BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2015/bn1555-2015.pdfUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara

BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA

No. 1555, 2015 KEMEN-KUMKM. Tata Kerja. Organisasi.Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 08/Per/M.KUKM/IX/2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOPERASI

DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 42 Peraturan

Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-2-

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

106).

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor :

B/2653/M.PAN-RB/08/2015 Tanggal 18 Agustus 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL

DAN MENENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA

KERJA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

DAN MENENGAH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut

Kementerian Koperasi dan UKM berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Kementerian Koperasi dan UKM dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi

dan usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden

dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-3-

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang

peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha

mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pemberdayaan

pembiayaan koperasi dan usaha mikro usaha kecil dan

usaha menengah, pemberdayaan produksi dan

pemasaran koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan

usaha menengah, restrukturisasi usaha koperasi dan

usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah,

pengembangan sumber daya manusia koperasi dan

usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dan

pemeriksaan dan pengawasan koperasi;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di

bidang peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan

usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah,

pemberdayaan pembiayaan koperasi dan usaha mikro,

usaha kecil dan usaha menengah, pemberdayaan

produksi dan pemasaran koperasi dan usaha mikro,

usaha kecil dan usaha menengah, restrukturisasi usaha

koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha

menengah, pengembangan sumber daya manusia

koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha

menengah, dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi;

c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian

dukungan administrasi di lingkungan Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

d. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung

jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah; dan

e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-4-

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Koperasi dan UKM terdiri atas:

a. Sekretariat Kementerian;

b. Deputi Bidang Kelembagaan;

c. Deputi Bidang Pembiayaan;

d. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran;

e. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha;

f. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;

g. Deputi Bidang Pengawasan;

h. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro;

i. Staf Ahli Bidang Produktivitas dan Daya Saing;

j. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan

k. Inspektorat.

BAB III

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

(1) Sekretariat Kementerian berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris

Kementerian.

Pasal 6

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-5-

Pasal 7


Pasal 6, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah;

b. koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan

anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

kerumahtanggaan dan kerja sama, hubungan masyarakat,

arsip, pendataan, dan dokumentasi Kementerian Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah;

d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata

laksana;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan

layanan pengadaan barang/jasa; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

Sekretariat Kementerian terdiri atas:

a. Biro Perencanaan;

b. Biro Keuangan; dan

c. Biro Umum.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

koordinasi pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan

rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, serta

penyusunan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-6-

Pasal 10


Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi pengumpulan dan pengolahan

data, pengelolaan jaringan data, penyajian data serta

informasi;

b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program

dan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM;

c. penyusunan rencana dan program di bidang fasilitasi

kerja sama teknik;

d. penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-

undangan;

e. evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kementerian

Koperasi dan UKM; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan terdiri atas:

a. Bagian Data;

b. Bagian Rencana dan Program;

c. Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan

d. Bagian Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-

undangan.

Pasal 12

Bagian Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

koordinasi pengumpulan dan pengolahan data, pengelolaan

jaringan data, penyajian data serta informasi.

Pasal 13


Pasal 12, Bagian Data menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi pengumpulan, pengolahan,

penyajian dan pengintegrasian data;

b. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan, pemeliharaan

perangkat komunikasi dan jaringan informasi, sistem

komunikasi dan jaringan informasi; dan

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-7-

c. penyiapan bahan koordinasi kemasan data dan penyajian

informasi dalam rangka pelayanan teknis.

Pasal 14

Bagian Data terdiri atas:

a. Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data;

b. Subbagian Jaringan Data dan Informasi; dan

c. Subbagian Pelayanan Data dan Informasi.

Pasal 15

(1) Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

koordinasi pengumpulan, pengolahan, penyajian dan

pengintegrasian data.

(2) Subbagian Jaringan Data dan Informasi mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi

pengelolaan, pemeliharaan perangkat komunikasi dan

jaringan informasi, sistem komunikasi dan jaringan

informasi.

(3) Subbagian Pelayanan Data dan Informasi mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kemasan

data dan penyajian informasi dalam rangka pelayanan

teknis.

Pasal 16

Bagian Rencana dan Program mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan

rencana, program dan anggaran Kementerian Koperasi dan

UKM serta rencana dan program di bidang fasilitasi kerja

sama internasional.

Pasal 17


Pasal 16, Bagian Rencana dan Program menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana,

program, anggaran kementerian;

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-8-

b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan

program di bidang fasilitasi kerja sama kesejahteraan

rakyat; dan

c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan

program di bidang fasilitasi kerja sama ekonomi,

keuangan dan industri.

Pasal 18

Bagian Rencana dan Program terdiri atas:

a. Subbagian Penyusunan Rencana dan Program Koperasi

dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

b. Subbagian Penyusunan Rencana dan Program

Kesejahteraan Rakyat; dan

c. Subbagian Penyusunan Rencana dan Program Ekonomi,

Keuangan dan Industri.

Pasal 19

(1) Subbagian Penyusunan Rencana dan Program Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana,

program, anggaran kementerian.

(2) Subbagian Penyusunan Rencana dan Program

Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan

program di bidang fasilitasi kerja sama kesejahteraan

rakyat.

(3) Subbagian Penyusunan Rencana dan Program Ekonomi

Keuangan dan Industri mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan

program di bidang fasilitasi kerja sama ekonomi,

keuangan dan industri.

Pasal 20

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas

melaksanakan pemantauan program pelaksanaan kegiatan,

evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana, program dan

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-9-

anggaran kementerian, serta pelaksanaan fasilitasi kerja sama

internasional.

Pasal 21


Pasal 20, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan

fungsi :

a. penyiapan bahan pemantauan program pelaksanaan

kegiatan;

b. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan laporan

pelaksanaan kegiatan; dan

c. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi kerja sama

internasional.

Pasal 22

Bagian Evaluasi dan Laporan terdiri atas:

a. Subbagian Pemantauan Program;

b. Subbagian Evaluasi; dan

c. Subbagian Kerja Sama Internasional.

Pasal 23

(1) Subbagian Pemantauan Program mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan pemantauan program

pelaksanaan kegiatan.

(2) Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan laporan

pelaksanaan kegiatan.

(3) Subbagian Kerja Sama Internasional mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi kerja

sama internasional.

Pasal 24

Bagian Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-

undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi

penyusunan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-10-

Pasal 25

Dalam melaksanan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24, Bagian Koordinasi Penyusunan Peraturan

Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan

perundang-undangan koperasi;

b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan

perundang-undangan usaha mikro kecil dan menengah;

dan

c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan

perundang-undangan Non-sektoral.

Pasal 26

Bagian Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-

undangan terdiri atas:

a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Koperasi;

b. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

UMKM; dan

c. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Non-sektoral.

Pasal 27

(1) Subbagian penyusunan peraturan perundang-undangan

koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan koperasi.

(2) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

UMKM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

koordinasi dan penyusunan perundang-undangan usaha

mikro kecil dan menengah.

(3) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Non-sektoral mempunyai tugas melakukan koordinasi

penyusunan peraturan menteri.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-11-

Bagian Keempat

Biro Keuangan

Pasal 28

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

koordinasi pengelolaan perbendaharaan dan administrasi

keuangan, akuntansi dan verifikasi, serta pengelolaan barang

milik/kekayaan negara.

Pasal 29


Pasal 28, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan

perbendaharaan dan administrasi keuangan;

b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi,

verifikasi dan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Kementerian Koperasi dan UKM; dan

c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyimpanan dan

penyaluran, pembukuan transaksi akuntansi barang

milik/ kekayaan negara dan penghapusan.

Pasal 30

Biro Keuangan terdiri atas:

a. Bagian Perbendaharaan;

b. Bagian Akuntansi dan Verifikasi; dan

c. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 31

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan

anggaran, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tata laksana

keuangan.

Pasal 32


Pasal 31, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-12-

a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan

pengelolaan anggaran keuangan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tindak

lanjut hasil-hasil pemeriksaan keuangan; dan

c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan

tatalaksana keuangan.

Pasal 33

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;

b. Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; dan

c. Subbagian Tatalaksana Keuangan.

Pasal 34

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan

pengelolaan anggaran keuangan.

(2) Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan

pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan

keuangan.

(3) Subbagian Tata Laksana Keuangan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan

urusan tatalaksana keuangan.

Pasal 35

Bagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas penyiapan

koordinasi dan pelaksanaan akuntansi, verifikasi dan laporan

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kementerian

Koperasi dan UKM.

Pasal 36


Pasal 35, Bagian Akuntansi dan Verifikasi menyelenggarakan

fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan verifikasi

pelaksanaan anggaran;

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-13-

b. penyiapan bahan pembukuan akuntansi dan transaksi

keuangan; dan

c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan

keuangan dan perhitungan anggaran kementerian.

Pasal 37

Bagian Verifikasi dan Akuntansi terdiri atas:

a. Subbagian Verifikasi;

b. Subbagian Akuntansi; dan

c. Subbagian Pelaporan Keuangan.

Pasal 38

(1) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan verifikasi

pelaksanaan anggaran.

(2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pembukuan akuntansi dan transaksi

keuangan.

(3) Subbagian Pelaporan Keuangan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan

laporan keuangan dan perhitungan anggaran

kementerian.

Pasal 39

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mempunyai

tugas penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyimpanan

dan penyaluran, pembukuan transaksi akuntansi barang

milik/ kekayaan negara dan penghapusan.

Pasal 40


Pasal 39, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara

menyelenggarakan fungsi :


penyimpanan dan penyaluran barang milik/kekayaan

negara;

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-14-

b. penyiapan bahan pelaksanaan pembukuan transaksi

akuntansi barang milik/kekayaan negara; dan

c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan

penghapusan terhadap barang milik/kekayaan negara.

Pasal 41

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terdiri atas:

a. Subbagian Penyimpanan dan Penyaluran;

b. Subbagian Akuntansi Barang Milik Negara; dan

c. Subbagian Penghapusan.

Pasal 42

(1) Subbagian Penyimpanan dan Penyaluran mempunyai


pelaksanaan penyimpanan dan penyaluran barang

milik/kekayaan negara.

(2) Subbagian Akuntansi Barang Milik Negara mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan

pembukuan transaksi akuntansi barang milik/kekayaan

negara.

(3) Subbagian Penghapusan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan

penghapusan terhadap barang milik/kekayaan negara.

Bagian Kelima

Biro Umum

Pasal 43

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

koordinasi pelayanan urusan tata usaha, administrasi

kepegawaian, rumah tangga dan layanan pengadaan, serta

kehumasan dan advokasi hukum di lingkungan Kementerian

Koperasi dan UKM.

Pasal 44


Pasal 43, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-15-

a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata

usaha di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;

b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi dan

tata kelola kepegawaian di lingkungan Kementerian

Koperasi dan UKM;

c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah

tangga dan layanan pengadaan di lingkungan

Kementerian Koperasi dan UKM; dan

d. penyiapan koordinasi pelayanan urusan kehumasan,

pengelolaan informasi dan dokumentasi serta advokasi

hukum di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

Pasal 45

Biro Umum terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;

b. Bagian Kepegawaian;

c. Bagian Rumah Tangga; dan

d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Advokasi Hukum.

Pasal 46

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan organisasi dan

tata laksana, persuratan, kearsipan, dan tata usaha

pimpinan.

Pasal 47


Pasal 46, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis

jabatan, penataan dan analisis organisasi, penyusunan

sistem dan prosedur kerja serta evaluasi kelembagaan;

b. penyiapan bahan pengelolaan surat menyurat,

pengagendaan dan perjalanan dinas;

c. penyiapan bahan pengelolaan kearsipan di lingkungan

Kementerian Koperasi dan UKM; dan

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-16-

d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan administratif unit

tata usaha menteri, sekretaris kementerian, dan para staf

ahli.

Pasal 48

Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana;

b. Subbagian Persuratan;

c. Subbagian Kearsipan;

d. Subbagian Tata Usaha Menteri Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah;

e. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian; dan

f. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.

Pasal 49

(1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai


pelaksanaan analisis jabatan, dan analisis organisasi,

penyusunan sistem dan prosedur kerja serta evaluasi

kelembagaan.

(2) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pengelolaan surat menyurat,

pengagendaan dan perjalanan dinas

(3) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pengelolaan kearsipan di lingkungan

Kementerian Koperasi dan UKM.

(4) Subbagian Tata Usaha Menteri Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan pelaksanaan kegiatan administratif unit tata

usaha menteri.

(5) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian


pelaksanaan kegiatan administratif unit tata usaha

Sekretaris Kementerian.

(6) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan

administratif unit tata usaha Staf Ahli.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-17-

Pasal 50

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan

administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, dan

mutasi pegawai.

Pasal 51


Pasal 50, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan administrasi kepegawaian antara lain

meliputi rencana formasi, pengembangan, dan mutasi

pegawai;

b. pelaksanaan pengembangan pegawai antara lain meliputi

analisis kebutuhan, pendidikan dan pelatihan,

kesejahteraan, penghargaan, dan pemensiunan pegawai;

dan

c. pelaksanaan mutasi pegawai antara lain meliputi

pengangkatan, pemberhentian, kepangkatan, penggajian,

dan pemindahan pegawai.

Pasal 52

Bagian Kepegawaian terdiri atas :

a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;

b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan

c. Subbagian Mutasi Pegawai.

Pasal 53

(1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas

melakukan pemeliharaan dokumen kepegawaian,

penyiapan data dan informasi kepegawaian dan

pelayanan administrasi kesejahteraan pegawai.

(2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas

melakukan kegiatan analisis kebutuhan, rencana,

pendidikan dan pelatihan, penyaringan, pemberian

penghargaan dan penyelesaian kasus kepegawaian.

(3) Subbagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan

penyusunan mutasi kepegawaian dan penyiapan

pemberhentian serta pemensiunan pegawai.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-18-

Pasal 54

Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan mempunyai

tugas penyiapan koordinasi pelaksanaan pelayanan urusan

rumah tangga dan layanan pengadaan di lingkungan


Pasal 55


Pasal 54, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan sarana, prasarana, pemeliharaan

gedung dan inventaris kantor serta layanan kesehatan di

lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;

b. pelaksanaan urusan keamanan dan ketertiban di


c. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa di


Pasal 56

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

a. Subbagian Sarana dan Prasarana;

b. Subbagian Keamanan dan Ketertiban; dan

c. Subbagian Layanan Pengadaan

Pasal 57

(1) Subbagian Sarana dan Prasarana mempunyai tugas

melaksanakan urusan sarana, prasarana, pemeliharaan

gedung dan inventaris kantor serta layanan kesehatan di


(2) Subbagian Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas

melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban di


(3) Subbagian Pemeliharaan dan Layanan Pengadaan

mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan layanan

pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian

Koperasi dan UKM.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-19-

Pasal 58

Bagian Hubungan Masyarakat dan Advokasi Hukum

mempunyai tugas melaksanakan urusan kehumasan dan

fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Kementerian Koperasi

dan UKM.

Pasal 59


Pasal 56, Bagian Hubungan Masyarakat dan Advokasi Hukum

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan

keprotokolan;

b. penyiapan bahan publikasi dan dokumentasi serta

administrasi perpustakaan; dan

d. fasilitasi bantuan dan advokasi hukum.

Pasal 60

Bagian Hubungan Masyarakat dan Advokasi Hukum terdiri

atas:

a. Subbagian Protokol;

b. Subbagian Publikasi dan Dokumentasi; dan

c. Subbagian Advokasi Hukum.

Pasal 61

(1) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan

keprotokolan;

(2) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan publikasi dan pengelolaan

dokumentasi serta perpustakaan; dan.

(3) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas

melakukan fasilitasi bantuan dan advokasi hukum.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-20-

BAB IV

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu


Pasal 62

(1) Deputi Bidang Kelembagaan berada di bawah dan


(2) Deputi Bidang Kelembagaan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 63

Deputi Bidang Kelembagaan mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan

perkoperasian, pengesahan akte pendirian, perubahan

anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi,

peningkatan penerapan peraturan perundang-undangan,

peningkatan tata laksana pengelolaan koperasi, serta

peningkatan partisipasi anggota.

Pasal 64


Pasal 63, Deputi Bidang Kelembagaan menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penyuluhan

perkoperasian, pengesahan akte pendirian, perubahan

anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi,

peningkatan penerapan peraturan perundang-undangan,

peningkatan tata laksana pengelolaan koperasi, serta

peningkatan partisipasi anggota;


bidang penyuluhan perkoperasian, pengesahan akte

pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi, dan

pembubaran koperasi, peningkatan penerapan peraturan

perundang-undangan, peningkatan tata laksana

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-21-

pengelolaan koperasi, serta peningkatan partisipasi

anggota;

c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang

penyuluhan perkoperasian, pengesahan akte pendirian,

perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran

koperasi, peningkatan penerapan peraturan perundang-

undangan, peningkatan tata laksana pengelolaan

koperasi, serta peningkatan partisipasi anggota;

d. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Kelembagaan;

dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 65

Deputi Bidang Kelembagaan terdiri atas:

a. Sekretariat Deputi;

b. Asisten Deputi Penyuluhan;

c. Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi;

d. Asisten Deputi Penerapan Peraturan Perundang-

undangan;

e. Asisten Deputi Tata Laksana Koperasi dan UMKM; dan

f. Asisten Deputi Keanggotaan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Deputi Bidang Kelembagaan

Pasal 66

Sekretariat Deputi Bidang Kelembagaan mempunyai tugas

memberikan dukungan pelayanan teknis dan administratif

kepada seluruh satuan tugas organisasi di lingkungan Deputi

Bidang Kelembagaan.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-22-

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 66, Sekretariat Deputi Bidang Kelembagaan


a. koodinasi dan penyusunan rencana program dan

anggaran;

b. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;

c. koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;

d. koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama

internasional;

e. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan

pengolahan data serta penyajian informasi;

f. koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan dan

pengelolaan Barang Milik Negara; dan

g. koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha,

organisasi, tata laksana, kearsipan, kepegawaian, rumah

tangga, dan hubungan masyarakat serta advokasi

hukum.

