BIMBINGAN HAK PASIEN DAN KELUARGA SNARS ED 1 · •Rumah sakit melakukan identifikasi agama, keyakinan, dan nilai-nilai pribadi pasien agar dalam memberikan asuhan selaras dengan

BIMBINGAN

HAK PASIEN DAN KELUARGA

SNARS ED 1.1

DR.Dr.Sutoto,M.Kes

INSTRUMEN AKREDITASI SNARS ED1.1

• Merupakan instrumen yang dipergunakan KARS untukmenilai kepatuhan rumah sakit terhadap SNARS ED1.1 yaitu standar pelayanan berfokus pada pasienuntuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasiendengan pendekatan manajemen risiko di Rumah Sakit.

DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAYANAN RS DAN AKREDITASI

SISMADAK

SIRSAK

APLIKASI ReDOWSKo

S.E.P DAN V CLAIMBPJS

SISRUTE DAN SIRANAPKEMENKES

E-GOSKEMENKES

TUJUAN INSTRUMEN SNARS UNTUK SURVEIOR• Sebagai acuan dalam melakukan telaah regulasi pada waktu

survei

• Sebagai acuan dalam melakukan telaah dokumen buktipelaksanaan kegiatan pada waktu survei

• Sebagai acuan dalam melakukan wawancara, observasi danmeminta staf rumah sakit melakukan simulasi.

• Sebagai panduan dalam memberikan skor dan nilai.

PENGGUNAAN INSTRUMEN SNARS BAGI SURVEIOR

• Pedoman bagi surveior untuk memberikan skor pada setiapelemen penilaian

• Pedoman bagi surveior untuk melakukan telaah regulasi dan dokumen pelaksanaan serta telusur (wawancara, observasidan simulasi)

MANFAAT INSTRUMEN SURVEI SNARS ED 1.1BAGI RS

• Untuk mencegah permasalahan yang sering muncul dalamdunia perumah sakitan di Indonesia

• Mengurangi beda pendapat tentang SNARS ED 1.1 dan elemen penilaiannya antara RS dan surveyor

• Mengurangi beda pendapat tentang SNARS ED 1.1 dan elemen penilaiannya antara staf RS

•

SKOR

•10 : TL (terpenuhi Lengkap)

•5 : TS (Terpenuhi Sebagian)

•0 : TT (Tidak Terpenuhi)

•TDD : Tidak Dapat Diterapkan

U.U.R.S NO 44 THN 2009 Psl 32 ttg HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

PMK R.I

NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG

KEWAJIBAN RUMAH SAKIT DAN

KEWAJIBAN PASIEN

Memperoleh informasi tentang :

• tata tertib dan peraturan yang berlaku

• hak dan kewajiban pasien

Memperoleh layanan kesehatan• yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa

diskriminasi

• bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar proseduroperasional

• efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik danmateri

UURS pasal 32

U.U.R.S NO 44 THN 2009 Psl 32 ttgHAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

Mendapat informasi yang meliputi :• diagnosis dan tata cara tindakan medis, • tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, • resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis

terhadap tindakan yang dilakukan serta• perkiraan biaya pengobatan

KARS

• Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan

yang berlaku di RS• Second opinion: meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter

lain yang mempunyai SIP baik di dalam maupun di luar RS• Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan

UURS pasal 32

• memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selamadalam perawatan di Rumah Sakit

KARS

• mendapatkan privasi dan

kerahasiaan penyakit yang dideritatermasuk data-data medisnya;

• didampingi keluarga-nya dalam

keadaan kritis

• menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan

• menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dankepercayaan

UURS pasal 32

• mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan

• mengajukan usul, saran, perbaikan

KARS

• mengeluhkan pelayanan Rumah Sakitmelalui media cetak dan elektroniksesuai dengan ketentuan pr UUanperaturan perundang-und

• Menggugat dan/atau menuntut RS apabila RS diduga memberikanpelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdataataupun pidana

Standar HPK 1

Ada regulasi bahwa rumah sakit bertanggung jawab dan mendukung hak pasien dan keluarga selama dalam asuhan.

MAKSUD DAN TUJUAN HPK 1

• KEPEMIMPINAN RS bertanggung jawab bagaimanamemperlakukan pasiennya

• PIMPINAN perlu mengetahui serta memahami hak pasien dankeluarga juga tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalamperaturan perundang-undangan.

• Pimpinan RS memberikan arahan kepada kelompok staf medis(KSM), dan staf klinis lainnya di unit pelayanan untuk memastikansemua staf di RS ikut bertanggung jawab melindungi hak-hak ini.

Maksud dan Tujuan HPK 1• Rumah sakit menghormati hak dan kewajiban pasien, serta dalam

banyak hal menghormati keluarga pasien, terutama hak untukmenentukan informasi apa saja yang dapat disampaikan kepadakeluarga atau pihak lain terkait asuhan pasien. Sebagai contoh,pasien tidak ingin diagnosis dirinya disampaikan kepada keluarga.

• Hak serta kewajiban pasien dan keluarga merupakan elemen dasardari semua interaksi di rumah sakit, staf rumah sakit, pasien, dankeluarga. Oleh karena itu, harus ada regulasi yang memastikansemua staf sadar dan tanggap terhadap isu hak serta kewajibanpasien dan keluarga pada waktu berinteraksi saat memberikanasuhan kepada pasien.

16

Elemen penilaian HPK 1 Telusur Skor

1. Ada regulasi tentang hak dankewajiban pasien dan keluarga(lihat juga TKRS 12.1 EP 1; danTKRS 12.2 EP 2) (R)

R Regulasi tentang hak dan kewajiban pasien dan keluarga

10-0

TL-

TT

2. Pimpinan rumah sakitmemahami hak dan kewajibanpasien dan keluargasebagaimana ditetapkan dalamperaturan perundang-undangan. (W)

W Direktur Kepala bidang/divisi Kepala unit pelayanan

1050

TLTSTT

19


3. Rumah sakit menghormatihak serta kewajiban pasien dankeluarga sebagaimanaditetapkan dalam peraturanperundang-undangan. (W)

W Direktur Kepala bidang/divisi Kepala unit pelayanan Staf RS

1050

TLTSTT

4. Semua staf memperolehedukasi dan memahami tentanghak serta kewajiban pasien dankeluarga, juga dapatmenjelaskan tanggungjawabnya melindungi hakpasien. (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan pelatihan tentang hak dan kewajiban pasien

Kepala diklat Staf RS

1050

TLTSTT

Standar HPK 1.1

Rumah sakit memberikan asuhan dengan menghargai agama, keyakinan dan nilai-nilaipribadi pasien serta merespon permintaan yang berkaitan dengan bimbingan kerohanian.

MAKSUD DAN TUJUAN HPK 1.1

• Pasien dengan populasi yang beragam dalam memelukagama, keyakinan, dan memiliki nilai-nilai pribadi makaberagam pula dalam menerima proses asuhan.

• Beberapa agama, keyakinan, dan nilai-nilai pribadi berlakuumum bagi semua pasien serta biasanya berasal dari budayadan agama.

• Ada keyakinan yang bersifat individual.

• Rumah sakit melakukan identifikasi agama, keyakinan, dannilai-nilai pribadi pasien agar dalam memberikan asuhanselaras dengan agama, keyakinan, dan nilai-nilai pribadi.


• Rumah sakit melakukan identifikasi agama, keyakinan, dan nilai-nilai pribadipasien agar dalam memberikan asuhan selaras dengan agama, keyakinan,dan nilai-nilai pribadi.

• Asuhan pasien yang menghargai agama, keyakinan, dan nilai-nilai pribadiakan membantu kelancaran proses asuhan serta memberikan hasil asuhanyang lebih baik.

• Setiap profesional pemberi asuhan (PPA) harus melakukan identifikasi agamadan memahami agama, keyakinan, nilai-nilai pribadi pasien, sertamenerapkan dalam asuhan pasien yang diberikan.

Maksud dan Tujuan HPK 1.1

• Jika pasien atau keluarga ingin berbicara dengan seseorangterkait kebutuhan agama dan spiritualnya maka rumah sakitmenetapkan proses untuk menjawab permintaan ini. Prosesini dilaksanakan melalui staf kerohanian di rumah sakit.Proses ini menjadi kompleks bila rumah sakit atau negaratidak mengakui secara resmi atau mempunyai sumber terkaitsebuah agama, tetapi bila ada permintaan ini maka rumahsakit dapat mengambil sumber di luar rumah sakit atau darikeluarga.

24

Elemen penilaian HPK 1.1 Telusur Skor

1. Ada proses identifikasiagama, keyakinan dan nilai-nilaipribadi pasien (lihat juga MKE 8 EP 1). (D,W)

D

W

Ada bukti tertulis tentang identifikasi agama, keyakinan dan nilai-nilai pribadi pasien

Staf rekam medis Staf klinis Pasien/keluarga

1050

TLTSTT

2. Staf memberikan asuhandengan menghormati agama, keyakinan dan nilai-nilai pribadipasien (lihat juga MKE 8 EP 2). (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan asuhan yang menghormati agama, keyakinan dan nilai-nilai pribadi pasien

Staf klinis Pasien/keluarga

1050

TLTSTT

26


3. Rumah sakit menanggapipermintaan rutin, termasukpermintaan kompleks terkaitdukungan agama atau bimbingankerohanian. (D,W,S)

D

W

S

1) Bukti kerjasama dengan rohaniawan

2) Bukti permintaan pelayanan rohani

3) Bukti pelaksanaan pelayanan rohani


Peragaan dalam menanggapi permintaan pelayanan rohani

1050

TLTSTT

Standar HPK 1.2

lnformasi tentang pasien adalah rahasia danrumah sakit diminta menjaga kerahasiaaninformasi pasien serta menghormati kebutuhanprivasinya.


• Staf wajib menjaga dan menghargai informasi tentang pasien sebagaisuatu kerahasiaan, di samping itu juga menghormati kebutuhan privasipasien.

• Pada implementasinya rumah sakit diminta tidak mencantumkaninformasi rahasia pasien pada pintu pasien, lobby atau ruang perawat(nurse station), dan tidak mengadakan diskusi yang terkait dengan pasiendi ruang publik.

• Staf menyadari peraturan perundang-undangan yang mengaturkerahasiaan informasi serta memberitahukan pasien bagaimana rumahsakit menghargai kerahasiaan informasi dan privasi mereka.

• Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) memberitahu pada pasienatau keluarga tentang informasi kondisi pasien di setiap terjadiperubahan.


• Rumah sakit memiliki kebijakan yang menunjukkan apakah pasienmemiliki akses terhadap informasi kesehatan mereka dan proses untukmendapatkan akses jika diizinkan.

• Rumah sakit diminta menghormati hak privasi pasien terutama ketikadiwawancara, diperiksa, dirawat, dan dipindahkan. Pasien mungkinmenginginkan privasinya terlindung dari para karyawan, pasien lain,masyarakat, dan bahkan dari anggota keluarga.

• Di samping itu, pasien mungkin tidak ingin diambil fotonya, direkam,atau diikutsertakan dalam survei, wawancara tentang penelitian danlainnya. Meskipun ada beberapa cara pendekatan umum untukmemberikan privasi bagi seluruh pasien, setiap pasien memiliki harapanprivasi yang berbeda atau tambahan privasi sesuai dengan kebutuhanprivasi pasien.


• Harapan akan kebutuhan ini mungkin saja berubah seiring dengan waktudan kondisi. Oleh karena itu, rumah sakit mengidentifikasi kebutuhanprivasi pasien terkait dengan asuhan pasien. Informasi medis dankesehatan lainnya ketika didokumentasikan dan dikumpulkan bersifatpenting guna memahami pasien dan kebutuhannya serta memberikanperawatan dan pelayanan seiring dengan waktu. Informasi ini dapatberupa kertas atau elektronik atau kombinasi dari keduanya.

