• Home

  • Documents

  • Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan...
62

Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 2: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 3: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 4: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 5: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 6: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 7: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 8: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 9: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 10: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 11: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 12: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 13: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 14: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 15: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 16: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 17: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 18: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 19: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 20: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 21: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 22: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 23: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 24: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 25: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 26: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 27: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 28: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 29: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 30: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 31: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 32: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 33: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 34: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 35: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 36: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 37: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 38: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 39: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 40: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 41: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 42: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 43: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 44: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 45: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 46: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 47: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 48: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 49: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 50: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 51: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 52: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 53: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 54: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 55: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 56: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 57: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 58: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 59: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 60: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 61: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik
Page 62: Beranda- Jaringan Dokumentasi Pemerintah KOTA PEKANBARUinformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi dikeluarkan oleh Pemerintah publik

KORUPSI LEGISLASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN … 3 JRV 3 NO 3 PROTECT.pdf · yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang

KORUPSI LEGISLASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN … 3 JRV 3 NO 3 PROTECT.pdf · yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang

Documents
GARIS PANDUAN PROJEK PERUNDINGANplmji.usim.edu.my/wp-content/uploads/2020/10/GARIS...Dokumen Penawaran Perundingan atau Projek Perundingan atau ... Apa-apa dokumen yang mengikat perunding

GARIS PANDUAN PROJEK PERUNDINGANplmji.usim.edu.my/wp-content/uploads/2020/10/GARIS...Dokumen Penawaran Perundingan atau Projek Perundingan atau ... Apa-apa dokumen yang mengikat perunding

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL · desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL · desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan

Documents
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Kepala Daerah adalah Gubernur atau Bupati/Wali

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Kepala Daerah adalah Gubernur atau Bupati/Wali

Documents
JURNAL STUDI KUALITATIF FAKTOR KEPUASAN DAN ... D1216035.pdfinformasi tentang kebijakan pemerintah yang mengikat rakyat atau masyarakat. Sejalan dengan perkembangan jaman, tuntutan

JURNAL STUDI KUALITATIF FAKTOR KEPUASAN DAN ... D1216035.pdfinformasi tentang kebijakan pemerintah yang mengikat rakyat atau masyarakat. Sejalan dengan perkembangan jaman, tuntutan

Documents
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL SESUAI ... filePemberian uang/barang atau jasa dari pemda kepada : - pemerintah atau - pemerintah daerah lainnya, - BUMN/BUMD - Badan,

PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL SESUAI ... filePemberian uang/barang atau jasa dari pemda kepada : - pemerintah atau - pemerintah daerah lainnya, - BUMN/BUMD - Badan,

Documents
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - persi.or.id · pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat seperti

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - persi.or.id · pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat seperti

Documents
BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATAN...Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik ... hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau

BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATAN...Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik ... hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau

Documents
Bantuan Pemerintah · Bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah /non pemerintah

Bantuan Pemerintah · Bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah /non pemerintah

Documents
BROSUR FULL-1 · atau gambar yang terdapat dalam presentasi ini bersifat tidak mengikat dan pengembang berhak untuk mengubah/ atau mengganti/ atau menghapus, baik sebagian dan/ atau

BROSUR FULL-1 · atau gambar yang terdapat dalam presentasi ini bersifat tidak mengikat dan pengembang berhak untuk mengubah/ atau mengganti/ atau menghapus, baik sebagian dan/ atau

Documents
PENGERTIAN DASAR & HUKUM IJTIHAD WILAYAH & …file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195910081988031-FAHRUDIN/... · kedudukan hasil ijtihad benar atau salah mengikat atau tidak pendapat

PENGERTIAN DASAR & HUKUM IJTIHAD WILAYAH & …file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195910081988031-FAHRUDIN/... · kedudukan hasil ijtihad benar atau salah mengikat atau tidak pendapat

Documents
jdih.pekanbaru.go.id€¦ · dengan jabatan dan/ atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah

jdih.pekanbaru.go.id€¦ · dengan jabatan dan/ atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...bpkad.sumutprov.go.id/webadmin/menu/dataupload... · pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...bpkad.sumutprov.go.id/webadmin/menu/dataupload... · pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan

Documents
PROPOSAL PEMBANGUNAN MASJID IBADURROHMAN · Sumbangan dari donatur dan simpatisan muslim yang bersifat tidak mengikat Bantuan dari instansi pemerintah dan swasta Susunan panitia pembangunan

PROPOSAL PEMBANGUNAN MASJID IBADURROHMAN · Sumbangan dari donatur dan simpatisan muslim yang bersifat tidak mengikat Bantuan dari instansi pemerintah dan swasta Susunan panitia pembangunan

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN …gizi.depkes.go.id/download/Kebijakan Gizi/PP ASI.pdf · dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. 7. Tenaga

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN …gizi.depkes.go.id/download/Kebijakan Gizi/PP ASI.pdf · dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. 7. Tenaga

Documents
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 18. ... Pemerintah atau Pemerintah

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 18. ... Pemerintah atau Pemerintah

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIAperencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah melalui koordinasi,

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIAperencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah melalui koordinasi,

Documents
ABSTRAK PENGARUH KETERLIBATAN KERJA · PDF fileKomitmen organisasi telah dikonseptualisasikan sebagai keadaan psikologis atau pola pikir yang mengikat individu kepada suatu tindakan

ABSTRAK PENGARUH KETERLIBATAN KERJA · PDF fileKomitmen organisasi telah dikonseptualisasikan sebagai keadaan psikologis atau pola pikir yang mengikat individu kepada suatu tindakan

Documents
balangankab.go.id · (1) Bagi masyarakat miskin dan kelompok masyarakat khusus yang dijamin/ditanggung oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi dan/atau ... (need-demand)masyarakat

balangankab.go.id · (1) Bagi masyarakat miskin dan kelompok masyarakat khusus yang dijamin/ditanggung oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi dan/atau ... (need-demand)masyarakat

Documents
 · Web viewUntuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun

 · Web viewUntuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun

Documents
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN...Bagi pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Memberikan informasi dan referensi bagi pemerintah setempat dalam pengambilan kebijakan untuk lebih mensejahterakan

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN...Bagi pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Memberikan informasi dan referensi bagi pemerintah setempat dalam pengambilan kebijakan untuk lebih mensejahterakan

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban ... pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban ... pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan

Documents
Standar Laboratorium TEKNIK ELEKTROMEDIK (TEM) · A. Laboratorium Radiologi ... Sakit, Puskesmas, ... SOP) atau instruksi kerja. Prosedur ini bersifat operasional dan mengikat

Standar Laboratorium TEKNIK ELEKTROMEDIK (TEM) · A. Laboratorium Radiologi ... Sakit, Puskesmas, ... SOP) atau instruksi kerja. Prosedur ini bersifat operasional dan mengikat

Documents
Aparat Negara Atau Aparat Pemerintah ( Muskamal, S.Sos, M.Si )

Aparat Negara Atau Aparat Pemerintah ( Muskamal, S.Sos, M.Si )

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF file- 2 - 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF file- 2 - 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah

Documents
b' Barang - jdih.setjen.kemendagri.go.id · Barang N,lilik Daerah yang dilakukan antara Pemenntah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah

b' Barang - jdih.setjen.kemendagri.go.id · Barang N,lilik Daerah yang dilakukan antara Pemenntah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah

Documents
RANCANGAN NOMOR … TAHUN · berdasarkan dokumen kesepakatan yang mengikat secara hukum yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang. (5) Dalam hal belum terdapat dokumen

RANCANGAN NOMOR … TAHUN · berdasarkan dokumen kesepakatan yang mengikat secara hukum yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang. (5) Dalam hal belum terdapat dokumen

Documents
ORI: Berinvestasi atau Berspekulasi?jatuh tempo tertentu. Penerbit obligasi bisa perusahaan swasta, BUMN atau pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Biaya investasi dalam

ORI: Berinvestasi atau Berspekulasi?jatuh tempo tertentu. Penerbit obligasi bisa perusahaan swasta, BUMN atau pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Biaya investasi dalam

Documents
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG...atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya ... Pemerintah Daerah oleh Perusahaan Perikanan atau orang pribadi yang melakukan usaha penangkapan

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG...atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya ... Pemerintah Daerah oleh Perusahaan Perikanan atau orang pribadi yang melakukan usaha penangkapan

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA IZIN … · 12. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA IZIN … · 12. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan

Documents