BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1096-2019.pdf · b. telah magang sebagai operator INNR di bawah pengawasan dan bimbingan supervisor INNR paling singkat 1 (satu) tahun, dibuktikan

BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA No.1096, 2019 BAPETEN. Petugas Instalasi Nuklir dan Bahan

Nuklir. Izin Bekerja. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN BEKERJA PETUGAS INSTALASI NUKLIR DAN BAHAN NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam mengoperasikan instalasi nuklir dan bahan

nuklir, diperlukan Petugas Instalasi Nuklir dan Bahan

Nuklir yang memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk

melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan

selamat dan aman, serta memiliki Izin bekerja;

b. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Bekerja Petugas

Instalasi dan Bahan Nuklir sudah tidak sesuai dengan

perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3)

dan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan

Pemanfaatan Bahan Nuklir diperlukan adanya

pengaturan mengenai ketentuan tata cara memperoleh

surat izin bekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

2019, No.1096 -2-

tentang Izin Bekerja Petugas Instalasi Nuklir dan Bahan

Nuklir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang

Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3676);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5496);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

323);

4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor

01 Rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas

Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga

Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-Otk/V-04 Tahun 2004 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga

Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 26);

2019, No.1096 -3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG

IZIN BEKERJA PETUGAS INSTALASI NUKLIR DAN BAHAN

NUKLIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Instalasi Nuklir adalah:

a. reaktor nuklir;

b. fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi,

pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar

nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar

nuklir bekas; dan/atau

c. fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan

bakar nuklir dan bahan bakar nuklir bekas.

2. Instalasi Nuklir Nonreaktor yang selanjutnya disebut

INNR adalah fasilitas yang digunakan untuk pemurnian,

konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar

nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir

bekas; dan/atau fasilitas yang digunakan untuk

menyimpan bahan bakar nuklir dan bahan bakar nuklir

bekas.

3. Reaktor Daya yang selanjutnya disebut RD adalah

reaktor nuklir yang memanfaatkan energi panas hasil

pembelahan nuklir untuk pembangkitan daya.

4. Reaktor Nondaya yang selanjutnya disebut RND adalah

reaktor nuklir yang memanfaatkan neutron dan radiasi

hasil pembelahan nuklir.

5. Petugas Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir yang

selanjutnya disebut Petugas IBN adalah orang yang

bekerja di Instalasi Nuklir, yang berkualifikasi sebagai

operator, supervisor, teknisi perawatan, supervisor

perawatan, pengurus inventori bahan nuklir, pengawas

inventori bahan nuklir, atau petugas proteksi radiasi

2019, No.1096 -4-

Instalasi Nuklir.

6. Izin Bekerja adalah persetujuan tertulis dalam bentuk

dokumen yang diberikan kepada Petugas IBN untuk

melaksanakan tugas sesuai dengan Kualifikasi yang

dimilikinya.

7. Pemohon Izin Bekerja adalah orang yang mengajukan

permohonan untuk memperoleh Izin Bekerja.

8. Pemegang Izin adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional,

badan usaha milik negara, koperasi, atau badan usaha

yang berbentuk badan hukum yang telah memiliki izin

pembangunan, izin pengoperasian, izin dekomisioning

instalasi nuklir, dan/atau izin pemanfaatan bahan nuklir

dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

9. Kompetensi adalah kemampuan untuk menerapkan

keahlian, pengetahuan, dan sikap kerja dalam

melaksanakan tugas dalam aspek keselamatan nuklir,

keamanan nuklir, dan/atau safeguards.

10. Kualifikasi adalah pernyataan tertulis yang dihasilkan

dari penilaian atau audit terhadap Kompetensi petugas

untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan.

11. Rekualifikasi adalah Kualifikasi dalam rangka

mendapatkan perpanjangan Izin Bekerja.

12. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang berupa teori

dan/atau praktik dalam rangka memenuhi standar

Kompetensi untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan.

13. Pelatihan Penyegaran adalah Pelatihan untuk

mempertahankan keahlian dan pengetahuan yang

dimiliki Petugas IBN selama masa berlaku Izin Bekerja.

14. Lembaga Pelatihan adalah instansi pemerintah, badan

hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan

untuk menyelenggarakan Pelatihan.

15. Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal

yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi

persyaratan untuk melakukan kegiatan Pelatihan.

16. Tim Penguji adalah sekelompok orang yang bertugas

melakukan pengujian Kualifikasi dan Rekualifikasi.

17. Badan adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

2019, No.1096 -5-

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan memberikan pedoman

mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh Izin Bekerja

bagi Petugas IBN dengan didasarkan pada Kompetensi.

Pasal 3

Lingkup pengaturan Peraturan Badan ini terdiri atas:

a. pengelompokan Petugas IBN;

b. persyaratan untuk memperoleh Izin Bekerja;

c. Pelatihan dan Kompetensi;

d. Kualifikasi;

e. penerbitan, masa berlaku, dan perpanjangan Izin

Bekerja; dan

f. berakhirnya Izin Bekerja.

BAB II

PENGELOMPOKKAN PETUGAS IBN

Pasal 4

Pengelompokan Petugas IBN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a meliputi:

a. Petugas IBN pada INNR;

b. Petugas IBN pada RND; dan

c. Petugas IBN pada RD.

Pasal 5

Petugas IBN pada INNR meliputi:

a. Operator INNR;

b. Supervisor INNR;

c. Petugas proteksi radiasi instalasi nuklir;

d. Pengurus inventori bahan nuklir; dan

e. Pengawas inventori bahan nuklir.

Pasal 6

Petugas IBN pada RND meliputi:

a. Operator RND;

b. Supervisor RND;

2019, No.1096 -6-

c. Teknisi perawatan RND;

d. Supervisor perawatan RND;

e. Petugas proteksi radiasi instalasi nuklir;

f. Pengurus inventori bahan nuklir; dan

g. Pengawas inventori bahan nuklir.

Pasal 7

Petugas IBN pada RD meliputi:

a. Operator RD;

b. Supervisor RD;

c. Teknisi perawatan RD;

d. Supervisor perawatan RD;

e. Petugas proteksi radiasi instalasi nuklir;

f. Pengurus inventori bahan nuklir; dan

g. Pengawas inventori bahan nuklir

BAB III

PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN BEKERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

(1) Setiap Petugas IBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5, Pasal 6, dan Pasal 7 wajib memiliki Izin Bekerja dari

Kepala Badan.

(2) Untuk memperoleh Izin Bekerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Petugas IBN harus memenuhi persyaratan

dan lulus ujian Kualifikasi yang diselenggarakan oleh

Badan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

a. persyaratan umum; dan

b. persyaratan khusus.

2019, No.1096 -7-

Pasal 9

Pemegang Izin harus menyampaikan permohonan Izin Bekerja

atau perpanjangan Izin Bekerja untuk Petugas IBN secara

tertulis atau elektronik kepada Kepala Badan dengan

melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 ayat (3).

Bagian Kedua

Persyaratan Umum

Pasal 10

(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 ayat (3) huruf a meliputi:

a. formulir permohonan Izin Bekerja yang telah diisi;

b. fotokopi bukti identitas diri Petugas IBN;

c. pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm;

d. surat hasil pemeriksaan kesehatan umum; dan

e. fotokopi sertifikat lulus Pelatihan berdasarkan

Kompetensi.

(2) Formulir permohonan Izin Bekerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan kesehatan

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga

Nuklir tersendiri.

Bagian Ketiga

Persyaratan Khusus

Paragraf 1

Operator

Pasal 11

(1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 ayat (3) huruf b sebagai operator INNR meliputi:

2019, No.1096 -8-

a. paling rendah jenjang pendidikan diploma III bidang

ilmu teknik, fisika, atau kimia, dibuktikan dengan

fotokopi ijazah; dan

b. telah magang sebagai operator INNR di bawah

pengawasan dan bimbingan supervisor INNR paling

singkat 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan surat

keterangan magang yang ditandatangani oleh

Pemegang Izin.


8 ayat (3) huruf b sebagai operator RND meliputi:




b. telah magang sebagai operator RND di bawah

pengawasan dan bimbingan supervisor RND paling

singkat 1 (satu) tahun untuk RND dengan daya

kurang dari 2 (dua) megawatt dan paling singkat 2

(dua) tahun untuk RND dengan daya lebih dari 2

(dua) megawatt, dibuktikan dengan surat keterangan

magang yang ditandatangani oleh Pemegang Izin;


8 ayat (3) huruf b sebagai operator RD meliputi:

a. paling rendah jenjang pendidikan Diploma III bidang



b. telah magang sebagai operator RD di bawah

pengawasan dan bimbingan supervisor RD paling

singkat 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan surat

keterangan magang yang ditandatangani oleh

Pemegang Izin.

Paragraf 2

Supervisor

Pasal 12


8 ayat (3) huruf b sebagai supervisor INNR meliputi:

2019, No.1096 -9-

a. paling rendah jenjang pendidikan sarjana atau

diploma IV bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia,

dibuktikan dengan fotokopi ijazah; dan

b. telah bekerja paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai

Operator INNR, dibuktikan dengan surat keterangan

kerja yang ditandatangani oleh Pemegang Izin dan

pernah memiliki Izin Bekerja sebagai operator INNR.


8 ayat (3) huruf b sebagai supervisor RND meliputi:




b. telah bekerja paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai

operator RND, dibuktikan dengan surat keterangan


pernah memiliki Izin Bekerja sebagai operator RND.


8 ayat (3) huruf b sebagai supervisor RD meliputi:




b. telah bekerja paling singkat 4 (empat) tahun sebagai

operator RD, dibuktikan dengan surat keterangan


pernah memiliki Izin Bekerja sebagai operator RD.

Paragraf 3

Teknisi Perawatan

Pasal 13


8 ayat (3) huruf b sebagai teknisi perawatan RND

meliputi:




2019, No.1096 -10-

b. telah magang sebagai teknisi perawatan RND di

bawah pengawasan dan bimbingan supervisor

perawatan RND paling singkat 2 (dua) tahun,

dibuktikan dengan surat keterangan magang yang

ditandatangani oleh Pemegang Izin.


8 ayat (3) huruf b sebagai teknisi perawatan RD meliputi:




b. telah magang sebagai teknisi perawatan RD di

bawah pengawasan dan bimbingan supervisor

perawatan RD paling singkat 2 (dua) tahun,

dibuktikan dengan surat keterangan magang yang

ditandatangani oleh Pemegang Izin.

Paragraf 4

Supervisor Perawatan

Pasal 14


8 ayat (3) huruf b sebagai supervisor perawatan RND

meliputi:




b. telah bekerja sebagai teknisi perawatan RND paling

singkat 3 (tiga) tahun, dibuktikan dengan surat

keterangan kerja yang ditandatangani oleh

Pemegang Izin dan pernah memiliki Izin Bekerja

sebagai teknisi perawatan RND.


8 ayat (3) huruf b sebagai supervisor perawatan RD

meliputi:

a. paling rendah ijazah sarjana atau diploma IV bidang

ilmu teknik, fisika, atau kimia; dan

2019, No.1096 -11-

b. telah bekerja sebagai teknisi perawatan RD paling

singkat 4 (empat) tahun, dibuktikan dengan surat

keterangan kerja yang ditandatangani oleh

Pemegang Izin dan pernah memiliki Izin Bekerja

sebagai teknisi perawatan RD.

Paragraf 5

Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir

Pasal 15

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (3) huruf b sebagai petugas proteksi radiasi Instalasi

Nuklir meliputi:

a. paling rendah jenjang pendidikan diploma III bidang ilmu

teknik atau eksakta, dibuktikan dengan fotokopi ijazah;

dan

b. telah magang sebagai petugas proteksi radiasi Instalasi

Nuklir di bawah bimbingan petugas proteksi radiasi

Instalasi Nuklir paling singkat 1 (satu) tahun, dibuktikan

dengan surat keterangan magang yang ditandatangani

oleh Pemegang Izin.

Paragraf 6

Pengurus dan Pengawas Inventori Bahan Nuklir

Pasal 16


8 ayat (3) huruf b sebagai pengurus inventori bahan

nuklir meliputi:


ilmu teknik atau eksakta, dibuktikan dengan


b. telah magang sebagai pengurus inventori bahan

nuklir di bawah pengawasan dan bimbingan

pengawas inventori bahan nuklir paling singkat 1

(satu) tahun, dibuktikan dengan surat keterangan

magang yang ditandatangani oleh Pemegang Izin.

2019, No.1096 -12-


8 ayat (3) huruf b sebagai pengawas inventori bahan

nuklir meliputi:


diploma IV bidang ilmu teknik atau eksakta,


b. telah bekerja sebagai pengurus inventori bahan

nuklir paling singkat 4 (empat) tahun, dibuktikan

dengan surat keterangan kerja yang ditandatangani

oleh Pemegang Izin dan pernah memiliki Izin Bekerja

sebagai pengurus inventori bahan nuklir.

Pasal 17

Petugas IBN yang terbukti memalsukan dokumen

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal

16 dicabut Izin Bekerjanya oleh Kepala Badan.

Paragraf 7

Petugas IBN Purnabakti atau Pensiun

Pasal 18

(1) Petugas IBN yang telah memasuki masa purnabakti atau

pensiun dan mempunyai Izin Bekerja yang masih berlaku

dapat dipekerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Petugas IBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku persyaratan umum dan persyaratan khusus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai dengan

Kompetensi bekerjanya.

(3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Petugas IBN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus memenuhi persyaratan usia paling tinggi

70 (tujuh puluh) tahun.

2019, No.1096 -13-

BAB IV

PELATIHAN DAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Pelatihan

Pasal 19

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

huruf e dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan yang telah

memiliki akreditasi atau ditunjuk oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua

Standar Kompetensi

Pasal 20

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

dilaksanakan berdasarkan standar Kompetensi dan

materi Pelatihan yang telah ditetapkan untuk setiap

Petugas IBN.

(2) Ketentuan standar Kompetensi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberlakukan berdasarkan pendekatan

berperingkat bergantung pada tingkat risiko keselamatan

pada fasilitas.

(3) Pendekatan berperingkat pada Kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

(4) Materi Pelatihan untuk Petugas IBN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

(5) Materi Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

disesuaikan dengan materi ujian.

2019, No.1096 -14-

BAB V

KUALIFIKASI

Bagian Kesatu

Tim Penguji

Pasal 21

(1) Pelaksanaan ujian Kualifikasi untuk memperoleh Izin

Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)

dilakukan oleh Tim Penguji.

(2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan.

(3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

atas:

a. Badan;

b. Pemegang Izin; dan

c. Tenaga ahli dari perguruan tinggi, lembaga

penelitian, dan/atau organisasi lain yang terkait.

(4) Tim Penguji perwakilan dari Badan atau Pemegang Izin

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pegawai

atau Petugas IBN yang telah paripurna atau pensiun.

Pasal 22

(1) Anggota Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki pendidikan paling rendah Sarjana atau

Diploma IV bidang ilmu teknik atau ilmu eksakta;

b. memiliki pengalaman di bidang keselamatan nuklir

yang sesuai dengan bidang yang diuji paling singkat

5 (lima) tahun; dan

c. menguasai materi yang akan diujikan paling sedikit

1 (satu) materi pengujian.

(2) Anggota Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak diperbolehkan bertindak sebagai pengajar pada

Pelatihan.

2019, No.1096 -15-

Pasal 23

(1) Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

bertugas melakukan:

a. penyusunan soal ujian;

b. pembahasan soal ujian dan jadwal ujian;

c. pelaksanaan pengujian; dan

d. evaluasi hasil ujian.

(2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggung jawab untuk:

a. menjaga kerahasiaan soal dan jawaban ujian;

b. menjaga objektivitas dan netralitas; dan

c. bersikap profesional.

Bagian Kedua

Materi Ujian

Pasal 24

(1) Ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

paling sedikit mengacu pada materi ujian yang telah

ditetapkan.

(2) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Jenis Ujian

Pasal 25

Ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

meliputi:

a. ujian tertulis atau secara elektronik;

b. ujian lisan; dan

c. ujian praktik.

Pasal 26

Pemohon Izin Bekerja dinyatakan lulus ujian Kualifikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 apabila memperoleh

2019, No.1096 -16-

nilai paling rendah 70 (tujuh puluh) dengan skala 100

(seratus) untuk masing-masing:

a. ujian tertulis atau elektronik;

b. ujian lisan; dan

c. ujian praktik.

Pasal 27

(1) Pemohon Izin Bekerja yang tidak lulus ujian Kualifikasi

karena tidak mencapai nilai kelulusan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 dapat mengikuti ujian ulang

paling banyak 2 (dua) kali untuk ujian tertulis, lisan,

atau praktik.

(2) Dalam hal Pemohon Izin Bekerja tidak lulus ujian ulang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti

ujian Kualifikasi untuk seluruh jenis pengujian

Bagian Keempat

Pelaksanaan Ujian

Pasal 28

(1) Pelaksanaan ujian tertulis dan ujian lisan dapat

dilaksanakan di Badan atau di Instalasi Nuklir Pemegang

Izin.

(2) Pelaksanaan ujian praktik dilaksanakan di Instalasi

Nuklir Pemegang Izin.

Pasal 29

Pelaksanaan ujian dilaksanakan berdasarkan prosedur yang

ditetapkan oleh Kepala Badan.

2019, No.1096 -17-

BAB VI

PENERBITAN, MASA BERLAKU, DAN PERPANJANGAN

IZIN BEKERJA

Bagian Kesatu

Tata Cara Penerbitan Izin Bekerja

Pasal 30

(1) Kepala Badan menilai kelengkapan dokumen persyaratan

izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) paling

lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal

penerimaan dokumen.

(2) Jika dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala Badan melakukan

penilaian teknis terhadap dokumen persyaratan tersebut.

(3) Penilaian teknis terhadap dokumen persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling

lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal

dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

(4) Jika hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) menunjukkan dokumen persyaratan telah

memenuhi persyaratan, Kepala Badan mengirimkan hasil

penilaian dan lembar tagihan pembayaran biaya izin

kepada Pemegang Izin.

(5) Bukti salinan pembayaran biaya izin disampaikan

Pemegang Izin kepada Kepala Badan paling lama 7

(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat tagihan

pembayaran biaya izin sebagaimana dimaksud pada ayat

(3).

(6) Apabila bukti salinan pembayaran biaya izin telah

disampaikan Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada

ayat (5), Kepala Badan mengirimkan pemberitahuan

untuk mengikuti ujian Kualifikasi ke Pemegang Izin.

Pasal 31

(1) Dalam hal hasil penilaian teknis tidak memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

2019, No.1096 -18-

(3), Kepala Badan mengirimkan hasil penilaian dan

permintaan untuk memperbaiki dokumen persyaratan ke

Pemegang Izin.

(2) Pemegang Izin memperbaiki dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja

terhitung sejak tanggal penerimaan dokumen.

(3) Dalam hal dokumen tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan

menolak permohonan Izin Bekerja untuk Petugas IBN.

Pasal 32

(1) Ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

ayat (6) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Kepala Badan menyampaikan pengumuman hasil

kelulusan ujian Kualifikasi kepada Pemegang Izin paling

lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ujian

dilaksanakan.

Pasal 33

(1) Kepala Badan menerbitkan Izin Bekerja paling lama 7

(tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman hasil

ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

(2) Kepala Badan menyampaikan Izin Bekerja Petugas IBN

kepada Pemegang Izin paling lama 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak Izin Bekerja diterbitkan.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Izin Bekerja

Pasal 34

Izin Bekerja Petugas IBN berlaku untuk jangka waktu:

a. 3 (tiga) tahun untuk operator INNR, supervisor INNR,

operator RND, supervisor RND, operator RD, supervisor

RD; dan

b. 4 (empat) tahun untuk teknisi perawatan RND,

supervisor perawatan RND, teknisi perawatan RD,

supervisor perawatan RD, petugas proteksi radiasi

2019, No.1096 -19-

Instalasi Nuklir, pengurus dan pengawas inventori bahan

nuklir.

Pasal 35

(1) Petugas IBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

hanya dapat bekerja pada 1 (satu) Instalasi Nuklir dan

pada bidang yang sesuai dengan Kompetensinya.

(2) Dalam hal Petugas IBN sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pindah dari satu Instalasi Nuklir ke Instalasi Nuklir

lainnya, Pemegang Izin dari Instalasi Nuklir sebelumnya

wajib memberitahukan secara tertulis atau elektronik

kepada Kepala Badan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

terhitung setelah Petugas IBN pindah.

(3) Dalam hal Petugas IBN sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pindah dari 1 (satu) Instalasi Nuklir ke Instalasi Nuklir

lainnya, Pemegang Izin dari Instalasi Nuklir yang baru

tempat Petugas IBN bekerja wajib mengajukan

permohonan Izin Bekerja paling lambat 7 (tujuh) hari

kerja terhitung setelah Petugas IBN pindah.

(4) Dalam hal Petugas IBN pensiun atau mengundurkan diri

dari tugasnya, Pemegang Izin wajib memberitahukan

secara tertulis atau elektronik kepada Kepala Badan

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung setelah

Petugas IBN pensiun atau mengundurkan diri dari

tugasnya.

Pasal 36

(1) Setiap Petugas IBN yang melanggar ketentuan dalam

Pasal 35 ayat (1) atau Pemegang Izin yang melanggar

ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) sampai dengan ayat (4)

diberikan peringatan tertulis.

(2) Petugas IBN dan/atau Pemegang Izin menindaklanjuti

peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung

sejak tanggal diterimanya peringatan tertulis.

(3) Dalam hal Petugas IBN dan/atau Pemegang Izin tidak

menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana

2019, No.1096 -20-

dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan memberikan

peringatan tertulis yang kedua kepada Petugas IBN

dan/atau Pemegang Izin.

(4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditindaklanjuti oleh Petugas IBN dan/atau Pemegang Izin

dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung

sejak tanggal diterimanya peringatan.

Pasal 37

(1) Dalam hal Petugas IBN dan/atau Pemegang Izin tidak

menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Kepala Badan

melakukan pembekuan Izin Bekerja Petugas IBN

dan/atau izin pemanfaatan bahan nuklir dalam jangka

waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak perintah

pembekuan dikeluarkan.

(2) Pembekuan Izin Bekerja Petugas IBN atau izin

pemanfaatan bahan nuklir sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan pembekuan Izin Bekerja Petugas IBN karena

terbukti melebihi nilai batas dosis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan

dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan/atau

Pasal 35 ayat (2) sampai dengan Pasal 35 ayat (4) dalam

jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak perintah

pembekuan dikeluarkan.

(3) Pembekuan Izin Bekerja Petugas IBN juga dilakukan

Kepala Badan apabila Petugas IBN terbukti menerima

dosis radiasi melebihi nilai batas dosis dalam sekali

penerimaan dalam bekerja.

Pasal 38

Dalam hal Petugas IBN dan/atau Pemegang Izin tidak

mengindahkan pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) tetap melaksanakan kegiatan

pemanfaatan, Kepala Badan mencabut Izin Bekerja Petugas

IBN atau izin pemanfaatan bahan nuklir.

2019, No.1096 -21-

Pasal 39

Dalam hal Petugas IBN tidak mengindahkan pembekuan izin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) tetap bekerja

dengan radiasi, Kepala Badan mencabut Izin Bekerja.

Pasal 40

Kepala Badan mencabut Izin Bekerja apabila terbukti

penerimaan dosis yang diperoleh melebihi dua kali nilai batas

dosis dalam sekali penerimaan.

Pasal 41

Kepala Badan dapat langsung mencabut Izin Bekerja apabila

Petugas IBN terbukti menyebabkan pekerja radiasi dan

anggota masyarakat menerima paparan radiasi dan/atau

kontaminasi setara dengan dosis radiasi paparan akut.

Pasal 42

Petugas IBN yang dicabut Izin Bekerjanya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 41 tidak diperbolehkan

mengajukan kembali permohonan Izin Bekerja.

Bagian Ketiga

Perpanjangan Izin Bekerja

Pasal 43

(1) Pemegang Izin dapat mengajukan permohonan

perpanjangan Izin Bekerja Petugas IBN secara tertulis

atau elektronik kepada Kepala Badan paling lama 2 (dua)

bulan sebelum Izin Bekerja Petugas IBN berakhir.

(2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:

a. formulir permohonan Izin Bekerja yang telah diisi;

b. foto kopi bukti identitas diri Petugas IBN;

c. pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm;

d. surat hasil pemeriksaan kesehatan umum; dan

e. foto kopi sertifikat lulus Pelatihan Penyegaran

berdasarkan Kompetensi;

2019, No.1096 -22-

(3) Pelatihan Penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf e diikuti Petugas IBN paling sedikit 1 (satu) kali

selama masa berlaku izin.

(4) Pelatihan Penyegaran dilaksanakan oleh Lembaga

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(5) Untuk memperoleh perpanjangan Izin Bekerja Petugas

IBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas IBN

harus lulus ujian Kualifikasi yang diselenggarakan oleh

Kepala Badan.

(6) Ketentuan mengenai kelulusan ujian Kualifikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku secara

mutatis mutandis terhadap kelulusan ujian Kualifikasi

Petugas IBN.

Pasal 44

(1) Dalam hal Petugas IBN tidak lulus ujian Kualifikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6), Petugas

IBN dapat mengikuti ujian Kualifikasi paling banyak 1

(satu) kali.

(2) Dalam hal Petugas IBN tidak lulus ujian Kualifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas IBN

mengikuti ketentuan permohonan Izin Bekerja baru

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 45

(1) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Izin Bekerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan

Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap

perpanjangan Izin Bekerja Petugas IBN sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).

(2) Dalam hal Pemegang Izin dinyatakan memenuhi

persyaratan dan lulus ujian Kualifikasi untuk

perpanjangan Izin Bekerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pemegang Izin harus menyampaikan Izin Bekerja

Petugas IBN sebelumnya kepada Kepala Badan untuk

penerbitan perpanjangan Izin Bekerja Petugas IBN.

2019, No.1096 -23-

Pasal 46

Dalam hal Izin Bekerja Petugas IBN hilang, Pemegang Izin

mengirim surat permohonan penggantian Izin Bekerja secara

tertulis atau sistem elektronik kepada Kepala Badan dengan

melampirkan surat keterangan kehilangan Izin Bekerja dari

kepolisian.

BAB VII

BERAKHIRNYA IZIN BEKERJA BAGI PETUGAS IBN

Pasal 47

Izin Bekerja Petugas IBN berakhir apabila:

a. masa berlaku Izin Bekerja habis;

b. dicabut oleh Kepala Badan;

c. tidak bekerja pada Kompetensi tersebut selama 2 (dua)

tahun;

d. pemegang izin mengajukan permohonan penghentian

izin; atau

e. Petugas IBN meninggal dunia.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

(1) Izin Bekerja yang telah dikeluarkan berdasarkan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor

6 Tahun 2013 tentang Izin Bekerja Petugas Instalasi dan

Bahan Nuklir tetap berlaku sampai dengan jangka waktu

Izin Bekerjanya berakhir.

(2) Izin Bekerja untuk operator dengan pendidikan sekolah

menengah atas atau sederajat dan supervisor dengan

pendidikan sekolah menengah atas atau Diploma III tetap

berlaku sampai dengan jangka waktu Izin Bekerjanya

berakhir dan dapat diperpanjang.

2019, No.1096 -24-

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan

Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2013

tentang Izin Bekerja Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 838 Tahun 2013),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

2019, No.1096 -25-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Agustus 2019

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JAZI EKO ISTIYANTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 September 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

2019, No.1096 -26-

2019, No.1096 -27-

2019, No.1096 -28-

2019, No.1096 -29-

2019, No.1096 -30-

2019, No.1096 -31-

2019, No.1096 -32-

2019, No.1096 -33-

2019, No.1096 -34-

2019, No.1096 -35-

2019, No.1096 -36-

2019, No.1096 -37-

2019, No.1096 -38-

2019, No.1096 -39-

2019, No.1096 -40-

2019, No.1096 -41-

2019, No.1096 -42-

2019, No.1096 -43-

2019, No.1096 -44-

2019, No.1096 -45-

2019, No.1096 -46-

2019, No.1096 -47-

2019, No.1096 -48-

2019, No.1096 -49-

2019, No.1096 -50-

2019, No.1096 -51-

2019, No.1096 -52-

2019, No.1096 -53-

2019, No.1096 -54-

2019, No.1096 -55-

Documents

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1096-2019.pdf · b. telah magang sebagai operator INNR di bawah pengawasan dan bimbingan supervisor INNR paling singkat 1 (satu) tahun, dibuktikan