Modul PKn kelas XII semester 1.

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

1. Pengertian dan Rumusan Ideologi Pancasila. Istilah ideologi pertama kali diintrodusir oleh A. Destult de Tracy. ( 1836 ). Ideologi bagian dari filsafat, yaitu ilmu tentang cita-cita, gagasan atau buah pikiran.Menurut asal katanya, istilah Ideologi berasal dari kata Idea/ Idein artinya gagasan,cita-cita, dan Logos/ Logia artinya kata, ilmu, ajaran atau gagasan.

Pengertian Ideologi menurut para ahli . a. Dr. Alfian.

Ideologi adalah pandangan hidup atau filsafat yang berisi serangkaian nilai-nilai atau sistim nilai dasar yang bersifat menyeluruh mendalam yang dimiliki suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka.

b. As. HornbyIdeologi merupakan seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi & politik yang dipegang seseorang atau sekelompok orang.

c. Soejono Soemargono.Ideologi sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan menyeluruh dan sistimatik yang menyangkut :

- bidang politik - bidang social- bidang kebudayaan dan- bidang agama

Adapun istilah Pancasila dalam kehidupan Bangsa Indonesia bukanlah hal yang baru,namun istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit abad XIV, yaitu terdapat dalam buku Negara kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti Panca berarti Lima dan Sila berarti berbatu sendi, alas, dasar. Jadi Pancasila berarti Lima sendi atau alas ataupun dasar. Juga berarti “ Pelaksanaan kesusilaan yang lima “ yaitu :

1. tidak melakukan kekerasan2. tidak mencuri3. tidak berjiwa dengki4. tidak berbohong5. tidak mabok atau minuman keras

Istilah Pancasila yang telah lama dikenal bangsa Indonesia, kemudian diperkenalkan kembali oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 juni 1945, yang kemudian menjadi popular dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada saat itu Ir. Soekarno mengusulkan istilah Pancasila sebagai nama untuk Dasar Negara Indonesia yang akan didirikan. Dikatakannya nama ini berasal dari seorang ahli bahasa kawan Ir. Soekarno sendiri, tetapi tidak dikatakan nya siapa. Namun pada saat itu yang ahli bahasa dan duduk disamping Ir. Soekarno adalah Mr. Muhamad Yamin. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI ( Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ) menetapkan dan mengesahkan Pancasila ( Lima Dasar Negara ) yang rumusannya terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, meskipun nama / kata “ Pancasila “ itu sendiri tidak terdapat baik di dalam Pembukaan maupun di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, namun cukup jelas yang dimaksud “ Pancasila “ sebagai Dasar falsafah Negara adalah lima dasar Negara yang perumusannya terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disyahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa2. Kemanusiaa yang adil dan beradab3. Persatuan Indonesia4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pada dasarnya Pancasila merupakan “ Dasar Negara “ dan juga merupakan “Pandangan Hidup Bangsa Indonesia “.Dari kedua pengertian dasar ini, sehingga fungsi

Pancasila berkembang menjadi sangat luas apalagi kedudukannya sebagai pedoman untuk mengatur penyelenggaraan Negara dan kehidupan kehidupan bangsa Indonesia.

Page 1

Modul PKn kelas XII semester 1.2. Fungsi Pancasila bagi Bangsa dan Negara Indonesia

A. Pancasila sebagai Dasar NegaraPancasila sebagai Dasar Negara atau sering juga disebut sebagai Dasar Falsafah Negara ataupun sebagai Ideologi Negara, hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Menurut Prof. Drs. Notonego SH, Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia karena memiliki kaidah negara yang fundamental yang dalam hukum mempunyai kedudukan yang tetap

B. Pancasila sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Istilah ini merupakan istilah yang baru dalam tata hukum Indonesia, yaitu sejak adanya Tap. MPRS.No. XX/MPRS/1966. Yaitu sebagai upaya pemurnian dalam pelaksanaan Pancasila dan UUD1945.Menurut Ketetapan ini yang dimaksud “Sumber dari Segala Sumber Hukum “. Meliputi :1. Pandangan hidup 2. Kesadaran 3. Cita-cita hukum 4. Cita-cita kemerdekaan Individu 5. Kemerdekaan bangsa 6. Perikemanusiaan 7. Keadilan sosial 8. Perdamaian nasional dan dunia 9. Cita-cita politik mengenai sifat, bentuk & tujuan Negara10. Cita-cita moral mengenai kemasyarakatan dan keagamaan.

Dalam ilmu hukum istilah sumber hukum berarti sumber, sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum. Jadi dapat diartikan Pancasila sebagai Sumber dari Segala segala Hukum yaitu segala aturan hukum yang berlaku di Negara kita tidak boleh bertentangan dan harus bersumber pada Pancasila.

C. Pancasila sebagai Pandangan hidup Bangsa Indonesia Pancasila sebagai Pandangan Hidup bangsa atau Way of Life mengandung makna bahwa semua aktifitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila daripada Pancasila, karena Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut yaitu :

1. Nilai dan jiwa Ketuhanan – keagamaan 2. Nilai dan jiwa kemanusiaan 3. Nilai dan jiwa persatuan 4. Nilai dan jiwa kerakyatan – demokrasi 5. Nilai dan jiwa keadilan social.

D. Pancasila sebagai Jiwa dan Kepribadian Bangsa Indonesia Walaupun nama atau kata Pancasila diperkenalkan kembali tanggal 1 juni 1945 oleh Bung Karno, namun pada dasarnya jiwa Pancasila telah ada sejak berabad-abad lamanya dalam kehidupan Bangsa Indonesia dan bahkan menurut Prof. Mr. AG. Pringgodigdo bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan adanya Bangsa Indonesia. Jadi Pancasila lahir dari jiwa kepribadian bangsa Indonesia yang terkristalisasi dari nilai-nilai yang dimilikinya.

E. Pancasila sebagai Perjanian Luhur Bangsa Indonesia. Pada saat bangsa Indonesia bangkit untuk hidup sendiri sebagai bangsa yang merdeka, Maka bangsa Indonesia sepakat bahwa Pancasila sebagi jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dijadikan sebagai Dasar Negara, sehingga pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Pancasila sebagai Dasar Negara .

F. Pancasila sebagai Ideologi NegaraDiatas telah dijelaskan bahwa ideologi dalam arti sehari-hari adalah cita-cita yang merupakan

dasar,pandangan, atau pahan. Jadi Pancasila sebagai Ideologi Negara merupakan tujuan bersama Bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan RI yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, Tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

G. Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa.

Page 2

Modul PKn kelas XII semester 1. Bangsa Indonesia yang pluralis dan wilayah Nusantara yang terdiri dari berbagai pulau-pulau, maka sangat tepat apabila Pancasila dijadikan Pemersatu Bangsa, hal ini dikarenakan Pancasila mempunyai nilai-nilai umum dan universal sehingga memungkinkan dapat mengakomodir semua perikehidupan yang berbhineka dan dapat diterima oleh semua pihak.

3. Pancasila sebagai Dasar Negara Meskipun nama/kata Pancasila tidak tercantum dalam baik dalam Pembukaan maupun dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, namun cukup jelas bahwa Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara adalah lima dasar Negara yang perumusannya terdapat dalam Pembukaan UUD1945, yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Hal ini ditegaskan dengan adanya Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan P4 dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pada Ketetapan ini dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Dalam penjelasan Ketetapan inipun dijelaskan bahwa kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara di dalamnya mengandung makna sebagai Ideologi Nasional, Cita-cita dan Tujuan Negara. Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai kaidah yang fundamental atau mendasar, sehingga sifatnya tetap, kuat dan tidak dapat dirubah oleh siapaun, termasuk oleh MPR/DPR hasil pemilihan umum. Mengubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di proklamirkan tanggal 17 Agustus 1945.

Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai makna yaitua. Sebagai dasar untuk menata Negara yang merdeka dan berdaulatb. Sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur Negara yang bersih dan berwibawa,

sehingga tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4.

c. Sebagai dasar, arah dan petunjuk aktifitas perikehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

4. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka. Sudah dijelaskan diatas bahwa Ideologi dalam bahasa sehari-hari yaitu ilmu tentang cita-cita,gagasan atau 0buah pikiran. Mengutip pendapat Dr. Alfian Ideologi adalah pandangan hidup atau filsafat yang berisi serangkaian nilai-nilai ( norma ) atau nilai-nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atatu pandangan hidup mereka.Nilai-nilai dasar tersebut biasanya bersuber pada budaya dan pengalaman sejarah masyarakat atau bangsa, berakar dan hidup dalam realita kehidupan mereka, terutama pada waktu mereka melakukan consensus untuk menjadikannya suatu ideology. Prof.Patmo Wahyono berpendapat bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa atau ideologi bangsa diharapkan mampu memberikan stabilitas arah dalam hidup berbangsa sekaligus memberikan dinamika gerak untuk mewujudkan cita-cita. Apapun difinisinya ideologi yaitu gagasan, cita-cita , dan nilai dasar yang membentuk system nilai yang integral, mendasar sebagai pencerminan pandangan hidup suatu bangsa yang berbentuk kepercayaan politik yang kokoh sebagai sebagai kemauan bersama dan menjadi landasan tangguh serta arah yang jelas dalam mencapai cita-cita bersama. Ideologi dalam masyarakat atau bangsa akan menjadi mantap, mapan dan tangguh apabila didukung sebagai berikut :

1. Ideologi berisikan nilai-nilai yang esensial, fundamental dan bekualitas.2. Kesadaran tinggi masyarakat yang memiliki persepsi, sikap dan perilaku yang memadai serta mampu

mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang relevan.3. Adanya good will governence dalam memperlakukan sebuah ideologi yang terbuka4. Sikap bangsa itu sendiri menjadikan Ideologi tersebut sebagai kerangka berpikir,berpijak dan

berprilaku dalam kehidupan sehari-hari, apalagi didukung dengan poin no dua diatas.

Keempat faktor diatas apabila tumbuh dengan sinergis dan harmonis maka kebesaran kejayaan bangsa tinggal menunggu waktu. Sejarah membuktikan bahwa Pancasila merupakan realita konsep yang mengandung gagasan brilian, Cita-cita luhur, sejumlah doktrin mendasar tentang eksistensi manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan dimana dia hidup. Sehingga Pancasila sangat memenuhi syarat sebagai suatu ideology yang berisi gagasan, cita-cita, nilai dasar yang utuh bulat sebagai kemauan bersama bangsa, sekaligus memberikan dinamika, gerak maju pembangunan bangsa kedepan yang lebih baik. Tinggal permasalahannya “apakah Pancasila sebagai ideologi terbuka atau ideologi tertutup” ? Ideologi Tertutup adalah ideology yang dipaksakan dari atas untuk harus diterima , bila perlu dengan tangan besi dan todongan senjata agar diterima sebagai cara hidup dan kehidupan suatu kelompok masyarakat-bangsa. Pada akhirnya dalam kehidupan nyata beda pendapat, pemikiran, dan aspirasi dianggap melawan

Page 3

Modul PKn kelas XII semester 1.system, melawan kemapanan, oleh karenaitu menurutnya harus dilibas dan dilenyapka. Perbedaan pendapat, keyakinanan, cara hidup tidak diberi tempat didalam ideologi tertutup. Adapun Ideologi Terbuka merupakan cerminan masyarakat bangsa itu sendiri yang inharnt, identik, congruent dengan kepribadian, jati diri masyarakatnya.Ideologi terbuka merupakan refleksi dari aspirasi, tuntunan hidup, cara hidup dan kehidupan masyarakatnya, sehingga menjadikannya perekat persatuan dan kesatuan anak bangsa, bahkan sebagai acuan hidup, cara hidup dan pandangan hidup kemudian menjadi peilaku nyata dalam mengarungi hidup dan kehidupan, yang pada gilirannya mampu memecahkan dan menanggula persoalan-persoalan bangsa dan Negara. Disebut terbuka sebab ideologi Pancasila bersumber pada kondisi obyektif, konsep, prinsip dan nilai-nilai orisinil masyarakat Indonesia. Pendapat ahli terhadap Ideologi Terbuka maupun Ideologi Tertutup

Dr. Alfian melontarkan pemikiran bahwa suatu ideology terbuka memiliki tiga dimensi yaitu :

1. Dimensi realita yaitu bahwa nilai nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut bersumber pada nilai-nilai riil dalam masyarakat. Dilihat dari dimensi ini Ideologi Pancasila mengandung dimensi realita karena nilai-nilai dasar Pancasila bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri, bahkan kelima nilai dasar Pancasila dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.

