BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA

No.1102, 2015 KEMENHUB. Batas Kecepatan. Penetapan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM.111 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN BATAS KECEPATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 PeraturanPemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan LaluLintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan PeraturanMenteri Perhubungan tentang Tata Cara Penetapan BatasKecepatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4444);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentangJalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4489), sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013

www.peraturan.go.id

2015, No.1102 2

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5422);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentangJalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4655);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentangManajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, SertaManajemen Kebutuhan Lalu Lintas (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentangForum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5229);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentangJaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5468);

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negaraserta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon IKementerian Negara, sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 273);

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi Kementerian Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPerhubungan, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 1113);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan danPenilikan Jalan;

www.peraturan.go.id

2015, No.11023

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalandan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;

13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata CaraPenanganan Kecelakaan Lalu Lintas;

Memperhatikan : Surat Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor B/3292/VII/2015/Divkum tanggal 9 Juli 2015perihal persetujuan Rancangan Peraturan MenteriPerhubungan tentang Tata Cara Penetapan BatasKecepatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANGTATA CARA PENETAPAN BATAS KECEPATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Kecepatan adalah aturan yang sifatnya umum dan/ataukhusus untuk membatasi kecepatan yang lebih rendah karena alasankeramaian, disekitar sekolah, banyaknya kegiatan disekitar jalan,penghematan energi ataupun karena alasan geometrik jalan.

2. Manajemen Kecepatan adalah tata cara mengelola kecepatan dalamrangka mewujudkan keseimbangan antara keselamatan dan efisiensikecepatan kendaraan.

3. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkapdan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum,yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air,kecuali jalan rel dan jalan kabel.

4. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak tertentu dalamsatuan waktu, dinyatakan dalam kilometer per jam.

5. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintaskendaraan.

6. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa markajalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotorsedang berjalan, selain sepeda motor.

7. Jalan Bebas Hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerusdengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanyapersimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milikjalan.

www.peraturan.go.id

2015, No.1102 4

8. Jalan Antarkota adalah jalan yang berada dalam sistem jaringan jalanprimer yang berupa sistem jaringan jalan yang menghubungkanantarkawasan perkotaan, yang diatur secara berjenjang sesuai denganperan perkotaan yang dihubungkannya.

9. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatannasional dengan pusat kegiatan wilayah.

10. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasanprimer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatudengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatudengan kawasan sekunder kedua.

11. Jalan Pada Kawasan Perkotaan adalah jalan yang berada pada sistemjaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan yangmenghubungkan antarkawasan di dalam perkotaan yang diatursecara berjenjang sesuai dengan fungsi kawasan yangdihubungkannya, kecuali jalan lingkungan sekunder.

12. Jalan Pada Kawasan Permukiman adalah jalan lokal sekunder sebagaibagian dari jalan kabupaten atau jalan kota.

13. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 2

(1) Penetapan batas kecepatan dimaksudkan untuk mencegah kejadiandan fatalitas kecelakaan serta mempertahankan mobilitas lalu lintas.

(2) Penetapan batas kecepatan bertujuan untuk kualitas hidupmasyarakat.

(3) Pengaturan mengenai tata cara penetapan batas kecepatansebagaimana diatur dalam peraturan ini merupakan norma, standar,prosedur dan kriteria dalam penetapan batas kecepatan.

Pasal 3

(1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkansecara nasional.

(2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :

a. batas kecepatan jalan bebas hambatan;

b. batas kecepatan jalan antarkota;

c. batas kecepatan jalan pada kawasan perkotaan; dan

www.peraturan.go.id

2015, No.11025

d. batas kecepatan jalan pada kawasan permukiman.

(3) Untuk jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a ditetapkan batas kecepatan paling rendah.

(4) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)ditetapkan :

a. paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisiarus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jamuntuk jalan bebas hambatan;

b. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalanantarkota;

c. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasanperkotaan; dan

d. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasanpermukinan.

(5) Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendahsebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dinyatakan denganRambu Lalu Lintas.

Pasal 4

(1) Jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)huruf a merupakan jalan nasional, terdiri atas :

a. jalan arteri primer; dan

b. jalan kolektor primer.

(2) Jalan antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf b,terdiri atas :

a. jalan nasional yang berupa arteri primer, kolektor primer, jalantol, dan jalan strategis nasional;

b. jalan provinsi yang berupa kolektor primer dan jalan strategisprovinsi; dan

c. jalan kabupaten yang berupa kolektor primer yang tidaktermasuk jalan nasional dan jalan provinsi, jalan lokal primeryang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukotakecamatan, jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsidan jalan sekunder dalam kota, jalan strategis kabupaten.

(3) Jalan pada kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (2) huruf c, terdiri atas :

a. jalan nasional yang berupa arteri primer, kolektor primer, arterisekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder;

www.peraturan.go.id

2015, No.1102 6

b. jalan provinsi yang berupa kolektor primer, kolektor sekunder,lokal sekunder dan jalan strategis provinsi;dan

c. jalan kabupaten/kota yang berupa jalan umum pada jaringanjalan sekunder di dalam kota.

(4) Jalan pada kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (2) huruf d merupakan jalan lokal sekunder sebagaibagian dari jalan kabupaten atau jalan kota.

