Embed Size (px)
Citation preview
Kementerian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal PAUD dan Dikmas
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia DiniTahun 2019
BANTUAN PEMBINAAN SATUANPENDIDIKAN ANAK USIA DINI
YANG TERAKREDITASITAHUN 2019
PETUNJUK TEKNIS
MILIK NEGARATIDAK DIPERDAGANGKAN
DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN TAHUN 2019
1
BANTUAN PEMBINAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG
TERAKREDITASITAHUN 2019
PETUNJUK TEKNIS
Kementerian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia DiniTahun 2019
2
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 60 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
PEMBINAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG TERAKREDITASI
TAHUN 2019
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum
Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Terakreditasi Tahun
2019;
3
Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101
Tahun 2018 tentang Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 192);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/M
Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1668);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 923)
4
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana
Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 576);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1745);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran
Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2019
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 207);
5
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 9 tahun 2019 tentang perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan
Akreditasi Sekolah Nasional Sekolah/Madrasah dan
Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 577);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18
Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan
Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 654);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43
Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1697);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT TENTANG PETUNJUK
TEKNIS BANTUAN PEMBINAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI YANG TERAKREDITASI TAHUN 2019.
6
Pasal 1
Petunjuk teknis bantuan pembinaan satuan pendidikan anak usia dini yang
terakreditasi tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ini.
Pasal 2
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2019
Direktur Jenderal,
TTD.
Harris Iskandar
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian, TTD Suparjo NIP19640729 199001 1 001
7
SALINAN LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBINAAN SATUAN PENDI-DIKAN ANAK USIA DINI YANG TERAKREDITASI TAHUN 2019
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemenuhan delapan standar nasional pendidikan di Satuan PAUD mengacu
pada Permendikbud Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional
PAUD meliputi (1) standar tingkat pencapaian perkembangan anak, (2)
standar isi, (3) standar proses, (4) standar pendidik dan tenaga
kependidikan, (5) standar sarana prasarana, (6) standar pengelolaan, (7)
standar pembiayaan dan (8) standar penilaian pendidikan. Berdasarkan
data dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF) jumlah Satuan PAUD yang
terakreditasi secara akumulatif dari tahun 2008 s.d. 2018, sebanyak 51.670.
Artinya satuan PAUD yang terakreditasi baru mencapai 21,67 % dari
218.645 jumlah satuan PAUD yang ada. Sementara yang belum
terakreditasi sebanyak 78,33 % atau sebanyak 166.975 satuan PAUD.
Tahun 2018 satuan PAUD yang terakreditasi A sebanyak 2.183 dan
terakreditasi B sebanyak 17.825 dan terakreditasi C sebanyak 10.126.
Sebagian besar satuan PAUD yang telah terakreditasipun hanya memiliki
status akreditasi B dan C, sehingga diperkirakan belum mampu
menghadirkan layanan yang paripurna bagi anak usia dini di Indonesia.
Banyaknya jumlah satuan PAUD yang belum memenuhi standar,
dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas pelayanan peserta didik PAUD.
Untuk itu satuan PAUD yang status akreditasinya C dapat didorong untuk
8
meningkatkan kualitasnya. Hal tersebut juga merupakan upaya untuk
meningkatkan mutu layanan satuan PAUD yang sudah terakreditasi.
Berdasarkan hasil analisis akreditasi tahun 2017 dan 2018 yang dilakukan
oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) menunjukkan perlunya dilakukan
pembinaan berkelanjutan bagi satuan yang terakreditasi. Pembinaan
dilakukan khususnya bagi standar yang capaiannya masih rendah. Pada
tahun 2017 semua standar akreditasi untuk PAUD masih berada rata-rata
72,09 % capaian, standar 4 yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan
memiliki rata-rata tertinggi sebesar 79,32 %, sedangkan standar 6 atau
standar pengelolaan memiliki rata-rata terendah dengan prosentase sebesar
59,62 %. Pada tahun 2018 hasil analisis juga menunjukkan hal yang
serupa, yaitu bahwa standar 4 memiliki rata-rata capaian tertinggi yaitu
sebesar 78,89 % dan standar 6 memiliki rata-rata capaian terendah yaitu
60,17% dengan rata-rata capaian standar akreditasi PAUD adalah sebesar
71,89 %. Untuk itu Direktorat Pembinaan PAUD memandang perlu adanya
bantuan pembinaan bagi satuan PAUD yang terakreditasi, sehingga perlu
dibuat petunjuk teknis bantuan pembinaan satuan PAUD yang
terakreditasi.