• RS menghargai informasi tersebut sebagai rahasia dan menerapkanregulasi yang melindungi informasi tersebut dari kehilangan ataupenyalahgunaan. Regulasi yang ada mencakup informasi yang dapatdiberikan sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan.

31


1. Ada regulasi tentangkewajiban simpan rahasiapasien dan menghormatikebutuhan privasi pasien. (R)

R Regulasi tentang wajib simpan rahasia pasien dan menghormati kebutuhan privasi pasien

1050

TLTSTT

2. Ada bukti pasien diberitahubahwa segala informasitentang kesehatan pasienadalah rahasia dankerahasiaan itu akan dijagasesuai peraturan perundang-undangan. (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan tentang penjelasan kerahasiaan informasi kesehatan pasien


1050

TLTSTT

32


3. Pasien diminta persetujuannya untukpelepasan informasi yang tidak tercakupdalam peraturan perundang-undangan. (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan permintaan persetujuan pelepasan informasi kepada pihak luar oleh pasien misalnya: asuransi, BPJS, perusahaan, Dinas Kesehatan

Staf rekam medis Pasien/keluarga

1050

TLTSTT

4. Rumah sakit menghormatikerahasiaan informasi kesehatan pasien. (D,W).

D

W

1) Bukti pelaksanaan tentang wajib simpan rahasia pasien

2) Bukti sumpah staf non klinis yang diberi akses ke rekam medis tentang wajib simpan informasi kesehatan pasien


1050

TLTSTT

33


5. Staf mengidentifikasiharapan dan kebutuhan privasiselama pelayanan danpengobatan. (D,O,W)

D

W

Bukti pelaksanaan identifikasi harapan dan kebutuhan privasi


1050

TLTSTT

6. Keinginan akan kebutuhanpasien untuk privasi dihormatisaat wawancara klinis, pemeriksaan, prosedur, pengobatan dan transfer pasien. (O,W)

O

W

Lihat kelengkapan dan pelaksanaan akan privasi pada lokasi pelayanan di ruang rawat jalan, IGD, rawat inap, dan kelengkapan transfer pasien, dsb


1050

TLTSTT

RS MINTA IJIN KEPADA PASIEN DALAM GENERAL CONSENT

KARS

• Siapa yg berhakmendapatkan penjelasantentang penyakit nya

• Ijin membuka informasi medis kepada Pihak pembayar (perusahaan, asuransi, dll

RS MENJAMIN KERAHASIAAN DATA DAN

INFORMASI TENTANG PASIEN

CONTOH KALIMAT PERSETUJUAN PELEPASAN INFORMASI (HPK 1. EP3)Dapat menjadi bagian dari persejuan umum (general consent)

• Saya memahami informasi yang ada didalam diri Saya, termasuk Diagnosis, hasil laboratorium dan hasil tes diagnostik yang akan di gunakan untukperawatan medis, akan dijamin kerahasiaannya oleh RS

• Saya memberi wewenang kepada RS untuk memberikan informasi tentangtentang rahasia kedokteran saya bila diperlukan untuk memproses klaimasuransi termasuk namun tidak terbatas pada BPJS, asuransi kesehatanlainnya , jamkesda, pihak pembayar, perusahaan dan atau lembagapemerintah lainnya

• Saya tidak memberikan/memberikan (coret salah satu) wewenang kepada RS untuk memberikan tentang data dan informasi kesehatan saya kepadakeluarga terdekat saya, yaitu:

• 1….

• 2…

• 3….. Sutoto KARS 35

KEINGINAN PRIVASI

• Saya mengijinkan/ tidak mengijinkan (coret salah satu) RumahSakit memberi akses bagi: Keluarga dan handai taulan serta orang orang yang akan menengok/menemui saya. (sebutkan nama/profesibila ada permintaan khusus): ………

• Saya menginginkan/tidak menginginkan privasi khusus (coret salahsatu). Sebutkan bila ada permintaan privasi khusus :……

CONTOH KALIMATIDENTIFIKASI PRIVASI Dapat menjadi bagian dari persejuan umum (general consent)

Sutoto KARS 36

KARS

HARAPAN DAN KEBUTUHAN PRIVASI

1. PRIVASI KHUSUS :

2. PRIVASI UMUM:1. wawancara klinis2. pemeriksaan, 3. prosedur/pengobatan4. transportasi

KARS

CONTOH KALIMATIDENTIFIKASI PRIVASI Dapat menjadi bagian dari persejuan umum (general consent)

KEINGINAN PRIVASI KHUSUS

• Saya menginginkan/tidakmenginginkan privasikhusus (coret salah satu, bila menginginkan tersedia formulir khusus)

Sutoto KARS 39

KARS

CONTOH FORMULIR PERMINTAAN PRIVASI KHUSUS

KARS

Kebutuhan Privasi umum

saat:

1. wawancara klinis

2. pemeriksaan,

3. prosedur/pengobatan

4. transportasi

Standar HPK 1.3

Rumah sakit menetapkan ketentuan untuk melindungi harta benda milik pasien dari kehilangan atau pencurian.


• Rumah sakit memberitahupasien tentang tanggungjawab RS terhadap barangmilik pasien dan batasan-batasannya. RS bertanggungjawab terhadap barang milikpasien yang dibawa masuk keRS sesuai dengan batasan.


• Rumah sakit memiliki proses untukmengidentifikasi dan melindungi barangmilik pasien yang dititipkan atau pasientidak dapat menjaganya untuk memastikanbarang tidak hilang atau dicuri.

• Proses ini berlaku untuk pasien di unitdarurat, pasien pelayanan satu hari (oneday care), rawat inap, pasien yang tidakmampu menjaga barang miliknya, danmereka yang tidak mampu membuatkeputusan tentang barang miliknya (lihatjuga MFK 4.1).

45


1. Ada regulasi tentang penyimpananbarang milik pasien yang dititipkan danbarang milik pasien dimana pasiennyatidak dapat menjaga harta miliknya.Rumah sakit memastikan barangtersebut aman dan menetapkan tingkattanggung jawabnya atas barang milikpasien tersebut. (R)

R Regulasi tentang penitipan barang milik pasien

10-0

TL-

TT

2. Pasien menerima informasi tentangtanggung jawab rumah sakit dalammenjaga barang milik pasien. (D,W)

D

W

1) Bukti pemberian informasi tentang tanggung jawab RS dalam menjaga barang milik pasien

2) Bukti pelaksanaan penitipan barang pasien

Staf klinis Staf terkait Pasien / keluarga

1050

TLTSTT

CONTOH PERNYATAAN DALAM GENERAL CONSENT…..

• BARANG BERHARGA MILIK PRIBADI

• Saya telah memahami bahwa rumahsakit tidak bertanggungjawab atas semua kehilangan barang-barangmilik saya dansaya secara pribadi bertanggung jawab atas barang-barang berharga yang saya miliki termasuk namun tidak terbatas padauang, perhiasan, buku cek, kartu kredit, handphone atau barang lainnya. Dan apabila saya membutuhkan maka saya dapatmenitipkan barang barang tersebut kepada rumah sakit

• Saya juga mengerti bahwa saya harus memberitahu/ menitipkanpada RS jika saya memiliki gigi palsu, kacamata, lensa kontak, prosthetics atau barang lainnya yang saya butuhkan untuk diamankan

Sutoto KARS 46

KARS

Standar HPK 1.4

Pasien yang rentan terhadap kekerasan fisik dan kelompok pasien yang berisiko diidentifikasi dan dilindungi.


• Rumah sakit mengidentifikasi kelompok pasien berisiko yang tidakdapat melindungi dirinya sendiri, misalnya bayi, anak-anak, pasiencacat, manula, pascabedah, gangguan jiwa, gangguan kesadaran, dllserta

• menetapkan tingkat perlindungan terhadap pasien tersebut.

• Perlindungan ini mencakup:• kekerasan fisik,• hal-hal terkait keamanan seperti kelalaian (negligent) dalam

asuhan, tidak memberi layanan, atau tidak memberi bantuanwaktu terjadi kebakaran.

• Semua anggota staf memahami tanggung jawabnya dalam prosesini.

Maksud dan Tujuan HPK 1.4Rumah sakit menjaga keamanan dalam tiga area yaitu:

a. Area publik yang terbuka untuk umum seperti area parkir, rawatjalan dan penunjang pelayanan,

b. Area tertutup dimana pada area ini hanya bisa dimasuki orang tertentu dengan ijin khusus dan pakaian tertentu misalnya kamaroperasi,

c. Area semi terbuka, yaitu area yang terbuka pada saat-saattertentu dan tertutup pada saat yang lain, misalnya rawat inappada saat jam berkunjung menjadi area terbuka tetapi diluar jam berkunjung menjadi area tertutup untuk itu pengunjung diluarjam berkunjung harus diatur, diidentifikasi dan menggunakanidentitas pengunjung.

51


1. Rumah sakit menetapkan regulasiuntuk melakukan identifikasi populasipasien yang rentan terhadap risikokekerasan dan melindungi semuapasien dari kekerasan. (R)

R Regulasi tentang identifikasi dan melindungi populasi pasien yang rentan terhadap risiko kekerasan

1050

TLTSTT

2. Daerah terpencil, daerah terisolasi, dan rawan terjadinya tindakkekerasan di rumah sakit dimonitor(lihat juga MFK 4). (O,W)

O

W

Lihat pelaksanaan perlindungan pasien di daerah terpencil/terisolasi/rawan, seperti: pengawasan berkala, CCTV yang adekuat, pengunjung diluar jam kunjungan memakai identitas, dsb.

Staf terkait

1050

TLTSTT

52


3. Staf rumah sakitmemahami peranmereka dalam tanggungjawabnya dalammelaksanakan proses perlindungan. (D,O,W)

D

O

W

Bukti pelaksanaan proses perlindungan

Lihat lokasi daerah terpencil/terisolasi/rawan

Staf terkait Pasien / keluarga

1050

TLTSTT

Standar HPK 2

Rumah sakit menetapkan regulasi danproses untuk mendukung partisipasi pasien dan keluarga di dalam proses asuhan

54


1. Ada regulasi tentang rumah sakit mendorong partisipasi pasien dan keluarga dalam proses asuhan dan memberi kesempatan pasien untuk melaksanakan second opinion tanpa rasa khawatir akan mempengaruhi proses asuhannya (lihat juga PAP 7.1 EP 6; AP.1 EP 4; ARK 2.1 EP 4 dan MKE 9 EP 5). (R)

R Regulasi tentangmendorong partisipasipasien dan keluargadalam proses asuhan

10-0

TL-

TT

55


2. Staf dilatih dan terlatihmelaksanakan regulasi danperannya dalam mendukunghak pasien dan keluargauntuk berpartisipasi dalamproses pelayanannya. (D,W,S)

D

W

S

Bukti pelaksanaan pelatihanuntuk mendukung hak pasiendan keluarga termasukpelaksanaan second opinion

Diklat Staf klinis

Peragaan proses untuk mendorong pasien berpartisipasi dalam pelayanan termasukpelaksanaan second opinion

1050

TLTSTT

CONTOH

KARS

CONTOH

KARS

Standar HPK 2.1

Pasien diberitahu informasi tentang semua aspek asuhan klinis, dan tindakan.


• Agar pasien dan keluarganya dapat berpartisipasi dalammembuat keputusan, mereka mendapat informasi tentangkondisi klinis, perkembangan asuhan setelah dilakukanasesmen, termasuk diagnosis pasti dan rencana asuhan.Pasien serta keluarga mengerti hal yang harus diputuskantentang asuhan dan bagaimana mereka berpartisipasidalam membuat keputusan.

