strategis dan sebagai alat koordinasi

sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang perencanaan

kepegawaian;

2. Merumuskan dan menetapkan arah dan strategi Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Wonogiri dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran

dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan

kedinasan yang dijabarkan dari visi dan misi daerah (RPJMD) tahun

2016-2021;

3. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk

mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi

penyelenggaraan pelayanan bidang kepegawaian yang berorientasi

pada hasil;

4. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengan Daerah dengan kewenangan Badan

Kepegawaian Daerah sebagai dasar perencanaan program jangka

menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran.

5. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan

jajarannya secara proporsional.


TAHUN 2016-2021

8

D. HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN

LAINNYA

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Rencana

Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen

perencanaan lainnya. Hubungan antara Rencana Strategis Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 dengan

dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016-2021

merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021;

2. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016-2021disusun

dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun

2016-2021;

3. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016-2021

menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan

Kepegawaian Daerah;

RENSTRA SKPD


TAHUN 2016-2021

9

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis Tahun 2016-2021 terdiri dari 7 (tujuh)

bab dan lampiran. Secara keseluruhan dokumen ini disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

1. BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan

penyusunan, hubungan Rencana Strategis dengan dokumen

perencanaan lainnya serta Sistematika penulisan.

2. BAB II. GAMBARAN PELAYAAN INSTANSI

Bab ini memuat struktur organisasi, susunan kepegawaian, tugas pokok

dan fungsi, serta sarana dan prasarana serta Ruang Lingkup Kegiatan /

Pelayanan.

3. BAB III. ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini memuat gambaran secara umum tentang Kabupaten Wonogiri,

kondisi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri, kondisi yang

diinginkan, Analisa Lingkungan dan Faktor-faktor kunci keberhasilan

(Pendorong dan Penghambat).

4. BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN.

Bab ini memuat tentang visi, misi, tujuan dan Sasaran, strategi dan

Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5. BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN

PENDANAAN INDIKATIF.

Bab ini memuat Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan

Indikatif.

6. BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD

Bab ini berisi Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Wonogiri dengan mengacu pada tujuan dan Sasaran Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun

2016-2021.

7. BAB VII. PENUTUP

Bab ini berisi Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan


TAHUN 2016-2021

10

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

A. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri diatur

dalam Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri No. 38 Tahun 2016, terdiri dari :

Kepala

Sekretariat Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

Bidang Mutasi dan Pengembangan

Aparatur

Sub Bidang Mutasi Aparatur

Sub Bidang Pengembangan

Aparatur

Bidang Pengadaan Pemberhentian

dan Informasi Aparatur

Sub Bidang Pengadaan dan

Pemberhentian

Sub Bidang Data dan Informasi

Aparatur

Bidang Administrasi dan Pembinaan

Aparatur

Sub Bidang Administrasi

Aparatur

Sub Bidang Pembinaan

Aparatur

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sub Bidang Penjenjangan dan

Uji Kompetensi

Sub Bidang Non Penjenjangan

Gambar Struktur Organisasi sebagaimana pada gambar 2.1 dibawah ini :


TAHUN 2016-2021

11

Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA

SEKRETARIS

Kasubag Perencanaan

Kasubag Umum dan kepegawaian

Kasubag Keuangan

KABID PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kasubid Penjenjangan

dan Uji Kompetensi

Kasubid Non

Penjenjangan

KABID ADM. & DAN PEMBINAAN APARATUR

Kasubid Administrasi Aparatur

Kasubid Pembinaan

Aparatur

KABID PENGADAAN PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI

APARATUR

Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian

Kasubid Data dan Informasi Aparatur

KABID MUTASI DAN PENGEMBANGAN

APARATUR

Kasubid Mutasi

Aparatur

Kasubid Pengembangan

Aparatur

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


TAHUN 2016-2021

12

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sebagaimana peraturan Bupati Wonogiri Nomor 74 Tahun 2016, Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri memiliki tugas pokok dan fungsi

sebagai berikut :

TUGAS POKOK

Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah bidang kepegawaian dan bidang pendidikan

dan pelatihan.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan

pelatihan;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan bidang

pendidikan dan pelatihan;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan

pemerintahan daerah bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan;

5. Pelaksanaan fungsi kesekratariatan badan; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati se suai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

Sebagaimana Peraturan Bupati tersebut diatas Kepala Badan memimpin

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Wonogiri. Kepala Badan membawahi Sekretariat, Bidang Pengadaan

Pemberhentian dan InformasiAparatur, Bidang Mutasi dan Pengembangan

Aparatur, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Administrasi dan Pembinaan

Aparatur, dan kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksaan

tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan,

pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaaian dilingkungan badan. Untuk

menyelenggarakan tugas pokok diatas, sekretariat mempunyai fungsi :


TAHUN 2016-2021

13

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan,

anggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan di lingkungan Badan;

2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama,

hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi di

lingkungan Badan;

3. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di

lingkungan Badan;

4. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di

lingkungan Badan;

5. Pengelolaan dan penatausahaan aset serta pelayanan pengadaan barang/

jasa dil ingkungan Badan;

6. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

(SPIP) dilingkungan Badan;

7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan

teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang,

pembinaan teknis bidang mutasi pegawai dan pengembangan pegawai. Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai

fungsi :

1. Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang mutasi pegawai

dan pengembangan pegawai;

2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dukungan teknis bidang

mutasi pegawai dan pengembangan pegawai;

3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi

penunjang bidang mutasi pegawai dan pengembangan pegawai;

4. Pelaksanaan pembinaan teknis fungsi penunjang bidang mutasi pegawai dan

pengembangan pegawai; dan


TAHUN 2016-2021

14

5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas

dan fungsinya.

Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Aparatur

mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan

tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang pengadaan dan pemberhentian

pegawai dan dan bidang data dan informasi kepegawaian. Untuk

menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang Pengadaan Pemberhentian dan

Informasi Aparatur mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang pengadaan dan

pemberhentian pegawai dan bidang data dan informasi kepegawaian;


pengadaan dan pemberhentian pegawai dan bidang data dan informasi

kepegawaian;


penunjang bidang pengadaan dan pemberhentian pegawai dan bidang data

dan informasi kepegawaian;

4. Pelaksanaan pembinaan teknis fungsi penunjang bidang pengadaan dan

pemberhentian pegawai dan bidang data dan informasi kepegawaian; dan


dan fungsinya.

Bidang Administrasi dan Pembinaan Aparatur mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dokumen

teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang,

pembinaan teknis bidang administrasi pegawai dan pembinaan pegawai. Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut bidang Administrasi dan Pembinaan

Aparatur mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang administrasi

dan pembinaan pegawai;


TAHUN 2016-2021

15


administrasi dan pembinaan pegawai;


penunjang bidang administrasi dan pembinaan pegawai;

4. Pelaksanaan pembinaan teknis fungsi penunjang bidang administrasi dan

pembinaan pegawai;


dan fungsinya.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang,

pembinaan teknis bidang pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas

pokok tersebut, bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang pendidikan dan

pelatihan pegawai;


pendidikan dan pelatihan pegawai;


penunjang bidang pendidikan dan pelatihan pegawai;

4. Pelaksanaan pembinaan teknis fungsi penunjang bidang pendidikan dan

pelatihan pegawai; dan


dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan

fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

C. SUMBER DAYA PENDUKUNG

Sumber daya yang ada ini meliputi sumber daya aparatur (jumlah pegawai yang

ada di BKD) maupun sumber daya yang berupa sarana dan prasarana. Berikut

susunan Kepegawaian akhir tahun 2016 dapat ditunjukkan sebagai berikut :


TAHUN 2016-2021

16

Tabel 2.1

Susunan Kepegawaian menurut pangkat golongan ruang

NO GOLONGAN RUANG

JLM % A B C D

1 IV 3 1 1 0 5 10,20

2 III 6 10 5 7 28 57,14

3 II 1 6 3 6 16 32,65

4 I 0 0 0 0 0 0

JUMLAH 49 100,00

Tabel 2.2

Susunan Kepegawaian menurut tingkat pendidikan formal

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH %

1 PASCA SARJANA (S2) 15 30,61

2 SARJANA (S1) 16 32,65

3 DIPLOMA III (D-III) 7 14,29

4 SLTA 10 20,41

5 SLTP 0 0

6 SD 1 2,02

JUMLAH 49 100,00

Tabel 2.3

Susunan Kepegawaian menurut usia

NO TINGKAT USIA (tahun) JUMLAH %

1 < 20 0 0

2 20 - 25 1 2,04

3 26 – 30 4 8,16

4 31 – 35 6 12,24

5 36 – 40 10 20,41

6 40 – 45 7 14,29

7 45 – 50 5 10,20

8 > 51 6 12,24

JUMLAH 49 100,00


TAHUN 2016-2021

17

Tabel 2.4

Susunan Kepegawaian menurut status pegawai

NO STATUS KEPEGAWAIAN JUMLAH %

1 CPNS 0 0

2 PNS 49 100,00

3 HONORER 0 0

JUMLAH 49 100,00

Tabel 2.5

Susunan Kepegawaian jabatan

NO JABATAN ESELON

JML % IIB IIIA IIIB IVA

1 STRUKTURAL 1 1 4 11 17 34,69

2 FUNGSIONAL

TERTENTU

0 0 0 5 5 10,20

3 FUNGSIONAL

UMUM

0 0 0 27 27 55,10

JUMLAH 1 1 4 43 49 100,00

Sumber daya yang berupa Sarana dan Prasarana Kantor akhir tahun 2016 dapat

disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.6

Gedung dan status kepemilikan

Luas Tanah : ± 1300 M2 Status Tanah : Milik pemerintah

NO NAMA

BANGUNAN STATUS

BANGUNAN TAHUN

DIGBANGUN BENTUK

BANGUNAN KET

1. Gedung Milik Pemda - Permanen Kondisi baik


TAHUN 2016-2021

18

Tabel 2.7

Sarana Kantor

NO NAMA SARANA TAHUN

PEROLEHAN JUMLAH KET

1 Mobil Dinas Kepala 2014 1 Kondisi baik

2 Mobil Operasional 1997, 2004 3 Kondisi baik

3 Meja 1995-2015 69 Kondisi baik

4 Kursi 1995-2015 81 Kondisi baik

5 Almari 2001-2015 26 Kondisi baik

6 Almari SJDI 2004-2010 5 Kondisi baik

7 Rak File/bufet 2001-2010 26 Kondisi baik

8 Filing Cabinet 1990-2010 29 Kondisi baik : 28

Kurang baik : 1

9 Komputer PC 2001-2010 29 Kondisi baik : 27

Rusak Berat : 2

10 Laptop 2005-2015 53 Kondisi baik : 52

Rusak Berat : 1

11 LCD Proyektor 2004-2015 8 Kondisi baik

12 Printer 2001-2015 39 Kondisi baik

13 TV 2004 7 Kondisi baik

14 Conference System 2005 1 Kondisi baik

15 AC 2005-2015 34 Kondisi baik : 30

Rusak Berat : 4

16 Scaner 2007-2015 2 Kondisi baik

17 Telepon 2000 7 Kondisi baik

18 Mesin Faxcimile 2005 1 Kondisi baik

19 OHP 2006 2 Kondisi baik : 1

Rusak Berat : 1

20 Resograph 2007 1 Kondisi baik

D. KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN

WONOGIRI

Gambaran kinerja BKD 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dapat dilihat

pada Tabel berikut:


TAHUN 2016-2021

19

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015* 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah PNS yang

mengikuti diklat

struktural.

