1

BENTUK RANCANGAN KEPUTUSANAN SKPD

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA

TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2),

Pasal 17 ayat (6), Pasal 19 ayat (3), Pasal 27, Pasal 29 dan Pasal 36 ayat (7), Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-

92);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbu- kaan Informasi Publik (Lembaran Negara

2

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6

Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa

Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 42).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

3

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun

2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom;

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan

Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

6. Dinas adalah Dinas Provinsi Jawa Tengah yang tugas dan tanggung- jawabnya

membidangi komunikasi dan informatika;

7. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Komisi Informasi Provinsi adalah Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga

mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi;

8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang

mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan

format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik;

9. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,

dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;

10. Badan Publik adalah lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan

penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh

dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;

11. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID

adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik

4

dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID;

12. PPID Utama adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

menangani komunikasi dan informatika;

13. PPID Pembantu adalah PPID yang berkedudukan pada masing-masing SKPD,

BUMD dan Badan lain;

14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan

Informasi Publik;

15. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;

16. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik;

17. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;

18. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

19. Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan

mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;

20. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang

merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan atau atasan dan atasan langsung pejabat yang bersangkutan;

21. Jangka waktu pengecualian adalah tentang waktu tertentu suatu Informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik;

22. Meja informasi adalah tempat pelayanan Informasi Publik serta barbagai sarana

atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan mempermudah perolehan Informasi Publik;

23. Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau

masyarakat untuk memperoleh Informasi Publik yang dibutuhkan;

24. Dokumen adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau

diterima oleh Badan Publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar;

25. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh Badan Publik;

26. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi;

27. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Badan Publik kepada

masyarakat pengguna informasi;

28. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PFPID adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu PPID

dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;

29. Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyajian dokumen secara sistematis;

5

30. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang Informasi Publik yang berada di bawah pengusaan Badan Publik;

31. Uji konsekuensi adalah pertimbangan dengan seksama dan penuh ketelitian tentang dampak atau akibat yang timbul apabila suatu informasi dibuka dan

adanya kepentingan publik yang lebih besar yang harus dilindungi dengan menutup suatu Informasi Publik.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan

Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;

8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya

yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik;

9. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oteh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan

Publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;

10. Badan Publik adalah lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja

daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;

11. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Komisi Informasi Provinsi adalah Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi

dan/atau ajudikasi nonlitigasi;

12. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang

penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID;

13. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang tentang Keterbukaan

6

Informasi Publik;

14. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan atau badan hukum Indonesia

yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;

15. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik;

16. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang

tentang Keterbukaan Informasi Publik;

17. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

18. Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul

apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;

19. Jangka waktu pengecualian adalah tentang waktu tertentu suatu Informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik;

20. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan atau atasan dan atasan langsung pejabat yang bersangkutan;

21. Meja Informasi adalah tempat pelayanan Informasi Publik serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan peroleh Informasi Publik;

22. Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh Informasi Publik yang dibutuhkan;

23. Dokumen adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh Badan Publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang

dapat dilihat, dibaca atau didengar;

24. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh Badan Publik;

25. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi;

26. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Badan Publik kepada masyarakat pengguna informasi;

27. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya

disingkat PFPID adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan Informasi

Publik di lingkungan satuan kerja eselon II (Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparis, Pustakawan, dan lain-lain) sesuai dengan kebutuhan;

28. Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, pemeliharaan,

penggunaan, dan penyajian dokumen secara sistematis.

BAB II

RUANG LINGKUP

7

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. Pembentukan Badan Publik;

b. Kewajiban Badan Publik;

c. PPID;

d. Informasi Publik yang Dikecualikan;

e. Standar Pelayanan Informasi Publik;

f. Penyampaian Informasi Publik;

g. Laporan dan evaluasi Koordinasi, evaluasi, pengawasan dan pelaporan;

h. Keberatan dan penyelesaian sengketa.

BAB III

PEMBENTUKAN BADAN PUBLIK

Pasal 3

Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

a. Pemerintah Daerah;

b. DPRD;

c. Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD;

d. Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber

dari APBD;

e. Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 4

(1) Badan Publik pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah;

(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Badan Publik pada DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan

8

oleh Pejabat Sekretariat DPRD yang membidangi Komunikasi dan Informasi.

Pasal 6

(1) Badan Publik pada Badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan badan yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah yang sebagian atau seluruh dananya

bersumber dari APBD;

(2) Badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur

ini.