• Sebagai tambahan, pasien serta keluarga harus mengertitentang proses asuhan, tes pemeriksaan, prosedur, dantindakan yang harus mendapat persetujuan (consent) darimereka.

Maksud dan Tujuan HPK 2.1• Selama dalam proses asuhan, pasien juga berhak untuk mendapat penjelasan tentang

hasil pengobatan/tindakan, termasuk kemungkinan hasil yang tidak terduga.

• Pasien serta keluarga paham bahwa mereka berhak atas informasi ini dan berhakmengetahui siapa dokter yang bertanggungjawab untuk melayaninya yang akanmemberitahu hasil asesmen dan pengobatan/tindakan.

• Pasien juga berhak tahu perawat yang bertanggung jawab terhadap asuhan keperawatanselama mendapatkan asuhan baik di rawat jalan, IGD maupun rawat inap.

• Terkadang beberapa pasien tidak ingin mengetahui diagnosis penyakitnya atauberpartisipasi dalam membuat keputusan terkait asuhannya, tetapi mereka diberikesempatan dan dapat memilih berpartisipasi melalui anggota keluarga, teman, ataupengganti keluarga.

• Bagi pasien harus jelas siapa DPJP yang akan memberi informasi tentang kondisi medik,asuhan, tindakan, dan hasil termasuk kejadian yang tidak terduga dan lain sebagainya.

61


1. Ada regulasi tentang hak pasienuntuk mendapatkan informasitentang kondisi, diagnosis pasti, rencana asuhan dan dapatberpartisipasi dalam pengambilankeputusan serta diberitahu tentanghasil asuhan termasuk kemungkinanhasil yang tidak terduga. (R)

R Regulasi tentang pemberian informasi semua aspek asuhan dan tindakan medis serta DPJP dan PPA yang memberi asuhan

10-0

TL-

TT

2. Pasien diberi informasi tentangkondisi klinis mereka dan diagnosis pasti (lihat juga MKE 9 EP 1). (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan pemberian informasi tentang kondisi klinis dan diagnosis pasti

DPJP PPJA Pasien/keluarga

1050

TLTSTT

62


3. Pasien diberi informasi tentangrencana asuhan dan tindakanyang akan dilakukan danberpartisipasi dalam pengambilankeputusan (lihat juga MKE 9 EP 1). (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan pemberian informasi tentang rencana asuhan dan tindakan yang akan dilakukan,

DPJP PPJA Pasien/keluarga

1050

TLTSTT

4. Bila “persetujuan tindakankedokteran” (informed consent) diperlukan maka pasien/keluargadijelaskan tentang rencanatindakan tersebut (lihat juga MKE 9 EP 4, PAB 5.1 dan PAB 7.1). (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan pemberian informasi bila diperlukan persetujuan tindakan kedokteran

DPJP Pasien/keluarga

1050

TLTSTT

63


5. Pasien dijelaskan danmemahami tentang hasil yang diharapkan dari proses asuhandan pengobatan (lihat juga MKE 9 EP 2, ARK 2.1 EP 2 dan PAP 2.4). (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan pemberian penjelasan tentang hasil dan proses asuhan/pengobatan

DPJP PPA lainnya Pasien/keluarga

1050

TLTSTT

6. Pasien dijelaskan danmemahami bila terjadikemungkinan hasil yang tidakterduga (lihat juga PAP.2.4 EP 2). (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan pemberian penjelasan tentang hasil yang tidak terduga.


1050

TLTSTT

64


7. Pasien dan keluargadijelaskan dan memahamitentang haknya dalamberpartisipasi membuatkeputusan terkait asuhanjika diinginkan (lihat jugaARK 2.1 EP 4 dan MKE 9 EP 5). (W)

W DPJP PPJA Staf klinis Pasien/keluarga

1050

TLTSTT

Standar HPK 2.2

Pasien dan keluarga menerima informasi tentang penyakit, rencana tindakan, dan DPJP serta para PPA lainnya agar mereka dapat memutuskan tentang asuhannya

Maksud dan Tujuan HPK 2.2Anggota staf menjelaskan setiap tindakan atau prosedur yang diusulkan kepada pasien dan keluarga.

Informasi yang diberikan memuat elemen

a) diagnosis (diagnosis kerja dan diagnosis banding) dan dasar diagnosis;

b) kondisi pasien;

c) tindakan yang diusulkan;

d) tata cara dan tujuan tindakan;

e) manfaat dan risiko tindakan

f) nama orang mengerjakan tindakan;

g) kemungkinan alternatif dari tindakan;

h) prognosis dari tindakan;

i) kemungkinan hasil yang tidak terduga;

j) kemungkinan hasil bila tidak dilakukan tindakan. (lihat juga HPK 5.2)


Staf klinis juga memberi tahu pasien, nama dokter, atauprofesional pemberi asuhan (PPA) lainnya sebagaipenanggung jawab asuhan pasien yang diberi izin melakukantindakan dan prosedur.

Sering, pasien bertanya tentang kompetensi, pengalaman,jangka waktu bekerja di rumah sakit, dan sebagainya daripara DPJP serta PPA lainnya. Rumah sakit harus menetapkanproses untuk menjawab jika pasien minta tambahan informasitentang DPJP dan perawat penanggung jawab asuhan (PPJA)mereka (lihat juga MKE 9).

68


1. Ada regulasi yang mengaturpelaksanaan proses untukmenjawab pertanyaan informasikompetensi dan kewenangan dariPPA (lihat juga KKS 10, KKS 12, KKS 14 dan KKS 17). (R)

R Regulasi tentang proses untuk menjawab pertanyaan kompetensi dan kewenangan PPA

10-0

TL-

TT

2. Pasien diberi informasi tentangelemen a) sampai j) yang relevandengan kondisi dan rencanatindakan (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan pemberian informasi tentang a) sampai j) yang relevan dengan kondisi pasien dan rencana tindakan

DPJP PPJA Staf klinis Pasien/keluarga

1050

TLTSTT

69


3. DPJP, PPJA dan PPA lainnya harusmemperkenalkan diri saatpertama kali bertemupasien. (W,S)

W

S

DPJP PPJA Staf klinis Pasien/keluarga

Peragaan cara perkenalan diri

1050

TLTSTT

Standar HPK 2.3

Rumah sakit memberitahu pasien dan keluarganya tentang hak dan tanggung jawab mereka yang berhubungan dengan penolakan atau tidak melanjutkan pengobatan


• Pasien atau mereka yang membuat keputusan atas namapasien dapat memutuskan untuk tidak melanjutkanpelayanan atau pengobatan, yang direncanakan atau tidakmeneruskan pelayanan atau pengobatan setelah kegiatandimulai.

• Rumah sakit memberitahukan pasien dan keluarganyatentang hak mereka untuk membuat keputusan, potensihasil dari keputusan tersebut, dan tanggung jawab merekaberkenaan dengan keputusan tersebut. Pasien sertakeluarganya diberitahu tentang alternatif pelayanan danpengobatan. (lihat juga ARK 4.4, EP 1)

72


1. Rumah sakit memberitahukanpasien dan keluarganya tentang hakmereka untuk menolak atau tidakmelanjutkan tindakan ataupengobatan (lihat juga ARK 4.4). (D,W)

D

W

1) Bukti formulir tentang penolakan/tidak melanjutkan tindakan atau pengobatan

2) Bukti formulir tentang tidak melanjutkan perawatan (pulang atas permintaan sendiri)

3) Bukti pelaksanaan edukasi tentang hak untuk menolak atau tidak melanjutkan tindakan atau pengobatan

Staf klinis Pasien / keluarga

1050

TLTSTT

73


2. Rumah sakit memberitahukanpasien dan keluarganya tentangkonsekuensi dari keputusan mereka(lihat juga ARK 4.4 EP 2).(D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan edukasi tentang konsekuensi dari keputusan mereka

DPJP/PPA lainnya Staf klinis Pasien / keluarga

1050

TLTSTT

3. Rumah sakit memberitahukanpasien dan keluarganya tentangtanggung jawab mereka berkaitandengan keputusan tersebut. (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan edukasi tentang tanggung jawab mereka berkaitan dengan keputusan tersebut


1050

TLTSTT

74


4. Rumah sakitmemberitahukan pasiendan keluarganya tentangtersedianya alternatifpelayanan dan pengobatan. (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan edukasi tentang tentang alternatif pelayanan dan pengobatan


1050

TLTSTT

CONTOH FORMULIR PULANG ATAS PERMINTAAN PASIEN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

• Nama pasien/keluarga:

• Tanggal lahir:

Denganini menyatakan permintaan untuk menghentikan perawatan/pengobatan(keduanya atau coret salah satu) dan pulang atas permintaan sendiri.

Saya telah mendapat penjelasan tentang:1. Hak saya untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan 2. Tentang konsekuensi dari keputusan saya3. Tentang tanggung jawab saya dengan keputusan tersebut.4. Tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan.

Dan saya tidak akan menuntut pihak rumah sakit atau siapapun juga akibat darikeputusan saya pulang atas permintaan sendiriTanda tangan pasien Tanda tangan saksi

Sutoto KARS 75

KARS

Standar HPK 2.4

Rumah sakit menghormati keinginan dan pilihan pasien untuk menolak pelayanan resusitasi, menunda atau melepas bantuan hidup dasar (do not resucitate/DNR)


Keputusan menolak pelayanan resusitasi serta melanjutkan atau menolak pengobatan bantuan hidup dasar merupakan keputusan paling sulit yang dihadapi pasien, keluarga, PPA, dan rumah sakit. Tidak ada satupun proses yang dapat mengantisipasi semua situasikeputusan perlu dibuat. Karena itu, penting bagi rumah sakit untuk mengembangkan pedoman dalam pembuatan keputusan yang sulit tersebut. Rumah sakit diminta membuat pedoman yang berisi:

1) rumah sakit harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait;

2) rumah sakit harus memastikan sesuai dengan norma agama dan budaya;

3) mencakup situasi keputusan tersebut berubah sewaktu pelayanan sedang berjalan;

4) memandu PPA melalui isu hukum dan etika dalam melaksanakan menunda atau melepas bantuan hidup dasar;

5) rumah sakit mengembangkan regulasi melalui suatu proses yang melibatkan banyak profesi dari berbagai sudut pandang;

6) regulasi tentang identifikasi tanggungjawab masing-masing pihak dan pendokumentasiannya dalam rekam medis pasien.

79


1. Ada regulasi rumah sakit pada saatpasien menolak pelayanan resusitasi, menunda atau melepas bantuan hidupdasar sesuai peraturan perundang-undangan, norma agama dan budayamasyarakat. (R)

R Regulasi tentang pasien yang menolak pelayanan resusitasi, menunda atau melepas bantuan hidup dasar

1050

TL-

TT

2. Pelaksanaan sesuai dengan regulasitersebut. (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan pasien yang menolak pelayanan resusitasi, menunda atau melepas bantuan hidup dasar


1050

TLTSTT

Dr Lauren Jodi Van Scoy

• DNR tidak berarti tidak mengobati atau tidak peduli. DNR hanya berarti tidak melakukan resusitasi denganmemberikan CPR, electric shock atau obat untuk restart jantung. Jika situasi memburuk, ada peran dalam situasitertentu untuk membiarkan kerusakan alami dari tubuhterjadi, “

“DNR does not mean do not treat and it does not

mean do not care. It just means do not resuscitate

by giving CPR, electric shocks or medications to

restart the heart. If things go badly, there is a role in

certain situations for letting the natural breakdown of

the body occur,"

DNR tidak mempengaruhi pengobatan ,pasien dengan DNR dapat terus

mendapatkan kemoterapi, antibiotik, dialisis, atau perawatan lain yang sesuai.

