BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA

No.46, 2015 KEMENPU-PR. Pelatihan. Berbasis Kompetensi.Jasa Konstruksi. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 24/PRT/M/2014

TENTANG

PEDOMAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

BIDANG JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentangPenyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi,Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawabdalam pembinaan jasa konstruksi melalui penetapankebijakan pengembangan sumber daya manusiabidang jasa konstruksi;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangansumber daya manusia bidang jasa konstruksisebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukanPelatihan Berbasis Kompetensi Bidang JasaKonstruksi;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelatihan berbasiskompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf bdiperlukan pedoman Pelatihan Berbasis KompetensiBidang Jasa Konstruksi;

www.peraturan.go.id

2015, No.46 2

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perIuditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat tentang Pedoman PelatihanBerbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang JasaKonstruksi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3833);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentangUsaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955)sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentangPenyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentangKerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentangPenataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentangPembentukan dan Pengangkatan Kementerian Tahun2014-2019;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 14/PRT/M/2009 tentang PedomanTeknis Penyusunan Bakuan Kompetensi Sektor JasaKonstruksi;

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor 8 Tahun 2014 Tentang PedomanPenyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DANPERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN PELATIHANBERBASIS KOMPETENSI BIDANG JASA KONSTRUKSI.

www.peraturan.go.id

2015, No.463

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakupaspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai denganstandar yang ditetapkan.

2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnyadisingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakupaspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikapkerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yangditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disingkat PBK adalahpelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuankerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerjasesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan di tempatkerja.

4. Analisis Kebutuhan Pelatihan adalah kegiatan analisis yang bersifatsistematis untuk mendapatkan masukan yang lengkap tentangkesenjangan antara kompetensi terkini seorang tenaga kerja dengankompetensi yang seharusnya dimilikinya dalam pekerjaan tertentu.

5. Kurikulum Pelatihan adalah seperangkat rencana dan pengaturanmengenai tujuan, unit kompetensi, dan bahan pelajaran serta carayang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatanpembelajaran untuk mencapai tujuan pelatihan tertentu.

6. Silabus adalah kumpulan uraian pokok tentang elemen kompetensi,kode unit, kriteria unjuk kerja, indikator unjuk kerja, dan materipelatihan serta jam pelatihan yang harus disampaikan oleh instrukturkepada peserta pelatihan dalam proses pelatihan.

7. Sertifikat Pelatihan adalah bukti tertulis yang diterbitkan olehlembaga pelatihan yang terdaftar dan/atau yang telah memiliki izindan/atau terakreditasi dari instansi yang berwenang yangmenerangkan bahwa seseorang dinyatakan lulus sesuai denganprogram pelatihan berbasis kompetensi yang diikuti.

8. Instruktur adalah seseorang yang diberi tugas, wewenang, dantanggung jawab oleh pejabat yang berwenang berdasarkan kriteriayang telah ditetapkan untuk memberikan pelatihan dan pembelajaran

www.peraturan.go.id

2015, No.46 4

kepada para peserta pelatihan sesuai dengan bidang ataukeahliannya.

9. Metode Pelatihan adalah tata cara penyampaian materi pelatihan olehinstruktur yang relevan dengan topik pembelajaran, disampaikansecara efektif kepada para peserta pelatihan.

10. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkatKKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yangdapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antarabidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja,dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai denganstruktur pekerjaan di berbagai sektor.

11. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melaluiinternalisasi pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, kompetensi, danakumulasi pengalaman kerja.

12. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yangmenyatakan kedudukannya dalam KKNI.

13. Pengalaman Kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalambidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yangmenghasilkan kompetensi.

14. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses penilaian kompetensi dankemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorangdi bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan, keterampilantertentu, kefungsian, dan/atau keahlian tertentu.

15. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti pengakuan tertulis ataskompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahliankerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplinkeilmuan, keterampilan tertentu, kefungsian, dan/atau keahliantertentu yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi (LPJK).

16. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentuyang diakui oleh masyarakat.

17. Lembaga Pelatihan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebutLembaga Pelatihan adalah instansi pemerintah, atau badan hukumyang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihanbidang jasa konstruksi.

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

www.peraturan.go.id

2015, No.465

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi LembagaPelatihan dalam melaksanakan PBK bidang jasa konstruksi.

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar Lembaga Pelatihan memenuhipersyaratan dan menghasilkan tenaga kerja jasa konstruksi yangmempunyai kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan KKNI.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi cakupan PBK bidang jasakonstruksi, Lembaga Pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, pembinaanpelatihan, pendanaan, dan sistem informasi pelatihan jasa konstruksinasional

BAB II

CAKUPAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

BIDANG JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

(1) Cakupan PBK bidang jasa konstruksi meliputi klasifikasi arsitektur,sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, dan manajemenpelaksanaan.

(2) PBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan,pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan konstruksi.

(3) Program PBK bidang jasa konstruksi disusun berdasarkan:

a. jenjang kualifikasi;

b. klaster kompetensi; atau

c. unit kompetensi.

(4) Program PBK bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud padaayat (3) mengacu pada standar kompetensi kerja yang terdiri atas:

a. SKKNI;

b. standar internasional; dan/atau

c. standar khusus.

www.peraturan.go.id

2015, No.46 6

BAB III

LEMBAGA PELATIHAN

Pasal 5

(1) Lembaga Pelatihan terdiri atas Lembaga Pelatihan:

a. Pemerintah;

b. pemerintah provinsi;

c. pemerintah kabupaten/kota;

d. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;

e. swasta yang berbadan hukum termasuk asing; dan

f. perseorangan.

(2) Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusteregistrasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatdan terakreditasi.

(3) Registrasi Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya melaksanakanpembinaan bidang jasa konstruksi pada tingkat provinsi atau tingkatkabupaten/kota.

(4) Hasil registrasi Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat untuk mendapatkan penetapan registrasi secaranasional.

(5) Akreditasi Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan oleh lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(6) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah registrasi, LembagaPelatihan tidak mendapat akreditasi dari lembaga sebagaimanadimaksud pada ayat (3), registrasi dibatalkan.

(7) Lembaga Pelatihan yang telah melalui proses akreditasi akanmemperoleh sertifikat akreditasi.

(8) Persyaratan dan tata cara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur oleh Menteri.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Pasal 6

(1) Pelatihan diselenggarakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. persiapan pelatihan;

www.peraturan.go.id

2015, No.467

b. pelaksanaan pelatihan;

c. penerbitan sertifikat pelatihan; dan

d. evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan.

(2) Tahapan persiapan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:

a. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan;

b. menyusun program pelatihan;

c. melaksanakan perekrutan dan seleksi;

d. menyusun rencana pelatihan;

e. menyiapkan sumber daya manusia;

f. menyiapkan fasilitas pelatihan;

g. menyusun jadwal pelatihan; dan

h. menyiapkan administrasi pelatihan.

(3) Pelaksanaan pelatihan dapat dilaksanakan dengan pendekatan:

a. pelatihan di luar tempat kerja (off the job training); dan/atau

b. pelatihan di tempat kerja (on-the-job training).

(4) Lembaga Pelatihan memberikan sertifikat pelatihan kepada pesertayang dinyatakan lulus sesuai dengan program PBK yang diikuti.

(5) Lembaga Pelatihan wajib memiliki dan melaksanakan sistemmanajemen mutu pelatihan.

(6) Lembaga Pelatihan wajib menyusun dan menyampaikan laporanpenyelenggaraan pelatihan kepada Menteri.

(7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan palingsedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

PEMBINAAN PELATIHAN

Pasal 7

(1) Menteri melakukan pembinaan pelatihan.

(2) Pembinaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputipemberdayaan dan pengawasan pelatihan.

(3) Pemberdayaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi pemberian program penguatan pelatihan.

(4) Pengawasan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputimonitoring dan evaluasi pelatihan.

www.peraturan.go.id

2015, No.46 8

(5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakansecara bekerja sama dengan tim pembina jasa konstruksi tingkatprovinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 8

(1) Pendanaan penyelenggaraan PBK bidang jasa konstruksidilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, akuntabel,transparan, adil, dan berkelanjutan.

(2) Pendanaan pada pelatihan sektor jasa konstruksi berasal dari danaAPBN, APBD, kerja sama pemerintah dan swasta (KPS), tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) perusahaankonstruksi dan rantai pasok, sumbangan, bantuan pihak lain yangsah dan tidak mengikat, dan/atau kontribusi peserta pelatihan.

BAB VII

SISTEM INFORMASI PELATIHAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Pasal 9

(1) Sistem Informasi Pelatihan Jasa Konstruksi Nasional (SIPJAKON)dibangun berbasis laman (website) yang dapat diakses olehmasyarakat umum.

(2) Pangkalan data SIPJAKON dikembangkan menggunakan aplikasi yangterintegrasi.

(3) Lembaga Pelatihan wajib mengunggah data pelatihan dan laporanhasil pelatihan dengan menggunakan SIPJAKON.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 10

(1) Lembaga Pelatihan yang melakukan pelanggaran ketentuan dalamPeraturan Menteri ini dikenai sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

penghentian sementara pelaksanaan program, penghentianpelaksanaan, dan pencabutan registrasi.

(3) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberiperingatan oleh Menteri.

(4) Lembaga Pelatihan yang telah mendapatkan peringatan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) sebanyak 1 (satu) kali, diberi sanksi berupapenghentian sementara pelaksanaan program sebagaimana dimaksudpada ayat (2).

www.peraturan.go.id

2015, No.469

(5) Lembaga Pelatihan yang telah mendapatkan peringatan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) sebanyak 2 (dua) kali, diberi sanksi berupapenghentian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Lembaga Pelatihan yang telah mendapatkan peringatan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) sebanyak (tiga) kali, diberi sanksi berupapencabutan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Lembaga Pelatihan yang telah mempunyai pedoman pelatihan sebelumditerbitkannya Peraturan Menteri ini ditetapkan harus menyesuaikandengan Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

(1) Seluruh lampiran dalam Peraturan Menteri ini yang meliputi:

a. Lampiran I : Cakupan Pelatihan BerbasisKompetensi Bidang Jasa Konstruksi;

b. Lampiran II : Lembaga Pelatihan;

c. Lampiran III : Penyelenggaraan Pelatihan;

d. Lampiran IV : Pembinaan Pelatihan;

e. Lampiran V : Sistem Informasi Pelatihan Jasa KonstruksiNasional;

Merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini.

(2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

2015, No.46 10

(3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 13 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id

2015, No.4611

www.peraturan.go.id

2015, No.46 12

www.peraturan.go.id

2015, No.4613

www.peraturan.go.id

2015, No.46 14

www.peraturan.go.id

2015, No.4615

www.peraturan.go.id

2015, No.46 16

www.peraturan.go.id

2015, No.4617

www.peraturan.go.id

2015, No.46 18

www.peraturan.go.id

2015, No.4619

www.peraturan.go.id

2015, No.46 20

www.peraturan.go.id

2015, No.4621

www.peraturan.go.id

2015, No.46 22

www.peraturan.go.id

2015, No.4623

www.peraturan.go.id

2015, No.46 24

www.peraturan.go.id

2015, No.4625

www.peraturan.go.id

2015, No.46 26

www.peraturan.go.id

2015, No.4627

www.peraturan.go.id

2015, No.46 28

www.peraturan.go.id

2015, No.4629

www.peraturan.go.id

2015, No.46 30

www.peraturan.go.id

2015, No.4631

www.peraturan.go.id

2015, No.46 32

www.peraturan.go.id

2015, No.4633

www.peraturan.go.id

2015, No.46 34

www.peraturan.go.id

2015, No.4635

www.peraturan.go.id

2015, No.46 36

www.peraturan.go.id

2015, No.4637

www.peraturan.go.id

2015, No.46 38

www.peraturan.go.id

2015, No.4639

www.peraturan.go.id

2015, No.46 40

www.peraturan.go.id

2015, No.4641

www.peraturan.go.id

2015, No.46 42

www.peraturan.go.id

2015, No.4643

www.peraturan.go.id

2015, No.46 44

www.peraturan.go.id

2015, No.4645

www.peraturan.go.id

2015, No.46 46

www.peraturan.go.id

2015, No.4647

www.peraturan.go.id

2015, No.46 48

www.peraturan.go.id

2015, No.4649

www.peraturan.go.id

2015, No.46 50

www.peraturan.go.id