Pasal 68

Sekretariat Deputi Bidang Kelembagaan terdiri atas:

a. Bagian Perencanaan; dan

b. Bagian Umum.

Pasal 69

Bagian perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi

dan penyusunan rencana program dan anggaran, peraturan

perundang-undangan, evaluasi dan pelaporan, administrasi

kerja sama internasional, dan pengumpulan dan pengolahan

data serta penyajian informasi.

Pasal 70


Pasal 69, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,

program, dan anggaran;

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-23-

b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi

dan pelaporan di lingkungan Deputi Bidang

Kelembagaan;

c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan

perundang-undangan;

d. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan

administrasi kerja sama internasional;

e. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan

pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian

informasi.

Pasal 71

Bagian Perencanaan terdiri atas:

a. Subbagian Rencana dan Program; dan

b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 72

(1) Subbagian Rencana dan Program mempunyai tugas


rencana, program, dan anggaran, serta peraturan

perundang-undangan.

(2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas

melakukan monitoring, menyiapkan dan menyusun

laporan, administrasi kerja sama internasional, serta


informasi.

Pasal 73

Bagian umum mempunyai tugas melakukan koordinasi dan

pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan,

pengelolaan Barang Milik Negara , tata usaha, organisasi, tata

laksana, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, dan

hubungan masyarakat serta advokasi hukum.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-24-

Pasal 74


Pasal 73, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:


administrasi keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan

Barang Milik Negara; dan

b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan

tata usaha, organisasi, tata laksana, kearsipan,

kepegawaian, rumah tangga, dan hubungan masyarakat

serta advokasi hukum;

Pasal 75

Bagian Umum terdiri atas:

a. Subbagian Keuangan; dan

b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 76

(1). Subbagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan

koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan,

perbendaharaan dan pengelolaan Barang Milik Negara.

(2). Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas penyiapan

bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha,



hukum.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Penyuluhan

Pasal 77

Asisten Deputi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi

pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi

dan pelaporan di bidang penyuluhan perkoperasian.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-25-

Pasal 78


Pasal 77, Asisten Deputi Penyuluhan menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan

sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan di bidang penyuluhan perkoperasian;

b. pengembangan penyuluhan perkoperasian.

c. penyiapan sosialisasi penyuluhan perkoperasian;

d. pemberdayaan kader-kader koperasi dalam masyarakat

dan kelompok- kelompok strategis; dan

Pasal 79

Asisten Deputi Penyuluhan terdiri atas:

a. Bidang Pengembangan Penyuluhan;

b. Bidang Sosialisasi; dan

c. Bidang Kaderisasi.

Pasal 80

Bidang pengembangan penyuluhan mempunyai tugas

penyiapan perumusan kebijakan, serta pemantauan, analisis,

evaluasi, pelaporan, dan melaksanakan pengembangan

penyuluhan.

Pasal 81

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 80, Bidang Pengembangan Penyuluhan


a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

penyuluhan perkoperasian;

b. pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang

penyuluhan perkoperasian; dan

c. penyiapan bahan pengembangan teknik penyuluhan dan

profesi penyuluh.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-26-

Pasal 82

Bidang Pengembangan penyuluhan terdiri atas:

a. Subbidang Teknik Penyuluhan; dan

b. Subbidang Profesi Penyuluh.

Pasal 83

(1) Subbidang Teknik Penyuluhan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang

teknik penyuluhan.

(2) Subbidang Profesi Penyuluh mempunyai tugas



profesi penyuluh.

Pasal 84

Bidang Sosialisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta

sosialisasi di bidang penyuluhan perkoperasian.

Pasal 85


Pasal 84, Bidang Sosialisasi mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan sosialisasi penyuluhan perkoperasian;

dan

b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan

serta sosialisasi penyuluhan perkoperasian.

Pasal 86

Bidang Sosialisasi terdiri atas:

a. Subbidang Penyiapan Bahan Sosialisasi; dan

b. Subbidang Pelaksanaan Sosialisasi.

Pasal 87

(1) Subbidang Penyiapan Bahan Sosialisasi mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan sosialisasi

penyuluhan perkoperasian.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-27-

(2) Subbidang Pelaksanaan Sosialisasi mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi

kebijakan serta sosialisasi penyuluhan perkoperasian.

Pasal 88

Bidang Kaderisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan dan melaksanakan kaderisasi koperasi.

Pasal 89


dalam Pasal 88, Bidang Kaderisasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan identifikasi, pemetaan dan sertifikasi

kader koperasi; dan

b. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan kepada

kader koperasi.

Pasal 90

Bidang Kaderisasi koperasi terdiri atas:

a. Subbidang Potensi Kader; dan

b. Subbidang Pembinaan Kader.

Pasal 91

(1) Subbidang Potensi Kader mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan identifikasi, pemetaan dan sertifikasi

kader koperasi.

(2) Subbidang Pembinaan Kader mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan

kepada kader koperasi.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi

Pasal 92

Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi

mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan,

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta


www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-28-

pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar

koperasi, dan pembubaran koperasi.

Pasal 93


Pasal 92, Asdep Organisasi dan Badan Hukum Koperasi


a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan,

analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pendirian

koperasi serta izin usaha simpan pinjam dan pembukaan

kantor cabang koperasi;

b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan


analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perubahan

anggaran dasar koperasi; dan

c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan


analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengesahan

pembubaran koperasi.

Pasal 94

Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi terdiri

atas:

a. Bidang Pendirian Koperasi;

b. Bidang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; dan

c. Bidang Pembubaran Koperasi.

Pasal 95

Bidang Pendirian Koperasi mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan pengesahan akta pendirian koperasi serta Izin

Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang

Koperasi.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-29-

Pasal 96


Pasal 95, Bidang Pendirian Koperasi menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan pendaftaran pendirian koperasi dan

pembukaan kantor cabang; dan

b. penyiapan bahan pengesahan dan pengumuman akta

pendirian koperasi serta izin usaha simpan pinjam

koperasi.

Pasal 97

Bidang Pendirian Koperasi terdiri atas:

a. Subbidang Pendaftaran Pendirian Koperasi; dan

b. Subbidang Pengesahan Koperasi.

Pasal 98

(1) Subbidang Pendaftaran Pendirian Koperasi mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan pendaftaran

pendirian koperasi dan pembukaan kantor cabang.

(2) Subbidang Pengesahan Koperasi mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan pengesahan dan

pengumuman akta pendirian koperasi serta izin usaha

simpan pinjam koperasi.

Pasal 99

Bidang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi mempunyai

tugas penyiapan persetujuan akta perubahan anggaran dasar

koperasi.

Pasal 100


Pasal 99, Bidang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

menyelengarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pendaftaran perubahan anggaran dasar

koperasi; dan

b. penyiapan bahan pengesahan dan pengumuman akta

perubahan anggaran dasar koperasi.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-30-

Pasal 101

Bidang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi terdiri atas:

a. Subbidang Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar

Koperasi; dan

b. Subbidang Persetujuan dan Pencatatan Perubahan

Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 102

(1) Subbidang Pendaftaran perubahan anggaran dasar

Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

pendaftaran perubahan anggaran dasar koperasi.

(2) Subbidang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar


persetujuan dan pengumuman akta perubahan anggaran

dasar koperasi.

Pasal 103

Bidang Pembubaran koperasi mempunyai tugas penyiapan

pengesahan pembubaran koperasi.

Pasal 104


Pasal 103, Bidang Pembubaran Koperasi mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pembubaran koperasi; dan

b. pelaksanaan pencatatan dan pengumuman pembubaran

koperasi serta pemberian fasilitasi penyelesaian


Pasal 105

Bidang Pembubaran Koperasi terdiri atas:

a. Subbidang Pembubaran; dan

b. Subbidang Penyelesaian.

Pasal 106

(1) Subbidang Pembubaran mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pembubaran koperasi.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-31-

(2) Subbidang Penyelesaian mempunyai tugas melakukan

pelaksanaan pencatatan dan pengumuman pembubaran

koperasi serta pemberian fasilitasi penyelesaian


Bagian Keenam

Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan

Pasal 107

Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,



peningkatan penerapan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 107,

Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan mempunyai

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

peningkatan penerapan peraturan perundang-undangan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi di bidang


c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang


d. penyiapan sosialisasi penerapan peraturan perundang-

undangan; dan

e. pelaksanaan tugas dokumentasi peraturan perundang-

undangan.

Pasal 109

Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Bidang Penerapan Peraturan Perundang-undangan;

b. Bidang Penelaahan Peraturan Perundang-undangan; dan

c. Bidang Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-32-

Pasal 110

Bidang Penerapan Peraturan Perundang-undangan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi di bidang

peningkatan penerapan peraturan perundang-undangan serta

sosialisasi penerapan Peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam

Pasal 110, Bidang Penerapan Peraturan Perundang-undangan



sinkronisasi, serta sosialisasi dan kerja sama di bidang

peningkatan penerapan peraturan perundang-undangan

koperasi; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan



UMKM.

Pasal 112

Bidang Penerapan Peraturan Peraturan Perundang-undangan

terdiri atas :

a. Subbidang Penerapan Peraturan Perundang-undangan

Koperasi; dan

b. Subbidang Penerapan Peraturan Perundang-undangan

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Pasal 113

(1) Subbidang Penerapan Peraturan Perundang-undangan


perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta

sosialisasi dan kerja sama di bidang peningkatan

penerapan peraturan perundang-undangan koperasi.

(2) Subbidang Penerapan Peraturan Perundang-undangan

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah mempunyai tugas

penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-33-



UMKM.

Pasal 114

Bidang Penelaahan Peraturan perundang-undangan

mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, analisis,

evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan penerapan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 115


Bidang Penelaahan Peraturan Perundang-undangan


a. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan

di bidang peningkatan penerapan peraturan perundang-

undangan koperasi; dan

b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang


UMKM.

Pasal 116

Bidang Penelaahan Peraturan Perundang-undangan terdiri

atas:

a. Subbidang Penelaahan Peraturan Perundang-undangan

Koperasi; dan

b. Subbidang Penelaahan Peraturan Perundang-undangan


Pasal 117

(1) Subbidang Penelaahan Peraturan Perundang-undangan

Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan

pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang


koperasi.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-34-

(2) Subbidang Penelaahan Peraturan Perundang-undangan


melakukan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi,

dan pelaporan di bidang peningkatan penerapan

peraturan perundang-undangan UMKM.

Pasal 118

Bidang Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dokumentasi


Pasal 119


Bidang Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan


a. pengumpulan, pemilahan serta penyebarluasan

peraturan perundang-undangan koperasi; dan

b. pengumpulan, pemilahan serta penyebarluasan

peraturan perundang-undangan UMKM.

Pasal 120

Bidang Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan terdiri

atas:

a. Subbidang Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan

Koperasi; dan

b. Subbidang Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan


Pasal 121

(1) Subbidang Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan

Koperasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan,

pemilahan serta penyebarluasan peraturan perundang-

undangan koperasi;

(2) Subbidang Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan


melakukan pengumpulan, pemilahan serta

penyebarluasan peraturan perundang-undangan UMKM.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-35-

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Tata Laksana Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah

Pasal 122


dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan



dan pelaporan di bidang peningkatan tata laksana

pengelolaan koperasi dan UMKM.

Pasal 123


Pasal 122, Asisten Deputi Tata Laksana Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:



pelaporan di bidang peningkatan tata laksana

pengelolaan koperasi;



pelaporan di bidang peningkatan tata laksana

pengelolaan UMKM; dan

c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan sistem

akuntabilitas Koperasi.

Pasal 124


dan Menengah terdiri atas:

a. Bidang Tata Kelola Koperasi;

b. Bidang Tata Kelola Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

dan

c. Bidang Akuntabilitas Koperasi.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-36-

Pasal 125

Bidang Tata Kelola Koperasi mempunyai tugas melaksanakan



pelaporan di bidang peningkatan tata laksana pengelolaan

koperasi.

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal

125, Bidang Tata Kelola Koperasi mempunyai fungsi:


sinkronisasi di bidang tata kelola koperasi; dan

b. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang

tata kelola koperasi.

Pasal 127

Bidang Tata Kelola Koperasi terdiri atas:

a. Subbidang Pengembangan Tata Kelola Koperasi; dan

b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola

Koperasi.

Pasal 128

(1) Subbidang Pengembangan Tata Kelola Koperasi


perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi di

bidang tata kelola koperasi.

(2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Tata kelola

Koperasi mempunyai tugas melakukan pemantauan,

analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola

koperasi.

Pasal 129

Bidang Tata Kelola Usaha Mikro, Kecil dan Menengah




peningkatan tata laksana pengelolaan UMKM.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-37-

Pasal 130


129, Bidang Penilaian Kinerja Koperasi menyelenggarakan

fungsi:


sinkronisasi di bidang tata kelola UMKM; dan

b. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang

tata kelola UMKM.

Pasal 131

Bidang Tata Kelola Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri

atas:

a. Subbidang Pengembangan Tata Kelola Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah; dan

b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 132

(1) Subbidang Pengembangan Tata Kelola Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi

di bidang tata kelola UMKM;

(2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan


tata kelola UMKM.

Pasal 133

Bidang Akuntabilitas Koperasi mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan

sistem akuntabilitas Koperasi.

Pasal 134


133, Bidang Akuntabilitas Koperasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan sistem

akuntabilitas usaha koperasi; dan

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-38-

b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penilaian kinerja

koperasi.

Pasal 135

Bidang Akuntabilitas Koperasi terdiri atas :

a. Subbidang Sistem Akuntabilitas Usaha; dan

b. Subbidang Penilaian Kinerja.

Pasal 136

(1) Subbidang Sistem Akuntabilitas Usaha mempunyai tugas


sistem akuntabilitas usaha koperasi.

(2) Subbidang Penilaian Kinerja mempunyai tugas

melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan

penilaian kinerja koperasi.

Bagian Kedelapan

Asisten Deputi Keanggotaan

Pasal 137

Asisten Deputi Keanggotaan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi


dan pelaporan di bidang peningkatan partisipasi anggota.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Pasal 137, Asisten Deputi Keanggotaan menyelenggarakan

fungsi:



pelaporan kebijakan koperasi di bidang partisipasi modal

dan usaha;



pelaporan kebijakan koperasi di bidang pengawasan

anggota; dan

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-39-

c. penyiapan promosi ekonomi dan non-ekonomi anggota.

Pasal 139

Asisten Deputi Keanggotaan terdiri atas:

a. Bidang Partisipasi Modal dan Usaha;

b. Bidang Partisipasi Pengawasan Anggota; dan

c. Bidang Promosi Anggota.

Pasal 140

Bidang Partisipasi Modal dan Usaha mempunyai tugas



pelaporan kebijakan koperasi di bidang partisipasi modal dan

usaha.

Pasal 141


140, Bidang Partisipasi Modal dan Usaha menyelenggarakan

fungsi:


sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan di bidang partisipasi modal; dan



pelaporan di bidang partisipasi usaha.

Pasal 142

Bidang Partisipasi Modal dan Usaha terdiri atas:

a. Subbidang Partisipasi Modal; dan

b. Subbidang Partisipasi Usaha.

Pasal 143

(1) Subbidang Partisipasi Modal mempunyai tugas


koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis,

evaluasi dan pelaporan di bidang partisipasi modal.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-40-

(2) Subbidang Partisipasi Usaha mempunyai tugas

melakukan penyiapan penyiapan bahan perumusan

kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta


partisipasi usaha.

Pasal 144

Bidang Partisipasi Pengawasan Anggota mempunyai tugas

penyiapan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan kebijakan koperasi di bidang pengawasan anggota.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

Pasal 144, Bidang Partisipasi Pengawasan Anggota




pelaporan pelaksanaan program kerja; dan



pelaporan pertanggungjawaban.

Pasal 146

Bidang Partisipasi Pengawasan Anggota terdiri atas :

a. Subbidang Pelaksanaan Program Kerja; dan

b. Subbidang Pelaksanaan Pertanggungjawaban.

Pasal 147

(1) Subbidang Partisipasi Pelaksanaan Program Kerja



pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan program kerja.

(2) Subbidang Partisipasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban



www.peraturan.go.id

2015, No.1555-41-


pertanggungjawaban.

Pasal 148

Bidang Promosi Anggota mempunyai tugas penyiapan promosi

ekonomi dan non-ekonomi anggota.

Pasal 149


Pasal 148, Bidang Promosi Anggota menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pengembangan dan penerapan

kebijakan di bidang promosi ekonomi anggota; dan

b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penerapan

kebijakan di bidang promosi non-ekonomi anggota.

Pasal 150

Bidang Promosi Anggota terdiri atas:

a. Subbidang Pengembangan Promosi Ekonomi Anggota;

dan

b. Subbidang Pengembangan Promosi Non-ekonomi

Anggota.

Pasal 151

(1) Subbidang Pengembangan Promosi Ekonomi Anggota


pengembangan dan penerapan kebijakan di bidang

promosi ekonomi anggota.

(2) Subbidang Pengembangan Promosi Non-ekonomi Anggota


monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan di bidang

promosi non-ekonomi anggota.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-42-

BAB V

DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu


Pasal 152

(1) Deputi Bidang Pembiayaan berada di bawah dan


(2) Deputi Bidang Pembiayaan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 153

Deputi Bidang Pembiayaan mempunyai tugas menyiapkan

perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan

di bidang pembiayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan

menengah.

