BENTUK DAN CIRI NEGARA

Bagian Hukum Tata NegaraFakultas Hukum

Universitas Gadjah Mada

Bentuk Pemerintahan

(KerajaanRepublik)

Bentuk Pemerintahan

Jellineck:Kehendak pembentukan negara Monarki: satu; Republik: lebih dari satu.

Aristoteles: Kuantitas & Kualitas Monarki (vs.Tirani): satu untuk banyak (diri sendiri), Aristokrasi (vs.Oligarki): beberapa untuk

banyak(beberapa utk golongan sendiri), Politeia (vs Demokrasi): banyak untuk banyak

(kemerosotan perwakilan).

Bentuk Pemerintahan

Leon Duguit: Cara penunjukan/pengangkatankepala negaranya: Monarki: ditunjuk/diangkat berdasarkan keturunan

(turun-temurun). Republik: ditunjuk/diangkat tidak berdasarkan

keturunan.Otto Koelreutter: Eligibility

Monarki: berdasarkan ketidaksamaan dalampengangkatan kepala negara,

Republik: berdasarkan kesamaan.

Contoh Republik: United States of America

Bentuk negara federal Bentuk pemerintahan republik. Pemilihan

Presidennya dilakukan melalui pemilihan semilangsung.

Adanya pemisahan kekuasaan dgn Check andBalance

Kedaulatan berada di tangan rakyat Negara negara bagian mempunyai hak yang sama Kebebasan warga negara terjamin Konstitusi AS bersifat kaku / Regio Sistem pemerintahanya presidensiil. Dimana

kepala negara dan kepala pemerintahan ada padaPresiden.

Sistem parlemen ( kongres) bikameral

Contoh Kerajaan: United Kingdom (Inggris Raya)

Bentuk negara kesatuan Bentuk pemerintahannya monarchi/kerajaan Konstitusinya tdk tertulis Sistem parlemen bikameral Kabinet dipimpin Perdana Menteri adl pemegang

kekuasaan pemerintah Queen hanyalah simbol keagungan dan merupakan

kepala negara Pemerintah daerah didesentralisasi utk hal tertentu Negara hukum (Rule of Law) Negara kesejahteraan (Welfare State) Dwi partai Sistem Pemerintahanya Parlementer

Susunan Negara

(KesatuanFederal)

Pembagian Kekuasaan

1. Vertikal: Pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Territorial Division of Power pusat & daerah/

federal & state. Susunan negara: Unitary, Federal, & Konfiderasi.

2. Horizontal: Pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Division of Powers Trias Politica. Legislative, Judicative, & Executive. Sistem Pemerintahan: Presidensil, Parlementer,

dan Qausi Presidensil.

Vertikal

Issue utamanya: Persoalan integrasi darigolongan-golongan yang berada dalamsuatu wilayah.

Integrasi: Maximal Unitary Minimal Konfederasi

Kesatuan Federal Konfederasi

Unitary (Kesatuan) Bentuk negara di mana wewenang legislative

tertinggi dipusatkan pada satu badan legislativenasional/pusat.

Pemerintah pusat memegang kekuasaan dan tidakpada pemerintah daerah/state.

Pemerintah pusat mempunyai wewenang untukmenyerahkan sebagian kekuasaannya kepadadaerah berdasarkan hak otonomi (DecentralizedUnitarian State)

Therefore, dalam negara kesatuan kekuasaannyatidak terbagi atau kekuasaannya pemerintah pusattidak dibatasi oleh karena konstitusi negarakesatuan tidak mengakui keberadaan badanlegislative lain; selain badan legislative pusat.

Indonesia DPR dan Presiden adalah pemegang kekuasaan legislative di tingkat

nasional. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melaluipemilihan umum (Pasal 18 ayat (3))

Pemerintahan daerah: UU No.22 Tahun 1999:

Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan,kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamananan,peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain (Pasal 7 ayat(1)).

UU No.32 Tahun 2004 Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang iniditentukan menjadi urusan Pemerintah (Pasal 10 ayat (1)).

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi (Pasal 10 ayat (3)):

politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama.

Federal

Titik tengah antara kesatuan andkonfederasi.

Kekuasaan dibagi sedemikian rupasehingga pemerintah federal danpemerintah negara bagian dalam bidang-bidang tertentu adalah bebas satu denganyang lain.

Macam Federal: Reserve of Powers? Solving of Competence Dispute among Federal

Government and State Government?

United States of America

Authorities of Federal Government: Kewenangan dasar:

Melaksanakan kewenangan dalam hubungan luar negeri, Menyatakan dan melakukan perang, Membuat dan melaksanakan perjanjian internasional.