B. Tujuan Petunjuk Teknis Tujuan petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan bagi:
1. Dinas pendidikan kabupaten/kota guna mengetahui prosedur dalam
pengajuan, penyaluran, pertanggungjawaban dan supervisi bantuan
pembinaan satuan PAUD yang terakreditasi;
2. Tim penilai proposal bantuan pembinaan satuan PAUD yang terakreditasi
tahun 2019;
3. Direktorat Pembinaan PAUD dalam menetapkan penerima bantuan
pembinaan satuan PAUD yang terakreditasi tahun 2019.
9
BAB II BANTUAN PEMBINAAN SATUAN PAUD YANG TERAKREDITASI
A. Pengertian
1. Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan
dasar, pendidikan menengah dan satuan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk
memberikan penjaminan mutu pendidikan.
2. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal yang selanjutnya disingkat BAN PAUD dan PNF adalah badan
evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan PAUD dan PNF
dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
3. BAN PAUD dan PNF Provinsi (BAN-P) adalah badan evaluasi non
struktural di tingkat provinsi yang membantu BAN PAUD dan PNF dalam
pelaksanaan akreditasi.
4. Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (SISPENA) PAUD dan PNF adalah
aplikasi penilaian akreditasi yang berbasis web yang difasilitasi oleh BAN
berlaku mulai tahun 2019 yang bisa diakses dimana saja, kapan saja
dengan syarat terhubung dengan internet.
5. Evaluasi Diri Satuan Prasyarat Akreditasi atau disingkat EDS-PA adalah
evaluasi yang dilakukan oleh satuan melalui pengisian data pada
SISPENA untuk memenuhi syarat akreditasi.
6. Pembinaan Satuan PAUD yang terakreditasi adalah kegiatan pembinaan
yang dilakukan oleh pemerintah kepada satuan PAUD yang terakreditasi
C.
B. Tujuan Program 1. Meningkatkan mutu layanan satuan PAUD yang terakreditasi sebelum
tahun 2017;
2. Melakukan bimbingan teknis kepada pimpinan satuan PAUD yang
terakreditasi C sebelum tahun 2017 dan siap diakreditasi lagi;
3. Memberikan penghargaan kepada Satuan PAUD yang terakreditasi A
sebagai tempat praktik baik (role model).
10
C. Penyelenggara Kegiatan Penyelenggara kegiatan adalah dinas pendidikan kabupaten/kota
bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PAUD dan Dikmas
(PP/BP PAUD dan Dikmas) sebagaimana daftar terlampir.
D. Ketentuan Narasumber, Moderator Panitia dan Peserta
1. Narasumber
Narasumber terdiri dari unsur:
a. Direktorat Pembinaan PAUD;
b. Dinas pendidikan kabupaten/kota;
c. Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan PNF Provinsi;
d. UPT Ditjen PAUD dan Dikmas (PP/BP PAUD dan Dikmas);
e. Narasumber lain yang berkompeten sesuai kebutuhan.
2. Moderator dan Panitia
a. Moderator
Moderator terdiri dari unsur Direktorat Pembinaan PAUD, dinas
pendidikan kabupaten/kota, Unit Pelaksana Teknis (UPT) PAUD dan
Dikmas atau yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan.
b. Panitia
Panitia terdiri dari unsur Direktorat Pembinaan PAUD, Dinas
pendidikan kabupaten/kota atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) PAUD
dan Dikmas setempat;
3. Peserta kegiatan
Peserta adalah pengelola satuan PAUD yang lembaganya terakreditasi C
sebelum tahun 2017 dan siap untuk diakreditasi lagi.
E. Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan kegiatan selama 3 (tiga) hari. Materi kegiatan bantuan
pembinaan satuan PAUD yang terakreditasi adalah sebagai berikut:
1. Pemaparan materi:
a. Kebijakan dan Program Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia
Dini;
11
b. Kebijakan dan mekanisme BAN PAUD dan PNF tentang akreditasi
Satuan PAUD;
c. Pemenuhan Evaluasi Diri Satuan Prasyarat Akreditasi (EDS-PA);
d. Identifikasi kelengkapan dokumen 8 (delapan) standar pendidikan;
2. Workshop mencakup:
a. Membuat kelengkapan dokumen sesuai kebutuhan satuan PAUD;
b. Penyusunan kelengkapan dokumen sesuai kebutuhan satuan PAUD;
c. Implementasi 8 (delapan) standar nasional pendidikan;
d. Simulasi Evaluasi Diri Satuan Prasyarat Akreditasi (EDS-PA);
e. Pengisian aplikasi Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (SISPENA)
PAUD PNF Tahun 2019;
3. Kunjungan lapangan ke satuan PAUD yang terakreditasi A
a. Survey tentang penyusunan 8 standar Pendidikan;
b. Melihat dokumen-dokumen terkait hasil akreditasi.
F. Indikator Keberhasilan Kegiatan Indikator keberhasilan dari pembinaan satuan PAUD yang terakreditasi
adalah:
1. Terselenggaranya bimbingan teknis pembinaan satuan PAUD yang
terakreditasi C;
2. Peserta kegiatan ini diharapkan mengisi format Evaluasi Diri Satuan
Prasyarat Akreditasi (EDS-PA), dibuktikan dengan surat keterangan
lolos EDS-PA dari BAN PAUD dan PNF Provinsi;
3. Adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan pembinaan
satuan PAUD yang terakreditasi.
12
BAB III DANA BANTUAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH SERTA
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
A. Pengertian Bantuan Bantuan pembinaan satuan PAUD yang terakreditasi adalah bantuan
berupa uang dari pemerintah pusat kepada dinas pendidikan
kabupaten/kota untuk membina satuan PAUD yang status akreditasinya C
sebelum tahun 2017.
B. Pemberi Bantuan Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal PAUD dan
Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana
bantuan sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019.
C. Penerima Bantuan Penerima bantuan adalah dinas pendidikan kabupaten/kota.
D. Bentuk Bantuan
Bentuk bantuan adalah batuan pemerintah yang diberikan dalam bentuk
uang berdasarkan usulan pada proposal yang di dalamnya melampirkan
Rencana Anggaran Biaya (RAB).
E. Persyaratan Penerima Bantuan
Penerima bantuan Pembinaan Satuan PAUD yang terakreditasi dengan
persyaratan sebagai berikut:
1. Dinas pendidikan kabupaten/kota mengajukan proposal dilengkapi
dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), ditujukan ke Direktorat
Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kemendikbud;
2. Melampirkan daftar nama-nama calon peserta satuan PAUD kegiatan
maksimal 40 orang, yaitu pengelola satuan PAUD yang terakreditasi C
sebelum tahun 2017 dan sudah menginput dapodik, format terlampir;
13
3. Melampirkan calon narasumber dari unsur: birokrasi, BAN PAUD dan
PNF Provinsi, UPT PAUD dan Dikmas (PP/BP PAUD dan Dikmas) dan
narasumber lain yang berkompeten sesuai kebutuhan;
4. Melampirkan SK pembentukkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang
dibentuk oleh dinas pendidikan kabupaten/kota;
5. Melampirkan jadwal dan materi kegiatan;
6. Melampirkan nama satuan PAUD yang akan di kunjungi beserta bukti
sertifikat akreditasi A dari satuan PAUD sebagai tempat praktik baik (role
model).
7. Melampirkan fotokopi rekening bank pemerintah atas nama Dinas
pendidikan kabupaten/kota (bukan rekening milik pribadi) yang masih
aktif, dengan saldo minimal Rp500.000,00;
8. Melampirkan fotokopi NPWP atas nama dinas pendidikan
kabupaten/kota;
9. Bersedia membuat Surat Pernyatan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
setelah memperoleh dan menggunakan bantuan;
10. Bersedia menandatangani Pakta Integritas anti korupsi, kolusi dan
nepotisme dalam pelaksanakan kegiatan.
F. Persyaratan Peserta Kegiatan 1. Peserta adalah pengelola satuan PAUD yang terakreditasi C sebelum
tahun 2017 dibuktikan dengan melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi
kepada dinas pendidikan kabupaten/kota;
2. Membuat pernyataan bersedia mengikuti acara dari awal sampai akhir
dan bersedia untuk diakreditasi ulang kepada dinas pendidikan
kabupaten/kota;
3. Belum pernah mengikuti kegiatan sejenis yang dibiayai oleh APBN
maupun ABPD tahun sebelumnya.
G. Jumlah dan Penggunaan Bantuan Alokasi bantuan pembinaan satuan PAUD yang terakreditasi tahun 2019
sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) untuk 640
satuan PAUD, masing-masing satuan PAUD sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua
14
juta lima ratus ribu rupiah). Penerima bantuan menyusun anggaran
maksimal 40 peserta atau satuan PAUD.
Rincian biaya sebagai berikut:
No. Komponen Contoh Alokasi Penggunaan Dana Prosentase1 Biaya
Manajemen 1. Alat tulis kantor dan bahan habis
pakai untuk panitia 2. Rapat persiapan kegiatan
(transport dan konsumsi) 3. Spanduk 4. Penggandaan materi
Maksimal 7%
2 Kegiatan Utama
1. Biaya perjalanan/transport peserta kegiatan
2. Biaya perjalanan/transport a. Narasumber b. Panitia (jumlah panitia 10%
dari jumlah peserta) 3. Biaya honorarium
a. Narasumber b. Panitia
4. Biaya Lainnya : a. Biaya sewa tempat dan
peralatan pendukung, dan penyediaan akses internet
b. Biaya konsumsi c. Biaya akomodasi narasumber
dan panitia d. Biaya perlengkapan peserta,
panitia dan narasumber
Minimal 90%
3 Kegiatan Lainnya
1. Pembuatan dokumentasi 2. Laporan (penyusunan dan
penggandaan laporan)
Maksimal 3%
H. Tata Kelola Pencairan dan Penyaluran Bantuan
1. Pengajuan Proposal Bantuan a. Proposal asli ditujukan kepada:
Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kemendikbud U.p. Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Kemitraan Komplek Perkantoran Kemendikbud Gedung E Kemendikbud Lantai VII, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270.
15
b. Batas waktu penyampaian proposal
Batas akhir penerimaan proposal paling lambat akhir Juli 2019.
Batas waktu pengajuan proposal dapat diperpanjang apabila kuota
masih tersedia.
2. Mekanisme Penilaian Proposal a. Proposal yang sudah diterima oleh Direktorat Pembinaan PAUD
melalui Subdit Kelembagaan dan Kemitraan direkap dan disampaikan
kepada tim penilai.
b. Tim penilai melakukan penilaian proposal, kemudian membuat berita
acara hasil penilaian dan menyampaikan ke pejabat pembuat
komitmen (PPK) Subdit Kelembagaan dan Kemitraan untuk
ditindaklanjuti.
c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Kelembagaan dan Kemitraan
selanjutnya menyampaikan berita acara dan rekap hasil penilaian
yang diusulkan oleh tim penilai kepada Direktur Pembinaan
PAUD/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk dijadikan
pertimbangan menetapkan calon penerima bantuan.
I. Penilai Proposal Tim penilai proposal bantuan pembinaan satuan PAUD yang sudah
terakreditasi dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Subdit Kelembagaan dan Kemitraan melalui Surat Keputusan (SK).
Tugas dan Hak Tim penilai Proposal sebagai berikut:
1. Tugas Tim Penilai Proposal:
a. Menilai dan merekap hasil penilaian proposal;
b. Membuat berita acara penilaian proposal;
c. Membuat berita acara hasil penilaian proposal dan mengusulkan
calon penerima bantuan ke PPK Subdit Kelembagaan dan Kemitraan.
2. Hak Tim Penilai proposal:
Tim penilai menerima hak-haknya sebagai tim penilai sesuai peraturan
yang berlaku.
16
J. Penetapan Penerima Bantuan 1. Calon penerima bantuan pembinaan satuan PAUD yang sudah
terakreditasi ditetapkan oleh Direktur Pembinaan PAUD atas usulan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Kelembagaan dan Kemitraan
atas usulan Tim penilai proposal.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Kelembagaan dan Kemitraan
melakukan perjanjian kerja sama dengan calon penerima bantuan
pembinaan satuan PAUD yang sudah terakreditasi yang sudah
ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Pembinaan PAUD.
3. Dinas pendidikan kabupaten/kota yang sudah di tetapkan dalam SK
wajib melaksanakan kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian
kerja sama yang telah ditanda tangani.
K. Penandatanganan Perjanjian Kerja sama 1. Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh PPK Subdit Kelembagaan
dan Kemitraan dan Ketua Tim Pelaksanan Kegiatan (TPK) yang dibentuk
oleh dinas pendidikan kabupaten/kota.
2. Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
a. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
b. jumlah bantuan yang diberikan;
c. tata cara dan syarat penyaluran dana;
d. pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai
rencana yang disepakati;
e. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan
sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
f. sanksi; dan
g. penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK
setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.
3. Penerima bantuan setelah menandatangani perjanjian kerja sama, wajib
membuat Surat Pertangungjawaban Mutlak (SPTJM) dan kuitansi
sebesar dana yang akan diterima dibubuhi materai sebesar Rp6.000,00
(enam ribu rupiah) dan distempel dinas pendidikan.
17
L. Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan 1. Dana bantuan yang sudah diproses diajukan ke Kantor Pusat
Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III, untuk selanjutnya KPPN
Jakarta III mentransfer dana bantuan ke bank penyalur dana bantuan,
kemudian bank penyalur mentransfer ke dinas pendidikan
kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
2. Pencairan dana bantuan ditrasfer sekaligus berdasarkan perjanjian kerja
sama.
