BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 2014. 12. 8. · BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.361, 2014 KEMENTAN. Pembangunan Pertaniaan. E-Planning. Perencanaan. ... menindaklanjuti berbagai

BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA

No.361, 2014 KEMENTAN. Pembangunan Pertaniaan. E-Planning.Perencanaan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41/Permentan/OT.140/3/2014

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

BERBASIS E-PLANNING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun2003 telah ditetapkan kebijakan dan strategi nasionalpengembangan e-Government;

b. bahwa untuk mencapai perencanaan pembangunanpertanian yang terpadu, efektif, efisien, akuntabel dantransparan, diperlukan pedoman perencanaanpembangunan pertanian berbasis e-Planning;

c. bahwa dalam mendukung mekanisme perencanaandengan pendekatan bottom up planning dan top downpolicy, secara efektif dan efisien maka pengusulanproposal dari daerah dilakukan secara on-line melaluie-Proposal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c sertaagar perencanaan pembangunan pertanian dapatberdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkanPedoman Perencanaan Pembangunan PertanianBerbasis E-Planning;

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.361 2

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentangDana Perimbangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentangRencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 74, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentangTata Cara Penyusunan Rencana PembangunanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4664);


2014, No.3613

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentangPenyusunan Rencana Kerja dan AnggaranKementerian Negara/Lembaga (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5178);

12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentangPembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negarasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 125);

14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2010- 2014;

15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negaraserta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon IKementerian Negara sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 126);

16. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentangGrand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 83.1/Permentan/RC.110/12/2011 tentang Rencana StrategisKementerian Pertanian 2010-2014;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Pertanian;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang PedomanPengembangan Kawasan Pertanian;


2014, No.361 4

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentangKebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANGPEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNANPERTANIAN BERBASIS E-PLANNING.

Pasal 1

Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis E-Planningsebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuanbagi masing-masing unit kerja Eselon I di lingkungan KementerianPertanian, Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPT Pusat), Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) lingkup pertanian Provinsi dan SKPD lingkuppertanian Kabupaten/Kota dalam menyusun usulan proposal rencanaprogram dan kegiatan pembangunan pertanian.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut Pedoman ini dapat diatur dengan petunjuk teknismasing-masing Eselon-I di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 4

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri inidibebankan pada anggaran masing-masing Unit Kerja Eselon I dilingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


2014, No.3615

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 17 Maret 2014

MENTERI PERTANIANREPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 24 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN


2014, No.361 6

LAMPIRANPERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 41/Permentan/OT.140/3/2014

TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN BERBASISE-PLANNING

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIANBERBASIS E-PLANNING

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam era reformasi dan otonomi daerah, Pemerintah terus melakukanperubahan sesuai perkembangan zaman, antara lain berupa reformasimanajemen keuangan negara, reformasi birokrasi maupun reformasi dalamsistem perencanaan dan penganggaran. Kementerian Pertanian telahmenindaklanjuti berbagai reformasi tersebut serta mengakomodasi kondisiyang ada, mengimplementasikan program dan kegiatan di lapangan, gunameningkatkan kinerja dalam mewujudkan hasil pembangunan, memberikanpelayanan berkualitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya.

Dalam membangun pertanian, aspek perencanaan masih memerlukanpembenahan pada tingkat fleksibilitas maupun responsibilitas terhadaplingkungan strategis, baik secara internal dan eksternal maupun terhadapskala prioritas dan fokus-fokus pembangunan. Untuk mewujudkanperencanaan dimaksud, dalam implementasi diperlukan pendanaan,sumberdaya manusia dan sarana/peralatan yang memadai, sertadiperlukan perangkat sistem yang efektif, efisien dan transparan dalampengelolaan perencanaan.

Dari sisi fasilitasi kemampuan APBN dihadapkan pada kompleksnyapermasalahan kebutuhan anggaran, karena setiap kegiatan yang diusulkandaerah sebagian besar termasuk kegiatan prioritas, namun Pemerintahbelum mampu memfasilitasinya. Di sisi lain, target kontribusi produksipertanian di daerah diharapkan terus meningkat, sehingga diperlukankoordinasi dalam implementasi pembangunan pertanian baik di pusatmaupun di daerah. Anggaran Pemerintah yang terbatas harus dimanfaatkansecara tepat sasaran untuk menggerakkan partisipasi masyarakat danswasta dalam pembangunan pertanian. Diperlukan pembenahanperencanaan maupun langkah-langkah operasionalnya. Pembenahan aspekperencanaan ini diarahkan menuju pemanfaatan teknologi infomasiberbasis web. Sistem yang dibangun secara on-line untuk mengelola datatabular dan spasial pada tingkat pusat dan daerah.


2014, No.3617

Perencanaan program, kegiatan dan pengalokasian anggaran agar efisiendan efektif perlu didukung dengan alat atau sarana yang dapat memberikaninformasi yang akurat mengenai kondisi existing suatu kawasan yang akandibangun. Alokasi anggaran tersebut mencakup alokasi dana Konsentrasi,Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangPertanian untuk disinkronkan dengan pendanaan dari APBD Provinsi danKabupaten/ Kota serta investasi swasta/BUMN dan masyarakat.

Dalam rangka mengarahkan perencanaan pembangunan pertanian secaraefektif, efisien, terukur, akuntabel dan transparan; membangun sinergismeperencanaan antara Pusat dan daerah; serta mengarahkan pengalokasiananggaran sehingga fokus pengembangan kawasan berbasis spasial secaraberkelanjutan maupun dalam rangka memberikan pelayanan dasarpembangunan pertanian, maka diperlukan Pedoman PerencanaanPembangunan Pertanian Berbasis E-Planning.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menyusun rencanapembangunan pertanian berbasis teknologi informasi.

2. Tujuan

a. meningkatkan pemahaman para perencana pembangunan pertaniandi Pusat dan daerah tentang perencanaan berbasis teknologiinformasi;

b. meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaanpembangunan pertanian di Pusat, di daerah maupun antar Pusat-daerah dengan memperkuat koordinasi perencanaan di tingkatProvinsi;

c. menjabarkan kebijakan pembangunan pertanian dan pengembanganwilayah ke dalam program, kegiatan dan alokasi anggaranpembangunan pertanian;

d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, ketertiban, akuntabilitas dantransparansi dalam perencanaan pembangunan pertanian berbasisteknologi informasi situs web; dan

e. meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatanpembangunan pertanian.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari Pedoman ini meliputi:

a. meningkatnya kualitas perencanaan kebijakan pembangunan pertaniandan pengembangan kawasan pertanian;

b. meningkatnya koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembangunanpertanian;


2014, No.361 8

c. meningkatnya kualitas rancangan program, kegiatan dan alokasianggaran pembangunan berbasis kawasan pertanian;

d. meningkatnya efisiensi, efektivitas, ketertiban, akuntabilitas,transparansi serta perencanaan pembangunan pertanian melaluiteknologi informasi berbasis situs web; dan

e. meningkatnya kualitas pelaksanaan program dan kegiatanpembangunan pertanian.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman ini mencakup pengelolaan e-Planning, penyusunandan penilaian proposal, pengoperasian aplikasi e-Proposal, dan pengelolaanSistem Informasi Perencanaan Kawasan Pertanian (SIKP).

E. PENGERTIAN

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja pada Instansi Pemerintah adalah organisasi dalampemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu dibidang masing-masing atau bertugas melaksanakan satu ataubeberapa kegiatan dari satu program.

2. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu ataulebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unitorganisasi dalam satu atau beberapa instansi untuk mencapai tujuandan sasaran kebijakan serta memperoleh alokasi anggaran.

3. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu ataubeberapa satuan kerja sebagai bagian pencapaian sasaran terukurpada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahansumberdaya (manusia, material, dana, teknologi) sebagai masukan(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentukbarang/jasa.

4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaantahunan yang memuat kerangka makro dan program-programpembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahmaupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakatuntuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

5. Rencana Strategis Kementerian adalah dokumen perencanaan yangbersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan baikyang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuhdengan mendorong partisipasi masyarakat untuk kurun waktu limatahun.

6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian (RKA-K) adalah dokumenperencanaan yang merupakan pedoman tugas bagi pelaksanaan tugaskementerian dan merupakan penjabaran dari RKP dan rencana


2014, No.3619

strategis kementerian yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencanakeuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DewanPerwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januarisampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepadagubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikaldi wilayah tertentu.

9. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yangdilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakupsemua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaanDekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansivertikal pusat di daerah.

10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerahuntuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan danmempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

11. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yangdilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan danpengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

12. Unit Kerja Mandiri adalah unit organisasi di lingkungan instansipemerintah yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupasumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang adadi lingkungannya.

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDadalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dankabupaten/kota.

14. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara kepada provinsi/ kabupaten/kota tertentu dengantujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusanPemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

15. DAK Bidang Pertanian adalah alokasi dari APBN kepadaProvinsi/Kabupaten/Kota tertentu untuk mendanai kegiataninfrastruktur/prasarana dasar bidang pertanian yang menjadi urusanPemerintah Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.

16. E-Planning adalah situs web (laman) yang dikembangkan KementerianPertanian dalam rangka mewujudkan amanat Reformasi Birokrasi. E-Planning Kementerian Pertanian memuat berbagai informasi peraturanperundang-undangan terkait Perencanaan dan Penganggaran,Pedoman, Juklak/juknis, Musrenbangtan, Renja dan RKAKLKementerian Pertanian, perencanaan kawasan, aplikasi e-Proposal danlainnya.

17. E-Proposal adalah aplikasi untuk pengusulan dan penilaian proposal


2014, No.361 10

berbasis situs web (online) yang dikembangkan Kementerian Pertanianguna memudahkan mengelola data dan informasi proposal secaraefektif, efisien, akuntabel dan transparan.

18. Sistem Informasi Perencanaan Kawasan Pertanian yang selanjutnyadisingkat SIKP adalah laman yang berisi informasi mengenai datatabular dan spasial kawasan pertanian. SIKP memuat data daninformasi yang dihimpun dari database pada aplikasi e-Proposal.

BAB IIPENGELOLAAN E-PLANNING

A. STRUKTUR DAN MUATAN E-PLANNING

E-Planning merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan e-Governmentyang dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya percepatan pelaksanaanreformasi birokrasi serta amanat reformasi perencanaan dan penganggaran.Pengelolaan e-Planning di lingkungan Kementerian Pertanian mencakuppenjelasan mengenai stuktur dan menu e-Planning, pengorganisasian e-Planning, mekanisme dan tata hubungan kerja e-Planning sertapengembangan SIKP.

Stuktur e-Planning meliputi hubungan antara SKPD kabupaten/kota lingkuppertanian, SKPD provinsi lingkup pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT)Pusat dan Satuan Kerja (Satker) Pusat.

SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota mengajukan usulan kegiatan yangakan didanai dari Dana Tugas Pembantuan dan DAK Bidang Pertanian.Usulan kegiatan yang diusulkan harus sesuai dengan kondisi, potensi dankebutuhan dari masing-masing daerah.

SKPD lingkup pertanian provinsi berperan sebagai koordinator perencanaanyang akan mensinkronkan usulan-usulan kegiatan kabupaten/kota denganperaturan-peraturan daerah dan rencana stategis serta arah pengembanganwilayah di masing-masing provinsi. Selain berfungsi sebagai koordinator,SKPD lingkup pertanian provinsi juga berperan dalam memverifikasi usulanproposal dari SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota dan selanjutnyaproposal untuk diteruskan kepada Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian akan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan di kabupaten/kota serta provinsi dengan mempertimbangkankeselarasan kegiatan di daerah dan kebijakan pembangunan pertanian diPusat.


2014, No.36111

UPT Pusat mengajukan usulan proposal mencakup Belanja Pegawai, BelanjaBarang dan Belanja Modal. Sedangkan Satker Pusat baikDirektorat/Pusat/Biro/Sekretariat (Eselon II Pusat) mencakup usulankegiatan yang mencakup Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modaldan Bantuan Sosial.

B. PENGORGANISASIAN E-PLANNING

Untuk menunjang pelaksanaan e-Planning diperlukan sistempengorganisasian e-Planning di Kementerian Pertanian maupun di Daerah.Pengorganisasiaan ini bersifat ad-hoc untuk menjalankan tugas koordinasipengelolaan e-Planning. Struktur pengorganisasian e-Planning diKementerian Pertanian diuraikan sebagai berikut:

1. Pada tingkat Kementerian Pertanian, organisasi pengelolaan e-Planningdibentuk Tim terdiri dari: Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Teknis.

2. Tim Pengarah dengan anggota para pejabat eselon-I lingkup KementerianPertanian dan diketuai oleh Sekretaris Jenderal. Tim Pengarah bertugasuntuk memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam kebijakanpengembangan perencanaan berbasis e-Planning di tingkat KementerianPertanian agar dapat berjalan dengan baik.

3. Tim Pelaksana dengan anggota terdiri dari Sekretaris Inspektorat Jenderal(Itjen), Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen), Sekretaris Badan dandiketuai oleh Kepala Biro yang membidangi perencanaan. Tim Pelaksanabertugas untuk mengoperasionalkan arahan dan kebijakan TimPengarah, memberikan masukan kepada Tim Teknis dalam pelaksanaanperencanaan berbasis e-Planning di tingkat Kementerian Pertanian.

4. Tim Teknis dengan anggota terdiri dari Kepala Bagian yang membidangiperencanaan di masing-masing Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.Tim Teknis diketuai oleh Kepala Bagian yang membidangi penyusunankebijakan, program dan wilayah. Tim Teknis bertugas menyusunsubstansi dan penyempurnaan struktur pada sistem e-Planning,bertanggungjawab dalam mensosialisasikan sistem e-Planning kepadauser yaitu SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota, SKPD lingkuppertanian provinsi, UPT pusat dan Satker pusat dalam menerapkansietem perencanaan berbasis web (e-Planning). Dalam menjalankantugasnya Kepala Bagian dibantu oleh Kepala Sub-bagian yangmembidangi program/kegiatan, pejabat fungsional dan staf yangkompeten mengelola perencanaan berbasis web (e-Planning) pada masing-masing Eselon-I.

5. Kepala Bagian yang membidangi perencanaan bertugas menyusunrancangan program dan kegiatan serta tahapan atau alur pengusulanprogram dan kegiatan. Sedangkan Kepala Bagian yang membidangi


2014, No.361 12

evaluasi dan pelaporan bertugas untuk menyusun rekomendasi hasilevaluasi yang akan digunakan dalam proses perencanaan.

6. Tim Teknis dalam menjalankan tugasnya berkonsultasi kepada TimPelaksana. Demikian juga Tim Pelaksana berkonsultasi kepada TimPengarah.

7. Tim Teknis membuat laporan secara berkala kepada Tim Pelaksana, danselanjutnya Tim Pelaksana membuat laporan secara berkala kepada TimPengarah.

8. Guna memperlancar pengelolaan e-Planning di tingkat Eselon-I dibentukTim Pengelola e-Planning dengan jumlah anggota dan struktur organisasisesuai dengan kebutuhan masing-masing Eselon-I.

Pengorganisasian e-Planning di daerah meliputi SKPD lingkup Pertanianprovinsi dan kabupaten/kota diatur lebih lanjut oleh masing-masing SKPDberkenaan.

C. MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA E- PLANNING

Mekanisme dan tata hubungan kerja e-Planning merupakan mekanismeperencanaan di lingkup Kementerian Pertanian yang didasarkan padakewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah, Program, kegiatan dan anggaranpembangunan pertanian dijabarkan sesuai dengan peta kewenanganPemerintah dengan memberikan peluang lebih banyak kepada partisipasimasyarakat sebagai pelaku pembangunan.Mekanisme perencanaan disusun dengan pendekatan top down policy danbottom up planning. Mekanisme bottom up planning diawali dengan needassessment di tingkat lapangan, dilanjutkan secara berjenjang dibahasdalam forum musyawarah perencanaan pembangunan pertanian tingkatkabupaten/kota, selanjutnya dibahas di tingkat provinsi dan dibahas ditingkat pusat yang secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Penjaringan aspirasi di lapangan (need assessment)

a. Di tingkat lapangan (kelompoktani/desa/kelurahan/ kecamatan)dilakukan perencanaan partisipatif dalam rangka menyusunrencana program dan anggaran kinerja pembangunan pertanian.Usulan rencana tersebut berasal dari petani, swasta, danpemerintah daerah setempat. Usulan tersebut merupakan aspirasiterpadu yang didasari oleh kondisi nyata di lapangan. Penjaringanaspirasi tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatankepada masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam prosesperencanaan dan penganggaran. Partisipasi dan keterlibatantersebut dapat berupa ide, pendapat dan saran.