0 44 0 3 150 150 51 44 3 149 152 51 43 1% 38% 76% 89% 100%

2 Jumlah PNS yang

mengikuti diklat

prajabatan

0 305 0 554 0 0 19 305 552 0 0 19 304 63% 63% 63% 65% 100%

3 Jumlah PNS yang

mengikuti diklat teknis

/ fungsional.

0 305 0 131 339 280 268 305 154 305 255 306 402 12% 35% 54% 77% 107%

4 Jumlah Peserta yang

mengikuti Bintek

Penyusunan Formasi

PNS

0 188 0 0 0 200 200 188 0 200 200 188 0% 0% 34% 68% 100%

5 Tersedianya Formasi

di masing-masing unit

kerja

0 178 0 216 216 216 216 178 216 216 216 216 178 21% 41% 62% 83% 100%

6 Jumlah file pegawai

yang terkelola secara

baik

0 13000 0 14100 14100 14100 13000 13000 14100 14100 14100 13000 13000 21% 41% 62% 81% 100%

7 Tersedianya Sistem

Informasi

Kepegawaian

0 1 0 1 1 1 55 1 1 1 1 55 1 2% 3% 5% 98% 100%

8 Bertambahnya file

kepegawaian

elektronik

0 875 0 400 400 400 870 875 764 800 600 870 1144 26% 53% 73% 103% 142%

9 Tersusunnya buku

profil pegawai

0 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 20% 40% 60% 76% 96%

10 Jumlah PNS yang

dilantik

0 300 0 525 500 525 550 300 364 341 550 530 173 15% 29% 52% 74% 82%

Tahun 2011-2015

Tabel 2.8

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BKD kab. Wonogiri Tahun 2010-2015

NoIndikator Kinerja

UtamaTarget SPM

Target IKK

2015

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra Bappeda Realisasi Capaian

Tahun 2011-2015Rasio Capaian Tahun ke-


TAHUN 2016-2021

20

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015* 2011 2012 2013 2014 2015

11 Terfasilitasinya SK

penetapan PNS

dalam jabatan

fungsional

0 1450 0 2500 9000 2500 3000 1450 4108 8437 2547 1537 1038 22% 68% 82% 90% 96%

12 Jumlah pelamar

CPNS sesuai

kompetensi

0 30 0 9500 9000 0 1000 30 0 0 0 1128 0 0% 0% 0% 6% 6%

13 Jumlah tenaga

honorer yang

diproses CPNS

0 0 50 20 780 780 0 20 756 271 0% 1% 48% 64% 64%

14 Meningkatnya

kegiatan penegakan

disiplin pegawai

melalui operasi razia

PNS

0 20 0 10 8 9 10 20 8 9 10 9 24 14% 30% 47% 63% 105%

15 Jumlah kasus

pelanggaran disiplin

yang tertangani

0 22 0 6 12 16 12 22 7 12 18 16 18 10% 28% 54% 78% 104%

16 Jumlah PNS yang

menjalani tes

kesehatannya

0 4 0 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 22% 33% 50% 72% 94%

17 Jumlah PNS yang

mengikuti

sosialisasi

peraturan

0 180 0 95 90 180 180 180 95 90 180 180 180 13% 26% 50% 75% 100%

18 Jumlah PNS yang

menerima

penghargaan / tanda

jasa.

0 200 0 131 358 150 200 200 131 358 143 219 210 13% 47% 61% 82% 102%

19 Jumlah PNS yang

memanfaatkan

bimbingan /

konseling psikologi

0 22 0 10 22 22 22 22 10 17 13 22 57 10% 28% 41% 63% 121%

20 Jumlah PNS yang

mendapatkan

Taspen, Karis,

Karsu dan Karpeg

0 450 0 800 550 450 360 450 1490 1015 606 459 479 57% 96% 119% 137% 155%

Realisasi Capaian


Tahun 2011-2015NoIndikator Kinerja

Utama

Target

SPM

Target IKK

2015

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra Bappeda


TAHUN 2016-2021

21

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015* 2011 2012 2013 2014 2015

21 Terfasilitasinya

penerbitan Kartu

Pegawai Elektronik

0 305 0 2000 0 268 100 305 1615 0 268 192 408 60% 60% 70% 78% 93%

22 Jumlah PNS yang

mengikuti sumpah janji

0 0 0 200 400 120 14 0 316 244 120 14 0 43% 76% 93% 95% 95%

23 Terselesaikannya SK

Kenaikan pangkat

tepat waktu

0 2000 0 2500 2550 2700 2125 2000 2460 2465 2446 2074 1416 21% 41% 62% 80% 91%


Pensiun PNS

0 300 0 500 500 500 500 300 549 591 482 416 277 24% 50% 71% 89% 101%


Pengangkatan CPNS

menjadi PNS tepat

waktu

0 0 0 500 210 0 0 0 623 210 0 88% 117% 117% 117% 117%

26 Jumlah PNS yang

mengikuti UKPPI

0 150 0 150 350 300 300 150 160 311 302 304 162 13% 38% 62% 86% 99%

27 Jumlah PNS yang

mendapatkan ijin

belajar

0 200 0 500 500 750 750 200 521 462 448 294 236 19% 36% 53% 64% 73%

28 Jumlah PNS yang

mendapatkan ijin

penggunaan gelar

0 150 0 200 250 250 125 150 384 160 143 419 219 39% 56% 70% 113% 136%

29 Jumlah pembaharuan

daftar keluarga yang

terselesaikan

0 500 0 750 350 300 300 500 651 399 337 369 353 30% 48% 63% 80% 96%

30 Terselesaikannya nota

pertimbangan teknis

PMK

0 250 0 150 155 155 75 250 66 48 60 40 31 8% 15% 22% 27% 31%

Realisasi Capaian


Tahun 2011-2015NoIndikator Kinerja

UtamaTarget SPM

Target IKK

2015

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra Bappeda

RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

TAHUN 2016-2021

22

E. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BKD KAB

WONOGIRI

Dinamika lingkungan internal dan eksternal baik tantangan maupun peluang

yang akan dihadapi, perlu menjadi perhatian agar peningkatkan kinerja

pelayanan BKD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat tercapai. Hal

ini diperlukan guna mempertajam kebijakan pelayanan BKD untuk mendukung

pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah.

1. INTERNAL

a. Kekuatan

1) Eksistensi lembaga pengelola sumber daya aparatur di daerah;

2) Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang baku dalam pengelolaan

sumber daya aparatur;

3) Tersedianya pengelola sumber daya aparatur yang memadai ;

4) Tersedianya sumber daya aparatur yang dikelola;

5) Tersedianya uraian tugas yang jelas pada masing masing fungsi;

6) Hasil-hasil pengelolaan sumber daya aparatur yang selama ini telah

dilaksanakan.

b. Kelemahan

1) Belum tersedianya analisa Jabatan sebagai dasar perencanaan

Manajemen SDM;

2) Belum optimalnya pemberdayaan alumni diklat pada masing masing

unit kerja;

3) Kurangnya pemahaman proses manajemen pengembangan SDM

diindikasikan masih lemahnya koordinasi;

4) Belum optimalnya sarana dan prasarana SIMPEG yang memadai

sebagai pendukung pengelolaan SDM aparatur;

5) Kurang tersedianya sarana dan prasarana diklat yang memadai;

6) Masih terdapatnya pelanggaran disiplin PNS;


TAHUN 2016-2021

23

2. EKSTERNAL

a. Peluang

1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;

2) Surat Gubernur tentang tes potensi untuk pejabat struktural;

3) Tuntutan tentang Standar pelayanan minimal (SPM) dalam Pelayanan

Kepegawaian;

4) Kebijakan kepegawaian secara nasional yang mensyaratkan diklat

sebagai bagian sistem pembinaan pegawai;

5) Banyaknya lembaga pendidikan dan pelatihan lokal maupun nasional

yang bisa diajak kerjasama diindikasikan dengan Kerjasama

penyelenggaraan Diklat dengan sistem pola kemitraan;

6) Kerjasama dalam proses pelayanan kepegawaian (pensiun, askes, dll);

7) Banyaknya tawaran peningkatan SDM (diklat fungsional, beasiswa,

pendidikan formal);

8) Makin banyaknya lembaga pengawasan formal dan non formal.

b. Ancaman 1) Situasi kondisi politik nasional dan lokal (dalam komitmen

pengembangan SDM Aparatur);

2) Komitmen pengembangan dan peningkatan kualitas SDM berupa

anggaran belum sesuai (dibawah standar) dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Dengan diindikasikan terbatasnya kwantitas

pengiriman dan penyelenggaraan Diklat Teknis / Fungsional;

3) Adanya Peraturan Perundang-undangan yang kurang mendukung

terhadap pelaksanaan Diklat di Daerah;

4) Belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur;

5) Semakin kritisnya pola pikir masyarakat;

6) Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur di daerah

lain;

7) Globalisasi (transparansi, akuntabel pengelolaan SDM).


TAHUN 2016-2021

24

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PELAYANAN BKD

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Wonogiri tidak terlepas dari berbagai masalah dan hambatan.

Permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri

berkaitan dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima

(5) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan

pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Beberapa permasalahan kepegawaian di Kabupaten Wonogiri, di

antaranya :

1. Kurang optimalnya pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur di masing-

masing unit kerja.

2. Perencanaan kebutuhan PNS yang belum optimal karena pada unit kerja

belum dilaksanakan analisis jabatan.

3. Kurang sarana dan prasarana system informasi manajemen kepegawaian

yang mampu melayani kebutuhan data dalam pengambilan keputusan.

4. Belum tersusunnya perencanaan PNS yang komprehensif, integrated, dan

berbasis pada kinerja;

5. Pengadaan PNS belum sepenuhnya bisa mengakomudir pada kebutuhan riil;

6. Penempatan PNS belum sepenuhnya berdasarkan pada kompetensi jabatan;

7. Pengembangan pegawai berdasarkan pola karier belum bisa dilaksanakan

secara optimal;

8. Sistem penilaian kinerja belum obyektif;

9. Sistem kompensasi belum berdasarkan pada prestasi kerja;

10. Penetapan peraturan disiplin pegawai belum dilaksanakan secara konsisten

dan konsekuen oleh seluruh pegawai;

11. Belum sesuainya antara kompetensi yang dibutuhkan dengan kompetensi

aparatur yang tersedia;

12. Penyebaran SDM aparatur belum merata;


TAHUN 2016-2021

25

13. Masih lemahnya tingkat budaya kerja aparatur, sehingga berpengaruh pada

kinerja aparatur khususnya dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat.

Selain permasalahan di atas, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Wonogiri juga harus menghadapi tekanan dan tuntutan yang semakin kuat dari

seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang mengharapkan pengelolaan

manajemen kepegawaian semakin berkualitas, sesuai dengan prinsip-prinsip

perencanaan yang SMART, S berarti Spesific (memiliki tujuan tertentu), M berarti

Measurable (dapat diukur), A berarti Achiveable, (dapat dicapai), R berarti

Reasonable (memiliki alasan), dan T berarti Timelines (ada jangka waktu kapan

akan dicapai).

B. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH TERPILIH

Dari visi misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam

RPJMD 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Wonogiri, tugas pokok dan fungsi

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri sangat berkaitan erat dengan

misi pertama, “Mengelola Pemerintahan dengan Membangun Tata Kelola

Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Demokratis Terpercaya yang Meliputi

Unsur Manajemen Keuangan, Manajemen Pelayanan dan Manjemen Hukum dan

Pengawasan dengan Semboyan Sukses sebagai Pola Managerial yang Memiliki

Makna Sebagaimana Penjelasan Singkat dalam Visi”.

Untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan

demokratis serta terpercaya dibutuhkan sumberdaya aparatur yang handal dan

profesional. Untuk menciptakan sumberdaya sebagaimana diinginkan tersebut

diperlukan manajemen kepegawaian yang berkualitas dan akuntabel. Ini

merupakan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Wonogiri.


TAHUN 2016-2021

26

C. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Wonogiri merupakan perkiraan tantangan dan hambatan

yang akan mempengaruhi perjalanan pembangunan pada tahun 2016-2021. Isu

penting disusun berdasarkan hasil evaluasi Rencana Strategis Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2015 dan Rencana Kerja

tahun sebelumnya.

Berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja dan permasalahan-

permasalahan yang telah diuraikan di depan, maka isu-isu strategis pengelolaan

kepegawaian Tahun 2016-2021 adalah: “Sumber Daya Aparatur Kabupaten

Wonogiri yang Profesional”.


TAHUN 2011-2015

13


TAHUN 2016-2021

27

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai Perangkat

Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah, untuk

mewujudkan visi Bupati Wonogiri yaitu “MEMBANGUN WONOGIRI

SUKSES, BERIMAN, BERBUDAYA, BERKEADILAN, BERDAYA SAING,

DAN DEMOKRATIS”. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah, pasal 272 ayat (2), Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) tidak wajib menyusun visi misi

SKPD. Akan tetapi untuk mempermudah dalam pencapaian visi Bupati

tersebut dipandang perlu penetapan visi Perangkat Daerah, yaitu

“TERDEPAN DALAM MEWUJUDKAN PEGAWAI APARATUR SIPIL

NEGARA KABUPATEN WONOGIRI YANG PROFESIONAL”.

Visi ini dipandang selaras dengan visi Bupati terpilih. Untuk

mewujudkan pembangunan Wonogiri yang sukses, beriman, berbudaya,

berkeadilan, berdaya saing dan demokratis diperlukan Sumber Daya

Manusia yang profesional. Disinilah peran Badan Kepegawaian Daerah

diperlukan sebagai pelaksananya.

Dari pernyataan visi diatas dapat dijabarkan secara singkat sebagai

berikut:

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil :

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah : profesi bagi Pegawai Negeri

Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja

pada instansi pemerintah.


TAHUN 2016-2021

28

Pegawai Aparatur Sipil Negara (pegawai ASN) adalah : Pegawai

Pegawai Ngeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian

kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas

negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

Kata Profesional dalam visi diatas mengandung arti bahwa seorang yang

memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki

kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang

mengarahkan serta mendasari perbuatannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pegawai ASN yang profesional

adalah : seorang pegawai yang memiliki kemampuan (skill) yang benar-

benar ahli dibidangnya, memiliki ilmu atau berwawasan menegnai bidang

tugasnya, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dengan

mendasarkan pada norma dan etika yang diterapkan didalam bidang

tugasnya.

2. MISI Untuk mewujudkan visi diatas Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Wonogiri menetapkan misi yaitu Meningkatkan kwalitas SDM

Aparatur Kabupaten Wonogiri. Kenapa diambil misi ini, karena untuk

mewujudkan pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional sangat

diperlukan peningkatan kwalitas SDM aparatur sebagai pemangku jabatan

didalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Untuk mewujudkan visi-visi diatas dilakukan dengan manajemen

kepegawaian yang baik. Manajemen kepegawaian diarahkan guna

mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang

berbasis kinerja, atau berbasis pada sistem merit. Sistem ini didukung oleh

perencanaan kepegawaian yang terintegrasi dan berkelanjutan, tersedianya

sistem remunerasi yang adil dan layak, pembinaan karier, dan penilaian

berdasarkan prestasi kerja, diklat berbasis kompetensi, tata nilai, moral, etika

dan etos kerja yang baik, serta perlindungan hukum untuk memacu pegawai


TAHUN 2016-2021

29

agar dapat berprestasi tinggi (profesional). Hal ini dilakukan dengan

memperhatikan perkembangan isu straegis lingkungan organisasi dan arah

kebijakan pembangunan daerah.

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dalam rangka pencapaian visi dan

misi Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri selama Tahun 2016-2021, dijabarkan

sebagai berikut (berdasar isu strategis):

Isu Strategis : Sumber Daya Aparatur Kabupaten Wonogiri yang Profesional;

MISI Meningkatkan kwalitas SDM Aparatur Kabupaten

Wonogiri

Tujuan Mewujudkan SDM Aparatur Kabupaten Wonogiri yang

profesional dan kompeten

Sasaran 1 Terwujudnya SDM Aparatur Kabupaten Wonogiri yang


Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian


TAHUN 2016-2021

30

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Mewujudkan

SDM Aparatur

Kabupaten

Wonogiri yang

profesional

dan kompeten

Persentase

Kesesuaian

Penempatan

PNS dalam

Jabatan Sesuai

Kompetensi

dan Kualifikasi

Terwujud nya

SDM Aparatur

Kabupaten

Wonogiri yang

profesional dan

kompeten

Persentase

Kesesuaian

Penempatan

PNS dalam

Jabatan

Sesuai

Kompetensi

dan Kualifikasi

(Jumlah PNS

yang

penempatannya

sesuai dengan

kompetensi dan

kualifikasi dibagi

jumlah PNS)

dikalikan 100%

persen 89,50 90,00 93,50 94,00 94,50 95,50 96,00 96,00

T ingkat kinerja

aparatur

(Jumlah PNS

yang nilai SKP

nya baik dibagi

jumlah PNS)

dikalikan 100%

persen 99,00 99,50 99,80 99,90 100,00 100,00 100,00 100,00

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

administrasi

kepegawaian

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

Hasil survey persen 73,40 78,00 83,00 83,50 84,00 84,50 85,00 85,00

Satuan

Kondisi

Saat ini

(akhir

2015)

Taget Kinerja Pada Tahun Kondisi

akhir

RPJMD

(akhir

2021)

No. TujuanIndikator

TujuanSasaran

Indikator

Sasaran Rumus


TAHUN 2016-2021

31

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. STRATEGI

Strategi merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan pengambilan

keputusan yang sangat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan

cara melaksanakannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikut

ini merupakan strategi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri

dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam tahun 2016-2021 :

1) Melakukan penyempurnaan berbagai instrumen manajemen

kepegawaian melalui kegiatan tindak lanjut berbagai peraturan

perundang-undangan kepegawaian mengacu perkembangan norma,

standar, dan prosedur kepegawaian secara nasional yang disusun

dalam berbagai rancangan instrumen manajemen kepegawaian

(Perda, Peraturan Bupati dll) yang baru sebagai antisipasi kebutuhan

pembinaan PNS berbasis kompetensi di masa yang akan datang.

b. Pemanfaatan koordinasi yang sinergis untuk menjalin kerja sama

dengan lembaga pengembangan aparatur baik pemerintah maupun

swasta dalam upaya peningkatan kompetensi aparatur.

c. Memanfaatkan komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi untuk

melaksanakan peraturan kepegawaian guna mendukung peningkatan

kompetensi dan disiplin pegawai.

d. Pemberdayaan sekaligus memanfaatkan sistem informasi manajemen

kepegawaian berbasis teknologi informasi untuk mendukung program

kepegawaian.

e. Menyelenggarakan capacity building kelembagaan untuk mewujudkan

keberdayaan BKD agar mampu menghadapi tantangan perubahan

dan perkembangan lingkungan baik eksternal maupun internal. Untuk

itu perlu ditempuh:

1) Memperkuat integrasi internal melalui pencapaian komitmen

bersama semua pimpinan dan staf.

2) Menyelaraskan kompetensi individu pegawai dengan kompetensi

inti BKD (competence-based organisation), melalui: penciptaan

kondisi dan pembinaan kapasitas SDM pegawai yang

mendorong peningkatan motivasi kerja, kualitas SDM pegawai


TAHUN 2016-2021

32

(keahlian, pengetahuan, wawasan dan keterampilan), serta

tumbuhnya daya kreasi dan inovasi, dalam rangka keberhasilan

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian.

3) Menanamkan nilai-nilai organisasi (budaya kerja/etos kerja,

akuntabilitas kinerja, disiplin), baik melalui pembinaan langsung

atasan pegawai, maupun melalui media kepelatihan.

2. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah

dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu

tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu, oleh

karena itu kebijakan merupakan pedoman, petunjuk dalam

pengembangan maupun pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut

kebijakan umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dalam

pengembangan maupun pelaksanaan program dan kegiatan selama 5

(lima) tahun, 2016-2021 :

a. Penyiapan ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang

berkualitas secara proporsional di semua instansi dengan menata

keseimbangan antara jumlah aparatur dengan beban kerja di setiap

lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

b. Pengembangan program dan penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

c. Peningkatan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi.

d. Mewujudkan sistem rekrutmen pegawai yang transparan dan obyektif

untuk memperoleh CPNS yang berkualitas;

e. Melakukan penataan ulang penempatan PNS khusunya yang belum

sesuai antara jabatan dan kompetensinya;

f. Meningkatkan mutu pelayanan bidang kepegawaian;

g. Pengelolaan data yang tertib dan dinamis melalui pengembangan

sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi.