Pasal 154


153, Deputi Bidang Pembiayaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan

koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;

b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan


c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan laporan tentang

masalah atau kegiatan di bidang pembiayaan koperasi

dan usaha mikro, kecil, dan menengah;

d. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan koperasi, usaha

mikro, kecil, dan menengah di bidang pembiayaan yang

meliputi urusan program pendanaan, pengembangan dan

pengendalian usaha simpan pinjam, permodalan, asuransi,

jasa keuangan, pembiayaan, dan penjaminan kredit;

e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang teknis dengan

Kementerian Koordinator, Kementerian, Lembaga

Pemerintah non Departemen, dan Lembaga lainnya; dan

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-43-

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 155

Deputi Bidang Pembiayaan terdiri dari :

a. Sekretariat Deputi Bidang Pembiayaan;

b. Asisten Deputi Simpan Pinjam;

c. Asisten Deputi Permodalan;

d. Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal;

e. Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank; dan

f. Asisten Deputi Pembiayaan Syariah;

Bagian Ketiga

Sekretariat Deputi Bidang Pembiayaan

Pasal 156

Sekretariat Deputi Bidang Pembiayaan mempunyai tugas



Bidang Pembiayaan.

Pasal 157


Pasal 156, Sekretariat Deputi Bidang Pembiayaan



anggaran;




internasional;



www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-44-






hukum.

Pasal 158

Sekretariat Deputi Bidang Pembiayaan terdiri atas:


b. Bagian Umum.

Pasal 159






Pasal 160


Pasal 159, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :




dan pelaporan di lingkungan Deputi Bidang Pembiayaan;


perundang-undangan;





informasi.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-45-

Pasal 161




Pasal 162




perundang-undangan.





informasi.

Pasal 163






Pasal 164


Pasal 163, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :







serta advokasi hukum;

Pasal 165




www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-46-

Pasal 166

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan



(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas penyiapan




hukum.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Simpan Pinjam

Pasal 167

Asisten Deputi Simpan Pinjam mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan


analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan akses

pembiayaan usaha simpan pinjam.

Pasal 168


pasa 167, Asisten Deputi Simpan Pinjam menyelenggarakan

fungsi:



pelaporan di bidang simpan pinjam; Penyusunan dan

perumusan kebijakan dan rencana program di bidang

peningkatan askes pembiayaan usaha simpan pinjam;

b. penyiapan literasi dan penumbuhan KSP dan USP;

Pelaksanaan penghimpunan data, informasi dan

identifkasi peraturan dan atau ketentuan dibidang

peningkatan askes pembiayaan usaha simpan pinjam;

c. pemberdayaan dan penumbuhan KSP dan USP;

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi serta konsultasi

dengan unit kerja baik di dalam maupun di luar


www.peraturan.go.id

2015, No.1555-47-

d. peningkatan akses pembiayaan; Pelaksanakan

pemantauan analisis dan evaluasi serta laporan

pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan usaha

simpan pinjam meliputi Bidang Literasi dan Penumbuhan

KSP dan USP, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan

KSP dan USP serta Bidang Peningkatan Akses

Pembiayaan pada usaha simpan pinjam;

Pasal 169

Asisten Deputi Simpan Pinjam terdiri atas:

a. Bidang Literasi dan Penumbuhan KSP dan USP;

b. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan KSP dan USP;

dan

c. Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan.

Pasal 170

Bidang Literasi dan Penumbuhan KSP dan USP mempunyai

tugas penyiapan perumusan kebijakan, serta pemantauan,

analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Literasi dan

Penumbuhan KSP dan USP.

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 170

Bidang Literasi dan Penumbuhan KSP dan USP


a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Literasi

dan Penumbuhan KSP dan USP; Penyusunan dan

perumusan rencana dan program di bidang Literasi dan

Penumbuhan KSP dan USP;


Literasi dan Penumbuhan KSP dan USP; Pelaksanaan

penghimpunan data, informasi dan identifikasi peraturan

dan atau ketentuan di bidang Literasi dan Penumbuhan

KSP dan USP;

c. penyiapan bahan Literasi dan Penumbuhan KSP dan

USP; Pelaksanakan koordinasi dan sinkronisasi serta

konsultasi di bidang Literasi Penumbuhan KSP dan USP;

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-48-

d. Pelaksanakan pemantauan analisis dan evaluasi serta

laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Literasi dan

penumbuhan KSP /USP;

e. Penyebarluasan hasil kajian operasional dan teknis

bidang Literasi dan penumbuhan KSP dan USP;

f. Penumbuhan inovasi dan kreasi dalam penciptaan

kajian-kajian bidang Literasi dan penumbuhan KSP dan

USP; dan

g. Penumbuhan pilot-pilot project sebagai dasar kajian

untuk kebijakan bidang Literasi dan penumbuhan KSP

dan USP.

Pasal 172

Bidang Literasi dan Penumbuhan KSP dan USP terdiri atas:

a. Subbidang Literasi KSP dan USP; dan

b. Subbidang Penumbuhan KSP dan USP.

Pasal 173

(1) Subbidang Literasi KSP dan USP mempunyai tugas

penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan,

analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Literasi KSP

dan USP.

(2) Subbidang Penumbuhan KSP dan USP mempunyai tugas


analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Penumbuhan

KSP dan USP.

Pasal 174

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan KSP dan USP

mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, serta

pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang

Pemberdayaan dan Pengembangan KSP dan USP.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-49-

Pasal 175


Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan KSP dan USP

mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan pemberdayaan KSP dan USP; dan

b. Penyiapan bahan pengembangan KSP dan USP;

Pasal 176

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan KSP dan USP terdiri

atas :

a. Subbidang Pengembangan KSP dan USP; dan

b. Subbidang Pemberdayaan KSP dan USP.

Pasal 177

a. Subbidang Bidang Pengembangan KSP dan USP

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan

kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan

di Bidang Pengembangan KSP dan USP.

b. Subbidang Pemberdayaan KSP dan USP mempunyai

tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan,


Pemberdayaan KSP dan USP.

Pasal 178

Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan mempunyai tugas

penyiapan perumusan kebijakan, serta pemantauan, analisis,

evaluasi, dan pelaporan di bidang Peningkatan Akses

Pembiayaan.

Pasal 179


178, Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan


a. Penyiapan bahan kerjasama antar lembaga keuangan;

Penyusunan dan perumusan rencana dan program di

Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan;

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-50-

b. Penyiapan bahan advokasi akses pembiayaan KSP dan

USP Pelaksanaan penghimpunan data, informasi dan

identifikasi peraturan dan atau ketentuan di Bidang

Peningkatan Akses Pembiayaan;

c. Pelaksanakan koordinasi dan sinkronisasi serta

konsultasi di Bidang Peningkatan Askes Pembiayaan;

d. Pelaksanakan pemantauan analisis dan evaluasi serta

laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan

Akses Pembiayaan;

e. Penyebarluasan hasil kajian operasional dan teknis di

bidang Peningkatan Akses Pembiayaan;

f. Penumbuhan inovasi dan kreasi dalam penciptaan

kajian-kajian di bidang Peningkatan Akses Pembiayaan;

dan

g. Penumbuhan pilot-pilot project sebagai dasar kajian

untuk kebijakan di bidang Peningkatan Akses

Pembiayaan.

Pasal 180

Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan terdiri atas :

a. Subbidang Kerjasama antar Lembaga Keuangan; dan

b. Subbidang Advokasi Akses Pembiayaan KSP dan USP.

Pasal 181

a. Subbidang Kerjasama antar Lembaga Keuangan


perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi

dan pelaporan di bidang Kerjasama antar Lembaga

Keuangan.

b. Subbidang Advokasi Akses Pembiayaan KSP dan USP



di Bidang Advokasi Akses Pembiayaan KSP dan USP.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-51-

Bagian kelima

Asisten Deputi Permodalan

Pasal 182

Asisten Deputi Permodalan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi


dan pelaporan di bidang permodalan.

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas pada Pasal 182, Asisten Deputi

Permodalan menyelenggarakan fungsi :



pelaporan di bidang permodalan koperasi dan usaha

mikro kecil menengah;



pelaporan di bidang pengembangan permodalan sendiri




pelaporan di bidang pengembangan dana cadangan dan

hibah; dan

d. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan


pelaporan di bidang kredit program koperasi dan usaha

mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 184

Asdep Permodalan terdiri atas:

a. Bidang Pengembangan Permodalan Sendiri;

b. Bidang Pengembangan Dana Cadangan dan Hibah; dan

c. Bidang Kredit Program.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-52-

Pasal 185

Bidang Pengembangan Permodalan Sendiri mempunyai tugas

Melakukan penyiapan perumusan, koordinasi dan

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis,

evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan permodalan

sendiri koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 186


Pasal 185, Bidang Pengembangan Permodalan Sendiri


a. penyiapan bahan pengembangan permodalan sendiri

koperasi; dan

b. penyiapan bahan pengembangan permodalan sendiri

usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 187

Bidang Pengembangan Permodalan Sendiri terdiri atas:

a. Subbidang Permodalan Sendiri Koperasi; dan

b. Subbidang Permodalan Sendiri UMKM.

Pasal 188

(1) Subbidang Permodalan Sendiri Koperasi mempunyai

tugas Melakukan penyiapan bahan perumusan,

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan,


permodalan sendiri koperasi.

(2) Subbidang Permodalan Sendiri UMKM mempunyai tugas

Melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan,

analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang permodalan

sendiri usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 189

Bidang Pengembangan Dana Cadangan dan Hibah

mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan,

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan,

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-53-


pengembangan Dana Cadangan dan Hibah.

Pasal 190


Pasal 189, Bidang Pengembangan Dana Cadangan dan Hibah


a. penyiapan bahan pengembangan permodalan dari Dana

Cadangan; dan

b. penyiapan bahan pengembangan permodalan dari hibah.

Pasal 191

Bidang Pengembangan Dana Cadangan dan Hibah terdiri atas:

a. Subbidang Pengembangan Dana Cadangan; dan

b. Subbidang Pengembangan Dana Hibah.

Pasal 192

(1) Subbidang Pengembangan dana cadangan mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan



Pengembangan dana Cadangan.

(2) Subbidang Pengembangan dana Hibah mempunyai tugas



evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dana

hibah Koperasi usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 193

Bidang Kredit Program mempunyai tugas melaksanakan


pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan di bidang Kredit Program.

Pasal 194


Pasal 193, Bidang Kredit Program meneyelenggarakan fungsi:

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-54-

a. penyiapan bahan kredit program koperasi; dan

b. penyiapan bahan kredit program usaha mikro, kecil, dan

menengah.

Pasal 195

Bidang Kredit Program terdiri atas:

a. Subbidang Kredit Program Koperasi; dan

b. Subbidang Kredit Program UMKM.

Pasal 196

(1) Subbidang Kredit Program Koperasi mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan


analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Kredit Program

Koperasi.

(2) Subbidang Kredit Program UMKM mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan


analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama

pembiayaan Kredit Program UMKM.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal

Pasal 197


mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi

kebijakan, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan

KUMKM, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan,


asuransi, penjaminan dan pasar modal.

Pasal 198

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada Pasal 196,



www.peraturan.go.id

2015, No.1555-55-



pelaporan di bidang asuransi;



pelaporan di bidang penjaminan; dan



pelaporan di bidang pasar modal.

Pasal 199

Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal terdiri

atas :

a. Bidang Asuransi;

b. Bidang Penjaminan; dan

c. Bidang Pasar Modal.

Pasal 200

Bidang Asuransi mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan, koordinasi kebijakan, penyelenggaraan

fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, dan sinkronisasi


pelaporan di bidang asuransi.

Pasal 201


Bidang Asuransi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan


pelaporan di bidang asuransi umum;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan


pelaporan di bidang asuransi kredit.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-56-

Pasal 202

Bidang Asuransi terdiri atas:

a. Subbidang Asuransi Umum; dan

b. Subbidang Asuransi Kredit.

Pasal 203

(1) Subbidang Asuransi Umum mempunyai tugas



evaluasi dan pelaporan di bidang asuransi umum.

(2) Subbidang Asuransi Kredit mempunyai tugas melakukan



pelaporan di bidang asuransi kredit.

Pasal 204

Bidang Penjaminan mempunyai tugas penyiapan bahan



penjaminan.

Pasal 205


Bidang Penjaminan menyelenggarakan fungsi :



pelaporan di bidang penjaminan kredit; dan



pelaporan di bidang penjaminan simpanan koperasi.

Pasal 206

Bidang penjaminan terdiri atas :

a. Subbidang Penjaminan Kredit; dan

b. Subbidang Penjaminan Simpanan Koperasi.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-57-

Pasal 207

(1) Subbidang Penjaminan Kredit mempunyai tugas



evaluasi dan pelaporan di bidang penjaminan kredit.

(2) Subbidang Penjaminan Simpanan Koperasi mempunyai




Penjaminan Simpanan Koperasi.

Pasal 208

Bidang Pasar Modal mempunyai tugas penyiapan bahan


pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pasar

Modal.

Pasal 209


Bidang Pasar Modal mempunyai fungsi :



pelaporan di bidang obligasi dan surat hutang; dan



pelaporan di bidang investasi dana dan modal

penyertaan.

Pasal 210

Bidang Pasar Modal terdiri atas:

a. Subbidang Obligasi dan Surat Hutang; dan

b. Subbidang Investasi Dana dan Modal Penyertaan.

Pasal 211

(1) Subbidang Obligasi dan Surat Hutang mempunyai tugas



www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-58-

evaluasi dan pelaporan di bidang Obligasi dan Surat

Hutang.

(2) Subbidang Investasi Dana dan Modal Penyertaan




Investasi Dana dan Modal Penyertaan.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan

Pasal 212

Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan

melakukan penyiapan perumusan, koordinasi dan


evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan non bank dan

perpajakan.

Pasal 213


Pasal 212, Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank dan

Perpajakan menyelenggarakan fungsi :



pelaporan di bidang lembaga pembiayaan;



pelaporan di bidang dana bergulir; dan

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan


pelaporan di bidang perpajakan.

Pasal 214

Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan terdiri

atas :

a. Bidang Lembaga Pembiayaan;

b. Bidang Dana Bergulir; dan

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-59-

c. Bidang Perpajakan.

Pasal 215

Bidang Lembaga Pembiayaan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi


pelaporan di bidang lembaga pembiayaan.

Pasal 216


215, Bidang lembaga pembiayaan mempunyai fungsi :



pelaporan di bidang modal ventura, sewa guna usaha dan

anjak piutang; dan



pelaporan di bidang gadai dan fidusia.

Pasal 217

Bidang Lembaga Pembiayaan terdiri atas :

a. Subbidang Modal Ventura, Sewa Guna Usaha dan Anjak

Piutang; dan

b. Subbidang Gadai dan Fidusia.

Pasal 218

(1) Subbidang Modal Ventura, Sewa Guna Usaha dan Anjak

Piutang mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan

perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan


di bidang Modal Ventura, Sewa Guna Usaha dan Anjak

Piutang.

(2) Subbidang Gadai dan Fidusia mempunyai tugas

Melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan


analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Gadai dan

Fidusia.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-60-

Pasal 219

Bidang Dana Bergulir mempunyai tugas melaksanakan



pelaporan di bidang Dana Bergulir.

Pasal 220


219, Bidang Dana Bergulir menyelenggarakan fungsi :



pelaporan di bidang pengembangan dana bergulir; dan



pelaporan di bidang kerjasama dan pendayagunaan dana

bergulir.

Pasal 221

Bidang Dana Bergulir terdiri atas:

a. Subbidang Pengembangan Dana Bergulir; dan

b. Subbidang Kerjasama dan Pendayagunaan Dana Bergulir

Pasal 222

(1) Subbidang Pengembangan Dana Bergulir mempunyai


kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan,

serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di

bidang Pengembangan Dana Bergulir.

(2) Subbidang Kerjasama dan Pendayagunaan Dana Bergulir

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan


pelaksanaan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan di bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Dana

Bergulir.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-61-

Pasal 223

Bidang Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi


pelaporan di bidang Perpajakan.

Pasal 224


223, Bidang Perpajakan menyelenggarakan fungsi :



pelaporan di bidang perpajakan koperasi, dan usaha kecil

dan menengah; dan



pelaporan di bidang perpajakan usaha mikro.

Pasal 225

Bidang Perpajakan terdiri atas:

a. Subbidang Perpajakan Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah; dan

b. Subbidang Perpajakan Usaha Mikro.

Pasal 226

(1) Subbidang Perpajakan Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan



pelaporan di bidang Perpajakan Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah.

(2) Subbidang Perpajakan Usaha Mikro mempunyai tugas


koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan, serta


perpajakan usaha mikro.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-62-

Bagian Kedelapan

Asisten Deputi Pembiayaan Syariah

Pasal 227

Asisten Deputi Pembiayaan Syariah mempunyai tugas

melakukan penyiapan perumusan, koordinasi dan


evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan syariah.

Pasal 228


Pasal 227, Asisten Deputi Pembiayaan Syariah fungsi :



pelaporan di bidang literasi dan penumbuhan koperasi

simpan pinjam pola syariah dan usaha simpan pinjam

pola syariah;



pelaporan di bidang pemberdayaan dan pengembangan

koperasi simpan pinjam pola syariah dan usaha simpan

pinjam pola syariah; dan



pelaporan di bidang peningkatan akses pembiayaan

syariah.

Pasal 229

Asisten Deputi Pembiayaan Syariah terdiri atas:

a. Bidang Literasi dan Penumbuhan KSPPS dan USPPS;

b. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan KSPPS dan

USPPS; dan

c. Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan Syariah.

Pasal 230

Bidang Literasi dan Penumbuhan KSPPS dan USPPS Koperasi


www.peraturan.go.id

2015, No.1555-63-


kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di

bidang Literasi keuangan syariah dan Penumbuhan KSPPS dan

USPPS.

Pasal 231


230, Bidang Literasi dan Penumbuhan KSPPS dan USPPS




pelaporan di bidang literasi dan penumbuhan KSPPS dan

USPS;




KSPPS dan USPS; dan




syariah.

Pasal 232

Bidang Literasi dan Penumbuhan KSPPS dan USPPS terdiri

atas:

a. Subbidang Literasi Keuangan Syariah; dan

b. Subbidang Penumbuhan KSPPS dan USPPS.

Pasal 233

(1) Sub Bidang Literasi Keuangan Syariah mempunyai tugas




Literasi keuangan syariah.