2. Dimensi Idealisme yaitu bahwa ideologi tersebut harus memberikan harapan, cita-cita tentang masa depan yang lebih baik, Dilihat dari dimensi ini ideology Pancasila mengandung dimensi Idealisme karena mengandung cita-cita tentang masa depan yang lebih baik.

3. Dimensi fleksibilitas yaitu bahwa ideology mengandung atau memiliki keluwesan yang memungkinkan adanya berbagai pengembangan pemikiran baru tanpa khawatir meninggalkan jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Disipun ideology Pancasila memenuhi syarat, dibuktikan dengan perjalanan sejarah bahwa Pancasila masih berdiri tegar dan kokoh serta selalu menerima berbagai pembaharuan-pembaharuan tanpa khawatir meninggalkan jati dirinyanya.

4. Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Paradigma Pembangunan1. Pancasila sebagai Sumber nilai

Banyak difinisi tentang nilai, antara lain :a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai adalah :

1. harga.2. angka kepandaian3. banyak sedikitnya isi, kadar dan mutu4. sifat-sifat ( hal-hal ) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.

b. Menurut Bambang Daroeso, nilai adalah suatu kualitas atau penghargaan terhadap Sesuatu , yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang.

c. Menurut Prof. Drs. Notonegoro SH. bahwa nilai dibagi 3 macam, antara lain yaitu :1. Nilai Material yaitu nilai yang berguna bagi unsur jasmani manusia.2. Nilai vital yaitu nilai yang berguna bagi manusia untuk dapat Melakukan kegiatan atau

aktivitasnya.3. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia

Jadi nilai merupakan suatu sifat dari suatu hal yang berhubungan dengan subjek yang berharga. Subjek itu dapat berupa benda atau pribadi ( manusia ) yang perwujudannya berupa, baik atau buruk, indah atau jelek, benar atau salah, bermanfaat atau tidak bermanfaat dll. Dari uraian difinisi diatas Pancasila yang merupakan sumber nilai-nilai merupakan keseimbangan dan keharmonisan dan satu kesatuan dari nilai kerohanian, material maupun nilai vital. Apalagi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila digali dari kehidupan realita nilai budaya masyarakat Indonesia yang hidup dan berkembang sejak awal peradaban bangsa Indonesia. menurut Prof. Mr. AG. Pringgodigdo bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan adanya Bangsa Indonesia. Jadi Pancasila lahir dari jiwa kepribadian bangsa Indonesia yang terkristalisasi dari nilai-nilai yang dimilikinya. Mengutip pendapat Dr. Alfian Ideologi adalah pandangan hidup atau filsafat yang berisi serangkaian nilai-nilai ( norma ) atau nilai-nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Nilai-nilai dasar tersebut biasanya bersumber pada budaya dan pengalaman sejarah masyarakat atau bangsa, berakar dan hidup dalam realita kehidupan mereka, terutama pada waktu mereka melakukan konsensus untuk menjadikannya suatu ideologi. Nilai-nilai dasar yang sudah terkristalisasi itu meliputi :

1. Kesadaran Ketuhanan Yang Maha Esa, kesadaran ini dapat terlihat dengan sederhana adanya kepercayaan animisme dan dinamisme, hingga datangnya perkembangan agama-agamayang masuk ke Indonesia.

2. Kesadaran kekeluaragaan, terlihat adanya rasa cinta terhadap keluarga dan masyarakatnya.

Page 4

Modul PKn kelas XII semester 1.3. Kesadaran musyawarah-mufakat, hal ini dapat kita lihat dalam menentukan keinginan bersama selalu

dilakukan dengan cara musyawarah.4. Kesadaran gotong royong, tolong menolong dengan antar sesama baik dengan tetangga maupun dengan

masyarakat luas.5. Kesadaran bertenggang rasa, adanya saling menghormati, merasakan penderitaan orang lain dan saling

memelihara kebersamaan serta persatuan dan kesatuan.

Bahkan menurut Ramlan Surbekti dalam bukunya Memahami Ilmu Politik mengatakan bahwa dalam masyarakat majemuk – yang didalamnya terdapat sejumlah kelompok budaya, seperti suku bangsa, ras, agama yang setiap kelompok budaya juga memiliki pandangan atau system nilai yang dipegang sebagai landasan untuk memajukan kepentingan-kepentingan yang khas. Sistem nilai itu dapat disebut sebagai sub-Ideologi, sehingga dalam masyarakat majemuk terdapat sejumlah sub-sub Ideolodi. Dalam hal ini Ideologi Pancasila yang dapat juga disebut Ideologi Nasional menjadi consensus berbagai kelompok dan golongan kepentingan, atau merupakan consensus bebagai sub-sub Ideologi.

Oleh karena itu, suatu masyarakat majemuk menjadikan nilai-nilai pokok seperti, kemanusiaan, keadilan social, demokrasi, nasionalisme, kekeluargaan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai Ideologi Nasional, bahkan menurutnya nilai-nilai lain seperti individualisme, komunisme, fasisme, dan teokrasi tidak mereka jadikan sebagai Ideologi Nasional karena dipandang tidak tepat dan tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat yang majemuk.

Seperangkat nilai yang dianggap benar, sesuai, baik, adil, dan menguntungkan itulah yang dijadikan sebagai Ideologi Nasional; Hal ini disebabkan bahwa Ideologi Nasional harus mampu menyatukan berbagai kelompok masyarakat, memberikan arah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi pedoman bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menjadi prosedu penyelesaian konplik.

Jadi Ideologi Pancasila yang sarat dengan nilai-nilai seperti diatas dijadikan sebagai Ideologi Nasional.

5. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan. Marilah kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Paradigma dan apa yang dimaksud dengan Pembangunan. Menurut Thomas S,Khun ( 1970 ) Paradigma adalah asumsi dasar atau asumsi teoritis secara umum, sehingga paradigma merupakan sumber nilai, hokum, dan metodologi. Menurut Prof. Dr. H.A.R Tilaar, M.Sc.Ed. Paradigma adalah suatu model penelitian atau model berpikir oleh sekelompok manusia apakah pemimpin, kelompok ilmuwan didalam melihat perkembangan. Adapun yang dimaksud Pembangunan menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA.( 1990 ) adalah merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu.Pembangunan Nasional di Negara kita merupakan merupakan proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu, dengan disengaja dan memang diharapkan oleh pihak pemerintah maupun masyarakat dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur baik material maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasionalpun disengaja dan direncananakan untuk mewujudkan Tujuan Negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yaitu :

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh Tumpah Darah Indonesia.2. Memajukan kesejahteraan Umum.3. Mencerdaskan kehidupan bangsa4. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,dan kedilan

social.

Maka Pancasila merupakan paradigma Pembangunan, yang strategis dan mendasar serta hal yang paling esensial karena Pancasila bagi bangsa dan Negara Indonesia merupakan Dasar Negara, Ideologi Negara, Pandangan Hidup Bangsa dan Jiwa Kepribadian bangsa. Dapat dilihat dari beberapa kutipan dibawah ini : Menurut Prof. Drs. Notonego SH, Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia karena memiliki kaidah negara yang fundamental yang dalam hukum mempunyai kedudukan yang tetap

Menurut Prof. Mr. AG. Pringgodigdo bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan adanya Bangsa Indonesia. Jadi Pancasila lahir dari jiwa kepribadian bangsa Indonesia yang terkristalisasi dari nilai-nilai yang dimilikinya.

Menurut Dr. Roeslan Abdulgani, mantan Menlu di era Pemerintahan Presiden Soekarno pada saat Renungan Suci Peringatan 60 th Pancasila, mengatakan bahwa Pancasila sebagai Roh dan Ideology Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini masih sangat relefan dan dibutuhkan, terutama bagi generasi muda untuk membangun bangsa yang bermartabat dan punya harga diri di mata dunia; Bahkan Beliau menegaskan,” jika Idelogi Pancasila ditinggalkan, bangsa ini akan mengalami kesulitan besar, dan itu sudah di ingatkan Bung Karno pada akhir pemerintahannya “ bahkan beliau sangat prihatin semangat untuk melaksanakan Pancasila terlihat mulai luntur, padahal Bung Karno pada akhir pemerintahannya telah

Page 5

Modul PKn kelas XII semester 1.mengatakan bahwa bangsa Indonesia akan mengalami kesulitan besar karena persoalan globalisasi yaitu tantangan kapitalisme yang semakin meluas dan meruntuhkan komunisme sebagai suatu system.” Paparnya. Kemudian Beliau pun berujar, “Suatu bangsa tidak akan hancur, kecuali dihancurkan dari dalam bangsa itu sendiri. Karena itu, generasi muda harus mempertahankan bangsa ini dengan Pancasila.” ( Kompas, 1 Juni 2005 ). Oleh karena itu Pancasila sebagai Ideologi Negara yang juga merupakan tujuan bersama Bangsa Indonesia yang di implementasikan dalam Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan RI yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, tentram, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, damai, dan bersahabat, harus kita diperjuangkan oleh anak bangsa, sehingga bangsa dan Negara Indonesia dapat berdiri kokoh dan mampu menghadapi persoalan global. 6. Sikap Positif terhadap Pancasila sebagai Ideologi Pancasila

1. Perilaku yang sesuai Nilai-nilai Pancasila. Diatas telah diterangkan, bahwa Pancasila merupakan paradigma Pembangunan, yang strategis,

esensial dan mendasar, apalagi di era reformasi ini bahwa perjuangan reformasi harus diletakkan dalam kerangka perspektif Pancasila sebagai cita-cita ideology bangsa dan Negara. Tanpa hal itu perjuangan reformasi akan mengarah pada kehancuran bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu dalam mewujudkan Reformasi, kita sebagaianak bangsa dan juga seorang pelajar harus mampu mengerti,memahami, menghayati dan mengamalkan arti dan isi Pancasila.

