KEPOLlSIAN NEGARA REPUBLlK INDONESIAMARKAS BESAR

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 Jakarta,.3 f Januari 2017

Nomor : BI 1>6" /I/2017/BareskrimKlasifikasi : BIASALampiranPerihal : arahan Binfung dalam melakukan

tindakan kepolisian terhadap Pejabatt-:Jegara. Kepada

Yth. P~RA KEPALADAERAH

KEPOLlSIAN

di

Tempat

u.p. Dirreskrimum/Sus/Narkoba

1. Rujukan:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab· Undang-Undang HukumAcara Pidana;

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia;

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis PermusyawaratanRakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 76/PUU-X1I/2014 tanggal20 November 2014 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusiterbuka untuk umum pada tanggal 22 September 2015;

f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

g. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentangStandar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana;

h. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 331/9914/0TDA tanggal 14 Desember2016 tanggal 14 Desember 2016 perihal persetujuan untuk melakukanpenyidikan terhadap anggota DPRD Provinsi Lampung.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Dir arahantentang tindakan kepolisian terhadap Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota dan Kepala DaerahlVVakil Kepala Daerah (GubernurlVVakilGubernur, WalikotalWakil Walikota dan BupatiIWakil Bupati), sebagai berikut:

a. terhadap

'.2 SURAT KAPOLRI

NOMO'R: BI ~t{./l/2017/BARESKRIMTANGGAL: 3( JANUARI 2017, ,

a. terhadap Anggota MPR, DPR dan DPD.agar mernpedomani Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 76/PUU-X1I/2014tanggal 20 November 2014 yang diucapkan dalam sidang plena MahkamahKonstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 22 September 2015 yangmenyatakan bahwa:

1) pemanggilan dan permintaan keteranqan untuk penyidikan terhadapAnggota MPR, DPR dan DPD yang diduga melakukan tindak pidana harusmendapat persetujuan tertulis dari Presiden;

2) dalam hal persetujuan tertulis tidak dibE\fikan oleh Presiden, paling lama30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan pemanggilandan permintaan keterangan untuk penyidikan dapat dilakukan;

3) ketentuan tidak berlaku apabila Anggota MPR, DPR dan DPD:

a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

b) disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam denganpidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidanakejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negaraberdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau

c) disangka melakukan tindak pidana khusus. '

b. terhadap Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

agar mempedomani Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 331/9914/0TDAtanggal14 Desember 2016, yang berisi:

1). di dalam ketentuan Pasal 409 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku maka Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai denganPasa1412, Pasal418 sampai dengan Pasa1421, Pasal418 sampai denganPasal421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPDdan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) dicabut dandinyatakan tidak berlaku;

2). berkaitan dengan hal tersebut, maka pengaturan terkait penyidikan bagiAnggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak lagi dimuatpengaturannya dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian,pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadapAnggota DPRD tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan tertulisMenteri dalam Negeri untuk Anggota DPRD Provinsi dan persetujuantertulis Gubernur untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

3). dalam

3 SURAT KAPOLRINOMOR : B/5'''/l/2017/BARESKRIMTANGGAL: 3( JANUARI 2017

3). dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anggota DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten/Kota, Kapolda/VVakapolda selaku Penyidik mengirimkansurat pemberitahuan kepada Ketua DPRD Provinsi atau Ketua DPRDKabupaten/Kota dan Badan Kehormatan DPRD Provinsi atau BadanKehormatan DPRD Kabupaten/Kota;

4). Penyidik mengirimkan laporan proses penyidikan perkara yang melibatkanAnggota DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepadaKabareskrim Polri tembusan Karowassidik Bareskrim Polri.

c. terhadap Kepala DaerahlWakil Kepala Dae~ah (GubernurlWakil Gubernur,WalikotalWakil Walikota dan BupatilWakil Bupati):

agar mempedomani Pasal 90 ayat (1) s.d. (4) Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

1) tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadapGubernur dan/atau Wakil Gubernur memerlukan persetujuan tertulis dariPresiden dan terhadap Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikotadan/atau Wakil Walikota memerlukan persetujuan tertulis dari MenteriDalam Negeri;

2) dalam hal persetujuan tertulis tidak diberikan, dalam waktu paling lambat30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, dapatdilakukan proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan;

3) hal-hal yang dikecualikan adalah:

a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

b) disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancamdengan pidana mati atau telah melakukan tindak pidana kejahatanterhadap keamanan negara.

4) tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan sebagaimanahal-hal yang dikecualikan setelah dilakukan wajib dilaporkan kepadaPresiden untuk Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan kepada MenteriDalam Negeri untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atauWakil Walikota paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluhempat) jam sejak dilakukan penyidikan yang dilanjutkan denganpenahanan.

3.. Persyaratan

4 SURAT KAPOLRINOMOR : B/5'(,'='1I12017/BARESKRIMTANGGAL: sf JANUARI 2017

3. Persyaratan pengajuan surat permohonan persetujuan tertulis kepada Presiden danMenteri Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

a. syarat administrasi:Direktur pada jajaran Bareskrim Polri atau Kapolda mengajukan suratpermohonan persetujuan tertulis Presiden atau Menteri Dalam Negeri yangditujukan kepada Kapolri u.p. Kabareskrim Pelri dilengkapi dengan:

1) Laporan Polisi;

2) Surat Perintah Tugas;

3) Laporan Hasil Penyelidikan; ,

4) Surat Perintah Penyidikan;

5) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);

6) laporan kemajuan penyidikan (Lapju/resume);

7) hasil audit BPK atau BPKP tentang kerugian Negara (khusus perkaraTipidkor);

8) notulasi gelar perkara di tingkat Direktorat Bareskrim Polri;

9) notulasi gelar perkara khusus di tingkat Polda yang dihadiri unsur-unsurpengawasan internal Polda.

b. syarat material:perkara yang diajukan Penyidik dalam rangka permohonan "persetujuan tertulisPresiden/Menteri Dalam Negeri" untuk melakukan tindakan kepolisian terhadapanggota MPR, DPR, DPD dan Kepala Daerah adalah:

1) anggota MPR, OPR dan OPO sebagai saksi dalam perkara pidanadengan bukti permulaan yang cukup;

2) anggota MPR, OPR dan OPD sebagai tersangka utama atau tersangkapenyertaan/membantu sebagaimana dimaksud Pasal 55 KUHP danPasal 56 KUHP;

3) Kepala Oaerah sebagai tersangka yang akan dilakukan tindakanpenyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan berdasarkan bukti yangcukup (2 alat bukti yang sah).

4. Mekanisme permohonan persetujuan tertulis Presiden atau Menteri Dalam Negeri diBareskrim Polri sebagai berikut:

a. menerima surat dan berkas syarat mindik permohonan persetujuan tertulisPresiden/Menteri Dalam Negeri dari Penyidik;

b. Birowassidik Bareskrim Polri melakukan penelitian administrasi penyidikan dansubstansi perkaranya;

c. melaksanakan gelar perkara khusus;

d. mengajukan

5 SURAT KAPOLRINOMOR : B/;b6 /l/2017/BARESKRIMTANGGAL: 3) JANUARI 2017

d. mengajukan permohonan persetujuan tertulis:

1) untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap anggota MPR, DPR, DPDdan Kepala Daerah GubernurlWakil Gubernur yang ditandatangani olehKapolri ditujukan kepada Presiden dan ditembuskan kepada Seskab RI;

2) untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Bupati dan/atau WakilBupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota yang ditandatangani olehKapolri ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri.

e. mengirimkan asli tanda terima pengiriman surat permohonan persetujuantertulis dari Presiden/Menteri Dalam Negeri ~pada Penyidik, dimana tanggalpenerimaan surat permohonan tersebut menjadi start perhitungan waktu 30(tiga puluh) hari permohonan sehingga pemanggilan dan permintaanketerangan untuk penyidikan dapat dilakukan apabila surat permohonantersebut belum/tidak dijawab;

f. mengirimkan surat jawaban Presiden/Menteri Dalam Negeri atas permohonanpersetujuan tertulis kepada penyidik yang menangani perkaranya.

5. Dengan diterbitkannya Surat ini maka Surat Kapolri Nomor:B/3120NII2016/Bareskrim tanggal 21 Juni 2016 tentang arahan Binfung dalammelakukan tindakan kepolisian terhadap Pejabat Negara dicabut dan dinyatakantidak berlaku.

6. Surat ini bersifat arahan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

7. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan:

1. Kapolri.2. Irwasum Polri.3. Kabaharkam Polri.4. Kadivpropam Polri.5. Kakorlantas Polri.6. Kadivkum Polri.7. Para Kapolda.