(2) Sub Bidang Penumbuhan KSPPS dan USPPS mempunyai



www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-64-


Penumbuhan KSPPS dan USPPS.

Pasal 234

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan KSPPS dan USPPS




bidang pemberdayaan dan pengembangan pembiayaan

syariah, pendayagunaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf

(ziswaf).

Pasal 235


234, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan KSPPS dan

USPPS menyelenggarakan fungsi :




pembiayaan KSPPS dan USPPS; dan


sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi,

pelaporan, program pemberdayaan dan pengembangan

pembiayaan syariah, fasilitasi pengembangan dan

pendayagunaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf

(ziswaf).

Pasal 236

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan KSPPS dan USPPS

terdiri atas:

a. Subbidang Pemberdayaan dan Pengembangan

Pembiayaan KSPPS dan USPPS; dan

b. Subbidang Fasilitasi Pengembangan dan Pendayagunaan

ZISWAF.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-65-

Pasal 237

(1) Subbidang Pemberdayaan dan Pengembangan

Pembiayaan KSPPS dan USPPS mempunyai tugas


sinkronisasi pelaksanaan, serta pemantauan, analisis,

evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan

pengembangan pembiayaan KSSPS dan USPPS.

(2) Subbidang Fasilitasi Pengembangan dan Pendayagunaan

ZISWAF mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan

kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan,


bidang fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan

zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ziswaf).

Pasal 238

Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan Syariah mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, koordinasi

dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan,

analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan akses

pembiayaan syariah melalui kerjasama antar lembaga

keuangan syariah dan advokasi akses pembiayaan KSPPS &

USPPS Koperasi.

Pasal 239


Pasal 238, Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan Syariah




pelaporan di bidang kerjasama antar lembaga keuangan

syariah; dan



pelaporan di bidang advokasi akses pembiayaan KSPPS

dan USPPS.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-66-

Pasal 240

Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan Syariah terdiri atas:

a. Subbidang Kerjasama antar Lembaga Keuangan Syariah;

b. Subbidang Advokasi Akses Pembiayaan KPPS dan USPPS

Koperasi.

Pasal 241

(1) Subbidang Kerjasama antar Lembaga Keuangan Syariah





syariah melalui kerjasama antar lembaga keuangan

syariah.

(2) Subbidang Advokasi Akses Pembiayaan KPPS dan USPPS





syariah melalui advokasi akses pembiayaan KSPPS &

USPPS Koperasi.

BAB VI

DEPUTI PRODUKSI DAN PEMASARAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 242

(1) Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran dipimpin oleh

Deputi.

Pasal 242

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran mempunyai tugas


www.peraturan.go.id

2015, No.1555-67-

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan

kualitas produksi di sektor pertanian, perikanan dan

peternakan, dan industri serta jasa, peningkatan

standardisasi produk, serta penguatan jaringan usaha.

Pasal 243


Pasal 242, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran


a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan kualitas

produksi di sektor pertanian, perikanan dan peternakan,

dan industri serta jasa, peningkatan standardisasi

produk, serta penguatan jaringan usaha;


bidang peningkatan kualitas produksi di sektor

pertanian, perikanan dan peternakan, dan industri serta

jasa, peningkatan standardisasi produk, serta penguatan

jaringan usaha;

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang

peningkatan kualitas produksi di sektor pertanian,

perikanan dan peternakan, dan industri serta jasa,

peningkatan standardisasi produk, serta penguatan

jaringan usaha;

d. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Produksi dan

Pemasaran; dan


Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 244

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran terdiri atas:

a. Sekretariat Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran;

b. Asisten Deputi Pertanian dan Perkebunan;

c. Asisten Deputi Perikanan dan Peternakan;

d. Asisten Deputi Industri dan Jasa;

e. Asisten Deputi Standarisasi dan Sertifikasi; dan

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-68-

f. Asisten Deputi Penguatan Jaringan Usaha.

Bagian Ketiga

Sekretariat Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran

Pasal 245

Sekretariat Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran

mempunyai tugas memberikan dukungan pelayanan teknis

dan administratif kepada seluruh satuan tugas organisasi di

lingkungan Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran.

Pasal 246


Pasal 245, Sekretariat Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran



anggaran;




internasional;








hukum.

Pasal 247

Sekretariat Deputi terdiri atas:


b. Bagian Umum.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-69-

Pasal 248






Pasal 249






dan pelaporan di lingkungan Deputi Bidang Produksi dan

Pemasaran;


perundang-undangan;


administrasi kerja sama internasional; dan



informasi.

Pasal 250




Pasal 251




perundang-undangan.




www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-70-


informasi.

Pasal 252



pengelolaan Barang Milik Negara, tata usaha, organisasi, tata



Pasal 253

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 252, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:







serta advokasi hukum.

Pasal 254


a. subbagian keuangan; dan

b. subbagian tata usaha.

Pasal 255

(1) subbagian keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan



(2) subbagian tata usaha mempunyai tugas penyiapan




hukum.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-71-

Bagian Keempat

Asisten Deputi Pertanian dan Perkebunan

Pasal 256

Asisten Deputi Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas



analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan

kualitas produksi pertanian dan perkebunan.

Pasal 257


256, Asisten Deputi Pertanian dan Perkebunan




pelaporan di bidang produksi pertanian dan perkebunan;



pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi

tanaman pangan;




holtikultura; dan




perkebunan.

Pasal 258

Asisten Deputi Pertanian dan Perkebunan terdiri atas:

a. Bidang Tanaman Pangan;

b. Bidang Holtikultura; dan

c. Bidang Perkebunan.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-72-

Pasal 259

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas penyiapan bahan

perumusan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi,

pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi tanaman

pangan.

Pasal 260


Pasal 259, Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan

kualitas produksi di bidang tanaman pangan;

b. pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan peningkatan

kualitas produksi di bidang tanaman pangan; dan

c. penyiapan bahan peningkatan kualitas produksi di bidang

tanaman pangan padi-padian dan palawija.

Pasal 261

Bidang Tanaman Pangan terdiri atas:

a. Subbidang Padi-padian, dan

b. Subbidang Palawija.

Pasal 262

(1) Subbidang Padi-padian mempunyai tugas melakukan



kualitas produksi padi-padian.

(2) Subbidang Palawija mempunyai tugas melakukan



kualitas produksi palawija.

Pasal 263

Bidang Holtikultura mempunyai tugas penyiapan bahan



holtikultura.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-73-

Pasal 264


Pasal 263, Bidang Holtikultura menyelenggarakan fungsi:


kualitas produksi di bidang holtikultura;


kualitas produksi di bidang tanaman hias; dan

c. pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan peningkatan

kualitas produksi di bidang tanaman obat dan buah.

Pasal 265

Bidang Holtikultura terdiri atas:

a. Subbidang Tanaman Hias dan Sayur-sayuran, dan

b. Subbidang Tanaman Obat dan Buah.

Pasal 266

(1) Subbidang Tanaman Hias dan Sayur-sayuran



dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi

tanaman hias dan sayur-sayuran.

(2) Subbidang Tanaman Obat dan Buah mempunyai tugas



peningkatan kualitas produksi tanaman obat dan buah.

Pasal 267

Bidang Perkebunan mempunyai tugas penyiapan bahan


pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi di bidang

perkebunan.

Pasal 268


Pasal 267, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:


kualitas produksi di bidang perkebunan;

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-74-


kualitas produksi di bidang tanaman keras; dan


kualitas produksi di bidang tanaman semusim.

Pasal 269

Bidang Perkebunan terdiri atas:

a. Subbidang Tanaman Keras, dan

b. Subbidang Tanaman Semusim.

Pasal 270

(1) Subbidang Tanaman Keras mempunyai tugas melakukan



kualitas produksi tanaman keras.

(2) Subbidang Tanaman semusim mempunyai melakukan



kualitas produksi tanaman semusim.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Perikanan dan Peternakan

Pasal 271

Asisten Deputi Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas




kualitas produksi di sektor perikanan dan peternakan.

Pasal 272


271, Asisten Deputi Perikanan dan Peternakan




pelaporan di bidang produksi di perikanan;

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-75-



pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi di

sektor peternakan;



pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi di

sektor peternakan; dan



pelaporan di bidang pengolahan hasil perikanan dan

peternakan.

Pasal 273

Asisten Deputi Perikanan dan Peternakan terdiri atas:

a. Bidang Perikanan;

b. Bidang Peternakan; dan

c. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan dan Peternakan

Pasal 274

Bidang Perikanan mempunyai tugas penyiapan bahan


pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi perikanan.

Pasal 275


Pasal 274, Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi :


kualitas produksi di bidang perikanan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan

kualitas produksi di bidang perikanan laut; dan

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan

kualitas produksi di bidang perikanan darat.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-76-

Pasal 276

Bidang Perikanan terdiri atas:

a. Subbidang Perikanan Laut; dan

b. Subbidang Perikanan Darat.

Pasal 277

(1) Subbidang Perikanan Laut mempunyai tugas melakukan



kualitas produksi perikan laut.

(2) Subbidang Perikanan Darat mempunyai tugas



peningkatan kualitas produksi perikanan darat.

Pasal 278

Bidang Peternakan mempunyai tugas penyiapan bahan


pelaporan di bidang peningkatan kualitas peternakan.

Pasal 279


Pasal 278, Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:


kualitas produksi di bidang peternakan;


kualitas produksi di bidang peternakan; dan


peternakan.

Pasal 280

Bidang Peternakan terdiri atas:

a. Subbidang Ternak Besar; dan

b. Subbidang Ternak Kecil.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-77-

Pasal 281

(1) Subbidang Ternak Besar mempunyai tugas melakukan



kualitas produksi ternak besar.

(2) Subbidang Ternak Kecil mempunyai tugas melakukan



kualitas produksi ternak kecil.

Pasal 282

Bidang Pengolahan Hasil Perikanan dan Peternakan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan

Kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan

kebijakan peningkatan kualitas produksi di bidang

pengolahan hasil perikanan dan peternakan.

Pasal 283


Pasal 282, Bidang Pengolahan Hasil Perikanan dan

Peternakan menyelenggarakan fungsi:


kualitas produksi di bidang pengolahan hasil perikanan

dan peternakan;


kualitas produksi di bidang pengolahan hasil perikanan

dan peternakan; dan


pengolahan hasil perikanan dan peternakan.

Pasal 284

Bidang Pengolahan Hasil Perikanan dan Peternakan terdiri

atas:

a. Subbidang Pengolahan Hasil Perikanan; dan

b. Subbidang Pengolahan Hasil Peternakan.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-78-

Pasal 285

(1) Subbidang Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai



di bidang pengolahan hasil perikanan.

(2) Subbidang Pengolahan Hasil Peternakan mempunyai



di bidang pengolahan hasil peternakan.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Industri dan Jasa

Pasal 286

Asisten Deputi Industri dan Jasa mempunyai tugas




kualitas produksi industri dan jasa.

Pasal 287


286, Asisten Deputi Industri dan Jasa menyelenggarakan

fungsi :



pelaporan di bidang produksi industri dan jasa;




industri manufactur;




industri kreatif; dan



www.peraturan.go.id

2015, No.1555-79-

pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi jasa

dan aneka usaha.

Pasal 288

Asisten Deputi Industri dan Jasa terdiri atas:

a. Bidang Industri Manufacturing;

b. Bidang Industri Kreatif; dan

c. Bidang Jasa dan Aneka Usaha.

Pasal 289

Bidang Industri Manufacturing mempunyai tugas penyiapan

bahan perumusan kebijakan, serta pemantauan, analisis,

evaluasi, pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi

industri manufacturing.

Pasal 290


Pasal 289, Bidang Industri Manufacturing menyelenggarakan

fungsi :


kualitas produksi industri manucturing;


kualitas produksi di bidang industri manufacturing; dan


industri manufacturing.

Pasal 291

Bidang Industri Manufacturing terdiri atas :

a. Subbidang Logam; dan

b. Subbidang Non Logam.

Pasal 292

(1) Subbidang Logam mempunyai tugas melakukan



kualitas produksi logam.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-80-

(2) Subbidang Non Logam mempunyai tugas melakukan



kualitas produksi non logam.

Pasal 293

Bidang Industri Kreatif mempunyai tugas penyiapan bahan


pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi industri

kreatif.

Pasal 294


Pasal 293, Bidang Industri Kreatif menyelenggarakan fungsi :


kualitas produksi di bidang holtikultura;


kualitas produksi di bidang kerajinan; dan


kualitas produksi di bidang non kerajinan.

Pasal 295

Bidang Industri Kreatif terdiri atas :

a. Subbidang Kerajinan; dan

b. Subbidang Non kerajinan.

Pasal 296

(1) Subbidang Kerajinan mempunyai tugas melakukan



kualitas produksi kerajinan.

(2) Subbidang non kerajinan mempunyai tugas melakukan



kualitas produksi non kerajinan.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-81-

Pasal 297

Bidang Jasa dan Aneka Usaha mempunyai tugas bahan


pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi jasa dan

aneka usaha.

Pasal 298


Pasal 297, Bidang Jasa dan Aneka Usaha menyelenggarakan

fungsi :


kualitas produksi di bidang jasa dan aneka usaha;


kualitas produksi di bidang jasa; dan


kualitas produksi di bidang aneka usaha.

Pasal 299

Bidang Jasa dan Aneka Usaha terdiri atas :

a. Subbidang Jasa; dan

b. Subbidang Aneka Usaha.

Pasal 300

(1) Subbidang Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis,

evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas

produksi jasa.

(2) Subbidang Aneka Usaha mempunyai tugas melakukan



kualitas produksi aneka usaha.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-82-

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Standarisasi dan Sertifikasi

Pasal 301

Asisten Deputi Standarisasi dan Sertifikasi mempunyai tugas



analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi,

sertifikasi produk dan manajemen mutu serta nilai tambah

kemasan dan merek produk.

Pasal 302


301, Asisten Deputi Standarisasi dan Sertifikasi




pelaporan di bidang standarisasi dan sertifikasi produk;



pelaporan di bidang standarisasi produk;



pelaporan di bidang sertifikasi produk dan manajemen

mutu; dan



pelaporan di bidang kemasan dan merek.

Pasal 303

Asisten Deputi Standarisasi dan Sertifikasi terdiri atas:

a. Bidang Standarisasi;

b. Bidang Sertifikasi; dan

c. Bidang Kemasan dan Merk.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-83-

Pasal 304

Bidang Standarisasi mempunyai tugas penyiapan bahan


pelaporan di bidang standarisasi produk dan manajemen

mutu.

Pasal 305


Pasal 304, Bidang Standarisasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan peningkatan

kualitas produksi di bidang standarisasi produk dan

manajemen mutu;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan

peningkatan kualitas produksi di bidang standarisasi

produk dan manajemen mutu; dan

c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan peningkatan kualitas produksi di bidang

standarisasi produk dan manajemen mutu.

Pasal 306

Bidang Standarisasi terdiri atas:

a. Subbidang Standarisasi Produk; dan

b. Subbidang Standarisasi Manajemen Mutu.

Pasal 307

(1) Subbidang Standarisasi Produk mempunyai tugas



peningkatan standarisasi produk.

(2) Subbidang Standarisasi Manajen Mutu mempunyai



di bidang peningkatan standarisasi manajemen mutu.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-84-

Pasal 308

Bidang Sertifikasi mempunyai tugas penyiapan bahan


pelaporan di bidang sertifikasi produk dan manajemen mutu.

Pasal 309


Pasal 308, Bidang Sertifikasi menyelenggarakan fungsi:


kualitas produksi di bidang sertifikasi produk dan

manajemen mutu;


peningkatan kualitas produksi di bidang sertifikasi produk

dan manajemen mutu; dan



sertifikasi produk dan manajemen mutu.

Pasal 310

Bidang Sertifikasi terdiri atas:

a. Subbidang Sertifikasi Produk; dan

b. Subbidang Sertifikasi Manajemen.

Pasal 311

(1) Subbidang Sertifikasi Produk mempunyai tugas



sertifikasi produk.

(2) Subbidang Sertifikasi Manajen mempunyai tugas



sertifikasi manajemen.

Pasal 312

Bidang Kemasan dan Merk mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi,

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-85-

serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang

Kemasan dan Merk.

Pasal 313


Pasal 312, Bidang Kemasan dan Merk menyelenggarakan

fungsi :


kualitas produksi di bidang Kemasan dan Merk;


peningkatan kualitas produksi di bidang Kemasan dan

Merk; dan



Kemasan dan Merk.

Pasal 314

Bidang Kemasan dan Merk terdiri atas:

a. Subbidang Kemasan; dan

b. Subbidang Merk.

Pasal 315

(1) Subbidang Kemasan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan rumusan Kebijakan dan koordinasi


kebijakan peningkatan kualitas produksi di bidang

Kemasan produk.

(2) Subbidang Merk mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan rumusan Kebijakan dan koordinasi


kebijakan peningkatan kualitas produksi di bidang Merk

produk.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-86-

Bagian Kedelapan

Asisten Deputi Pemasaran

Pasal 316

Asisten Deputi Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan



dan pelaporan di bidang pemasaran produk.

Pasal 317


316, Asisten Deputi Pemasaran menyelenggarakan fungsi:



pelaporan di bidang pemasaran;



pelaporan di bidang sarana dan prasarana pemasaran;



pelaporan di bidang penyelenggaraan pemasaran; dan



pelaporan di bidang kerjasama dan jaringan usaha.

Pasal 318

Asisten Deputi Pemasaran terdiri atas:

a. Bidang Sarana dan Prasarana Pemasaran;

b. Bidang Penyelenggaraan Pemasaran; dan

c. Bidang Kerjasama dan Jaringan Pemasaran.

Pasal 319

Bidang Sarana dan Prasarana Pemasaran mempunyai tugas

penyiapan bahan perumusan kebijakan, serta pemantauan,

analisis, evaluasi, pelaporan di bidang sarana dan prasarana

pemasaran.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-87-

Pasal 320


Pasal 319, Bidang Sarana dan Prasarana Pemasaran


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang

peningkatan sarana dan prasarana pemasaran;


bidang peningkatan sarana dan prasarana pemasaran;

dan


pelaporan di bidang sarana dan prasarana pemasaran.

