1

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 76 TAHUN 2017, SERI E .70

PERATURAN BUPATI CIREBONNOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANGPENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGANDI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 PeraturanPemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang TanggungJawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatasdisebutkan Setiap Perseroan selaku subjek hukummempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan dansesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri BUMNNomor PER-07/MBU/05/2015 tentang ProgramKemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan UsahaKecil dan Program Bina Lingkungan bahwa Perum danPersero BUMN wajib melaksanakan Program Kemitraandan Program Bina Lingkungan dengan memenuhiketentuan-ketentuan yang diatur dalam PeraturanMenteri BUMN;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan misi PemerintahKabupaten Cirebon yang keempat, terutama arahkebijakan yaitu meningkatkan peran serta dunia usahadalam pembangunan yang tercantum dalam PeraturanDaerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 dan adanyaketerbatasan APBD Kabupaten Cirebon dalammembiayai semua program pembangunan, maka perluadanya peran serta dunia usaha dalam pembangunansebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkunganperusahaan;

c. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkunganperusahaan serta program kemitraan dan binalingkungan adalah komitmen perusahaan dan BUMNuntuk berperanserta dalam pembangunan daerahberkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupandan lingkungan yang bermanfaat, baik bagiperusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;

d. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawabsosial dan lingkungan perusahaan serta programkemitraan dan bina lingkungan memperoleh hasil yangoptimal, kegiatan yang dilaksanakan perlu adasinkronisasi perencanaan pembangunan dan harusbersinergi dengan program Pemerintah DaerahKabupaten Cirebon;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d,perlu ditetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang

SALINAN

2

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial danLingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan danBina Lingkungan di Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten DalamLingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang PembentukanKabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang denganmengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten DalamLingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BadanUsaha Milik Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang PenanamanModal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2007Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentangPenanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5235);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentangTanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PerseroanTerbatas (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5305};

9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan BadanUsaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program BinaLingkungan sebagaimana telah beberapakali diubah,terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha MilikNegara Nomor Per-02/MBU/7/2017 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik NegaraNomor Per-07/MBU/05/2015 tentang Program KemitraanBadan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil danProgram Bina Lingkungan (Berita Negara Republik

3

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1002);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11.Peraturan Daerah Provinsi Jawat Barat Nomor 2Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung JawabSosial dan Lingkungan Perusahaan serta ProgramKemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat(Lembaran Daerah Provinsi Jawat Barat Tahun 2013Nomor 2, Seri E.2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 (Lembaran DaerahKabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten CirebonTahun 2016 Nomor 16, Seri D.7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAANTANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGANPERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINALINGKUNGAN DI KABUPATEN CIREBON

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahanDaerah;

3. Bupati adalah Bupati Cirebon;4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroanadalah badan hukum yang merupakan persekutuanmodal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukankegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnyaterbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yangditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan;

6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebutRUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenangyang tidak diberikan kepada Direksi atau DewanKomisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dan/atau anggaran dasar;

7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebutBUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagianbesar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaansecara langsung yang berasal dari kekayaan negara

4

yang dipisahkan;8. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero,

adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yangmodalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau palingsedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimilikioleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanyamengejar keuntungan;

9. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnyadisebut Persero Terbuka, adalah BUMN yang berbentukperseroan terbatas yang modal dan jumlah pemegangsahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Perseroyang melakukan penawaran umum sesuai denganperaturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

10. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum,adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negaradan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untukkemanfaatan umum berupa penyediaan barangdan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligusmengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaanperusahaan;

11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebutBUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagianbesar modalnya dimiliki oleh Daerah Kabupaten Cirebon;

12. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yangberbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagidalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51%(lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satuDaerah yang pembentukannya ditetapkan denganperaturan daerah dan pembentukan badan hukumnyadilakukan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan mengenai perseroan terbatas;

13. Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruhmodalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atassaham;

14. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas dan BUMD yangberbentuk Perusahaan Perseroan Daerah di KabupatenCirebon;

15. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan(Corporate Social Responsibility) yang selanjutnyadisingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untukberperan serta dalam pembangunan ekonomiberkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupandan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaankomunitas setempat, maupun masyarakat padaumumnya;

16. Dana Tanggung Jawab Sosial dan LingkunganPerusahaan adalah dana yang berasal dari dunia usahayang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangkapelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial danLingkungan untuk mendukung pembangunan diKabupaten Cirebon;

17. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosialdan Lingkungan Perusahaan dan Program KemitraanBUMN dengan usaha kecil serta Program Bina Lingkungandi Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut TimFasilitasi TJSL dan PKBL adalah Tim yang membantuBupati dalam memfasilitasi perencanaan program,fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi

5

tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan,Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil sertaProgram Bina Lingkungan di Kabupaten Cirebon;

18. Mitra Tanggung Jawab Sosial dan LingkunganPerusahaan dan Program Kemitraan BUMN dengan usahakecil serta Program Bina Lingkungan yang selanjutnyadisebut Mitra TJSL dan PKBL adalah perusahaan-perusahaan dan BUMD yang melaksanakan programTanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaandan BUMN yang melaksanakan Program KemitraanBUMN dengan usaha kecil serta Program Bina Lingkunganyang bersinergis dengan Program PemerintahKabupaten Cirebon;

19. Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan LingkunganPerusahaan adalah pihak-pihak yang ditunjuk dandipercaya oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatanpembangunan yang dibiayai dari program TJSLberdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang disepakatidan disetujui oleh perusahaan;

20. Duta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PerusahaanKabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Duta TJSLadalah orang-orang yang terkenal dan mempunyaipengaruh yang luas dan berasal atau asli dari daerahKabupaten Cirebon memiliki tugas mewakili,merundingkan/negosiasi, menelaah, mempromosikan,melaporkan program dan kegiatan sesuai perencanaanbersama yang telah disusun oleh Tim Fasilitasi TJSL dalamrangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial danlingkungan;

21. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yangselanjutnya disebut Program Kemitraan, adalahprogram untuk meningkatkan kemampuan usaha kecilagar menjadi tangguh dan mandiri yang sumberdananya dapat berasal dari bagian laba BUMN;

22. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebutProgram BL, adalah program pemberdayaan kondisisosial masyarakat oleh BUMN yang sumber dananyadapat berasal dari bagian laba BUMN;

23. Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil danProgram Bina Lingkungan yang selanjutnya disebutPKBL adalah program untuk meningkatkan usaha kecilagar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaankondisi sosial masyarakat oleh BUMN, melaluipemanfaatan dana dari bagian laba BUMN;

24. Mitra Binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatkanpinjaman dari Program Kemitraan BUMN;

25. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdirisendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badanusaha yang bukan merupakan anak perusahaan ataubukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataumenjadi bagian baik langsung maupun tidak langsungdari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhikriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang yang berlaku;

26. BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakanProgram Kemitraan dan Program Bina Lingkungan;

27. Koordinator BUMN Pembina adalah BUMN yangditunjuk oleh Menteri BUMN untuk mengkoordinasikan

6

BUMN Pembina di dalam suatu provinsi tertentu;

28. BUMN Penyalur adalah BUMN Pembina yangmenyalurkan Dana Program Kemitraan milik BUMNPembina lain berdasarkan Perjanjian KerjasamaPenyaluran;

29. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroanuntuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksuddan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai denganketentuan anggaran dasar;

30. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yangbertugas melakukan pengawasan secara umumdan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar sertamemberi nasihat kepada Direksi.

BAB IIRUANG LINGKUP

Pasal 2Ruang lingkup fasilitasi penyelenggaraan program TJSL danPKBL meliputi :a. Maksud, Tujuan dan Asas;b. Pendekatan dan Prinsip Pengelolaanc. Penyelenggaraan Fasilitasi TJSL;d. Penyelenggaraan Program Kemitraan dan Bina

Lingkungane. Kelembagaan;f. Penghargaang. Sistem Informasi;h. Pembiayaan;i. Penutup.

BAB IIIMAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 3Maksud Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial danLingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan BinaLingkungan, adalah:a. mensinergiskan penyelenggaraan program tanggung

jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rangkaoptimalisasi program pembangunan di KabupatenCirebon;

b. memberi kepastian dan perlindungan hukum ataspelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan LingkunganPerusahaan serta Program Kemitraan dan BinaLingkungan di daerah Kabupaten Cirebon;

c. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semuapemangku kepentingan di daerah dalam menyiapkan dirimemenuhi standar nasional dan internasional.

Pasal 4Tujuan Penetapan Penyelenggaraan TJSL dan PKBL,adalah:a. terwujudnya kesepakatan penyelenggaraan TJSL dan

PKBL di Kabupaten Cirebon termasuk jenis program danlokasinya;

7

b. terintegrasikannya penyelenggaraan program TJSL danPKBL dengan program Pemerintah Daerah KabupatenCirebon;

c. terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasamapembangunan antara Daerah dan Dunia Usaha;

d. terarahnya penyelenggaraan program TJSL dan PKBLyang dilaksanakan oleh perusahaan;

e. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antaraperencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasiprogram tanggung jawab sosial dan lingkunganperusahaan di Daerah;

f. meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkandampak positif keberadaan perusahaan;

g. terprogramnya rencana pemerintah daerah untukmelakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telahmelakukan TJSL dan PKBL dengan memberipenghargaan serta pemberian kemudahan dalampelayanan administrasi.

Pasal 5Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial LingkunganPerusahaan dan PKBL berdasarkan asas :a. deklarasi diri;b. kepastian hukum;c. kepentingan umum;d. kebersamaan;e. keadilan;f. partisipasi dan aspiratif;g. keterbukaan;h. berkelanjutan;i. berwawasan lingkungan;j. kemandirian;k. keseimbangan kemajuan;l. kesatuan ekonomi nasional dan;m. akuntabilitas.

BAB IVPENDEKATAN, PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 6Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan program TJSL danPKBL di Kabupaten Cirebon dilakukan melalui pendekatan :a. Partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua

pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yangakan dibiayai oleh perusahaan;

b. Kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakankepentingan dan kebutuhan bersama dalammewujudkan manfaat bersama;

c. Kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaancara pandang dalam penyelenggaraan tanggung jawabsosial dan lingkungan serta Program Kemitraan dan BinaLingkungan.

Pasal 7Prinsip pengelolaan Fasilitasi TJSL dan PKBL :a. Pendanaan TJSL dan PKBL bagi Mitra RUPIAH=0 (NOL)b. Pola Kerja TJSL dan PKBL bagi Mitra

- Bersinergi Program Derajat Tinggi- Koordinasi Derajat Rendah.

8

BAB VPENYELENGGARAAN FASILITASI TJSL

Bagian KesatuUmum

Pasal 8(1) Setiap Perseroan terbuka selaku subjek hukum

mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.(2) Perseroan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Daerah(BUMD).

Bagian KeduaProgram Pembangunan Yang Dapat Dibiayai dari TJSL

Pasal 9Program pembangunan di Daerah yang dapat dibiayai melaluidana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaanmeliputi bidang:a. Pendidikan,b. Kesehatan,c. Bina lingkungan,d. Peningkatan daya beli,e. Sosial,f. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan,g. Sarana dan prasarana keagamaan; danh. Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh

perusahaan dan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.

Bagian KetigaPelaksanaan TJSL

Pasal 10(1) Perusahaan pelaksana TJSL tidak dibedakan antara

perusahaan milik swasta maupun milik pemerintahdaerah (BUMD), baik yang menghasilkan barangmaupun jasa.

(2) TJSL wajib dilaksanakan oleh perusahaan baikberstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yangmenjalankan kegiatan usahanya di daerah KabupatenCirebon.

(3) Program TJSL berasal dari 1 (satu) perusahaan ataugabungan dari beberapa perusahaan.

(4) Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilaksanakan dengan ketentuan :a. Bappelitbangda melakukan inventarisasi data dan

verifikasi serta menyediakan data mengenai programpembangunan yang dapat dibiayai oleh TJSLsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk diaksesoleh perusahaan.

b. Data hasil inventarisasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan program prioritas yang

9

dapat dibiayai dari TJSL.(5) Alur mekanisme kerja, pendekatan dan diagram alur

untuk mengakses dana TJSL perusahaan tercantum dalamlampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11Dalam melaksanakan TJSL, perusahaan wajib :a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan

kegiatan TJSL sesuai dengan prinsip-prinsip tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan denganmemperhatikan program pemerintah daerah danperaturan perundang-undangan;

b. menumbuhkembangkan, memantapkan danmengembangkan sistem kerjasama dan kemitraan denganpihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring danevaluasi terhadap pelaksanaan TJSL denganmemperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintahdaerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan.

c. menetapkan bahwa TJSL adalah bagian yang tidakterpisahkan dengan kebijakan manajemen maupunprogram pengembangan perusahaan.

d. menghormati kearifan lokal dan tradisi budayamasyarakat sekitar lokasi perusahaan;

e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pelaksanaan program TJSL lebih diutamakan di lingkunganterdekat yang masih satu desa/kelurahan denganperusahaan.

BAB VIPENYELENGGARAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN

BINA LINGKUNGAN BUMN

Bagian KesatuUmum

Pasal 13(1) Perum BUMN dan Persero BUMN wajib melaksanakan

Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan denganmemenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan MenteriBUMN.

(2) Persero terbuka dapat melaksanakan ProgramKemitraan dan Program Bina Lingkungan denganberpedoman pada Peraturan Menteri BUMN yangditetapkan berdasarkan keputusan Rapat UmumPemegang Sahan (RUPS).

Bagian KeduaProgram Pembangunan Yang Dapat Dibiayai dari PKBL

Pasal 14(1) Dana Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara

dengan Usaha Kecil diberikan dalam bentuk :a. pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau

pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkanproduksi dan penjualan;

10

b. pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhanyang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhipesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;

c. Beban Pembinaan:1) untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan,

pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yangmenyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaanserta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitandengan Program Kemitraan;

2) Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnyamaksimal 20% (dua puluh persen) dari danaProgram Kemitraan yang disalurkan pada tahunberjalan;

3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepadaatau untuk kepentingan Mitra Binaan.

(2) Dana Program Bina Lingkungan disalurkan dalambentuk:a. bantuan korban bencana alam;b. bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, beasiswa

bagi siswa/mahasiswa miskin atau bagi siswa yangberprestasi, prasarana dan sarana pendidikan;

c. bantuan peningkatan prasarana dan saranakesehatan, serta sanitasi dasar ;

d. bantuan pengembangan prasarana dan/atau saranaumum;

e. bantuan sarana ibadah;f. bantuan pelestarian alam dan upaya peningkatan

mutu lingkungan hidup;g. bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka

pengentasan kemiskinan yang diutamakan untuk:a. elektrifikasi di daerah yang belum teraluri listrik;b. penyediaan sarana air bersih;c. penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus;d. bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan,

promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkaitdengan upaya peningkatan kemandirian ekonomiusaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;

e. perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu.f. bantuan pembibitan untuk pertanian,

peternakan dan perikanan; dan/ataug. bantuan peralatan usaha.

(3) Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecilsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakandengan ketentuan sebagai berikut:a. calon Mitra Binaan atau usaha kecil menyampaikan

rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangkapengembangan usahanya untuk diajukan kepadaBUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau LembagaPenyalur dengan tembusan disampaikan kepadaSekretariat Tim Fasilitasi TJSL dan PKBL diBappelitbangda, dengan melampirkan kelengkapanpersyaratan.

b. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau LembagaPenyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi ataspermohonan yang diajukan serta melakukan surveilokasi dan analisa kelayakan usaha calon Mitra Binaan.

11

(4) Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud padaayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:a. Bappelitbangda melakukan inventarisasi dan

menyediakan data mengenai program pembangunanyang dapat dibiayai oleh Program Bina Lingkungansebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diaksesoleh perusahaan BUMN.

b. Data hasil inventarisasi sebagaimana dimaksudpada huruf a merupakan program prioritas yangdapat dibiayai dari program bina lingkungan.

c. BUMN Pembina secara bersama-sama atau terpisahdengan Tim Fasilitasi TJSL dan PKBL melakukansurvei dan identifikasi sesuai dengan kondisi dankebutuhan di wilayah BUMN Pembina setempat.

(5) Alur mekanisme kerja, pendekatan dan diagram aluruntuk mengakses dana PKBL dari BUMN tercantumdalam lampiran yang tidak terpisahkan dari PeraturanBupati ini.

Pasal 15(1) Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program

Kemitraan adalah sebagai berikut :a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidaktermasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dariRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampaidengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (duamilyar lima ratus juta rupiah).

c. milik Warga Negara Indonesia;d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan

atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atauberafiliasi baik langsung maupun tidak langsungdengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;

e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usahayang tidak berbadan hukum, ataubadan usaha yangberbadan hukum, termasuk usaha mikro dankoperasi;

f. mempunyai potensi dan prospek usaha untukdikembangkan;

g. telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam)bulan;

h.belum memenuhi persyaratan perbankan atauLembaga Keuangan Non Bank.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,tidak berlaku bagi usaha kecil yang baru dibentuk atauberdiri atas inisiatif BUMN Pembina sebagai bagian dariProgram Kemitraan BUMN Pembina.

Pasal 16(1) Dalam pelaksanaan program kemitraan dan bina

lingkungan, pihak yang terlibat adalah BUMN Pembina,Koordinator BUMN, Mitra Binaan dan BUMN Penyalur.

(2) Kewajiban dari BUMN Pembina, Koordinator BUMN,Mitra Binaan dan BUMN Penyalur ber BUMN Pembina,Koordinator BUMN, Mitra Binaan dan BUMN Penyalur,

12

Mekanisme penyaluran dana PKBL dan jumlah pinjamandari program kemitraan berpedoman pada PeraturanMenteri BUMN yang mengatur tentang ProgramKemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan UsahaKecil dan Program Bina Lingkungan.

Pasal 17Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan programtanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, yaitu :a. Pengisian formulir pernyataan minat dan menentukan

program melalui Tim Fasilitasi TJSL dan PKBL maupunDuta TJSL dan PKBL;

b. Tim Fasilitasi TJSL dan PKBL menginventarisasi danmenyediakan data mengenai program dan kegiatanpembangunan yang dapat dibiayai oleh TJSL perusahaandan program kegiatan pembangunan yang dapat dibiayaioleh program bina lingkungan BUMN;

c. Tim Fasilitasi menyusun rencana kerjasama programTJSL dan PKBL;

d. Penanggung jawab perusahaan bersama-sama denganBupati melaksanakan penandatanganan naskahkesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasamaProgram TJSL dan PKBL;

e. Perusahaan yang bersangkutan melaksanakan programTJSL dan PKBL sesuai dengan kesepakatan danmenyalurkan langsung bantuannya kepada sasaran TJSLdan sasaran program bina lingkungan; dan

f. Tim Fasilitasi melaksanakan pendampingan programdalam bentuk monitoring dan evaluasi.

BAB VIIKELEMBAGAAN

Paragraf 1Tim Fasilitasi

Pasal 18

(1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi untuk melaksanakanfasilitasi penyelenggaraan program TJSL dan programPKBL yang beranggotakan SKPD yang terkait denganbidang dan kegiatan TJSL dan PKBL.

(2) Keanggotaan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berasal dari SKPD teknis terkait.

(3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)bertugas membantu Bappelitbangda dalammemfasilitasi perencanaan program, fasilitasipelaksanaan, pengendalian dan evaluasi TJSL danPKBL.

(4) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)apabila diperlukan dapat memfasilitasi perusahaanuntuk membuat bestek atau rencana anggaran biayauntuk pelaksanaan kegiatan fisik TJSL.

(5) Pembentukan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusanBupati.

13

Paragraf 2Mitra TJSL dan PKBL

Pasal 19(1) Dalam rangka mengakselerasi pembangunan di

Kabupaten Cirebon, Pemerintah Daerah melibatkanperusahaan-perusahaan dalam pelaksanaan programTJSL dan PKBL sebagai Mitra.

(2) Mitra TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menyepakati program TJSL dan PKBL dalam naskahkesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama

(3) Dalam pelaksanaan program TJSL dan PKBLsebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mitra TJSL danPKBL berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi.

(4) Dalam rangka mengoptimalkan dan mengkoordinasikanpelaksanaan program TJSL dan PKBL, maka diantaraMitra TJSL dan PKBL dapat membentuk danmenyepakati Koordinator Mitra TJSL dan PKBL yangmenjadi corong informasi atau koordinator antaraPemerintah Daerah dan Mitra TJSL dan PKBL.

Paragraf 3Duta TJSL dan PKBL

Pasal 20(1) Bupati apabila diperlukan dapat menunjuk orang-orang

yang terkenal dan mempunyai pengaruh yang luas sertaberasal atau asli dari Kabupaten Cirebon sebagai DutaTJSL dan PKBL untuk memperkuat pelaksanaanprogram TJSL dan PKBL di Kabupaten Cirebon.

(2) Duta TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertugas mempromosikan program TJSL dan PKBL sesuaiperencanaan bersama yang telah disusun oleh Tim Fasilitasiberdasarkan kesepakatan Pemerintah Kabupaten danperusahaan.

(3) Penunjukan Duta TJSL dan PKBL sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan KeputusanBupati.

BAB VIIIPEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 21(1) Untuk kelancaran dan keberhasilan fasilitasi

penyelenggaraan program TJSL dan PKBL, Tim Fasilitasimelakukan pemantauan, evaluasi, pengendalian kepadaperusahaan secara sinergis, terpadu danberkesinambungan yang dilakukan secara berkala persemester.

(2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud padaayat (1), bertujuan untuk:

a. mengetahui kesiapan pelaksanaan program kegiatanTJSL dan PKBL;

b. memastikan bahwa semua pihak yang terlibat

14

dalam kegiatan tersebut telah menjalankan peran danfungsinya sesuai tugas masing-masing; dan

c. mengetahui proses pelaksanaan programkegiatan pelaksanaan TJSL dan PKBL.

(3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),bertujuan untuk mengetahui kesiapan, hambatan,peluang dan tingkat keberhasilan pelaksanaan programkegiatan TJSL dan PKBL.

Pasal 22

(1) Tim Fasilitasi TJSL dan PKBL melakukan evaluasi danmelaporkan perkembangan fasilitasi penyelenggaraanprogram tanggung jawab sosial dan lingkunganperusahaan serta Program kemitraan dan BinaLingkungan kepada Bupati melalui Bappelitbangda.

(2) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas makaperusahaan dan BUMN atau Mitra TJSL dan PKBLmenyampaikan laporan perkembangan dan pelaksanaanprogram TJSL dan PKBL kepada Sekretariat Tim Fasilitasidi Bappelitbangda.

(3) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2), bertujuan untukmenginformasikan berbagai masukan, proses, kendalaserta tingkat pencapaian sebagai bahan/dokumenperkembangan pelaksanaan program kegiatan TJSL danPKBL.

(4) Dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Tim Fasilitasi TJSL dan PKBLmenghimpun masukan dan laporan pelaksanaan TJSLdan PKBL yang telah dilakukan oleh Mitra TJSL danPKBL.

(5) Duta TJSL Kabupaten Cirebon melakukan evaluasi danmelaporkan perkembangan pelaksanaan tugas danfungsinya kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSLdan PKBL.

Pasal 23(1) Kepala Bappelitbangda melaporkan pelaksanaan

program TJSL dan PKBL kepada Bupati.(2) Bupati melaporkan pelaksanaan program TJSL dan

PKBL kepada Gubernur Jawa Barat dengan tembusandisampaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi JawaBarat.

BAB IXPENGHARGAAN

Pasal 24

(1) Perusahaan yang sangat besar pengaruhya terhadapkeberhasilan penylenggaraan TJSL dan PKBL diKabupaten, dapat diberikan penghargaan dari Bupati.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, fasilitasdan/atau dalam bentuk lain, sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

15

BAB XSISTEM INFORMASI

Pasal 25

(1) Bappelitbangda menyusun sistem informasipenyelenggaraan TJSL dan PKBL di Kabupaten yangmemuat pemutakhiran data perusahaan yang sudahmelaksanakan program TJSL dan PKBL berupa sosialisasiprogram TJSL dan PKBL secara lengkap dan periodik.

(2) Sistem Informasi penyelenggaraan TJSL dan PKBLsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasidengan sistem informasi sejenis di kabupaten/kota.

BAB XIPEMBIAYAAN

Pasal 26Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasipenyelenggaraan program TJSL dan PKBL di Daerah yangdibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Cirebon.

Pasal 27

Pembiayaan untuk melaksanakan program TJSL harusdianggarkan dan diperhitungkan oleh perusahaan perseroansebagai biaya perseroan yang dilaksanakan denganmemperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pasal 28

(1) Dana Program Kemitraan dan Program BL bersumberdari:a. penyisihan sebagian laba bersih BUMN; dan/ataub. anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada

BUMN.

(2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dana Program Kemitraan juga bersumber dari:a. saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi;b. pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika

ada.(3) Besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL

yang bersumber dari laba bersih dan/atau biayasebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh:a. Menteri BUMN untuk Perum; ataub. RUPS untuk Persero.

16

BAB XIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupatiini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkanoleh Ketua Tim Fasilitasi.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumberpada tanggal 19 September 2017

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumberpada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

TTD

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 76, SERI E.70

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Bagian Hukum

H.Syaefudin,SH.MSiNIP. 19600101 197803 1 001

17

PENJELASANATAS

PERATURAN BUPATI CIREBONNOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGANPERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

DI KABUPATEN CIREBON

I. UMUM

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwaperseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atauberkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawabsosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkansebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan denganmemperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidakmelaksanakan kewajiban tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan. Menurut Pasal 15 Undang-UndangNomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan Setiappenanam modal melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usahapenanaman modal; dan mematuhi semua ketentuan peraturanperundang-undangan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskindisebutkan Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskindiantaranya meliputi dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan,dana yang disisihkan tersebut digunakan sebesar besarnya untukpenanganan fakir miskin. Dalam pasal 41 disebutkan Badan usahaberperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakatsebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penangananfakir miskin.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksiberdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapatpersetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasarPerseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.Rencana kerja tahunan Perseroan memuat rencana kegiatan dananggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial danlingkungan. Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosialdan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan diperhitungkansebagai biaya Perseroan.

Di lain pihak Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalahsebuah konsep dengan nama perusahaan memutuskan untukberkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik dankondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak rusak fungsinya. Indonesiasaat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsiberbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaanmengakui prinsip bertanggung jawab sosial dan lingkungan secaraterprogram dengan merujuk tanggung jawab sosial sebagai bagian dari

18

identitas perusahaan mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhimanajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan tanggung jawab sosialdan lingkungan antara lain :

a. kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintahdan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahanperilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (business environment)

b. kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusaninvestasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumenmaupun sebagai penanam modal

c. menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yangdiakibatkan oleh aktivitas ekonomi

d. transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasimodern serta teknologi komunikasi

Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumberdaya alam dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapatdipahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasiperusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upayakemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas danlingkungan.Kesadaran tentang pentingnya TJSL atau CSR ini menjaditrend global seiring dengan semakin semaraknya kepedulianmengutamakan pemangku kepentingan.

TJSL atau CSR bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik,membangun dan memperkokoh pencitraan, kepercayaan, keamanansosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagimasyarakat, TJSL bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraanmasyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidupserta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah daerahpelaksanaan TJSL atau CSR bermanfaat untuk menumbuhkan komitmenbersama dan sinkronisasi program-program pemerintah daerah denganpihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis danberkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan. TJSL atauCSR adalah sebuah proses dengan itu perusahaan mengelola hubungandengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruhnyata terhadap lisensi sosial atas operasional mereka di suatu daerah.

2. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-UndangNomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, salah satumaksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalahturut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusahagolongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Sedangkan dalamPasal 88 mengatur bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian lababersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi sertapembinaan masyarakat sekitar BUMN.

Ketentuan mengenai Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negaradengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan telah diatur dalamPeraturan Menteri BUMN Nomor PER-07/MBU/05/2015 (ditetapkantanggal 22 Mei 2015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017(diundangkan pada tanggal 20 Juli 2017). Dalam peraturan menteritersebut khususnya pasal 2 bahwa Perum dan Persero BUMN wajibmelaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan

19

memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan MenteriBUMN.

Dalam Peraturan menteri BUMN Nomor PER-07/MBU/05/2015khususnya Pasal 4 dan Pasal 5 disebutkan sebagai berikut :BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut :a. membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL;b. menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk pelaksanaan

Program Kemitraan dan Program BL yang dituangkan dalam SuratKeputusan Direksi;

c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan danProgram BL;

d. melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkancalon Mitra Binaan;

e. menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada MitraBinaan dan dana Program BL kepada masyarakat;

f. melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan;g. mengadministrasikan kegiatan pembinaan;h. melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program BL;i. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program

BL yang meliputi laporan berkala baik triwulanan maupun tahunankepada Menteri dengan tembusan kepada Koordinator BUMN Pembinadi wilayah masing-masing

Mitra Binaan BUMN yang terlibat dalam Program Kemitraan mempunyaikewajiban sebagai berikut :a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah

disetujui oleh BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau LembagaPenyalur;

b. membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai denganperjanjian yang telah disepakati;

c. menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepadaBUMN Pembina.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 3Huruf cYang dimaksud dengan Standar Internasional menurut ISO 26000antara lain meliputi :1. Tata laksana organisasi yang baik2. Hak asasi manusia3. Praktek ketenagakerjaan yang baik4. Lingkungan hidup5. Praktek operasi perusahaan yang sehat6. Isu konsumen (perlindungan)7. Keterlibatan dengan masyarakat

Yang dimaksud dengan Standar Internasional menurut SA 8000 meliputi :1. Beroperasi legal2. Menerapkan good business ethic3. Good corporate governance4. Good corporate citizenship5. Social relationship6. Standar voluntary-mandatory

20

Pasal 5Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas deklarasi diri’ adalah bahwaperusahaan yang memilih dan menentukan program pembangunanyang ditawarkan oleh Pemda dan akan didanai dari program TJSLdan PKBL yang ditandai dan diikat dengan kesepakatan perjanjiankerjasama antara Perusahaan dan Pemerintah daerah dan denganperwakilan pihak yang dibantu;

Huruf bYang dimaksud dengan “asas kepastian hukum’ adalah bahwadengan adanya regulasi peraturan bupati ini maka ada kejelasan dankepastian hukum bahwa setiap perusahaan untuk mengalokasikananggaran untuk melaksanakan program TJSL dan PKBL.

Huruf cYang dimaksud dengan “asas kepentingan umum adalah programTJSL dan PKBL dilaksanakan untuk semua lapisan masyarakattanpa terkecuali dan mendukung kepentingan umum meliputilayanan sosial, ekonomi, lingkungan.

Huruf dYang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa dalampelaksanaan program TJSL dan PKBL dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakatsekitar

Huruf eYang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa denganadanya program TJSL dan PKBL, maka masyarakat di sekitarnyamerasa terbantu dan terangkat kesejahteraannya, perusahaan jugamasih tetap mempunyai laba dan terangkat citranya sehinggaterwujud keadilan dan semangat untuk maju bersama.

Huruf fYang dimaksud dengan “asas partisipasi dan aspiratif” adalahbahwa dengan adanya program TJSL dan PKBL yang dilaksanakanoleh perusahaan, maka perusahaaan tersebut telah berpartisipasidalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Cirebon denganmelaksanakan kegiatan yang memperhatikan aspirasi dankebutuhan masyarakat sekitar perusahaan.

Huruf gYang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa programdan lokasi TJSL dan PKBL yang dilaksanakan oleh perusahaandilakukan secara terbuka dengan prinsip transparansi yanginformasinya ke depan akan dikembangkan agar dapat diakses padasistem informasi atau aplikasi TJSL,.

Huruf hYang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa programTJSL dan PKBL yang dilaksanakan oleh perusahaan diharapkantidak hanya satu kali atau satu lokasi saja atau satu sasaran saja,tapi dilaksanakan berkelanjutan atau diselenggarakan secara terusmenerus pada program lain dan lokasi dan sasaran yang berbedapada tahun berikutnya.

Huruf iYang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah bahwaprogram TJSL dan PKBL yang dilaksanakan oleh perusahaandengan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkunganhidup, sehingga masyarakat tidak terkena dampak oleh lingkunganyang rusak atau tercemar.

21

Huruf jYang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa setiapperusahaan melaksanakan program TJSL dan PKBL secara mandiri,sehingga dana TJSL dan PKBL tersebut dikelola langsung dandilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan dan bukandilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah serta diharapkanmendukung kemandirian masyarakat.

Huruf kYang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan” adalahbahwa program TJSL dan PKBL yang dilaksanakan oleh perusahaantidak hanya dilakukan pada kecamatan atau desa yang dekat denganperusahaan (Zona 1), tetapi TJSL dan PKBL dilaksanakan juga padakecamatan/desa lain yang jauh dari perusahaan yang kondisinyamembutuhkan bantuan sehingga tercipta keseimbangan kemajuan.

Huruf lYang dimaksud dengan “asas kesatuan ekonomi nasional” adalahbahwa program TJSL dan PKBL yang dilaksanakan oleh perusahaanmerupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalampembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitaskehidupan dan lingkungan, untuk mengurangi kesenjangan ekonomidan mendukung kemajuaan ekonomi nasional.

Huruf mYang dimaksud dengan “asas akuntablitas” adalah bahwa programTJSL dan PKBL yang dilaksanakan oleh perusahaan harus dapatdipertanggungjawabkan baik segi administrasi keuangan maupunhasil kegiatan fisik atau non fisik yang dilakukan.

Pasal 7Pendanaan TJSL dan PKBL bagi Mitra RUPIAH=0 (NOL) sebagaimanadimaksud dalam pasal 7 huruf a adalah bahwa setiap perusahaanmelaksanakan program TJSL dan PKBL secara mandiri, sehingga danatersebut dikelola langsung oleh perusahaan yang bersangkutan danbukan merupakan pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi atauPemerintah Kabupaten Cirebon.Pola kerja TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf bdilakukan sinergitas program perusahaan dengan programpembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui sinkronisasiprogram berbasis tepat sasaran bersama dan mengurangi pertemuanfisik. Karena koordinasi dilakukan melalui sistem aplikasi atauteknologi informasi atau rapat koordinasi triwulanan.

Pasal 8

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya setiap Perseroansebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moralmempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanyahubungan Perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan danmasyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budayamasyarakat tersebut

Ayat (2)Bahwa salah satu tujuan pembentukan BUMD menurut pasal 331Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahadalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerahpada umumnya; menyelenggarakan kemanfaatan umum. Laba dariBUMD diantaranya dialokasikan untuk peningkatan kuantitas, kualitasdan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar.

22

Pasal 9

Huruf aProgram TJSL Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 huruf a, dapat berupa aktivitas:a. pembangunan/rehabilitasi ruang kelas bangunan SD, SMP,

SMA/SMK yang rusakb. pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD, SMP, SMA/SMKc. pemberian bea siswa miskin, beasiswa bagi siswa berprestasi;d. pengadaan buku-buku di perpustakaan SD, SMP dan

perpustakaan sarana belajar masyarakat.e. pengadaan buku-buku di perpustakaan kecamatan dan

perpustakaan desa/kelurahanf. pengembangan perpustakaan kelurahan dan kecamatan sebagai

bagian sarana belajar masyarakat.

Huruf bProgram TJSL Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9huruf b, dapat berupa aktivitas:a. pembangunan/rehabilitasi bangunan Puskesmas, Pustu, Polindes,

Poskesdes.b. penyediaan air bersih melalui hydrant umum dan fasilitas air

bersih;c. pembangunan septic tank komunal;d. pelayanan kesehatan gratis;e. pembangunan atau pengembangan sarana dan prasarana

posyandu;f. kegiatan donor darah;g. sosialisasi penanggulangan penyakit menular (HIV, NAFZA dan

lain-lain);Huruf c

Program TJSL Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 huruf c, dapat berupa aktivitas:a. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu:b. pelatihan dan atau bimbingan teknis usaha pengelolaan sampah

terpadu;c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana TPS, TPS 3 R

atau TPS terpadu;d. pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH),

taman kota, hutan kota;e. penanaman pohon dan bantuan bibit pohon/tanaman;f. program kali bersih atau revitalisasi/normalisasi sungai;g. program penanggulangan banjir;h. reboisasi dan penataan hutan disekitarnya;i. pencegahan dan penanggulangan polusi;j. kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan

Huruf dProgram TJSL Bidang Peningkatan Daya Beli sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 huruf d, dapat berupa aktivitas:a. kewirausahaan dan kemandirian, mencakup:

1) diklat/pelatihan kewirausahaan bagi penduduk miskin;2) bimbingan teknis kewirausahaan spesifik wilayah;3) magang ketenagakerjaan usia produktif pada berbagai usaha;

23

b. pengembangan pangsa pasar produk UMKM, mencakup:1) promosi usaha bekerjasama dengan media massaperiodik;2) pameran produk unggulan Koperasi dan UMKM; dan/ atau

berbasis kewilayahan.c. pembinaan ekonomi kejamaahan/kelompok, mencakup:

1) pembentukan kelompok usaha bersama KUBE danlembaga keuangan mikro tingkat kecamatan; dan/atau

2) pendampingan usaha fakir miskin.d. pendampingan kelompok usaha bersama fakir miskin:

1) bimbingan teknis usaha kecil berbasis lokal; dan/atau2)bimbingan pemasaran produk usaha kecil fakir miskin.

Huruf eProgram TJSL Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9huruf e diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosialmelalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial danperlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS), perbaikan rumah tidak layak huni.penanganan anak-anak terlantar melalui pendirian rumah singgah.

Huruf fProgram TJSL Bidang Infrastruktur dan sanitasi lingkungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f diarahkan pada kegiatanuntuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan pedesaan danperkotaan, penataan infrastruktur wilayah, pembangunan/rehablitasijalan, pengolahan limbah komunal atau terpadu, penataan lingkungankumuh (drainase, sanitasi).

Huruf gProgram TJSL Bidang Sarana dan prasarana keagamaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 huruf g diarahkan pada kegiatanpembangunan/rehabilitasi atau pengembangan sarana prasaranamasjid, mushola, langgar, gereja, sponsorship revitalisasi sarana umumdan tempat ibadah; bantuan peringatan hari–hari besar keagamaan.

Pasal 10

Ayat (4)

Data program dan kegiatan yang dinventarisasi untuk dibiayai dariprogram TJSL harus dipastikan program dan kegiatan yang diusulkantersebut belum didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,APBDesa dan sumber dana lainnya.

Pasal 11Cukup jelas

Pasal 12

Pelaksanaan program TJSL diutamakan pada desa dan kecamatanlingkungan terdekat dengan perusahaan, namun hal ini tidakmenghalangi perusahaan untuk merencanakan dan mengalokasikananggaran TJSL, apabila terdapat desa atau kecamatan yang lokasinyajauh dari perusahaan namun membutuhkan bantuan program TJSLdalam rangka penerapan asas keseimbangan kemajuan.

Pasal 13Cukup jelas

Pasal 14Cukup jelas

24

Pasal 15Ayat (2)

Huruf cYang dimaksud sanitasi dasar adalah sanitasi minimum yangdiperlukan untuk menyediakan lingkungan sehat yang memenuhisyarat kesehatan yang menitikberatkan pada pengawasan berbagaifaktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia.

Upaya sanitasi dasar meliputi penyediaan air bersih, pembuangankotoran manusia (jamban terutama jamban umum/MCK),pengelolaan sampah dengan cara 3R (penyediaan TPS 3R atau TPSTerpadu) dan saluran pembuangan air limbah (pengolahan limbahkomunal atau terpadu)

Pasal 16Cukup jelas

Pasal 17Cukup jelas

Pasal 18Cukup jelas

Pasal 19Cukup jelas

Pasal 20Cukup jelas

Pasal 21Cukup jelas

Pasal 22Cukup jelas

Pasal 23Cukup jelas

Pasal 24Cukup jelas

Pasal 25Cukup jelas

Pasal 26Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “kepatutan dan kewajaran” adalah kebijakan Perseroan,yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risikoyang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harusditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidakmengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturanperundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Pasal 28Cukup jelas

Pasal 29Cukup jelas

Pasal 30Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 76 SERI E.70

25

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 76 TAHUN 2017

TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2017

TENTANG : PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGANPERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGANDI KABUPATEN CIREBON

ALUR MEKANISME KERJA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGANPERUSAHAAN

Langkah Pendahuluan Untuk Mengakses Dana CSR / TJSL

------------------ --------

Program RencanaKegiatanPembangunan

Bappelitbangda melakukan (Pemilahan),Inventarisasi, verifikasi Program danRencana Kegiatan Pembangunanberdasarkan sumber pendanaan

Program dan RencanaKegiatan Pembangunan

yang prioritas akanditawarkan kepadaProgram CSR/TJSL

Pendekatan kepadaperusahaan yang

menyelenggarakanprogram CSR/TJSL

Program dan RencanaKegiatan Pembangunan

yang mendapatkankomitmen pendanaan dari

Program CSR/TJSL

Program dan RencanaKegiatan Pembangunan

yang akan didanaisumber pendanaan

APBD, APBN dan lain-lain

Rencana Kegiatandan Anggaran TJSLdari Perseroan

PerseroanPerusahaan membuat

rencana kinerjatahunan (Sep tahun

berjalan tukperencanaan tahun

depan)

26

Langkah Pendahuluan Untuk Mengakses Dana Program Bina Lingkungan dariBUMN

------------------ --------

Program dan RencanaKegiatan Pembangunanyang akan didanaisumber pendanaanAPBD, APBN dan lain-lain

Program RencanaKegiatanPembangunan

Bappelitbangda melakukan (Pemilahan),Inventarisasi, verifikasi Program danRencana Kegiatan Pembangunanberdasarkan sumber pendanaan

Program dan RencanaKegiatan Pembangunanyang akan ditawarkankepada Program BinaLingkungan

Pendekatan kepadaBUMN yangmenyelenggarakanBina Lingkungan

Program dan RencanaKegiatan Pembangunan yangmendapatkan komitmenpendanaan dari ProgramBina Lingkungan BUMN

BUMN membuatRencana Kegiatandan AnggaranProgram BinaLingkungan

BUMN membuatSOP ProgramKemitraan danBina Lingkungan

27

Contoh Diagram alur untuk mengakses Dana Pinjaman Program KemitraanBUMN dan Usaha Kecil

UsahaKecil calonMitra binaan

BUMN Pembina/BUMN Penyalur

PersyaratanLengkap

Analisa kebutuhan danapinjaman/keuangan sesuai kondisi

RencanaPengembangan Usaha

Mengisi FormulirPinjaman ProgramKemitraan

Melengkapi Persyaratan:a. Data Identitas Usaha Kecilb. Bidang Usahac. Izin Usahad. Perkembangan Kinerja Usahae. Rencana Usaha dan Kebutuhan dana

PersyaratanLengkap

Penyerahan Dokumen keBUMN Pembina atau BUMNPenyalur

BUMN Pembina melaksanakanevaluasi dan seleksi dokumen

BUMN melakukan survey,identifikasi dan analisakelayakan usaha

Calon mitra Binaanmenyelesaikan prosesadministrasi pinjaman denganBUMN

OKRevisi

StopSurat Perjanjian/Kontrakpinjaman

28

Pendekatan Kepada Perusahaan Penyelenggara TJSL/CSR DAN PKBL

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumberpada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

TTD

YAYAT RUHYATBERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 76, SERI E.70

Identifikasi Perusahaan danBUMN yang

menyelenggarakan ProgramCSR/TJSL dan PKBL

Long-list perusahaanperseroan, BUMD dan BUMN

yang menyelenggarakanProgram CSR/TJSL dan

PKBL

Penilaian berdasarkan tingkat relevansi bisnisperusahaan /BUMN dan identifikasi serta

penawaran program yang dapat didanai dariTJSL perusahaan dan program yang dapat

didanai dari program PKBL BUMN

Komitmen awal berupanota kesepahaman

Komunikasi tingkat lanjutdengan perusahaan dan

BUMN calon mitra TJSL danPKBL

Menjalinkerjasama secara

berkesinambungan