Pasal 7

Badan Publik pada Organisasi nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf d sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD.

Pasal 8

(1) Badan Publik pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf e terdiri dari Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah;

(2) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Pasal 9

Kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, menyediakan dan mengumumkan informasi yang terdiri dari :

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Bagian Kesatu

Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

9

Pasal 10

(1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan paling lambat 1 (satu) kali dalam 1

(satu) tahun singkat 6 (enam) bulan sekali;

(2) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Informasi tentang profil Badan Publik;

b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;

c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;

d. Ringkasan laporan keuangan;

e. Ringkasan laporan akses Informasi Publik;

f. Informasi tentang peraturan dan/atau keputusan yang mengikat publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;

g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi, serta penyelesaian sengketa informasi;

h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik;

i. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

j. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan

darurat di setiap Kantor Badan Publik.

Pasal 11

Informasi tentang profil Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)

huruf a meliputi :

a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit

di bawahnya;

b. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, dan profil singkat

pejabat struktural;

c. Laporan harta kekayaan bagi para Pejabat Negara yang wajib melakukannya, yang telah diverifikasi dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke

Badan Publik untuk diumumkan.

Pasal 12

Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan

10

dalam lingkup Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya memuat :

a. Nama program dan kegiatan;

b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon

dan/atau alamat yang dapat dihubungi;

c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;

d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

e. Anggaran program kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;

f. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik;

g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat;

h. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik;

i. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang

menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum.

Pasal 13

Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah dijalankan beserta pencapaiannya.

Pasal 14

Ringkasan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d,

sekurang-kurangnya memuat :

a. Rencana dan laporan realisasi anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai standart akuntansi yang berlaku;

d. Daftar aset dan investasi.

Pasal 15

Ringkasan laporan akses Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(2) huruf e, sekurang-kurangnya memuat :

a. Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima;

b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik;

c. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak;

d. Alasan penolakan permohonan Informasi Publik.

Pasal 16

Informasi tentang peraturan dan/atau keputusan yang mengikat publik yang

11

dikeluarkan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, sekurang-kurangnya memuat :

a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan;

b. Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.

Bagian Kedua

Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 17

(1) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b wajib disampaikan oleh Badan Publik yang dalam kegiatannya memiliki potensi menimbulkan dampak yang dapat mengancam

hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;

(2) Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang memiliki :

a. Kewenangan memberikan perizinan dan atau perjanjian kerja dengan pihak ketiga, yang kegiatannya beresiko menimbulkan dampak yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak;

b. Tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga

Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 18

Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf

c, meliputi :

a. Daftar Informasi Publik;

b. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;

c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;

d. Surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;

e. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

f. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut

dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan;

g. Data perbendaharaan atau inventaris;

h. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;

i. Agenda kerja pimpinan satuan kerja;

j. Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi yang dilaksanakan, sarana dan

prasarana serta sumber daya manusia yang menangani, anggaran layanan informasi serta laporan penggunaannya;

12

k. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;

l. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;

m. Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan;

n. Informasi publik lain yang dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa Informasi Publik;

o. Informasi tentang standar pengumuman informasi bagi penerima izin dan/atau penerima perjanjian kerja;

p. Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat publik dalam pertemuan

yang terbuka untuk umum.

Pasal 19

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, sekurang-

kurangnya memuat :

a. Nomor;

b. Ringkasan isi informasi;

c. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;

d. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;

e. Waktu dan tempat pembuatan informasi;

f. Bentuk informasi yang tersedia;

g. Angka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

Pasal 20

Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, sekurang-kurangnya memuat :

a. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;

b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan

tersebut;

c. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan

tersebut;

d. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;

e. Tahapan perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;

f. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;

g. Informasi tentang peraturan dan/atau keputusan Badan Publik.

Pasal 21

Informasi tentang organisasi administrasi, kepegawaian dan keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, antara lain :

13

a. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;

b. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karier atau

posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;

c. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit

pelaksana teknis serta laporan keuangannya;

d. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik.

BAB IV A

KEWAJIBAN DAN HAK BADAN PUBLIK

Pasal 21A

(1) Badan Publik mempunyai kewajiban :

a. Menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;

b. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara efektif dan efesien;

c. Menetapkan standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai Peraturan Gubernur ini;

d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas

seluruh Informasi Publik yang dikelola;

e. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi serta situs web resmi bagi Badan

Publik;

f. Menganggarkan pembiayaan bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

g. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;

h. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik;

i. Menyampaikan salinan laporan kepada Gubernur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Informasi Provinsi.

(2) Badan Publik mempunyai hak :

a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

b. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :

a. Informasi yang dapat membahayakan negara dan/atau daerah;

b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari

14

persaingan usaha tidak sehat;

c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;

e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

BAB V

PPID

Pasal 22

(1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di Badan Publik ditetapkan PPID;

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural atau pejabat lain yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi;

(3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur;

(4) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Badan Publik yang bersangkutan;

(5) Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

(6) PPID pada Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh

PPID Pembantu yang berada di Biro/Unit Pelaksana Teknis (UPT);

(7) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Pimpinan Badan Publik.

Pasal 22A

(1) PPID terdiri PPID Utama dan PPID Pembantu;

(2) PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala SKPD yang

membidangi Komunikasi dan Informatika;

(3) Susunan Tim Pelaksana PPID pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

a. Penanggung Jawab;

b. Pengarah;

c. Atasan PPID/Pengarah Administrasi;

d. Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi/Koordinator;

e. PPID/Ketua;

f. Wakil Ketua;

g. Sekretaris;

h. Wakil Sekretaris;

i. Anggota Bidang Pelayanan Informasi;

j. Anggota Bidang Pengelolaan Informasi;

k. Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip;

15

l. Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;

m. PPID Pembantu.

(4) Pembantukan Tim Pelaksana PPID sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22B

(1) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 22a ayat (1) terdiri dari :

a. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kepala Bagian Humas dan Protokol Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Tengah;

b. Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sekretariat pada masing-

masing SKPD;

c. Pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi pada BUMD dan Badan lain.

(2) Kepala SKPD membentuk Tim Pelaksana PPID pada satuan kerjanya dengan

Keputusan Kepala SKPD;

(3) PPID dibantu oleh pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu yang

bidang tugasnya terkait dengan dokumentasi, komunikasi, dan informasi.

Pasal 22C

(1) PPID Utama mempunyai tugas :

a. Mengkoordinasikan dan mengawal proses uji konsekuensi terhadap

informasi yang dikecualikan dengan instansi yang terkait;

b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi

dan dokumentasi dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan

informasi kepada publik;

d. Melakukan verifikasi bahan Informasi Publik;

e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji

konsekuensi;

h. Membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup :

1) Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima;

2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik;

3) Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak;

4) Alasan penolakan permohonan Informasi Publik.

i. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Informasi

16

Publik.

(2) PPID Pembantu mempunyai tugas :

a. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :

1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;

4) Informasi yang dikecualikan;

b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;

c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;

d. Melakukan verifikasi bahan Informasi Publik yang ada di lingkungannya;

e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;

f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;

g. Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;

h. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di

lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

Pasal 23

(1) Dalam rangka pengambilan keputusan pemberian Informasi Publik, PPID dapat

dibantu oleh Tim Pertimbangan yang terdiri dari pejabat struktural dari Badan Publik yang bersangkutan;

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas, PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

ayat (2) dibantu oleh pejabat struktural, fungsional umum atau fungsional khusus yang membidangi dokumentasi komunikasi, dan informasi yang terdiri dari :

a. Pengelolaan Informasi;

b. Dokumentasi dan Arsip;

c. Pelayanan Informasi;

d. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.

(3) Struktur organisasi PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur

ini.

Pasal 24

(1) PPID bertugas dan bertanggungjawab dalam :

a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;

b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;

17

c. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;

d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;

e. Pengujian konsekuensi;

f. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;

g. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses;

h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk

memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID berwenang :

a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;

c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu

dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh

publik;

e. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk

kebutuhan organisasi.

(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPID menjalankan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

(4) PPID Pembantu bertugas membantu PPID melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);

(5) PPID Pembantu menyampaikan informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan kepada Badan Publik melalui PPID Utama.

BAB VI

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Pasal 25

(1) Badan Publik wajib membuka akses Informasi Publik kecuali pengklasifikasian informasi yang dikecualikan;

(2) Pengklasifikasian informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPID yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

(3) Pengklasifikasian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan persetujuan pimpinan Badan Publik.

Pasal 26

18

(1) PPID wajib melakukan uji konsekuensi sebelum menentukan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan;

(2) Uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai alasan dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang menjadi acuan serta asas kepatutan dan kepentingan umum yang menyatakan suatu informasi wajib dikecualikan;

(3) Uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada

pertimbangan :

a. Masyarakat mendapat informasi mengenai kemungkinan bahaya bagi kesehatan dan keselamatan serta upaya yang memadai untuk mencegahnya;

b. Pihak yang berwenang bertindak secara adil terhadap masyarakat;

c. Masyarakat tidak mengalami kerugian;

d. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat diketahui oleh publik;

e. Terjaminnya akuntabilitas Badan Publik.

BAB VII

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

(1) Setiap orang berhak memperoleh informasi dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik;

(2) Badan Publik wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :

a. Pengumuman Informasi Publik;

b. Penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan.

Bagian Kedua

Pengumuman Informasi Publik

Pasal 28

(1) Pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)

huruf a harus diletakkan di tempat yang mudah diakses oleh pengguna Informasi Publik di setiap Kantor Badan Publik;

(2) Dalam hal Badan Publik memiliki website resmi, wajib memasukkan informasi ke dalam website dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bagian Ketiga

19

Penyediaan Informasi Publik Berdasarkan Permohonan

Pasal 29

(1) Setiap pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b secara tertulis atau tidak tertulis kepada PPID;

(2) Terhadap permohonan informasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID harus :

a. Mencatat nama dan alamat pemohon Informasi Publik;

b. Mencatat subyek dan format informasi;

c. Menyampaikan informasi yang diminta paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja

sejak diterimanya permohonan dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Terhadap permohonan informasi secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), PPID harus :

a. Mencatat nama dan alamat pemohon Informasi Publik;

b. Mencatat subyek dan format informasi;

c. Menyampaikan penjelasan mengenai informasi yang diminta paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan dapat

diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan rincian informasi yang dibutuhkan oleh pemohon Informasi Publik sesuai tujuan

penggunaan informasi dimaksud;

(5) PPID wajib menyediakan formulir permohonan Informasi Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(6) Biaya perolehan salinan dan/atau pengiriman Informasi Publik apabila

dibutuhkan dibebankan kepada pemohon Informasi Publik.

BAB VIII

PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 30

Penyampaian Informasi Publik dilakukan dalam bentuk :

a. Pemberian informasi secara langsung;

b. Akses informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 31

Penyampaian informasi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf

a oleh PPID dalam bentuk :

a. Tulisan;

20

b. Laporan;

c. Gambar;

d. Grafik;

e. Rekaman.

Pasal 32

Penyampaian akses informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dapat diperoleh melalui :

a. Meja informasi;

b. Internet;

c. Faksimili.

Pasal 33

Sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam mendukung pelayanan Informasi Publik di Badan Publik antara lain :

a. Peralatan pengolah data (editing unit) linier dan non linier, baik manual maupun digital;

b. Kamera video dan foto, kamera surveilance, video player/VTR unit (VHS, Video 8,

mini DV, DV cam, Betacam, Betamax, Hard Disk) dan studio audio baik yang manual maupun digital;

c. Peralatan belajar mengajar yang berbasis multimedia (proyektor LCD, komputer, dan laptop);

d. Ruangan dengan teknologi jaringan yang berbasis inter dan intranet;

e. Peralatan digital monitoring media (DMM) baik televisi maupun radio;

f. Laboratorium design grafis visual dan percetakan.

(1) Sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam mendukung pelayanan

Informasi Publik di Badan Publik antara lain :

a. Peralatan pengolah data baik manual maupun digital;

b. Kamera video dan foto, baik yang manual maupun digital;

c. Peralatan yang berbasis multimedia (proyektor LCD, komputer, dan laptop);

d. Ruangan dengan teknologi jaringan yang berbasis inter dan intranet;

e. Peralatan digital monitoring media (DMM).

(2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengembangkan web PPID

(www.ppid.jatengprov.go.id) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BAB IX

LAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

21

Laporan

Pasal 34

(1) Badan Publik Pemerintah Daerah, BUMD dan Badan Lain harus melaporkan layanan Informasi Publik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan berakhir;

(2) Badan Publik organisasi non pemerintah melaporkan layanan Informasi Publik kepada KI Provinsi;

(3) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KI

Provinsi;

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

a. Gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik;

b. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;

c. Rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik;

d. Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik;

e. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik;

f. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.

(5) Badan Publik membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

bentuk :

a. Ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik;

b. Laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

Pasal 35

Gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b, antara lain :

a. Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta

kondisinya;

b. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya;

c. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.

Pasal 36

Rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (4) huruf c, meliputi :

a. Jumlah permohonan Informasi Publik;

22

b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;

c. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya;

d. Jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.

Pasal 37

Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (4) huruf d , meliputi :

a. Jumlah keberatan yang diterima;

b. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh Badan

Publik;

c. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi;

d. Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi dilaksanakan oleh

Badan Publik;

e. Jumlah gugatan yang diajukan ke Pengadilan; dan

f. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 38

(1) Komisi Informasi Provinsi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan

Informasi Publik pada Badan Publik;

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Publik dan diumumkan kepada publik.

Pasal 38A

(1) PPID Utama mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik melalui pengumuman dan/atau permohonan kepada

PPID Pembantu;

(2) Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Utama mengkoordinasikan :

a. Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau pelayanan Informasi Publik;

b. Penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa lokal yang dipakai oleh penduduk setempat.

(3) Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPID Utama mengkoordinasikan :

23

a. Pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan PPID Pembantu untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;

b. Fasilitasi pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;

c. Pengembangan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas Informasi Publik dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik di setiap Badan Publik.

(4) Dalam hal terdapat penolakan keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID Utama mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan.

Pasal 38B

(1) PPID Utama melakukan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik pada Badan Publik;

(2) Dalam rangka meningkatkan keterbukaan Informasi Publik, PPID Utama bekerja sama dengan KI menyelenggarakan Penganugerahan Keterbukaan Informasi

Publik di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

BAB X

KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Pengajuan Keberatan

Pasal 39

(1) Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya

alasan sebagai berikut :

a. Penolakan atas permohonan Informasi Publik;

b. Tidak disediakannya informasi yang wajib disediakan dan diumumkan

secara berkala;

c. Tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;

d. Permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

e. Tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;

f. Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Atasan PPID melalui PPID Utama dan/atau PPID Pembantu;

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang kompeten dihadapan hukum.

Pasal 40

24

(1) Badan Publik wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan nama, alamat, dan nomor kontak PPID;

(2) Badan Publik dapat menggunakan sarana komunikasi yang efektif dalam menerima keberatan sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya.

Bagian Kedua

Registrasi Keberatan

Pasal 41

(1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh Badan Publik;

(2) Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, PPID wajib membantu pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya untuk mengisikan formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor

registrasi pengajuan keberatan;

(3) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya

memuat :

a. Nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. Nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;

c. Tujuan penggunaan Informasi Publik;

d. Identitas lengkap pemohon Informasi Publik atau kuasanya yang mengajukan keberatan;

e. Alasan pengajuan keberatan;

f. Kasus pemohon Informasi Publik;

g. Waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas;

h. Nama dan tanda tangan pemohon Informasi Publik atau kuasanya yang mengajukan keberatan;

i. Nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan.

(4) PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) kepada pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan;

(5) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh Badan Publik;

(6) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula

dalam hal Badan Publik menyediakan sarana pengajuan keberatan melalui alat komunikasi elektronik.

Pasal 42

(1) PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam buku register keberatan;

(2) Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat :

25

a. Nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. Nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik dan/atau kuasanya yang

mengajukan keberatan;

c. Informasi publik yang diminta;

d. Tujuan penggunaan Informasi Publik;

e. Alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;

f. Waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas;

g. Nama dan posisi atasan PPID;

h. Nama dan tanda tangan pemohon Informasi Publik atau kuasanya yang mengajukan keberatan;

i. Nama dan tanda tangan pemohon Informasi Publik atau kuasanya yang mengajukan keberatan;

j. Keputusan atas keberatan;

k. Keputusan pemohon Informasi Publik atas keputusan Atasan PPID.

(3) Format buku register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan

oleh Atasan PPID.

Bagian Ketiga

Tanggapan Atas Keberatan

Pasal 43

Tanggapan atas keberatan dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Pusat

Republik Indonesia.

Bagian Keempat

Penyelesaian Sengketa

Pasal 44

Penyelesaian sengketa Informasi Publik dilakukan berdasarkan hukum acara

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 45

Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat diwakili atau menunjuk kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus baik pada pengadilan tingkat pertama maupun tingkat kasasi.

26

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa

Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2011 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 2 Oktober 2012

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 2 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

27

ttd

HADI PRABOWO

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 47

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG

28

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH

1. Sekretariat Daerah

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

3. Inspektorat

4. Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

6. Badan Lingkungan Hidup

7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

8. Badan Penanaman Modal Daerah

9. Badan Ketahanan Pangan

10. Badan Pendidikan dan Pelatihan

11. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

12. Badan Penelitian dan Pengembanga

13. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

14. Badan Kepegawaian Daerah

15. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

17. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

18. Dinas Sosial

19. Dinas Kesehatan

20. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan

21. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah

22. Dinas Pendidikan

23. Dinas Pemuda dan Olah Raga

24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

25. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

26. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

27. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

28. Dinas Bina Marga

29. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

30. Dinas Kehutanan

31. Dinas Perkebunan

32. Dinas Kelautan dan Perikanan

33. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

34. Satuan Polisi Pamong Praja

29

35. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi

36. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekardjo

37. Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo

38. Rumah Sakit Umum Daerah Kelet

39. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo

40. Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

41. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi

42. Badan Koordinasi Wilayah I

43. Badan Koordinasi Wilayah II

44. Badan Koordinasi Wilayah III

45. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

46. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

47. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

48. Kantor Perwakilan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG

30

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PUBLIK PADA BADAN LAIN

1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

2. Komisi Informasi Provinsi

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi

4. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

5. Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak

6. Dewan Riset Daerah

7. Dewan Pendidikan

8. Dewan Ketahanan Pangan

9. Dewan Bahasa Jawa

10. Dewan Penyantun Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

11. Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

12. Pengelola Asrama Haji Donohudan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 47 ATHUN 2012

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG

31

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PUBLIK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

1. PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan;

2. PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah;

3. PT. Sarana Patra Hulu Cepu;

4. PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma;

5. PT. Asuransi Bangun ASKRIDA;

6. PT. Bank Jateng;

7. PT. Trans Marga Jateng;

8. PD. Air Bersih;

9. PD. Citra Mandiri Jawa Tengah;

10. PD. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan;

11. PD. Badan Kredit Kecamatan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 47 TAHUN 2012

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG

32

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI PPID

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

GANJAR PRANOWO

ATASAN PPID/BADAN

PUBLIK

PPID Tim Pertimbangan

Pelayanan Informasi

Bagian Pelayanan Informasi

Bagian Pengelolaan

Informasi

Bagian Dokumentasi

dan Arsip

Bagian Pengaduan

dan Penyelesaian

Sengketa

Pejabat Fungsional

(Arsiparis, Pranata Komputer, Pustakawan, Pranata

Humas)

GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 47 TAHUN

2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURANDAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN INFORMASI

PUBLIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan

Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengahtelah

menetapkanPeraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa TengahNomor 6 Tahun 2012

TentangPelayananInformasiPublikPenyelenggaraanPemerinta han Daerah ProvinsiJawa Tengah;

b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya

belum diaturnya kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa TengahNomor

6 Tahun 2012 TentangPelayananInformasiPublikPenyelenggaraanPemerinta han Daerah ProvinsiJawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5071);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 7);

10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun

. 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 8);

11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun . 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

42);

12 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 . tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);

13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang

. Standar Layanan Informasi Publik;

14 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 . tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa TengahNomor 6 Tahun 2012 TentangPelayananInformasiPublikPenyelenggaraanPemerinta han Daerah ProvinsiJawa Tengah(Berita Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapka n

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

TengahNomor 6 Tahun 2012

TentangPelayananInformasiPublikPenyelenggaraanPemerintahan Daerah ProvinsiJawa Tengah(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

6. Dinas adalah Dinas Provinsi Jawa Tengah yang tugas dan tanggung-

jawabnya membidangi komunikasi dan informatika.

7. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Komisi

Informasi Provinsi adalah Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang

mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.

9. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,

dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

10. Badan Publik adalah lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan

dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

11. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat

PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID.

12. PPID Utama adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

menangani komunikasi dan informatika.

13. PPID Pembantu adalah PPID yang berkedudukan pada masing-masing

SKPD, BUMD dan Badan lain.

14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau

Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang

Keterbukaan Informasi Publik

15. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan atau badan

hukumIndonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimanadiatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

16. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi

publik.

17. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diaksesoleh

Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

18. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai

informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang

Keterbukaan Informasi Publik.

19. Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul

apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

20. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat

yangmerupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan atau atasandan atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

21. Jangka waktu pengecualian adalah tentang waktu tertentu suatu

Informasiyang dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.

22. Meja informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta barbagai

sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan mempermudah perolehan informasi publik.

23. Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang

ataumasyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.

24. Dokumen adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan

atauditerima oleh badan publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baiktertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentukapapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.

25. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan

atauketerangan yang dibuat dan atau diterima oleh badan publik.

26. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi

secarasistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategoriinformasi.

27. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh badan publik

kepadamasyarakat pengguna informasi.

28. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi Dan Dokumentasi yang selanjutnya

disingkat PFPID adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayananinformasi publik di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengankebutuhan.

29. Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan,

penyusunan,pemeliharaan, penggunaan, dan penyajian dokumen secara sistematis.

30. Daftar Informasi adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis

tentang informasi publik yang berada di bawah pengusaan Badan Publik.

31. Uji konsekuensi adalah pertimbangan dengan seksama dan penuh ketelitian

tentang dampak atau akibat yang timbul apabila suatu informasi dibuka dan adanya kepentingan publik yang lebih besar yang harus dilindungi dengan menutup suatu informasi publik.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf gdiubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. pembentukan Badan Publik;

b. kewajiban Badan Publik; c. PPID; d. informasi publik yang dikecualikan; e. standar pelayanan informasi publik; f. penyampaian informasi publik;

g. koordinasi, evaluasi, pengawasan dan pelaporan;

h. keberatan dan penyelesaian sengketa.

3. Judul BAB IV diubah sehingga Judul BAB IV menjadi:

BAB IV

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi:

Pasal 10

(1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

(2) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkalasebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. informasi tentang profil Badan Publik; b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang

dijalankan dalam lingkup Badan Publik;

c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;

d. ringkasan laporan keuangan; e. ringkasan laporan akses informasi publik;

f. informasi tentang peraturan dan/atau keputusan yang mengikatpublik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;

g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi,

sertapenyelesaian sengketa informasi;

h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenangatau

pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pejabat Badan Publikmaupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dariBadan Publik;

i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa

sesuaidengan peraturan perundang-undangan;

j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasikeadaan darurat di setiap Kantor Badan Publik

5. Diantara BAB IV Pasal 21 dan BAB V Pasal 22 ditambah 1 (satu) BAB baru

dan1 (satu) Pasal baru yaitu BAB IV A dan Pasal 21A, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IV A

KEWAJIBAN DAN HAK BADAN PUBLIK

Pasal 21A

(1) Badan Publik mempunyai kewajiban:

a. menyediakan dan memberikan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;

b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efesien;

c. menetapkan standar prosedur operasional layanan informasi publik

sesuai Peraturan Gubernur ini;

d. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;

e. menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik,

termasuk papan pengumuman dan meja informasi serta situs web

resmi bagi Badan Publik;

f. menganggarkan pembiayaan bagi layanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

g. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan;

h. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik;

i. menyampaikan salinan laporan kepada Gubernur melalui Dinas dan

Komisi Informasi Provinsi.

(2) Badan Publik mempunyai hak:

a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara dan/atau Daerah;

b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;

e. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasi- kan.

6. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yaitu Pasal 22A,

Pasal 22B dan Pasal 22Csehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

(1) PPID terdiri PPID Utama dan PPID Pembantu.

(2) PPID Utamasebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala SKPD

yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

(3) Susunan Tim Pelaksana PPID pada Badan Publik Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah terdiri dari:

a. Penanggung Jawab;

b. Pengarah;

c. Atasan PPID/Pengarah Administrasi;

d. Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi/Koordinator;

e. PPID/Ketua;

f. Wakil Ketua;

g. Sekretaris;

h. Wakil Sekretaris;

i. Anggota Bidang Pelayanan Informasi;

j. Anggota Bidang Pengelolaan Informasi;

k. Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip;

l. Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;

m. PPID Pembantu.

(4) Pembantukan Tim Pelaksana PPID sebagaiamana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22B

(1) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 22a ayat (1) terdiri dari:

a. Kepala Biro Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Tengah

b. Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sekretariat pada masing-

masing SKPD;

c. Pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi pada BUMD dan Badan

lain.

(2) Kepala SKPD membentuk Tim Pelaksana PPID pada satuan kerjanya

dengan Keputusan Kepala SKPD.

(3) PPID dibantu oleh pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional

tertentu yang bidang tugasnya terkait dengan dokumentasi, komunikasi,

dan informasi.

Pasal 22C

(1) PPID Utama mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan dan mengawal proses uji konsekuensi terhadap

informasi yang dikecualikan dengan instansi yang terkait;

b. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan

informasi dan dokumentasi dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah;

c. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan

pelayanan informasi kepada publik;

d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;

e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh

masyarakat;

g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan

uji konsekuensi;

h. membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup:

1) jumlah permohonan informasi publik yang diterima;

2) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan

informasi publik;

3) jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian

atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;

4) alasan penolakan permohonan informasi publik.

i. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum atau pejabat

fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

informasi publik.

(2) PPID Pembantu mempunyai tugas:

a. pengklasifikasian informasi yang terdiri dari:

1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

2) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

3) informasi yang wajib tersedia setiap saat;

4) Informasi yang dikecualikan.

b. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan

informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;

c. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan

informasi yang ada dilingkungannya kepada publik;

d. melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;

e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di

lingkungannya;

f. menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya

untuk diakses oleh masyarakat;

g. melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan

kepada PPID Utama;

h. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di

lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

7. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai

berikut: Pasal 23

(1) Dalam rangka pengambilan keputusan pemberian informasi publik, PPID

dapat dibantu oleh Tim Pertimbangan yang terdiri dari pejabat struktural dari Badan Publik yang bersangkutan.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas, PPID sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 ayat (2) dibantu oleh pejabat struktural, fungsional umum atau fungsional khusus yang membidangi dokumentasi komunikasi, dan informasi yang terdiri dari:

a. Pengelolaan Informasi; b. Dokumentasi dan Arsip;

c. Pelayanan Informasi; d. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.

(3) Struktur organisasi PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

8. Ketentuan Pasal 33diubah yaitu, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam mendukung

pelayananinformasi publik di Badan Publik antara lain :

a. peralatan pengolah data baik manualmaupun digital; b. kamera video dan foto, baik yang manual maupun digital;

c. peralatan yang berbasis multimedia (proyektor LCD,komputer, dan laptop);

d. ruangan dengan teknologi jaringan yang berbasis inter dan intranet; e. peralatan digital monitoring media (DMM).

(2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengembangkan web PPID

(www.ppid.jatengprov.go.id) untuk dapat digunakan sebagaimana

mestinya.

9. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 Pasal sisipan yaituPasal 38A

dan Pasal 38B sehingga Pasal 38A dan Pasal 38B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

(1) PPID Utama mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi

publik yang dapat diakses oleh publik melalui pengumuman dan/atau

permohonan kepada PPID Pembantu.

(2) Dalam halkewajibanmengumumkaninformasi publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), PPID Utama mengkoordinasikan:

a. pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat

menjangkau pelayanan informasi publik;

b. penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang sederhana

dan mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa

lokal yang dipakai oleh penduduk setempat.

(3) Dalam hal adanya permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) PPID Utama mengkoordinasikan:

a. pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan PPID

Pembantu untuk memenuhi permohonan informasi publik;

b. fasilitasi pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum

menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;

c. pengembangan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi

publik dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik di

setiap Badan Publik.

(4) Dalam hal terdapat penolakan keberatan atas penyediaan dan pelayanan

informasi publik, PPID Utama mengkoordinasikan dan memastikan agar

pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian

keberatan.

Pasal 38B

(1) PPID Utama melakukan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan

pelayanan informasi publik pada Badan Publik.

(2) Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik PPID Utama

bekerja sama dengan KI menyelenggarakan penganugrahan keterbukaan

informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi

Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang padatanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN NOMOR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEMBANTU PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH

PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi

pada Badan Publik Pemerintah Provinsi telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan telah ditetapkannya perubahan Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah maka Keputusan Gubernur dimaksud perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaan tugas dan fungsi berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2.

3.

4.

5.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

6.

7.

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris, Wakil Sekretaris, Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Ketua Bidang, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksana-kan tugasnya dibantu pelaksana teknis/administrasi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi.

KELIMA :

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik, Maklumat Pelayanan Informasi Publik, dan menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik.

KEENAM :

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama secara berkala.

KETUJUH :

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan dan menyediakan informasi publik melalui website ppid.jatengprov.go.id dan

Penyediaan Informasi Publik yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama.

KEDELAPAN :

Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama dapat menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu untuk membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi dan ajudikasi setelah mendapat penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi.

KESEMBILAN

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth : 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah; 3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; 6. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah; 7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Tengah; 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; 9. Anggota Tim.