Pasal 5

(1) Dalam rangka menetapkan batas kecepatan di kawasan perkotaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dinyatakandengan rambu batas awal wilayah dan rambu batas akhir wilayah.

(2) Rambu batas awal wilayah dan rambu batas akhir wilayahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan berdasarkanwilayah administratif.

(3) Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayahyang berada di:

a. kota yang batasnya berdasarkan wilayah administratif;dan

b. ibukota kabupaten yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1) Dalam rangka menetapkan batas kecepatan di kawasan permukimansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dinyatakandengan rambu batas kecepatan di kawasan permukiman.

(2) Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di setiap jalanyang berada di kawasan permukiman.

(3) Penempatan rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukanberdasarkan kesepakatan dengan warga permukiman.

(4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanwilayah yang berada di:

a. kota yang batasnya berdasarkan batas administratif;dan

b. ibukota kabupaten yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3dapat ditetapkan lebih rendah atas dasar pertimbangan:

a. frekuensi kecelakaan yang tinggi dan fatalitas akibat kecelakaandi lingkungan jalan yang bersangkutan;

b. perubahan kondisi permukaan jalan, geometri jalan, lingkungansekitar jalan; atau

www.peraturan.go.id

2015, No.11027

c. usulan masyarakat melalui rapat forum lalu lintas dan angkutanjalan sesuai dengan tingkatan status jalan.

(2) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Pasal 8

(1) Frekuensi kecelakaan yang tinggi dan fatalitas akibat kecelakaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat huruf a ditentukanberdasarkan jumlah kecelakaan pada suatu segmen di atas rata - ratauntuk jalan yang sejenis dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Jalan yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanjalan yang mempunyai status dan fungsi yang sama.

Pasal 9

(1) Perubahan kondisi permukaan jalan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat huruf b mengacu pada indeks kekasaran permukaanjalan.

(2) Perubahan geometrik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1) huruf b meliputi:

a. alinyemen vertikal dan horizontal;

b. jarak pandang;

c. hambatan samping;

d. super elevasi;

e. perlintasan sebidang;

f. jembatan;

g. zona bebas (clear zone);

h. pemisahan jalur dan lajur;

i. pemisahan pejalan kaki (vulnerable road user); dan

j. persimpangan.

(3) Lingkungan sekitar jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1) huruf b meliputi:

a. sekolah;

b. perumahan;

c. pusat kegiatan;

d. industri;

e. cuaca;

f. potensi kecelakaan lalu lintas;

www.peraturan.go.id

2015, No.1102 8

g. kondisi lalu lintas; dan

h. tempat ibada

(4) Indeks kekasaran permukaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Usulan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf chanya untuk jalan di kawasan pemukiman.

Pasal 11

(1) Untuk menetapkan batas kecepatan yang lebih rendah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 dilakukan Manajemen Kecepatan.

(2) Manajemen kecepatan dilakukan dengan:

a. survey lalu lintas dan pengumpulan data; dan

b. penetapan batas kecepatan.

(3) Survey dan proses penetapan batas kecepatan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) secara rinci tercantum dalam Lampiran II yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ditetapkan oleh:

a. Menteri, untuk jalan nasional;

b. gubernur, untuk jalan provinsi;

c. bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan

d. walikota, untuk jalan kota.

(2) Proses penetapan batas kecepatan dilakukan setelah rapat forum lalulintas dan angkutan jalan pada semua tingkatan sesuai dengankewenangan jalan.

(3) Masyarakat dapat memberikan saran dan masukan terhadappenetapan batas kecepatan yang telah ditetapkan secara tertulismelalui forum lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 13

Direktur Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengankewenangannya harus melakukan pemberdayaan dan pengawasanpenerapan manajemen kecepatan.

Pasal 14

www.peraturan.go.id

2015, No.11029

(1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputipemberian:

a. arahan;

b. bimbingan;

c. penyuluhan;

d. pelatihan; dan

e. bantuan teknis.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;

b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan

c. tindakan penegakan hukum terhadap kesalahan prosedurpenetapan.

Pasal 15

Direktur Jenderal melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaanPeraturan Menteri ini.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 28 Juli 2015

www.peraturan.go.id

2015, No.1102 10

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakartapada tanggal 29 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id

2015, No.110211

www.peraturan.go.id

2015, No.1102 12

www.peraturan.go.id

2015, No.110213

www.peraturan.go.id

2015, No.1102 14

www.peraturan.go.id

2015, No.110215

www.peraturan.go.id

2015, No.1102 16

www.peraturan.go.id

2015, No.110217

www.peraturan.go.id

2015, No.1102 18

www.peraturan.go.id

2015, No.110219

www.peraturan.go.id

2015, No.1102 20

www.peraturan.go.id

2015, No.110221

www.peraturan.go.id

2015, No.1102 22

www.peraturan.go.id

2015, No.110223

www.peraturan.go.id

2015, No.1102 24

www.peraturan.go.id

2015, No.110225

www.peraturan.go.id

2015, No.1102 26

www.peraturan.go.id

2015, No.110227

www.peraturan.go.id

2015, No.1102 28

www.peraturan.go.id

2015, No.110229

www.peraturan.go.id