Kewenangan yang didelegasikan dari Konstitusi: Mengeluarkan uang, Perdagangan antar negara (Interstate Commerce),

Kewenangan yang wajib dan layaknya harusdilakukan oleh pemerintah federal (Necessary andproper clause (Art I Sec 8 US Constitution))

Congress: House of Representatives House of Senate

Unitary Vs. Federation

Kewenangan membentuk UUD danMenentukan bentuk organisasi (Pouvoirconstituant)? Ada kewenangan itu Federal Tidak berwenang Unitary

Materi yang dapat diatur dalam Peraturan(The Substance of Law)? Terbatas (Enumeratif) Federal Tidak Terbatas (Unlimited) Unitary

Peraturan yang dapat dikeluarkan (Enactedlaw): Enumeratif Federal Unlimited Organic Law

Confederation (Konfederasi)

Konfederasi:Konfederasi terdiri dari beberapa negara yangberdaulat penuh yang untuk mempertahankankemerdekaan ekstern dan intern, bersatu atas dasarperjanjian internasional yang diakui denganmenyelenggarakan beberapa alat perlengkapantersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentuterhadap negara anggota konfederasi, tetapi tidakterhadap negara-negara itu.

United Nations? European Union?

Federation vs. Confederation

Di mana letak kedaulatan? Federal Pemerintah Federal Konfederasi Anggota Konfederasi

Apakah citizen terikat pada peraturan yang dikeluarkan oleh organ pusat? Terikat Federal Tidak Terikat Konfederasi

Sistem Pemerintahan

(PresidensilParlementer)

Pengertian Badan Eksekutif

Badan Eksekutif adalah badan yang melaksanakankebijakan-kebijakan dan undang-undang yangtelah ditentukan oleh badan legislatif.

Umumnya mempunyai anggota yang lebih kecildaripada lembaga legislatif.

Pemimpin badan eksekutif: Presiden Raja, atau Perdana menteri dan kabinet.

Trias Politica: Executive: rule application function (melaksanakan kebijakan

yang telah ditetapkan oleh badan legislatif dan melaksanakanundang-undang yang dihasilkan badan legislatif).

Macam Badan Eksekutif

Presidensil,Parlementer,Campuran (Dual Executive).

Presidensil

Ciri Utama: Kepala negara atau pemerintahan dipilih secara langsung atau

semi langsung (dengan adanya lembaga pemilih, sepertielectoral college di USA), yang diberi kewenangan untukmemilih sesuai dengan keinginannya atau hanya berfungsiuntuk mengesahkan hasil pemilihan)

Pemerintah tidak dipilih atau dapat dibubarkan oleh parlemen. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan

yang memimpin pemerintahan negara.

Presidensil Kelebihan (kekurangan parlementer):

Masa jabatan presiden yang tetap, dapat menghasilkanstabilitas dalam pemerintahan,

Pemilihan secara langsung atau semi langsung bagipresiden merupakan wujud dari sistem demokrasi sebabmelibatkan warga negara untuk memilih pemimpin danwakilnya di parlemen,

Parlemen tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkanpemerintah dan tidak wajib memberikan dukungankepada pemerintah,

Pemisahan kekuasaan mendorong terciptanyapemerintahan yang terbatas sehingga menjaminterwujudnya kebebasan,

Dipilih melalui pemilihan secara nasional, mendorongpresiden untuk berpihak pada kepentingan nasional danmendorong parlemen untuk juga bertindak demikepentingan nasional.

Presidensil

Kekurangan (kelebihan parlementer): Ancaman deadlock antara eksekutif dan legislatif yang

disebabkan oleh perbedaan pendapat, Masa jabatan yang tetap tidak flexible: semuanya telah

ditentukan, rigid, dan berdasarkan tanggal, Pembatasan sekali atau dua kali masa jabatan bagi

presiden menyia-yiakan pengalaman dan kemampuan dariseorang pemimpin,

Hanya satu parpol yang akan menduduki lembagakepresidenan: yang lainnya adalah pihak yang kalah,

Calon presiden yang memiliki popularitas yang tinggikadang adalah calon dari luar partai politik sehingga tidakmempunyai kemampuan yang memadai dalam mengambilkebijakan politik,

Terlalu bergantung pada seseorang.

Presidensil

Anomali: Joint Presidency:

Uruguay (1952-1966):Sembilan anggota Dewan Pemerintah Nasional dengankepemimpinan yang bergilir.