2014, No.36113

b. Identifikasi kebutuhan, potensi dan masalah lapangan dilakukandengan pengamatan di lapangan, diskusi dengan stakeholder dananalisis data statistik. Berdasarkan hasil identifikasi dapatdirumuskan rancangan kebutuhan kegiatan dan anggaran.

2. Musrenbangtan tingkat kabupaten/kota

a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian(Musrenbangtan) di tingkat kabupaten/kota merupakan wahanabagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pertaniandalam menyusun rencana program dan anggaran kinerja padatahun berikutnya. Kegiatan Musrenbangtan untuk perencanaantahun depan diharapkan sudah dilaksanakan pada akhir bulanFebruari sampai awal dengan Maret.

b. Dalam forum Musrenbangtan ini dilakukan evaluasi terpaduterhadap usulan program maupun anggaran untuk menghasilkansuatu komitmen bersama mengenai rancangan pembangunanpertanian di tingkat kabupaten/kota. Rancangan pembangunantersebut mengacu pada kebijakan nasional, provinsi dan RPJMDkabupaten/kota. Untuk kesinambungan pembangunan pertanianperlu memperhatikan keterpaduan subsistem, subsektor dansektor terkait serta sumber-sumber pembiayaan.

c. Fokus komoditas strategis/unggulan nasional mencakup 40 jenisyaitu: (1) Tanaman Pangan: padi, kedele, jagung, ubi kayu, ubijalar, kacang hijau dan kacang tanah; (2) Tanaman Hortikultura:cabai, bawang merah, kentang, mangga, jeruk, manggis, salak,temulawak, dan tanaman hias (anggrek dan krisan); (3) TanamanPerkebunan: kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu mete,teh, tebu, karet, kapas, tembakau, cengkeh, jarak pagar, nilam,dan kemiri sunan; dan (4) Peternakan: sapi potong, sapi perah,kerbau, kambing/domba, babi, ayam buras dan itik. Namundemikian diberikan keleluasaan bagi daerah untukmengembangkan komoditas spesifik lokasi (seperti komoditas pala,sagu, kerbau, dan lainnya) dengan syarat adanya analisis danjustifikasi yang kuat dari daerah terhadap komoditas spesifiklokasi dimaksud sehingga benar-benar layak untukdikembangkan.

d. Pada dokumen hasil Musrenbangtan ini sudah memuat: (1) namakomoditas yang akan dikembangkan (maksimal tiga komoditasstrategis/unggulan per sub-sektor per kabupaten/kota), (2)informasi masalah utama di kawasan, (3) potensi luaspengembangan, (4) target kontribusi produksi kawasan terhadapproduksi Provinsi atau nasional, serta (5) strategi pemecahanmasalah dengan penentuan jenis kegiatan leverage ataupengungkit yang akan difasilitasi dengan anggaran pemerintah.

e. Agar pengembangan komoditas strategis/unggulan dapatdilaksanakan secara terprogram, terkoordinasi dan terpadu, perludirancang program penunjangnya secara tepat dengan


2014, No.361 14

memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat sertapotensi sumber daya dan kondisi sosial budaya daerah setempat.Program penunjang tersebut meliputi pelayanan dasar ataufasilitasi antara lain: SDM, sarana dan prasarana pertanian,pembiayaan dan investasi pertanian, pengolahan dan pemasaranproduk pertanian, pemantapan ketahanan pangan sertapemantapan sistem dan penguatan kelembagaannya.

f. Perencanaan dilakukan secara menyeluruh mencakup aspek hulu,on-farm, hilir dan jasa penunjangnya, dapat berupa kegiatanpeningkatan produksi (mencakup penyediaan benih/bibit,perbaikan pengelolaan lahan dan air, penyediaan pupuk,penyediaan alsintan, dll), peningkatan diversifikasi pangan dangizi , pengolahan dan pemasaran, peningkatan kualitas SDM danpenyuluhan, serta kegiatan lainnya. Menghitung kebutuhananggaran berupa nilai rupiah yang akan dibiayai dengan APBNsesuai dengan jenis belanjanya serta dukungan APBD.

3. Musrenbangtan Tingkat Provinsi

a. Musrenbangtan di Tingkat Provinsi ini merupakan wahanamenyusun rencana program dan anggaran pembangunanpertanian di tingkat provinsi. Kegiatan Musrenbangtan untukperencanaan tahun depan di tingkat provinsi ini diharapkansudah dilaksanakan pada akhir bulan Februari sampai bulanMaret tahun berjalan.

b. Forum ini membahas usulan dari masing-masing kabupaten/kotayang mengacu pada kebijakan nasional dan RPJMD Provinsi.Untuk memperoleh rancangan pembangunan yang mantap danterarah perlu melibatkan sub sektor dan sektor terkait, sertasumber-sumber pembiayaan.

c. Hasil Musrenbangtan Provinsi ini sudah memuat: (1) rekapitulasidaftar komoditas yang akan dikembangkan kabupaten/kota, (2)rekapitulasi masalah utama di kawasan, (3) potensi luaspengembangan, (4) target kontribusi produksi kawasan terhadapproduksi Provinsi atau nasional, serta (5) strategi pemecahanmasalah dengan penentuan jenis kegiatan leverage ataupengungkit yang akan difasilitasi dengan anggaran pemerintah.

d. Agar pengembangan komoditas strategis/unggulan dapatdilaksanakan secara terprogram, terkoordinasi dan terpadu, perludirancang program/kegiatan menyeluruh mencakup aspek hulu,on-farm, hilir dan jasa penunjangnya termasuk edukasi,komunikasi dan informasi pertanian serta upaya pemantapanketahanan pangan dan gizi. Menghitung kebutuhan anggaranberupa nilai rupiah yang akan dibiayai dengan APBN sesuaidengan jenis belanjanya serta dukungan APBD.

4. Musrenbangtannas dan Musrenbangnas

Musyarawah Perencanaan Pembangunan Pertanian nasional(Musrenbangtannas) dan Musyawarah Perencanaan PembangunanNasional (Musrenbangnas) merupakan wahana koordinasi dansinkronisasi yang mengarah kepada kebijakan nasional dengan


2014, No.36115

mengacu kepada RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah serta RencanaStrategis K/L.Kegiatan Musrenbangtannas dilaksanakan oleh Kementerian Pertanianpada bulan April/Mei setiap tahunnya dengan memperhatikan waktu,tema, agenda dan kebijakan Musrenbangnas yang diselenggarakan olehBappenas.

Melalui forum Musrenbangtannas ini diperoleh isu-isu pokokpembangunan pertanian di daerah yang selanjutnya dijadikan bahanmasukan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan pertaniannasional ke depan. Di samping itu, di dalam forum ini pula dibahasusulan-usulan pembangunan Pertanian di kabupaten/kota yang telahdikonsolidasikan oleh Provinsi menjadi satu usulan PembangunanPertanian Provinsi. Proses penyusunan rencana program dan kegiatanpembangunan pertanian terangkum dalam Bagan 2-1.

Bagan 2-1.Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran

Pembangunan Pertanian.