TAHUN 2016-2021

33

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang diambil,

guna mencapai tujuan yang diinginkan sehingga bisa mewujudkan visi yang

telah ditetapkan. Pada Rencana Strategis ini dituangkan program dan kegiatan

strategis yang akan dilakukan Badan Kepegawian Daerah Kabupaten Wonogiri

selama kurun waktu tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

PROGRAM OPD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor

8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

12. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

13. Penyediaan Makanan dan Minuman

14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

15. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

16. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

17. Penataan arsip kantor

18. Belanja Publikasi dan Informasi


TAHUN 2016-2021

34

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Gedung Kantor

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

4. Pengadaan Mebeleur

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

10. Pemeliharaan Rutin/berkala halaman/pagar/gapura/taman

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Bimbingan Teknis /Kursus singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek

2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian

3. Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan Bidang Kepegawaian

4. Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat

5. Penerapan Standar Mutu Pelayanan ISO 9001:2015

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

4. Penyusunan Renstra

5. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

6. Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan

7. Penyusunan LKj IP

8. Penyusunan Dokumen Perencanaan


TAHUN 2016-2021

35

PROGRAM URUSAN


1. Pendidikan Tugas Belajar / Beasiswa

2. Fasilitasi Seleksi Penermaan Capra IPDN

3. Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

4. Penyelenggaraan / Pengiriman Diklat Teknis dan Sejenisnya

5. Penyelenggaraan / Pengiriman Diklat Fungsional dan Sejenisnya

6. Penyelenggaraan / pengiriman diklat prajabatan

7. Penyelenggaraan / pengiriman diklat kepemimpinan Tk IV, III, II

8. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat

9. Pelaksanaan Evaluasi Dampak Diklat

10. Penyelesaian Ijin Belajar

11. Pengiriman Ujian Sertifikasi

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1. Seleksi Penerimaan CPNS berbasis kompetensi

2. Penyelesaian Tenaga Honorer Menjadi CPNS

3. Penyelenggaraan Bimtek Formasi PNS

4. Penyusunan Formasi PNS

5. Penyelesaian SK KP PNS

6. Penyelesaian SK Pensiun

7. Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural / Kepala Sekolah

8. Penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional

9. Penyelenggaraan seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka

10. Penyelenggaraan uji kompetensi ASN

11. Pengelolaan File Kepegawaian

12. Penyelesaian Pindah Wilayah Kerja PNS

13. Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI)

14. Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Masa Kerja (PMK)

15. Fasilitasi Ijin Penggunaan Gelar Akademis

16. Penyelesaian SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS

17. Fasilitasi penyelesaian administrasi penilaian prestasi kerja PNS

18. Penetapan gaji Berkala


TAHUN 2016-2021

36

19. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

20. Penerimaan Tanda Jasa

21. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian

22. Pelaksanaan Operasi Razia PNS

23. Pengelolaan LHKPN

24. Seleksi PNS berprestasi

25. Penyelesaian Pembaharuan Daftar Keluarga PNS

26. Pengambilan Sumpah / Janji PNS di Kabupaten Wonogiri

27. Penyelesaian usulan Karis/karsu/Karpeg/KPE/Taspen

28. Pembinaan Perkawinan dan Perceraian PNS

29. Uji Kesehatan PNS

30. Fasilitasi Informasi Pelayanan Bapertarum

31. Penyelesaian Cuti PNS

32. Pelaksanaan Ujian Dinas di Kab. Wonogiri

33. Fasilitasi Bimbingan dan Konseling bagi PNS

34. Pembuatan File Kepegawaian Elektronik

35. Sistem Informasi dan Pengembangan Pegawai

36. Penyusunan buletin kepegawaian

37. Penyusunan Bezeting Pegawai

38. Penyusunan DUK

39. Penyusunan profil pegawai

40. Pengelolaan File Pegawai

41. Laporan Mekanisme dan Peremajaan Data Pegawai

42. Penyelenggaraan e-office

B. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja merupakan tolok ukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan

kegiatan, sehingga dengan adanya indikator kinerja akan dapat diketahui sejauh

mana suatu kegiatan telah dilaksanakan.


TAHUN 2016-2021

37

KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri adalah Pegawai Negeri Sipil di

lingkungan Perentintah Kabupaten Wonogiri, dan manajemen Sumber Daya

Aparaturnya.

PAGU INDIKATIF

Pagu indikatif disini merupakan segala biaya yang diperlukan dalam

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Strategis

ini. Untuk pagu indikatif di masing-masing kegiatan dapat dilihat pada lampiran.


TAHUN 2016-2021

45

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wonogiri periode 2016-2021

adalah merupakan indikator kinerja utama (IKU) SKPD. Indikator ini dapat dilihat

pada tabel 6.1 sebagai berikut :


TAHUN 2016-2021

33

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang diambil,

guna mencapai tujuan yang diinginkan sehingga bisa mewujudkan visi yang

telah ditetapkan. Pada Rencana Strategis ini dituangkan program dan kegiatan

strategis yang akan dilakukan Badan Kepegawian Daerah Kabupaten Wonogiri

selama kurun waktu tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

PROGRAM OPD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor

8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

12. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

13. Penyediaan Makanan dan Minuman

14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

15. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

16. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

17. Penataan arsip kantor

18. Belanja Publikasi dan Informasi


TAHUN 2016-2021

34

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Gedung Kantor

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

4. Pengadaan Mebeleur

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

10. Pemeliharaan Rutin/berkala halaman/pagar/gapura/taman


1. Bimbingan Teknis /Kursus singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek

2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian

3. Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan Bidang Kepegawaian

4. Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat

5. Penerapan Standar Mutu Pelayanan ISO 9001:2015

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

4. Penyusunan Renstra

5. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

6. Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan

7. Penyusunan LKj IP

8. Penyusunan Dokumen Perencanaan


TAHUN 2016-2021

35

PROGRAM URUSAN


1. Pendidikan Tugas Belajar / Beasiswa

2. Fasilitasi Seleksi Penermaan Capra IPDN

3. Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

4. Penyelenggaraan / Pengiriman Diklat Teknis dan Sejenisnya

5. Penyelenggaraan / Pengiriman Diklat Fungsional dan Sejenisnya

6. Penyelenggaraan / pengiriman diklat prajabatan

7. Penyelenggaraan / pengiriman diklat kepemimpinan Tk IV, III, II

8. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat

9. Pelaksanaan Evaluasi Dampak Diklat

10. Penyelesaian Ijin Belajar

11. Pengiriman Ujian Sertifikasi

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1. Seleksi Penerimaan CPNS berbasis kompetensi

2. Penyelesaian Tenaga Honorer Menjadi CPNS

3. Penyelenggaraan Bimtek Formasi PNS

4. Penyusunan Formasi PNS

5. Penyelesaian SK KP PNS

6. Penyelesaian SK Pensiun

7. Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural / Kepala Sekolah

8. Penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional

9. Penyelenggaraan seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka

10. Penyelenggaraan uji kompetensi ASN

11. Pengelolaan File Kepegawaian

12. Penyelesaian Pindah Wilayah Kerja PNS

13. Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI)

14. Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Masa Kerja (PMK)

15. Fasilitasi Ijin Penggunaan Gelar Akademis

16. Penyelesaian SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS

17. Fasilitasi penyelesaian administrasi penilaian prestasi kerja PNS

18. Penetapan gaji Berkala


TAHUN 2016-2021

36

19. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

20. Penerimaan Tanda Jasa

21. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian

22. Pelaksanaan Operasi Razia PNS

23. Pengelolaan LHKPN

24. Seleksi PNS berprestasi

25. Penyelesaian Pembaharuan Daftar Keluarga PNS

26. Pengambilan Sumpah / Janji PNS di Kabupaten Wonogiri

27. Penyelesaian usulan Karis/karsu/Karpeg/KPE/Taspen

28. Pembinaan Perkawinan dan Perceraian PNS

29. Uji Kesehatan PNS

30. Fasilitasi Informasi Pelayanan Bapertarum

31. Penyelesaian Cuti PNS

32. Pelaksanaan Ujian Dinas di Kab. Wonogiri

33. Fasilitasi Bimbingan dan Konseling bagi PNS

34. Pembuatan File Kepegawaian Elektronik

35. Sistem Informasi dan Pengembangan Pegawai

36. Penyusunan buletin kepegawaian

37. Penyusunan Bezeting Pegawai

38. Penyusunan DUK

39. Penyusunan profil pegawai

40. Pengelolaan File Pegawai

41. Laporan Mekanisme dan Peremajaan Data Pegawai

42. Penyelenggaraan e-office

B. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja merupakan tolok ukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan

kegiatan, sehingga dengan adanya indikator kinerja akan dapat diketahui sejauh

mana suatu kegiatan telah dilaksanakan.


TAHUN 2016-2021

37

KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri adalah Pegawai Negeri Sipil di

lingkungan Perentintah Kabupaten Wonogiri, dan manajemen Sumber Daya

Aparaturnya.

PAGU INDIKATIF

Pagu indikatif disini merupakan segala biaya yang diperlukan dalam

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Strategis

ini. Untuk pagu indikatif di masing-masing kegiatan dapat dilihat pada lampiran.

SKPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Meningkatkan

kualitas SDM

Aparatur

Kabupaten

Wonogiri

persen

Mewujudkan

SDM Aparatur

Kabupaten

Wonogiri yang

profesional

dan kompeten

Persentase

Kesesuaian

Penempatan

PNS dalam

Jabatan

Sesuai

Kompetensi

dan

Kualifikasi

persen 89,5 90 93,5 94 94,5 95,5 96 96

Terwujud nya

SDM Aparatur

Kabupaten

Wonogiri

yang

profesional

dan kompeten

Persentase

Kesesuaian

Penempatan PNS

dalam Jabatan

Sesuai

Kompetensi dan

Kualifikasi

persen 89,50 90,00 5.506.099 93,50 9.215.014 94,00 5.672.753 94,50 5.928.871 95,50 7.030.149 96,00 6.345.607 96,00

Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Presentase PNS berpendidikan

S1, S2, S3 yang meningkat

kinerjanya

persen 62,82 63,50 4.235.005 64,50 7.434.511 65,00 3.482.500 66,50 3.572.500 68,00 4.522.500 70,00 3.695.000 70,00

Bantuan Pendidikan Mahasiswa Tugas

Belajar/Beasiswa

Jumlah PNS yang mendapat bea

siswa

Orang 20 70.000 20 100.000 20 150.000 20 150.000 20 200.000 20 250.000

Fasilitasi seleksi penerimaan Capra IPDN Jumlah pendaftar seleksi Capra

IPDN

Orang 30 7.500 30 10.000 30 10.000 30 15.000 30 15.000 30 20.000

Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas

Belajar

Jumlah PNS yang mengikuti

seleksi tugas belajar

Orang 8 5.000 8 7.500 8 7.500 8 10.000 8 12.500 8 15.000

Penyelesaian Ijin Belajar Jumlah PNS yang mendapatkan

ijin belajar

Orang 150 10.000 150 10.000 150 10.000 150 12.500 150 10.000 150 10.000

Pengiriman peserta diklat Teknis dan

sejenisnya

Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang 150 700.000 150 700.000 150 750.000 150 600.000 150 500.000 150 500.000

Pengiriman Diklat Fungsional dan

sejenisnya

Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang 25 450.000 25 500.000 25 500.000 25 600.000 25 750.000 25 750.000

Pengiriman Peserta Diklatpim Tk II, III, IV Jumlah PNS yang dikirim untuk

mengikuti diklatpim

Orang 34 979.442 11 605.459 5 200.000 5 155.000 5 200.000 5 200.000

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan

Tingkat IV

Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang 30 670.798 60 1.387.552 - - - - - - - -

Diklat Teknis Bendahara Keuangan Daerah Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang 60 371.870 30 200.000 30 250.000 - - 30 270.000 - -

Lokasi (Diisi

pada keg atau

program yang

obyek/sasaranny

a desa/kec)Rp (000)

2017

Rp (000)

Tabel 5.1

Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan SKPD beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2016-2021

: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Misi TujuanIndikator

TujuanSasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcame) dan Kegiatan (Output)Satuan

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Target

2016 Kondisi

Kinerja pada

akhir PriodeTarget Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target

2018 2019 2020 2021

38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Lokasi (Diisi

pada keg atau

program yang

obyek/sasaranny

a desa/kec)Rp (000)

2017

Rp (000)





Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


Target

2016 Kondisi

Kinerja pada


2018 2019 2020 2021

Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon

Kepala Sekolah

Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang 30 145.500 - - - - -

Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon

Pengawas


Diklat Teknis Perencanaan Partisipatif Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang 30 254.730 - - - - -