Siprus (1960-1963):Dual Structure: Presiden dari etnis yunani dan wakil presidendari etnis turki. Yang mana keduanya mempunai kewenanganveto terhadap kebijakan luar negeri.

Bosnia (1996-):Kepresidenan triparti (etnis krosia, golongan muslim, dan etnisserbia).

Sistem Presidensial Majelis tetap sebagai majelis saja, karena majelis terpisah dari pemerintah. Eksekutif tidak dibagi, melainkan hanya ada seorang presiden yang dipilih oleh rakyat

untuk masa jabatan tertentu pada saat majelis dipilih. Presiden dipilih untuk masa jabatanyang pasti, hal ini mencegah majelis memaksa pengunduran dirinya, kecuali dengantuduhan pelanggaran yang serius, dan sekaligus menuntut presiden untuk bersedia dipilihkembali melalui pemilihan umum jika ia ingin terus memegang jabatannya, namunsebaiknya masa jabatan presiden ini dibatasi pada beberapa kali masa jabatan

Kepala pemerintahan adalah kepala negara; dalam sistem presidensial kepalapemerintahan menjabat sebagai kepala negara.

Presiden mengangkat kepala departemen yang merupakan bawahannya. Presidenmengangkat menteri-menteri untuk dijadikan kepala departemen eksekutif di bawahnya.Dalam aturan formal yang berlaku di Amerika Serikat dan Filipina, pengangkatan menterioleh presiden harus mendapatkan persetujuan dari majelis atau salah satu organnya (diAmerika Serikat adalah Senat dan di Filipina adalah Komisi Pengangkatan), sehinggapemilihan oleh presiden terbatas pada orang-orang yang disetujui oleh badan itu. Hal inimenghindarkan presiden untuk mengangkat orang-orang yang diragukan kapabilitaspribadinya.

Presiden adalah eksekutif tunggal. kekuasaan pemerintahan dipegang oleh satu orang,yakni presiden

Anggota majelis tidak boleh menduduki jabatan pemerintah dan sebaliknya. Orang yangsama tidak boleh menduduki dua jabatan tersebut. Berbeda dengan konvensi atau aturanparlementer bahwa seseorang dibolehkan untuk menduduki jabatan eksekutif danlegislatif sekaligus.

Sistem Presidensial Eksekutif bertanggung jawab kepada konstistusi. Sistem pemerintahan presidensial menuntut presiden

untuk bertanggung jawab kepada konstistusi, bukan kepada majelis sebagaimana dalam sistemparlementer. Biasanya majelis meminta presiden bertanggung jawab kepada konstitusi melalui prosesdakwaan berat atau mosi tidak percaya, namun hal ini tidak berarti ia bertanggung jawab kepada majelisseperti dalam pengertian parlementer. Dakwaan ini menuntut kepatuhan hukum dan sangat berbedadengan pelaksanaan kontrol politik atas tindakan presiden

Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa majelis. Majelis dalam sistem presidensial tidak dapatmemberhentikan presiden, begitu pula sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan majelis dan olehkarena itu mereka juga tidak dapat saling memaksa. Hal ini, menurut pendukung sistem presidensial,merupakan keadaan yang mendukung mekanisme checks and balances agar berjalan secara optimal

Majelis berkedudukan lebih tinggi dari bagian-bagian pemerintahan lain dan tidak ada peleburan bagianeksekutif dan legislatif seperti dalam sistem parlementer. Seperti ada kecenderungan tidak adanyalembaga yang dominan atas lembaga lain, karena presiden dan majelis sama-sama independen. Namundalam praktek majelis berkedudukan lebih tinggi dari lembaga-lembaga lain termasuk lembaga yudikatif.Salah satu contohnya adalah bahwa majelis dengan dasar UUD dapat menjatuhkan hukuman kepadapresiden dalam proses dakwaan berat. Contoh lainnya adalah kekuasaan mejelis untuk mengubah UUDmenempatkan majelis sebagai lembaga yang dapat berbuat apa saja dalam mengatur kekuasaanlembaga-lembaga lain dalam negara

Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada para pemilih. Dalam sistem pemerintahan presidensial,presiden dipilih oleh rakyat. Konsekuensi dari sistem ini adalah presiden akan merasa lebih kuatkedudukannya dari pada para wakil rakyat, karena ia dipilih oleh seluruh rakyat sedangkan para wakilrakyat dipilih oleh sebagian rakyat. Di beberapa negara Amerika Latin dan Perancis di masa de Gaulle,presiden dapat melangkah lebih jauh dari batas kekuasaannya dengan menggunakan alasan ini.

Tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik

Parlementer

Ciri Utama: Partai pemerintah berasal dari parlemen. Perdana menteri

umumnya berasal dari dan tetap menjadi anggota parlemen, Eksekutifnya bersifat collegial, dapat berbentuk kabinet atau

dewan menteri yang mana perdana menteri secara tradisionalmenjadi pemimpinnya,

Kepala pemerintahan (sering disebut dengan perdanamenteri,, premier or chancellor) dan kabinet pemerintahandapat diberhentikan melalui mosi tidak percaya di parlemen.Kepala negara dan kepala pemerintahan umumnya dipegangoleh individu yang berbeda.

Parlementer

Macam: Single party government (kabinet parlementer), ex.

Inggris. Coalition government (ekstra parlementer), ex

finlandia, jerman, italia, belanda: Zaken kabinet (belanda):

Suatu kabinet yang mengikatkan diri untukmenyelenggarakan suatu program yang terbatas.

Nationaal kabinet (belanda):Suatu kabinet yang menteri-menterinya diambil dari berbagaigolongan masyarakat.

Anomali: Israel: PM-nya dipilih secara langsung tetapi tetap

bertanggung jawab kepada parlemen (the knesset).

Ciri Sistem Parlementer Majelis menjadi parlemen yang terdiri dari pemerintah dan majelis. Eksekutif dibagi ke dalam dua bagian. Perdana menteri atau kanselir menjadi kepala

pemerintahan dan raja atau presiden yang bertindak sebagai kepala negara. Kepala Negara mengangkat Kepala Pemerintahan. Kepala pemerintahan mengangkat menteri. Perdana Menteri diangkat oleh kepala negara.

Perdana menteri dalam sistem pemerintahan parlementer mengangkat menteri-menteri yangmerupakan rekan-rekannya di parlemen untuk bersama-sama membentuk pemerintahan

Kementerian (pemerintah) adalah badan kolektif. Perdana Menteri merupakan orang pertama diantara pemegang jabatan yang setara (primus inter pares). Perdana Menteri berkedudukansetara dengan menteri-menteri lainnya.

Menteri tidak saja menjadi menteri tetapi juga anggota parlemen (kecuali anggota majelis tinggidi Inggris)

Pemerintah bertanggung jawab secara politik kepada majelis. Melalui mosi tak percaya ataudengan menolak usulan penting dari pemerintah, majelis dapat memaksa pemerintah untukmengundurkan diri dan mendorong kepala negara untuk menentukan pemerintahan yang baru

Kepala pemerintahan dapat memberikan pendapat kepada kepala negara untuk membubarkanparlemen.

Parlemen sebagai suatu kesatuan memiliki supremasi atas kedudukan yang lebih tinggi daribagian-bagiannya pemerintah dan Majelis, tetapi mereka tidak saling menguasai.

Pemerintah sebagai suatu kesatuan hanya bertanggung jawab secara tak langsung kepadapara pemilih.

Parlemen adalah fokus kekuasaan dalam sistem politik. Penyatuan kekuasaan eksekutif danlegislatif di parlemen menyebabkan penumpukan kekuasaan parlemen dalam tatanan politik.

Campuran (Dual Executive)

Definisi: merupakan hybrid, kombinasi dari presiden yang dipilih secara

langsung yang mempunyai kewenangan dalam mengambilkebijakan politik dan perdana menteri yang memimpin kabinetpemerintahan yang bertanggung jawab kepada parlemen.

Perdana menteri yang umumnya diangkat/ditunjuk olehpresiden, bertanggung jawab mengurusi urusan pemerintahansehari-hari (termasuk hubungan dengan parlemen) tetapipresiden tetap memegang kewenangan pengawasanpemerintah, hubungan luar negeri dan umumnya memegangkekuasaan darurat.

Membutuhkan kerjasama antara presiden dan perdanamenteri.

Contoh: Perancis dan Korea Selatan.

Reading Assignment

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konpres, 2005.

Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya, UI, 1995

BENTUK DAN CIRI NEGARABentuk PemerintahanBentuk PemerintahanBentuk PemerintahanContoh Republik: United States of America Contoh Kerajaan: United Kingdom (Inggris Raya)Susunan NegaraPembagian KekuasaanVertikalUnitary (Kesatuan)IndonesiaFederalUnited States of AmericaUnitary Vs. Federation Confederation (Konfederasi) Federation vs. ConfederationSistem PemerintahanPengertian Badan EksekutifMacam Badan EksekutifPresidensilPresidensilPresidensilPresidensilSistem Presidensial Sistem PresidensialParlementerParlementerCiri Sistem ParlementerCampuran (Dual Executive)Reading Assignment