Pasal 321

Bidang Sarana dan Prasarana Pemasaran terdiri atas:

a. Subbidang Sarana Pemasaran; dan

b. Subbidang Prasarana Pemasaran.

Pasal 322

(1) Subbidang Sarana Pemasaran mempunyai tugas



peningkatan sarana pemasaran.

(2) Subbidang Prasarana Pemasaran mempunyai tugas



peningkatan prasarana pemasaran.

Pasal 323

Bidang Penyelenggaraan pemasaran mempunyai tugas


analisis, evaluasi, pelaporan di bidang penyelenggaraan

pemasaran.

Pasal 324


Pasal 323, Bidang penyelenggaraan pemasaran


www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-88-


kualitas produksi di bidang penyelenggaraan pemasaran;


peningkatan kualitas produksi di bidang penyelenggaraan

pemasaran; dan



penyelenggaraan pemasaran.

Pasal 325

Bidang penyelenggaraan pemasaran terdiri atas:

a. Subbidang penyelenggaraan pemasaran Dalam Negeri;

dan

b. Subbidang penyelenggaraan pemasaran Luar Negeri.

Pasal 326

(1) Subbidang penyelenggaraan pemasaran Dalam Negeri



dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemasaran

dalam negeri.

(2) Subbidang penyelenggaraan pemasaran Luar Negeri



dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemasaran

luar negeri.

Pasal 327

Bidang Kerjasama dan Jaringan Usaha mempunyai tugas


analisis, evaluasi, pelaporan di bidang Kerjasama dan

Jaringan Usaha.

Pasal 328


Pasal 327, Bidang Kerjasama dan Jaringan Usaha


www.peraturan.go.id

2015, No.1555-89-

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang

peningkatan Kerjasama dan Jaringan Usaha;


bidang peningkatan Kerjasama dan Jaringan Usaha; dan


pelaporan di bidang peningkatan Kerjasama dan Jaringan

Usaha.

Pasal 329

Bidang Kerjasama dan Jaringan Usaha terdiri atas:

a. Subbidang Kerjasama Pemasaran; dan

b. Subbidang Kerjasama Jaringan Usaha.

Pasal 330

(1) Subbidang Kerjasama Pemasaran mempunyai tugas



Kerjasama Pemasaran.

(2) Subbidang Kerjasama Jaringan Usaha mempunyai tugas



Kerjasama Jaringan Usaha.

BAB VII

DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA

Bagian Kesatu


Pasal 331

(1) Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha dipimpin oleh

Deputi.

Pasal 332

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha mempunyai tugas


www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-90-

sinkronisasi, pemantauan, analisia, evaluasi dan pelaporan,

pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan strategi

pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha,

pendampingan usaha, pengembangan dan penguatan usaha,

perlindungan usaha, dan pengembangan investasi usaha

baru, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.

Pasal 333


Pasal 332, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha


a. perumusan kebijakan di bidang penyusunan strategi

pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang

usaha, pendampingan usaha, pengembangan dan

penguatan usaha, perlindungan usaha, dan

pengembangan investasi usaha baru, koperasi dan usaha

mikro kecil dan menengah;

b. koordinasi dan sinkronisasi di bidang penyusunan strategi






c. pemantauan, analisia, evaluasi dan pelaporan,

pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan strategi






d. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Restrukturisasi

Usaha; dan


www.peraturan.go.id

2015, No.1555-91-

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 334

Deputi Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha terdiri dari :

a. Sekretariat Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha;

b. Asisten Deputi Pemetaan Kondisi dan Peluang Usaha;

c. Asisten Deputi Pendampingan Usaha;

d. Asisten Deputi Pengembangan dan Penguatan Usaha;

e. Asisten Deputi Perlindungan Usaha; dan

f. Asisten Deputi Pengembangan Investasi Usaha.

Bagian Ketiga

Sekretariat Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha

Pasal 335

Sekretariat Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha mempunyai

tugas memberikan dukungan pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh satuan tugas organisasi di

lingkungan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha.

Pasal 336


Pasal 335, Sekretariat Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha



anggaran;




internasional;





www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-92-



tangga, dan hubungan masyarakat serta advokasi hukum.

Pasal 337

Sekretariat Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha terdiri atas:


b. Bagian Umum.

Pasal 338






Pasal 339






dan pelaporan di lingkungan Deputi Bidang

Restrukturisasi Usaha;


perundang-undangan;





informasi.

Pasal 340




www.peraturan.go.id

2015, No.1555-93-

Pasal 341




perundang-undangan.





informasi.

Pasal 342






Pasal 343


Pasal 342, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:




b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata

usaha, organisasi, tata laksana, kearsipan, kepegawaian,

rumah tangga, dan hubungan masyarakat serta advokasi

hukum.

Pasal 344




www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-94-

Pasal 345








hukum.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Pemetaan Kondisi dan Peluang Usaha

Pasal 346

Asisten deputi pemetaan kondisi dan peluang usaha




pemetaan kondisi dan peluang usaha.

Pasal 347


Pasal 346, asisten deputi pemetaan kondisi dan peluang

usaha menyelenggarakan fungsi:



pelaporan di bidang pemetaan kondisi dan peluang usaha;



pelaporan di bidang peringatan dini restrukturisasi usaha;



pelaporan di bidang standarisasi restrukturisasi usaha;

dan

d. pengembangan skema restrukturisasi usaha.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-95-

Pasal 348

Asisten deputi pemetaan kondisi dan peluang usaha terdiri

atas:

a. Bidang Peringatan Dini Restrukturisasi Usaha;

b. Bidang Standardisasi Restrukturisasi Usaha; dan

c. Bidang Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha.

Pasal 349

Bidang Peringatan Dini Restrukturisasi Usaha mempunyai

tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan,

analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Peringatan Dini

Restrukturisasi Usaha.

Pasal 350


Pasal 349, Bidang Peringatan Dini Restrukturisasi Usaha




pelaporan di bidang peringatan dini restrukturisasi usaha

koperasi dan UMKM; dan



pelaporan di bidang peringatan dini restrukturisasi usaha


Pasal 351

Bidang Peringatan Dini Restrukurisasi Usaha terdiri atas:

a. Subbidang Peringatan Dini Restrukurisasi Usaha

Koperasi; dan

b. Subbidang Peringatan Dini Restrukurisasi Usaha UMKM.

Pasal 352

(1) Subbidang Peringatan Dini Restrukurisasi Usaha

koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan


www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-96-


Peringatan Dini Restrukurisasi Usaha.

(2) Subbidang Peringatan Dini Restrukurisasi Usaha UMKM




Peringatan Dini Restrukurisasi Usaha UMKM.

Pasal 353

Bidang Standardisasi Restrukturisasi Usaha mempunyai

tugas penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis,

evaluasi dan pelaporan di bidang Standardisasi

Restrukturisasi Usaha.

Pasal 354


dalam Pasal 353, Bidang Bidang Standardisasi

Restrukturisasi Usaha menyelenggarakan fungsi:



pelaporan di bidang standarisasi restrukturisasi usaha

koperasi; dan



pelaporan di bidang standarisasi restrukturisasi usaha


Pasal 355

Bidang Standardisasi Restrukturisasi Usaha terdiri atas:

a. Subbidang Standardisasi Restrukturisasi Usaha koperasi;

dan

b. Subbidang Standardisasi Restrukturisasi Usaha UMKM.

Pasal 356

(1) Subbidang Standardisasi Restrukturisasi Usaha koperasi



www.peraturan.go.id

2015, No.1555-97-


Standardisasi Restrukturisasi Usaha Koperasi.

(2) Subbidang Standardisasi Restrukturisasi Usaha UMKM




Standardisasi Restrukturisasi Usaha UMKM.

Pasal 357

Bidang Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha

mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan,


Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha.

Pasal 358


dalam Pasal 357, Bidang Pengembangan Skema

Restrukturisasi Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Skema

Restrukturisasi Usaha koperasi dan UMKM;


Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha koperasi dan

Usaha mikro, kecil, dan menengah; dan

c. penyiapan bahan pengembangan skema restrukturisasi

usaha koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 359

Bidang Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha terdiri

atas:

a. subbidang Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha

koperasi; dan

b. subbidang Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha

UMKM.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-98-

Pasal 360

(1) Subbidang Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha




pemetaan usaha sektor jasa lainnya koperasi.

(2) Subbidang Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha




Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha UMKM.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Pendampingan Usaha

Pasal 361

Asisten deputi pendampingan usaha mempunyai tugas



analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pendampingan

usaha.

Pasal 362


Pasal 361, Asisten Deputi pendampingan usaha




pelaporan di bidang pendampingan usaha terpadu;



pelaporan di bidang kelembagaan pendampingan usaha;

dan



pelaporan di bidang kerjasama pendampingan usaha.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-99-

Pasal 363

Asisten Deputi Pendampingan Usaha terdiri atas:

a. Bidang Pendampingan Usaha Terpadu;

b. Bidang Kelembagaan Pendampingan Usaha; dan

c. Bidang Kerjasama Pendampingan Usaha.

Pasal 364

Bidang Pendampingan Usaha Terpadu mempunyai tugas

penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis,

evaluasi dan pelaporan di bidang Pendampingan Usaha

Terpadu.

Pasal 365


Pasal 364, Bidang Pendampingan Usaha Terpadu




pelaporan di bidang pendampingan usaha koperasi; dan



pelaporan di bidang pendampingan usaha mikro, kecil,

dan menengah.

Pasal 366

Bidang Pendampingan Usaha Terpadu terdiri atas:

a. Subbidang Pendampingan Usaha Koperasi; dan

b. Subbidang Pendampingan Usaha UMKM.

Pasal 367

(1) Subbidang Pendampingan Usaha Koperasi mempunyai




Pendampingan Usaha Koperasi;

(2) Subbidang Pendampingan Usaha UMKM mempunyai


www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-100-



Pendampingan Usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 368

Bidang Kelembagaan Pendampingan Usaha mempunyai tugas


analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan

Pendampingan Usaha.

Pasal 369


Pasal 368, Kelembagaan Pendampingan Usaha




pelaporan di bidang Kelembagaan pendampingan usaha

koperasi; dan



pelaporan di bidang peringatan di bidang Kelembagaan

pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 370

Bidang lembaga layanan usaha terpadu terdiri atas:

a. Subbidang Kelembagaan Pendampingan Usaha Koperasi;

dan

b. Subbidang Kelembagaan Pendampingan Usaha UMKM.

Pasal 371

(1) Subbidang Kelembagaan Pendampingan Usaha Koperasi




Kelembagaan Pendampingan Usaha Koperasi.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-101-

(2) Subbidang Kelembagaan Pendampingan Usaha UMKM




Kelembagaan Pendampingan Usaha UMKM.

Pasal 372

Bidang Kerjasama Pendampingan Usaha mempunyai tugas


analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Kerjasama

Pendampingan Usaha.

Pasal 373


Pasal 372, Bidang Kerjasama Pendampingan Usaha




pelaporan di bidang pengembangan kerjasama

pendampingan usaha; dan



pelaporan di bidang jaringan Kerjasama Pendampingan

Usaha.

Pasal 374

Bidang Kerjasama Pendampingan Usaha terdiri atas:

a. Subbidang Pengembangan Kerjasama Pendampingan

Usaha; dan

b. Subbidang Pengembangan Jaringan Pendampingan Usaha.

Pasal 375

(1) Subbidang Pengembangan Kerjasama Pendampingan

Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan



Pengembangan Kerjasama Pendampingan Usaha;

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-102-

(2) Subbidang Pengembangan Jaringan Pendampingan

Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan



Pengembangan Jaringan Pendampingan Usaha.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Pengembangan Dan Penguatan Usaha

Pasal 376

Asisten deputi pengembangan dan penguatan usaha




pengembangan dan penguatan usaha.

Pasal 377


Asisten deputi pengembangan dan penguatan usaha




pelaporan di bidang pengembangan kemitraan usaha;



pelaporan di bidang penguatan usaha koperasi dan usaha

mikro, kecil, dan menengah; dan



pelaporan di bidang pemantauan usaha koperasi dan

usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 378

Asisten deputi pengembangan dan penguatan usaha terdiri

atas:

a. Bidang Kemitraan Usaha;

b. Bidang Penguatan Usaha;

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-103-

c. Bidang Pemantauan Kemitraan Usaha.

Pasal 379

Bidang Kemitraan Usaha mempunyai tugas penyiapan bahan

perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan di bidang pengembangan Kemitraan Usaha.

Pasal 380


Bidang Kemitraan Usaha menyelenggarakan fungsi:



pelaporan di bidang pengembangan kemitraan usaha

koperasi; dan



pelaporan di bidang pengembangan kemitraan usaha


Pasal 381

Bidang Kemitraan Usaha terdiri atas:

a. Subbidang Kemitraan Usaha koperasi; dan

b. Subbidang Kemitraan Usaha UMKM.

Pasal 382

(1) Subbidang Kemitraan Usaha koperasi mempunyai tugas



evaluasi dan pelaporan di bidang Kemitraan Usaha

koperasi.

(2) Subbidang Kemitraan Usaha UMKM mempunyai tugas



evaluasi dan pelaporan di bidang Kemitraan Usaha

UMKM.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-104-

Pasal 383

Bidang Penguatan Usaha mempunyai tugas penyiapan bahan


pelaporan di bidang Penguatan Usaha.

Pasal 384

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam

Pasal 383, Bidang Penguatan Usaha menyelenggarakan

fungsi:



pelaporan di bidang penguatan usaha koperasi; dan



pelaporan di bidang Penguatan Usaha.

Pasal 385

Bidang Rehabilitasi Kebencanaan terdiri atas:

a. Subbidang Penguatan Usaha Koperasi; dan

b. Subbidang Penguatan Usaha Usaha mikro, kecil, dan

menengah.

Pasal 386

(1) Subbidang Penguatan Usaha koperasi mempunyai tugas



evaluasi dan pelaporan di bidang Penguatan Usaha

koperasi.

(2) Subbidang Penguatan Usaha Usaha mikro, kecil, dan

menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan



bidang pemulihan permodalan usaha usaha mikro, kecil,

dan menengah.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-105-

Pasal 387

Bidang Pemantauan Kemitraan usaha mempunyai tugas


analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemantauan

Kemitraan usaha.

Pasal 388


Bidang Pemantauan Kemitraan usaha menyelenggarakan

fungsi:



pelaporan di bidang pemantauan kemitraan usaha

koperasi; dan



pelaporan di bidang Pemantauan Kemitraan usaha mikro,

kecil, dan menengah.

Pasal 389

Bidang Pemantauan Kemitraan usaha terdiri atas:

a. Subbidang Pemantauan Kemitraan usaha Koperasi; dan

b. Subbidang Pemantauan Kemitraan usaha UMKM.

Pasal 390

(1) Subbidang Pemantauan Kemitraan usaha koperasi




Pemantauan Kemitraan usaha koperasi.

(2) Subbidang Pemantauan Kemitraan usaha UMKM




Pemantauan Kemitraan usaha UMKM.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-106-

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Perlindungan Usaha

Pasal 391

Asisten deputi perlindungan usaha mempunyai tugas



analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan

usaha.

Pasal 392


Pasal 391, Asisten deputi perlindungan usaha




pelaporan di bidang advokasi usaha;



pelaporan di bidang fasilitasi mitigasi reiko usaha dampak

globaliasi; dan



pelaporan di bidang perlindungan legalitas usaha dan

dampak bencana.

Pasal 393

Asisten Deputi Perlindungan Usaha terdiri atas:

a. Bidang Advokasi Usaha;

b. Bidang Fasilitasi Mitigasi Resiko Usaha Dampak

Globalisasi; dan

c. Bidang Perlindungan Legalitas Usaha dan Dampak

Bencana.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-107-

Pasal 394

Bidang Advokasi Usaha mempunyai tugas penyiapan bahan


pelaporan di bidang Advokasi Usaha.

Pasal 395


394, Bidang Advokasi Usaha menyelenggarakan fungsi:



pelaporan di bidang advokasi usaha koperasi; dan



pelaporan di bidang Advokasi Usaha.

Pasal 396

Bidang Fasilitasi Restrukturisasi Manajemen Usaha terdiri

atas:

a. Subbidang Advokasi Usaha Koperasi; dan

b. Subbidang Advokasi Usaha UMKM.

Pasal 397

(1) Subbidang Advokasi Usaha Koperasi mempunyai tugas



evaluasi dan pelaporan di bidang Advokasi Usaha

Koperasi;

(2) Subbidang Advokasi Usaha UMKM mempunyai tugas



evaluasi dan pelaporan di bidang Advokasi Usaha UMKM.

Pasal 398

Bidang fasilitasi mitigasi resiko usaha dampak globalisasi

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan,


fasilitasi mitigasi resiko usaha dampak globalisasi.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-108-

Pasal 399


398, Bidang fasilitasi mitigasi resiko usaha dampak globalisasi




pelaporan di bidang fasilitasi mitigasi resiko usaha

dampak globalisasi koperasi; dan



pelaporan di bidang peringatan di bidang fasilitasi mitigasi

resiko usaha akibat dari dampak globalisasi usaha mikro,

kecil, dan menengah.

Pasal 400

Bidang fasilitasi mitigasi resiko usaha dampak globalisasi

terdiri atas:

a. Subbidang fasilitasi mitigasi resiko usaha dampak

globalisasi Koperasi; dan

b. Subbidang fasilitasi mitigasi resiko usaha dampak

globalisasi UMKM.

Pasal 401

(1) Subbidang fasilitasi mitigasi resiko usaha dampak

globalisasi Koperasi mempunyai tugas melakukan




dampak globalisasi Koperasi;

(2) Subbidang fasilitasi mitigasi resiko usaha dampak

globalisasi UMKM mempunyai tugas melakukan




dampak globalisasi UMKM.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-109-

Pasal 402

Bidang Perlindungan Legalitas Usaha dan Dampak Bencana



Perlindungan Legalitas Usaha dan Dampak Bencana.

