Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum.

Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 1 merupakan usaha kekeluargaan dengan tujuan mensejahterakan anggotanya.

Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi;

Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas.

Pada Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998), disebutkan bahwa karateristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda.fact Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi

Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi.fact Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh anggota.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.( Sito, Arifin. Tamba, Halomoan Koprasi teori dan peraktek.)

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para pelajar bangsa.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.Pengelolaan dilakukan secara demokratis.Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.Kemandirian.Pendidikan perkoprasian.kerjasama antar koperasi.

Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya:Koperasi Simpan PinjamKoperasi KonsumenKoperasi ProdusenKoperasi PemasaranKoperasi JasaKoperasi Fungsional

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.

Koperasi Konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi.

Koperasi Produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil menengah(UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.

Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya.

Koperasi Jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.

Koperasi Fungsional adalah koperasi yang berdiri dibawah suatu instansi

Modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman:Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut: Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota

kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi

Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan

Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.

Adapun modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut:Anggota dan calon anggotaKoperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasiBank dan Lembaga keuangan bukan banklembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlakuPenerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Mekanisme pendirian koperasi terdiri dari beberapa tahap Pertama-tama adalah pengumpulan anggota, karena untuk menjalankan koperasi membutuhkan minimal 20 anggota Kedua, Para anggota tersebut akan mengadakan rapat anggota, untuk melakukan pemilihan pengurus koperasi ( ketua, sekertaris, dan bendahara ).Setelah itu, koperasi tersebut harus merencanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi itu Lalu meminta perizinan dari negara. Barulah bisa menjalankan koperasi dengan baik dan benar

Perusahaan Negara (PN) atau yang sekarang dikenal dengan sebutan BUMN adalah korporasi yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya dimiliki oleh negara. Suatu korporasi dapat disebut BUMN, menurut UU BUMN jika kepemilikan Negara minimal 51 %.

Seluruh modal Negara yang tertanam dalam Perusahaan Negara ditetapkan sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan. Sejak saat ini istilah kekayan Negara yang dipisahkan muncul dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Ayat (1) ditegaskan bahwa modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ” dipisahkan ” adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Perjan ex. Stb. 1927 : 419 tentang Indonesische Bedrijfvenwet ( IBW ); Perum yang tunduk pada UU No.10 Tahun 1960 dan Persero yang ditundukkan pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 55 KUHD yang mengatur tentang PT yang sekarang diubah dengan UU PT.

Persero adalah suatu korporasi yang dikelola sepenuhnya sebagaimana Perseroan Terbatas. Hakekat dari kebijakan tersebut adalah bahwa terhadap Persero diperlakukan secara fair sebagai badan usaha dan tidak dibedakan dengan badan usaha swasta. Kedudukan Pemerintah adalah sebagai pemegang saham. (PP.45 Tahun 2005);

Persero adalah entitas hukum korporasi yang tunduk pada UUPT maupun UUPM ( untuk Persero Tbk

PT ( Persero ) adalah subyek hukum , karena PT ( Persero ) adalah badan hukum.

Yang dimaksud dengan Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh Negara RI yang tujuan utamanya mengejar keuntungan ( Pasal 1 Ayat (2) ).

Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal ( Pasal 1 Ayat (3).

Persero Tbk : Persero yg modal dan jumlah pmg shmnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yg melakukan penawaran umum melalui psar modal.

Yang dimaksud dengan Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Sekarang ini Pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik (go public) dan statusnya diubah menjadi persero.

Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat, Sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perjan-perjan tersebut. Contoh Perjan: PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) kini berganti menjadi PT.KAI

Yayasan (Inggris: foundation) adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Memiliki harta kekayaan sendiri; Harta kekayaan dipisahkan dengan

harta kekayaan pendiriannya; Harta kekayaan diperuntukkan untuk

mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan; dan

Tidak mempunyai anggota (Psl. 1 angka 1 UU No. 28 thn 2004)

Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan pendirian yayasan dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan. Yayasan yang telah memperoleh pengesahan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus. Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan. Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

Kekayaan Yayasan terdiri dari:a. Sumbangan atau bantuan yang tidak

mengikat;b. Wakaf;c. Hibah;d. Hibah wasiat;e. Perolehan lain yang tidak

bertentangan dengan anggaran Dasar Yayasan.

Yayasan tidak boleh membagi kekayaan atau penghasilannya kepada pendiri atau pengurusnya, meskipun Yayasan dalam melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan memperoleh keuntungan.

Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas, selain dilarang untuk membagi-bagikan, kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain, dilarang juga utk dialihakan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau Pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan (Lihat. Pasal 5 UU No. 28 tahun 2004)

Orang lebih memilih bentuk yayasan daripada badan hukum yang lain karena beberapa alasan sebagai berikut:a.) proses pendirian sederhana;b.) tanpa memerlukan pengesahan dari Pemerintah;c.) adanya persepsi dari masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan subjek pajak.

Selaku penyelenggara yayasan, pengurus yayasan mempunyai wewenang:

1)Pengurus dieri wewenang untuk membina yayasan sesuai dengan pembatasan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar;

2)Pengurus yayasan tidak berwenang mengadakan pengikatan harta kekayaan yayasan, mengadakan pembelian, membuat hutang, mengikatkan yayasan sebagai mitra debitur, kecuali apabila hal tersebut dimungkinkan dalam anggaran dasar.

3)Pengurus mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan;

Pembina mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang tersebut atau anggaran dasar. Meliputi:1)Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;2)Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota pengawas;3)Penetapan kebijaksanaan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;4)Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan;5)Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Pihak yang diangkat sebagai Pembina yaitu orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan (Lihat. Pasal 28 ayat (3) UU No. 28 thn 2004).

Yayasan dapat dibubarkan karena 3 (tiga) hal sebagai berikut:1.Dalam hal-hal yang ditentukan oleh anggaran dasar;2.Apabaila Yayasan nyata dalam keadaan insolvensi, setelah dinyatakan pailit oleh putusan hakim.

Yayasan dibubarkan dengan putusan pengadilan dalam hal:1.Apabila anggaran dasarnya bertentangan dengan ketentuan bahwa kepada para pendiri tidak dapat diberikan pembayaran uang;2.Apabila keuangan yayasan tidak mencukupi lagi untuk merealisasikan tujuannya.3.Apabila tujuan yayasan telah tercapai atau tidak dicapai lagi.