Sutoto KARS 80

CONTOH

SURAT PERNYATAN JANGAN DILAKUKAN RESUSITASI

(DO NOT RESUCITATE)

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama :…………………………………………………….

Taggal lahir: ……………………………………………………

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya membuat keputusan dan menyetujui perintahdo not resuscitate (jangan di resusitasi).

Saya menyatakan bahwa Jika jantung saya berhenti berdetak atau jika saya berhentibernapas , tidak ada prosedur medis untuk mengembalikan bernapas atau berfungsikembali jantung akan dilakukan oleh staf Rumah sakit, termasuk namun tidak terbataspada staf layanan medis darurat

Saya memahami bahwa keputusan ini tidak akan mencegah saya menerima pelayanankesehatan lainnya seperti pemberian maneuver Heimlich atau pemberian oksigen danlangkah-langkah perawatan untuk meningkatkan kenyamanan lainnya.

Saya memberikan izin agar informasi ini diberikan kepada seluruh staf rumah sakit, Sayamemahami bahwa saya dapat mencabut pernyataan ini setiap saat.

Yang menyatakan Saksi Saksi

(………………………….) (……………………………………….) (………………………………………..)

Sutoto KARS 81

FORMULIR DO NOT RESUCITATE (JANGAN DILAKUKAN RESUSITASI)

Formulir ini adalah perintah dokter penanggung jawab pelayanan kepada seluruh staf klinis rumah sakit, agar tidak dilakukan resusitasi pada pasien ini bila terjadi henti jantung (bila tak ada denyut nadi) danhenti nafas (tak ada pernafasan spontan).

Formulir ini juga memberikan perintah kepada staf medis untuk tetap melakukan intervensi ataupengobatan, atau tata laksana lainnya sebelum terjadinya henti jantung atau henti nafas.

• Nama pasien : ………………………………………………..• Tanggal lahir : ……………………………………………….

Perintah/ Pernyataan dokter penanggung jawab pelayanan

Saya dokter yang bertanda tangan dibawah ini menginstruksikan kepada seluruh staf medis dan staf klinislainnya untuk melakukan hal-hal tertulis dibawah ini:

• Usaha komprehensif untuk mencegah henti jantung atau henti nafas tanpa melakukan intubasi. DO NOT RESUCITATE TIDAK DILAKUKAN RESUSITASI JANTUNG PARU (RJP)

• Usaha suportif sebelum terjadi henti nafas atau henti jantung yang meliputi pembukaan jalan nafas non invasive, mengontrol perdarahan, memposisikan pasien dengan nyaman, pemberian oat-obatan anati nyeri. TIDAK MELAKUKAN RJP (RESUSITASI JANTUNG PARU) bila henti nafas atau henti jantung terjadi.

Saya dokter yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa keputusan DNR diatas diambil setelahpasien diberikan penjelasan dan informed consent diperoleh dari salah satu:

• Pasien• Tenaga kesehatan yang ditunjuk pasien• Wali yang sah atas pasien (termasuk yang ditunjuk oleh pengadilan)• Anggota keluarga pasien

Jika yang diatas tidak dimungkinkan maka dokter yang bertanda tangan dibawah ini memberikanperintah DNR berdasarkan pada :

• Instruksi pasien sebelumnya atau• Keputusan dua orang dokter yang menyatakan bahwa Resusitasi jantung paru (RJP) akan mendatangkan

hasil yang tidak efektif

TANDA TANGAN DOKTER: ………………………………………….

Nama Lengkap:………………………NIP/NIK:…………………………… No Telepon:…………………Tgl :…….………….

Sutoto KARS 82

Standar HPK 2.5

Rumah sakit mendukung hak pasien terhadap asesmen dan manajemen nyeri yang tepat.

Maksud dan Tujuan HPK 2.5Nyeri merupakan hal yang banyak dialami pasien dan nyeriyang tidak berkurang menimbulkan dampak yang tidakdiharapkan kepada pasien secara fisik maupun psikologis.Respons pasien terhadap nyeri sering kali berada dalamkonteks norma sosial, budaya, dan spiritual.

Pasien didorong dan didukung melaporkan rasa nyeri.Rumah sakit diminta untuk mengakui hak pasien terhadapnyeri dan tersedia proses melakukan asesmen sertamanajemen nyeri yang sesuai (lihat juga PAP 7.1 dan MKE 10EP 4).

85


1. Ada regulasi tentang asesmen danmanajemen nyeri. (R)

R Regulasi tentang asesmen dan manajemen nyeri, sesuai dengan PAP 6 EP 1

10-0

TL-

TT

2. Rumah sakit menghormati danmendukung hak pasien denganmelakukan asesmen dan manajemennyeri yang sesuai. (lihat juga PAP 7.1 EP 1). (D,W)

D

W

Bukti dalam rekam medis tentang pelaksanaan asesmen dan manajemen nyeri

DPJP/PPJA/PPA lainnya Staf klinis keperawatan Pasien

1050

TLTSTT

86


3. Ada regulasitentang asesmen danmanajemen nyeri. (R)

R Regulasi tentangasesmen danmanajemen nyeri, sesuai dengan PAP 6 EP 1

10-0

TL-

TT

CONTOH FORMULIR ASESMEN/ASESMEN ULANG NYERI

IDENTITAS PASIEN:

TANGGAL/JAM ASESMEN:

• P:……………………………………………………………………………………………………………………………………

• Q:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

• R:……………………………………………………………………………………………………………………………………

• S:……………………………………………………………………………………………………………………………………

• T:……………………………………………………………………………………………………………………………………

Scala Nyeri

Keterangan:

• P= Provokatif: yang memprovokasi nyeri apa yang menjadi penyebab nyeri ? Rudapaksa, benturan ? Apa yg membuat lebih baik atau lebih buruk ?

• Q=Quality/Kualitas: seperti apa rasanya ? Seperti tertusuk benda tajam, tumpul, sakit,berdenyut, ditusuk jarum, dll?

• R=Regio/Radiasi Daerah nyeridimana rasa sakit itu berada? Menyebar kemana ?

• S=Severity/Skala : seberapa berat pakai skala 0 sd 10

• T=Tempo/timing: waktu yang berkaitan dengan nyeri Kapan nyeri datang? Apakah rasa sakit itu datang dan pergi atau itu terus menerus?

Sutoto KARS 87

• Asesmen nyeri

• Asesmen nyeri dapat menggunakan Numeric Rating Scale

• Indikasi: digunakan pada pasien dewasa dan anak berusia > 9 tahunyang dapat menggunakan angka untuk melambangkan intensitas nyeriyang dirasakannya.

• Instruksi: pasien akan ditanya mengenai intensitas nyeri yang dirasakandan dilambangkan dengan angka antara 0 – 10.

• 0 = tidak nyeri

• 1 – 3 = nyeri ringan (sedikit mengganggu aktivitas sehari-hari)

• 4 – 6 = nyeri sedang (gangguan nyata terhadap aktivitas sehari-hari)

• 7 – 10 = nyeri berat (tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari)3

Sutoto KARS 88

• Wong Baker FACES Pain Scale• Indikasi: Pada pasien (dewasa dan anak > 3 tahun) yang tidak dapat

menggambarkan intensitas nyerinya dengan angka, gunakan asesmen

• Instruksi: pasien diminta untuk menunjuk / memilih gambar mana yang paling sesuai dengan yang ia rasakan. Tanyakan juga lokasi dan durasinyeri

• 0 - 1 = sangat bahagia karena tidak merasa nyeri sama sekali

• 2 – 3 = sedikit nyeri

• 4 – 5 = cukup nyeri

• 6 – 7 = lumayan nyeri

• 8 – 9 = sangat nyeri

• 10 = amat sangat nyeri (tak tertahankan)Sutoto KARS 89

Standar HPK 2.6

Rumah sakit mendukung hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang penuh hormat dan penuh kasih sayang pada akhir kehidupannya.

Maksud dan Tujuan HPK 2.6Pasien yang sedang menghadapi kematian mempunyaikebutuhan yang unik dalam pelayanan yang penuhhormat dan kasih-sayang. Perhatian terhadapkenyamanan dan martabat pasien mengarahkansemua aspek pelayanan pada tahap akhir kehidupan.Agar dapat terlaksana, semua staf harus menyadarikebutuhan unik pasien pada akhir kehidupannya.

Maksud dan Tujuan HPK 2.6Lanjutan…..

Kebutuhan ini meliputi:

• pengobatan dan perawatan terhadap gejala primer dan sekunder,

• manajemen nyeri,

• respons terhadap aspek psikologis, sosial, emosional, agama,budaya pasien dan keluarganya,

• serta keterlibatannya dalam keputusan pelayanan.

Pelayanan pasien pada akhir kehidupan termasuk di dalamperawatan jenasah sebelum dipindah ke ruang jenazah sertaasuhan proses berduka pada keluarga. (lihat juga PAP 7.1 dan HPK1.1)

100


1. Ada regulasi tentangpelayanan pasien padaakhir kehidupan. (lihat jugaPAP 7 EP 1). (R)

R Regulasi tentang pelayanan

pasien pada akhir kehidupan

10

-

0

TL

-

TT

2. Rumah sakit mengakuidan mengidentifikasi pasienyang menghadapi kematiandengan kebutuhan yang unik. (D,W)

D

W

Bukti dalam rekam medis tentang identifikasi pasien yang menghadapi kematian dengan kebutuhan unik

DPJP/PPJA Staf klinis keperawatan Keluarga

10

5

0

TL

TS

TT

101


3. Staf rumah sakitmenghormati hak pasien yang sedang menghadapi kematianyang memiliki kebutuhan yang unik, termasuk perawatanjenasah sebelum dipindah keruang jenazah serta asuhanproses berduka pada keluarga. (D,W)

D

W

Bukti dokumentasi tentang pelaksanaan menghormati hak pasien yang sedang menghadapi kematian dengan kebutuhan unik termasuk perawatan jenasah sebelum dipindah ke ruang jenazah serta asuhan proses berduka pada keluarga

PPJA Staf klinis keperawatan Keluarga

10

5

0

TL

TS

TT

KARS

Permenkes 37 Tahun 2014 Tentang PenentuanKematian Dan Pemanfaatan Organ Donor

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan meliputi:

• a. penentuan mati batang otak pada seseorang yang diketahui proses kematiannya di fasilitas pelayanan kesehatan;

• b. penghentian terapi bantuan hidup;

• c. penundaan terapi bantuan hidup; dan

• d. pemanfaatan organ donor.

SUTOTO-KARS

Pasal 7

• Penentuan kematian seseorang dapat dilakukan denganmenggunakan Kriteria diagnosis kematian klinis/konvensional ataukriteria diagnosis kematian mati batang otak.

Bagian Kedua

Penentuan Kematian Klinis/Konvensional

Pasal 8

• (1) Kriteria diagnosa kematian klinis/konvensional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada telah berhentinya fungsisistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti secarapermanen.

• (2) Proses penentuan kematian klinis/konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar profesi, standarpelayanan, dan standar operasional prosedur.

SUTOTO-KARSPermenkes 37 Tahun 2014 Tentang Penentuan Kematian Dan Pemanfaatan Organ Donor

Pasal 9

• (1) Penentuan seseorang mati batang otak hanya dapat dilakukanoleh tim dokter yang terdiri atas 3 (tiga) orang dokter yang kompeten.

• (2) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan dokter spesialis anestesi dan dokter spesialis syaraf.

• (3) Dalam hal penentuan mati batang otak dilakukan pada calondonor organ, maka tim dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan dokter yang terlibat dalam tindakantransplantasi.

• (4) Masing-masing anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan secara mandiri dan terpisah.

• (5) Diagnosis mati batang otak harus dibuat di ruang rawat intensif(Intensive Care Unit).

SUTOTO-KARS

PENENTUAN MATI BATANG OTAK

Permenkes 37 Tahun 2014 Tentang Penentuan Kematian Dan Pemanfaatan Organ Donor

PEMERIKSAAN SESEORANG MATI BATANG OTAK DILAKUKAN PADA PASIEN DGN DENGAN KEADAAN SBB:

a. koma unresponsive/GCS 3 atau Four Score 0 b. tidak adanya sikap tubuh yang abnormal (sepertidekortikasi, atau deserebrasi); danc. tidak adanya gerakan yang tidak terkoordinasi atausentakan epileptik.• (2) Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan

pemeriksaan mati batang otak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi:

• a. terdapat prakondisi berupa koma dan apnea yang disebabkan oleh kerusakan otak struktural ireversibel akibatgangguan yang berpotensi menyebabkan mati batang otak; dan

• b. tidak ada penyebab koma dan henti nafas yang reversibelantara lain karena obat-obatan, intoksikasi, gangguan metabolik dan hipotermia.


PASAL 11PROSEDUR PEMERIKSAAN MATI BATANG OTAK

a. memastikan arefleksia batang otak yang meliputi:

• 1. tidak adanya respons terhadap cahaya;

• 2. tidak adanya refleks kornea;

• 3. tidak adanya refleks vestibulo-okular;

• 4. tidak adanya respons motorik dalam distribusi saraf kranial

• terhadap rangsang adekuat pada area somatik; dan

• 5. tidak ada refleks muntah (gag reflex) atau refleks batuk terhadap rangsang oleh kateter isap yang dimasukkan ke dalam trakea.

b. memastikan keadaan henti nafas yang menetap dengan cara:

• 1. pre – oksigenisasi dengan O2 100% selama 10 menit;

• 2. memastikan pCO2 awal testing dalam batas 40-60 mmHg dengan memakai kapnograf dan atau analisis gas darah (AGD);

• 3. melepaskan pasien dari ventilator, insuflasi trakea dengan O2 100%, 6 L/menit melalui kateter intra trakeal melewati karina;

• 4. observasi selama 10 menit, bila pasien tetap tidak bernapas, tes dinyatakan positif atau berarti henti napas telah menetap.

c. bila tes arefleksia batang otak dan tes henti napas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakanpositif, tes harus diulang sekali lagi dengan interval waktu 25 menit sampai 24 jam.

d. bila tes ulangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tetap positif, pasien dinyatakan mati batang otak, walaupun jantung masih berdenyut.

e. bila pada tes henti napas timbul aritmia jantung yang mengancam nyawa maka ventilator harus dipasangkembali sehingga tidak dapat dibuat diagnosis mati batang otak.


PENGHENTIAN ATAU PENUNDAAN TERAPI BANTUAN HIDUPPasal 14

• (1) Pada pasien yang berada dalam keadaan yang tidak dapat disembuhkan akibat penyakit yang dideritanya(terminal state) dan tindakan kedokteran sudah sia-sia (futile) dapat dilakukan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup.

• (2) Kebijakan mengenai kriteria keadaan pasien yang terminal state dan tindakan kedokteran yang sudah sia-sia(futile) ditetapkan oleh Direktur atau Kepala Rumah Sakit.

• (3) Keputusan untuk menghentikan atau menunda terapi bantuan hidup tindakan kedokteran terhadap pasiensebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim dokter yang menangani pasien setelah berkonsultasidengan tim dokter yang ditunjuk oleh Komite Medik atau Komite Etik.

• (4) Rencana tindakan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup harus diinformasikan dan memperolehpersetujuan dari keluarga pasien atau yang mewakili pasien.

• (5) Terapi bantuan hidup yang dapat dihentikan atau ditunda hanya tindakan yang bersifat terapeutik dan/atauperawatan yang bersifat luar biasa (extra-ordinary), meliputi:

• a. Rawat di Intensive Care Unit;

• b. Resusitasi Jantung Paru;

• c. Pengendalian disritmia;

• d. Intubasi trakeal;

• e. Ventilasi mekanis;

• f. Obat vasoaktif;

• g. Nutrisi parenteral;

• h. Organ artifisial;i. Transplantasi;

• j. Transfusi darah;

• k. Monitoring invasif;

• l. Antibiotika; dan

• m. Tindakan lain yang ditetapkan dalam standar pelayanan kedokteran.

• (6) Terapi bantuan hidup yang tidak dapat dihentikan atau ditunda meliputi oksigen, nutrisi enteral dan cairan kristaloid. Permenkes 37 Tahun 2014 Tentang Penentuan Kematian Dan Pemanfaatan Organ Donor

H. Pengelolaan Akhir Kehidupan

• 1. Pengelolaan akhir kehidupan meliputi penghentian bantuan hidup (withdrawing life support) dan penundaan bantuan hidup(withholding life support).

• 2. Keputusan withdrawing/withholding dilakukan pada pasien yang dirawat di ruang rawat intensif (ICU dan HCU). Keputusan penghentianatau penundaan bantuan hidup adalah keputusan medis dan etis.

• 3. Keputusan untuk penghentian atau penundaan bantuan hidup dilakukan oleh 3 (tiga) dokter yaitu dokter spesialisanestesiologi atau dokter lain yang memiliki kompetensi dan 2 (dua) orang dokter lain yang ditunjuk oleh komite medisrumah sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/Menkes/Per/Iii/2011

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi Dan

Terapi Intensif Di Rumah Sakit Sutoto KARS 109

• c. Tidak dilakukan tindakan-tindakan luar biasa, pada pasien-pasien yang jika diterapi hanya memperlambat waktu kematian dan bukanmemperpanjang kehidupan. Untuk pasien ini dapat dilakukan penghentian atau penundaan bantuan hidup. Pasien yang masih sadar tapi tanpaharapan, hanya dilakukan tindakan terapeutik/paliatif agar pasien merasanyaman dan bebas nyeri.

• d. Semua bantuan hidup dihentikan pada pasien dengan kerusakan fungsibatang otak yang ireversibel. Setelah kriteria Mati Batang Otak (MBO) yang ada terpenuhi, pasien ditentukan meninggal dan disertifikasi MBO serta semua terapi dihentikan. Jika dipertimbangkan donasi organ, bantuan jantung paru pasien diteruskan sampai organ yang diperlukan telah diambil. Keputusan penentuan MBO dilakukan oleh 3 (tiga) dokteryaitu dokter spesialis anestesiologi atau dokter lain yang memilikikompetensi, dokter spesialis saraf dan 1 (satu) dokter lain yang ditunjukoleh komite medis rumah sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

519/Menkes/Per/Iii/2011

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi Dan

Terapi Intensif Di Rumah Sakit

Sutoto KARS 110

Standar HPK 3

Rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang adanya proses untuk menerima, menanggapi dan menindaklanjuti bila ada pasien menyampaikan keluhan, konflik dan perbedaan pendapat tentang pelayanan pasien. Rumah sakit juga menginformasikan tentang hak pasien dan keluarga untuk berpartisipasi dalam proses ini.

Maksud dan Tujuan HPK 3• Pasien mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan tentang

pelayanan yang mereka terima.

• Keluhan tersebut dicatat, ditelaah, ditindaklanjuti, dan dicaripenyelesaiannya bila memungkinkan. Demikian pula, bilakeputusan mengenai pelayanan menimbulkan pertanyaan,konflik, atau dilema lain bagi rumah sakit dan pasien, keluargaatau pembuat keputusan, dan lainnya. Dilema ini dapat timbuldari masalah akses, etis, pengobatan atau pemulangan pasien,dsb (lihat juga TKRS 12.2).

• Rumah sakit menetapkan cara-cara dalam mencari solusiterhadap dilema dan keluhan tersebut. Rumah sakitmengidentifikasi dalam regulasi, siapa yang perlu dilibatkan dalamproses, serta bagaimana pasien dan keluarganya berpartisipasi.

113


1. Ada regulasi yang mendukungkonsistensi pelayanan dalammenghadapi keluhan, konflikatau beda pendapat. (R)

R Regulasi tentang penanganan pengaduan pasien/keluarga

10-0

TL-

TT

2. Pasien diberitahu tentangproses menyampaikan keluhan, konflik atau perbedaanpendapat. (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan pemberitahuan proses menyampaikan keluhan (leaflet, kotak pengaduan dll)

Staf klinis Customer service Pasien / keluarga

1050

TLTSTT

114


3. Keluhan, konflik dan perbedaanpendapat ditelaah danditindaklanjuti oleh rumah sakit sertadidokumentasikan. (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan tentang telaah dan tindak lanjut pengaduan

Komite medik/komite keperawatan/komite etik

Customer service Staf terkait

1050

TLTSTT

4. Pasien dan atau keluarga pasienikut serta dalam proses penyelesaian. (D,W)

D

W

Bukti tentang keikutsertaan pasien dan atau keluarga dalam proses penyelesaian

Komite medik/komite keperawatan/komite etik

Customer service Staf terkait

1050

TLTSTT

Standar HPK 4

Semua pasien diberi tahu tentang hak dan kewajiban dengan metode dan bahasa yang mudah dimengerti.

Maksud dan Tujuan HPK 4• Proses penerimaan pasien rawat inap dan pendaftaran pasien rawat jalan

rumah sakit dapat membingungkan atau menakutkan bagi pasien. Keadaanini menjadikan pasien atau keluarga sulit bersikap sesuai dengan hak dankewajibannya. Rumah sakit menyiapkan keterangan tertulis tentang hakdan kewajiban pasien yang diberikan pada saat mereka diterima sebagaipasien rawat inap atau mendaftar sebagai pasien rawat jalan. Keterangantersebut tersedia di setiap kunjungan atau tersedia selama tinggal di rumahsakit. Pernyataan dipasang atau disimpan di fasilitas yang mudah dilihat olehpublik.

• Keterangan tertulis diberikan disesuaikan dengan usia dan bahasa pasien.Jika komunikasi tertulis dengan pasien tidak efektif atau tidak tepat makapasien dan keluarga diberi tahu tentang hak serta kewajibannya denganbahasa yang dapat dimengerti oleh mereka.

117


1. Ada regulasi bahwa setiappasien dan keluarga mendapatkaninformasi tentang hak dankewajiban pasien (lihat juga HPK 1 EP 1). (R)

R Regulasi tentang pemberian informasi mengenai hak pasien dan keluarga kepada setiap pasien

10-0

TL-

TT

2. Ada bukti bahwa informasitentang hak serta kewajibanpasien diberikan tertulis kepadapasien, terpampang, atau tersediasepanjang waktu. (D,O,W)

D

O

W

Bukti materi tentang informasi hak dan kewajiban pasien

Lihat ketersediaan materi informasi

Staf rekam medis Customer service Pasien / keluarga

1050

TLTSTT

118


3. Rumah sakit menetapkanproses pemberian informasihak dan kewajiban pasienjika komunikasi tidak efektifatau tidak tepat. (W,S

W

S

Staf rekam medis Customer service Pasien / keluarga

Peragaan tentang penyampaian pemberian informasi HPK bila komunikasi tertulis tidak efektif

1050

TLTSTT

Standar HPK 5

Pada saat pasien diterima waktu mendaftar rawat jalan dan setiap rawat inap, diminta menandatangani persetujuan umum (general consent), persetujuan umum (general consent) harus menjelaskan cakupan dan batasannya.

