Upload
others
View
13
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA No.1015, 2019 KEMENDIKBUD. Petunjuk Teknis Bantuan
Operasional Sekolah Afirmasi. Bantuan Operasional Sekolah Kinerja.
. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
AFIRMASI DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KINERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan di
satuan pendidikan, perlu memberikan bantuan
operasional melalui pengalokasian dana bantuan
operasional sekolah afirmasi dan bantuan operasional
sekolah kinerja;
b. bahwa agar pengalokasian dana bantuan operasional
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan
tujuan dan sasaran, diperlukan peraturan mengenai
pelaksanaan bantuan operasional sekolah afirmasi dan
bantuan operasional sekolah kinerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi
dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
www.peraturan.go.id
2019, No.1015 -2-
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
www.peraturan.go.id
2019, No.1015 -3-
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 236);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3
Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 56) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan
www.peraturan.go.id
2019, No.1015 -4-
Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 609);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
400);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH AFIRMASI DAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH KINERJA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi yang selanjutnya
disebut BOS Afirmasi adalah program pemerintah pusat
yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan
menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang selanjutnya
disebut BOS Kinerja adalah program Pemerintah Pusat
yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan
menengah yang dinilai berkinerja baik dalam
menyelenggarakan layanan pendidikan.
3. Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya
disebut BOS Reguler adalah program pemerintah pusat
untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia
dan nonpersonalia bagi Sekolah yang bersumber dari
dana alokasi khusus nonfisik.
4. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan dasar.
www.peraturan.go.id
2019, No.1015 -5-
5. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat
SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada
jenjang pendidikan dasar.
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat
SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya
disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan
khusus pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan menengah.
9. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya
disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan
khusus pada jenjang pendidikan Menengah.
10. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat
SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada
jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan
peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.
11. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang
selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan
pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun
anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang
diterima dan dikelola langsung oleh Sekolah.
12. Portal Rumah Belajar yang selanjutnya disebut Rumah
Belajar adalah layanan sumber pembelajaran berbasis
elektronik melalui laman belajar.kemdikbud.go.id.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
www.peraturan.go.id
2019, No.1015 -6-
Pasal 2
(1) Pemberian BOS Afirmasi bertujuan untuk membantu
peningkatan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan
dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh
pemerintah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
(2) Pemberian BOS Kinerja bertujuan untuk meningkatkan
mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan
menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah,
sebagai bentuk penghargaan atas kinerja baik dalam
menyelenggarakan layanan pendidikan.
BAB II
PENERIMA BANTUAN
Pasal 3
(1) BOS Afirmasi diberikan kepada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berbentuk:
a. SD;
b. SMP;
c. SMA;
d. SMK; dan
e. SDLB/SMPLB/SMALB/SLB.
(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. menerima BOS Reguler pada tahun anggaran
berkenaan;
b. mengisi data pokok pendidikan paling sedikit 3 (tiga)
semester terakhir;
c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar;
d. memiliki sumber listrik; dan
e. memiliki jaringan internet.
(3) Satuan pendidikan yang memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan bagi yang memiliki
jumlah siswa paling sedikit diantara Satuan Pendidikan
sesuai jenjang yang ada pada wilayah provinsi.
www.peraturan.go.id
2019, No.1015 -7-
(4) Satuan pendidikan yang memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan
sebagai penerima BOS Afirmasi oleh Menteri.
Pasal 4
(1) BOS Kinerja diberikan kepada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berbentuk:
a. SD;
b. SMP;
c. SMA;
d. SMK; dan
e. SDLB/SMPLB/SMALB/SLB.
(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. menerima BOS Reguler pada tahun anggaran
berkenaan dan tahun anggaran sebelumnya;
b. mengisi data pokok pendidikan 3 (tiga) semester
terakhir;
c. memiliki jumlah siswa paling sedikit:
1. 60 (enam puluh) untuk SD;
2. 90 (sembilan puluh) untuk SMP;
3. 180 (seratus delapan puluh) untuk SMA/SMK;
dan
d. diprioritaskan bagi yang telah melaksanakan ujian
nasional berbasis komputer dan menerapkan proses
penerimaan peserta didik baru berdasarkan zonasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Menteri melakukan penentuan peringkat terbaik pada
satuan pendidikan yang memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
a. peningkatan nilai rapor mutu satuan pendidikan
selama 2 (dua) tahun terakhir bagi SD pada setiap
kabupaten/kota;
b. peningkatan nilai ujian nasional dan nilai rapor
mutu satuan pendidikan selama 2 (dua) tahun
www.peraturan.go.id
2019, No.1015 -8-
terakhir bagi SMP, SMA, dan SMK pada setiap
kabupaten/kota; dan
c. jumlah peserta didik terbanyak bagi
SDLB/SMPLB/SMALB/SLB pada setiap provinsi.
(4) Satuan pendidikan yang memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai
penerima BOS Kinerja oleh Menteri.
Pasal 5
Satuan Pendidikan yang ditetapkan sebagai Penerima BOS
Afirmasi tidak dapat ditetapkan sebagai penerima BOS
Kinerja.
BAB III
ALOKASI DAN PENGGUNAAN BANTUAN
Pasal 6
(1) Total alokasi BOS Afirmasi yang diberikan kepada satuan
pendidikan penerima sebesar Rp24.000.000,00 (dua
puluh empat juta rupiah) ditambah dengan alokasi
penghitungan jumlah sasaran siswa prioritas.
(2) Total alokasi BOS Kinerja yang diberikan kepada satuan
pendidikan penerima sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan
belas juta rupiah) ditambah dengan alokasi penghitungan
jumlah sasaran siswa prioritas.
(3) alokasi penghitungan jumlah siswa sasaran prioritas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikalikan dengan
jumlah siswa sasaran prioritas pada masing-masing
satuan pendidikan penerima.
(4) Jumlah sasaran siswa prioritas pada masing-masing
satuan pendidikan penerima sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan
jumlah pagu anggaran BOS Afirmasi dan BOS Kinerja
setiap Provinsi.
www.peraturan.go.id
2019, No.1015 -9-
Pasal 7
(1) Total alokasi BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang
diberikan kepada satuan pendidikan penerima
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk
membiayai:
a. penyediaan fasilitas akses Rumah Belajar; dan
b. langganan daya dan jasa.
(2) Ketentuan mengenai rincian penggunaan alokasi BOS
Afirmasi dan BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 8
Alokasi BOS Kinerja dan BOS Afirmasi tidak dapat digunakan
untuk membiayai belanja yang sudah dibiayai oleh sumber
lain.
Pasal 9
(1) Penerimaan dan rencana penggunaan dana BOS Afirmasi
dan BOS Kinerja dicantumkan dalam RKAS.
(2) Pencantuman penerimaan dan rencana penggunaan dana
BOS Afirmasi dan BOS Kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan melalui revisi RKAS.
(3) RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
harus mendapat persetujuan dalam rapat dewan guru
setelah memperhatikan pertimbangan dari komite
sekolah.
BAB IV
PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN
Pasal 10
(1) Pengelolaan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja dilaksanakan
oleh tim BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Pengelolaan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
www.peraturan.go.id
2019, No.1015 -10-
a. perencanaan;
b. larangan penggunaan dana;
c. laporan pertanggungjawaban keuangan;
d. monitoring, pengawasan, dan sanksi; dan
e. pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
Pasal 11
Penyaluran BOS Kinerja dan BOS Afirmasi dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
2019, No.1015 -11-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2019
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHADJIR EFFENDY
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id
2019, No.1015 -12-
www.peraturan.go.id
2019, No.1015 -13-
www.peraturan.go.id
2019, No.1015 -14-
www.peraturan.go.id
2019, No.1015 -15-
www.peraturan.go.id
2019, No.1015 -16-
www.peraturan.go.id