Rancangan ProgramKementerian Pertanian

KebijakanNasionalKebijakan

Kementerian

Rancangan KegiatanPembangunan Pertanian

Rancangan KegiatanProvinsi

Musrenbangtan Tingkat Kabupaten/Kota

Musrenbangtan Tingkat Provinsi

Musrenbangtan Nasional

Rancangan KegiatanKabupaten/Kota

Identifikasi SumberDaya

AnalisisPeluang/Manfaat

Prioritas


2014, No.361 16

Mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 20Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan PemerintahNomor 21 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KementerianNegara/Lembaga, maka agenda perencanaan tahunan pembangunanpertanian terangkum dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Agenda Perencanaan Tahunan Pembangunan Pertanian

No Kegiatan Waktu

1 Pedum, Juklak, Juknis Desember-Januari

2 Sosialisasi, Asistensi Rencana Operasional Desember-Januari

3 Pembinaan, Pemantauan, Pengendalian Maret-Desember

4 Musrenbangtan Tingkat Kabupaten/Kota Pertengahan Februari

5 Musrenbangtan Tingkat Provinsi Akhir Februari/ Maret

6 Penetapan Pagu Indikatif Maret

7 Musrenbangtan Nasional April-Mei

8 Musyawarah Perencanaan Anggaran Juni-Juli

9 Penetapan Pagu Anggaran Juni-Juli

10Penyusunan RKA-KL mengacu PaguAnggaran

Juni-Juli

11 Penelaahan/Penelitian RKA-KL Juni-Juli

12 Penyiapan Bahan Nota Keuangan Juni-Juli

13 Nota Keuangan & RUU RAPBN Agustus

14 Penetapan Alokasi Anggaran September-Oktober

15 Penetapan RAPBN Oktober

16 Penelaahan RKA-KL (Alokasi Anggaran) November

17 Penetapan Perpres Rincian RAPBN November

18 Penelaahan DIPA-SP-RKA Desember

19 Penerbitan DIPA-SP-RKA Akhir Desember


2014, No.36117

D. APLIKASI E-PROPOSAL

Aplikasi e-Proposal merupakan salah satu bagian dari e-Planning yangmenunjang proses perencanaan dan penganggaran yang akuntabel,transparan, efektif dan efisien di Kementerian Pertanian. Dalam rangkameningkatkan kualitas dari proposal yang diajukan oleh SKPD lingkuppertanian Kabupaten/Kota, maka dalam e-Proposal dilengkapi denganformat data base sampai pada level kecamatan dan kelompoktani/gapoktan.Data base ini berisi kondisi exsisting pertanian per subsektor dimana setiapSKPD lingkup pertanian kabupaten/kota yang akan mengusulkan proposaldiharuskan mengisi data base level kecamatan sesuai dengan sub sektoryang ditanganinya. Data base ini kemudian akan digunakan untukmemperkuat sistem perencanaan pembangunan kawasan pertanian yangmemanfaatkan data tabular dan dioverlay di atas data spasial. Informasi iniakan disajikan secara lebih lengkap, terperinci dan utuh pada situs webSIKP yang juga merupakan bagian dari e-Planning.

Pola penentuan seleksi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL) kegiatan yangdibangun Kementerian Pertanian diarahkan secara bertahap menuju kepadapola tertutup, dimana setiap SKPD lingkup pertanian kabupaten/kotapengusul e-Proposal diharuskan setelah diterbitkan DIPA, agar menseleksiCP/CL di setiap kegiatan mengacu pada usulan calon penerima manfaatyang ada di dalam data base e-Proposal. Seleksi CP/CL dilakukanterhadap kelompoktani atau gabungan kelompok tani yang telah terdaftardalam e-Proposal.

Dengan adanya sistem seleksi CP/CL pola tertutup ini memerlukan peranSKPD yang membidangi penyuluhan kabupaten/kota untuk lebih aktifmengkoordinasikan penyuluh agar mengidentifikasi kelompok tani dangabungan kelompok tani yang ada di wilayah kerjanya. Sistem tertutup inimemerlukan data base kelompok tani dan gabungan kelompok tani yangdihimpun oleh SKPD yang membidangi penyuluhan kabupaten/kota. Sistemseleksi CP/CL secara tertutup ini diterapkan secara bertahap agarperencanaan kegiatan dapat lebih tepat sasaran dan dapat dipantau sertadievaluasi dengan lebih baik.


2014, No.361 18

BAB IIIPENYUSUNAN DAN PENILAIAN PROPOSAL

Penyusunan e-Proposal diawali dengan proses pengiriman proposal melalui e-Proposal yang disusun oleh SKPD yang dimulai dari level kabupaten/kota,provinsi dan UPT-Pusat serta Satker Pusat.

SKPD lingkup pertanian provinsi dan kabupaten/kota agar mengisi proposalsesuai kebutuhan daerah dengan memperhatikan pengembangan kawasanpertanian yang ada pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan KawasanPertanian. Selain itu, juga memperhatikan pelayanan dasar pertanian yangdibutuhkan oleh daerah dalam pembangunan pertanian dan pangan bagi SKPDyang menangani tugas dan fungsi pelayanan tersebut.

Pengusulan proposal dari UPT Pusat dan Satker Pusat lingkup KementerianPertanian harus memperhatikan kebutuhan UPT serta kinerja UPT dan SatkerPusat tahun sebelumnya.

Untuk melaksanakan penyusunan e-Proposal sesuai dengan program dankegiatan pembangunan pertanian yang diemban oleh masing-masing Eselon-Ilingkup Kementerian Pertanian, maka Eselon-I membuat petunjuk penyusunane-Proposal sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan pembangunanpertanian yang dilaksanakan.A. PENYUSUNAN E-PROPOSAL

Penyusunan e-Proposal terdiri dari e-Proposal SKPD kabupaten/kotayang diusulkan oleh SKPD kabupaten/kota lingkup pertanian, e-ProposalSKPD lingkup Provinsi, e-Proposal UPT pusat dan e-Proposal SatkerPusat.

1 . e-Proposal SKPD Kabupaten/Kota

Proposal kabupaten/kota ini merupakan proposal terpenting danmerupakan basis rancangan kegiatan pembangunan pertanianmengingat tumpuan pembangunan pertanian berada dan berbasis didaerah (kabupaten/kota) dengan pendekatan kawasan.

Proposal kabupaten/kota disusun oleh SKPD lingkup pertaniankabupaten/kota mencakup: (1) informasi profil SKPD, (2) data baseumum, (3) data base level kecamatan, (4) narasi proposal (5)pengusulan kegiatan dan anggaran (6) pengusulan kegiatan dan


2014, No.36119

anggaran APBN dan DAK bidang pertanian kabupaten/kota (7)penerima manfaat disetiap sub kegiatan serta (8) Data base spesifik.Setiap proposal yang diajukan untuk satu komoditas akan diterbitkansatu nomor register proposal tersebut.

Informasi yang dimuat ke dalam profil SKPD berupa: nama SKPD,alamat, nomor telepon/fax, e-mail, nama Kepala SKPD dan lainnya.SKPD pengusul juga diwajibkan untuk memilih sub sektor yangditangani. Sub sektor yang ditangani oleh setiap SKPD ini yang akanmenentukan komoditas yang dapat diusulkan. Informasi profil SKPDini diperlukan sebagai identitas dari pengusul proposal.Sedangkan bagi SKPD yang tidak menangani komoditas, akanmenetapkan pilihan lainnya berupa pelayanan dasar pertanian antaralain: penyuluhan, ketahanan pangan, karantina dan lainnya.Data base umum, data base level kecamatan, data base spesifik dandata kinerja diperlukan bagi para penilai dan perencana baik di Pusatmaupun daerah guna melihat dan memperoleh gambaran umum daerah,mengetahui kondisi saat ini, menganalisis potensi maupun prospekpertanian di wilayah.

Khusus untuk data base level Kecamatan, merupakan data base yangharus diisi oleh SKPD pengusul berdasarkan sub sektor yang ditanganioleh masing-masing SKPD. Bagi SKPD yang menangani TanamanPangan dan Hortikultura maka akan diminta untuk mengisi data baselevel kecamatan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Prasarana danSarana Pertanian dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. BagiSKPD yang menangani Perkebunan maka akan diminta untuk mengisidata base level kecamatan bidang Perkebunan, Prasarana dan SaranaPertanian dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Bagi SKPDyang menangani Peternakan maka akan diminta untuk mengisi database level kecamatan bidang Peternakan, Prasarana dan SaranaPertanian dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Bagi SKPDyang menangani Ketahanan Pangan dan Penyuluhan maka dimintauntuk mengisikan data base level kecamatan bidang ketahanan pangandan penyuluhan.

Bagi SKPD yang menangani bidang teknis (Tanaman Pangan,Hortikultura, Perkebunan, Peternakan) diharuskan mengisi data levelkecamatan untuk setiap komoditas yang ada di masing-masing bidang.

Narasi pada proposal memuat berbagai data dan informasi mengenaijenis komoditas yang akan dikembangkan atau pelayanan dasar


2014, No.361 20

pertanian yang diemban mencakup tujuan, masalah, potensi kawasan,potensi pengembangan, prospek pengembangan, strategi, kegiatanprioritas, indikator kinerja dan analisis resiko.

Pengusulan kegiatan dan anggaran berisi pemilihan sub sektor darikomoditas atau pelayanan dasar yang akan diusulkan, sumberpendanaan, pola pendanaan, jenis kegiatan/sub kegiatan, volume, dansatuan biaya. Sub sektor yang dapat dipilih untuk pengajuan kegiatanmerupakan sub sektor yang sesuai dengan bidang yang ditangani SKPDPengusul.

Proposal dari SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota ditujukan keKementerian Pertanian mencakup seluruh kegiatan lintas kegiatanlintas Eselon I. Menu Kegiatan yang dapat dipilih mencakup beberapakegiatan besar seperti kegiatan hulu, on-farm, hilir, dan penunjang.

Penerima manfaat harus disertakan dalam setiap pengusulan subkegiatan. Penerima manfaat dapat berupa kelompoktani dan gapoktanyang telah dikukuhkan dan sudah terdaftar pada aplikasi e-Proposal.Hal ini ditujukan untuk mendukung proses seleksi CP/CL dengan polatertutup.

Proposal SPKD lingkup pertanian kabupaten/kota diajukan untukmemperoleh alokasi APBN Kementerian Pertanian. Komoditas yangdiusulkan untuk dibiayai melalui APBN dibatasi dengan ketentuanmaksimal tiga komoditas per subsektor. Sehingga proposal untuksubsektor tanaman pangan maksimal tiga komoditas, demikian jugamaksimal tiga komoditas untuk subsektor hortikultura, perkebunanmaupun peternakan.

Proposal yang diusulkan harus mencerminkan keterpaduan kegiatanserta menyertakan data dukung berupa data base potensi wilayahmasing-masing. Selain itu proposal yang diusulkan diharapkan sudahmerupakan hasil dari Musrenbang atau Musrenbangtan yang telahdilakukan di kabupaten/kota.

Batas waktu pengajuan proposal mulai bulan Januari dan diharapkandapat diselesaikan pada 31 Maret setiap tahunnya. Namun batas waktutersebut dapat diperpanjang sampai dengan Oktober setiap tahunnya


2014, No.36121

D a ta b a s eW i l a y a h

D a ta U m u mD a ta S p e si fi k

K in e r j a Ka w a s n

K i ne r j a F is i k

Ki n er j a K e u

Fo k us, Lo ku s, Ska l a

Pr i o r i t as, B er d a

m pa k

K i n e r j aK e g i at a n

M u a ta nP r o p o sa l

S K P D

K a b /K o t a

S K P D

P ro v in s i

S ek re t ari a t

R o re n

W EB SIT E w w w .d e pt a n .g o . id /e p l a nn in g

T in gk a t Ka b /k o ta

T in gk a t Pro v in s i

T in gk a t Pus a t w e b s i t e

T i mI n de n p en t T i m

T i m Pe re nc

E s el o n I

U P T -

P U S A T

e - pr o po s a l

B ac k- u p

e - pr o p o sa l

e - pr op o sa l

e -p r o p os al

T I M

In d e p e n d e t

ro v i n s i

e - pr o p os al

v e r if i k as iV e r if i k ai

K a b /k ot a

P r o fi lS K P D

untuk mengakomodir usulan-usulan yang berkembang pada prosesperencanaan.

Secara singkat mekanisme pengusulan dan penilaian e-Proposal darikabupaten/kota disajikan pada Bagan 3.1.

Bagan 3.1.Mekanisme Usulan e-Proposal Kementerian Pertanian

Berdasarkan proposal yang telah dikirim oleh SKPD kabupaten/kota,maka setiap SKPD kabupaten/kota dapat memantau status proposal,guna mengkonfirmasi sejauh mana proposal sudah diterima Provinsi,diverifikasi oleh Provinsi maupun telah dinilai oleh Tim Pusat.

2. e-Proposal SKPD lingkup Provinsi

Proposal Provinsi disusun oleh SKPD lingkup pertanian di provinsi untukpengajuan dana Dekonsentrasi dan kegiatan teknis sesuai tugas danfungsinya. Kegiatan teknis pertanian di provinsi dapat berupapengembangan sistem perbenihan, penanganan organisme pengganggutanaman atau kesehatan hewan yang ditangani oleh unit pelaksanateknisnya. Pengajuan proposal dari provinsi harus mempertimbangkankebutuhan, ketersediaan SDM dan teknologi serta potensi wilayah.


2014, No.361 22

Setiap SKPD lingkup pertanian provinsi dapat mengusulkan kegiatanoperasional provinsi dalam rangka menjalankan tugas sebagai wakilpemerintah di provinsi, kegiatan koordinasi mulai dari koordinasiperencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan,usulan kegiatan teknis UPTD provinsi dan usulan kegiatan DAK bidangpertanian provinsi dan lainnya.

SKPD lingkup pertanian provinsi tidak menyusun proposal untuk kegiatanteknis dan pengembangan kawasan kabupaten/kota yang nantinya akandidanai dengan pola tugas pembantuan kabupaten/kota maupun tugaspembantuan provinsi untuk kegiatan di kabupaten/kota. Penilaian proposalprovinsi dilakukan oleh Tim Pusat dengan parameter yang terukur dankuantitatif.

Sebelum mengisikan narasi proposal serta pemilihan kegiatan, agar SKPDlingkup pertanian provinsi terlebih dulu meng-input: informasi namaSKPD provinsi, data base, dan kinerja SKPD. Prinsip dasar meng-inputproposal provinsi sama dengan proses meng-input proposalkabupaten/kota.

Apabila SKPD provinsi sudah selesai meng-input proposal, kemudiandilakukan pengiriman proposal ke pusat secara on-line. Batas waktupengajuan proposal melalui aplikasi e-Proposal ini mulai bulan Januaridan diharapkan selesai pada 31 Maret setiap tahunnya.

3. e-Proposal UPT Pusat

(UPT Pusat menyusun usulan kegiatan yang akan diajukan kepada Eselon-Iyang membina masing-masing UPT Pusat. Usulan kegiatan dari UPT Pusatharus mencerminkan kebutuhan dari masing-masing UPT denganmencermati kondisi UPT baik fisik maupun nonfisik, kinerja serta rencanapengembangan ke depan.

Sebelum meng-input isi proposal, agar Satker UPT-Pusat terlebih dulumeng-input: informasi UPT-Pusat, data base, dan kinerja UPT-Pusat.Prinsip dasar meng-input proposal UPT-Pusat ini sama dengan prosesmeng-input proposal kabupaten/kota maupun proposal provinsi.


2014, No.36123

Apabila sudah selesai meng-input proposal, kemudian dilakukanpengiriman proposal ke pusat secara on-line. Batas waktu pengajuanproposal melalui aplikasi e-Proposal ini mulai bulan Januari dan diharapkanselesai pada 31 Maret setiap tahunnya. Penilaian proposal dari UPT-Pusatini dilakukan Tim Pusat dengan menggunakan parameter yang terukur dankuantitatif.

4. e-Proposal Satker Pusat

Satker Pusat yang terdiri dari Direktorat/Pusat/Biro/Sekretariat (Eselon IIPusat) hanya memiliki satu username dan password. Satker Pusatmengajukan proposal yang mencakup usulan kegiatan Satker yangbersangkutan diantaranya berisi mengenai belanja pegawai, belanja barang,belanja modal dan belanja sosial. Usulan kegiatan dari Satker Pusat harusmencerminkan kebutuhan dari masing-masing satker dengan mencermatievaluasi serapan anggaran tahun sebelumnya serta efektivitas kegiatan yangtelah dilaksanakan sebelumnya. Khusus Inspektorat Jenderal proes entry e-Proposal Satker dilakukan dan dikoordinasikan oleh Sekretariat InspektoratJenderal.Prinsip dasar meng-input proposal Satker Pusat ini sama dengan prosesmeng-input proposal kabupaten/kota, proposal provinsi maupun UPT-Pusat.Apabila sudah selesai meng-input proposal, kemudian dilakukanpengiriman proposal ke server secara on-line. Batas waktu pengajuanproposal melalui aplikasi e-Proposal ini mulai bulan Januari dandiharapkan selesai pada 31 Maret setiap tahunnya. Penilaian proposal dariSatker Pusat ini dilakukan Tim Pusat dengan menggunakan parameter yangterukur dan kuantitatif.

B. Penilaian e-Proposal

Setelah dilakukan pengentrian proposal dan pengiriman proposal secara on-line oleh masing-masing SKPD lingkup pertanian kota/kabupaten, SKPDlingkup pertanin provinsi, UPT Pusat dan Satker Pusat tahap selanjutnyaadalah dilakukan penilaian terhadap proposal yang telah terkirim. Adapunproses penilaian e-Proposal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. e-Proposal SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota

Setelah e-Proposal dikirim ke provinsi, maka petugas SKPD lingkuppertanian provinsi yang membidangi pembinaan terhadap SKPDkabupaten/kota dengan tugas dan fungsi yang sama dan membidangiperencanaan melakukan verifikasi terhadap proposal dimaksud.


2014, No.361 24

Verifikasi oleh Tim tingkat provinsi terhadap proposal yang diusulkanoleh SKPD kabupaten/kota ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaianisi proposal dengan kebijakan provinsi antara lain mencakup kesesuaianproposal dengan: (1) kebijakan RPJMD Provinsi, (2) RTRW Provinsi,(3) pengembangan kawasan provinsi, (4) program prioritas provinsi, (5)sasaran utama provinsi serta (6) memverifikasi kelengkapan data basekabupaten/kota serta data base level kecamatan.Tim verifikasi di provinsi diperkenankan menulis catatan-catatanberkaitan dengan proposal, misal catatan: data kelompoktani sasaranyang diusulkan belum diisi, narasi proposal belum lengkap, data basedari kabupaten/kota belum lengkap dan lainnya. Catatan yangdisampaikan oleh Tim verifikasi provinsi ini sangat berguna bagi TimPusat untuk menjadi perhatian dalam melakukan penilaian e-Proposal.Di samping memberikan catatan, Tim verifikasi Provinsi juga diberikewenangan untuk meng-edit proposal yang diajukan oleh SKPDkabupaten/kota. Edit proposal ini ditujukan untuk menyempurnakandatabase sesuai dengan data valid yang dimiliki oleh Tim verifikasiProvinsi.Setelah Tim verifikasi provinsi melakukan verifikasi, selanjutnyamengirim hasil verifikasi tersebut ke pusat secara online. Hasil verifikasidari provinsi ini akan dijadikan salah satu dasar dalam penilaian tingkatpusat.Penilaian proposal di tingkat pusat dilakukan oleh Tim pusat. Penilaianproposal berdasarkan aspek, indikator, bobot dan skor yang telahdisepakati oleh Tim. Kriteria aspek penilaian, bobot dan skor penilaianini bersifat umum dan bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan penilaian olehTim. Penilaian yang dilakukan oleh Tim dimaksudkan untuk menilaikualitas proposal yang diajukan oleh SKPD lingkup pertaniankabupaten/kota. Tugas Tim Pusat terbatas menilai proposal, sedangkanpenentuan alokasi dan besaran anggaran terhadap proposal dimaksudakan dibahas lebih lanjut pada tingkat pimpinan minimal level Eselon-1Kementerian Pertanian.

2. e-Proposal SKPD lingkup pertanian provinsi

e-Proposal dari SKPD lingkup pertanian provinsi yang telah dikirm kePusat akan dilakukan penilaian oleh Tim Pusat. Penilaian proposalberdasarkan aspek, indikator, bobot dan skor yang telah disepakati olehTim. Kriteria aspek penilaian, bobot dan skor penilaian ini bersifatumum dan bisa dimodifikai sesuai kebutuhan penilaian oleh Tim.Penilaian yang dilakukan oleh Tim dimaksudkan untuk menilai kualitasproposal yang diajukan oleh SKPD lingkup pertanian provinsi. Tugas


2014, No.36125

Tim Pusat terbatas menilai proposal, sedangkan penentuan alokasi danbesaran anggaran terhadap proposal dimaksud akan dibahas lebih lanjutpada tingkat pimpinan minimal level Eselon-1 Kementerian Pertanian.

3. e-Proposal UPT Pusat

Penilaian e-Proposal UPT Pusat akan dilakukan dengan Tim Pusatdengan mempertimbangkan berbagai kelengkapan data pendukungproposal seperti kebutuhan UPT, kondisi UPT saat ini serta kinerja UPTPusat yang bersangkutan. Tim Pusat hanya berwenang memberikanpenilaian terhadap proposal sedangkan keputusan pengalokasiananggaran dari APBN Kementerian Pertanian sepenuhnya menjadiwewenang pimpinan.

4. e-Proposal Satker Pusat

Penilaian e-Proposal Satker Pusat akan dilakukan oleh Tim Pusatdengan menggunakan parameter yang terukur dan kuantitatif termasukdi dalamnya memasukan unsur kinerja tahun sebelumnya. Tim Pusathanya berwenang memberikan penilaian terhadap proposal, sedangkankeputusan pengalokasian anggaran dari APBN Kementerian Pertaniansepenuhnya menjadi wewenang pimpinan.


2014, No.361 26

BAB IVPENGOPERASIAN APLIKASI e-PROPOSAL

A. AKSES APLIKASI E-PROPOSAL

Aplikasi e-Proposal dapat diakses pada lamanwww.pertanian.go.id/eplanning dan data proposal akan disimpan padaserver Kementan. Untuk mengisi formulir proposal secara elektronikdibutuhkan sistem sebagai berikut: koneksi ke internet, perangkat lunak(software) browser (internet explorer 7+, mozila firefox 2+, Opera 9+, danSafari 2+) dengan mengakses ke situs web: dengan contoh disajikan padaGambar 4.1.

Gambar 4.1. Situs web www.pertanian.go.id/eplanning

B. PENGATURAN USERNAME DAN PASSWORD

Satu username dan satu password diberikan kepada satu SKPD lingkunganpertanian kabupaten/kota, SKPD lingkup pertanian Provinsi, UPT-Pusat,Eselon-II dan Eselon-1 lingkup Kementerian Pertanian. Untuk akses padae-Proposal diharuskan masing-masing unit kerja melakukan login denganusername dan password sendiri.

Username dan password ini menjadi milik unit kerja, sehingga disarankanbagi SKPD lingkup pertanian provinsi dan kabupaten/kota agar passworddikelola oleh Sekretaris SKPD atau Kasubag Perencanaan dan tidakdiperkenankan masing-masing bidang/subdin memiliki password sendiri.Hal ini dimaksudkan agar proses penyusunan proposal dapat terkoordinir


2014, No.36127

dan merupakan satu-kesatuan proposal dalam satu SKPD atau satker.Tidak diperkenankan masing-masing bidang/subdin mengusulkan proposalsendiri tanpa berkoordinasi dengan Sekretaris SKPD. Penangungjawabproposal termasuk pengelolaan username dan password adalah KepalaSKPD atau Kepala Satker.

Guna meningkatkan kualitas proposal disarankan agar antar SKPD lingkuppertanian dalam satu kabupaten/kota atau dalam satu tingkat provinsimelakukan koordinasi lintas SKPD (koordinasi horizontal), demikian jugaagar dilakukan koordinasi antara kabupaten/kota dengan provinsi(koordinasi vertikal).

C. LANGKAH PENGOPERASIAN PENGUSULAN E-PROPOSAL

1. Langkah Pengoperasian E-Proposal Dari Kabupaten/Kota

Langkah-langkah pengoperasian e-Proposal dari kabupaten/kota dapatdijelaskan sebagai berikut:

a. e-Proposal dapat diakses pada alamat: http://www.pertanian.go.id/eplanning.

b. Untuk memulai entry aplikasi e-Proposal dengan cara memasukanusername dan password dengan benar sesuai dengan yangdiberikan Petugas admin.

c. Meng-entry e-Proposal dilakukan dengan tahapan:

1) mengisi profil SKPD secara lengkap.2) mengisikan data base umum atau mengedit data base umum

bagi SKPD yang telah pengusulkan e-Proposal tahunsebelumnya.

3) mengentry data base level kecamatan sesuai dengan sub sektoryang ditangani SKPD.

4) mengisikan narasi proposal.5) mengisikan usulan kegiatan, sub kegiatan serta usulan

anggaran.6) mengisikan calon penerima manfaat pada setiap sub kegiatan

yang diusulkan.


2014, No.361 28

7) mengisikan data spesifik level kabupaten atau mengedit dataspesifik level kabupaten/kota bagi SKPD yang telahmengusulkan e-Proposal tahun sebelumnya.

Data base umum, data base spesifik level kabupaten dan data baselevel kecamatan yang harus diisi oleh SKPD lingkup pertaniankabupaten/kota mengacu kepada form yang telah disiapkan olehPusat. Pengisian data base baik level kabupaten/kota maupun levelkecamatan merujuk pada sumber data resmi tahun terakhir.

d. Menyimpan usulan kegiatan dan mengirimkan ke SKPD lingkuppertanian provinsi. Setelah semua data-data yang diperlukan telahdiisikan, maka usulan kegiatan disimpan dan selanjutnyadikirimkan secara on-line ke SKPD lingkup pertanian provinsiuntuk diproses lebih lanjut.

e. Setelah proposal kabupaten/kota terkirim ke SKPD lingkuppertanian provinsi, berarti pada server Kementerian Pertaniansudah tersimpan back-up e-Proposal dari SKPD lingkup pertaniankabupaten/kota dimaksud.

f. Apabila SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota menghendakiperbaikan/revisi terhadap data-data e-Proposal, maka dapatdilakukan perbaikan melalui menu ‘edit’ yang terdapat padaaplikasi e-Proposal. Proses edit agar memperhatikan waktu batasakhir penyampaian e-Proposal.

2. Langkah Pengoperasian E-Proposal dari SKPD Provinsi

Pada prinsipnya pengoperasian e-Proposal SKPD lingkup pertanianprovinsi sama dengan pengoperasian e-Proposal SKPD lingkup pertaniankabupaten/kota. Perbedaan antara proposal yang diajukan oleh SKPDlingkup pertanian kabupaten/kota dengan proposal yang diajukan olehSKPD lingkup pertanian provinsi adalah jika proposal yang diajukanSKPD lingkup pertanian kabupaten/kota melalui verifikasi oleh TimVerifikasi Provinsi, sedangkan proposal yang diajukan oleh SKPD lingkuppertanian provinsi tidak dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Provinsi,melainkan langsung diajukan ke Pusat.


2014, No.36129

Langkah-langkah pengoperasian e-Proposal dari SKPD lingkup pertanianprovinsi dapat dijelaskan sebagai berikut:


b. Untuk memulai entry aplikasi e-Proposal dengan cara memasukanusername dan password dengan benar sesuai dengan yang diberikanPetugas admin.

c. Meng-entry e-Proposal dilakukan dengan tahapan:

1) mengisi profil SKPD secara lengkap.2) mengisikan data base umum atau mengedit data base umum bagi

SKPD yang telah pengusulkan e-Proposal tahun sebelumnya.3) mengisikan narasi proposal.4) mengisikan usulan kegiatan, sub kegiatan serta usulan anggaran.5) mengisikan data spesifik level provinsi atau mengedit spesifik

level provinsi bagi SKPD yang telah pengusulkan e-Proposaltahun sebelumnya.

d. Menyimpan usulan kegiatan dan mengirimkan secara on-line ke Pusatuntuk diproses lebih lanjut.

e. Setelah proposal SKPD lingkup pertanian provinsi terkirim ke Pusat,berarti pada server Kementerian Pertanian sudah tersimpan back-up e-Proposal dari SKPD lingkup pertanian provinsi dimaksud.

f. Apabila SKPD lingkup pertanian provinsi menghendakiperbaikan/revisi terhadap data-data e-Proposal, maka dapat dilakukanperbaikan melalui menu ‘edit’ yang terdapat pada aplikasi e-Proposal.Proses edit agar memperhatikan waktu batas akhir penyampaian e-Proposal.

3. Langkah Pengoperasian E-Proposal UPT Pusat

UPT Pusat ini merupakan unit kerja UPT Kementerian Pertanian yangberada di daerah. Eselon-I yang membawahi UPT Pusat di KementerianPertanian antara lain: Badan Karantina Pertanian, Badan Penyuluhan danPengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Badan Penelitian danPengembangan Pertanian maupun UPT Pusat dari Direktorat Jenderalyang ada di lingkup Kementerian Pertanian.


2014, No.361 30

Pada aplikasi e-Proposal UPT Pusat menggunakan format aplikasi e-Proposal yang ada. Proses pengajuan e-Proposal dilakukan sama denganproses pengajuan proposal SKPD lingkup pertanian provinsi.

Dibawah ini disajian contoh proses pengisian propsoal oleh UPT Pusatsebagai berikut:


b. Sebelum penyiapan e-Proposal, UPT Pusat harus login sesuai denganusername dan password yang diberikan Petugas admin.

c. Meng-entry usulan dilakukan dengan tahapan:

1) UPT Pusat yang akan mengajukan proposal wajib mengisi secaralengkap informasi data UPT Pusat.

2) mengisikan data base spesifik dan usulan proposal.3) mengisikan usulan proposal UPT Pusat dengan lengkap. Data-data

yang harus diisi antara lain mengenai status kegiatan, pemilihankegiatan dan sub kegiatan yang akan diusulkan.

d. UPT Pusat yang telah mengajukan e-Proposal dapat memantau statusperjalanan e-Proposal dengan fasilitas menu ‘status’ pada aplikasi.

e. Setelah proposal terkirim ke Pusat, berarti pada server KementerianPertanian sudah tersimpan back-up e-Proposal dari UPT Pusatdimaksud.

f. Apabila menghendaki perbaikan/revisi terhadap data-data e-Proposal,maka dapat dilakukan perbaikan melalui menu ‘edit’ yang terdapatpada aplikasi e-Proposal. Proses edit agar memperhatikan waktu batasakhir penyampaian e-Proposal.

D. Pengoperasian Verifikasi E-Proposal Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi

SKPD lingkup pertanian provinsi selaku penerima proposal dari SKPDlingkup pertanian kabupaten/kota, melakukan tindakan verifikasi terhadapproposal dimaksud. Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi yangdibentuk guna melihat tingkat kesesuaian proposal dari SKPD lingkuppertanian kabupaten/kota dengan kebijakan yang ada di provinsi.Di samping melakukan verifikasi, Tim Verifikasi Provinsi juga mengisidukungan APBD Provinsi apabila memang akan memberikan dukunganAPBD Provinsi untuk disinergiskan pada kegiatan dimaksud. Dukungan


2014, No.36131

APBD Provinsi diinput dengan cara mengisi anggaran dalam satuan rupiahdan mengisi perkiraan besarnya prosentase anggaran tersebut terhadap totalAPBD Provinsi.

Tim Verifikasi Provinsi diperkenankan memberikan catatan tambahanyang diperlukan berkaitan dengan proposal yang diverifikasi. Catatantersebut berupa informasi mengenai kelengkapan data base, kelengkapanmuatan proposal, kejelasan tujuan proposal, kelengkapan kelompok tanicalon penerima bantuan dan lainnya.

E. Pengoperasian Penilaian E-Proposal Kabupaten/Kota Di Tingkat Pusat

Setelah Tim Verifikasi Provinsi melakukan verifikasi terhadap proposaldari SKPD kabupaten/kota dan mengirim ke Pusat, maka dilakukanpenilaian proposal oleh Tim Pusat. Tim Pusat juga melakukan penilaiterhadap proposal yang diajukan oleh SKPD lingkup pertanian provinsi.Penilaian proposal oleh Tim Pusat ini dilakukan on-line pada bulan April-Mei setiap tahunnya.

Di samping penilaian proposal secara kuantitatif, Tim Pusat juga mengisipada kolom “catatan” berupa catatan penting terhadap proposal, misal padakolom “catatan” diisi proposal sudah dinilai, namun hasil alokasi anggaranmenunggu keputusan pimpinan, atau database spesifik belum lengkap,proposal masih kurang lengkap terutama pada kolom masalah, data calonlokasi dan kelompok tani sasaran belum lengkap dan lainnya. Tim Pusathanya berwenang memberikan penilaian terhadap proposal, sedangkankeputusan pengalokasian anggaran dari APBN Kementerian Pertaniansepenuhnya menjadi wewenang pimpinan.Untuk meng-akses proposal provinsi dan kabupaten/kota, Tim Pusatdibantu oleh sekretariat yang membantu menyediakan kebutuhan selamaproses penilaian, membantu akses internet, menyelesaikan kendala apabilamengalami gangguan internet dan lainnya.

F. Pengoperasian Penilaian E-Proposal UPT Pusat dan Eselon-II Pusat

Proposal yang dikirimkan oleh UPT Pusat dan Eselon-II Pusat langsungdikirimkan ke server pusat tidak melalui verifikasi di provinsi. Penilaianproposal oleh Tim Pusat ini dilakukan secara on-line pada bulan April-Meisetiap tahunnya. Penilaian dilakukan secara kuantitatif terhadap setiapvariabel penilaian yang telah ditentukan.


2014, No.361 32

Di samping penilaian proposal secara kuantitatif, Tim Pusat jugamemberikan catatan pada kolom “catatan” terhadap proposal, misal padakolom “catatan” diisi proposal sudah dinilai, namun hasil alokasi anggaranmenunggu keputusan pimpinan, atau data base spesifik belum lengkap,proposal masih kurang lengkap dan lainnya.

Tim Pusat hanya berwenang memberikan penilaian terhadap proposal,sedangkan keputusan pengalokasian anggaran dari APBN KementerianPertanian sepenuhnya menjadi wewenang pimpinan.

G. Lain-lain

Dalam pengusulan e-Proposal ada beberapa hal yang perlu diperhatikanterkait dengan proses pengusulan, yaitu:

1. Hal-Hal yang harus Diperhatian dalam Proses Pengisian danPengiriman E-Proposal:

a. Dalam mengusulkan proposal dari SKPD lingkup pertaniankabupaten/kota yang memiliki lebih dari satu sub sektor dapatmengusulkan tiga komoditas unggulan per sektor;

b. Dalam pengisian data (data base, narasi proposal, masalah, tujuan,ruang lingkup, sasaran) SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota,SKPD lingkup pertanian provinsi, UPT Pusat dan Eselon-II Pusatwajib mengisi data secara lengkap;

c. Dalam pengisian data terkait dengan anggaran harus memperhatikansatuan yang digunakan (rupiah);

d. Data yang telah diisi secara lengkap oleh SKPD lingkup pertaniankabupaten/kota dan siap untuk dikirim ke SKPD lingkup pertanianprovinsi agar memilih menu “kirim”. Bila hal tersebut tidakdilakukan, maka data yang sudah siap kirim tersebut tidak akansampai ke provinsi dan provinsi tidak akan melakukan verifikasi,yang berarti proposal tidak akan masuk dalam list usulan proposal.Begitu juga untuk proposal yang diajukan oleh SKPD lingkuppertanian provinsi, UPT Pusat dan Eselon-II Pusat agar memilihmenu “kirim” agar proposal terkirim sampai ke pusat. Bila hal initidak dilakukan, maka proposal tidak akan masuk dalam list usulanproposal dan hanya tersimpan dalam server;


2014, No.36133

e. Bagi Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang telahmengembangkan aplikasi e-Proposal, agar dilakukan transfer dataproposal ke dalam sistem e-Planning Kementerian Pertanian.

2. Hal-Hal yang harus Diperhatikan pada Saat Memverifikasi Proposal:

a. Pada saat melakukan verifikasi, baik oleh Tim Verifikasi Provinsidan Tim Pusat harus memperhatikan dengan cermat data-data yangada pada proposal diantaranya terkait dengan fokus komoditas,kawasan, usulan kegiatan dan anggaran.

b. Tim Verifikasi Provinsi harus lebih cermat dalam melakukanverifikasi dan memberi referensi ke Pusat, baik informasi yangbersifat kuantitatif maupun kualitatif.

BAB VPENGELOLAAN SIKP

SIKP merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari Peraturan MenteriPertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang PedomanPengembangan Kawasan Pertanian. SIKP dalam bentuk situs web inimerupakan pedoman atau alat bantu yang memberikan informasi spasial dantabular tentang kawasan pertanian.

Struktur data base SIKP disajikan secara berjenjang memuat data base padatingkat kecamatan, kabupaten/kota, kawasan, provinsi, pulau hingga nasional.Informasi yang ditampilkan pada SIKP adalah data tabular statistik tanamanpangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, prasarana pertanian,kelembagaan dan SDM Pertanian yang di-overlay pada peta spasial.

Desain SIKP disusun sedemikian rupa sehingga berjalan secara interaktifdengan aplikasi e-Proposal. SIKP dan e-Proposal merupakan bagian dari e-Planning. SIKP merupakan data yang bersifat dinamis dan selaludiperbaharui mengacu kepada data base yang ada di e-Proposal yang di-update setiap tahunnya. Data base yang ada pada e-Proposal akan ditransferke dalam SIKP dan selanjutnya data tabular dan spasial yang ada pada SIKPdijadikan bahan untuk dianalisis dan disusun rencana yang akan diusulkanpada e-Proposal.

Dengan adanya SIKP ini dapat memudahkan dalam pengambilan kebijakan,penyusunan rencana kegiatan, penentuan rekomendasi teknologi,


2014, No.361 34

operasionalisasi kegiatan serta memudahkan dalam pemantauan dan evaluasipembangunan pertanian di wilayah. SIKP juga merupakan mediakomunikasi dan sistem informasi kawasan pertanian.

A. JENIS DATA

SIKP merupakan sebuah situs web yang berisikan data-data dari e-Proposal yang diterjemahkan ke dalam dua jenis data, yaitu:

1. Data Spasial

Data spasial merupakan peta dari berbagai sumber yang terdiri daripeta citra satelit dan peta biasa. Peta ini mampu menampilkan petayang dapat diperbesar hingga level kecamatan/desa.

2. Data Tabular

Data tabular berisi tabel-tabel dari database e-Proposal mulai levelkecamatan hingga nasional, selain itu juga berisi data tabular pentingyang dibutuhkan oleh pembuat kebijakan maupun masyarakat luas.

B. PENGELOLA

Pengelola situs web SIKP yaitu admin yang terdiri atas:

1. Biro yang membidangi perencanaan, selaku koordinator data daninformasi yang akan ditampilkan;

2. Sekretariat pada Unit Kerja Eselon I; dan

3. Unit Kerja yang membidangi data dan sistem informasi pertanianselaku penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi.

C. ALAMAT SITUS

SIKP dapat diakses melalui situs web http://www.pertanian.go.id/sikp.Pencarian data dan informasi pada SIKP berupa peta dan data tabular.Pencarian peta spasial yang dibutuhkan dapat dilacak menjadi dua cara,yaitu pencarian data berdasarkan level kabupaten/kota dan pencariandengan bantuan perbesar peta. Data tabular disajikan dalam bentuk tablestatistic dan juga disajikan dalam bentuk data tabular di-overlay pada petaspasial. Pada SIKP disediakan fasilitas cetak peta dan data tabular.


2014, No.36135

BAB VIPENUTUP

Selama ini dirasakan mekanisme perencanaan pembangunan pertanian belumsempurna atau belum membawa dampak positif terhadap keberhasilan kegiatanpembangunan pertanian. Sesuai dengan era desentralisasi, maka perencanaanharus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspirasi dariseluruh stakeholder dan perkembangan yang ada. Disamping itu perencanaanhendaknya disusun dengan mengacu pada sasaran yang jelas dengan besaranyang terukur, fokus lokasi, waktu, kelompok sasaran penerima manfaat.Kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluangbagi daerah untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yangkuat dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dalam berkerangkapembangunan jangka menengah.

Arah dan kebijakan pembangunan pertanian memerlukan penyesuaian ditingkatlapangan. Untuk itu diperlukan identifikasi potensi kawasan, masalah utamadan need assessment di lapangan. Kebijakan pembangunan pertanianhendaknya dilakukan re-orientasi menuju fokus komoditas dan fokus lokasipada kawasan pertanian. Pengembangan perencanaan pembangunan pertanianberbasis situs web berupa e-Planning ini perlu terus dikembangkan sehinggamampu memenuhi kebutuhan perencanaan sesuai era teknologi informasi.

Untuk mendukung hal tersebut, perlu diciptakan keterpaduan pelaksanaanpembangunan pertanian melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan,peningkatan kualitas SDM, penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasiantar pusat dan daerah, serta antar instansi terkait. Terwujudnya sistemperencanaan pembangunan pertanian yang mantap akan bermuara padakeberhasilan pembangunan nasional.

MENTERI PERTANIANREPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO


Documents

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 2014. 12. 8. · BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.361, 2014 KEMENTAN. Pembangunan Pertaniaan. E-Planning. Perencanaan. ... menindaklanjuti berbagai