BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sisitem politik dalam suatu Negara terkadang bersifat relatif, hal ini dipengaruhi oleh

elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut. juga faktor sejarah dalam perpolitikan dalam

suatu Negara. pengaruh sistem Negara lain juga turun member kontribusi pada pembentukan

sistem politik suatu Negara. seperti halnya sistem politik Indonesia, seiring dengan waktu, sistem

politik di Indonesia selalu mengalami perubahan.

Indonesia merupakan bagian dari sistem politik dunia, dimana sistem politik Indonesia

akan berpengaruh pada sistem politik Negara tetangga maupun dalam cakupan lebih luas.

struktur kelembagaan atau institusi khas Indonesia akan terus berinteraksi secara dinamis, saling

mempengaruhi, sehingga melahirkan sistem politik hanya dimiliki oleh Indonesia.

Almond mendefinisikan sistem politik sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan

adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan, yang mempengaruhi atau

yang dipengaruhi. Ini berarti bahwa setiap sistem politik tidak pernah hidup dalam ruang hampa.

Iya senantiasa hidup dalam suatu lingkungan tertentu yang saling memengaruhi. Lingkungan ini,

menurut almond, di bedakan menjadi 2, yakni Lingkungan Domestik dan Lingkungan

Internasional.

Interaksi antar sistem politik dengan lingkungannya dapat dilihat dalam kasus, misalnya,

kebijakan pemerintah untuk melakukan import beras. Salah satu akibat yang banyak di

khawatirkan oleh para petani akibat import beras murah ini adalah menurunnya harga beras

lokal, dan ini berarti akan berdampak terhadap pendapatan mereka. Dalam jangka panjang,

impor beras yang terus menerus akan menghancurkan petani. Pengangguran akan semakin

bertambah dan kemampuan ekonomi petani akan terus-menerus mengalami penurunan. Situasi

ini akan mendorong masyarakat petani dan komonitas-komunitas politik dalam negeri untuk

melakukan tekanan-tekanan dalam sistem politik. Para petani dan LSM mungkin akan

melakukan demonstrasi secara terus-menerus yang ditujukan untuk mengartikulasi kepentingan

mereka, menuntut sistem politik agar melakukan revisi atas kebijakan impor beras yang mereka

lakukan. Jika pemerintah tidak mengindahkan tuntutan-tuntutan itu, maka bisa jadi akan

mendorong terjadi instabilitas sosial dan politik. Sementara itu, ketergantungan yang besar

1

terhadap bahan pangan dari luar negeri akan melemahkan kemampuan, diplomasi Negara, vis-à-

vis Negara lain.

Dari contoh diatas, dapat dilihat bagaimana suatu sistem politik memengaruhi lingkungan

domestiknya. selanjutnya, oleh karena sistem politik tersebut juga melakukan interaksi dengan

sistem politik lain dalam lingkungan internasional maka keberadaannya juga mempunyai

dampak terhadap bagaimana kebijakan luar negeri yang dilaksanakan dan bagaimana Negara-

negara lain merespon kebijakan tersebut. Dalam situasi seperti ini, hampir pasti tidak ada satu

pun sistem politik yang tidak bersinggungan dengan lingkungan-lingkungannya, tempat dimana

sistem politik tersebut berada.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini, yaitu:

1. Bagaimana batas-batas sistem politik lingkungan domestik ?

2. Bagaimana batas-batas sistem Politik lingkungan Internasional ?

2

BAB II

PEMBAHASAN

A. Lingkungan Domestik

Mourice Duverger memasukkan lingkungan domestik ini sebagai bagian struktur politik.

Menurutnya, struktur politik sebagai pengelompokkan sosial yang berbeda-beda. Oleh karna

itu, struktur ini dapat di dekati dengan 2 cara, yakni mengambil kategori yang beraneka

ragam dari setiap masyarakat manusia dengan setiap kategori yang mewakili jenis struktur

politik tertentu, dan dengan mendasarkan study-study yang terdapat didalam semua atau

hampir pada semua komunitas manusia secara geografik, demografik,kelembagaan,cultural,

dan lain sebagainya.

Menurut Duverger, struktur politik di bagi menjadi 2 yakni struktur fisik dan struktur

sosial dimana pemisahan diantara keduanya tidak dilakukan secara kaku. Istilah fisik lebih

merujuk pada unsur-unsur yang paling dekat dengan alam, sedangkan istilah alam mengacu

pada faktor-faktor yang lebih artificial dan secara hakikih manusiawi seperti teknologi,

lembaga-lembaga, kebudayaan, dan keyakinan. Dalam konsepsi Duverger, manusia tidak

menanggapi struktur fisik dalam bentuk-bentukknya yang asli, material, tetapi melalui ide-

ide, keyakinan, dan tradisi-tradisi sosial yang diperoleh.

Sementara itu, Hitchner dan Levine mengemukakan bahwa setiap sistem politik menjadi

bagian dari lingkungan yang lebih besar. Sistem politik berada dalam lingkungan isolasi, dan

tidak hanya sekedar interelasi bagian-bagian yang dapat kita bongkar dan diuji. Oleh karena

itu, untuk memahami beroperasi sistem politik, kita harus melihat batas-batas diluar institusi

politik yang lebih luas menyangkut konteks hystoris, sosial, ideology, dan cirri-ciri sikologis

yang menentukannya. Dalam hal ini, penting untuk memahami sistem politik dengan

melihat latar-belakang politik seperti lokasi geografis, ekonomi, komunikasi, pendidikan,

sejarah, ideologi, dan budaya politik.

1. Struktur Fisikal

Deverger mengungkapkan bahwa komunitas manusia kurang lebih terikat dalam

wilayah geografik. Dalam kaitan ini, teritorial dan populasi secara tradisional diakui

sebagai unsur-unsur dasar bangsa-bangsa dalam teori Negara, dan mereka sebenarnya

merupakan komponen-komponen setiap kelompok manusia. Oleh karena itu menurut

Duverger, memberikan batasan nation-state secara tradisional sebagai “sejumlah

3

penduduk yang terikat pada suatu wilayah tertentu” adalah memberikan sutua sifat

tertentu yang bisa digunakan untuk hampir semua komunitas kepada satu jenis

komunitas.

Implikasi kondisi geografis ini sangatlah besar dalam kaitannya dengan politik atau

fenomena kekuasaan. Baik dalam konteks antagonism yang tujuannya untuk memperoleh

kekuasaaan atau integrasi yang bertujuan untuk sesuatu yang sedang dicapai oleh mereka

yang memegang kekuasaan. Bagi Indonesia sendiri, struktur fisikal semacam ini telah

banyak memebrikan warna bagi sistem politik.

2. Lingkungan Geografis

Beberapa faktor yang bersifat geografis sangat menentukan pengaruhnya dalam

kehidupan politik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Duverger adalah iklim, SDA,

dan ruang adalah struktur politik. Pertama, iklim. Banyak ilmuwan memberikan

gambaran bagaimana pengaruh iklim ini dalam kehidupan masyarakat politik suatu

wilayah. Analisis semacam ini telah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan jaman dulu, seperti

Aristoteles ataupun ilmuwan klasik seperti Montesquieu. Dalam The Spirit Laws jilid

XVII, Montesquieu mengatakan bahwa panas yang tinggi melemahkan kekuatan dan

keberanian manusia, sedangkan dalam iklim yang dingin ada kekuatan tubuh dan jiwa

tertentu yang memungkinkan manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang langgeng,

mengejutkan, besar dan berani. Meskipun demikian, pengaruh iklim tidaklah seabsolut

yang dikemumukan oleh Montesquieu. Bagaimanapun akan lebih bijak jika dikatakan

bahwa interaksi masyarakat-masyarakat yang berada dalam suatu wilayah iklim tertentu

dan perjalanan historis masyarakat tersebut akan sangat menentukan bagaimana politik

dilakukan dan diorganisasikan.

Negara-negara seperti Thailand misalnya, telah banyak mengalami kudeta militer,

sedangkan di Negara-negara lain yang memiliki iklim yang kurang lebih sama tidaklah

demikian. Jelas sekali, contoh yang lain barangkali, jika dibedakan antara Malaysia dan

Indonesia yang kondisi iklimnya untuk wilayah-wilayah tertentu tidak banyak mengalami

perubahan, akan tetapi pengorganisasian politik di kedua Negara mempunyai beberapa

perbedaan. Dengan demikian, barangkali tetaplah penting untuk dikatakan bahwa iklim

akan menentukan kehidupan masyarakat, tetapi berada dalam derajat yang relative.

4

Kedua, kekayaan alam. Ada pandangan bahwa kelimpahan sumber daya alam akan

menetukan kehidupan sosial dan politik, sementara pada sisi yang lain kelimpahan

sumber daya alam akan melemahkan energi dan kehendak sehingga menyebabkan

stagnasi dan dekadensi. Bagaimanapun tidak ada suatu kesepakatan yang bulat atas

pengaruh kelimpahan kekayaan alam terhadap politik suatu Negara.

Negara-negara yang diberi kelimpahan sumber daya alam mempunyai struktur

politik mapan dan menjadi dominan dalam politik internasional, sedangkan yang lainnya

gagal memanfaatkan kelimpahan sumber daya alam yang diberikan kepadanya. Negara-

negara miskin berjuang keras untuk menjadi kaya dan demi mengejar ketertinggalan-

ketertinggalan mereka, sedangkan yang lainnya menjadi sumber konflik dan antagonisme

politik yang tidak ada habis-habisnya. Namun, nampaknya, pemanfaatan yang efisien

terhadap sumber-sumber kekayaan alam akan memberikan modal bagi berlakunya sistem

politik yang stabil, dan dalam interaksinya dengan sistem politik yang lain.

Pandangan semacam ini menemukan relevansinya dalam sistem politik di Indonesia.

Ketika kita membahas kapabilitas sistem politik, telah ditemukan bahwa sistem poltik

yang dibangun pada masa orde baru tidak memiliki cukup kapabilitas ekstraktif sebagai

akibat korupsi, kolusi dan nepotisme yang akut. Akibatnya, kekayaan sumber daya alam

yang melimpah tidak memberikan kemampuan dan kineja yang cukup bagus bagi sistem

politik karena sumber-sumber tersebut gagal dimanfaatkan dengan baik.

Budaya politik yang sangat kuat dalam mengejar kekuasaan dan kekayaan elit-elit

politik membuat sumber daya alam tersebut tidak mempunyai makna yang berarti bagi

keseluruhan anggota sistem politik, dan hanya bermakna bagi kelompok-kelompok yang

berada dalam lingkaran kekuasaan. Sebaliknya, Negara-negara kaya dan besar seperti

Amerika Serikat mampu memanfaatkan kekayaan alam dan sumber daya yang dimiliki

sehingga mampu mengukuhkan dirinya sebagai Negara superpower yang brutal.

3. Struktur Demografis

Jumlah, komposisi, dan tingkat persebaran penduduk akan mempunyai pengaruh

terhadap kehidupan politik. Bagi sementara Negara, jumlah penduduk yang besar

memberikan banyak keuntungan seperti ketersediaan tenaga kerja murah, pasar bagi

produk-produk industry, dsb.

5

Bagi sebagian sistem politik yang lain, jumlah penduduk yang besar akan

menyulitkan karena menimbulkan banyak tekanan terhadap sistem politik. Pengangguran

yang terus menerus mengalami peningkatan sebagai akibat percepatan jumlah lapangan

kerja baru yang masuk bursa kerja membuat sistem politik mengalami banyak tekanan.

para pengambil kebijakan public akan senantiasa dihadapkan pada tuntutan-tuntutan

untuk menyediakan lapangan kerja.

Di Indonesia, jumlah penduduk yang besar nampaknya lebih dekat sebagai sumber

masalah dibandingkan dengan sebagai modal yang besar bagi sistem politik. Selama lebih

empat dekade, jumlah penduduk yang besar tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara

maksimal. Bahkan, ada kecenderungan menjadi buruk. Ini terjadi karena sebagian

masyarakatnya hidup dalam kemiskinan dan kurang memadai akses pendidikan.

Akibtanya, angkatan kerja tidak mempunyai cukup keterampilan untuk bersaing di dunia

kerja. Kondisi ini dipacahkan, salah satunya, dengan mengirimkan tenaga-tenaga kurang

terdidik ke Negara-negara tetangga sebagai TKI. Sayangnya, oleh karena mereka hanya

mempunyai sedikit saja keterampilan dan bahkan diantaranya tidak mempunyai

keterampilan sama sekali membuat mereka banyak bekerja di sektor informal yang tidak

mempunyai cukup perlindungan. Banyak diantaranya menjadi korban kekerasan majikan.

Kondisi ini menjadi semakin buruk ditengah rendahnya kapabilitas responsive kapabilitas

sistem politik yang membuat pemerintah tidak begitu menaruh perhatian terhadap

pekerja-pekerja informal yang teraniaya ini.

4. Kemampuan Ekonomi

Seringkali terjadi, kemampuan ekonomi suatu Negara merupakan produk geografi

yang menentukan sumber-sumber alamiah yang tersedia untuk pembangunan. Negara-

negara miskin seperti Negara-negara yang berada diwilayah subsahara Afrika mengalami

persoalan karena miskin SDA. Namun, sumber daya alam hanya menjadi bahan dasar

yang memerlukan modal lebih lanjut seperti tenaga kerja dan kemampuan teknologi.

Negara-negara kaya SDA dapat saja terbelakang seperti Indonesia sebagai akibat

redahnya kemampuan teknologi, ketiadaan elit politik yang bersih dan mempunyai

integritas, serta tenaga kerja yang terampil. Keseluruhannya ini memengaruhi bagaimana

6

sumber-sumber daya alam dapat digunakan secara efektif bagi kemakmuran seluruh

negeri.

Teori-teori determinisme ekonomi mengatakan bahwa kekuasaan politik seringkali

mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan pusat kekuatan ekonomi. Dalam kaitan

ini, standar hidup merupakan kondisi tertentu bagi layanan dan tanggungjawab

pemerintahan sendiri yang efektif umumnya diasosiasikan dengan cara relative standar

hidup, menyebarnya literacy dalam masyarakat, dan kemajuan teknologi.

Kemakmuran ekonomi bagaimanapun juga akan mempunyai pengaruh terhadap daya

kritis masyarakatnya terhadap pemerintahan. Jika kemakmuran mempunyai korelasi

positif dengan pendidikan, maka dapat pula diasumsikan bahwa kemakmuran akan

mendorong munculnya tuntutan-tuntutan baru bagi sistem politik seperti tuntutan akan

partisipasi dalam sistem politik. Demikian pula dalam konteks politik interansioanal,

banyak teori mempunyai anggapan bahwa kemampuan ekonomi suatu Negara akan

menentukan posisinya dalam politik internasional dan dalam hubungannya dengan

Negara lain.

5. Ideologi

Setiap organisasi sosial dan politik harus menggunakan pancasila sebagai landasan

yang fundamental untuk menjalankan pengorganisasiannya, dan penggunaan asas lain

disebut subversif. Selain itu, pemapanan Pancasila sebagai sebagai satu-satunya ideologi

Negara yang sah didisiplinkan melalui penggunaan wacana diskursif bahwa Orde Baru

adalah Orde Pancasila dan Kegagalan Orde Lama sebagai akibat tidak dilaksanakannya

Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Dalam kenyataannya, Pancasila sebagai ideologi belum pernah menjadi acuan

tindakan yang benar-benar nyata. Pada masa orde lama, Pancasila diterjemahkan sebagai

Nasakom, sedangkan pada Orde Baru Pancasila tidak lebih hanya menjadi alat

pelenggengan kekuasaan Soeharto, yang sebenarnya juga bukanlah rezim yang secara

nyata mendasarkan diri pada Pancasila. Pada masa reformasi, ideologi ini tetap menjadi

ideologi Negara, tetapi daya tariknya telah semakin melemah. Setidaknya dalam

panggung wacana, Pancasila hanya sekali-sekali saja terdengar, sementara secara de facto

7

hampir semua kebijakan pemerintah sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila. Namun

kebijakan neoliberallah yang dominan.

Jika Pancasila adalah kelima sila sebagaimana rumusannya yang sah dalam

pembukaan UUD 1945, maka pertanyaan mendasarnya adalah manakah diantara kelima

sila tersebut yang telah menjadi acuan tindakan-tindakan konkret politik pemerintah dan

menjadi landasan bagi pengelolaan Negara? Jawabannya hampir sama sekali tidak ada.

Sila kemanusiaan telah dihancurkan oleh anarkisme massa dan penindasan yang hampir

tidak ada ujung, sementara sila Ketuhanan Yang Maha Esa telah dirusak oleh munculnya

radikalisme massa yang menghendaki pengorganisasian sosial-politik berdasarkan

interprestasi mereka atas satu ajaran agama yang mereka yakini.

B. Lingkungan Internasional

Selain berinteraksi dengan lingkungan internal atau lingkungan domestik, sistem politik

juga melakukan interaksi dengan sistem politik lain dalam lingkungan internasional maka

keberadaannya juga mempunyai dampak terhadap bagaimana kebijakan luar negeri

dilaksanakan dan bagaimana Negara-negara lain menciptakan kebijakan tersebut.

Lingkungan internasional meliputi aktor-aktor internasional, lembaga-lembaga

internasional, dan juga sistem politik yang lain. Baik sistem politik maupun lingkungannya

akan berada di suatu kondisi saling memengaruhi satu sama lain. Dalam konteks lingkungan

internasional diantaranya yang menarik adalah Rezim HAM dan lingkungan hidup dengan

Dominasi Ekonomi Politik Amerika Serikat.

1. Rezim HAM dan Lingkungan Hidup

Alasan-alasan kedaulatan nasional tidak lagi memadai untuk melindungi Negara-

negara yang mempunyai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pemimpin-pemimpin yang

mempunyai track record kejahatan kemanusiaan dapat diseret sewaktu-waktu ke

Mahkamah Internasional untuk diadili, sementara Negara-negara yang menjadi penindas

atas kemanusiaan akan mendapatkan tekanan secara terus-menerus dari dunia

internasional. Bahkan, mungkin saja mereka akan dikucilkan dari lingkungan pergaulan

internasional. Dalam hal ini, model Negara Westphalian tidak lagi memadai.

Menurut model Westphalian, Negara merupakan sistem politik yang didasarkan pada

batas-batas territorial dan otonomi. Batas territorial dalam hal ini, dilaksanakan diatas

8

batas-batas gografik ruang dibandingkan dengan diatas masyarakat, sedangkan otonomi

mengandung pengertian bahwa Negara melaksanakan kekuasaan diluar campur tangan

aktor-aktor eksternal.

Kasus-kasus pelanggaran HAM selama masa Orde Baru dan terutama kasus

pelanggaran Timor-Timur (sekarang Timor Leste) menjadi contoh bagaimana rezim hak

asasi manusia ini beroperasi di tingkat interanasional dan global dalam memberikan

tuntutan terhadap sistem politik. Selama beberapa tahun belakangan, Indonesia harus

menghadapi embargo internasional alutsista sebagai akibat pelanggaran-pelanggaran

kemanusiaan yang dilakukan selama rezim orde baru berkuasa. Pendeknya, tidak ada

satupun Negara di dunia ini yang dapat selamat dari tekanan-tekanan internasional dan

global dari pelanggaran HAM yang mereka lakukan.

Demikian halnya dengan lingkungan hidup. Kini Negara-negara nasional harus lebih

memerhatikan persoalan lingkungan hidup mereka jika tidak ingin mendapatkan masalah

dalam pergaulan internasional. Kelompok-kelompok pecinta lingkungan hidup telah

lantang dalam menyuarakan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan tidak segan-

segan mereka menyerukan boikot bagi produk-produk industri yang tidak mempunyai

kepedulian terhadap lingkungan.

Meskipun Protokol Kyoto belum mampu memaksa seluruh Negara untuk menaati

kesepakatan-kesepakatan tersebut, tetapi kepedulian komunitas internasional terhadap

persoalan lingkungan hidup telah demikian signifikan. Bagi sistem politik, ini menjadi

persoalan yang teramat jelas. Indonesia telah berkali-kali mendapatkan tekanan dari para

aktivis lingkungan hidup lokal yang mempunyai jaringan global. Para aktivis telah

menyerukan banyak tuntutan bagi diperhatikannya persoalan-persoalan lingkungan

sebagai akibat, misalnya, kerusakan hutan yang semakin parah, lumpur panas Lapindo,

pengerukan pasir secara besar-besaran untuk dijual ke Singapura, pencemaran sungai dan

air laut serta kerusakan tanah sebagai akibat limbah indsutri yang tidak diolah dengan

baik. Kesemuanya ini telah memberikan tekanan pada sistem politik. Menghadapi

tuntutan-tuntutan semacam ini, bagaimanapun juga pemerintah pada akhirnya harus lebi

peduli terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sebagai akibat

pembangunan dan industrialisasi.

9

2. Dominasi Ekonomi Politik Amerika Serikat

Ada anggapan bahwa situasi politik Internasional saat ini tidaklah lebih baik

dibandingkan dengan masa perang dingin. pada masa perang dingin, perang nuklir dapat

saja meletus sewaktu-waktu ketika konflik antara blok Barat yang kapitalis (yang

dipimpin oleh Amerika Serikat) dengan blok Timur yang sosialis (yang dipimpin oleh

Uni Sofyet), tetapi ekskalasi konflik tersebut dapat lebih mudah diprediksi.

Setelah perang dingin berakhir seiring keruntuhan Uni Sofyet pada awal tahun

1990an, Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan adidaya tunggal, dengan kekuatan-

kekuatan menengah dengan kecil yang menyebar.

10

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam sistem politik terdapat batasan-batasan baik dari lingkungan internal maupun

lingkungan eksternal. Lingkungan internal atau yang lebih dikenal dengan lingkungan

domestik yang terdiri atas struktur fisikal, lingkungan geografis, struktur demografis,

kemampuan ekonomi, dan ideologi. Selain berinteraksi dengan lingkungan internal atau

lingkungan domestik, sistem politik juga melakukan interaksi dengan sistem politik lain

dalam lingkungan internasional maka keberadaannya juga mempunyai dampak terhadap

bagaimana kebijakan luar negeri dilaksanakan dan bagaimana Negara-negara lain

menciptakan kebijakan tersebut. Adapun dari lingkungan internasional yaitu rezim HAM

dan lingkungan hidup serta dominasi ekonomi politik Amerika Serikat.

11

DAFTAR PUSTAKA

Azam, Jumran. 21/12/20012 . Lingkungan Internal dan Eksternal Sistem Politik.

http://jumrankkazam.blogspot.com/2012/12/lingkungan-internal-danekstrenal. 10/11/2013.

Evilestha. 08/06/2012. Tugas Resume Buku Budi Winarno. http:evilestha.blog.fisip.uns.ac.id.

10/11/2013.

Winarno, Budi. 2007. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi. http://books.google.com/books?

id. 9/11/2013.

12