BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA

No.920, 2015 BAWASLU. Penyelesaian Sengketa. Pemilihan.Gubernur. Wakil Gubernur. Bupati. WakilBupati. Walikota. Wakil Walikota. Tata Cara.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMNOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANGTATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKILBUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati serta Walikota dan Wakil Walikota yangdemokratis, maka diperlukan upaya hukumpenyelesaian sengketa yang dapat melindungi hakkonstitusional Peserta Pemilihan Pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sertaWalikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang PemilihanGubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang PemilihanGubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang memberikan kewenangan kepada BadanPengawas Pemilihan Umum, Badan PengawasPemilihan Umum Provinsi dan Panitia PengawasPemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk

www.peraturan.go.id

2015, No.920 2

menyelesaikan sengketa yang timbul dalam PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Badan Pengawas PemilihanUmum tentang Tata Cara Penyelesaian SengketaPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang PemilihanGubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5678);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMTENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETAPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATIDAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKILWALIKOTA.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan

www.peraturan.go.id

2015, No.9203

adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dankabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secaralangsung dan demokratis.

2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihanyang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atauperseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi PemilihanUmum Provinsi.

3. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan CalonWakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partaipolitik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkanatau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

4. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas)tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentukoleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasarkesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan danmembela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dannegara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 194

6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalahlembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksuddalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggarapemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalampenyelenggaraan Pemilihan.

7. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umumsebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengaturmengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugasmenyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

8. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umumsebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengaturmengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugasmenyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikotadan Wakil Walikota.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawasluadalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugasmengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamundang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihanumum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasanpenyelenggaraan Pemilihan.

www.peraturan.go.id

2015, No.920 4

10. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalahpanitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untukmenyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.

11. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalahpanitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untukmenyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutanlain/Kelurahan.

12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnyadisingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untukmenyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

13. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalahtempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.

14. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umumyang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diwilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yangmengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikantugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur.

15. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnyadisebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk olehBawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraanPemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.

16. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebutPanwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh PanwasKabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraanPemilihan di wilayah Kecamatan.

17. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalahpetugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasipenyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.

18. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebutPengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatanuntuk membantu PPL.

19. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, PanwasKabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pengawas Pemilu LuarNegeri, dan Pengawas TPS.

20. Pemohon adalah pelapor yang mengajukan permohonan sengketa.21. Termohon adalah terlapor yang diajukan di dalam permohonan

sengketa.22. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2(1) Sengketa Pemilihan yang diselesaikan meliputi:

a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan

www.peraturan.go.id

2015, No.9205

b. sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggaraPemilihan.

(2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena adanya:a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu

mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yangberkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diaturdalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. keadaaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/ataupenolakan penghindaran antarpeserta Pemilihan atau antarapeserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan

c. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.Pasal 3

Permohonan sengketa Pemilihan dapat diajukan oleh:a. pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan;

danb. pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota

dan Calon Wakil Walikota.Pasal 4

Permohonan sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau KeputusanKPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan pasangan calon pesertaPemilihan dapat diajukan oleh:a. pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; ataub. Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon.

Pasal 5Termohon adalah:a. KPU Provinsi;b. KPU Kabupaten/Kota;c. pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan;

dand. pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota

dan Calon Wakil Walikota.Pasal 6

Pasangan calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketaPemilihan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam sengketaPemilihan.

Pasal 7(1) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat menghadirkan

lembaga sebagai pihak pemberi keterangan yang dibutuhkan dalampenyelesaian sengketa Pemilihan.

(2) Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didengar keterangannya berdasarkan:

www.peraturan.go.id

2015, No.920 6

a. permintaan Pemohon atau Termohon kepada Bawaslu Provinsiatau Panwas Kabupaten/Kota; atau

b. kebutuhan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.(3) Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

didengar keterangannya dalam pemeriksaan untuk menjelaskan fakta,data, dan informasi terkait dengan kewenangannya dalam prosespenyelenggaraan Pemilihan.

(4) Pemberi keterangan yang mewakili lembaga dalam memberikanketerangan pada penyelesaian sengketa Pemilihan wajib menunjukkansurat tugas dari pimpinan lembaga.

Pasal 8(1) Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau

diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus.(2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

ditunjukkan dan diserahkan kepada Bawaslu Provinsi atau PanwasKabupaten/Kota pada saat musyawarah.

Pasal 9(1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu

paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihandiketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPUKabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan.

(2) Dalam hal Permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau PanwasKabupaten/Kota tidak menerima permohonan.

(3) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota mengirimkan suratkepada Pemohon dalam hal tidak menerima permohonan sebagaimanadimaksud pada ayat (2).

Pasal 10(1) Dalam hal sengketa Pemilihan berasal dari laporan pelanggaran,

Pengawas Pemilu memberitahukan kepada pelapor bahwa laporantersebut merupakan sengketa Pemilihan.

(2) Pengawas Pemilu memberikan saran kepada pelapor agar mengajukanpermohonan sengketa.

(3) Permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejaklaporan pelanggaran dinyatakan sebagai sengketa.

Pasal 11(1) Permohonan penyelesaian Sengketa diajukan kepada Bawaslu

Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasaIndonesia dengan memuat:a. identitas Pemohon yang terdiri atas nama Pemohon, alamat

Pemohon, dan nomor telepon atau faxmilie dengan dilampirifotokopi kartu tanda penduduk atau paspor;

www.peraturan.go.id

2015, No.9207

b. kedudukan Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan;c. identitas Termohon yang terdiri dari: nama Termohon, alamat

Termohon, dan nomor telepon atau faximilie;d. kedudukan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan;e. uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa;f. uraian kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam

penyelesaian sengketa;g. uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan

permohonan;h. uraian yang jelas mengenai obyek yang disengketakan;i. permasalahan sengketa yang memuat kepentingan langsung

Pemohon atas penyelesaian sengketa dan masalah/obyek yangdisengketakan; dan

j. hal yang diminta untuk diputuskan.(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani

oleh Pemohon atau kuasanya dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap 1 (satu)asli dan 6 (enam) salinan dan format digital, disertai bukti pendukung.

(3) Permohonan asli dan bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap, dengan bukti yang asli diberimaterai secukupnya.

Pasal 12(1) Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus

mengajukan permohonan disertai Keterangan Pihak Terkait kepadaBawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota paling lambat padamusyawarah kedua.

(2) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sekurang-kurangnya memuat:a. Nama dan alamat pihak terkait dan kuasanya, No.Telp/Hp,

nomor faksimili, alamat email;b. Uraian yang jelas tentang :

1. Keputusan KPU Provinsi atau Kota KPU Kabupaten/Kotamengenai Pihak Terkait sudah benar; dan

2. Permintaan untuk menguatkan Keputusan KPU Provinsi atauKeputusan KPU Kabupaten/Kota.

(3) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat disertaidengan bukti-bukti dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap yakni 1 (satu) aslidan 6 (enam) salinan dan format digital, dengan bukti yang asli diberimaterai secukupnya.

Pasal 13(1) Petugas penerimaan permohonan memeriksa kelengkapan

administrasi permohonan beserta lampirannya.

www.peraturan.go.id

2015, No.920 8

(2) Petugas penerima mengeluarkan tanda terima berkas setelahmemeriksa kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud padaayat (1).

(3) Dalam hal permohonan belum lengkap, Pemohon wajib melengkapidalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak pemberitahuankekuranglengkapan tersebut diterima oleh Pemohon.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)Pemohon tidak melengkapi permohonannya, petugas penerimamenyampaikan surat pemberitahuan tentang permohonan tidak dapatdiregister.

Pasal 14(1) Permohonan dinyatakan lengkap dalam sengketa pemilihan antara

Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan akibatdikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPUKabupaten/Kota, apabila Pemohon mengajukan permohonan besertaKeputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yangmenjadi Obyek Sengketa.

(2) Permohonan yang telah dinyatakan lengkap dicatat dan diberikannomor permohonan dalam buku register permohonan pada hari yangsama oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

(3) Permohonan dinyatakan diterima setelah dicatat dalam buku registerpermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota menentukan jadwalmusyawarah terhadap permohonan penyelesaian sengketa yang telahdiregistrasi.

(5) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan suratpemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon yang memuat:a. permohonan sudah diregistrasi;b. jadwal musyawarah; danc. undangan untuk menghadiri pelaksanaan musyawarah.

Pasal 15(1) Penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan dengan musyawarah,

cepat, dan tanpa biaya.(2) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memeriksa dan

memutus sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejaktanggal diterimanya Permohonan.

Pasal 16(1) Musyawarah dipimpin paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota

Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.(2) Pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dibantu oleh 1 (satu) orang dari kalangan profesional atau perguruantinggi.

www.peraturan.go.id

2015, No.9209

(3) Kalangan profesional atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. berkewarganegaraan Indonesia;b. memiliki pengetahuan tentang penyelesaian sengketa atau

memahami kepemiluan;c. tidak tercatat sebagai anggota Partai Politik; dand. tidak memiliki konflik kepentingan dengan para pihak yang

bersengketa.(4) Kalangan profesional atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud

ayat (3) hanya membantu kelancaran selama proses musyawarah.(5) Penunjukkan Kalangan Profesional atau Perguruan Tinggi

sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) harus diputuskan dalamrapat pleno dan ditetapkan di dalam Keputusan Ketua BawasluProvinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 17(1) Musyawarah dilaksanakan melalui tahapan:

a. penyampaian materi permohonan;b. penyampaian keterangan dan/atau tanggapan Termohon

dan/atau pihak terkait;c. pemeriksaan bukti;d. penyampaian kesimpulan pihak Pemohon dan Termohon;e. pembuatan kesepakatan; danf. penetapan hasil musyawarah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:a. keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;b. surat atau dokumen tertulis;c. keterangan saksi di bawah sumpah;d. keterangan ahli di bawah sumpah;e. keterangan lembaga pemberi keterangan yang disampaikan di

dalam proses musyawarah;f. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan,

perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang berkesesuaiandengan bukti lainnya; atau

g. dokumen elektronik.Pasal 18

(1) Musyawarah wajib dihadiri Pemohon dan Termohon.(2) Dalam hal Pemohon tidak hadir di dalam musyawarah, Bawaslu

Provinsi atau Panwas Kabupaten/kota mengundang Pemohon untukhadir dalam musyawarah berikutnya.

(3) Dalam hal Pemohon sudah dipanggil secara patut dan layak namuntidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut, permohonan dinyatakangugur.

www.peraturan.go.id

2015, No.920 10

(4) Dalam hal Termohon sudah diundang dan tidak hadir sebanyak 3(tiga) kali berturut-turut, musyawarah dianggap tidak mencapaimufakat.

Pasal 19(1) Dalam hal materi Permohonan yang disampaikan pada saat

musyawarah pertama memerlukan perbaikan subtansial, pimpinanmusyawarah memberikan catatan dan memberikan kesempatankepada Pemohon untuk memperbaiki materi Permohonan.

(2) Dalam hal Pemohon tidak menyampaikan perbaikan permohonansebagaimana dimaksud pada ayat (1), musyawarah dilakukanberdasarkan materi permohonan awal.

(3) Dalam hal pelaksanan musyawarah memerlukan keterangan daripihak terkait, ahli, saksi, dan/atau lembaga pemberi keterangan,pimpinan musyawarah dapat melakukan pemanggilan berdasarkanusulan Termohon dan/atau Pemohon.

(4) Ahli atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelummenyampaikan keterangan wajib menandatangani berita acarasumpah.

Pasal 20Pihak terkait, ahli, saksi, dan/atau lembaga pemberi keteranganmenyampaikan keterangan berkaitan dengan pokok permohonan atautanggapan terhadap permohonan.

Pasal 21Pemohon, Termohon, dan pihak terkait dapat mengajukan pertanyaandan/atau memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi, ahli,dan/atau lembaga pemberi keterangan.

Pasal 22Dalam hal dibutuhkan musyawarah lanjutan, Bawaslu Provinsi atauPanwas Kabupaten/Kota dapat menjadwalkan dan sekaligus mengundangPemohon, Termohon, pihak terkait, ahli, saksi, dan/atau lembaga pemberiketerangan.

Pasal 23(1) Musyawarah yang telah mencapai kesepakatan dituangkan dalam

berita acara kesepakatan musyarawah yang ditandatangani olehPemohon, Termohon, dan pimpinan musyawarah.

(2) Kesepakatan yang diambil oleh Pemohon atau Termohon sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundang-undangan.

(3) Berita acara kesepakatan musyarawah sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan dalam:a. Keputusan Bawaslu Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua

Bawaslu Provinsi untuk penyelesaian sengketa PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur; atau

www.peraturan.go.id

2015, No.92011

b. Keputusan Panwas Kabupaten/Kota yang ditandatangani olehKetua Panwas Kabupaten/Kota untuk penyelesaian SengketaPemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota danWakil Walikota,

dengan melampirkan berita acara kesepakatan musyawarah.Pasal 24

(1) Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, Pimpinanmusyawarah menuangkan hasil musyawarah dalam berita acaramusyawarah.

(2) Dalam hal sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu Provinsi atau PanwasKabupaten/Kota membuat keputusan.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) denganmempertimbangkan keterangan Pemohon, Termohon, pihak terkait,lembaga pemberi keterangan, serta bukti-bukti yang dikemukakandalam musyawarah.

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam:a. Keputusan Bawaslu Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan

Anggota Bawaslu Provinsi untuk penyelesaian sengketa PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur; atau

b. Keputusan Panwas Kabupaten/Kota yang ditandatangani olehKetua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota untuk penyelesaiansengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota danWakil Walikota.

Pasal 25Keputusan Bawaslu Provinsi atau Pawaslu Kabupaten/Kota terkaitpenyelesaian sengketa Pemilihan bersifat final dan mengikat kecualisengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 26(1) Keputusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota mengenai

penyelesaian sengketa Pemilihan dibacakan secara terbuka dan dapatdihadiri oleh Pemohon, Termohon, dan pihak terkait.

(2) Salinan Keputusan disampaikan kepada Pemohon Termohon danpihak terkait paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggalKeputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan.

Pasal 27Keputusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota terkaitpenyelesaian sengketa Pemilihan diumumkan di Sekretariat BawasluProvinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 28Formulir berita acara musyawarah penyelesaian sengketa dan formulirkeputusan penyelesaian sengketa Pemilihan tercantum dalam Lampiran

www.peraturan.go.id

2015, No.920 12

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan PengawasPemilihan Umum ini.

BAB IIPANITIA MUSYAWARAH

Pasal 29(1) Dalam melaksanakan musyawarah, pimpinan musyawarah dibantu

oleh panitia musyawarah.(2) Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit terdiri atas:a. 1 (satu) orang sekretaris;b. 1 (satu) orang asisten pimpinan musyawarah; danc. 1 (satu) orang notulen.

(3) Sekretaris panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a, adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat PengawasPemilu.

(4) Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanoleh Ketua Bawaslu Provinsi atau Ketua Panwas Kabupaten/Kota.

BAB IIIACARA CEPAT

Pasal 30(1) Penyelesaian sengketa melalui acara cepat hanya dapat dilakukan

untuk penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan.(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dan diputuskan pada hari yang sama dan di tempat terjadinyasengketa.

(3) Permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan diajukankepada Pengawas Pemilu.

Pasal 31(1) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat denganmempertemukan para pihak di tempat terjadinya sengketa.

(2) Kesepakatan yang diambil oleh Pemohon atau Termohon sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundang-undangan.

(3) Dalam hal musyawarah mencapai kesepakatan Bawaslu Provinsi danPanwas Kabupaten/Kota menuangkan kesepakatan dalam beritaacara kesepakatan musyawarah penyelesaian sengketa untukditetapkan dalam:a. Keputusan Bawaslu Provinsi untuk penyelesain sengketa

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau

www.peraturan.go.id

2015, No.92013

b. Keputusan Panwas Kabupaten/Kota untuk penyelesaian sengketaPemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota danWakil Walikota,

dengan melampirkan berita acara kesepakatan musyawarah.Pasal 32

(1) Dalam hal sengketa antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksudPasal 30 tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu Provinsi atau PanwasKabupaten/Kota membuat keputusan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam:a. Keputusan Bawaslu Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan

Anggota Bawaslu Provinsi untuk penyelesaian sengketa PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur; atau

b. Keputusan Panwas Kabupaten/Kota yang ditandatangani olehKetua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota untuk penyelesaiansengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota danWakil Walikota.

Pasal 33(1) Keputusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota mengenai

penyelesaian sengketa Pemilihan dibacakan secara terbuka dihadirioleh para pihak.

(2) Salinan Keputusan disampaikan kepada para pihak pada hari yangsama setelah Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibacakan dan diumumkan di Sekretariat Bawaslu Provinsi atauSekretariat Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 34(1) Pelaksanaan penyelesaian sengketa acara cepat dilakukan oleh

Panwas Kecamatan dan/atau PPL atas nama PanwasKabupaten/Kota.

(2) Sebelum pelaksanaan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Panwas Kecamatan dan/atau PPL wajib melaporkanterlebih dahulu kepada Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 35Formulir berita acara musyawarah penyelesaian sengketa acara cepat danformulir keputusan penyelesaian sengketa Pemilihan acara cepattercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

Pasal 36(1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dinyatakan gugur

apabila:a. Pemohon meninggal dunia;b. Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut

dalam proses musyawarah yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsiatau Panwas Kabupaten/Kota;

www.peraturan.go.id

2015, No.920 14

c. Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon sebelumdilaksanakannya proses penyelesaian sengketa Pemilihan; atau

d. Pemohon mencabut permohonannya.(2) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota membuat keputusan

mengenai gugurnya permohonan sengketa sebagaimana dimaksudpada ayat (1).

(3) Sekretariat penyelesaian sengketa memberitahukan kepada parapihak mengenai keputusan gugurnya Permohonan sengketa Pemilihandan mengumumkan pada papan pengumuman di SekretariatPengawas Pemilu.

BAB IVKONSULTASI DAN PENDAMPINGAN

Pasal 37(1) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota berkonsultasi dan

dapat meminta pendampingan kepada Bawaslu dan/atau BawasluProvinsi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa.

(2) Konsultasi dan Pendampingan sebagimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

BAB VKETENTUAN PENUTUP

Pasal 38Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam PeraturanBadan Pengawas Pemilihan Umum ini termasuk juga Komisi IndependenPemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen PemilihanKabupaten/Kota.

Pasal 39Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

2015, No.92015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 19 Juni 2015KETUA BADAN PENGAWASPEMILIHAN UMUMREPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMADDiundangkan di Jakartapada tanggal 22 Juni 2015MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id

2015, No.920 16

www.peraturan.go.id

2015, No.92017

www.peraturan.go.id

2015, No.920 18

www.peraturan.go.id

2015, No.92019

www.peraturan.go.id

2015, No.920 20

www.peraturan.go.id

2015, No.92021

www.peraturan.go.id

2015, No.920 22

www.peraturan.go.id

2015, No.92023

www.peraturan.go.id

2015, No.920 24

www.peraturan.go.id

2015, No.92025

www.peraturan.go.id

2015, No.920 26

www.peraturan.go.id

2015, No.92027

www.peraturan.go.id

2015, No.920 28

www.peraturan.go.id

2015, No.92029

www.peraturan.go.id

2015, No.920 30

www.peraturan.go.id

2015, No.92031

www.peraturan.go.id

2015, No.920 32

www.peraturan.go.id

2015, No.92033

www.peraturan.go.id

2015, No.920 34

www.peraturan.go.id

2015, No.92035

www.peraturan.go.id

2015, No.920 36

www.peraturan.go.id

2015, No.92037

www.peraturan.go.id

2015, No.920 38

www.peraturan.go.id

2015, No.92039

www.peraturan.go.id