Perilaku-perilaku anak bangsa dan juga seorang pelajar yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut

I. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa1. Percaya dan taqwa pada Tuhan YME2. Percaya dan taqwa sesua agama dan kepercayaanya3. Hormat menghomati dan kerjasama antar pemeluk agama4. Membina kerukunan hidup sesama umat beragama5. Agama dan kepercayaan menyangkut masalah pribadi6. Menghomati kebebasan sesuai agama masing-masing7. Tidak memaksakan suatu agama pada orang lain

2. Sila Kemanusiaan Yang Adil Beradab1. Memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya2. Mengakui persamaan derajat dan persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesame manusia4. Tenggang rasa dan teposeliro5. Tidak semena-mena terhadap orang lain6. Menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan8. Berani membela kebenaran dan keadilan9. Bangsa Indonesia merasa bagian dari seluruh umat manusia10. Saling hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain

3. Sila Persatuan Indonesia1. Mampu menempatkan persatuan,kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara

sebagai kepentingan bersama2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara3. Cinta tanah air dan bangsa4. Bangga sebagai bangsa dan tanah air Indonesia5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian dan keadilan social6. Mengembangkan persatuan atas dasar Bhineka Tunggal Ika7. Memajukan pergaulan demi perstuan dan kesatuan bangsa

4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh khikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan 1. Setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama2. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain3. Mengutamakan musyawarah untuk kepentingan bersama4. Musyawarah mufakat dengan semangat kekeluargaan5. Mengoramati & menjungjung tinggi setiap keputusan hasil musyawarah6. Dengan itikad baik dan tanggung jawab menerima hasil keputusan musyawarah7. Dalam musyawarah di utamakan kepentingan bersama atas kepentingan pribadi atau golongan8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur

Page 6

Modul PKn kelas XII semester 1.9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan pada Tuhan, menjungjung tinggi haka dan

martabat manusia, nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan10. Memberikan kepercayaan pada wakil-wakil rakyat

5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia1. Mengembangkan perbuatan yang luhur menceminkan sikap kekeluargaan dan kegotong royongan2. Adil terhadap sesame3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban4. Menghormati hak orang lain5. Suka memberikan pertolongan pada orang lain6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain7. Tidak boros dan tidak bergaya hidup merah8. Tidak menggunakan hak milik yang bertentangan dengan kepentingan umum9. Suka bekerja keras10. Suka menghargai hasil karya orang lain11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan social

2. Sikap Positif terhadap Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Prof. Padmo Wahyono berpendapat bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa atau ideologi bangsa diharapkan mampu memberikan stabilitas arah dalam hidup berbangsa sekaligus memberikan dinamika gerak untuk mewujudkan sebuah cita-cita.

Pancasila juga merupakan Ideologi terbuka kerena memenuhi 3 dimensi yang isaratkan oleh Dr. Alfian yaitu meliputi :

1. Dimensi realita yaitu bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut bersumber pada nilai-nilai riil dalam masyarakat. Dilihat dari dimensi ini Ideologi Pancasila mengandung dimensi realita karena nilai-nilai dasar Pancasila bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri, bahkan kelima nilai dasar Pancasila dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.

2. Dimensi Idealisme yaitu bahwa ideologi tersebut harus memberikan harapan, cita-cita tentang masa depan yang lebih baik, Dilihat dari dimensi ini ideology Pancasila mengandung dimensi Idealisme karena mengandung cita-cita tentang masa depan yang lebih baik.

3. Dimensi fleksibilitas yaitu bahwa ideology mengandung atau memiliki keluwesan yang memungkinkan adanya berbagai pengembangan pemikiran baru tanpa khawatir meninggalkan jati dmemenuhi syarat, dibuktikan dengan perjalanan sejarah bahwa Pancasila masih berdiri kokoh dan tegar serta menerima bebagai pembaharuan-pembaharuan tanpa khawatir meninggalkan jati dirinya.

Dengan memenuhi ketiga dimensi diatas maka Pancasila tidak bersifat kaku dan tertutup, namun Pancasila besifat reformatif, dinamis, dan terbuka, hal ini dimaksudkan bahwa Ideologi Pancasila mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila bersifat universal dan bersifat ajeg serta penjabarannya dan realisasinya senantiasa dieksplisitkan secara dinamis reformatif sehingga mampu melakukan perubahan sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat. Oleh karena itu menurut pendapat Prof. Padmo Wahyono bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara, Pandangan Hidup bangsa dan Ideologi Bangsa harus mampu memberi arah dan dinamika gerak untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Namun harus kita sadari bahwa semua ini terjadi sejauh mana anak bangsa mau dan mampu melaksanakan nilai-nilai dasar Pancasila secara konsisten dan konsekuen, yang pada akhirnya bangsa dan Negara Indonesia dapat berdiri kokoh, dan tercapai cita-citanya, dan apabila sebaliknya bangsa ini akan hancur dan Pancasila hanya sebagai symbol belaka saja. Bahkan menurut Prof. Drs. Mr. Notonegoro SH. Menandaskan sangat pentingnya kedudukan Pancasila, sampai-sampai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disebut Staats Fundamental Norm, karena didalamnya mengandung :

1. Tujuan Negara2. Ketentuan adanya Undang-Undang Dasar Negara.3. Bentuk Negara.4. Dasar Filsafat Negara Pancasila yang meliputi Ketuhanan, Humanisme, Nasional

Lisme, Demokrasi, dan Keadilan.

Bahkan sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia, seringkali terjadi perubahan dan pergantian sistem pemerintahan. Hal ini disebabkan karena situasi dan kondisi negara yang belum stabil. Perubahan perubahan tersebut tidak lain dimaksudkan untuk melakukan perbaikan dalam sistem pemerintahan negara. Sistem parlementer maupun presidensil yang sudah dicoba diberlakukan telah menampakkan kelebihan dan kelemahan masing - masing, namun tetap saja mempertahankan Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara. Hal ini

Page 7

Modul PKn kelas XII semester 1.membuktikan bahwa para pendahulu kita selalu konsisten menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya ideology bangsa walaupun terjadi perubahan-perubahan system pemerintahan.

Yang terpenting adalah bentuk dan sistem pemerintahan Negara, bahwa sebuah Ideologi negara hendaknya disesuaikan dengan kepribadian dari negara yang bersangkutan. Demikian juga dengan yang beraku di Indonesia telah disesuaikan dengan kepribadian bangsa dan Negara kita apalagi merupakan suatu kesepakatan yang dianggap yang terbaik dalam situasi dan kondisi bagaimanapun Negara, bahwa kita sebagai anak bangsa dan tulang punggung serta penerus bangsa harus konsisten mepertahankan dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam menentukan sikap terhadap persoalan bangsa yang terjadi sistem pemerintahan di Negara Indonesia, kita seharusnya mengembalikan pada landasan kehidupan bernegara, yakni Pancasila sabagai landasan Idiologi dan UUD negara RI 1945 sebagai landasan konstitusional :

1. Pancasila sebagi landasan Idiologi bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia Pancasila mempunyai arti yang sangat besar. Pancasila yang merupakan hasil consensus dari para pendiri negara merupakan suatu landasan didalam mencapai cita - cita dan tujuan negara. Pancasila yang kita yakini sebagai pemersatu bangsa lahir dan tumbuh dari bumi bangsa Indonesia sendiri, yang merupakan kristalisasi nilai - nilai yang berkembang dan terpelihara erat dalam kehidupan berbangsa dan negara. Walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai ragam latar belakang,agama adat istiadat, suku bangsa bukanlah hal yang menjadikan bangsa ini terpecah. Bahkan keragaman tersebut dijadikan sebagai kekayaan budaya bangsa. Pancasila sebagai suatu perjanjian luhur telah terpatri dalam sanubari bangsa Indonesia yang menginginkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang utuh.Pilihan terhadap Pancasila sebagai idiologi yang mengatur tentang kehidupan bernegara merupakan suatu yang tepat. Hal ini telah dibuktikan dengan pengalaman sejarah. Sekalipun Pancasila seringkali mendapatkan tantangan hambatan maupun ancaman tidakmenjadikan Pancasila goyah disebabkan dukungan yang besar dari masyarakat Indonesia. Acaman gangguan dan hambatan hendaklah menjadikan kita tetap waspada.

2. UUD Negara RI 1945 Sebagai Landasan Konstitusional.UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bangsa Indonesia. Artinya segala ketentuan ketentuan yang dibuat baik itu untuk penyelenggara negara maupun masyarakat harus didasarkan pada ketentuan yang termuat dalam UUD.

Wujud pola perilaku seperti diatas merupakan implementasi pola perilaku anak bangsa yang sesuai nilai-nilai Pancasila.

Oleh karena itu secara khusus sikap warga negara Indonesia terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara yang harus dihindarkan adalah sikap-sikap dibawah ini yaitu :

1. Sikap Chauvinisme adalah sikap yang mengagung-agungkan bangsanya sendiri dengan menganggap remeh bangsa lain.

2. Sikap Primordial adalah yang mementingkan keluarganya, kelompoknya ataupun daerahnya.3. Atheisme adalah tidaka mempercai adanya Tuhan Yang Maha Esa.4. Sukuisme adalah orang yang hanya mementingkan sukunya.5. Sikap Radikal adalah sikap keras yang dilakukan oleh rakyat sebagai bentuk penentangan kepada

pemerintah karena kebijakan – kebijakan yang dibuat pemerintah tidak disetujui atau bertentangan dengan keinginan atau hati nurani rakyat.

6. Individualisme adalah sikap yang hanya mementingkan dirinyasendiri.

Page 8

Modul PKn kelas XII semester 1.SISTEM PEMERINTAHAN

1. Sistem pemerintahan di berbagai Negara

A. Bentuk dan Sistem Pemerintahan

Sebelum membicarakan bentuk dan system pemerintahan, marilah kita membahas sepintas tentang Negara. Negara dalam arti umum dapat dikatakan yaitu kesatuan social (masyarakat) yang diatur secara konstitusional dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama.Menurut Oppenheimer dan Lauterpacht mengatakan bahwa syarat berdirinya suatu Negara harus memiliki unsur-unsur sbb :

1. Adanya Rakyat yang bersatu2. Adanya daerah atau wilayah3. Adanya pemerintah yang berdaulat4. Adanya pengakuan dari Negara lain

Hal ini pun diperkuat hasil Konvensi Montevideo th 1933 yang mengatakan bahwa unsur-unsur Negara yaitu adanya rakya, wilayah yang permanent dan pemerintah yang mampu mengadakan hubungan international. Jadi unsur-unsur suatu Negara menurut dua ahli adalah terdiri dari 1. Adanya rakyat2. Adanya daerah atau wilayah3. Adanya pemerintah yang berdaulatKetiga unsur tadi disebut unsur Konstitutif, sedangkan unsur pengakuan dari Negara lain disebut unsur Deklaratif.

Bentuk – bentuk Pemerintahan Bentuk Pemerintahan adalah suatu system yang mengatur antara alat-alat perlengkapan Negara dan hubungan antara alat-alat perlengkapan Negara itu. Menurut Budiyanto dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara bahwa teori-teori bentuk pemerintahan klasik pada umumnya masih menggabungkan bentuk Negara dan bentuk pemerintahan. Hal iniSejalan pendapat nya Mac Iver dan Leon Duguit yang menyatakan bahwa bentuk Negara sama dengan bentuk pemerintahan. Bahkan pendapat Prof.Padmo Wahyono, SH. Yaitu bentuk Negara Aristokrasi dan Demokrasi adalah bentuk pemerintahan klasik sedangkan monarki dan republic adalh bentuk p[emerintahan modern.

