Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA No.1401, 2018 KEMENKO-PEREKONOMIAN. Klasifikasi
Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan
Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
KLASIFIKASI KEWENANGAN AKSES UNTUK BERBAGI DATA DAN INFORMASI
GEOSPASIAL MELALUI JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL
DALAM KEGIATAN PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2)
huruf b Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada
Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 dan Pasal 5 ayat
(2) Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi
Geospasial Nasional melalui Jaringan Informasi
Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, perlu disusun
ketentuan klasifikasi kewenangan akses untuk berbagi
data dan informasi geospasial melalui jaringan informasi
geospasial nasional dalam kegiatan percepatan
pelaksanaan kebijakan satu peta;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, Menteri Koordinator Bidang
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -2-
Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Kebijakan
Satu Peta perlu menetapkan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian tentang Klasifikasi
Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi
Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial
Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan
Kebijakan Satu Peta;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 49);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 9);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada
Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -3-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN TENTANG KLASIFIKASI KEWENANGAN
AKSES UNTUK BERBAGI DATA DAN INFORMASI
GEOSPASIAL MELALUI JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL
NASIONAL DALAM KEGIATAN PERCEPATAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN SATU PETA.
Pasal 1
(1) Kewenangan akses untuk berbagi data dan informasi
geospasial melalui jaringan informasi geospasial nasional
dalam kegiatan percepatan pelaksanaan kebijakan satu
peta, yang berlaku bagi menteri atau pimpinan lembaga,
gubernur, dan bupati/wali kota berupa:
a. mengunduh;
b. melihat; dan/atau
c. tertutup.
(2) Mengunduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
yaitu pemegang akses memiliki kewenangan mengunduh
dan melihat data dan informasi geospasial secara
langsung melalui jaringan informasi geospasial nasional.
(3) Melihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
yaitu pemegang akses memiliki kewenangan melihat data
dan informasi geospasial secara langsung melalui
jaringan informasi geospasial nasional.
(4) Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
yaitu pemegang akses tidak memiliki kewenangan
mengunduh dan melihat data dan informasi geospasial.
Pasal 2
Klasifikasi kewenangan akses untuk berbagi data dan
informasi geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -4-
Pasal 3
(1) Menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan
bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
selaku pemegang akses dapat memberikan mandat akses
kepada pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Pemegang akses dan penerima mandat akses
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab
terhadap aspek validitas, keamanan dan kerahasiaan
data dan informasi geospasial.
(3) Selain pemegang akses dan penerima mandat akses
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk
melakukan akses atas data dan informasi geospasial
melalui jaringan informasi geospasial nasional.
Pasal 4
(1) Pengelolaan akses informasi geospasial dilakukan oleh
Sekretariat Jaringan IGN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan
bupati/wali kota wajib menyampaikan secara tertulis
daftar pejabat pemegang akses dan penerima mandat
akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada
Kepala Badan Informasi Geospasial selaku Ketua Tim
Pelaksana Kebijakan Satu Peta.
(3) Berdasarkan daftar pejabat penerima mandat akses
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan
Informasi Geospasial selaku Ketua Tim Pelaksana
Kebijakan Satu Peta memberikan kewenangan akses
jaringan informasi geospasial nasional kepada pejabat
penerima mandat akses.
(4) Dalam hal terjadi pergantian atau perubahan pejabat
penerima mandat akses sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), pemegang akses wajib memberitahukan secara
tertulis kepada Kepala Badan Informasi Geospasial
selaku Ketua Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta.
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -5-
Pasal 5
(1) Penerima akses dan/atau pejabat penerima mandat
akses yang menyalahgunakan akses, data, dan/atau
informasi geospasial dikenakan sanksi administrasi
berupa pemblokiran akses.
(2) Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta atau
orang yang mengetahui terjadinya penyalahgunaan
pejabat penerima mandat akses sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pejabat penerima
akses atau pemberi mandat untuk diberikan sanksi
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Dalam hal terdapat indikasi interaksi dengan sistem yang
mencurigakan (suspicious behaviour), sistem jaringan
informasi geospasial nasional dapat secara otomatis
melakukan pemblokiran akses.
(4) Pembukaan pemblokiran akses dapat dilakukan
berdasarkan permohonan secara tertulis dari pemegang
akses kepada Kepala Badan Informasi Geospasial selaku
Ketua Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta.
(5) Kepala Badan Informasi Geospasial selaku Ketua Tim
Pelaksana Kebijakan Satu Peta dapat menyetujui atau
menolak permohonan pembukaan pemblokiran akses
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Persetujuan atau penolakan akses sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) pemberitahuan secara tertulis
kepada pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
Pasal 6
Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -6-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2018
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DARMIN NASUTION
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -7-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -8-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -9-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -10-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -11-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -12-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -13-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -14-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -15-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -16-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -17-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -18-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -19-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -20-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -21-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -22-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -23-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -24-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -25-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -26-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -27-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -28-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -29-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -30-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -31-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -32-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -33-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -34-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -35-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -36-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -37-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -38-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -39-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -40-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -41-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -42-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -43-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -44-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -45-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -46-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -47-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -48-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -49-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -50-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -51-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -52-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -53-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -54-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -55-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -56-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -57-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -58-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -59-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -60-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -61-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -62-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -63-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -64-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -65-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -66-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -67-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -68-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -69-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -70-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -71-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -72-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -73-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -74-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -75-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -76-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -77-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -78-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -79-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -80-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -81-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -82-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -83-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -84-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -85-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -86-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -87-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -88-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -89-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -90-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -91-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -92-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -93-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -94-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -95-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -96-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -97-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -98-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -99-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -100-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -101-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -102-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -103-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -104-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -105-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -106-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -107-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -108-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -109-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -110-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -111-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -112-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -113-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -114-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -115-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -116-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -117-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -118-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -119-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -120-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -121-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -122-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -123-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -124-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -125-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -126-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -127-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -128-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -129-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -130-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -131-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -132-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -133-
www.peraturan.go.id
2018, No.1401 -134-
www.peraturan.go.id