PERSETUJUAN UMUM (GENERAL CONSENT)

Maksud dan Tujuan HPK 5Rumah sakit wajib meminta persetujuan umum (general consent) kepada pasien ataukeluarganya berisi persetujuan terhadap tindakan yang berisiko rendah, prosedurdiagnostik, pengobatan medis lainnya, batas-batas yang telah ditetapkan, danpersetujuan lainnya.

Persetujuan umum diminta pada saat pasien datang pertama kali untuk rawat jalandan setiap rawat inap.

Rumah sakit diminta untuk memberitahu pasien tentang terdapat peserta didik/pelatihan yang ikut berpartisipasi dalam asuhan pasien sebagai bagian daripendidikan/pelatihan mereka dengan pengawasan atau supervisi staf yang kompeten.

Rumah sakit memiliki dokumentasi dalam rekam medik tentang persetujuan umum.

Pasien juga diberi informasi tentang tindakan dan prosedur, serta pengobatan yangberisiko tinggi yang memerlukan persetujuan khusus (informed consent) secaraterpisah.

121


1. Ada regulasi tentangpersetujuan umum danpendokumentasiannya dalamrekam medis pasien diluartindakan yang membutuhkanpersetujuan khusus (informed consent) tersendiri. (R)

R Regulasi tentang general consent

10-0

TL-

TT

2. Persetujuan umum (general consent) diminta saat pertamakali pasien masuk rawat jalanatau setiap masuk rawat inap. (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan tentang persetujuan umum

Staf admisi Staf rekam medis Pasien/keluarga

1050

TLTSTT

122


3. Pasien dan atau keluargadiminta untuk membacadan kemudianmenandatanganipersetujuan umum (general consent). (D,W)

D

W

Bukti materi tentang general consent yang sudah ditanda tangani

Staf admisi Staf rekam medis Pasien/keluarga

1050

TLTSTT

Standar HPK 5.1

Rumah sakit menetapkan regulasi pelaksanaan persetujuan khusus (informed consent) oleh DPJP dan dapat dibantu oleh staf yang terlatih dengan bahasa yang dapat dimengerti sesuai peraturan perundang-undangan.

PERSETUJUAN KHUSUS

(INFORMED CONSENT)

Maksud dan Tujuan HPK 5.1Satu dari banyak upaya membuat pasien terlibat dalampengambilan keputusan dalam proses asuhan/ tindakanadalah dengan jalan memberikan persetujuan (consent).Untuk dapat memberikan persetujuan, seorang pasienmenerima penjelasan tentang faktor-faktor terkait denganrencana asuhan yang pelaksaannya harus ada persetujuankhusus (informed consent). Persetujuan khusus (informedconsent) harus diperoleh sebelum dilakukan prosedur atautindakan tertentu yang berisiko tinggi. Proses pemberianpersetujuan khusus (informed consent) diatur oleh rumahsakit melalui regulasi yang jelas sesuai dengan peraturanperundang-undangan terkait.

125


1. Ada regulasi yang dijabarkandengan jelas mengenaipersetujuan khusus (informed consent). (R)

R Regulasi tentang persetujuan khusus/persetujuan tindakan kedokteran (informed consent)

1050

TLTSTT

2. DPJP menjelaskan informasitindakan yang akan diambil danbila perlu dapat dibantu stafterlatih. (D,W)

D

W

Bukti pemberian informasi tindakan kedokteran yang akan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis


1050

TLTSTT

126


3. Pasien memahamiinformasi tentang tindakanyang memerlukanpersetujuan khusus(informed consent) melaluicara dan bahasa yang dimengerti oleh pasien. Pasien dapatmemberikan/menolakpersetujuan khusus(informed consent)tersebut. (D,W)

D

W

1)Bukti pelaksanaan pemberian informasi

2)Bukti penolakan/persetujuan

DPJP PPJA/staf klinis Pasien/keluarga

10

5

0

TL

TS

TT

• Manual PersetujuanTindakan Kedokteran. Konsil KedokteranIndonesia. Tahun 2006

Sutoto KARS 127

Sutoto KARS 128

Standar HPK 5.2

Persetujuan khusus (informed consent) diberikan sebelum operasi, anestesi (termasuk sedasi), pemakaian darah dan produk darah, tindakan dan prosedur serta pengobatan lain dengan risiko tinggi yang ditetapkan oleh regulasi rumah sakit

Maksud dan Tujuan HPK 5.2• Jika rencana asuhan termasuk prosedur bedah atau invasif, anestesi

(termasuk sedasi), pemakaian darah dan produk darah, atau tindakanserta prosedur lain, dan pengobatan dengan risiko tinggi makapersetujuan khusus (informed consent) diminta secara terpisah (lihatjuga PAB 3.3 EP 1 dan PAB 7.1).

• Tidak semua tindakan dan prosedur memerlukan persetujuan khusus(informed consent) dan rumah sakit membuat daftar tindakansebagaimana yang disebut di atas.

• Rumah sakit melatih staf untuk memastikan proses untukmemberikan persetujuan khusus (informed consent) dilakukandengan benar. Daftar disusun oleh dokter serta PPA lainnya yangmelakukan tindakan dan prosedur secara kolaboratif. Daftar jugamemuat prosedur serta tindakan yang dilakukan di unit rawat jalan danrawat inap.

131


1. Ada regulasi tentang persetujuankhusus (informed consent) yang harusdiperoleh sebelum operasi atauprosedur invasif, sebelum anestesi(termasuk sedasi), pemakaian darah danproduk darah, serta pengobatan risikotinggi lainnya. (R)

R Regulasi tentang memperoleh informed consent

1050

TLTSTT

2. Ada bukti pelaksanaan tentangpersetujuan khusus (informed consent) yang harus diperoleh sebelum operasiatau prosedur invasif, sebelum anestesi(termasuk sedasi), pemakaian darah danproduk darah, serta pengobatan risikotinggi lainnya. (D, W)

D

W

Bukti pelaksanaan tentang informed consent sebelum operasi /prosedur invasif, sebelum anestesi (termasuk sedasi), pemakaian darah dan produk darah, serta pengobatan risiko tinggi

DPJP Dokter Anestesi Staf klinis Pasien/keluarga

1050

TLTSTT

132


3. Rumah sakit menyusun daftarsemua pengobatan / tindakan / prosedur yang memerlukanpersetujuan khusus (informed consent). (D,W)

D

W

Bukti daftar pengobatan/tindakan/prosedur yang memerlukan informed consent

DPJP Staf klinis Pasien/keluarga

1050

TLTSTT

4. Identitas DPJP dan orang yang membantu memberikan informasikepada pasien dan keluarga dicatatdi rekam medik pasien. (D,W)

D

W

Bukti dalam rekam medis tentang identitas staf medis dan staf yang membantu memberikan informasi dalam informed consent

DPJP Dokter anestesi Staf klinis

1050

TLTSTT

Standar HPK 5.3

Rumah sakit menetapkan proses, dalam konteks peraturan perundang-undangan, siapa pengganti pasien yang dapat memberikan persetujuan dalam persetujuan khusus (informed consent) bila pasien tidak kompeten.

Maksud dan Tujuan HPK 5.3• Persetujuan khusus (informed consent) kadang-kadang

membutuhkan orang (atau tambahan) selain pasien yang terlibatdalam keputusan tentang asuhan pasien.

• Dalam hal ini adalah pasien belum dewasa/anak-anak, mengidapgangguan mental, retardasi mental, gangguan komunikasi karenamereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengambilkeputusan, dan lainnya.

• Jika pasien tidak mampu membuat keputusan tentang asuhannyamaka pengganti ditetapkan untuk memberi persetujuan. Jikaorang lain sebagai pengganti yang memberi persetujuan makaharus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namaorang ini dicatat di rekam medik pasien.

135


1. Ada regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang menetapkan proses dan siapayang menandatangani persetujuankhusus (informed consent) bilapasien tidak kompeten. (R)

R Regulasi tentang penetapan individu yang tanda tangan pada informed consent bila pasien tidak kompeten

1050

TLTSTT

2. Rumah sakit menetapkan danmelaksanakan proses, apabila orang lain yang memberi persetujuankhusus (informed consent). (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan proses persetujuan bila pasien tidak kompeten tanda tangan pada informed consent

DPJP Dokter Anestesi Staf klinis Pasien/keluarga

1050

TLTSTT

136


3. Nama orang yang menggantikan pemberipersetujuan dalampersetujuan khusus(informed consent) sesuaiperaturan perundang-undangan, tercatat di rekam medik. (D,W)

D

W

Bukti dalam rekam medis tentang pencatuman nama orang yang menggantikan pemberian persetujuan bila pasien tidak kompeten


1050

TLTSTT

DAFTAR TINDAKAN YG MEMERLUKAN INFORMED CONSENT

Pemberian Darah dan Produk Darah

• Whole blood

• Wash erytrocite

• Pack red cell

• Fresh frozen plasma

• Liquid plasma

KARS

• Trombosit

• Trombopheresis

• Human albumin :

• Plasbumin

• Octalbin

• Albuminar

•

• Semua tindakan pembedahan dan tindakan invaisif

• Semua tindakan anestesi & sedasi

• Semua Pemberian darah dan produk/komponen darah

• Semua pengobatan berisiko tinggi

CONTOH TINDAKAN ANESTESI DAN SEDASI YG PERLU INFORMED CONSENT

Tindakan anestesi

• Anestesi Umum

• Anestesi Regional

• Anastesi Infiltrasi

• Anastesi Blok

• Anastesi Spinal

• Blok Epidural

• Blok Pleksus Brakialis

• Anestesia Paravertebral

• Blok Transakral (Kaudal)

• Anastesi Regional Intravena

KARS

SEMUA Tindakan sedasiSedasi Ringan

Sedasi sedang

• Mengunakan midazolam 0,1 mg/kbgg

• Mengunakan ketamin 0,5 mg/kgbb

• Mengunakan propofol 0,5 mg/kgbb

Sedasi dalam

• Mengunakan ketamin 3-8 mg/kgbb

intramuskuler

• Mengunakan ketamin 1 mg/kgbb

intravena

• Mengunakan midazolam oral 10

mg/kgbb

• Mengunakan flunitrazepam 0,1 mg/kgbb

• Mengunakan fentanil 0,5 – 1 ug/kgbb

• Mengunakan alfentanil 3-5 ug/kgbb

• Mengunakan remifentanil 0,1 mg/kg/min

PEMBERI PENJELASAN DALAM INFORMED CONSENT (PMK Nomer 209/2008)

Sutoto KARS 139

PEMBERI PERSETUJUAN Persetujuan diberikan oleh individu yang kompeten. (PMK

290/2008)pasal 1 nomer 7

Landasan hukum anak :

• Berdasarkan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak > = 18 tahun dianggap sudah bukan anak-anak.

• Berdasarkan KUHP umur >= 21 th atau telah menikah dianggapsebagai orang dewasa

•140

Sutoto KARS 141

Pasal 6

• (5) Dalam hal pasien tidak cakap untuk memberikan persetujuansebagaimana dimaksud pada ayat (2), persetujuan dapat diberikanoleh keluarga terdekat atau pengampunya

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN

PMK 290/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

• Pasal 9

• (1) Pembukaan rahasia kedokteran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 dilakukan tanpa persetujuan pasien dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin, sertakepentingan umum.

• (2) Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diberikan atas permintaan tertulis dari Majelis Kehormatan Etik Profesi atau Majelis KehormatanDisiplin Kedokteran Indonesia.

• (3) Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa membuka identitas pasien.

• (4) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

• a. audit medis;

• b. ancaman Kejadian Luar Biasa/wabah penyakit menular;

• c. penelitian kesehatan untuk kepentingan negara;

• d. pendidikan atau penggunaan informasi yang akan berguna di masa yang akan datang; dan e. ancamankeselamatan orang lain secara individual atau masyarakat.