Menurut Leon Duguit dilihat dari sisi ini ada dua yaitu bentuk pemerintahan Monarki dan Republik. Bentuk pemerintahan Monarki adalah adalah bentuk pemerintahan yang di kepalai seorang raja, ratu, sultan atau kaisar yang sifatnya turun temurun dengan masa jabatan seumur hidup. Bentuk pemerintahan monarki dapat dibedakan yaitu :a. Monarki Absolut Monarki Absolut adalah bentuk pemerintahan yang dikepelai seorang raja, ratu, sultan

atau kaisar dengan memegang kekuasaanya tanpa dibatasi atau tidak terbatas.Contohnya di Perancis Louis XIV. Semboyannya “ L etat C est Moi “ ( Negara adalah Saya)Disini kekuasaan raja meliputi bidang Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

b. Monarki Konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang dikepalai seorang raja, ratu, sultan atau kaisar dalam memegang kekuasaan dan wewenangnya dibatasi oleh suatu Undang-Undang Dasar ( konstitusi )

c. Monarki Parlementer adalah bentuk pemerintahan dimana Kepala negaranya seorang raja, ratu, sultan atau kaisar dan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri yang di angkat dan diberhentikan oleh Parlemen serta tanggungjawabpun pada Parlemen.

Bentuk Pemerintahan Republik adalah bentuk pemerintahan yang di kepalai oleh seorang Presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh rakyat dengan masa jabatan tertentu. Bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan yaitu : a. Republik Absolut adalah bentuk pemerintahan yang di kepelai seorang Presiden dimana kekuasaan dan

wewenangnya tanpa dibatasi sebuah konstitusi atau ada konstitusi namun diabaikan dan legislafpun mungkin ada, tapi tidak berfungsi

b. Republik Kostitusional adalah bentuk pemerintahan yang di kepalai seorang Presiden, dimana kekuasaan dan wewenangnya dibatasi oleh konstitusi, disini lembaga legislatif berfungsi.

c. Republik Parlementer adalah bentuk pemerintahan, dimana kepala negaranya seorang Presiden dan kepala pemerintahannya seorang Perdana Menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Parlemen serta bertanggungjawab pada Parlemen.

Sistem – sistem Pemerintahan Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua istilah sistem dan pemerintahan. Kata system

menurut kamus bahasa Inggris adalah tatanan, susunan,jaringan atau cara.

Page 9

Modul PKn kelas XII semester 1. Menurut kamus umum bahasa Indonesia karya W.J.S. Poerwadarminta, sistem adalah sekelompok bagian

yang bekerja secara bersama sama untuk melakukan sesuatu maksud.Dalam sebuah sistem apabila satu bagian tidak bisa bekerja maka keseluruhan sistem tersebut tidak dapat berfungsi.

Adapun system menurut Drs. Aim Abdulkarim, M.Pd. dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XII adalah keseluruhan dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan hubungan fungsional, baik antara bagian-bagian hubungan structural sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan. Jadi secara umum sistem dapat diartikan sebagai hubungan fungsional antara bagian – bagian dalam keseluruhan.

Sedangkan pemerintahan adalah: perbuatan, cara atau hal urusan memerintah yang dilakukan oleh pemerintah.

Dari beberapa pengertian tersebut kita dapat menyatakan bahwa sistem pemerintahan adalah sistem hubungan fungsional antara lembaga negara dalam menjalankan kekuasaaannya di dalam suatu negara untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Pemerintah merupakan salah satu unsur Negara yang menjalankan organisasi Negara. Adapun Pemerintahan adalah segala sesuatu yang dijalankan oleh pemerintah atau penyelenggara NegaraDalam penyelenggaraan Negara atau pemerintahan Negara, pemerintah suatu Negara akan membentuk satu system penyelenggaraan pemerintahan. Diatas telah dijelaskan system pemerintahan Negara dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Yang biasanya sistem pemerintahan negara telah dituangkan secara jelas di dalam konstitusi atau undang undang dasar negara masing masing. Untuk mengetahui sistem pemerintahan yang berlaku dalam suatu negara kita bisa melihat bagaimana hubungan fungsional antara lembaga yang memegang kekuasaan negara, yaitu lenbaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pada dasarnya system pemerintahan yang dilakukan di Negara-negara demokrasi menganut sistem Presidensial dan atau system Parlementer, dan kedua system ini memiliki beberapa bentuk sebagai variasi, hal ini disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda sehingga melahirkan kedua system tadi.

A. Sistem Pemerintahan PresidensilKonsep sistem pemerintahan presidensil berasal dari konsep trias politica ajaran Montesquieu yaitu

konsep tentang pemisahan kekuasaan secara mendasar dan saling mengadakan perimbangan ( Check and Balance ) antara lembaga eksekutif , legislative dan yudikatif. ( Separation of Power )Berdasarkan konsep tersebut ciri-ciri utama dari pemerintahan presidensil antara lain sebagai berikut :1. Kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan2. Presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu3. Presiden dan perlemen tidak bisa saling mempengaruhi dan menjatuhkan4. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen dalam masa jabatannya. Apabila terjadi pelangaran

hukum, presiden akan dikenakan impeacment ( pengadilan DPR) yang dilakukan hakim tinggi5. Presiden wajib meminta persetujuan parlemen dalan hal menyusun kabinet6. Para menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.7. Para menteri bertanggungjawab kepada Presiden.

Sistem pemerintahan presidensil memiliki kelebihan dan kelemahan.Kelebihan dari sistem ini antara lain:1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak terganrtung pada parlemen2. Masa jabatan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu.3. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatan4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar

termasuk anggota parlemen sendiri. Kelemahan sistem presidensil antara lain:1. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak

( 0toriter )2. Sistem pertanggung jawabannya kurang jelas3. Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar menawar antara eksekutif dan legislatif

sehngga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

Beberapa negara yang menerapkan sistem Pemerintahan presidensil antar lain AS, Cina, Indonesia AMERIKA SERIKAT

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensil dengan mengikuti konsep trias politica ajaran Montesquieu. Isi ajaran montesquieu ini adalah mengenai pemisahan kekuasaan Negara ( Separation of Power ). Amerika serikat merupakan negara pertama yang menggunakan konstitusi tertulis.

Konstitusi ini menegaskan tugas dan wewenang tiga lembaga yang memegang kekuasaan negara, yaitu Eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Page 10

Modul PKn kelas XII semester 1.Badan Eksekutif

Kekuasaan pemerintahan Ameriaka Serikat dipisahkan menjadi kekuasaan pemerintah federal dan kekuasaan negara bagian. Setiap negara bagian mempunyai konstitusi, pejabat eksekutif, badan legislatife dan undang undangnya sendiri - sendiri, sedangkan pemerintah federal dibagi dalam eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Badan eksekutif terdiri dari presiden dan menteri menteri. Menteri menteri dipilih oleh presiden dan tidak bisa diberhentikan oleh badan perwakilan rakyatnya.

Presiden berperan sebagai kepala eksekutif yang dipilih untuk masa bakti empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan. Presiden ( eksekutif ) sama sekali terpisah dengan legislatif.

Selaku kepala negara, presiden memiliki hak prerogatif, antara lain sebagai panglima tertinggi angkatan darat, laut dan udara Amerika Serikat serta tentara milisi dari berbagai negara bagian yang dipanggil untuk melakukan dinas meliter.

Badan Legislatif

Badan Legislatif ( Congress) terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat ( House of refresentatif). Kongres baik senat maupun dewan perwakilan rakyat, bekerja sama dalam membuat undang undang. Masing masing negara bagian memiliki dua senator, sedangkan dewan perwakilan rakyat memiliki 435 anggota yang dipiliih oleh distrik perwakilan rakyat untuk masa jabatan empat tahun. Kekuasaan khusus dewan meliputi :a. Kekuasaan menambah keuangan negara ( melalui undang- undang )b. Mengajukan impeacmentc. Memilih presiden jika tidak ada seorang calon yang mendapatkan kelebihan suara pada waktu

penyelenggaraan pemilihan umum. Untuk menjadi anggota dewan perwakilan rakyat, seseorang harus memenuhi persyaratan antara lain berusia minimal 25 tahun, berstatus kewarganegaraan Amerika Serikat selama 7 tahun, dan berdomisili diwilayah negara Amerka Serikat.

Senat adalah perwakilan dari tiap tiap negara bagian yang dipilih oleh rakyat negara bagian yang bersangkutan. Setiap negara bagian mengirim dua orang senator untuk masa jabatan enam tahun. Kekuasaan khusus senat yaitu, a. Menolak pengangkatan pegawai yang dipilih oleh presiden untuk jabatan jabatan pentingb. Memberi persetujuan dengan 2/3 suara pada perjanjian perjanjian yang dibuat oleh presidenc. Mempunyai hak untuk menyelidiki segala dakwaan.

Badan Yudikatif Badan Yudikatif dikepalai oleh Mahkamah Agung terdiri dari seorang hakim agung, yaitu badan

kehakiman yang berfungsi menafsirkan rancangan undang undang, dan menyelesaikan perselisihan. Mahkamah Agung terdiri dari seorang hakim agung ( chief justice) dan delapan hakim anggota. Mahkamah Agung selain sebagai penegak konstitusi, berperan juga sebagai penengah pertikaian yang menyangkut pemerintahan nasional atau negara bagian. Hakim - hakim federal termasuk hakim - hakim anggota mahkamah agung diangkat oleh presiden. Mereka mempunyai kekuasaan untuk menyatakan bahwa undang undang yang dibuat oleh kongres bertentangan dengan Konstitusi dan menyatakan tidak sahnya undang - undang tersebut. Pengangkatan hakim harus mendapat pengesahan dari senat.

Mahkamah agung merupakan satu satunya pengadilan federal negara bagian yang dibentuk oleh undang undang dasar dan tidak dapat dihapuskan. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi diseluruh negara bagian Amerika Serikat. Keputusannya tidak dapat diubah lagi.

Prinsip- prinsip pemerintahan Amerika Serikat dapat kita nyatakan sebagai berikut :1. Prinsip Demokratis, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang dijelmakan oleh

wakil wakil yang dipilih oleh rakyat.2. Prinsip federalis, yaitu pembagian kekuasaan politik antar pemerintah pusat dengan pemerintah negara

negara bagian Setiap negara bagian berdaulat dalam batas batas yang ditentukan. Negara bagian mempunyai undang undang dasar dan undang undang sendiri. Semua negara bagian derajatnya sama.

3. Prinsip pemisahan kekuasaan, yaitu kekuasaan negara yang dipisahkan antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Dalam pemisahan kekuasan terdapat “checks and balances” hal ini dimaksudkan agar lembaga yang ada tidak saling melampui kekuasaannya sendiri dan mencampuri kekuasaan lainnya.

Pokok-pokok Sistem pemerintahan Amerika Serikata. Amerika serikat adalah negara republik yang berbentuk federasi yang terdiri atas 50 negara bagianb. Adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif dan Yudikatif.c. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presidend. Kekuasaan Legislatif dipegang oeh parlemen yang disebut kongrese. Kekuasaan Yudikatif berada pada Mahkamah Agung yang bebas dari pengaruh dua badan lainnya.f. Sistem kepartaian menganut sistem dwi partai. Yaitu partai demokrat dan partai republikg. Sistem pemilu menganut sistem distrik

Page 11

Modul PKn kelas XII semester 1.h. Sistem pemrrintahan negara bagian menganut prinsip yang sama dengan pemerintahan federal.

Cina RRC pasca perang dingin adalah Negara komunis sosialis terkuat didunia. RRC menerapkan system patai tunggal ( one Party system ), hal ini berarti di Cina hanya ada satu-satunya partai yang ada dan yang berkuasa. Sistem politik dan pembagian kekuasaan di Cina melalui system partai tunggal adalah sebagai berikut :

1. Kekuasaan eksekutif ( presiden ) di pegang oleh ketua patai sendiri, sedangkan seketariat jenderal partai merupakan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan tertinggi setingkatat Perdana Menteri

2. Konggres Rakyat Nasional mengemban kekuasaan legislative, yang hanya didominasi oleh partai Komunis.

3. Kekuasaan Yudikatif dijalankan secara bertingkat oleh pengadilan rakyat dibawah pimpinan Mahkamah Agung Cina, dan pengadilan rakyat tersebut bertanggung jawab kepada konggres Rakyat Nasional.