Pasal 403


402, Bidang Perlindungan Legalitas Usaha dan Dampak

Bencana menyelenggarakan fungsi :



pelaporan di bidang perlindungan legalitas usaha; dan



pelaporan di bidang Perlindungan dampak bencana;

Pasal 404

Bidang Perlindungan Legalitas Usaha dan Dampak Bencana

terdiri atas:

a. Subbidang Perlindungan Legalitas Usaha; dan

b. Subbidang Perlindungan Dampak Bencana.

Pasal 405

(1) Subbidang Perlindungan Legalitas Usaha mempunyai




Perlindungan Legalitas Usaha.

(2) Subbidang Perlindungan Dampak Bencana mempunyai




bidang Perlindungan Dampak Bencana.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-110-

Bagian Kedelapan

Asisten Deputi Pengembangan Investasi

Pasal 406

Asisten deputi pengembangan investasi mempunyai tugas



analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan

investasi usaha.

Pasal 407


Pasal 406, Asisten Deputi Pengembangan Investasi




pelaporan di bidang fasilitasi kerjasama investasi bilateral

dan multilateral;



pelaporan di bidang fasilitasi investasi produk unggulan;

dan



pelaporan fasilitasi pencadangan usaha.

Pasal 408

Asisten Deputi Kemitraan Usaha terdiri atas:

a. Bidang Fasilitasi Kerjasama Investasi;

b. Bidang Fasilitasi Investasi Produk Unggulan; dan

c. Bidang Fasilitasi Pencadangan Usaha.

Pasal 409

Bidang fasilitasi Kerjasama investasi mempunyai tugas

menyiapkan perumusan kebijakan, penyelenggaraan fungsi

teknis pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-111-

menengah, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan

kebijakan di bidang fasilitasi Kerjasama investasi.

Pasal 410


409, Bidang fasilitasi Kerjasama investasi menyelenggarakan

fungsi:



pelaporan di bidang fasilitasi kerjasama investasi bilateral;

dan



pelaporan di bidang fasilitasi kerjasama investasi

multilateral.

Pasal 411

Bidang fasilitasi investasi berbasis kemitraan terdiri atas:

a. Subbidang fasilitasi Kerjasama investasi Bilateral; dan

b. Subbidang fasilitasi Kerjasama investasi Multilateral.

Pasal 412

(1) Subbidang fasilitasi Kerjasama investasi Bilateral




fasilitasi Kerjasama investasi Bilateral;

(2) Subbidang fasilitasi Kerjasama investasi Multilateral




fasilitasi Kerjasama investasi Multilateral.

Pasal 413

Bidang fasilitasi investasi produk unggulan mempunyai tugas


www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-112-

analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi investasi

produk unggulan.

Pasal 414


413, Bidang fasilitasi investasi produk unggulan




pelaporan di bidang penguatan kluster; dan



pelaporan di bidang fasilitasi investasi bursa berjangka.

Pasal 415

Bidang fasilitasi investasi produk unggulan terdiri atas:

a. Subbidang Penguatan Kluster; dan

b. Subbidang Fasilitasi Investasi Bursa berjangka.

Pasal 416

(1) Subbidang Penguatan Kluster mempunyai tugas



evaluasi dan pelaporan di bidang Penguatan Kluster.

(2) Subbidang fasilitasi investasi bursa berjangka




melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 417

Bidang fasilitasi pencadangan usaha mempunyai tugas


analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi

pencadangan usaha.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-113-

Pasal 418


417, Bidang fasilitasi pencadangan usaha menyelenggarakan

fungsi:



pelaporan di bidang pencadangan usaha koperasi; dan



pelaporan di bidang Pencadangan Usaha mikro, kecil, dan

menengah.

Pasal 419

Bidang fasilitasi pencadangan usaha terdiri atas:

a. Subbidang Pencadangan Usaha Koperasi; dan

b. Subbidang Pencadangan Usaha UMKM.

Pasal 420

(1) Subbidang Pencadangan Usaha Koperasi mempunyai




Pencadangan Usaha Koperasi.

(2) Subbidang Pencadangan Usaha UMKM mempunyai tugas



evaluasi dan pelaporan di bidang Pencadangan Usaha

UMKM.

BAB VIII

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu


Pasal 421

(1) Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-114-

(2) Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

dipimpin oleh Deputi.

Pasal 422

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan

serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di

bidang pengembangan kualitas sumber daya manusia,

standardisasi sumber daya manusia, pendidikan dan

pelatihan, penelitian dan pengkajian, pengembangan

kewirausahaan dan pengembangan peran serta masyarakat di

sektor usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 423


Pasal 422, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya

Manusia menyelenggarakan fungsi:

b. perumusan kebijakan di bidang pengembangan kualitas

sumber daya manusia, standardisasi sumber daya

manusia, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan

pengkajian, pengembangan kewirausahaan dan

pengembangan peran serta masyarakat di sektor usaha

koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;


bidang pengembangan kualitas sumber daya manusia,



kewirausahaan dan pengembangan peran serta

masyarakat di sektor usaha koperasi, usaha mikro, kecil

dan menengah;

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang

pengembangan kualitas sumber daya manusia,



kewirausahaan dan pengembangan peran serta

masyarakat di sektor usaha koperasi, usaha mikro, kecil

dan menengah;

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-115-

d. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan

Sumber Daya Manusia; dan


Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 424

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri

atas:

a. Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya

Manusia;

b. Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Sumber Daya

Manusia Perkoperasian;

b. Asisten Deputi Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya

Manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

c. Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan;

d. Asisten Deputi Pengembangan Peran Serta Masyarakat;

dan

e. Asisten Deputi Penelitian dan Pengkajian Koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Bagian Ketiga

Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya

Manusia

Pasal 425


Manusia mempunyai tugas memberikan dukungan pelayanan

teknis dan administratif kepada seluruh satuan tugas

organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan

Sumber Daya Manusia.

Pasal 426


Pasal 425, Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Sumber

Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-116-


anggaran;




internasional;







tangga, dan hubungan masyarakat serta advokasi hukum.

Pasal 427


Manusia terdiri atas:


b. Bagian Umum.

Pasal 428






Pasal 429






dan pelaporan di lingkungan Deputi Bidang Kelembagaan;


perundang-undangan;

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-117-





informasi.

Pasal 430




Pasal 431




perundang-undangan.





informasi.

Pasal 432






Pasal 433






b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata

usaha, organisasi, tata laksana, kearsipan, kepegawaian,

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-118-

rumah tangga, dan hubungan masyarakat serta advokasi

hukum;

Pasal 434




Pasal 435

(1). Subbagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan



(2). Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas penyiapan




hukum.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Perkoperasian

Pasal 436


Perkoperasian mempunyai tugas melaksanakan perumusan

kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan

di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia

perkoperasian.

Pasal 437


Pasal 436, Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Sumber Daya

Manusia Perkoperasian menyelenggarakan fungsi:



pelaporan di bidang peningkatan kualitas fasilitator dan

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-119-

pengelola koperasi;



pelaporan di bidang peningkatan kualitas lembaga diklat

perkoperasian; dan

c. pengembangan kurikulum dan modul diklat.

Pasal 438


Perkoperasian terdiri atas:

a. Bidang Peningkatan Kualitas Fasilitator dan Pengelola

Koperasi;

b. Bidang Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan dan

Pelatihan Perkoperasian; dan

c. Bidang Pengembangan Kurikulum dan Modul Pendidikan

dan Pelatihan Perkoperasian.

Pasal 439

Bidang Peningkatan Kualitas Fasilitator dan Pengelola

Koperasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan


bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi.

Pasal 440


Pasal 439, Bidang Peningkatan Kualitas Fasilitator dan

Pengelola Koperasi menyelenggarakan fungsi:



pelaporan di bidang Peningkatan Kualitas Fasilitator dan

Pengelola Koperasi; dan



pelaporan di bidang Peningkatan Kualitas Fasilitator dan

Pengelola Koperasi.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-120-

Pasal 441

Bidang Peningkatan Kualitas Fasilitator dan Pengelola

Koperasi terdiri atas:

a. Subbidang Peningkatan Kualitas Fasilitator; dan

b. Subbidang Peningkatan Pengelola Koperasi.

Pasal 442

(1) Subbidang Peningkatan Kualitas Fasilitator mempunyai




peningkatan kualitas fasilitator.

(2) Subbidang Peningkatan Kualitas Pengelola Koperasi




peningkatan kualitas pengelola koperasi.

Pasal 443

Bidang Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan dan

Latihan Koperasi mempunyai tugas penyiapan bahan


pelaporan di bidang peningkatan kualitas lembaga pendidikan

dan latihan koperasi.

Pasal 444


Pasal 443, Bidang Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan

dan Latihan Koperasi menyelenggarakan fungsi:



pelaporan di bidang peningkatan kualitas media

pendidikan dan pelatihan perkoperasian; dan



pelaporan di bidang kerjasama pendidikan dan pelatihan

perkoperasian.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-121-

Pasal 445

Bidang Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan dan

Latihan Koperasi terdiri atas:

a. Subbidang Peningkatan Kualitas Media Pendidikan dan

Latihan Koperasi; dan

b. Subbidang Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

Perkoperasian.

Pasal 446

(1) Subbidang Peningkatan Kualitas Media Pendidikan dan

Latihan Koperasi mempunyai tugas melakukan



pelaporan di bidang peningkatan kualitas media

pendidikan dan pelatihan perkoperasian.

(2) Subbidang Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

Perkoperasian mempunyai tugas melakukan penyiapan



bidang kerjasama pendidikan dan pelatihan

perkoperasian.

Pasal 447

Bidang Pengembangan Kurikulum dan Modul Pendidikan dan

Pelatihan Perkoperasian mempunyai tugas penyiapan bahan


pelaporan di bidang peningkatan kualitas modul pendidikan

dan pelatihan perkoperasian.

Pasal 448


Pasal 447, Bidang Pengembangan Kurikulum dan Modul

Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian menyelenggarakan

fungsi:



www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-122-

pelaporan di bidang pengembangan kurikulum

pendidikan dan pelatihan; dan



pelaporan di bidang pengembangan modul pendidikan

dan pelatihan perkoperasian.

Pasal 449

Bidang Peningkatan Kualitas Modul Pendidikan dan Pelatihan

Perkoperasian, terdiri atas:

a. Subbidang Pengembangan Kurikulum Diklat; dan

b. Subbidang Pengembangan Materi Diklat.

Pasal 450

(1) Subbidang Pengembangan Kurikulum Diklat mempunyai




pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan

perkoperasian.

(2) Subbidang Pengembangan Materi Diklat mempunyai




pengembangan materi pendidikan dan pelatihan

perkoperasian.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya

Manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 451

Asisten Deputi Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya





www.peraturan.go.id

2015, No.1555-123-

standardisasi Sumber Daya Manusia Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah.

Pasal 452


Pasal 451, Asisten Deputi Standardisasi dan Sertifikasi

Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah menyelenggarakan fungsi:

a. pengembangan standardisasi sumber daya manusia




pelaporan di bidang fasilitasi sertifikasi Sumber Daya

Manusia Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah; dan



pelaporan di bidang advokasi Sumber Daya Manusia

Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah.

Pasal 453

Asistem Deputi Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya


terdiri atas:

a. Bidang Pengembangan Standardisasi Sumber Daya

Manusia Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah;

b. Bidang Fasilitasi Sertifikasi Sumber Daya Manusia

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan

c. Bidang Advokasi Sumber Daya Manusia Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 454

Bidang Pengembangan Standardisasi Sumber Daya Manusia

Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah mempunyai tugas


analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi

sumber daya manusia Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-124-

Pasal 455


Pasal 454, Bidang Pengembangan Standardisasi Sumber Daya

Manusia Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah




pelaporan di bidang pengembangan standardisasi

Sumber Daya Manusia Koperasi; dan



pelaporan di bidang standardisasi Sumber Daya Manusia

Usaha Mikro Kecil, dan Menengah.

Pasal 456

Bidang Pengembangan Standardisasi Sumber Daya Manusia

Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah terdiri atas:

a. Subbidang Pengembangan Standardisasi Sumber Daya

Manusia Koperasi; dan

b. Subbidang Pengembangan Standardisasi Sumber Daya

Manusia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 457

(1) Subbidang Pengembangan Standardisasi Sumber Daya

Manusia Koperasi mempunyai tugas melakukan



pelaporan di bidang Pengembangan Standardisasi

Sumber Daya Manusia Koperasi.

(2) Subbidang Pengembangan Standardisasi Sumber Daya

Manusia Usaha Mikro Kecil, dan Menengah mempunyai




Pengembangan Standardisasi Sumber Daya Manusia

Usaha Mikro Kecil, dan Menengah.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-125-

Pasal 458

Bidang Sertifikasi Sumber Daya Manusia Koperasi, dan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas penyiapan

bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi

dan pelaporan di bidang fasilitasi sertifikasi Sumber Daya

Manusia Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 459


Pasal 458, bidang Sertifikasi Sumber Daya Manusia Koperasi,

dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan

fungsi:



pelaporan di bidang Sertifikasi Sumber Daya Manusia

Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan



pelaporan di bidang Sertifikasi Sumber Daya Manusia

Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 460

Bidang fasilitasi Sertifikasi Sumber Daya Manusia Koperasi,

dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri atas:

a. Subbidang Sertifikasi Sumber Daya Manusia Koperasi;

dan

b. Subbidang Sertifikasi Sumber Daya Manusia Usaha


Pasal 461

(1) Subbidang Sertifikasi Sumber Daya Manusia Koperasi




Sertifikasi Sumber Daya Manusia Koperasi.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-126-

(2) Subbidang Sertifikasi Sumber Daya Manusia Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas



evaluasi dan pelaporan di bidang Sertifikasi Sumber Daya


Pasal 462

Bidang Advokasi Sumber Daya Manusia Koperasi, dan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas penyiapan


dan pelaporan di bidang Advokasi Sumber Daya Manusia

Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 463


Pasal 462, Bidang Advokasi Sumber Daya Manusia Koperasi,

dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan

fungsi:



pelaporan di bidang Advokasi Sumber Daya Manusia

Koperasi; dan



pelaporan di bidang Advokasi Sumber Daya Manusia

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 464

Bidang Advokasi Sumber Daya Manusia Koperasi, dan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri atas:

a. Subbidang Advokasi Sumber Daya Manusia Koperasi;

dan

b. Subbidang Advokasi Sumber Daya Manusia Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-127-

Pasal 465

(1) Subbidang Advokasi Sumber Daya Manusia Koperasi

mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan



bidang Advokasi Sumber Daya Manusia Koperasi.

(2) Subbidang Advokasi Sumber Daya Manusia Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melakukan



evaluasi dan pelaporan di bidang Advokasi Sumber Daya


Bagian Keenam

Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 466

Asisten deputi pengembangan kewirausahaan mempunyai

tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan


analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan

Kewirausahaan.

Pasal 467


Pasal 466, Asisten deputi pengembangan kewirausahaan




pelaporan di bidang penumbuhan Kewirausahaan;



pelaporan di bidang pemberdayaan Kewirausahaan; dan



pelaporan di bidang lembaga Kewirausahaan.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-128-

Pasal 468

Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan terdiri atas:

a. Bidang Penumbuhan Kewirausahaan;

b. Bidang Pemberdayaan Kewirausahaan; dan

c. Bidang Lembaga Kewirausahaan.

Pasal 469

Bidang Penumbuhan Kewirausahaan mempunyai tugas


analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penumbuhan

kewirausahaan.

Pasal 470


Pasal 469, Bidang Penumbuhan Kewirausahaan




pelaporan di bidang permasyarakatan kewirausahaan;

dan



pelaporan di bidang fasilitasi kewirausahaan.

Pasal 471

Bidang Penumbuhan Kewirausahaan terdiri atas:

a. Subbidang Pemasyarakatan Kewirausahaan; dan

b. Subbidang Fasilitasi Kewirausahaan.

Pasal 472

(1) Subbidang Pemasyarakatan Kewirausahaan mempunyai




pemasyarakatan kewirausahaan.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-129-

(2) Subbidang Fasilitasi Kewirausahaan mempunyai tugas



evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi

kewirausahaan.

Pasal 473

Bidang Pemberdayaan Kewirausahaan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,


pemberdayaan wirausaha.

Pasal 474


Pasal 473, Bidang Pemberdayaan Kewirausahaan




pelaporan di bidang peningkatan kemampuan

kewirausahaan; dan



pelaporan di bidang penguatan kewirausahaan.

Pasal 475

Bidang Pemberdayaan Kewirausahaan terdiri atas:

a. Subbidang Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan;

dan

b. Subbidang Penguatan Kewirausahaan.

Pasal 476

(1) Subbidang Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan




peningkatan kemampuan kewirausahaan.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-130-

(2) Subbidang Penguatan Kewirausahaan mempunyai tugas



evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan

kewirausahaan.

Pasal 477

Bidang Lembaga Kewirausahaan mempunyai tugas penyiapan


dan pelaporan di bidang lembaga kewirausahaan.

Pasal 478


Pasal 477, Bidang Lembaga Kewirausahaan




pelaporan di bidang pengembangan jaringan

kewirausahaan; dan



pelaporan di bidang peningkatan sumberdaya

kewirausahaan.

Pasal 479

Bidang Lembaga Kewirausahaan terdiri atas:

a. Subbidang Pengembangan Jaringan Kewirausahaan; dan

b. Subbidang Peningkatan Sumberdaya Kewirausahaan.

Pasal 480

(1) Subbidang Pengembangan Jaringan Kewirausahaan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan,

analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan

jaringan kewirausahaan.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-131-

(2) Subbidang Peningkatan Sumberdaya Kewiraushaan




peningkatan sumberdaya kewirausahaan.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Pengembangan Peran Serta Masyarakat

Pasal 481

Asisten Deputi Pengembangan Peran Serta Masyarakat




pengembangan peran serta masyarakat.