• (5) Dalam hal pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b danhuruf e, identitas pasien dapat dibuka kepada institusi atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindaklanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sutoto KARS 142

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN

Standar HPK 6

Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab untuk melindungi manusia/pasien sebagai subjek penelitian.

PENELITIAN, DONASI DAN TRANSPLANTASI ORGAN

Maksud dan Tujuan HPK 6• Penelitian dengan subjek manusia/pasien merupakan suatu upaya yang kompleks dan bermakna

penting bagi sebuah rumah sakit.

• Pimpinan rumah sakit mengetahui tingkat komitmen yang dibutuhkan dan keterlibatan personal yangdiperlukan untuk menjawab pertanyaan ilmiah dan melindungi manusia/pasien karena komitmenterhadap pasien tersebut adalah mendiagnosis dan mengobatinya serta intervensi/asuhan dari PPA

• Komitmen para kepala unit pelayanan terhadap penelitian dengan subjek manusia/pasien tidakdapat dipisahkan dari komitmen mereka terhadap pelayanan pasien dan komitmen ini terintegrasipada semua tingkat. Oleh sebab itu, pertimbangan etika, komunikasi yang baik, ketaatan terhadapperaturan perundang-undangan, serta ketersediaan sumber daya finansial dan nonfinansialmerupakan komponen dari komitmen ini.

• Salah satu sumber daya adalah penjaminan asuransi yang baik untuk pasien yang mengalami kejadianyang tidak diharapkan akibat protokol penelitian.

• Pimpinan rumah sakit memahami kewajibannya untuk melindungi manusia/pasien.

• Pimpinan rumah sakit mengetahu mengenai, serta mentaati sumber peraturan dan standar profesiyang spesifik untuk penelitian klinis dan uji klinis (clinical trial), seperti standar InternationalConference on Harmonisation (ICH)/World Health Organization WHO)/Good Clinical Practice (GCP),dll.

145


1. Ada regulasi yang menetapkandimana pimpinan rumah sakitbertanggung jawab atasperlindungan terhadap pasien yang menjadi subyek peserta penelitian, dan mempromosikan kode etik danperilaku professional sertamendorong kepatuhan terhadapkode etik profesi dan perilakuprofessional termasuk dalampenelitian serta menyediakansumber daya yang layak agar program penelitian berjalan denganefektif (R)

R Regulasi tentang tanggung jawab pimpinan RS dalam perlindungan terhadap pasien yang digunakan sebagai subyek penelitian/uji klinis

10

-

0

TL

-

TT

146


2. Pimpinan rumah sakit, secara lisandan tertulis, mengkomunikasikan keseluruh staf rumah sakit mengenaikomitmen mereka untuk melindungimanusia/pasien sebagai subjek pesertapenelitian dan mendukung perilaku yang sesuai dengan kode etikprofesi/penelitian (lihat juga TKRS 12). (D,O,W)

D

O

W

Bukti pelaksanaan penyampaian informasi

tentang regulasi pada HPK 6 EP 1

Lihat bukti pelaksanaan penyampaian

informasi

Staf peneliti Komite Etik Penelitian Staf Diklit

10

5

0

TL

TS

TT

3. Pimpinan rumah sakit menentukankomite yang bertanggung jawab ataskesinambungan perkembangan dankepatuhan terhadap semua peraturanperundang-undangan serta regulasirumah sakit tentang penelitian yang menggunakan manusia sebagai subyek. (D,W)

D

W

Bukti penetapan Komite Etik Penelitian

disertai uraian tugas, tanggung jawab dan

wewenangnya.

Staf peneliti Komite Etik Penelitian Staf Diklit

10

5

0

TL

TS

TT

Standar HPK 6.1

Rumah sakit mematuhi semua peraturan dan persyaratan penelitian/kode etik profesi serta kode etik penelitian dan menyediakan sumber daya yang layak agar program penelitian dapat berjalan dengan efektif.

148


1. Ada regulasi dimana pimpinanrumah sakit bersama komitememahami dan menyusunmekanisme untuk memastikanketaatan terhadap semuaperaturan perundang-undangandan persyaratan profesi yangberkaitan dengan penelitian. (R)

R Regulasi tentang mekanismepenelitian yang memastikan ketaatanterhadap peraturan perundang-undangan dan syarat profesi dalampenelitian

1050

TLTSTT

2. Pimpinan rumah sakit dankomite memiliki prosespenyusunan anggaran untukmenyediakan sumber daya yangadekuat agar program penelitianberjalan efektif. (D,W)

D

W

Bukti tentang tersedianya anggaran yang adekuat untuk program penelitian

Direktur Komite Etik Penelitian Kepala Diklit

1050

TLTSTT

149


3. Pimpinan rumah sakitmenyediakan ataumemastikan terdapatjaminan asuransi yangadekuat untukmenanggung pasien yangberpartisipasi dalam ujiklinis yang mengalamikejadian yang tidakdiharapkan (adverseevent).(D,W)

D

W

Bukti jaminan asuransi yang adekuat bagi pasien bila terjadi KTD

Direktur Komite Etik Penelitian Kepala Diklit Staf peneliti Pasien/keluarga

1050

TLTSTT

Standar HPK 6.2

Rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang bagaimana cara mendapatkan akses ke penelitian klinis dan uji klinis (clinical trial) yang melibatkan manusia sebagai subjek.

Maksud dan Tujuan HPK 6.2Rumah sakit yang melakukan penelitian klinis dan / uji klinis (clinical trial) yang melibatkan manusia sebagai subjek menyediakan keterangan kepadapasien dan keluarganya tentang bagaimana cara mendapatkan akses aktivitastersebut bila relevan dengan kebutuhan pengobatannya.

Bila pasien diminta untuk berpartisipasi, mereka memerlukan penjelasanyang dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan mereka. Informasitersebut meliputi:

a) manfaat yang diharapkan;

b) kemungkinan/potensi ketidaknyamanan dan risiko;

c) alternatif yang dapat menolong mereka;

d) prosedur yang harus diikuti.

e) asuransi

Maksud dan Tujuan HPK 6.2•Pasien diberikan penjelasan bahwa mereka dapatmenolak untuk berpartisipasi atau mengundurkandiri sewaktu-waktu dan penolakan ataupengunduran diri tersebut tidak akan menutupakses mereka terhadap pelayanan rumah sakit.Pasien juga diinformasikan bahwa data dan identitasakan dirahasiakan.

•Rumah sakit mempunyai regulasi untuk memberikaninformasi tentang hal ini kepada pasien dankeluargannya.

153


1. Ada regulasi yang mengarahkan informasi danproses pengambilan keputusanuntuk penelitian / uji klinis(clinical trial), serta pasien dankeluarganya yang tepatdiidentifikasi dan diberiinformasi tentang bagaimanacara mendapatkan akses kepenelitian / uji klinis (clinical trial) yang relevan dengankebutuhan pengobatan atauperawatan/intevensi mereka(R)

R Regulasi tentang proses pemberian informasi dan pengambilan keputusan untuk penelitian klinis

10-0

TL-

TT

154


1. Pasien yang diminta untukberpartisipasi diberikanpenjelasan tentang manfaatyang diharapkan. (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan pemberian informasi tentang manfaat yang diharapkan dari penelitian

Peneliti Pasien/keluarga

1050

TLTSTT

2. Pasien yang diminta untukberpartisipasi diberikanpenjelasan tentang potensiketidak nyamanan dan risiko. (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan pemberian informasi tentang potensi ketidak nyamanan dan risiko


1050

TLTSTT

155


4. Pasien yang diminta untukberpartisipasi diberipenjelasan tentang altenatifyang dapat menolongmereka. (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan pemberian informasi tentang altenatif yang dapat menolong mereka


1050

TLTSTT

5. Pasien yang diminta untukberpartisipasi, kepadanyadiberikan penjelasan tentangprosedur yang harus diikuti. (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan pemberian informasi tentang prosedur yang harus diikuti


1050

TLTSTT

156


6. Pasien diyakinkan bahwapenolakan untukberpartisipasi ataupengunduran diri daripartisipasi tidakmempengaruhi aksesmereka terhadap pelayananrumah sakit. (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan pemberian informasi tentang penolakan/pengunduran diri tidak mempengaruhi akses terhadap pelayanan rumah sakit


1050

TLTSTT

Standar HPK 6.3

Rumah sakit memberikan penjelasan kepadapasien dan keluarganya tentang bagaimanapasien yang ikut berpartisipasi dalam penelitian/ uji klinis (clinical trial) mendapatkanperlindungan.

Maksud dan Tujuan HPK 6.3Rumah sakit yang melaksanakan penelitian/uji klinis (clinical trial) yang melibatkanmanusia sebagai subjek penelitian memahami bahwa tanggung jawab utamaadalah kesehatan dan keselamatan pasien.

Rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya sebelumnyamengenai proses yang baku untuk

1) menelaah protokol penelitian;

2) menimbang risiko dan manfaat yang relatif bagi para peserta;

3) mendapatkan surat persetujuan dari manusia/pasien sebagai subjekpenelitian;

4) mengundurkan diri dari keikutsertaan sewaktu-waktu;

5) informasi ini dikomunikasikan kepada manusia/pasien dan keluarga untukmembantu pengambilan keputusan terkait partisipasi mereka dalampenelitian.

6) Asuransi atau kompensasi dari penelitian

159


1. Pasien dan keluarganyadiberikan penjelasan tentangprosedur rumah Sakit untukmenelaah protokolpenelitian. (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan pemberian informasi tentang protokol penelitian


1050

TLTSTT

2. Pasien dan keluarganyadiberikan penjelasan tentangprosedur rumah sakit untukmenimbang manfaat danrisiko bagi peserta. (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan pemberian informasi tentang manfaat dan risiko penelitian


1050

TLTSTT

160


3. Pasien dan keluarganyadiberikan penjelasan tentangprosedur rumah sakit untukmendapatkan persetujuan. (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan pemberian informasi tentang pemberian persetujuan penelitian


1050

TLTSTT

4. Pasien dan keluarganyadiberikan penjelasan tentangprosedur rumah sakit untukmengundurkan diri darikeikutsertaan. (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan pemberian informasi tentang proses pengunduran diri dari keikutsertaan dalam penelitian


1050

TLTSTT

Standar HPK 6.4

Persetujuan khusus (informed consent) penelitian diperoleh sebelum pasien berpartisipasi dalam penelitian / uji klinis (clinical trial).


Pasien atau keluarganya harus memberikan persetujuankhusus (informed consent) penelitian bila memutuskanuntuk berpartisipasi dalam penelitian/uji klinis (clinicaltrial).

Informasi yang diberikan pada saat mengambil keputusanuntuk ikut berpartisipasi mendasari persetujuan ataupenolakan keterlibatan dalam penelitian (lihat juga HPK 5.1dalam maksud dan tujuan).

Petugas yang memberikan penjelasan dan mendapatkanpersetujuan dicatat dalam rekam medis pasien.

163


1. Ada regulasi tentangpersetujuan yang didokumentasikan dalamrekam medis pasien disertaitanda tangan persetujuan. (R)

R Regulasi tentang informed consent penelitian

10-0

TL-

TT

2. Persetujuan khusus(informed consent) penelitiandiperoleh saat pasienmemutuskan ikut serta dalampenelitian / uji klinis (clinical trial). (D,W)

D

W

Bukti (informed consent) penelitian


1050

TLTSTT

164


3. Keputusan persetujuankhusus (informed consent) penelitian didokumentasikansesuai peraturan perundang-undangan. (D,W)

D

W

Bukti informed consent penelitian


1050

TLTSTT

4. Identitas petugas yang memberikan penjelasanuntuk mendapatkanpersetujuan dicatat dalamrekam medis pasien. (D,W)

D

W

Bukti dalam rekam medis tentang nama staf yang memberi penjelasan informed consent penelitian


1050

TLTSTT

Standar HPK 7

Rumah sakit mempunyai sebuah komite etik penelitian untuk melakukan pengawasan atas semua penelitian dirumah sakit tersebut yang melibatkan manusia/pasien sebagai subjeknya.

Maksud dan Tujuan HPK 7Bila rumah sakit melakukan penelitian/uji klinis (clinical trial)yang melibatkan manusia/pasien sebagai subjeknya, perluditetapkan sebuah komite yang melakukan pengawasanatas seluruh kegiatan tersebut.

Rumah sakit membuat pernyataan tentang maksudpengawasan kegiatan tersebut. Pengawasan atas kegiatantersebut termasuk penelaahan prosedur seluruh protokolpenelitian, prosedur untuk menimbang risiko dan manfaatyang relatif bagi subjek, serta prosedur yang terkait dengankerahasiaan dan keamanan atas informasi penelitian danpengawasan terhadap pelaksanaan penelitian.

167


1. Ada komite ataumekanisme lain yang ditetapkan oleh rumah sakityang melibatkan perwakilanmasyarakat untukmengawasi seluruhkegiatan penelitian di rumah sakit, termasuksuatu pernyataan yang jelasmengenai maksud daripengawasan kegiatan. (R)

R Regulasi tentang komite untuk mengawasi seluruh kegiatan penelitian di rumah sakit

10-0

TL-

TT

168


2. Kegiatan pengawasan tersebutmencakup penelaahan prosedur. (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan pengawasan penelaahan prosedur penelitian:1) Bukti pelaksanaan pengawasan

penelitian secara menyeluruh2) Bukti pelaksanaan penelaahan

prosedur

Komite etik penelitian DPJP/PPJA/PPA Pengawas Lapangan

1050

TLTSTT

3. Kegiatan pengawasan tersebutmencakup prosedur untuk menimbangrisiko dan manfaat yang relatif bagisubyek. (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan pengawasan risiko dan manfaat yang relative bagi subjek pada perencanaan dan pelaksanaan penelitian


1050

TLTSTT

169


4. Kegiatan pengawasan tersebutmencakup prosedur menjagakerahasiaan dan keamanan informasipenelitian. (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan pengawasan menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi penelitian


1050

TLTSTT

5. Kegiatan meliputi pengawasansaat pelaksanaan penelitian (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan supervisi pelaksanaan penelitian:1) Bukti form ceklis2) Bukti pelaksanaan supervisi


1050

TLTSTT

Standar HPK 8

Rumah sakit memberi informasi pada pasien dan keluarga tentang bagaimana memilih untuk mendonorkan organ dan jaringan lainnya

DONASI ORGAN

Catatan:

Standar-standar berikut dimaksudkan untuk digunakan dimana transplatasi organ atau

jaringan tidak dilakukan namun saat pasien meminta informasi mengenai donasi organ

atau jaringan.

Maksud dan Tujuan HPK 8• Kelangkaan organ tubuh yang tersedia untuk transplantasi mendorong banyak

negara menetapkan sistem dan prosedur untuk meningkatkan persediaan.Persetujuan secara tegas diperlukan untuk donasi organ.

• Rumah sakit bertanggung jawab untuk menentukan proses mendapatkan danmencatat persetujuan donasi sel, jaringan, organ terkait standar etikainternasional dan cara pengelolaan penyediaan organ.

• Rumah sakit bertanggung jawab untuk memastikan tersedia pengawasan untukmencegah pasien merasa dipaksa memberikan donasi.

• Rumah sakit mendukung pilihan pasien serta keluarga melakukan donasi organdan jaringan lain untuk riset dan atau transplantasi. Informasi diberikan kepadapasien serta keluarga tentang proses donasi dan ketentuan pengadaan organ yangdikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, daerah, atau negara.

Maksud dan Tujuan HPK 8• Kelangkaan organ untuk transplantasi menghasilkan praktik-praktik penyediaan dan

transplantasi organ yang dipertanyakan. Praktik membujuk orang-orang atau kelompokrentan (seperti buta huruf, miskin, imigran gelap, narapidana, serta pelarian politikatau ekonomi) untuk menjadi donor hidup, organ trafficking (pembelian danpenjualan organ di perdagangan gelap), pengambilan organ tanpa persetujuan(consent) dari orang mati atau orang yang dieksekusi mati adalah bertentangan denganupaya menjamin keamanan donor dan resipien organ.

• Pengawasan terhadap proses pengadaan organ atau jaringan termasuk menentukanproses donasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menghormatiagama dan budaya masyarakat, memastikan ada praktik etika, dan persetujuan(consent).

• Staf rumah sakit dilatih tentang proses memperoleh donasi untuk membantu pasien dankeluarga membuat pilihan. Staf juga dilatih mengenai kekhawatiran dan isu etik terkaitdonasi organ. Rumah sakit bekerja sama dengan rumah sakit lain dan perkumpulanperkumpulan yang bertanggungjawab sepenuhnya atau sebagian mengenai penyediaan,banking, pengangkutan, atau proses tranplantasi.

173


1. Ada regulasi yang mendukung

pasien dan keluarga untuk

memberikan donasi organ atau

jaringan lain sesuai peraturan

perundang-undangan. (R)

R Regulasi tentang donasi dan

transplantasi organ atau jaringan

lain sesuai peraturan perundang-

undangan, agama serta nilai

budaya setempat yang meliputi:

1) proses mendorong keluarga

untuk mendonasikan

organ/jaringan lain

2) pengawasan donasi dan

transplantasi organ/jaringan lain

3) proses mendapatkan

persetujuan

4) isu etik

10

-

0

TL

-

TT

174


2. Rumah sakit memberi informasikepada pasien dan keluargatentang proses donasi sesuairegulasi. (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan pemberian informasi tentang proses donasi

DPJP/staf klinis lainnya Pasien/keluarga

1050

TLTSTT

3. Rumah sakit memberi informasikepada pasien dan keluargatentang organisasi penyediaanorgan sesuai regulasi. (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan pemberian informasi tentang organisasi penyediaan organ

DPJP/staf klinis Komite Etik RS Pasien/keluarga DPJP/staf klinis Komite Etik RS Pasien/keluarga

1050

TLTSTT

175


4. Rumah sakit memastikanterselenggaranyapengawasan yang cukupuntuk mencegah pasienmerasa dipaksa untukdonasi sesuai regulasi. (D,W)

D

W

Bukti pengawasan pelaksanaan donasi organ tanpa pemaksaan:1)Bukti form ceklis2)Bukti pelaksanaan

pengawasan

DPJP/staf klinis Komite Etik RS Pasien/keluarga

1050

TLTSTT

Standar HPK 8.1

Rumah sakit menetapkan kebijakan dan prosedur untuk melakukan pengawasan terhadap proses kemungkinan terjadinya jual beli organ dan jaringan.

177


1. Ada regulasi yang menetapkan proses donasiorgan dan jaringan danmemastikan bahwa proses sesuai dengan peraturanperundang-undangan, agama dan nilai nilai budaya setempat(R)

R Sesuai dengan HPK 8 EP 1 10-0

TL-

TT

2. Rumah sakit menetapkanproses untuk mendapatkanpersetujuan sesuai regulasi. (D,W)

D

W

Bukti tentang penetapan proses untuk mendapatkan persetujuan.

DPJP/staf klinis Pasien/keluarga

1050

TLTSTT

178


3. Staf dilatih tentang isu danmasalah terkini terkait donasiorgan dan tersedianyatranplantasi (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan pelatihan tentang etik, isu dan masalah terkini terkait donasi organ dan tersedianya tranplantasi

Kepala Diklat Staf klinis

1050

TLTSTT

4. Rumah sakit bekerja samadengan rumah sakit lain danperkumpulan di masyarakatuntuk menghargai danmelaksanakan pilihannyamelakukan donasi (D,W)

D

W

MOU dengan institusi penyedia donasi (misalnya : Bank mata)

Direktur Kepala bidang/divisi Kepala unit pelayanan

1050

TLTSTT

Standar HPK 8.2

Rumah sakit menyediakan pengawasanterhadap pengambilan, transplantasiorgan dan jaringan.

Maksud dan Tujuan HPK 8.2• Kebijakan tersebut konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan

menghormati agama, keyakinan, dan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat.Staf rumah sakit dilatih dalam pelaksanaan regulasi untuk mendukung pilihanpasien serta keluarganya. Staf rumah sakit juga dilatih dalam persoalan dan isukontemporer yang berkaitan dengan donasi organ serta ketersediaantransplantasi seperti informasi tentang kurang tersedianya organ dan jaringan,jual beli organ manusia di pasar gelap, pengambilan jaringan tubuh tanpapersetujuan dari narapidana yang dihukum mati, atau dari pasien yangmeninggal.

• Rumah sakit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa persetujuan yang sahditerima dari donor hidup dan ada pengendalian yang memadai dalammencegah pasien merasa tertekan untuk menjadi donor.

• Rumah sakit bekerjasama dengan rumah sakit lain dan badan-badan dalammasyarakat yang bertanggung jawab terhadap seluruh atau sebagian dan prosesmendapatkan organ, bank organ, serta transportasi atau proses transplantasi.

181


1. Ada regulasi yang menjadiacuan untuk pengawasanproses dalam mendapatkandan mendonasi organ ataujaringan serta proses transplantasi. (R)

R Sesuai dengan HPK 8 EP 1 10-0

TL-

TT

2. Staf dilatih untuk regulasitersebut. (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan pelatihan staf tentang regulasi donasi dan transplantasi organ

Kepala Diklat Staf terkait

1050

TLTSTT

182


3. Staf dilatih mengenai isu danpersoalan tentang donasi organ dan ketersediaan transplan. (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan pelatihan staf mengenai etik, isu dan persoalan tentang donasi dan transplantasi organ/jaringan

Kepala Diklat Staf terkait

1050

TLTSTT

4. Rumah sakit mendapatpersetujuan dari donor hidup. (D,W)

D

W

Bukti pelaksanaan mendapat persetujuan dari donor hidup

DPJP/staf klinis Komite Etik RS Pasien/keluarga

1050

TLTSTT

TERIMA KASIH

PEMBAGIAN KELOMPOK DISKUSI• MEMBUAT WAG PEMBIMBING PAKET 3

• KOORDINATOR DISKUSI PAKET 3: DR AYI JEMBARSARI

• DIBAGI MENJADI SEPULUH KELOMPOK • SKP DIBAGI DUA KELOMPOK

• HPK DIBAGI DELAPAN KELOMPOK

• TUGAS DISKUSI MASING2 KELOMPOK:

• MEMBAHAS MATERI BIMBINGAN SESUAI KELOMPOKNYA

• MENGUMPULKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN STANDAR TSB

• MENGUMPULKAN CONTOH REGULASI TERKAIT STANDAR TERSEBUT

• MENGUMPULKAN PERIJINAN TERKAIT

• MENGUMPULKAN CONTOH VIDEO SIMULASI

• MEMPRESENTASIKAN HASIL

• MEMBUAT FILE SEMUA HASIL DISKUSI

• MENGUMPULKAN SELURUH FILE KEPADA KORDINATOR PAKET 3

• KORDINATOR PAKET MEMBAGI SELURUH HASIL DISKUSI

Documents

BIMBINGAN HAK PASIEN DAN KELUARGA SNARS ED 1 · •Rumah sakit melakukan identifikasi agama, keyakinan, dan nilai-nilai pribadi pasien agar dalam memberikan asuhan selaras dengan