Diklat Teknis Tim Penilai Angka Kredit

Jabatan Fungsional Guru SD dan SMP


Bimbingan Teknis Pengelolaan Teknologi

Informasi

Jumlah PNS yang mengikuti bintek Orang 80 68.578 80 100.000 - - - -

Diklat Peningkatan Kemampuan Bahasa

Inggris

Jumlah PNS yang mengikuti bintek Orang 30 251.442 - - - - -

Diklat Teknis Pengelolaan Cadangan

Pangan

Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang - - 30 300.000 - - - -

Diklat Teknis Pengembangan Agribisnis Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang - - 60 600.000 - - - -

Diklat Teknis Penyuluhan Berbasis Media

Audio Visual

Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang - - 30 300.000 - 30 300.000 - 30 300.000

Diklat Penelitian Tindakan Kelas Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang - 90 900.000 60 600.000 30 300.000 30 300.000 -

Diklat Manajemen Pemerintahan Tingkat

Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang - 30 150.000 - - 30 150.000 -

Diklat Penyusunan LKj IP Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang - 30 150.000 30 150.000 30 150.000 30 150.000 30 150.000

Evaluasi dan Monitoring Dampak Diklat Jumlah PNS yang dievaluasi dan

dimonitor hasil dari mengikuti diklat

Orang - - 25.000 150 30.000 150 30.000 150 35.000 150 35.000

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Jumlah pegawai yang mengikuti

diklat prajabatan

Orang - 120 620.000 120 620.000 120 620.000 120 620.000 120 200.000

Diklat Penyusunan Renstra / RPJMD Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang - - - - 30 180.000 30 180.000

Diklat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang - - 30 180.000 - 30 180.000 -

Diklat Teknis Teknologi Tepat Guna

Pengolahan Pangan

Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang - - - 30 300.000 - 30 350.000

Diklat Teknis Pengolahan Hasil Pertanian

Bagi Penyuluh Pertanian

Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang - - - - 30 350.000 30 350.000

Diklat PTSP Bidang Penanaman Modal

Tingkat Pertama

Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang - - - 30 300.000 - -

Diklat Fungsional Perawat Puskesmas Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang - - - - 30 350.000 30 350.000

Diklat Kearsipan Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang - - - - 30 250.000 -

Analisis Kebutuhan Diklat Data kebutuhan diklat SKPD - - 55 25.000 55 30.000 - 55 35.000

Diklat Teknis Perkoperasian bagi Aparatur

Kecamatan

Jumlah PNS yang mengikuti diklat Orang - 60 769.000 - - - -

39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Lokasi (Diisi

pada keg atau

program yang

obyek/sasaranny

a desa/kec)Rp (000)

2017

Rp (000)





Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


Target

2016 Kondisi

Kinerja pada


2018 2019 2020 2021

Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Persentase mutasi jabatan

pegawai

persen 20,00 404.000 15,00 882.900 15,00 1.162.890 20,00 1.241.099 15,00 1.296.050 15,00 1.332.905 100,00

Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat

Penyesuaian Ijasah (UKPPI)


UKPPI

Orang 170 60.000 170 70.000 170 75.000 170 80.000 170 85.000 170 95.000

Penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional Jumlah SK Penetapan PNS dlm

jabatan fungsional

Buah 1.900 60.000 1.900 75.000 1.900 80.000 1.900 80.000 1.900 85.000 1.900 90.000

Pelaksanaan Pelantikan Pejabat

Struktural/Kepala Sekolah

Jumlah PNS yang dilantik Orang 300 100.000 300 110.000 300 125.000 300 125.000 300 150.000 300 150.000

Pelaksanaan Ujian Dinas Jumlah PNS yang mengikuti ujian

dinas

Orang 35 14.000 35 15.400 35 16.940 35 18.634 35 20.500 35 22.500

Uji Kesehatan PNS Jumlah PNS yang diuji

kesehatannya

Orang 4 15.000 4 16.000 4 16.000 4 17.000 4 17.000 4 18.000

Fasilitasi Bimbingan dan Konseling bagi

PNS

Jumlah PNS yang melakukan

bimbingan konseling

Orang 55 10.000 55 16.500 55 21.450 55 19.965 55 22.000 55 24.200

Penyelenggaraan Bintek Penghitungan

Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan

Fungsional

Jumlah PNS yang mengikuti bintek - - 50 45.000 50 50.000 50 55.000 50 60.000 50 65.000

Penyelenggaraan Seleksi Jabatan

Pimpinan Tinggi Secara Terbuka


seleksi jabatan

Orang 90 145.000 90 145.000 90 300.000 90 300.000 90 300.000 90 300.000

Tes Kompetensi Jabatan Tinggi Pratama Jumlah pejabat tinggi pratama

yang mengikuti tes kompetensi

Orang - - 12 75.000 12 75.000 12 85.000 12 90.000 12 95.000

Uji Kompetensi ASN Jumlah ASN yang mengikuti tes

kompetensi

Orang - - - - 30 98.500 30 150.000 30 150.000 30 150.000

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Jumlah pelamar CPNS yang

diangkat menjadi CPNS

Orang - 150 50.000 150 55.000 150 60.500 150 66.550 150 73.205

Penyelenggaraan Uji Kompetensi Pejabat

Struktural

Jumlah pejabat Struktural yang

mengikuti tes kompetensi

Orang - - 168 265.000 150 250.000 150 250.000 150 250.000 150 250.000


Aparatur

Persentase peningkatan

kuantitas PNS sesuai

kompetensi

persen 2,00 643.594 2,00 716.753 2,00 788.428 2,00 867.272 2,00 953.999 2,00 1.049.397 10,00

Seleksi Penerimaan Calon PNS Jumlah Pelamar yang lolos seleksi

administrasi

Orang 8.000 583.594 8.000 641.953 8.000 706.148 8.000 776.764 8.000 854.440 8.000 939.884

Penyelenggaraan Bintek Penyusunan

Formasi PNS

Jumlah peserta yang mengikuti

bimtek

Orang 200 40.000 200 47.300 200 52.030 200 57.233 200 62.956 200 69.251

Penyusunan Formasi PNS Jumlah SKPD yang tersusun

formasinya

SKPD 155 20.000 155 27.500 155 30.250 155 33.275 155 36.603 155 40.262


Aparatur

Tingkat kelengkapan dalam

penyajian data dan informasi

kepegawaian

persen 65,00 223.500 70,00 180.850 75,00 238.935 80,00 248.000 85,00 257.600 87,00 268.305 87,00

Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan Tersusunnya DUK PNS Buku 4 7.500 4 8.250 4 9.075 4 10.000 4 11.000 4 12.000

Penyusunan Profil Pegawai Jumlah buku profil Pegawai Buku 60 12.000 60 13.200 60 14.520 60 16.000 60 17.500 60 19.500

Pengelolaan File Pegawai Negeri Sipil Jumlah File Pegawai yang

terkelola

Buah/Ta

hun

2.450 10.000 2.450 11.000 2.450 12.100 2.450 13.300 2.450 14.600 2.450 16.105

Laporan Mekanisme dan Peremajaan Data

Pegawai

Terwujudnya laporan mekanisme

peremajaan data

Kali 6.000 8.500 6.000 9.350 6.000 10.285 6.000 11.400 6.000 12.500 6.000 13.700

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Lokasi (Diisi

pada keg atau

program yang

obyek/sasaranny

a desa/kec)Rp (000)

2017

Rp (000)





Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


Target

2016 Kondisi

Kinerja pada


2018 2019 2020 2021

Penyusunan Bezzeting Pegawai Terwujudnya bezeting pegawai Kali 4 22.500 4 24.750 4 27.225 4 30.000 4 33.000 4 36.000

Pembuatan File Kepegawaian Elektronik Jumlah file kepegawaian elektronik Buah 160 13.000 160 14.300 160 15.730 160 17.300 160 19.000 160 21.000

Sistem Informasi dan Pelayanan

Kepegawaian

Penerapan SAPK, Pemeliharaan

SIMPEG dan Pengelolaan Website

BKD

SKPD 154 150.000 154 100.000 154 150.000 154 150.000 154 150.000 154 150.000

Tingkat kinerja

aparatur

persen 99,00 273.500 99,80 566.500 99,90 1.010.500 100,00 828.000 100,00 559.000 100,00 605.500 99,70


Aparatur

Tingkat disiplin aparatur persen 99,64 273.500 99,64 566.500 99,65 1.010.500 99,65 828.000 99,70 559.000 99,70 605.500 99,70

Proses Penanganan Kasus-kasus

Pelanggaran Disiplin PNS

Jumlah kasus-kasus kepegawaian

yang ditangani

Kasus 14 30.000 14 75.000 14 90.000 14 85.000 14 90.000 14 100.000

Pengambilan Sumpah/Janji PNS di

Kabupaten Wonogiri

Jumlah PNS yang melaksanakan

sumpah/janji

Orang 179 6.500 179 7.500 179 8.500 179 9.500 179 10.000 179 11.000

Pelaksanaan Operasi Razia PNS volume pelaksanaan operasi razia

PNS

Kali 22 35.000 22 40.000 22 45.000 22 50.000 22 55.000 22 60.000

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah PNS yang mengikuti

sosialisasi

Orang 192 50.000 192 70.000 192 75.000 192 80.000 192 90.000 192 100.000

Pengelolaan LHKPN Jumlah pejabat yang wajib lapor

LHKPN

Orang 140 60.000 140 14.000 140 16.000 140 18.000 140 20.000 140 22.000

Pembinaan Perkawinan dan perceraian

PNS

Jumlah PNS yang mendapatkan

pembinaan perkawinan dan

perceraian

Orang 26 25.000 26 85.000 26 88.000 26 91.000 26 94.000 26 99.000

Sistem Informasi e-Absensi Pegawai Jumlah SKPD yang difasilitasi

mesin absensi online

SKPD - - 120 600.000 120 400.000 120 100.000 120 100.000

Kampanye Gerakan Nasional Revolusi

Mental ASN

Jumlah buku yang diterbitkan buah - - 12.200 197.000 - - - - - - - -

Bintek Penilaian Prestasi Kerja Jumlah PNS yang mengikuti

Bimtek

Orang 350 60.000 350 68.000 350 75.000 350 80.000 350 85.000 350 98.000

Fasilitasi Penyelesaian Administrasi

Penilaian Prestasi Kerja PNS

Jumlah Dokumen Penilaian

Prestasi Kerja

Dokume

n

5.300 7.000 5.300 10.000 5.300 13.000 5.300 14.500 5.300 15.000 5.300 15.500

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

administrasi

kepegawaian

Indek Kepuasan

Masyarakat (IKM)

persen 73,40 78,00 1.692.722 86,00 1.729.377 86,50 2.554.938 86,80 1.783.638 87,00 1.842.338 87,50 1.987.038 87,50


Aparatur

Presentase Ketepatan Waktu

Penyelesaian Pembuatan SK

Kepegawaian

persen 57,00 60,00 250.500 65,00 297.500 70,00 338.000 75,00 374.500 80,00 399.500 85,00 438.000 85,00

Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS Jumlah SK KP PNS Buah 2.040 110.000 2.040 130.000 2.040 145.000 2.040 155.000 2.040 160.000 2.040 170.000

Penyelesaian SK Pensiun jumlah SK Pensiun PNS Orang 350 25.000 350 30.000 350 40.000 350 45.000 350 50.000 350 55.000