Negara Cina telah memiliki empat konstitusi yang diberlakukan pada tahun 1954,1975,1978 dan 1982. Menurut konstitusi 1982 , semua kekuasan negara berada di tangan rakyat, yang menjalankan kekuasaannya melalui kongres rakyat nasional dan kongres rakyat daerah.

Kongres rakyat nasional adalah badan legislatif unicameral ( satu kamar). Anggotanya dipilih dari wakil kongres rakyat provinsi dan kotapraja untuk masa jabatan lima tahun. Terdapat jatah khusus untuk wakil wakil minoritas nasional, seperti angkatan bersenjata dan Cina perantauan.

Kongres rakyat nasional memiliki wewenang resmi atas masalah penting yang dapat mempengaruhi bangsa. Misalnya :a. Keuangan,b. Perencanaan ekonomi,c. Pernyataan perang atau perjanjian damai, d. Memilih pejabat tinggi pemerintah, e. Mengubah konstitusi dan mengeluarkan undang undang.

Dewan negara adalah badan tertingi pemerintah negara yang terdiri dari :a. Perdana menteri,b. Dua wakil perdana menteri,c. Menteri dari setiap departemen, d. Ketua komisi dan sekretaris jendral.

Dewan negara merupakan badan administrasi, bukan pembuat kebijakan. Fungsi dewan negara adalah sebagai penasehat agung yang merumuskan berbagai usulan kepada kongres rakyat nasional atau kepada komite tetap.

Pada tingkat pemerintahan daerah, terdapat kongres rakyat daerah dan dewan rakyat daerah. Masing - masing kongres terdiri dari utusan-utusan yang dipilih langsung oleh rakyat ( komite rakyat ).

Pokok pokok sistem pemerintahan di Cina adalah sebagai berikut:a. Bentuk negara adalah kesatuan yang terdiri atas 23 provinsib. Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem demokrasi komunisc. Kepala negara adalah presiden. Sedangkan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Presiden dipilih

oleh kongres Rakyat nasional untuk masa jabatan lima tahun. Perdana menteri diusulkan oleh presiden dengan persetujuan kongres rakyat nasinoal.

d. Menggunakan sistem unicameral, Yaitu kongres rakyat nasional dengan jumlah 2.979 orang. Anggotanya merupakan perwakilan dari wilayah,daerah,kota dan provinsi untuk masa jabatan lima tahun. Badan ini memiliki kekuasaan penting di Cina. Anggota badan ini adalah orang - orang partai komunis Cina.

e. Badan kehakiman terdiri atas Supreme Peoples Court, Local Peoples courts dan special Peoples Courts.

PAKISTANPakistan memulai pemerintahannya dengan sistem pemerintahan parlementer yang mirip dengan sistem

pemerintahan di Inggris. Pemerintahan presidensial dimulai saat Jendral Ayub khan dengan badan eksekutif yang kuat.

Penerapan sistem presidensil tersebut didasarkan pada UUD 1962, yang berlaku sampai tahun 1969. Menurut undang undang tersebut, badan eksekutif terdiri atas presiden yang beragama Islam beserta menteri menteri. Perdana menteri merupakan pembantu dan tidak boleh merangkap menjadi anggota badan legislatif Presiden mempunyai wewenang untuk memveto rancangan undang undang yang telah diterima badan legislatif. Veto ini oleh badan legislatif dapat dibatalkan kalau rancangan undang undang itu diterima lagi oleh badan legislatif dengan mayoritas 2/3 suara. Sebaliknya, presiden dapat mengajukan rancangan undang undang yang di isukan itu pada suatu referendum. Selain itu, presiden mempunyai wewenang untuk membubarkan badan legislatif. Namun dalam hal ini dia juga harus mengundurkan diri dalam waktu empat bulan dan mengadakan pemilihan umum baru.

Dalam keadaan darurat, presiden berhak mengeluarkan ordinances yang harus diajukan pada badan legislatif paling lama enam bulan.

Page 12

Modul PKn kelas XII semester 1. Presiden dapat dipecat ( Impeach) oleh badan legislatif kalau melanggar undang undang dasar dalam hal

berkelakuan buruk, dengan 2/3 jumlah suara badan legislatif. Akan tetapi, jika anggota - anggota yang memulai mosi pemecatan itu tidak berhasil memperoleh suara 50% dari suara, maka mereka dikeluarkan dari badan itu.

INDONESIAa. Kurun Waktu Berlakunya

Pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI) menetapkan dan mengesahkan Undang Undang Dasar 1945. Masa berlakunya UUD 1945 dengan menerapkan sistem pemerintahan presidensil mengalami beberapa kali kurun waktu berlaku, yakni pertama, sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tangggal 14 Nopember 1945 dan kedua sejak tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang.

b. Kekuasaan Pemerintahan Negara dan Kementerian NegaraUndang Undang Dasar 1945 telah mengatur kekuasaan pemerintahan negara dan kementerian negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16 UUD negara RI 1945 ( mengenai

Kekuasaan Pemerintahan Negara) dan pasal 17 UUD Negara RI 1945 ( mengenai kementerian negara.Pasal 4(1) Presiden Republik Indonesia memagang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar(2) Dalam melaksanakan kewajibannya presiden dibantu oleh seorang wakil presidenPasal 5(1). Presiden berhak mengajukan rancangan undang undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat(3) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang undang sebagaimana mestinya.Pasal 6(1) Calon presiden dan calon wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah

menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri, tidak pernah menghianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk

melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden.(2) Syarat syarat menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang undang.Pasal 6A (1) Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat(2) Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik

peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum(3) Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari

jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap propinsi yang tersebar di lebih dari setengan jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

(5) Tata cara pelaksaanaan pemilihan presiden dan wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang undang.Contoh sistem pemerintahan presidensil di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa ciri ciri sistem pemerintahan presidensil ialah:1. presiden memegang jabatan dalam waktu tertentu2. presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara3. menteri menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden4. setiap menteri membidangi urusan tertentu didalam pemerintahan.

B. Sistem Pemerintahan ParlementerPada sistem ini terdapat hubungan yang erat antara badan eksekutif dengan dewan perwakilan rakyat.

Kabinet ( Dewan Menteri) bertanggung jawab atas segala tindakannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (parlmen). Selama badan perwakilan rakyat masih menaruh kepercayaan kepada eksekutif dan melaksanakan tugasnya, selama itu pula eksekutif mendapatkan dukungannya. Jika tidak maka Dewan Derwakilan Rakyat akan menjatuhkan kabinet dengan suatu mosi tidak percaya.

Sistem ini mulai lahir di Inggris, kemudian digunakan pula oleh negara negara lain dengan variasi - variasi tertentu seperti Perancis, Skandinavia, Nederland dan dominion - dominion Inggris dan Indonesia dengan UUDS 1950-nya.

Sistem pemerintahan parlementer adalah kelanjutan dari bentuk pemerintahan Monarchi Konstitusional yaitu kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi, oleh karena itu dalam system parlementer raja, ratu, kaisar, sultan maupun presiden kedudukannya hanya sebagai kepala Negara.

Sedangkan Eksekutif ( penyelenggara pemerintahan ) dalam system pemerintahan parlementer adalah Kabinet yang terdiri atas Perdana Menteri dan para Menteri yang bertanggung jawab sendiri maupun bersama-sama kepada Parlemen. Kedudukan Kepala Negara hanya sebagai lambang saja dan kesalahan yang dilakukan oleh cabinet kepala Negara tidak dapat dipersalahkan, yang dikenal dengan istilah “ King can do no Wrong “

Page 13

Modul PKn kelas XII semester 1.

Sistem pemerintahan parlemen mempunyai beberapa ciri – ciri utama yaitu 1. Raja, ratu, kaisar, sultan ataupun presiden kedudukannya hanya sebagai Kepala Negara saja dan bukan sebagai sebagai kepala Eksekutif, sehingga pertanggung jawaban secara konstitusional tidak dapat dibebankan kepada kepada Negara.2. Kepala Negara hanya sebagai lambang saja dan tidak dapat di persalahkan The King can do noWrong3. Kepala Pemerintahan ( Eksekutif ) dipegang oleh Perdana Menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh

Parlemen.4. Perdana Menteri maupun para menteri baik perseorangan maupun bersama-sama bertanggung jawab pada

Parlemen, jadi kedudukan cabinet tergantung mosi percaya atau tidak percaya dari parlemen.5. Adanya hubungan yang erat antara eksekutif ( pemerintah ) dan legislative ( parlemen ), bahkan keduanya

dapat saling mempengaruhi satu sama lain.6. Dalam system dua partai, yang membentuk cabinet dan Perdana Menteri adalah ketua yang memenangkan

pemilu, sedang partai yang kalah sebagai partai oposisi.7. Apabila terjadi perselisihan antara Parlemen dan Kabinet, maka kepala Negara dapat membubarkan

Parlemen

Parlemen di inggris terdiri dari dua kamar,(bicameral) yakni House of lord ( merupakan perrwakilan dari bangsawan dengan kewenangannya menagguhkan rancangan undang- undang paling lama satu tahun. Dan House of Commons ( merupakan perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum dengan kewenangan dibidang perundang - undangan).

Pemegang kekuasaan eksekutif di Inggris berada di tangan perdana menteri bersama - sama dengan kabinetnya, yang merupakan bagian dari kekuasaan legislatif.

Oleh karena itu kabinet harus bertanggungjawab kepada badan legislatif dan harus meletakkan jabatannya apabila parlemen menarik dukungannya.

Badan Legislatif mempunayi kedudukan yang lebih kuat terhadap Perdana Menteri dan kabinetnya. Perdana Menteri di Inggris mempunyai kekuasaan yang cukup besar, berdasarkan wewenangnya untuk:a. Memimpin kabinet yang anggotanya dipilih sendirib. Membimbing majelis rendahc. Menjadi penghubung dengan rajad. Memimpin partai mayoritas

Istilah kabinet di Inggris berbeda pengertiannya dengan istilah kabinet di negara Indonesia. Kabinet di Inggris berarti bagian dari dewan menteri. Dewan menteri itu terdiri dari menteri menteri yang memimpin kementerian kementerian. Dewan menteri seluruhnya disebut priory council, sedangkan kabinet di negara Indonesia berarti dewan menteri seluruhnya.

Pokok pokok sistem pemerintahan Inggris adalah:1. Inggris adalah negara kesatuan dengan sebutan United Kingdom yang terdiri atas England,Scotland,Wales

dan Irlandia Utara. Inggris berbentuk kerajaan (monarki)2. Kekuasaan pemerintahan terdapat pada kabinet( perdana menteri beserta para menteri) sedangkan raja atau

ratu di Inggris sebagai kepala negara.3. Raja atau ratu / mahkota adalah memimpin tetapi tidak memerintah4. Parlemen atau badan perwakilan terdiri atas dua bagian (bicameral) yaitu house of common dan house of

lords.5. Kabinet adalah kelompok menteri yang dipimpin oleh perdana menteri.6. Adanya oposisi. Oposisi dilakukan oleh partai yang kalah dalam pemilu.

JEPANG Konstitusi tahun 1946 menganggap kaisar hanya sebagai simbol kepala negara dan melimpahkan kekuasaannya di tangan badan Legislatif ( Diet). Kepala pemerintahan Jepang adalah perdana menteri dan bertanggung jawab kepada Diet. Perdana menteri membentuk kabinet yang anggotanya adalah anggota Diet. Sistem peradilan di negara Jepang meniru sistem peradilan di negara Perancis,Jerman dan Inggris, yaitu dengan sedikit hakim. Mengapa? Karena pada setiap penyelesaian perselisihan dilakukan menurut kebiasaan lama, yaitu meminta orang tua untuk menyelesaikannya sebelum ke pengadilan. Mahkamah agung merupakan peradilan terahir untuk perkara banding.

Sejak tahun1945, partai demokrat liberal berperan sangat besar dalam pembuatan undang undang karena selalu menang secara mayoritas di setiap pemilihan. Usahawan dan petani sangat mendukung partai ini.

Pokok pokok sistem pemerintahan Jepang adalah sebagai berikut:1. Bentuk pemerintahan adalah kesatuan dengan pembagian 47 wilayah administratif atau semacam provinsi2. Bentuk pemerintahan adalah monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer3. Kepala pemerintahan adalah raja/kaisar. Raja/kaisar Jepang adalah sebagai simbol atau lambang kesatuan.

Kepala pemerintahan adalah perdana menteri.

Page 14

Modul PKn kelas XII semester 1. 4. Parlemen menganut sistem bicameral yang terdiri atas House of Councillors or Sengi-in merupakan

perwakilan dari daerah dan The House of refresentatves or Shungi-in merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu dari partai politik

5. Badan Kehakiman adalah Supreme Court.

Pengaruh Sistem Pemerintahan Suatu Negara terhadap Negara lain.Sistem pemerintahan merupakan unsur pokok yang dimiliki oleh negara. Dengan adanya sistem

pemerintahan, maka arah kebijakan pemerintah suatu negara menjadi lebih jelas, terarah, efektif dan efesien. Dalam sistem pemerintahan negara dimuat aturan aturan penyelenggaraan negara, termasuk prosedur birokrasi oleh pemerintah pusat dan penyelenggara penyelenggara lainnya.

Setiap negara mempunyai kewajiban menghoramati sistem pemerintahan negara lain. Hal ini berkaitan dengan adanya hak pengakuan dari negara lain atas kedaulatan suatu negara. Penerapan sistem pemerintahan satu negara mempunyai pengaruh terhadap negara negara lain.

Di lingkungan negara - negara kerajaan yang menganut sistem demokrasi parlementer, selalu diadakan pemisahan antar kepala negara dengan kepala pemerintahan. Misalnya pemisahan antar jabatan kepala negara yang dipegang oleh raja atau ratu dan kepala pemerintahan yang dipegang oleh perdana menteri seperti yang terjadi di Inggris.

Di Ingggris ada ratu Elizabeth dan ada perdana menteri Tony Blaire, di Malaysia ada sultan serta perdana menteri, begitu juga di Jerman, Belanda, Belgia, Spanyol dan Jepang. Berbeda dengan negara - negara tersebut setelah terjadinya revolusi besar besaran, negara Prancis tidak memiliki raja. Kepala negara Prancis disebut presiden, tetapi kepala pemeriintahan dipegang oleh perdana menteri. Karena itu Prancais disebut menganut sistem campuran antar presidensial dan parlementer. Sistem pemerintahannya disebut presidensial karena mempunyai presiden, tetapi juga menganut system parlementer karena mempunyai perdana menteri yang bertanggungjawab kepada parlemen. Karena Prancis dan Inggris memiliki wilayah jajahan yang luas, kedua sistem pemerintahan negara ini banyak dicontoh di negara dunia. Negara negara Asia dan Afrika, banyak sekali mencontoh model Inggris atau Prancis itu. Karena pengaruh yang luas di benua Afrika kebanyakan negara negara Afrika mencontoh pemerintahan Prancis sedangkan Asia lebh banyak mencontoh model Inggris.

Namun berbeda dengan model Prancis dan Inggris itu, Amerika serikat berhasil mengembangkan model pemerintahan tersendiri. Inilah yang kemudian disebut model pemerintahan presidensial murni.

Dalam sistem ini, kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan diorganisasikan dalam satu tangan yang disebut presiden. Tetapi, kewenangannya dibatasi sesuai dengan prinsip demokrasi yang berdasar atas hukum.

Begitu pula dengan negara negara Eropa timur, secara resmi tedapat sistem multipartai. Akan tetapi kedudukan dan peranan partai komunis sangat dominan. Hal ini disebabkan pada masa perang dunia ke II terjadi perlawanan atas pendudukan nazi Jerman. Setelah Nazi Jerman ditundukkan, pasukan tentara merah dari uni soviet mengambil alih kekuasaan sehingga kelompok komunis minoritas merebut pucuk pimpinan dan kekuasaan pemerintahan.

Selanjutnya, pemerintahan soviet dan eropa timur tumbuh berbentuk sosialis yang banyak ditiru hingga sekarang. Negara negara yang menerapkan sistem sosialis selain Uni republik Sosialis soviet, Cekoslowakia, Hongaria,,Bulgaria,Albania atau Rumania.

Demikian aneka ragamnya sistem pemerintahan suatu negara, tetapi tidak ada satu sistempun yang paling sempurna masing masing punya kelebihan dan kekurangan .

Selain sistem pemerintahan dipengaruhi oleh negara negara lain, juga disebabkan karena pengaruh Undang Undang Dasarnya. Hal itu kerena latar belakang budaya masyarakatnya yang berbeda satu dengan negara lainnya.

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia Berdasarkan penjelasan UUD1945 maupun dalam pengertian umum yang berkembang selama ini Indonesia menganut sistem presidensil.

Namun demikian dalam praktiknya masih banyak elemen elemen sistem parlementer yang diterapkan dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari adanya kewenangan MPR sebagaimana yang termuat didalam UUD 1945 pasal 7 A berdasarkan perubahan ketiga yaitu kewenangan MPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya.

Karena itu dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia merupakan perpaduan dari sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer.

Untuk lebih jelasnya tentang sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia , akan dibahas periodesasi berlakunya Undang-Undang Dasar Rrepublik Indonaesia.a. Periode berlakunya UUD 1945b. periode berlakunya konstitusi RIc. Periode beralakunya UUDSd. Periode kembali ke UUD 1945e Periode Reformasi

Page 15

Modul PKn kelas XII semester 1.

a. Periode Berlakunya UUD 1945 Kurun waktu berlakunya mulai 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Bentuk negara adalah negara kesatuan yang berbentuk republik ( Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945). UUD 1945 tidak menganut teori pemisahan kekuasaan secara murni seperti Trias Politika yang diajarkan Montesque, melainkan prinsip pembagian kekuasaan ( Distribution of Power ). Dengan demikian masih dimungkinkan adanya kerjasama antara lembaga negara yang satu dengan yang lain.

Dalam pemerintahan Indonesia terdapat lima lembaga yang mengelola negara yaitu:1. Legislatif, dilakukan oleh DPR2. Eksekutif dilakukan oleh presiden3. Konsultatif dilakukan oleh DPA4. Eksaminatif dilakukan oleh BPK5. Yudikatif dilakukan oleh mahkamah Agung.

Akan tetapi pada kenyataannya segala bentuk kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dijalankan oleh satu badan atau lembaga kepresidenan dibantu oleh KNIP. Selain itu lembaga lain pada kurun waktu ini belum terbentuk. Seiring dengan perkembangn ketatanegaraan di Indonesia,pada tangal ‘11 Nopember 1945 Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat ( BP.KNIP) mengusulkan mengenai perlunya pertanggungjawaban menteri kepada Dewan perwakilan rakyat. Menurut Idrus Affandi, beberapa pertimbangannya ialah bahwa di dalam UUD 1945( sebelum diamandemen) tidak terdapat pasal baik yang mewajibkan maupun yang melarang para menteri bertanggung jawab. Pada pihak lain pertanggungjawaban kepada Badan Perwakilan Rakyat merupakan jalan untuk memberlakukan kedaulatan rakyat.

Dalam perkembangannya saat itu, presiden memberikan persetujuan atas usul tersebut kemudian diumumkan melalui Maklumat Pemerintah No: X/1945 14 Nopember 1945. Sejak saat inilah sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer.

b. Periode Berlakunya Konstitusi RISDalam konstitusi RIS , sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem parlementer, yaitu kabinet

bertanggung jawab kepada parlemen( DPR) Dengan demikian DPR dapat membubarkan kabinet.

Ciri ciri sistem pemerintahan parlemen adalah sebagai berikut :1. perdana menteri bersama menteri bertanggung jawab kepada parlemen2. pembentukan kabinet didasarkan pada kekuatan kekuatan yang ada di parlemen3. Para anggota kabinet baik seluruh atau sebagian mencernminkan kekuatan yang ada di parlemen4. parlemen dapat membubarkan kabinet dan kepala negara dapat membubarkan parlemen dengan saran dari

perdana menteri5. masa jabatan presiden tidak ditentukan6. kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu gugat dan tidak diminta pertanggungjawabannya atas

pemerintahan, karena yang bertanggung jawab adalah para menteri baik sendiri maupun secara bersama - sama.

Kekuasaan negara dibagi menjadi enam lembaga negara yaitu:1. Presiden2. Menteri menteri 3. Senat4. Dewan Perwakilan Rakyat5. Mahkamah Agung Indonesia6. Dewan Pengawas keuangan / BPK

Diantara badan badan tersebut terdapat hubungan kerjasama yang erat antara lain1. kekuasaan pembentukan undang undang dijalankan oleh pemerintah, DPR dan senat2. Kekuasaan pelaksanaan undang undang atau pemerintahan negara oleh pemerintah3. kekuasaan mengadili pelanggaran undang undang yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan

Mahkamah agung.

c. Periode Berlakunya UUDS 1950. Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer seperti pada masa konstitusi RIS. Dasar hukumnya antara lain sebagai berikut:Pasal 45

Presiden ialah kepala negaraPasal 83 ayat 1

Page 16

Modul PKn kelas XII semester 1.Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing -masing untuk bagiannya sendiri sendiri.

Pasal 84Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan rakyat . Pada masa berlakunya UUDS 1950, pemerintah Indonesia menjadi tidak stabil, karena sistem multi partai yang masing -masing mementingkan golonagn atau partainya.

Alat alat perlengkapan negara berdasarkan UUDS 1950 adalah sebagai berikut:1. Presiden dan wakil presiden2. Menteri menteri3. Dewan perwakilan rakyat4. Mahkamah Agung5. Dewan Pengawas Keuangan / BPK

d. Periode Berlakunya Kembali UUD 1945Kondisi politik pada masa UUDS memanas, pada tanggal 22 April 1959 presiden soekarno menyampaikan

amanat kepada Badan Konstitusional untuk kembali ke UUD 1945. Namun untuk mengembalikan UUD 1945 secara murni terjadi perdebatan pada anggota konstituante. Kelompok pertama; anggota konstituante mau menerima saran untuk kembali kepada UUD 1945 secara utuh.

Dan kelompok kedua: anggota konstituante mau menerima kembali ke UUD 1945 dengan persyaratan amandemen yaitu sila pertama Pancasila pada pembukaan UUD 1945 harus diubah dengan sila pertama seperti yang tercantum dalam piagam Jakarta.

Perdebatan dua kelompok itu tidak menemui titik temu sekalipun ditempuh berbagai cara. Sedangkan kekuasaan membuat undang undang berada ditangan konstituante.

Presiden yang menurut UUDS 1950 mempunyai kekuasaan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, ahirnya membubarkan badan konstituante yang dianggap tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Tidak adanya lembaga tersebut secara otomatis tidak adanya lembaga pembentuk undang - undang. Situasi ini pula yang menyebabkan presiden mengusulkan sistem demokrasi terpimpin.

Peristiwa di atas disebut Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Yang isinya :1. Tidak berlakunya UUDS 1950.2. Berlakunya kembali UUD 19453. Dibubarkannya badan Konstituante4. Segera dibentuknya MPRS dan DPAS. Sejak itu berlakulah UUD 1945 dengan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin

tentu saja tidak sesuai dengan Undang - Undang Dasar 1945. akan tetapi kondisi itu tetap berlaku sampai diangkatnya jendral Soeharto sebagai pengemban Supersemar. Dengan ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966 dikukuhkan dengan masa berlakunya sampai terbentuknya MPR RI hasil pemilu.

Oleh karena pemilu 5 juli 1968 tertunda hingga 5 Juli 1971 dan telah dikeluarkannya Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah Negara dari tangan presiden Soekarno, maka demi terciptanya stabilitas politik, ekonomi dan hukum dikeluarkan ketetapan MPRS No.XLI/MPRS/1968 tentang pengangkatan pengemban Ketetapan MPRS No.IX /MPRS /1966. Jendral Soeharto diangkat menjadi presiden RI hingga terpilihnya presiden Oleh MPR hasil pemilu dan dimulailah masa Orde baru.

Pada masa Orde Baru sistem pemerintahan Indonesia menitik beratkan pada aspek kestabilan politik dan stabilitas keamanan dalam rangka menunjang pembangunan nasional melalui upaya upaya sebagai berikut:1. Konsep dwi fungsi ABRI2. Menggolkarkan pemerintahan hingga keakar akarnya3. Kekuasaan eksekutif lebih kuat dibandingkan kekuasaan legislatif4. Sistem pengangkatan kabinet melalui lembaga lembaga perwakilan rakyat5. Konsep masa mengambang6. Pengendalian pers nasional7. Kebebasan Pers kurang nampak ( di kebiri )

Terbukti selama 32 tahun di masa orde baru, Golkar selalu berhasil menjadi single mayority dan presiden Soeharto selalu terpilih secara aklamasi.

d. Periode Reformasi. Peralihan dari masa Orde baru ke masa reformasi tidak begitu saja langsung terealisasi, hal ini diakibatkan adanya diberbagai bidang ( krisis multidimensi ), akhir tahun 1997. Krisis ini tidak dapat terselesakan dengan cepat, yang akhirnya dengan dipelopori oleh para mahasiswa Indonesia melakukan gerakan reformasi dengan mengadakan berbagai unjuk rasa. Pada tgl 13 dan 14 Mei 1998 tejadinya kerusuhan yang mengakibatkan

Page 17

Modul PKn kelas XII semester 1.meninggalnya beberapa mahasiswa akibat ditembaknya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab disekitar Semanggi Jakarta. Baru pada tgl. 20 Mei 1998 Presiden Soeharto meletakan jabatannya, dan diganti oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai lahirnya Masa Reformasi.

Pemerintahan reformasi mulai mengadakan pembaharuan dengan dimulai konsolidasi system demokrasi dengan melakukan perubahan dan pengantian berbagai peraturan perundang-undangan.

Pembenahan Yang dilakukan pemerintahan reformasi itu antar lain sebagai berikut:1. Dilakukannya Amandemen UUD 1945.2. UU No.3 Tahun 1999. Tentang Pemelihan Umum diganti lagi dengan UU No. 12/ 2003.3. UU No.2 tahun 1999. Tentang partai politik diganti lagi dengan UU No.31/ 2002.4. UU No.22 tahun 1999. Tentang Pemerintahan Daerah dan akhirnya diganti dengan UU No. 32/ 2004.5. UU No. 23 Tahun 2003. Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Ketentuan sistem pemerintahan Indonesia setelah UUD 1945 di Amandemen antara lain sebagai berikut:1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang - undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat2. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat diplih kembali dalam jabatan

yang sama untuk satu kali masa jabatan.3. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kekuasaan membentuk undang undang.4. Menteri menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden5. Presiden dan wakil presiden tidak bertanggung jawab kepada majelis yang terdiri dari dua kamar yaitu

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah6. Presiden dan wakil presiden dipilih secara berpasangan dan langsung oleh rakyat serta diusulkan oleh

partai politik atau golongan partai politik peserta pemilu.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia terdapat Tujuh kunci pokok yang dijadikan sebagai pedoman di dalam penyelengaraan pemerintahan yaitu:1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum2. Sistem konstitusional3. Kekuasaan negara yang tertinggi berada ditangan majelis permusyawaratan rakyat4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi dibawah majelis5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi presiden harus bekerjasama

atau dapat persetujuan Dewan Perwakilan rakyat dalam pembentukan undang undang6. Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR7. Manteri negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden

Perubahan secara mendasar Sistem pemerintahan Negara Indnesia setelah UUD 1945 di amandemen yaitu…1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah negara terbagi atas 33 provinsi.2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensil3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.4. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dengan masa jabatan

lima tahun.5. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden6. Parlemen terdiri atas dua bagian (bicameral) yaitu Dewan Perwakilanr Rakyat dan Dewan Perwakilan

Daerah.7. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yaitu pengadilan

tinggi dan pengadilan negeri.8. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat diplih kembali dalam jabatan

yang sama untuk satu kali masa jabatan.9. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kekuasaan membentuk undang undang.10. Dibidang politik Presiden dan Parlemen sama-sama kuat artinya tidak bias saling menjatuhkan.11. Presiden dan wakil presiden tidak bertanggung jawab kepada majelis yang terdiri dari dua kamar yaitu

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah12. Presiden dan wakil presiden dipilih secara berpasangan dan langsung oleh rakyat serta diusulkan oleh

partai politik atau golongan partai politik peserta pemilu.13. Dikenal adanya lembaga peradilan konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi yang berwenang melakukan

Impeachment kepada Pres dan Wapres, jika terbukti melakukan pelanggaran berat.

Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Didunia ini tidak ada sistem pemerintahan yang sempurna sekalipun negara tersebut berpengalaman

didalam mengelola negara, karena pemerintahan negara bersifat dinamis dan kompleks. Sistem pemerintahan negara banyak dipengaruhi oleh pertimbangan sejarah ketatanegaraan dan pertumbuhan ide kenegaraan bangsa

Page 18

Modul PKn kelas XII semester 1.yang bersangkutan. Semuanya itu tidak terlepas dari sifat dan watak bangsanya. Jelas bahwa setiap sistem mempunyai kelebihan dan kekurangan masing masing.

Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan ParlementerA. Republik Indonesia

Yang Pernah Berlaku di Indonesia.Sejak keluarnya maklumat pemerintah tertanggal 14 nopember 1945 yang dilanjutkan dengan konstitusi RIS dan UUDS sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Kelebihan dari sistem ini adalah:1. Kuatnya lembaga legislatif dalam mengawasi kebijakan pemerintah sehingga pemerintah tidak berani

melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan2. Sistem parlementer mendorong timbulnya partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat yang

dapat menumbuh kembangkan kehidupan politik yang demokratis. Adapun kelemahan dari sistem parlementer yang berlaku di Indonesia antara lain sering terjadinya pergantian kabinet yang berakibat program pemerintah tidak dapat terselesaikan sehingga memicu ketidak puasan rakyat.

B. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia.Sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia didasarkan pada ketentuan UUD

1945.Pelaksanaannya dapat dibagi menjadi 4 fase yaitu sebagai berikut. Fase pertama tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 14 Nopember 1945.

fase kedua tanggal 5 juli 1959 sampai dengan tahun 1968.fase ketiga tahun 1968 sampai dengan 21 mei 1998.fase keempat,tanggal 21 mei 1998 sampai sekarang.Untuk dapat mendapatkan gambaran mengenai kelebihan dan kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan

presidensial, kita memfokuskan diri pada pelaksanaan fase kedua, ketiga, dan keempat, dengan alasan bahwa pada fase-fase tersebut mempunyai rentang waktu yang cukup lama bila dibandingkan dengan fase pertama yang hanya empat bulan.

Pada fase kedua pemerintahan dipegang oleh presiden Soekarno.Kelebihan pelaksanaan sistem presidensial pada fase kedua ini, yakni walaupun saat itu terjadi krisis politik, situasi kehidupan masih dapat dikuasai dan terkendali. Keberanian pemerintah mengambil langkah - angkah politik untuk mempertahankan Irian Jaya menjadi bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan prestasi bagi pemerintah. Sementara kelemahannya belum berhasil melaksanakan pembangunan ekonomi sehingga tingkat kehidupan ekonomi masyarakat sangat rendah.

Dalam bidang politik pada fase kedua ini,pemerintah banyak melakukan penyimpangan - penyimpangan tehadap UUD 1945 seperti: a. Presiden mengeluarkan produk legislatif dalam bentuk Penetapan Presiden yang semestinya harus dalam

bentuk undang - undang.b. Pimpinan lembaga - lembaga negara dijadikan menteri-menteri dan presiden sendiri menjadi ketua Dewan

Pertimbangan Agung.Kedudukan presiden sebagai ketua Dewan Pertimbangan Agung ini sangat tidak logis karena tugas Dewan Pertimbangan Agung menurut UUD1945 ialah memberikan nasehat atau pertimbangan kepada presiden.

c. Begitu kuatnya kepercayaan MPRS terhadap presiden sehingga Pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1945 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” (Manifesto Politik Republik Indonesia) dijadikan sebagai GBHN yang besifat tetap,yang dikuatkan dengan Ketetapan MPRS RI No. I/MPRS/1960.

d. Hak budget tidak berjalan karena setelah tahun 1960 RUU APBN tidak lagi diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

e. Melalui Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960,presiden membubarkan DPR hasil pemilihan umum 1955,kemudian melalui Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR)

f. Melalui Ketetapan MPRS RI No. III/MPRS/1966 telah mengangkat Ir.Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Pengangkatan Ir.Soekarno sebagai presiden seumur hidup ini merupakan penyimpangan Pasal 7 UUD 1945 bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudah itu dapat dipilih kembali”.

Pada fase ketiga, pemerintah dipegang oleh Presiden Soeharto. Sejak menjabat sebagai presiden melalui Ketetapan MPRS RI No. XLIV/MPRS/1968 beliau memegang pemerintahan sejak 1968 sampai mei 1998. Beberapa kelebihan pada fase ketiga ini ialah bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah konstitusional dan pembangunan di segala bidang langkah - langkah konstitusional yang dilakukan antara lain sebagi berikut :a. Pengukuhan Surat Perintah Sebelas Maret (super semar ) dengan Ketetapan MPRS RI No. X/MPRS/1966.b. Menghapus peraturan perundang - undangan yang tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945,seperti Ketetapan

MPRS RI No. III/MPRS/1966 (tentang pengangkatn presiden seumur hidup )dan Penetapan Presiden (Penpres )dalam pengangkatan pejabat negara.

c. Pembentukan kelembagaan negara melalui undang-undang, misalnya UU No. 3 tahun 1973 tentang DPA, UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No.5 tahun 1973 tentang BPK,

Page 19

Modul PKn kelas XII semester 1.UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, serta UU No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

d. Mengadakan Konvensi untuk melengkapi hukum dasar negara yang baru,misalnya pidato kenegaraan presiden setiap awal tahun (penyampaian RAPBN ) dan pidato kenegaraan presiden menjelang peringatan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus (penyampaian pelaksanaan pembangunan ). Langkah - langkah pembangunan yang dilakukan, yaitu mencanangkan pelaksanaan pembangunan lima

tahun (Pelita) yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan secara berencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan melalui GBHN yang ditetapkan oleh MPR setiap lima tahun sekali.

D. Menentukan sikap Terhadap Pelaksanaan Sistem Pemerintahan yang Berlaku di Indonesia. Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia, seringkali terjadi perubahan dan pergantian sistem

pemerintahan. Hal ini disebabkan karena situasi dan kondisi negara yang belum stabil. Perubahan perubahan tersebut tidak lain dimaksudkan untuk melakukan perbaikan dalam sistem pemerintahan negara. Sistem parlementer maupun presidensil yang sudah dicoba diberlakukan telah menampakkan kelebihan dan kelemahan masing - masing, karena bagaimanapun kondisi suatu negara akan mempengaruhi sistem pemerintahan yang berlaku. Dengan kata lain tidaklah ada sistem pemerintahan yang sempurna.

Yang terpenting adalah sistem pemerintahan negara negara hendaknya disesuaikan dengan kepribadian dari negara yang bersangkutan. Demikian juga dengan yang beraku di Indonesia telah disesuaikan dengan kepribadian budaya bangsa dan merupakan suatu kesepakatan dan dianggap yang terbaik dalam situasi dan kondisi negara.

Dalam menentukan sikap terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia, kita seharusnya mengembalikan pada landasan kehidupan bernegara, yakni Pancasila sabagai landasan Idiologi dan UUD negara RI 1945 sebagai landasan konstitusional.1. Pancasila sebagi landasan Idiologi bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia Pancasila mempunyai arti

yang sangat besar. Pancasila yang merupakan hasil consensus dari para pendiri negara merupakan suatu landasan didalam mencapai cita - cita dan tujuan negara. Pancasila yang kita yakini sebagai pemersatu bangsa lahir dan tumbuh dari bumi bangsa Indonesia sendiri, yang merupakan kristalisasi nilai - nilai yang berkembang dan terpelihara erat dalam kehidupan berbangsa dan negara. Walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai ragam latar belakang,agama adat istiadat, suku bangsa bukanlah hal yang menjadikan bangsa ini terpecah. Bahkan keragaman tersebut dijadikan sebagai kekayaan budaya bangsa. Pancasila sebagai suatu perjanjian luhur telah terpatri dalam sanubari bangsa Indonesia yang menginginkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang utuh.Pilihan terhadap Pancasila sebagai idiologi yang mengatur tentang kehidupan bernegara merupakan suatu yang tepat. Hal ini telah dibuktikan dengan pengalaman sejarah. Sekalipun Pancasila seringkali mendapatkan tantangan hambatan maupun ancaman tidakmenjadikan Pancasila goyah disebabkan dukungan yang besar dari masyarakat Indonesia. Acaman gangguan dan hambatan hendaklah menjadikan kita tetap waspada.

2. UUD Negara RI 1945 Sebagai Landasan Konstitusional.UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bangsa Indonesia. Artinya segala ketentuan ketentuan yang dibuat baik itu untuk penyelenggara negara maupun masyarakat harus didasarkan pada ketentuan yang termuat dalam UUD.

3. PERANAN PERS1.  PENGERTIAN PERS

Istilah pers berasal dari kata persen bahasa Belanda atau press bahasa Inggris, yang berarti menekan yang

merujuk pada mesin cetak kuno yang harus ditekan dengan keras untuk menghasilkan karya cetak pada

lembaran kertas. 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kata pers berarti: 1) alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar,

2) alat untuk menjepit atau memadatkan, 3) surat kabar dan majalah yang berisi berita, 4) orang yang bekerja

di bidang persurat kabaran.

Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang

melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik

maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran

yang tersedia.

II. FUNGSI PERS

 Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, disebutkan dalam pasal 3 fungsi pers adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Media Informasi, ialah perrs itu memberi dan menyediakan informasi tentang peristiwa yang

terjadi  kepada masyarakat, dan masyarakat membeli surat kabar karena memerlukan informasi.

Page 20

Modul PKn kelas XII semester 1.

2. Fungsi Pendidikan, ialah pers itu sebagi sarana pendidikan massa (mass Education), pers memuat tulisan-

tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya.

3. Fungsi Menghibur, ialah pers juga memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi berita-berita

berat (hard news) dan artikel-artikel yang berbobot. Berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita

bergambar, teka-teki silang, pojok, dan karikatur.

4. Fungsi Kontrol Sosial, terkandung makna demokratis yang didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai

berikut:

Social particiption yaitu keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan.

Socila responsibility yaitu pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat.

Socila support yaitu dukungan rakyat terhadap pemerintah.

Social Control yaitu kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah.

Sebagai Lembaga Ekonomi, yaitu pers adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang pers dapat

memamfaatkan keadaan disekiktarnya sebagai nilai jual sehingga pers sebagai lembaga sosial dapat

memperoleh keuntungan maksimal dari hasil prodduksinya untuk kelangsungan hidup lembaga pers itu

sendiri.

III. PERANAN PERS

       Menurut pasal 6 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, perana pers adal;ah sebagai berikut :

a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.

b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia,

serta menhormati kebhinekaan.

c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.

d. Melakukan pengawasan,kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan

umum.

e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

IV. PERKEMBANGAN PERS DI INDONMESIA

       A. Di Masa Penjajahan Belanda dan Jepang

Penjajah Belanda sangat mengetahui pengaruh surat kabar terhadap masyarakat indonesia, karena itu mereka

memandang perlu membuat UU untuk membendung pengaruh pers Indonesia karena merupakan momok yang

harus diperangi.  Menuru Suruhum pemerintah mengeluarkan selain KUHP tetapi belanda mengeluarkan  atruan

yang bernama Persbreidel Ordonantie, yang memberikan hak kepada pemerintah Hindia Belanda untuk

menghentikan penerbitan surat kabar atau majalah Indonesia yang dianggap berbahaya.  Kemudian belanda juga

mengeluarkan Peraturan yang bernama Haatzai Artekelen, yautu berisi pasal-pasal yang mengancam hukuman

terhadap siapapun yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, serta penghinaan terhadap pemerintah

Nederland dan Hindia Belanda, serta terhadap sesutu atau sejumlah kelompok penduduk Hindia Belanda.

Demikian halnya pada pendudukan Jepang yang totaliter dan pasistis, dimana orang-orang surat kabar (pers)

Indonesia banyak yang berjuang tidak dengan ketajaman penanya melainkan dengan jalan lain seperti

organisasi keagamaan , pendidikan, politik

       B. Di Masa Orde Lama

Pers di masa demokrasi liberal (1949-1959) landasan kemerdekaan pers adalah konstitusi RIS 1949 dan UUD

Sementara 1950, yaitu Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.   Isi pasal

ini kemudian dicantumkan dalam UUD Sementara 1950.  Awl pembatasan pers adalah efek samping dari

keluhan wartawan terhadap pers Belanda dan Cina, namun pemerintah tidak membatasi pembreidelan pers

asing saja tetapi terhadap pers nasional.

Pers di masa demokrasi terpimpin (1956-1966), tindakan tekanan terhadap pers terus berlangsung yaitu

pembreidelan terhadap harian Surat Kabar Republik, Pedoman, Berita Indonesia dan Sin Po di Jakarta.   Upaya

untuk pembatasan kebebasan pers tercermin  dari pidato Menteri Muda penerangan RI yaitu Maladi yang

menyatakan .....Hak kebebasan individu disesuaikan denga hak kolektif seluruh bangsadalam melaksanakan

kedaulatan rakyat.  Hak berpikir, menyatakan pendapat, dan memperoleh penghasilan sebagaimana yang

dijamin UUD 1945 harus ada batasnya yaitu keamanan negara, kepentingan bangsa, moraldan kepribadian

indonesia, serta tanggung jawab kepada Tuhan YME. 

Page 21

Modul PKn kelas XII semester 1.

 C. PERS DI MASA ORDE BARU

Pada awal kepemimpinan orde baru menyatakan bahwa membuang jauh praktik demokrasi terpimpin diganti

dengan demokrasi Pansasila, hal ini mendapat sambutan positif dari semua tokoh dan kalangan, sehingga

lahirlah istilah pers Pancasila.  Menurut sidang pleno ke 25 Dewan Pers bahwa Pers Pancasila adalah pers

Indonesia dalam arti pers yang orientasi, sikap, dan tingkah lakunya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan

UUD 1945.  Hakekat pers Pancasila adalah pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam

menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyalur aspirasi rakyat, dan

kontrol sosial yang konstrukti

Masa kebebasan ini berlangsung selama delapan tahun disebabkan terjadinya pristiwa malari (Lima Belas

Januari 1974) sehingga pers kembali seperti zaman orde lama.  Dengan peristiwa malari beberapa surat kabar

dilarang terbit termasuk Kompas.  Pers pasca peristiwa malari cenderung pers yang mewakili kepentingan

penguasa, pemerintah atau negara.  Pers tidak pernah melakukan kontrol sosial disaat itu.  Pemerintah orde baru

menganggap bahwa pers adalah institusi politik yang harus diatur dan dikontrol sebagaimana organisasi masa

dan partai politik.

D. PERS DI ERA REFORMASI

                        Kalangan pers kembali bernafas lega karena pmerintah mengeluarkan UU No. 39 tahun 1999

tentang Hak Azasi manusia dan UU no. 40 tahun 1999 tentang pers. Dalam UU Pers tersebut dengan tegas

dijamin adanya kemerdekaan pers sebagai Hak azasi warga negara (pasal 4) dan terhadap persnasioal tidak lagi

diadakan penyensoran, pembreidelan, dan pelarangan penyiaran (pasal 4 ayat 2).  Dalam

mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan memiliki hak tolak agar wartawan dapat

melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi, kecuali hak tolak

gugur apabila demimkepentingan dan ketertiban umum, keselamatan negara yang dinyatakan oleh

pengadilan.    

V. PERS YANG BEBAS DAN BERTANGGUNG JAWAB SESUAI KODE ETIK JURNALISTIK

       A. Landasan Hukum Pers Indonesia

            1. Pasal 28 UUD 1945, berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan

lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

            2. Pasal28 F UUD 1945, berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

            3. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia pada pasal 20 dan 21 yang bebunyi :

       -Pasal 20 : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan

pribadi di lingkungan sosialnya.

       -Pasal 21 : Setiap orang berhak untuk mencari,            memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

            4. UU N0. 39 tahun 2000 pasal 14 ayat 1 dan 2 :

       -Ayat 1 yaitu Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan

pribadi di lingkungan sosialnya.

       -Ayat 2 yaitu Setiap orang berhak untuk mencari,         memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

            5. UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers pasal 2 dan pasal 4 ayat 1 :

       -Pasal 2 berbunyi Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-

prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

       -pasal 4 ayat 1 berbunyi Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warganegara.

B. LANDASAN PERS NASIONAL :

1.    Landasan idiil adalah Falsafah Pancasila (Pembukaan UUD 1945).

2.    Landasan Konstitusi adalah UUD 1945

3.    Landasan Yuridis adalah UU Pokok Pers yaitu UU No. 40 tahun 1999.

4.    Landasan Profesional adalah Kode Etik Jurnalistik

5.    Landasan Etis adalah tata nilai yang berlaku di masyarakat.

Page 22