KECACATAN PELAKSANAAN UKT DI UPI

OLEH :

MUHAMMAD FAUZAN IRVAN

(MENTERI DALAM NEGERI BEM REMA UPI)

Pembahasan masalah UKT ini menjadi permasalahan yang sering kali di bahas dan di

kritisi oleh aktivis Kampus, namun tak kunjung usai dan belum menemukan solusi yang

terbaik, karena memang kebijakan ini kebijakan makro yang menjadi dampak dari agenda

liberalisasi Pendidikan yang tengah merenggut Pendidikan di negeri ini. Isu ini selalu muncul

di akhir semester, di saat-saat mahasiswa ingin membayar biaya semesteran, tak terkecuali

di Universitas Pendidikan Indonesia. Kebijakan ini mengatur regulasi seluruh pembayaran

uang kuliah yang di bebankan kepada Mahasiswa untuk di ringkas menjadi satu kali

pembayaran tiap semester hingga lulus. UKT adalah besaran biaya kuliah yang harus

dibayarkan mahasiswa tiap semester. UKT pun memiliki rumus nya, yaitu UKT = BKT –

BOPTN.

UKT adalah Biaya Kuliah yang di tanggung setiap mahasiswa persemester , yang

sudah di subsidi pemerintah.

BKT adalah singatan dari Biaya Kuliah Tunggal , atau secra deinisi sederhana atinya

biaya keseluruhan operasional per mahasiswa pada program studi

BOPTN singkatan dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, atau secara

definis sederhana artinya adalah bantuan operasional dari pemerintah kepada perguruan

tinggi negeri dalam proses belajar mengajar.

Biaya kuliah tunggal adalah keseluruhan biaya operasional setiap mahasiswa per

semester pada suatu program studi. Perhitungan biaya kuliah tunggal ini didasarkan pada

biaya langsung (BL) dan biaya tidak langsung (BTL) setelah dikurangi biaya non-operasional

dan biaya rutin.

Biaya langsung merupakan nilai sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan

aktivitas inti. Sementara, biaya tidak langsung merupakan nilai sumber daya yang digunakan

untuk kegiatan manajerial, baik di tingkat fakultas maupun universitas. Dengan demikian,

untuk menentukan biaya kuliah tunggal di suatu universitas, bisa menggunakan rumus BKT =

C x K1 x K2 x K3, dengan penjelasan:

• C adalah biaya kuliah tunggal basis yang dihitung dari data yang ada di PTN.

• K1 adalah indeks program studi.

• K2 adalah indeks mutu perguruan tinggi.

• K3 adalah indeks kemahalan wilayah.

Biaya kuliah tunggal ini digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan

kepada masyarakat dan pemerintah. Kemudian, setelah dikurangi biaya yang ditanggung

pemerintah, maka ditetapkanlah uang kuliah tunggal yang besarannya juga tergantung pada

kemampuan ekonomi masing-masing mahasiswa.

Sedangkan BOPTN atau Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri merupakan

bantuan biaya kuliah yang diberikan oleh Pemerintah kepada perguruan-perguruan tinggi

negeri di Indonesia yang digunakan untuk membiayai kekurangan biaya operasional yang

sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Untuk lebih jelas mengetahui tentang BOPTN , utuk apa saja di pergunakannya,

bagaimana rgulasinya bisa di akse di peraturan kemenritekdikti no 6 tahun 2016 tentang

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri.

Dasar Hukum Uang Kuliah Tunggal

UKT ini seperti di jelaskan di atas adalah kebijakan makro dari pemerintah, dan dasar

hukum penerapan UKT ini dinamis dan berkelanjutan, di antaranya :

1. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 21/E/T/2012 tanggal 4 Januari 2012

2. Surat Edaran Dirjen Dikti 274/E/T/2012 bertanggal 16 Februari

3. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 305/E/T/2012 tanggal 21 Feb 2012 tentang Larangan

Menaikkan Tarif Uang Kuliah

4. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 488/E/T/2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Tarif

Uang Kuliah SPP di Perguruan Tinggi

5. Edaran Direktur Litabmas No. 0394 /E5.2/PL/2013 : Pengelolaan BOPTN untuk

Penelitian Tahun 2013 bersama Lampiran

6. Edaran Dirjen Dikti No 97/E/KU/2013 tentang Uang Kuliah Tunggal yang berisi

Permintaan Dirjen Dikti kepada Pimpinan PTN untuk menghapus uang pangkal dan

melaksanakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru program S1 reguler.

7. Permendikbud no. 55 Tahun 2013: Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal

pada PTN dan Lampirannya

8. Surat Edaran Dirjen No. 272/E1.1/KU/2013 tentang kisaran tarif UKT.

9. Permendikbud no. 73 Tahun 2014 lengkap Lampiran 1 dan 2 (zip) tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang

BKT dan UKT di PTN

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU PT)

11. Permendikbud no. 97 Tahun 2014: Pedoman Teknis Penetapan Taraf Biaya

Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

12. Permenristekdikti No. 22 Tahun 2015 tentang UKT dan BKT

13. Permenristekdikti No 39 Tahun 2016 tentang UKT dan BKT.

KEBERJALANAN UKT

Pada awal diberlakukannya kebijakan ini, sudah muncul pro dan kontra. Sekilas memang sistem pembayaran ini lebih ringan dibandingkan pembayaran uang pangkal yang terkesan lebih memberatkan di awal perkuliahan. Mahasiswa kurang mampu pun dapat tertolong karena tidak harus membayar uang pangkal yang tidak sesuai dengan keadaan ekonomi mereka Namun beberapa mahasiswa justru merasa sistem ini lebih memberatkan, karena dengan adanya UKT maka besaran uang kuliah per semester bertambah besar di mana biasanya hal ini hanya mereka alami di awal perkuliahan. Jika pada saat pembayaran dengan sistem uang pangkal mahasiswa membayar dengan jumlah besar di awal perkuliahan (dalam

hitungan jutaan), kemudian per semester mereka tinggal membayar ratusan ribu atau paling tidak membayar dalam jumlah kecil.1

1KASKUS KEMENJAKPUS BEM KM IPB, UKT = Uang Kuliah Tunggal, diakses dari https://kaskusbemkmipb.wordpress.com/2014/06/26/ukt-uang-kuliah-tunggal/, pada tanggal 7 Januari 2016 pukul 9.32 WIB. Forum Advokasi UGM 2014 dan Dema Fisipol UGM 2014, Kajian Seputar Permasalahan Perguruan Tinggi di Indonesia, 2014. Septyo, Kabinet KM-ITB Bersama MWA-WM ITB Penuhi Undangan RPDU Komisi X DPR RI , diakses dari https://www.itb.ac.id/news/4944.xhtml pada tanggal 7 Januari 2017 pukul 10.12 WIB. Mayoritas Mahasiswa, Berat dengan Biaya UKT. (2016, 02). Retrieved from Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan UPI: http://ukskupibandung.blogspot.co.id/2016/02/mayoritas-mahasiswa-berat-dengan-bisys.html=1