Pasal 482


Pasal 481, Asisten deputi pengembangan peran serta

masyarakat menyelenggarakan fungsi:



pelaporan di bidang pengembangan peran organisasi

profesi;




kemasyarakatan; dan




kependidikan.

Pasal 483

Asisten Deputi Penegembangan Peran Serta Masyarakat terdiri

atas:

a. Bidang Pengembangan Peran Organisasi Profesi;

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-132-

b. Bidang Pengembangan Peran Organisasi

Kemasyarakatan; dan

c. Bidang Pengembangan peran Organisasi Kependidikan.

Pasal 484

Bidang Pengembangan Peran Organisasi Profesi mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,


dukungan peran organisasi profesi.

Pasal 485


Pasal 484, Bidang Pengembangan Peran Organisasi Profesi




pelaporan di bidang peningkatan dukungan organisasi

profesi terhadap koperasi; dan



pelaporan di bidang perkuatan lembaga pendidikan dan

latihan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 486

Bidang Pengembangan Peran Organisasi Profesi terdiri atas:

a. Subbidang Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi;

dan

b. Subbidang Perkuatan Lembaga Pendidikan dan Latihan

Pasal 487

(1) Subbidang Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi




peningkatan dukungan organisasi profesi terhadap

pengembangan sumber daya manusia koperasi, usaha

mikro, kecil dan menengah.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-133-

(2) Subbidang Perkuatan Lembaga Pendidikan dan Latihan




perkuatan lembaga pendidikan dan latihan bagi

pengembangan sumber daya manusia koperasi, Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 488

Bidang Pengembangan Peran Organisasi Kemasyarakatan



dukungan organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan

sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, kecil dan

menengah.

Pasal 489


Pasal 488, Bidang Pengembangan Peran Organisasi

Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:



pelaporan di bidang dukungan organisasi

kemasyarakatan dalam pengembangan sumber daya

manusia koperasi; dan



pelaporan di bidang dukungan organisasi

kemasyarakatan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 490

Bidang Pengembangan Peran Organisasi Kemasyarakatan

terdiri atas:

a. Subbidang Dukungan Organisasi Kemasyarakatan

Koperasi; dan

b. Subbidang Dukungan Organisasi Kemasyarakatan Usaha


www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-134-

Pasal 491

(1) Subbidang Dukungan Organisasi Kemasyarakatan




dukungan organisasi kemasyarakatan.

(2) Subbidang Dukungan Organisasi Kemasyarakatan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas



evaluasi dan pelaporan di bidang dukungan organisasi

kemasyarakatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 492

Bidang Pengembangan peran organisasi kependidikan



pengembangan organisasi kependidikan.

Pasal 493


Pasal 492, Bidang Pengembangan Kerjasama kependidikan




pelaporan di bidang pengembangan dukungan pelatihan

keterampilan teknis; dan



pelaporan di bidang dukungan pemagangan.

Pasal 494

Bidang Pengembangan Kerjasama terdiri atas:

a. Subbidang Kerjasama Pelatihan Ketrampilan Teknis; dan

b. Subbidang Kerjasama Pemagangan.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-135-

Pasal 495

(1) Subbidang Dukungan Pelatihan Ketrampilan Teknis




dukungan pelatihan ketrampilan teknis.

(2) Subbidang Dukungan Pemagangan mempunyai tugas

melakukan melakukan penyiapan bahan perumusan



dukungan pemagangan.

Bagian Kedelapan

Asisten Deputi Penelitian dan Pengkajian

Pasal 496

Asisten Deputi Penelitian dan Pengkajian Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan



dan pelaporan di bidang penelitian dan pengkajian koperasi

dan usaha mikro, kecil, dan menegah.

Pasal 497


Pasal 496, Asisten Deputi Penelitian dan Pengkajian dan

Usaha Mikro Kecil, dan Menengah menyelenggarakan fungsi:



pelaporan di bidang Penelitian dan Pengkajian Koperasi;



pelaporan di bidang Penelitian dan Pengkajian Usaha

Mikro, Kecil, dan Menegah; dan



www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-136-

pelaporan di bidang Penelitian dan Pengkajian

Sumberdaya.

Pasal 498

Asisten Deputi Penelitian dan Pengkajian Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil, dan Menengah terdiri atas:

a. Bidang Penelitian dan Pengkajian Koperasi;

b. Bidang Penelitian dan Pengkajian Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah; dan

c. Bidang Kerjasama Penelitian dan Pengkajian Sumber

Daya.

Pasal 499

Bidang Penelitian dan Pengkajian Koperasi mempunyai tugas


analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Penelitian dan

Pengkajian Koperasi.

Pasal 500


Pasal 499, Bidang Penelitian dan Pengkajian Koperasi




pelaporan di bidang Penelitian dan Pengkajian

Kelembagaan Koperasi; dan



pelaporan di bidang Penelitian dan Pengkajian Usaha

Koperasi.

Pasal 501

Bidang Penelitian dan Pengkajian Koperasi terdiri atas:

a. Subbidang Penelitian dan Pengkajian Kelembagaan

Koperasi; dan

b. Subbidang Penelitian dan Pengkajian Usaha Koperasi.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-137-

Pasal 502

(1) Subbidang Penelitian dan Pengkajian Kelembagaan




penelitian dan pengkajian kelembagaan koperasi.

(2) Subbidang Penelitian dan Pengkajian Usaha Koperasi




penelitian dan pengkajian usaha koperasi.

Pasal 503

Bidang Penelitian dan Pengkajian Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan


bidang penelitian dan pengkajian usaha mikro, kecil, dan

menengah.

Pasal 504


Pasal 503, Bidang Penelitian dan Pengkajian Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah menyelenggarakan fungsi:



pelaporan di bidang penelitian dan pengkajian usaha

mikro; dan



pelaporan di bidang penelitian dan pengkajian usaha

kecil dan menengah.

Pasal 505

Bidang Penelitian dan Pengkajian Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah terdiri atas:

a. Subbidang Penelitian dan Pengkajian Usaha Mikro; dan

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-138-

b. Subbidang Penelitian dan Pengkajian Usaha Kecil, dan

Menengah.

Pasal 506

(1) Subbidang Penelitian dan Pengkajian Usaha Mikro




penelitian dan pengkajian usaha mikro.

(2) Subbidang Penelitian dan Pengkajian Usaha Kecil, dan

Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan



bidang penelitian dan pengkajian usaha kecil, dan

menengah.

Pasal 507

Bidang Kerjasama Penelitian dan Pengkajian Sumberdaya



penelitian dan pengkajian Sumberdaya.

Pasal 508


Pasal 507, Bidang Kerjasama Penelitian dan Pengkajian

Sumberdaya menyelenggarakan fungsi:



pelaporan di bidang kerjasama dan jaringan; dan



pelaporan di bidang pengelolaan sumberdaya.

Pasal 509

Bidang Kerjasama Penelitian dan Pengkajian Sumberdaya

terdiri atas:

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-139-

a. Subbidang Kerjasama Penelitian dan Pengkajian

Sumberdaya; dan

b. Subbidang Pengelolaan Sumberdaya.

Pasal 510

(1) Subbidang Kerjasama Penelitian dan Pengkajian

Sumberdaya mempunyai tugas melakukan penyiapan



bidang kerjasama Penelitian dan Pengkajian

Sumberdaya.

(2) Subbidang pengelolaan sumberdaya mempunyai tugas



evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama antar

lembaga penelitian koperasi dan usaha mikro, kecil, dan

menengah.

BAB IX

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN

Bagian Kesatu


Pasal 511

(1) Deputi Bidang Pengawasan berada di bawah dan


(2) Deputi Bidang Pengawasan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 512

Deputi bidang Pengawasan mempunyai tugas


sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan

kepatuhan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan

koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penindakan dan

penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-140-

Pasal 513


512, Deputi Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan

peraturan perundang-undangan, pemeriksaan

kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan

pinjam, penindakan, dan penilaian kesehatan usaha

simpan pinjam;

b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di

bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-

undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi,

pemeriksaan usaha simpan pinjam, penindakan, dan

penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;

c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang

peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan,

pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha

simpan pinjam, penindakan, dan penilaian kesehatan

usahasimpan pinjam;

d. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengawasan;

dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 514

Deputi Bidang Pengawasan terdiri atas:

a. Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan;

b. Asisten Deputi Kepatuhan;

c. Asisten Deputi Pemeriksaan Kelembagaan;

d. Asisten Deputi Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam;

e. Asisten Deputi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan

Pinjam; dan

f. Asisten Deputi Penerapan Sanksi.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-141-

Bagian Ketiga

Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan

Pasal 515

Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan mempunyai tugas



Bidang Pengawasan.

Pasal 516


Pasal 515, Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan



anggaran;




internasional;








hukum.

Pasal 517

Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan terdiri atas:


b. Bagian Umum.

Pasal 518




www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-142-



Pasal 519






dan pelaporan di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan;


perundang-undangan;





informasi.

Pasal 520




Pasal 521




perundang-undangan.





informasi.

Pasal 522



www.peraturan.go.id

2015, No.1555-143-




Pasal 523









serta advokasi hukum.

Pasal 524




Pasal 525








hukum.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Kepatuhan

Pasal 526

Asisten Deputi Kepatuhan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi


www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-144-

dan pelaporan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan

perundang-undangan dan hukum.

Pasal 527


Pasal 526, Asisten Deputi Kepatuhan menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan, sosialisasi,


peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan

dan hukum;


sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, identifikasi, dan

pemetaan pemeriksaan di bidang kepatuhan usaha dan

pengelolaan keuangan; dan


sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, sosialisasi, analisis,

evaluasi, dan pelaporan di bidang kepatuhan penerapan

pelaporan transaksi mencurigakan.

Pasal 528

Asisten Deputi Kepatuhan terdiri atas:

a. Bidang Kepatuhan Legal;

b. Bidang Kepatuhan Usaha dan Keuangan; dan

c. Bidang Kepatuhan Transaksi.

Pasal 529

Bidang Kepatuhan Legal mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan, sosialisasi, pemantauan,

analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepatuhan

peraturan perundang-undangan dan hukum.

Pasal 530


Pasal 529, Bidang Kepatuhan Legal menyelenggarakan fungsi:

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-145-

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, sosialisasi dan

bimbingan teknis penerapan kepatuhan peraturan

perundang-undangan dan hukum;

b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penerapan

kepatuhan peraturan perundang-undangan dan hukum;

dan

c. penyampaian rekomendasi perbaikan terhadap

penerapan kepatuhan peraturan perundang-undangan

dan hukum.

Pasal 531

Bidang Kepatuhan Legal terdiri atas:

a. Subbidang Penerapan Peraturan dan hukum; dan

b. Subbidang Evaluasi Penerapan Peraturan dan hukum.

Pasal 532

a. Subbidang penerapan peraturan dan hukum mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan, sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan

kepatuhan peraturan perundang-undangan dan hukum.

b. Subbidang Evaluasi Penerapan Peraturan dan hukum


monitoring dan evaluasi penerapan kepatuhan peraturan

perundang-undangan dan hukum oleh koperasi dan

memberikan rekomendasi perbaikan.

Pasal 533

Bidang Kepatuhan Usaha dan Keuangan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi

dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, identifikasi,

pemetaan pemeriksaan kepatuhan di bidang kepatuhan usaha

dan pengelolaan keuangan.

Pasal 534


Pasal 533, Bidang Kepatuhan Usaha dan Keuangan


www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-146-

a. penyiapan bahan identifikasi, pemetaan pemeriksaan

kepatuhan dan memberikan rekomendasi terhadap

penerapan kepatuhan usaha oleh koperasi; dan

b. Penyiapan bahan identifikasi, evaluasi, analisis dan

pemeriksaan terhadap kepatuhan penerapan kepatuhan

keuangan.

Pasal 535

Bidang Kepatuhan Usaha dan Keuangan terdiri atas:

a. Subbidang Kepatuhan Usaha; dan

b. Subbidang Kepatuhan Keuangan.

Pasal 536

(1) Subbidang Kepatuhan Usaha mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan identifikasi, pemetaan

pemeriksaan kepatuhan dan memberikan rekomendasi

terhadap penerapan kepatuhan usaha oleh koperasi.

(2) Subbidang Kepatuhan Keuangan mempunyai tugas

melakukan Penyiapan bahan identifikasi, evaluasi,

analisis dan pemeriksaan terhadap kepatuhan penerapan

kepatuhan keuangan.

Pasal 537

Bidang Kepatuhan Transaksi mempunyai tugas


dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, analisis, evaluasi,

dan pelaporan di bidang kepatuhan penerapan pelaporan

transaksi mencurigakan.

Pasal 538


Pasal 537, Bidang Kepatuhan Transaksi menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dam sosialisasi

tentang pencegahan transaksi mencurigakan; dan

b. penyiapan bahan analisis dan pelaporan serta bimbingan

teknis penerapan pelaporan transaksi mencurigakan.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-147-

Pasal 539

Bidang Kepatuhan Transaksi terdiri atas:

a. Subbidang Pencegahan Transaksi Mencurigakan; dan

b. Subbidang Analisis dan pelaporan.

Pasal 540

(1) Subbidang Pencegahan Transaksi Mencurigakan

mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan

kebijakan dam sosialisasi tentang pencegahan transaksi

mencurigakan.

(2) Subbidang Analisis dan Pelaporan mempunyai tugas

penyiapan bahan sosialisasi, analisis dan pelaporan serta

bimbingan teknis penerapan pelaporan transaksi

mencurigakan.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Pemeriksaan Kelembagaan

Pasal 541

Asisten Deputi Pemeriksaan Kelembagaan mempunyai tugas


dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan,

analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan

kelembagaan Koperasi.

Pasal 542


Pasal 541, Asisten Deputi Pemeriksaan Kelembagaan


a. penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan

pelaksanaan pemeriksaan manajemen organisasi,

manajemen kinerja dan laporan keuangan Koperasi;

b. penyiapan pelaksanaan identifikasi, monitoring dan

evaluasi terhadap penerapan kelembagaan koperasi; dan

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-148-

c. penyiapan pemeriksaan, menyusun laporan hasil

pemeriksaan, menyusun rekomendasi perbaikan.

Pasal 543

Asdep Pemeriksaan Kelembagaan terdiri atas:

a. Bidang Pemeriksaan Organisasi;

b. Bidang Pemeriksaan Kinerja; dan

c. Bidang Pemeriksaan Laporan Keuangan.

Pasal 544

Bidang Pemeriksaan Organisasi mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan

rencana pelaksanaan pemeriksaan manajemen organisasi,

pelaksanaan identifikasi, monitoring dan evaluasi terhadap

penerapan kelembagaan koperasi.

Pasal 545


Pasal 544, Bidang Pemeriksaan Organisasi menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana

pelaksanaan pemeriksaan manajemen organisasi

koperasi;

b. pelaksanaan identifikasi, monitoring, evaluasi dan

analisis terhadap penerapan manajemen organisasi oleh

koperasi;

c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana

pelaksanaan pemeriksaan manajemen usaha koperasi;

dan

d. pelaksanaan identifikasi, monitoring, evaluasi dan

analisis terhadap penerapan manajemen usaha oleh

koperasi.

Pasal 546

Bidang Pemeriksaan Organisasi terdiri atas:

a. Subbidang Pemeriksaan Manajemen Organisasi; dan

b. Subbidang Pemeriksaan Manajemen Usaha.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-149-

Pasal 547

(1) Subbidang Pemeriksaan Manajemen Organisasi


koordinasi dan penyusunan rencana pelaksanaan

pemeriksaan manajemen organisasi koperasi,

pelaksanaan identifikasi, monitoring, evaluasi dan

analisis terhadap penerapan manajemen organisasi oleh

koperasi.

(2) Subbidang Pemeriksaan Manajemen Usaha mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan

penyusunan rencana pelaksanaan pemeriksaan

manajemen usaha koperasi, pelaksanaan identifikasi,

monitoring, evaluasi dan analisis terhadap penerapan

manajemen usaha oleh koperasi.

Pasal 548

Bidang Pemeriksaan Kinerja mempunyai tugas koordinasi

penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana pemeriksaan

kinerja koperasi, pelaksanaan identifikasi, monitoring dan

evaluasi terhadap pemeriksaan kinerja koperasi.

Pasal 549


Pasal 548, Bidang Pemeriksaan Kinerja menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan,

sosialisasi dan bimbingan teknis dibidang pemeriksaan

kinerja kelembagaan koperasi;

b. pelaksanaan identifikasi, pendataan, monitoring, analisis

dan evaluasi penerapan menajemen kinerja kelembagaan

dan keuangan; dan

c. penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan dan

laporan hasil pemeriksaan kinerja kelembagaan dan

keuangan.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-150-

Pasal 550

Bidang Pemeriksaan Laporan Keuangan terdiri atas:

a. Subbidang Pemeriksaan Kinerja Kelembagaan; dan

b. Subbidang Pemeriksaan Kinerja Keuangan.

Pasal 551

(1) Subbidang Pemeriksaan Kinerja Kelembagaan


koordinasi dan perumusan kebijakan dibidang

pemeriksaan kinerja kelembagaan, sosialisasi, bimbingan

teknis, identifikasi dibidang pemeriksaan kinerja

kelembagaan.

(2) Subbidang Pemeriksaan Kinerja Keuangan mempunyai

tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan

dibidang pemeriksaan kinerja keuangan, melakukan

sosialisasi, melakukan bimbingan teknis, melakukan

pemeriksaan kinerja keuangan, dan melakukan

pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil

pemeriksaan kinerja keuangan.

Pasal 552

Bidang Pemeriksaan Laporan Keuangan mempunyai tugas

penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana pemeriksaan

kinerja koperasi, pelaksanaan identifikasi, monitoring dan

evaluasi terhadap pemeriksaan laporan keuangan.