41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Lokasi (Diisi

pada keg atau

program yang

obyek/sasaranny

a desa/kec)Rp (000)

2017

Rp (000)





Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


Target

2016 Kondisi

Kinerja pada


2018 2019 2020 2021

Penerimaan Tanda Kehormatan Jumlah PNS yang diusulkan untuk

mendapatkan tanda kehormatan

Orang 240 10.000 240 12.500 240 15.000 240 13.000 240 14.000 240 15.000

Penyelesaian Administrasi Penyesuaian

Masa Kerja

Jumlah NP yang diterbitkan Buah 35 7.500 35 10.000 35 13.000 35 15.000 35 18.000 35 20.000

Fasilitasi Ijin Penggunaan Gelar Akademis Jumlah PNS yang mendapatkan

ijin penggunaan gelar

Orang 170 7.500 170 10.000 170 12.000 170 15.000 170 17.000 170 19.000

Penyelesaian SK Pengangkatan CPNS

menjadi PNS

Jumlah SK PNS yang

terselesaikan

Buah 30 7.500 30 10.000 30 10.000 30 17.500 30 20.000 30 30.000

Penyelesaian Pembaharuan Daftar

Keluarga PNS

Jumlah pembaharuan daftar

keluarga yang terselesaikan

Orang 200 10.000 200 17.000 200 18.000 200 18.000 200 19.000 200 19.000

Penyelesaian Usulan

KARIS/KARSU/KARPEG

Jumlah karis/karsu/karpeg yang

terselesaikan

Buah 200 15.000 200 16.000 200 16.000 200 17.000 200 17.000 200 18.000

Fasilitasi Usulan Kartu Peserta Taspen Jumlah Kartu peserta Taspen yang

terselesaikan

Buah 200 10.000 200 11.000 200 11.000 200 12.000 200 12.000 200 13.000

Fasillitasi Pengadaan Kartu PNS Elektronik Jumlah kartu PNS Elektronik Buah 200 20.000 200 21.000 200 21.000 200 22.000 200 22.000 200 23.000

Penyelesaian Cuti PNS dan CPNS Jumlah surat ijin cuti buah 200 6.000 - - - - -

Penyelesaian Administrasi Pindah Wilayah

Kerja (PWK) PNS

Jumlah SK Pindah Wilayah Kerja

(PWK) yang terselesaikan

Buah 15 15.000 15 20.000 15 25.000 15 30.000 15 35.000 15 40.000

Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji

Berkala

Jumlah Surat Pemberitahuan

Kenaikan Gaji Berkala

Buah 170 7.000 170 10.000 170 12.000 170 15.000 170 15.500 170 16.000

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Nilai IKM intern 78,00 549.100 86,00 591.750 86,50 618.408 86,80 663.108 87,00 681.808 87,50 710.008

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang keluar Buah 7.500 1.000 7.500 1.500 7.500 2.000 7.500 2.500 7.500 3.000 7.500 3.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Pembayaran langganan jasa

komunikasi

Bulan 12 100.000 12 102.400 12 104.800 12 106.000 12 107.200 12 108.400

Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jenis obat-obatan Jenis 30 2.500 30 2.500 30 2.500 30 2.500 30 2.500 30 2.500

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan yang diperbarui

perijinannya

Unit 12 5.000 12 5.500 12 6.000 12 6.000 12 6.000 12 6.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah materai yang terbeli Buah 300 4.200 300 4.200 300 4.200 300 4.200 300 4.200 300 4.200

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah ruangan yang terjaga

kebersihannya

Ruang 12 23.000 12 25.500 12 28.960 12 28.960 12 28.960 12 28.960

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor Jenis 60 60.000 60 61.100 60 64.000 60 64.000 60 64.000 60 64.000

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan dan

penggandaan

Eks 33.976 40.000 33.976 40.000 33.976 40.000 33.976 45.000 33.976 50.000 33.976 50.000

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah alat/kelengkapan listrik

yang disediakan

Jenis 17 7.500 17 8.000 17 8.000 17 8.000 17 8.000 17 8.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Tersedianya bahan kelengkapan

komputer dan risograp

Unit 34 38.000 34 40.000 34 40.598 34 40.598 34 40.598 34 40.598

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah gas LPG yang dibeli Buah 12 1.800 12 1.800 12 1.800 12 1.800 12 1.800 12 1.800

Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan Eks 360 3.600 360 3.600 360 3.600 360 3.600 360 3.600 360 3.600

42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Lokasi (Diisi

pada keg atau

program yang

obyek/sasaranny

a desa/kec)Rp (000)

2017

Rp (000)





Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


Target

2016 Kondisi

Kinerja pada


2018 2019 2020 2021

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan

minuman pegawai

Orang 875 20.000 875 25.000 875 30.000 875 35.000 875 35.000 875 40.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

Jumlah perjalanan dinas keluar

daerah

Kali 55 70.000 55 75.000 55 75.000 55 80.000 55 80.000 55 85.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam

daerah

Kali 15 4.500 15 4.500 15 5.000 15 5.000 15 5.000 15 5.000

Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non

Pegawai

Jumlah tenaga non pegawai Orang 5 78.000 5 97.200 5 108.000 5 126.000 5 138.000 5 150.000

Penataan arsip kantor Tersedianya data kepegawaian Bulan 12 8.500 12 8.950 12 8.950 12 8.950 12 8.950 12 8.950

Belanja Publikasi dan Informasi Jumlah buletin kepegawaian yang

tersusun

Buku 1.000 81.500 1.000 85.000 1.000 85.000 1.000 95.000 1.000 95.000 1.000 100.000

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase aset kantor yang

layak fungsi

persen 100 100 518.022 100 435.127 100 1.179.530 100 293.030 100 308.030 100 333.030 100

Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung yang dibangun unit - - - - 1 900.000 - - - - - -

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah set perlengkapan gedung

kantor yang terbeli

unit 4 170.247 21 123.677 10 19.000 10 20.000 10 30.000 10 40.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah set peralatan gedung

kantor yang terbeli

unit 21 115.775 10 61.250 10 21.500 10 30.000 10 25.000 10 35.000

Pengadaan Mebeleur Jumlah set mebeleir yang terbeli unit 3 27.000 5 30.000 4 18.000 5 14.000 5 18.000 5 18.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah ruang gedung kantor yang

terpelihara

ruang 11 75.000 11 80.000 11 80.830 11 88.830 11 94.830 11 99.830

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Terwujudnya pemeliharaan

kendaraan dinas

unit 12 80.000 13 89.200 13 89.200 13 89.200 13 89.200 13 89.200

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan kantor yang

terpelihara

Set 310 5.000 310 5.000 310 5.000 310 5.000 310 5.000 310 5.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah peralatan kantor yang

terpelihara

Unit 160 36.000 160 36.000 160 36.000 160 36.000 160 36.000 160 36.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah meja, kursi, meja kursi

tamu yang terpelihara

Unit 25 4.500 25 5.000 25 5.000 25 5.000 25 5.000 25 5.000

Pemeliharaan Rutin/berkala

halaman/pagar/gapura/taman

Jumlah lokasi taman yang

terpelihara

lokasi 5 4.500 5 5.000 5 5.000 5 5.000 5 5.000 5 5.000

Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Nilai IKM intern 245.300 281.000 295.000 310.000 310.000 335.000

Bimbingan Teknis /Kursus

singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek


bintek

Orang 20 60.000 20 60.000 20 60.000 20 60.000 20 60.000 20 60.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

(RAKOR) Kepegawaian


Rakor

Orang 125 60.800 125 61.000 125 65.000 125 70.000 125 70.000 125 75.000

Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan

Bidang Kepegawaian


pelatihan

Orang 55 74.500 55 80.000 55 85.000 55 90.000 55 90.000 55 95.000

Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Jumlah buku laporan hasil survey

IKM

Buku 15 50.000 15 20.000 15 25.000 15 30.000 15 30.000 15 35.000

Penerapan Standar Mutu Pelayanan ISO

9001:2015

Jumlah layanan yang menerapkan

standar mutu

jenis - - 7 60.000 7 60.000 7 60.000 7 60.000 7 70.000

43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Lokasi (Diisi

pada keg atau

program yang

obyek/sasaranny

a desa/kec)Rp (000)

2017

Rp (000)





Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


Target

2016 Kondisi

Kinerja pada


2018 2019 2020 2021

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Persentase penyusunan

dokumen perencanaan dan

keuangan tepat waktu

persen 100 129.800 100 124.000 100 124.000 100 143.000 100 143.000 100 171.000

Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

Jumlah dokumen pelaporan

keuangan semesteran

Set 2 6.000 2 6.000 2 6.000 2 7.000 2 7.000 2 8.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

Jumlah dokumen pelaporan

keuangan akhir tahun

Set 3 7.000 3 7.000 3 7.000 3 8.000 3 8.000 3 9.000

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah Buku Renja SKPD Buku 15 8.800 15 9.000 15 9.000 15 10.000 15 10.000 15 12.000

Penyusunan Renstra Jumlah Buku Renstra SKPD Buku 18 10.000 - - - - 18 10.000

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Jumlah dokumen pelaporan

keuangan bulanan

Dokume

n

36 20.000 36 20.000 36 20.000 36 25.000 36 25.000 36 28.000

Penyusunan Laporan Pengelolaan dan

Penatausahaan keuangan

Jumlah dokumen perencanaan

dan administrasi keuangan

Dokume

n

5 40.000 5 40.000 5 40.000 5 45.000 5 45.000 5 50.000

Penyusunan LKj IP Jumlah buku LKj IP Buku 10 7.000 10 7.000 10 7.000 10 8.000 10 8.000 10 9.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jenis Dokumen Perencanaan

(RKA, DPA, DPPA, dan PPAS)

Jenis 4 31.000 4 35.000 4 35.000 4 40.000 4 40.000 4 45.000

44


TAHUN 2016-2021

45

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wonogiri periode 2016-2021

adalah merupakan indikator kinerja utama (IKU) SKPD. Indikator ini dapat dilihat

pada tabel 6.1 sebagai berikut :

NO SASARAN

Formulasi Perhitungan : (Jumlah PNS yang penempatannya sesuai dengan kompetensi dan

kualifikasi dibagi jumlah PNS) dikalikan 100%

Tipe Perhitungan : Non kumulatif

Sumber Data : Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur

Formulasi Perhitungan : (Jumlah PNS yang nilai SKP nya baik dibagi jumlah PNS) dikalikan

100%


Sumber Data : Bidang Administrasi dan Pembinaan Aparatur

Formulasi Perhitungan : Hasil survey


Sumber Data : Aplikasi IKM yang ada di Pusat Pelayanan BKD Kabupaten

Wonogiri

2. Meningkatnya kualitas pelayanan

administrasi kepegawaian

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN IKU DAERAH DALAM RPJMD 2016-2021

TABEL 6.1.

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN

1. Terwujudnya SDM Aparatur

Kabupaten Wonogiri yang


Persentase Kesesuaian Penempatan PNS

dalam Jabatan Sesuai Kompetensi dan

Kualifikasi

Tingkat kinerja aparatur

46

47


TAHUN 2016-2021

47

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri

Tahun 2016-2021 merupakan panduan kerja bagi BKD selama 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang

direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala

Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis BKD Kabupaten

Wonogiri Tahun 2016-2021 dibutuhkan komitmen bersama dan semangat kerja yang tinggi

sangat penting untuk dapat membantu mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan

mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, telah disepakati oleh

pemerintah Provinsi Jawa Tengah bahwa periode Renstra ini adalah tahun 2016-2021,

dimana pada tahun 2021 adalah merupakan tahun transisi. Disebut program transisi

karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2021 adalah

“program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan

penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan

tahun 2021-2025. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan

Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis BKD dan RPJMD Kabupaten

Wonogiri Tahun 2016-2021.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis BKD Kabupaten Wonogir Tahun 2016-2021 merupakan

penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala

Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2015 dan telah dituangkan

dalam dokumen RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021. Dokumen renstra ini

merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja BKD Kabupaten Wonogir.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. BKD Kabupaten Wonogir berkewajiban untuk melaksanakan program-program

dalam Renstra Tahun 2016-2021 ini dengan sebaik-baiknya;

2. BKD berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi

yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Wonogiri

Tahun 2016-2021;


TAHUN 2016-2021

48

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra BKD Tahun 2016-

2021, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;

4. Renstra BKD Tahun 2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan

pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir

pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2016-2021 sesuai dengan tupoksi BKD Kabupaten Wonogir.


TAHUN 2016-2021

49

LAMPIRAN

: TERDEPAN DALAM MEWUJUDKAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN WONOGIRI YANG PROFESIONAL

: MENINGKATKAN KUALITAS SDM APARATUR KABUPATEN WONOGIRI;

TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 TH 6 TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 TH 6 TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 TH 6 TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 TH 6

persen 90,00 93,50 94,00 94,50 95,50 96,00 1. 1. persen 90,00 93,50 94,00 94,50 95,50 96,00 1. 1. persen 98,50 98,70 99,00 99,50 99,70 99,90 Bantuan Pendidikan

Mahasiswa Tugas

Belajar/Beasiswa

Meningkatnya tingkat

pendidikan PNS

Jumlah PNS yang

mendapat bea siswa

Jumlah PNS yang

mendapat bea siswa

Orang 20 20 20 20 20 20

Fasilitasi seleksi penerimaan

Capra IPDN

Terwujudnya Capra IPDN

yang lolos seleksi

Persentase Capra IPDN

yang lolos seleksi

Persentase Capra IPDN

yang lolos seleksi

persen 30 30 30 30 30 30

Seleksi dan Penetapan PNS

Untuk Tugas Belajar

Terwujudnya PNS yang lolos

seleksi tugas belajar

Persentase PNS yang

lolos seleksi tugas belajar

Persentase PNS yang

lolos seleksi tugas belajar

persen 100 100 100 100 100 100

Penyelesaian Ijin Belajar Terbitnya ijin belajar Jumlah PNS yang

mendapatkan ijin belajar

Jumlah PNS yang

mendapatkan ijin belajar

Orang 150 150 150 150 150 150

2. persen 98,60 98,70 99,20 99,60 99,80 99,90 Pengiriman peserta diklat

Teknis dan sejenisnya

Meningkatnya kemampuan

teknis PNS

Jumlah PNS yang lulus

dalam mengikuti diklat



Orang 150 150 150 150 150 150

Pengiriman Diklat Fungsional

dan sejenisnya


PNS





Orang 25 25 25 25 25 25

Pengiriman Peserta

Diklatpim Tk II, III, IV


manajerial PNS


dalam mengikuti diklatpim



Orang 34 11 5 5 5 5

Penyelenggaraan Diklat

Kepemimpinan Tingkat IV


manajerial PNS



IV



IV

Orang 30 60 - - - -

Diklat Teknis Bendahara

Keuangan Daerah


PNS dalam pengelolaan

keuangan





Orang 60 30 30 - 30 -


Teknis Calon Kepala Sekolah

Terwujudnya PNS yang

memiliki kompetensi sesuai

dengan persyaratan calon

kepala sekolah





Orang 30


Teknis Calon Pengawas



dengan persyaratan calon

pengawas





Orang 30

Diklat Teknis Perencanaan

Partisipatif


PNS dibidang perencanaan





Orang 30

Diklat Teknis Tim Penilai

Angka Kredit Jabatan

Fungsional Guru SD dan

SMP



dengan persyaratan Tim

penilai angka kredit





Orang 30

Bimbingan Teknis

Pengelolaan Teknologi

Informasi

Meningkatkan kemampuan

PNS dibidang teknologi

informasi

Jumlah PNS yang paham

materi bimtek


materi bimtek

Orang 80 80

Diklat Peningkatan

Kemampuan Bahasa Inggris

Meningkatkan kemampuan

PNS dalam penguasaan

bahasa inggris





Orang 30

Diklat Teknis Pengelolaan

Cadangan Pangan

meningkatnya kemampuan


pangan





Orang - 30

Diklat Teknis Pengembangan

Agribisnis


PNS dibidang agribisnis





Orang - 60

Diklat Teknis Penyuluhan

Berbasis Media Audio Visual


teknis penyuluhan berbasis

media audio visual bagi

penyuluh





Orang - 30 30 30

Diklat Penelitian Tindakan

Kelas


Guru dalam hal penelitian

tindakan kelas





Orang 90 60 30 30

Diklat Manajemen

Pemerintahan Tingkat

Kecamatan dan

Desa/Kelurahan


manajemen pemerintahan

bagi PNS Kecamatan dan

Kelurahan





Orang 30 30

Diklat Penyusunan LKj IP Meningkatnya kemampuan

PNS dalam penyusunan

LKjIP



Orang 30 30 30 30 30

Evaluasi dan Monitoring

Dampak Diklat

Terwujudnya data monitoring

dan evaluasi diklat

Jenis data yang dihasilkan Jenis data yang dihasilkan jenis - 4 4 4 4


Prajabatan


CPNS



prajabatan



prajabatan

Orang 120 120 120 120 120

Diklat Penyusunan Renstra /

RPJMD


PNS dalam penyusunan

Renstra/RPJMD





Orang 30 30

Diklat Teknis Pengadaan

Barang dan Jasa


PNS dibidang pengadaan

barang dan jasa





Orang 30 30

Diklat Teknis Teknologi Tepat

Guna Pengolahan Pangan



pangan





Orang 30 30

Diklat Teknis Pengolahan

Hasil Pertanian Bagi

Penyuluh Pertanian


Penyuluh pertanian dalam

pengelolaan hasil pertanian





Orang 30 30

Diklat PTSP Bidang

Penanaman Modal Tingkat

Pertama


PNS terkait PTSP





Orang 30

Diklat Fungsional Perawat

Puskesmas


bagi perawat puskesmas





Orang 30 30

Diklat Kearsipan Meningkatnya kemampuan

PNS dibidang kearsipan





Orang 30

Analisis Kebutuhan Diklat Terwujudnya data kebutuhan

diklat

Data kebutuhan diklat Data kebutuhan diklat SKPD 55 55 55

Diklat Teknis Perkoperasian

bagi Aparatur Kecamatan


Aparatur Kecamatan

dibidang perkoperasian





Orang 60

2. Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

1. persen 20,00 15,00 15,00 20,00 15,00 15,00 Pelaksanaan Ujian Kenaikan

Pangkat Penyesuaian Ijasah

(UKPPI)

Terwujudnya PNS yang lulus

UKPPI

Persentase PNS yang

lulus UKPPI

Persentase PNS yang

lulus UKPPI

persen 90 90 90 90 90 90

Penetapan PNS dalam

Jabatan Fungsional

Terwujudnya penataan

pegawai

Jumlah SK Penetapan

PNS dlm jabatan

fungsional

Jumlah SK Penetapan

PNS dlm jabatan

fungsional

Buah 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900

Pelaksanaan Pelantikan

Pejabat Struktural/Kepala

Sekolah

Terwujudnya penataan

pejabat struktural/kepala

sekolah

Jumlah PNS yang dilantik Jumlah PNS yang dilantik Orang 300 300 300 300 300 300

Pelaksanaan Ujian Dinas Terwujudnya PNS yang lulus

ujian dinas

Persentase PNS yang

lulus Ujian Dinas

Persentase PNS yang

lulus Ujian Dinas

persen 90 90 90 90 90 90

Uji Kesehatan PNS Terbinya rekomendasi

kondisi kesehatan PNS

jumlah rekomendasi yang

diterbitkan

jumlah rekomendasi yang

diterbitkan

rekomendasi 4 4 4 4 4 4

Fasilitasi Bimbingan dan

Konseling bagi PNS

Terbitnya rekomendasi dan

diagnosa terhadap klien

Jumlah rekomendasi dan

diagnosa yang diterbitkan

Jumlah rekomendasi dan

diagnosa yang diterbitkan

rekomendasi

/diagnosa

55 55 55 55 55 55

Penyelenggaraan Bintek

Penghitungan Penilaian

Angka Kredit (PAK) Jabatan

Fungsional


PNS dalam penghitungan

PAK


materi bimtek


materi bimtek

Orang - 50 50 50 50 50

Penyelenggaraan Seleksi

Jabatan Pimpinan Tinggi

Secara Terbuka


mendapatkan rekomendasi

untuk menduduki jabatan

pimpinan tinggi

jumlah PNS yang

mendapatkan

rekomendasi untuk

menduduki jabatan

pimpinan tinggi

jumlah PNS yang

mendapatkan

rekomendasi untuk

menduduki jabatan

pimpinan tinggi

Orang 3 3 24 15 12 15

Tes Kompetensi Jabatan

Tinggi Pratama

Terwujudnya pejabat

pimpinan tinggi pratama yang

sesuai kompetensinya

Persentase Pejabat

pimpinan tinggi pratama

yang memenuhi syarat

sesuai kompetensi

(jumlah pejabat pimpinan

tinggi pratama yang

memenuhi syarat dibagi

total pejabat pimpinan

tingg pratama yang

mengikuti tes) dikalikan

100%

persen - - 97,00 98,00 98,50 99,00

Uji Kompetensi ASN Terwujudnya ASN yang

sesuai kompetensinya

Persentase ASN yang

sesuai kompetensi

Persentase ASN yang

sesuai kompetensi

persen - - 95 95 95 95

Pengangkatan Calon

Pegawai Negeri Sipil

Terbitnya SK CPNS Jumlah SK CPNS Jumlah SK CPNS Orang 150 150 150 150 150

Penyelenggaraan Uji

Kompetensi Pejabat

Struktural

Terwujudnya Pejabat

Struktural yang sesuai

kompetensinya

Persentase Pejabat

struktural yang memenuhi

syarat sesuai kompetensi

(jumlah pejabat struktural

yang memenuhi syarat

dibagi total pejabat

setruktural yang mengikuti

tes) dikalikan 100%

persen - 96,80 97,00 97,20 98,00 98,00

2. persen 2 2 2 2 2 2 Seleksi Penerimaan Calon

PNS

Terwujudnya pelamar yang

memenuhi syarat untuk

mengikuti tes

Jumlah Pelamar yang lolos

seleksi administrasi

Jumlah Pelamar yang lolos

seleksi administrasi

Orang 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

Penyelenggaraan Bintek

Penyusunan Formasi PNS


PNS dibidang formasi PNS

Jumlah peserta yang

paham materi bimtek

Jumlah peserta yang

paham materi bimtek

Orang 200 200 200 200 200 200

Penyusunan Formasi PNS Tersedianya data kebutuhan

PNS berdasarkan formasi

PNS

Jumlah SKPD yang

tersusun formasinya

Jumlah SKPD yang

tersusun formasinya

SKPD 155 155 155 155 155 155

3. persen 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 87,00 Penyusunan Daftar Urut

Kepangkatan

Terwujudnya DUK PNS Jumlah buku DUK PNS Jumlah buku DUK PNS Buku 4 4 4 4 4 4

Penyusunan Profil Pegawai Terwujudnya buku profil

pegawai

Jumlah buku profil

Pegawai

Jumlah buku profil

Pegawai

Buku 60 60 60 60 60 60

Pengelolaan File Pegawai

Negeri Sipil

Terwujudnya tertib dokumen

pegawai

Jumlah File Pegawai yang

terkelola

Jumlah File Pegawai yang

terkelola

Buah/Tahun 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450

Laporan Mekanisme dan

Peremajaan Data Pegawai

Tersedianya data PNS yang

up to date

Jumlah pembaruan data

pegawai

Jumlah pembaruan data

pegawai

Kali 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Penyusunan Bezzeting

Pegawai

Terwujudnya bezeting

pegawai

Jumlah bezetting pegawai Jumlah bezetting pegawai Kali 4 4 4 4 4 4

Pembuatan File

Kepegawaian Elektronik

Tersedianya dokumen

kepegawaian secara

elektronik

Jumlah file kepegawaian

elektronik

Jumlah file kepegawaian

elektronik

Buah 160 160 160 160 160 160

Sistem Informasi dan

Pelayanan Kepegawaian

Meningkatnya validitas data

kepegawaian

Penerapan SAPK,

Pemeliharaan SIMPEG

dan Pengelolaan Website

BKD

Penerapan SAPK,

Pemeliharaan SIMPEG

dan Pengelolaan Website

BKD

SKPD 154 154 154 154 154 154

2. persen 99,00 99,80 99,90 100,00 100,00 100,00 Program Pembinaan dan


Meningkatnya disiplin

aparatur

Tingkat disiplin

aparatur

persen 99,64 99,64 99,65 99,65 99,70 99,70 Proses Penanganan Kasus-

kasus Pelanggaran Disiplin

PNS

Terwujudnya penegakan

disiplin PNS

Jumlah kasus-kasus

kepegawaian yang

ditangani

Jumlah kasus-kasus

kepegawaian yang

ditangani

Kasus 14 14 14 14 14 14

Pengambilan Sumpah/Janji

PNS di Kabupaten Wonogiri

Terpenuhinya kewajiban PNS Jumlah PNS yang

melaksanakan

sumpah/janji

Jumlah PNS yang

melaksanakan

sumpah/janji

Orang 179 179 179 179 179 179

Pelaksanaan Operasi Razia

PNS

Terwujudnya disiplin PNS volume pelaksanaan

operasi razia PNS

volume pelaksanaan

operasi razia PNS

Kali 22 22 22 22 22 22

Sosialisasi Peraturan

Perundang-Undangan

Meningkatnya pengetahuan

PNS dibidang kepegawaian


materi sosialisasi


materi sosialisasi

Orang 192 192 192 192 192 192

Pengelolaan LHKPN Terwujudnya laporan LHKPN Jumlah pejabat yang wajib

lapor LHKPN

Jumlah pejabat yang wajib

lapor LHKPN

Orang 140 140 140 140 140 140

Pembinaan Perkawinan dan

perceraian PNS

Terbitnya Surat Ijin

perceraian/ surat keterangan

/ surat penolakan

Jumlah PNS yang

mendapatkan pembinaan

perkawinan dan

perceraian

Jumlah PNS yang

mendapatkan pembinaan

perkawinan dan

perceraian

Orang 26 26 26 26 26 26

Sistem Informasi e-Absensi

Pegawai

Terciptanya absensi yang

terintegrasi

Jumlah SKPD yang

difasilitasi mesin absensi

online

Jumlah SKPD yang

difasilitasi mesin absensi

online

SKPD 120 120 120 120

Kampanye Gerakan Nasional

Revolusi Mental ASN

Meningkatnya Disiplin PNS Jumlah buku yang

diterbitkan

Jumlah buku yang

diterbitkan

buah - 12.200 - - - -

Fasilitasi Penyelesaian

Administrasi Penilaian

Prestasi Kerja PNS

Terwujudnya data kinerja

pegawai

Jumlah Dokumen

Penilaian Prestasi Kerja

Jumlah Dokumen

Penilaian Prestasi Kerja

Dokumen 12.333 10.977 10.700 10.300 9.800 9.500

Bintek Penilaian Prestasi

Kerja


PNS dalam penyusunan SKP


materi bimtek


materi bimtek

Orang 350 350 350 350 350 350

2. indeks78,00 83,00 83,50 84,00 84,50 85,00

1. persen 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 Penyelesaian SK Kenaikan

Pangkat PNS

Terbitnya SK KP PNS Jumlah SK KP PNS Jumlah SK KP PNS Buah 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040

Penyelesaian SK Pensiun Terbitnya SK Pensiun PNS jumlah SK Pensiun PNS jumlah SK Pensiun PNS Orang 350 350 350 350 350 350

Penerimaan Tanda

Kehormatan

Meningkatnya penghargaan

terhadap PNS

Jumlah PNS yang

diusulkan untuk

mendapatkan tanda

kehormatan

Jumlah PNS yang

diusulkan untuk

mendapatkan tanda

kehormatan

Orang 240 240 240 240 240 240

Penyelesaian Administrasi

Penyesuaian Masa Kerja

Terbitnya Nota persetujuan

teknis PMK

Jumlah NP yang

diterbitkan

Jumlah NP yang

diterbitkan

Buah 35 35 35 35 35 35

Fasilitasi Ijin Penggunaan

Gelar Akademis

Terbitnya Surat ijin

penggunaan gelar

Jumlah PNS yang

mendapatkan ijin

penggunaan gelar

Jumlah PNS yang

mendapatkan ijin

penggunaan gelar

Orang 170 170 170 170 170 170

Penyelesaian SK

Pengangkatan CPNS

menjadi PNS

Terbitnya SK PNS Jumlah SK PNS yang

terselesaikan

Jumlah SK PNS yang

terselesaikan

Buah 30 30 30 30 30 30

Penyelesaian Pembaharuan

Daftar Keluarga PNS

Terbitnya surat pembaharuan

daftar keluarga

Jumlah pembaharuan


terselesaikan

Jumlah pembaharuan


terselesaikan

Orang 200 200 200 200 200 200

Penyelesaian Usulan KARIS/

KARSU/ KARPEG

Terbitnya Karis/Karsu/Karpeg Jumlah karis/karsu/karpeg

yang terselesaikan

Jumlah karis/karsu/karpeg

yang terselesaikan

Buah 200 200 200 200 200 200

Fasilitasi Usulan Kartu

Peserta Taspen

Terbinya kartu Taspen Jumlah Kartu peserta

Taspen yang

terselesaikan

Jumlah Kartu peserta

Taspen yang terselesaikan

Buah 200 200 200 200 200 200

Fasillitasi Pengadaan Kartu

PNS Elektronik

Terbitnya Kartu PNS

elektronik

Jumlah kartu PNS

Elektronik

Jumlah kartu PNS

Elektronik

Buah 200 200 200 200 200 200

Penyelesaian Cuti PNS dan

CPNS

Terbitnya surat ijin cuti Jumlah surat ijin cuti Jumlah surat ijin cuti buah 200 - - - - -


Pindah Wilayah Kerja (PWK)

PNS

Terbitnya SK pindah PNS Jumlah SK Pindah

Wilayah Kerja (PWK) yang

terselesaikan

Jumlah SK Pindah Wilayah

Kerja (PWK) yang

terselesaikan

Buah 15 15 15 15 15 15


Kenaikan Gaji Berkala

Terbitnya Surat

Pemberitahuan Kenaikan

Gaji Berkala

Jumlah Surat


Gaji Berkala

Jumlah Surat


Gaji Berkala

Buah 170 170 170 170 170 170

Meningkatnya

kepuasan konsumen

dalam pelayanan

administrasi

kepegawaian

Persentase Ketepatan

Waktu Penyelesaian

Pembuatan SK

Kepegawaian

(Jumlah pegawai yang

menerima SK

Kepegawaian sebelum

tmt/ sesuai dengan

SOP dibagi jumlah SK

yang terbit) dikalikan

100%

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

administrasi

kepegawaian

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

Hasil survey Program Pembinaan dan


Persentase

peningkatan kuantitas

PNS sesuai

kompetensi

(Jumlah penambahan

PNS dibagi jumlah PNS

seluruhnya) dikalikan

100%

Tingkat kelengkapan

dalam penyajian data

dan informasi

kepegawaian

(Jumlah data

kepegawaian terisi

lengkap dibagi jumlah

seluruh data

kepegawaian) dikalikan

100%

Tingkat kinerja

aparatur

(Jumlah PNS yang

nilai SKP nya baik

dibagi jumlah

PNS) dikalikan

100%

(Jumlah PNS yang tidak

melanggar disiplin

dibagi jumlah PNS)

dikalikan 100%

(Jumlah PNS

berpendidikan S1, S2,

S3 dengan nilai SKP

"baik" dibagi jumlah

seluruh PNS yang


S3) dikalikan 100 %

Persentase PNS yang

mengikuti diklat

meningkat kinerjanya

(Jumlah PNS yang

mengikuti diklat dengan

nilai SKP "baik" dibagi

jumlah seluruh PNS

yang mengikuti diklat)

dikalikan 100%

Meningkatnya

profesionalitas SDM

Aparatur Kabupaten

Wonogiri

Persentase mutasi

jabatan pegawai

(Jumlah mutasi jabatan

tahun n dibagi jumlah

PNS seluruhnya)

dikalikan 100%

SATUANTARGET

Mewujudkan

SDM

Aparatur

Kabupaten

Wonogiri

yang

profesional

dan

kompeten

Persentase

Kesesuaian

Penempatan

PNS dalam

Jabatan Sesuai

Kompetensi

dan Kualifikasi

Terwujudnya

SDM Aparatur

Kabupaten

Wonogiri yang

profesional dan

kompeten

Persentase

Kesesuaian

Penempatan

PNS dalam

Jabatan Sesuai

Kompetensi dan

Kualifikasi

(Jumlah PNS yang

penempatannya

sesuai dengan

kompetensi dan

kualifikasi dibagi

jumlah PNS)

dikalikan 100%

Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

Meningkatnya

kapasitas sumberdaya

aparatur Kabupaten

Wonogiri

Persentase PNS


S3 yang meningkat

kinerjanya

SATUANTARGET

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI

INDIKATOR

FORMULASI

INDIKATOR

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

VISI

MISI

TUJUANINDIKATOR

TUJUANSATUAN

TARGETSASARAN

INDIKATOR

SASARAN

FORMULASI

INDIKATORSATUAN

TARGETPROGRAM

SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR

PROGRAM

Documents

bkd.wonogirikab.go.idbkd.wonogirikab.go.id/upload/kontent/a86e78810bd45892cb8359d9743c1532... · tugas dan fungsi harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang