Basman Bastian Makalah Sosiologi Hukum

7/21/2019 Basman Bastian Makalah Sosiologi Hukum

http://slidepdf.com/reader/full/basman-bastian-makalah-sosiologi-hukum 1/18

BAB 1

PENDAHULUAN

Di dalam masalah kemiskinan terkait dengan konsep standar hidup, pendapatan, distribus

pendapatan, stratifikasi sosial, struktur sosial dan bentuk diferensiasi sosial yang lain. Di dalam

pengukuran tingkat kemiskinan, konsep taraf hidup (level of living) misalnya, tidak cukup dilihat dar

sudut pendapatan, akan tetapi juga perlu melihat faktor pendidikan, kesehatan, perumahan dan kondis

sosial yang lain. Kenyataan tersebut mengakibatkan pendekatan yang digunakan untuk mengukur

tingkat kemiskinan juga bervariasi.Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur

kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan

antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam

kehidupan kelompok atau masyarakat.Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok

antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu

seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh

lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial

musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya.

Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis faktor, yakni antara lain :

1.

Faktor Ekonomi : Kemiskinan, pengangguran,

dll.

2.

Faktor Budaya : Perceraian, kenakalan remaja,

dll.

3.Faktor Biologis : Penyakit Menular , Keracunan, dll.

4.Faktor Psikilogis : Penyakit syaraf , aliran sesat , dll.

1



Masalah sosial di Indonesia terjadi seperti lingkaran setan, Pemerintah telah membua

peraturantentangakan memberi denda pada orang yang bersedekah pada pengemis, dan pemerintah juga

sibuk dengan kebijakan-kebijakan yang telah dan akan dibuat yang berkaitan dengan masalah sosia

yang terjadi di Indonesia seperti PNPM Mandiri, KreditUsaha Rakyat (KUR).

Masalah sosial yang sangat terasa di saat sekarang ini adalah realita kemiskinan yang dirasakan

oleh masyarakat Indonesia. Kita semua menyadari bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah

sosial di Indonesia yang tidak mudah untuk diatasi. Beragam upaya dan program dilakukan untuk

mengatasinya tetapi masih banyak kita temui permukiman masyarakat miskin hamper di setiap sudu

kota.Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai pemukiman masayarakat miskin tersebut adalah

rendahnya kualitas lingkungan yang dianggap sebagai bagian kota yang mesti disingkirkan.

Melihat kenyataan tersebut, usaha untuk memahami dan kemudian menangani berbagai masalah

sosial tadi akan mempunyai dampak yang sama dengan usaha untuk mempercepat laju proses perubahan

itu sendiri. Ibaratnya orang mendorong mobil, usaha menghilangkan gunduk -gundukan tanah di jalan

yang menghambat jalannya mobil, mempunyai pengaruh yang sama terhadap laju jalannya mobi

dibandingkan apabila harus menambah jumlah orang yang mendorong mobil tersebut.

Definisi Kemiskinan

Pengertian konvensional kemiskinan hanya berdimensi tunggal: pendapatan kurang, distribus

kekayaan tidak merata, menyebabkan seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar

untuk kehidupan sehari-hari. Parameter pokok untuk mengetahui kekurangan pendapatan adalah

pengeluaran rumah tangga yang amat rendah, bahkan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi.Di sini ada

dua isu sentral. Pertama, ketersediaan lapangan kerja. Kedua, upah minimum yang menjadi instrumen

penting guna melihat tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Maka, pendekatan dalam memaham

2



fenomena kemiskinan pun bervariasi.Pertama, menggunakan model perbandingan antarlapisan sosia

yang bertujuan menjelaskan fakta-fakta empiris perbedaan distribusi pendapatan berdasar kelompok

masyarakat. Kedua, menerapkan model regresi guna mengukur upah pekerja berdasar teori moda

manusia, merujuk pandangan ahli ekonomi ketenagakerjaan, seperti Becker (1964), Schultz (1963, 1971)

dan Mincer (1974).Pengertian konvensional kemiskinan ini lalu dikoreksi. Makna kemiskinan diperluas

tak hanya menyangkut kesenjangan pendapatan. Pada pertengahan 1980-an muncul rumusan definis

baru: ”Kemiskinan harus dimaknai: orang, keluarga, dan sekelompok masyarakat yang memilik

keterbatasan sumber daya—material, sosial, dan budaya—sehingga menghalangi mereka untuk dapa

hidup layak menurut ukuran paling minimal di suatu negara tempat mereka bermukim” (Komisi Eropa

1984).

Ekonom Amartya Sen juga mengenalkan makna kemiskinan secara lebih luas, yakn

ketidakmampuan manusia, yang ditandai pendidikan rendah, tak berpengetahuan, tak berketerampilan

tak berdayaan. Bahkan, Sen menyentuh dimensi politik: ketiadaan kebebasan dan keterbatasan ruang

partisipasi, yang menghalangi warga untuk terlibat proses pengambilan kebijakan publik . Dalam situas

demikian, masyarakat ada dalam posisi tidak setara untuk mendapatkan akses ke sumber-sumbe

ekonomi produktif sehingga terhalang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi hak mereka (lihat

Development as Freedom, 1999).

3



BAB II

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk memahami masalah kemiskinan lebih lanjut perlu diketahui dan ditelusuri latar

belakangnya. Dengan memahami latar belakangnya akan lebih mudah diindetifikasi sifat, keluasan dan

kedalaman masalahnya. Dalam proses berikutnya, pemahaman latar belakang masalahnya ini juga

sangat bermanfaat guna menentukan langkah-langkah sebagai upaya menanganinya.

Kemiskinan merupakan akibat dari sifat malas, kurangnya kemampuan intelektual, kelemahan

fisik, kurangnya ketrampilan dan rendahnya kemampuan untuk menanggapi persoalan disekitarnya

Dalam perkembangan lebih lanjut, pandangan ini juga memasukkan faktor individual lain berupa adops

budaya kemiskinan dan rendahnya need for achievement sebagai faktor penyebab kemiskinan (Hardiman

and Midgley,1982:51), pendek kata kemiskinan lebih dilihat dari cacat dan kelemahan individual. Sebaga

misal, karena mempunyai sifat pemalas maka terjadi segan untuk bekerja keras guna meningkatkan

kondisi kehidupannya. Demikian juga karena kemampuan intelektual dan pengetahuannya rendah

mengakibatkan kurang mampu unutuk mengantisipasi berbagai peluang ekonomis yang terbuka

sehingga membuat pendapatannya tetap rendah dibandingkan anggota masyarakat yang lain.

Intinya ada 5 faktor yang menyebabkan kemiskinan, yaitu :

- Faktor individual – Faktor Struktural

- Faktor Keluarga – Faktor sub budaya

- Faktor Agensi

B. Penanganan Masalah Berbasis Masyarakat.

Apabila studi masalah sosial dianggap sebagai suatu proses, maka penanganan kemiskinan

sebagai salah satu bentuk masalah sosial selalu terkait dengan pemahaman terhadap latar belakang atau

4



faktor-faktor yang di anggap sebagai sumber masalah.Strategi dan pendekatan dalam nenangani masalah

akan sangat di tentukan oleh pendekatan yang sangat di tentukan oleh pendekatan dalam menangan

masalah akan sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakan dalam memahami latar belakang

masalanya.Sebagaimana sudah di uraikan sebelumnya maka strategi pembangunan masyarakat dalam

menangani kemiskinan akan sangat di pengaruhi oleh pendekatan dalam memahami latar belakang dar

sumber masalahnya.

Dalam hal ini upaya pembangunan masyarakat akan lebih di titik beratkan pada peningkatan

kualitas manusianya sehingga dapat berfungsi lebih efektif dalam upaya peningkatan tara

hidupnya.Sementara itu apabila kemiskinan dianggap merupakan akibat dari kelemahan struktur dan

sistem maka strategi penanganan kemiskinan lebih di titikberatkan pada perubahan sistem dan

perubahan struktural.Di samping itu perubahan struktural juga di maksutkan sebagai upaya

pemberdayaan lapisan miskin sehingga akan memberi peluang yang lebih besar dalam prose

pengambilan keputusan maupun dalam posisi tawar.

Dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat desa, Long (1977: 144) mengetegahkan

adanya dua pendekatan utama.pendekatan ini tidak melakukan perubahan mendasar dalam sistem dan

struktur sosial sehingga memungkinkan kesinambungan dan bertahannya institusi sosial dan sistem

pemilikan tanah.Di banding pertanian pendekatan ini pernah diimplementasikan secara luas dalam

bentuk revolusi hijau, yang di indonesia salah satunya dalam program bimas dam inmas.Dengan cara

tersebut dapat terwujud dengan adanya redistribusi penguasaan resources yang memungkinkan

berkurangnya konsentrasi penguasaan pera petani, dapat bekerja bagi tanah miliknya sendiri.

Kecenderungan tersebut juga menjadi bahan pemikiran berbagai lembaga penyandang dana

internasional yang memberikan bantuan pembangunan kepada negara-negara sedang berkembang

Mereka mengharapkan agar bantuan tersebut lebih banyak dimanfaatkan untuk kelompok sasaran

lapisan masyarakat yang paling membutuhkan yaitu mayoritas penduduk miskin. Untuk maksud

tersebut selama dasawarsa 1970-an muncul tiga strategi dasar.

3 strategi dasar tersebut adalah :

1.Bantuan di salurkan ketempat mayoritas penduduk miskin melalui program pembangunan desa

terpadu

5



2.Bantuan dipusatkan untuk mengatasi cacat standar kehidupan orang-miskin melalui program

bantuan dasar manusia

3.Bantuan dipusatkan kepada kelompok yang mempunyai ciri-ciri sosioekonomi melalui proyek yang

sengaja dirancang untuk masyarakat khusus tertentu.(Rondiinelli, 1990: 91).

C.Upaya Penanganan Masalah Kemiskinan

Pembangunan sosial di Indonesia, hakekatnya merupakan upaya untuk merealisasikan cita-cita

luhur kemerdekaan, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

Pasca kemerdekaan, kegiatan pembangunan telah dilakukan oleh beberapa rezim pemerintahan

Indonesia. Mulai dari rezim Soekarno sampai presiden di era ini yakni Presiden Soesilo Bambang

Yudhoyono yang terpilih dalam pemilihan umum langsung pertama.

Namun demikian, harus diakui setelah beberapa kali rezim pemerintahan berganti, tara

kesejahteraan rakyat Indonesia masih belum maksimal. Pemenuhan taraf kesejahteraan sosial perlu

terus diupayakan mengingat sebagian besar rakyat Indonesia masih belum mencapai taraf kesejahteraan

sosial yang diinginkannya. Upaya pemenuhan kesejahteraan sosial menyeruak menjadi isu nasional

Asumsinya, kemajuan bangsa ataupun keberhasilan suatu rezim pemerintahan, tidak lagi dilihat dar

sekedar meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi. Kemampuan penanganan terhadap para

penyandang masalah kesejahteraan sosial pun menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan

Seperti penanganan masalah kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial maupun korban

bencana alam dan sosial.

Kemajuan pembangunan ekonomi tidak akan ada artinya jika kelompok rentan penyandang

masalah sosial di atas, tidak dapat terlayani dengan baik . Bahkan muncul anggapan jika para

penyandang masalah sosial tidak terlayani dengan baik, maka bagi mereka kemerdekaan adalah sekedar

lepas dari penjajahan? Seharusnya kemerdekaan adalah lepas dari kemiskinan?.

Untuk itu pembangunan bidang kesejahteraan sosial terus dikembangkan bersama dengan

6



pembangunan ekonomi. Tidak ada dikotomi di antara keduanya. Hal ini selaras dengan apa yang

dikemukakan Nancy Birdsal (1993) yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah juga

pembangunan sosial. Tidak ada yang utama diantara keduanya. Pembangunan ekonomi jelas sanga

mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara, namun pembangunan ekonomi yang sepenuhnya

diserahkan pada mekanisme pasar, tetap tidak akan mampu menjamin kesejahteraan sosial pada setiap

masyarakat. Bahkan pengalaman negara maju dan berkembang seringkali memperlihatkan jika prioritas

hanya difokuskan pada kemajuan ekonomi memang dapat memperlihatkan angka pertumbuan ekonomi

Namun sering pula gagal menciptakan pemerataan dan menimbulkan menimbulkan kesenjangan sosial

Akhirnya dapat menimbulkan masalah kemiskinan yang baru. Oleh karenanya penanganan masalah

kemiskinan harus didekati dari berbagai sisi baik pembangunan ekonomi maupun kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu selaras dengan prioritas dan kesepakatan dunia. Maka program Departemen

Sosial juga menempatkan kemiskinan sebagai prioritas utama yang harus ditangani. Alokasi Anggaran

Departemen Sosial tahun 2006 lebih dari 2,2 triliun rupiah, telah dialokasikan pada 5 kelompok sasaran

dimana alokasi terbesar untuk kemiskinan, lebih dari Rp. 566 milyar. Keterlantaran Rp 207 milyar

Kecacatan Rp 54 milyar. Ketunaan sosial 41 milyar dan bencana alam dan sosial Rp. 500 milyar.

Dalam pengurangan kemiskinan, kepercayaan pemerintah juga makin diberikan kepada

Departemen Sosial sebagai penanggung jawab anggaran program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang

disalurkan langsung kepada penduduk miskin beberapa waktu lalu. Program itu kini berganti menjad

Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) dengan nama: Program Keluarga Harapan (PKH). Ketika itu, program

SLT banyak menimbulkan pro dan kontra. Namun harus pula diakui bahwa program itu telah berhasi

dilihat dari sisi ; Pertama ; berhasil menjaga si miskin tidak goncang/panik? menghadapi kenaikan harga

BBM. Bahkan ia menjadi tenang ketika ia mendapatkan sedikit harapan? dari bantuan SLT. Jika

diasumsikan hanya untuk pengganti konsumsi BBM saja (bukan untuk konsumsi lainnya), uang rp

100/bulan cukup memadai bagi mereka. Kedua ; behasil memberikan pertolongan secara cepat, tanpa

prosedur berbelit. Ketiga ; membuktikan kepercayaan Pemerintah kepada rakyat untuk menerima secara

langsung dan menggunakan dananya sesuai kebutuhan. Kita berharap Program BTB PKH sekarang in

mampu menjadi koreksi terhadap SLT sehingga pertolongan darurat kepada si miskin semakin mengena

pada tujuan yang diharapkan.

7



Hulme dan Turner (1990) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu prose

perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan

pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan

sifatnya individual sekaligus kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang mengangka

hubungan kekuasaan/kekuatan yang berubah antara individu, kelompok dan lembaga-lembaga sosial.

Adapun konteks keterberdayaan itu dapat mencakup (1) Perubahan sikap ; masyarakat miskin

didorong, dibimbing dan dibantu kearah perilaku prososial yang normatif. (2) Peningkatan partisipas

sosial; Masyarakat yang merupakan sasaran kebijakan kesempatan turut berpartisipasi, bukan saja

dalam hal mengambil keputusan-keputusan khusus, tetapi juga dalam hal merumuskan definisi situas

yang merupakan dasar dalam pengambilan keputusan. Sehingga arah pembangunan menjadi berpihak

pada masyarakat khususnya masyarakat miskin. (3) Solidaritas sosial ; pemberdayaan sosial mampu

menciptakan suatu kondisi atau keadaan hubungan antara individu/kelompok yang didasarkan pada

perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama serta diperkuat oleh pengalaman emosiona

bersama.(4) Peningkatan kondisi ekonomi warga masyarakat ; melalui pemberdayaan sosial diharapkan

terjadi peningkatan kondisi ekonomi dan peningkatan pendapatan warga, khususnya warga miskin. (5

Peningkatan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga miskin ; lembaga keluarga miskin adalah juga sasaran

pokok dalam pengentasan kemiskinan yang tujuannya untuk mengembalikan fungsi keluarga yang

diharapkan, dimana fungsi ini semakin memudar seiring dengan ketidakmampuan menampilkan fungs

sosial warga miskin (6) Perubahan orientasi nilai budaya ; dari keseluruhan aspek pemberdayaan dalam

rangka pengentasan kemiskinan, maka perubahan orientasi nilai budaya menjadi muaranya yang

tentunya memerlukan proses yang tidak mudah. Perubahan dari sifat warga miskin seperti, apatis

malas, masa bodoh, menghalalkan segala cara, menuju pada orientasi nilai budaya yang prososia

menjadi tujuan utama pada pengentasan kemiskinan.

D. Teori Tentang Pembangunan Nasional

Pembangunan masyarakat sebagai suatu proses dinamis menuju keadaan sosial ekonomi yang

lebih baik, atau yang lebih modern. Untuk mencapai diperlukan perpaduan ilmu, seperti: ekonomi

sosilogi, teologi dan antropologi. Dari pendekatan dan analisa kritis tentang perkembangan ekonomi

8



maka harus didekati dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Cabang-cabang ilmu pengetahuan yang

dimaksud, seperti ekonomi pembangunan, sosiologi pembangunan, pembangunan politik, teknolog

pembangunan, administrasi pembanguan dan sebagainya.

Sebagai suatu proses, pembangunan nasional adalah merupakan rangkaian perubahan majemuk

dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Di Indonesia sendiri, kelihatannya pembangunan ekonom

sangat tergantung dengan kestabilan politik. Hubungan antara ekonomi dan politik sangat dekat dan

sangat sulit dipisahkan, bahkan saling inter-dependen yang sangat kuat sekali. Kalau diperhatikan

dengan seksama, maka etika pembangunan tidak dapat dipisahkan dari etika ekonomi dan etika politik

Untuk pembangunan ekonomi biasanya syarat-syarat sosial politik sudah terpenuhi terlebih dahulu. Ke

duanya dapat dijalankan secara simultan, apabila suatu bangsa sudah mencapai tingkat kematangan

tertentu dalam bidang sosial dan politik. Dua frase ini sangat penting proses suatu pembangunan, yaitu

“konsolidisasi politik” dan “rekonsiliasi ekonomi”. Yang dimaksudkan dengan “konsolidasi politik” adalah

kebersamaan semua komponen politik, dengan menghargai perbedaan dan kesamaan mereka masing

masing, dan bersama-sama membangun negara Indonesia berdasarkan sistem demokrasi. Dalam hal in

tidak mengenal mayoritas dan minoritas dalam berpolitik.

I. Pendekatan Pembanguan Bangsa (Sociocultural Development)

Pengertian pembangunan bangsa agaknya telah mengalami suatu perkembangan penting, baik

dalam pengertian maupun ruang lingkup. Dalam ruang lingkup tampak dua aspek permasalahan: (1

mengenai pembangunan politik dan (2) mengenai pembangunan sosial budaya. Masalah kebudayaan

sangat penting untuk diperhatikan. Karena budaya telah mengalir dalam hidup masyarakat. Secara

antropologis manusia telah dibelenggu oleh adat istiadatnya. Bahkan, kadang-kadang hal tersebu

menjadi penghambat proses pembangunan. Sering terjadi konflik antara kebudayaan dan modernisasi

Hal lian yang perlu diperhatikan adalah agama. Agama dan kebudayaan sering kali telah lebur dalam

kehidupan manusia. Sehingga sangat membedakan mana yang agama dan mana yang kebudayaan

Karena eratnya hubungan pemabnguan politik dan kebudayaan, maka berkembanglah aliran pemikiran

dalam ilmu politik yang disebut sebagai Kebudayaan Politik.

9



II. Pendekatan Pembangunan Ekonomi (Economic Development)

Permikiran perkembangan teori pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut: Dasar aliran in

adalah individualisme. Setiap produsen dan konsumen meredeka bertindak, pembentukan harga

didasarkan kepada hukum permintaan dan penawaran di pasar, menjadi dasar pengambilan keputusan

Harga yang terbentuk atas dasar mekanisme pasar tersebut, dengan sendirinya akan mempengaruh

“produksi, alokasi, pendapatan dan konsumsi”. Mekanisme pembentukan harga akan membawa segala

hubungan ekonomi secara otomatis ke jurusan persesuaian kepada keadaan seimbang.

E. Studi Tentang Perubahan

1.Mempelajari sejarah studi tentang

perubahan

2.Mendiskusikan sifat tentang pendidikan

perubahab

3.Mempresentasikan sebuah variasi struktur berpikir tentang

perubahan

4.Menjelaskan tiga prespektif rencana perubahan

5.Menghubungkan beberapa aspek tentang proses perubahan kepada bukti-bukti dari perubahan yang

direncanakan. Proses dari Perubahan dan Penemuan Bukti

6.Perubahan berlangsung secara terus menerus

7.Perubahan menyebabkan kegelisahan dan

ketidakpastian

8.Dukungan teknik dan psikologi sangat diperlukan

9.Belajar ketrampilan yang baru merupakan suatu perkembangan dan kenaikan nilai-nilai sosial.

10.Hubungan antara organisasi pendidikan dan seseorang yang menjadi agen pembaharu akan dapat

dirasakan setelah terbukti melalui proses perubahan. Setiap orang harus siap menjadi agen

pembaharuan untuk dirinya sendiri.

11.Perubahan yang membawa keberhasilan selalu melalui dorongan dan dukungan.

10



F. Perubahan Paradigma Ilmu Sosiatri

Setiap perubahan sosial selalu mencakup pula perubahan budaya, dan perubahan budaya akan

mencakup juga perubahan sosial. Sosiatri merupakan ilmu sosial terapan (applied science), yang dalam

pengembangannya mengandalkan realita yang terjadi di dalam masyarakat, berkaitan dengan masalah

sosial yang perlu diselesaikan (pandangan awal perkembangan) dan penyesuaian kebutuhan dengan

sumber daya yang ada (pandangan hasil perkembangan). Realita dalam masyarakat yang terus

mengalami perubahan memiliki dimensi perubahan sosial. Sementara itu, secara keilmuan

pengembangan kajian, penelitian, dan teori-teori baru juga dituntut dari sosiatri, baik melalui hasil kerja

lapangan (penelitian dan proyek sosiatri), maupun melalui berbagai kegiatan seminar dan diskusi

Aktivitas ilmiah mempermudah perubahan budaya. Inovasi baru di bidang keilmuan memperoleh ruang

dan kesempatan formal. Kajian perubahan dalam sosiatri dapat dipadukan dengan konsep paradigma

dari konsep paradigma dari Khun sealiran dengan teori-teori perubahan. Perubahan ilmu pengetahuan

menurut Khun terjadi secara revolusioner. Akumulasi hanyalah salah satu segmen di dalam prose

revolusi untuk mencapai kemajuan ilmu. Revolusi ilmu menjalani proses sebagai berikut: Paradigma I “

Ilmu Normal “³ Anomali “³ Krisis “³ Revolusi “³.Paradigma II Pada tahap ilmu normal, proses akumulas

ilmu terjadi, namun perkembangan ilmu tidak hanya terletak pada tahap ilmu normal, melainkan

meliputi keseluruhan proses tersebut. Paradigma merupakan suatu pandangan mendasar tentang apa

yang menjadi pokok persoalan dalam suatu cabang ilmu. Jadi paradigma merupakan suatru bingkai atau

frame yang membuat ilmuwan terfokus pada apa yang menjadi perhatiannya berkaitan dengan suatu

kondisi atau objek.

Perubahan paradigma dalam ilmu sosial yang dijadikan sebagai acuan kerja dan pelaksanaan

proyek sosiatri jelas akan turut mengakibatkan perubahan dalam paradigma sosiatri sebagai ilmu

Perubahan paradigma dalam suatu ilmu pengetahuan memang bukan suatu hal baru. Kondisi in

menunjukkan proses revolusi ilmu dari Khun merupakan sesuatu yang realiabel. Di bidang ilmu alam

akan dengan dengan mudah ditemukan perubahan paradigma mendasar yang selanjutnya

mempengaruhi kehidupan manusia. Perubahan teori geosentris menjadi heliosentris merupakan suatu

revolusi dalam kosmologi yang dampaknya sangat besar. Salah satu efek sosialnya adalah perkembangan

11



penjelajahan samudera yang menimbulkan kolonialisme dan imperialisme bangsabangsa Eropa terhadap

bangsa noneropa. Perubahan pemikiran mengenai abiogenesis menjadi biogenesis merupakan perubahan

besar dalam biologi. Efek positifnya adalah memungkinkan perkembangan ilmu budidaya dan kajian

mikrobiologi. Efek sosialnya adalah kemampuan menjawab kekhawatiran Malthus mengenai bencana

kemiskinan dan kelaparan akibat ledakan jumlah penduduk. Di bidang ilmu sosial, dapat terliha

perubahan paradigma sosiologi dan antropologi. Pada awal perkembangannya, sosiologi difokuskan pada

struktur sosial dan dinamika sosial masyarakat Eropa pascarevolusi sosial dan Revolusi Industri. Kedua

revolusi tersebut memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat dunia.

Pembangunan mempunyai pengertian dinamis, maka tidak boleh dilihat dari konsep yang statis

Pembangunan juga mengandung orientasi dan kegiatan yang tanpa akhir. Proses pembangunan

merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan menunjukkan terjadinya suatu proses maju

berdasarkan kekuatan sendiri, tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Pembangunan tidak

bersifat top-down, tetapi tergantung dengan “innerwill”, proses emansipasi diri. Dengan demikian

partisipasi aktif dan kreatif dalam proses pembangunan hanya mungkin bila terjadi karena prose

pendewasaan.

G. Proses Perubahan Sosial Dalam Konteks Global

Globalisasi mau tidak mau harus dilalui oleh seluruh negara di dunia ini. Hubungan antar negara

menjadi sedemikian penting pengaruhnya dalam mewujudkan kehidupan masin-masing negara terlebih

ketika era globalisasi tiba. Menjadi suatu keniscayaan apabila sebuah negara harus bekerjasama dengan

negara lain bahkan lebih ekstremnya lagi memerlukan bantuan negara lain. Pola-pola hubungan antar

negara menjadi bahasan penting dalam membedah perubahan sosial yang terjadi saat ini.

Selain peran negara lain (negara maju), perubahan sosial di negara-negara berkembang

dipengaruhi oleh organisasi internasional dan bahkan perusahaan multi nasional. Dominasi negara maju

dapat dilihat dari berbagai bantuan yang masuk ke nagara berkembang atas nama modernisasi

Modernisasi diangap sebagai jalan untuk meraih kemajuan negara berkembang. Organisas

internasional mempunyai peran yang hampir sama dengan negara maju. Berbagai kesepakatan dan

kebijakan yang dihasilkan memberikan dampak yang sangat nyata bagi Negara berkembang. Hal in

12



terjadi karena memang organisasi internasional didominasi oleh negara maju.

13



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penanganan kemiskinan memerlukan keterlibatan semua fihak . Lintas fungsi maupun linta

sektor. Oleh karena itu, upaya sinergi perlu terus dilakukan agar tidak terjadi saling tumpang tindih

dalam penanganannya. Tentunya langkah awal ke arah itu dapat dilakukan dengan mendasarkan pada

data penyandang miskin yang riil dan valid.

Dalam hal ini Departemen Sosial telah merintis data penyandang miskin lengkap tercantum nama

dan alamatnya by name – by address?, Data ini merupakan hasil olah sahih data SLT terdahulu. Kita

berharap data ini menjadi acuan semua pihak yang berkepentingan dalam penanganan masalah

kemiskinan sehinga penanganannya lebih terpadu, terarah dan mampu mengurangi jumlah penduduk

miskin.

Dengan tersedianya data yang jelas dan akurat diharapkan mampu merangsang keterlibatan

seluruh komponen bangsa untuk terlibat aktif dalam penanganan kemiskinan. Semoga segala upaya kita

menangani kemiskinan semakin hari semakin mampu membawa pada kejayaan bangsa.

B. Saran

Khusus untuk masyarakat Indonesia penyusunan hukum yang hanya berorientasi tujuan tanpa

memperhatikan sarana yang diperlukannya tidak akan efektif menimbulkan perubahan,Namun demikian

kita harus selalu berusaha dalam mewujudkan perubahan sosial masyarakat serta Perlunya pemahaman

aspek sejarah pembangunan masyarakat untuk peningkatan pendapatan masyarakat.

14



DAFTAR PUSTAKA

SOETOMO, Penerbit Pustaka Pelajar, MASALAH SOSIAL DAN UPAYA PEMECAHANNYA

Mochtar Kusumaatmaja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Bandung.

Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Jakarta. Ronny Hanitijo

Soemitro, Beberapa Masalah dalam studi Hukum dan Masyarakat, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1985.

Soerjono Soekanto, Pokok -pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet.vii, 2006.

[1]Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, cet.viii, 2003, hal. 5

[2]Ibid

3]Ronny Hanitijo Soemitro, Beberapa Masalah dalam studi Hukum dan Masyarakat, Remaja Rosdakarya

Bandung, 1985, hal. 53

[4]Soerjono Soekanto, Pokok -pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet.vii, 2006, ha

113

[5]Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 26

15



[6]Ibid

[7]Satcipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta, cet.v, 2000, hal. 208

[8]Ibid

[9]Mochtar Kusumaatmaja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta

Bandung, hal. 9

[10] Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Teori dan Filsafat Hukum, Cita Aditya Bakti, Bandung, cet. Ix, 2004, hal

80

[11] Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1977, hal. 20

16



17



18

Documents

Basman Bastian Makalah Sosiologi Hukum