Pasal 553


Pasal 552, Bidang Pemeriksaan Laporan Keuangan



Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Ekternal

dan Pemeriksaan Internal; dan

b. pelaksanaan identifikasi, monitoring, analisis dan

evaluasi laporan hasil Pemeriksaan Ekternal dan

Pemeriksaan Internal.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-151-

Pasal 554

Bidang Pemeriksaan Laporan Keuangan terdiri atas:

a. Subbidang Pemeriksaan Internal; dan

b. Subbidang Pemeriksaan Ekternal.

Pasal 555

(1). Subbidang Pemeriksaan Internal mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan

perumusan kebijakan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis,

serta melakukan identifikasi, monitoring, analisis dan

evaluasi laporan hasil Pemeriksaan Internal.

(2). Subbidang Pemeriksaan Ekternal mempunyai tugas

penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan,

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis, serta melakukan

identifikasi, monitoring, analisis dan evaluasi laporan

hasil Pemeriksaan Ekternal.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam

Pasal 556

Asisten Deputi Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan

di bidang pemeriksaan usaha simpan pinjam.

Pasal 557

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada Pasal 556,

Asisten Deputi Pemeriksan Usaha Simpan Pinjam

meenyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan

di bidang pemeriksaan usaha simpan pinjam oleh

Koperasi;

b. penyiapan sosialisasi kebijakan dibidang pemeriksaan

usaha simpan pinjam;

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-152-

c. penyiapan pelaksanaan pemeriksaan usaha simpan

pinjam oleh Koperasi; dan

d. pelaksanaan pemantauan, analsisa dan evaluasi

pelaksanaan pemeriksaan usaha simpan pinjam oleh

Pejabat Pembina.

Pasal 558

Asisten Deputi Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam terdiri

atas:

a. Bidang Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Konvensional;

b. Bidang Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Syariah; dan

c. Bidang Pemeriksaan Laporan Keuangan Simpan Pinjam.

Pasal 559

Bidang Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Konvensional

mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi dan

penyusunan kebijakan, sosialisasi, pemantauan, analisis dan

evaluasi dibidang pemeriksaan usaha simpan pinjam

konvensional.

Pasal 560




a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang

pemeriksaan penghimpunan dana, sosialisasi kebijakan,

pemantauan, analisis dan evalusi hasil pemeriksaan dan

pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan

b. penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang

pemeriksaan penyaluran Dana, sosialisasi kebijakan,

pemantauan, analisis dan evalusi hasil pemeriksaan dan

pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pasal 561


terdiri atas:

a. Subbidang Pemeriksaan Penghimpunan Dana; dan

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-153-

b. Subbidang Pemeriksaan Penyaluran Dana.

Pasal 562

(1) Subbidang Pemeriksaan Penghimpunan Dana

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan

kebijakan dibidang pemeriksaan penghimpunan dana,

sosialisasi kebijakan, monitoring, analisis dan evalusi

hasil pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil

pemeriksaan.

(2) Subbidang Pemeriksaan Penyaluran Dana mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan

dibidang pemeriksaan penyaluran Dana, sosialisasi

kebijakan, monitoring, analisis dan evalusi hasil

pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil

pemeriksaan.

Pasal 563

Bidang Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Syariah

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi

dan penyusunan kebijakan, sosialisasi, pemantauan, analisis

dan evaluasi dibidang pemeriksaan usaha simpan pinjam

Syariah.

Pasal 564


Bidang Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Syariah


a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan

sosialisasi dan bimbingan teknis pemeriksaan usaha

simpan pinjam syariah; dan

b. pelaksanaan identifikasi , monitoring, analisis dan

evaluasi laporan hasil pemeriksaan usaha simpan pinjam

syariah.

Pasal 565

Bidang Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Syariah terdiri

atas :

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-154-

a. Sub Bidang Pemeriksaan Penghimpunan Dana; dan

b. Sub Bidang Pemeriksaan Pembiayaan.

Pasal 567

1) Subbidang Pemeriksaan Penghimpunan Dana

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan

kebijakan dibidang pemeriksaan penghimpunan dana,

sosialisasi kebijakan, monitoring, analisis dan evalusi

hasil pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil

pemeriksaan usaha simpan pinjam syariah.

(2) Subbidang Pemeriksaan Penyaluran Dana mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan

dibidang pemeriksaan penyaluran Dana, sosialisasi

kebijakan, monitoring, analisis dan evalusi hasil

pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil

pemeriksaan usaha simpan pinjam syariah.

Pasal 568

Bidang Pemeriksaan Laporan Keuangan Simpan Pinjam

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyiapan

bahan penyusunan kebijakan dibidang pemriksaan laporan

keuangan usaha simpan pinjam.

Pasal 569


Bidang Pemeriksaan Laporan Keuangan Simpan Pinjam

mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan,

sosialisasi dan bimbingan teknis pemeriksaan laporan

keuangan usaha simpan pinjam; dan

b. pelaksanaan identifikasi, monitoring, analisis dan

evaluasi laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan

usaha simpan pinjam.

Pasal 570

Bidang Pemeriksaan Laporan Keuangan Simpan Pinjam terdiri

atas :

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-155-

a. Subbidang Audit Financial; dan

b Subbidang Audit Khusus.

Pasal 571

(1) Subbidang Audit Financial mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang audit

financial, sosialisasi kebijakan, monitoring, analisis dan

evalusi hasil audit financial dan pemantauan tindak

lanjut hasil pemeriksaan.

(2) Subbidang Audit khusus mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang audit

khusus, sosialisasi kebijakan, monitoring, analisis dan

evalusi hasil audit khusus dan pemantauan tindak lanjut

hasil audit.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam

Pasal 572


mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan,


pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang

penilaian kesehatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi.

Pasal 573


Pasal 572, Asisten Deputi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan

Pinjam memnyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan

penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi;

b. penyiapan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang

penilaian kesehatan usaha simpan pinjam Koperasi; dan

c. pelaksanaan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam

koperasi, monitoring dan evaluasi hasil penilaian

kesehatan usaha simpan pinjam koperasi.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-156-

Pasal 574


terdiri atas :

a. Bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam

Konvensional;

b. Bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam

Syariah; dan

c. Bidang Tindak Lanjut Penilaian Kesehatan.

Pasal 575

Bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam

Konvensional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

koordinasi dan perumusan kebijakan, sosialisasi dan

bimbingan teknis serta penyelenggaraan fungsi teknis

penilaian Usaha simpan pinjam konvensional.

Pasal 576


575, Bidang Konvensional mempunyai fungsi:


Sosialisasi dan Bimbingan Teknis pelaksanaan di bidang

Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Konvensional;

b. pelaksanaan pengembangan dan penerapan kebijakan,

monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan di bidang

Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Konvensional;

Pasal 577

Bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam

Konvensional terdiri atas:

a. Subbidang Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam.

b. Subbidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam

Koperasi.

Pasal 578

(1) Subbidang Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

mempunyai melaksanakan penyiapan bahan koordinasi

dan perumusan kebijakan, Sosialisasi dan Bimbingan

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-157-

Teknis, pengembangan dan penerapan kebijakan,

monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan dibidang

penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

Konvensional.

(2) Subbidang Penilaian Kesehatan Unit Usaha Simpan

Pinjam Koperasi mempunyai tugas penyiapan bahan

koordinasi dan perumusan kebijakan, Sosialisasi dan

Bimbingan Teknis, pengembangan dan penerapan

kebijakan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan

dibidang penilaian kesehatan Unit Usaha Simpan Pinjam

Koperasi Konvensional.

Pasal 579

Bidang Syariah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

koordinasi dan perumusan kebijakan, sosialisasi dan

bimbingan teknis serta penyelenggaraan fungsi teknis

penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah.

Pasal 580


579, Bidang Syariah mempunyai fungsi :


Sosialisasi dan Bimbingan Teknis pelaksanaan di bidang

penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah;


monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan di bidang

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah.

Pasal 581

Bidang Syariah terdiri atas :

a. Subbidang Penilaian Kesehatan KSP Pola Syariah

b. Subbidang Penilaian Kesehatan USP Pola Syariah.

Pasal 582

a. Subbidang Penilaian Kesehatan KSP Pola Syariah



www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-158-

pengembangan dan penerapan kebijakan, monitoring dan

evaluasi hasil pelaksanaan di bidang pelaksanaaan

penilaian kesehatan KSP Pola Syariah.

b. Subbidang Penilaian Kesehatan USP Pola Syariah



pengembangan dan penerapan kebijakan, monitoring dan

evaluasi hasil pelaksanaan di bidang penilaian kesehatan

USP Syariah.

Pasal 583

Bidang Pelaksanaan Tindak Lanjut Penilaian Kesehatan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan

perumusan kebijakan serta penyelenggaraan pemantuan

pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian

kesehatan.

Pasal 584


Bidang Pelaksanaan Tindak Lanjut Penilaian Kesehatan


a. penyiapan bahan koordinasi dan penyiapan perumusan

kebijakan di bidang pelaksanaan tindak lanjut hasil

penilaian kesehatan;


pemantauan dan evaluasi di bidang pelaksanaan tindak

lanjut hasil penilaian kesehatan.

Pasal 585

Bidang Pelaksanaan Tindak Lanjut Penilaian Kesehatan terdiri

atas :

a. Subbidang Pelaksanaan Rekomendasi; dan

b. Subbidang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi.

Pasal 586

a. Subbidang Pelaksanaan Rekomendasi mempunyai tugas


www.peraturan.go.id

2015, No.1555-159-

penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan

tindak lanjut hasil penilaian kesehatan.

b. Subbidang Pemantuan Tindak Lanjut Rekomendasi


pemantuan, Evaluasi, dan rekomendasi tindak lanjut

hasil penilaian kesehatan.

Bagian Kedelapan

Asisten Deputi Penerapan Sanksi

Pasal 587

Asisten Deputi Penerapan Sanksi mempunyai tugas


dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan,

analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan sanksi

penyimpangan oleh Koperasi.

Pasal 588


Pasal 587, Asisten Deputi Penerapan Sanksi


a. penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan di

bidang pelaksanaan sanksi;

b. penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan di

bidang pemantauan penerapan sanksi;

c. penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan di

bidang rehabilitasi; dan

d. pelaksanaan monitoring, analisis dan evaluasi di bidang

penerapan sanksi.

Pasal 589

Asisten Deputi Penerapan Sanksi terdiri atas :

a. Bidang Pelaksana Sanksi;

b. Bidang Pemantauan; dan

c. Bidang Rehabilitasi.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-160-

Pasal 590

Bidang Pelaksana Sanksi mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan serta

penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan sanksi.

Pasal 591


590, Bidang Pelaksana Sanksi mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan di

bidang pelaksana sanksi; dan

b. pelaksanaan penerapan kebijakan, monitoring dan

evaluasi di bidang pelaksana sanksi.

Pasal 592

Bidang Pelaksana Sanksi terdiri atas:

a. Subbidang Sanksi Administratisi; dan

b. Subbidang Pelimpahan Perkara.

Pasal 593

(1) Subbidang Sanksi Administrasi mempunyai tugas


perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan sanksi administrasi.

(2) Subbidang Pelimpahan Perkara mempunyai tugas



pelimpahan perkara.

Pasal 594

Bidang Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan


penyelenggaraan fungsi teknis pemantauan penerapan sanksi.

Pasal 595


594, Bidang Pemantauan Koperasi meenyelenggarakan fungsi:

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-161-


bidang Pemantauan penindakan.


evaluasi di bidang Pemantauan penindakan.

Pasal 596

Bidang Pemantauan terdiri atas:

a. Subbidang Pemantuan Pelaksanaan Sanksi; dan

b. Subbidang Pemantauan Keputusan Hasil Pelimpahan.

Pasal 597

(1) Subbidang Pemantauan Pelaksanaan Sanksi mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan

perumusan kebijakan pemantauan penerapan sanksi.

(2) Subbidang Pemantauan keputusan Hasil Pelimpahan

mempunyai tugas melaksanakan penerapan kebijakan,

monitoring dan evaluasi pemantauan keputusan hasil

pelimpahan.

Pasal 598

Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan


penyelenggaraan Rehabilitasi.

Pasal 599


598, Bidang Rehabilitasi mempunyai fungsi :


bidang penerapan rehabilitasi.


evaluasi di bidang penerapan rehabilitasi.

Pasal 600

Bidang Rehabilitasi terdiri atas :

a. Subbidang Rehabilitasi Kelembagaan.

b. Subbidang Rehabilitasi Usaha.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-162-

Pasal 601

(1) Subbidang Rehabilitasi Kelembagaan mempunyai tugas


perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi di bidang

penerapan rehabilitasi kelembagaan.

(2) Subbidang Rehabilitasi Usaha mempunyai tugas



penerapan rehabilitasi usaha.

BAB X

STAF AHLI

Pasal 602

(1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli secara

administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris

Kementerian

Pasal 603

Staf Ahli sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 602 terdiri

atas:

a. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro;

b. Staf Ahli Bidang Produktivitas dan Daya Saing; dan

c. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 604

(1) Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro mempunyai tugas

memberikan telaahan kepada Menteri Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah mengenai masalah Ekonomi

Makro.

(2) Staf Ahli Bidang Produktivitas dan Daya Saing

mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengenai

masalah Produkstivitas dan Daya Saing.

(3) Staf Ahli Bidang Antar Lembaga mempunyai tugas

memberikan telaahan kepada Menteri Koperasi dan

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-163-

Usaha Kecil dan Menengah mengenai masalah hubungan

antar lembaga.

BAB XI

INSPEKTORAT

Pasal 605

(1) Inspektorat adalah unsur pengawas yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi

dan UKM melalui Sekretaris Kementerian.

(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 606

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan

intern di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

Pasal 607


Pasal 606, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;

b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,

dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan Menteri Koperasi dan UKM;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kementerian

Koperasi dan UKM.

Pasal 608

Inspektorat terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 609

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan

pemberian pelayanan tata usaha di lingkungan Inspektorat.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-164-

Pasal 610

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas

melakukan kegiatan fungsional auditor sesuai dengan


(2) Kelompok Jabatan Fugnsional Auditor dikoordinasikan

oleh seorang Pejabat Fugnsional Auditor senior yang

ditunjuk Inspektur.

(3) Jumlah Tenaga Fugnsional Auditor ditentukan

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

BAB XII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 611

Di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM dapat dibentuk

Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan

Pasal 612

Kelompok Jabatan fungsional pada Kementerian Koperasi dan

UKM mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan

jabatan fungsional masimg-,asing berdasarkan ketentuan


Pasal 613

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaiaman dimaksud di

dalam Pasal 610, terbagi dalam berbagai kelompok jabatn

fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang

pengangkatannya diatur berdasarkan peraturan


(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsiobal

dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior

yang ditetapkan atau ditunjuk oleh masing-masing

Pejabat Eselon II sesuai dengan tugas dan fungsinya.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-165-

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimakasud

dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan

beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kelompok jabatan fungsional secara teknik administrasi

dibina oleh Sekretariat Kementerian.

BAB XIII

ESELON

Pasal 614

(1) Sekretaris Kementerian dan Deputi merupakan jabatan

struktural eselon I.a atau jabatan pimpinan tinggi madya.

(2) Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon I.b atau

jabatan pimpinan tinggi madya.

(3) Kepala Biro, Asisten Deputi, dan Inspektur merupakan

jabatan struktural eselon II.a atau jabatan pimpinan

tinggi pratama.

(4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan

struktural eselon III.a. atau jabatan administrator.

(5) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan

jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB XIV

TATA KERJA

Pasal 615

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kementerian Koperasi

dan UKM harus menyusun peta bisnis proses yang

menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien

antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan

UKM.

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-166-

Pasal 616

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai

hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang koperasi

dan usaha mikro, kecil dan menengah secara berkala atau

sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 617

Kementerian Koperasi dan UKM harus menyusun analisis

jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas

terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Koperasi

dan UKM.

Pasal 618

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM

dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan

Kementerian Koperasi dan UKM maupun dalam hubungan

antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 619

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem

pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing

untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas

publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan

pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 620

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab

memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan

pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 621

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan

tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi

penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang

diperlukan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-167-

Pasal 622

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan

mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan

masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara

berkala tepat pada waktunya.

Pasal 623

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi

harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit

organisasi di bawahnya.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 624

(1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang

pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas

dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di


(2) Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang

pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas

dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian

Koperasi dan UKM.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 625

(1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang

pengembangan sistem informasi, pemeliharaan jaringan,

dan penyajian informasi karena sifat tugas dan fungsinya

melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik yang

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-168-

selanjutnya disebut LPSE di lingkungan Kementerian

Koperasi dan UKM.

(2) Kepala Bagian yang menangani fungsi pengembangan

sistem informasi, pengelolaan jaringan sistem informasi,

dan penyajian informasi, karena sifat tugas dan

fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik (LPSE) di


(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan

tanggung jawab LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 626

(1) Kepala Biro yang menangani fungsi pengembangan

sistem informasi, karena sifat tugas dan fungsinya

menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan


(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung

jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

berdasarkan PeraturanPerundang-undangan.

Pasal 627

(1) Di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM dibentuk

unit organisasi yang menangani fungsi operasional

pengembangan sumber daya manusia, produksi,

pembiayaan, penjaminan dan pemasaran di bidang

koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata

kerja unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 628

Bagan organisasi Kementerian Koperasi dan UKM dan satuan

organisasi di bawah Kementerian Koperasi dan UKM

www.peraturan.go.id

2015, No.1555-169-

sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian

tang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 629

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua

ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Koperasi dan

UKM Nomor : 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Republik Indonesia, masih tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti

dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 630

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh

jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di

lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, tetap

melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat

pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 631

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut peraturan

ini ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri

yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 632

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 05/Per/M.KUKM/IX/2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan

www.peraturan.go.id

2015, No. 1555-170-

Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 633

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 September 2015

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL

DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

Documents

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2015/bn1555-2015.pdfUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara