Bentuk Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahTerhadap Konstituen di Daerah PemilihannyaStudi Deskriptif Kegiatan Masa Reses I dan II Tahun 2! Anggota DPRDKota Padang Propinsi Sumatera Barat Periode 2"#2!$%Oleh : Rozidateno P. Hanida2A&strakKewajiban anggota DPR untuk bertemu dengan konstituen dan daerahpemilihannya merupakan tanggungjawab moral dan politis yang diatur oleh !o.22 tahun 2""# pasal $% dan diatur kembali oleh peraturan tata tertib DPRDdaerah. Kegiatan pada masa reses ini dilakukan untuk menjalin komunikasidenganmasyarakat dalammenjaringaspirasi yangtumbuhdanberkembangdimasyarakat. Dalam pelaksanaannya komunikasi politik yang terjadi untukmenjaring aspirasi ini berupa tatap muka dan melakukan dialog& dan kunjunganke lapangan. I. PendahuluanPerubahan sistem politik yang terjadi melalui proses re'ormasi telahmembawa perubahan dalamtatanan pemerintahan. Dimana unsur(unsur darisistem politik memberikan tuntutan untuk melakukan perubahan menuju tatanansistempolitikyangdemokratis. Hal ini terjadi dikarenakanselamaini sistemdemokrasi pada dasarnya tidak dilaksanakan oleh pemerintah terdahulu. )alah satu agenda yang penting dalam melakukan perubahan politik adalahmenyelenggarakan pemilu. *akna pemilu yang paling esensial bagi suatukehidupan politik yang demokratis adalah sebagai institusi untuk melakukanperebutan kekuasaan +pengaruh, yang dilakukan dengan regulasi& norma dan etikasehingga sirkulasi elit politik +pergantian kekuasaan, dapat dilakukan se-aradamai dan beradab.#Di negara(negara yang melaksanakan sistem demokrasi& pemilumerupakan salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat. Rakyat menjadi pihakyang menentukan dalam proses politik dengan memberikan suara mereka se-aralangsung. *elalui pemiluyanglangsung& umum& bebas& rahasia& jujurdanadilse-aratidaklangsungrakyatdapatmelakukanpertukaranpemerintahandenganjalandamai berdasarkanperaturanyangtelahdisepakati..Rakyat merupakanelemen penting dalam melakukan pergantian kepemimpinan nasional. Oleh karenaitu perlu adanya mekanisme yang jelas dalam mengatur kekuasaan rakyat ini. Pemilihan umummerupakan salah satu wadah yang bertujuan untukmemberikankesempatanpadamasyarakat untukmenentukansiapayangakan1 Penelitian ini didanai oleh D/K0/ Departemen Pendidikan !asional tahun 2""1.2 Penulis adalah dosen jurusan /lmu Politik 2/)/P ni3ersitas 4ndalas& Padang3 5.Kristiadi 6kata pengantar6& dalam Koirudin& Profil Pemilu 2004 (Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2004)& 7ogyakarta : Pustaka Pelajar&2"".& Hal.%$1.4 4idinil 8etra& Perilaku emilih !uruh igran "ndonesia di #uala Lum$ur %alam Pemilu Legislatif 2004. 0esis )2 pada *aster /lmu Politik& ni3ersiti kebangsaan *alaysia& 2""9& Hal.%. %mewakili mereka dalamlembaga legislati' dan siapa yang akan memimpinmereka dalam lembaga eksekuti'. Pemilihan umum juga wadah untuk menjaringorang(orang yang benar(benar bisa dan mampu untuk masuk ke dalam lingkaranelit politik& baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.Dari era kepemimpinanHabibie sistempemilumengalami perubahan(perubahan. Pada era habibie pemilu pada tahun %::: dilakukan denganmekanisme pemilih memilih partai& yang kemudian partai yang menentukanorang(orangyangakandudukmewakiliparapemilihnya. Kemudianperubahanterjadi padapemilu2"".era*egawati )oekarnoputri dimanarakyat sebagaipemilih diberi kesempatan untuk langsung memilih wakilnya untuk duduk sebagaiwakil merekadenganlebihsedikit -ampur tangandari partai politik. Hal inimenyebabkan rakyat menjadi elemen penting dalam pemilu terutama partisipasidalam memilih wakilnya. Pelaksanaan pemilu ini akan menghasilkanwakil(wakil rakyat yang akanmemperjuangkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan perubahan sistempemilu yang lebih menuntut partisipasi masyarakat maka diharapkan wakil yangterpilih nantinya benar(benar yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Karenaselama ini masyarakat mengangaplembaga perwakilantidakmemperlihatkankinerja sebagai perwakilan yang meperjuangkan nasib mereka. )ebagai konsekuensi logisdari pelaksanaansistemdemokrasi dalamartianpemegangkekuasaantertinggi beradadi tanganrakyat& maka/ndonesiamempunyai lembaga perwakilan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat;Daerah. 4danyalembaga tersebut merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat /ndonesia yangberdaulat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di /ndonesia. 2. 4pa 'aktor('aktor penghambat komunikasi politik yang dihadapianggota DPRD Kota Padang dengan konstituen di daerahpemilihannya pada masa reses >2II Tin'auan PustakaKomunikasi menurut *i-hael Rush dan Phillip 4ltho'' merupakan prosesdimana in'ormasi politik yang rele3an diteruskan dari satu bagian sistem politikkepadabagianlainnyadandi antarasistem(sistemsosial dengansistem(sistempolitik.9*i-hael RushdanPhillip 4ltho''jugamengatakanbahwakomunikasipolitikmerupakanproses yangberkesinambungan& danmelibatkanpertukaranin'ormasi di antara indi3idu(indi3idu yang satu dengan kelompok(kelompoknyapada semua tingkat masyarakat.? )ementara itu& Karl @. Deuts-h mende'inisikan komunikasi politik sebagaitransmisi in'ormasi yangrele3anse-arapolitisdari satubagiansistempolitikkepada sistem politik yang lain& dan antara sistem sosial dan sistem politik yangmerupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik&1sehingga hasil yang di-apaidapat mempengaruhi pembahasan suatu kebijaksanaan yang ditujukan untukkepentingan umum. =erkenaan dengan itu& Dan !immo mende'inisikankomunikasi politik sebagai kegiatan politik yang benar(benar mempertimbangkandengan segala konsekuensi kebaikan yang mengatur tingkah laku manusia dalamkeadaan yang bertentangan.$