M. Pertanggungjawaban Penerima Dana Bantuan 1. Pengadministrasian
Penanggungjawab penerima dana bantuan berkewajiban melaksanakan
ketentuan antara lain sebagai berikut:
a. melaksanakan semua ketentuan dalam perjanjian kerja sama.
b. menggunakan dana mengacu pada ketentuan dan aturan
sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama dan petunjuk
teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
c. mengadministrasikan semua pengeluaran/penggunaan dana disertai
dengan bukti pengeluaran yang sah (sesuai dengan peraturan yang
berlaku di dalam penggunaan uang negara).
2. Mendokumentasikan dan mengadministrasikan semua bukti
penggunaan sebagai daya dukung pelaksanaan kegiatan
a. Pembelian Barang
1) Setiap pembelian barang harus disertai bukti pembelian berupa:
a) Kuitansi dari toko/perusahaan.
b) Faktur/Nota Pembelian.
2) Materai dan kwitansi
a) Materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk pembelian
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) keatas.
b) Materai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk pembelian senilai
Rp250.000,00 sampai dengan dibawah Rp1.000.000,00.
18
c) Materai tersebut dilintasi tandatangan dan stempel
perusahaan/toko.
b. Pembelian Konsumsi
Pembelian konsumsi dapat dilakukan melalui katering atau rumah
makan. Kelengkapan bukti pembelian konsumsi sama dengan
pembelian barang.
3. Laporan Penerima Dana Bantuan
Penerima dana bantuan kegiatan pembinaan satuan PAUD yang
terakreditasi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan, baik
administrasi maupun teknis. Penggunaan bantuan dilaporkan secara
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan disampaikan
kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Kelembagaan dan
Kemitraan setelah menerima dana sebagai laporan awal. Laporan akhir
disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan paling lama 30 hari kerja.
a. Laporan kegiatan
Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan yang terdiri atas:
1) Laporan Awal (Laporan Penerimaan Dana Bantuan)
Disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dana
bantuan diterima melalui media cetak maupun media elektronik.
2) Laporan Akhir (Laporan Pertanggungjawaban)
Laporan akhir disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan.
Laporan akhir terdiri dari rekapitulasi penggunaan dana dan
pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasinya paling lambat 30
(tiga puluh) hari kerja setelah kegiatan pembinaan selesai dan
pada tahun anggaran berjalan.
3) Laporan disampaikan/dikirim kepada:
Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kemendikbud U.p. Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Kemitraan Komplek Perkantoran Kemendikbud Gedung E Kemendikbud Lantai VII, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270.
19
4. Pergeseran Penggunaan Dana Bantuan
Apabila setelah menandatangani perjanjian kerja sama ternyata ada
pergeseran pengeluaran berbeda dengan yang tercantum dalam akad
kerja sama, pihak pelaksana program terlebih dahulu memberikan
informasi kepada pihak Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
dan mendapatkan persetujuan.
N. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Satuan PAUD yang terakreditasi Mekanisme pelaksanaan kegiatan pembinaan satuan PAUD yang
terakreditasi yaitu:
1. Direktorat Pembinaan PAUD melakukan sosialisasi juknis dana bantuan
pembinaan satuan PAUD yang sudah terakreditasi melalui surat dan
laman anggunpaud.kemdikbud.go.id.
2. Dinas pendidikan kabupaten/kota mengajukan bantuan melalui
proposal.
3. Tim Penilai proposal yang dibentuk Direktorat Pembinaan PAUD menilai
dan menyeleksi proposal yang diajukan oleh Dinas pendidikan
kabupaten/kota.
4. Tim penilai proposal mengusulkan hasil penilaian proposal kepada
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Kelembagaan dan Kemitraan.
5. PPK Subdit Kelembagaan dan Kemitraan menyampaikan hasil penilaian
dan usulan kepada Pejabat Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat
Pembinaan PAUD.
6. Direktur Pembinaan PAUD menerbitkan Surat Keputusan (SK) penerima
dana bantuan pembinaan satuan PAUD yang sudah terakreditasi
berdasarkan usulan dari PPK Subdit Kelembagaan dan Kemitraan.
7. Dinas pendidikan kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai pelaksana
kegiatan melaksanakan kegiatan pembinaan satuan PAUD yang
terakreditasi sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah
ditandatangani bersama PPK Subdit Kelembagaan dan Kemitraan.
8. Penerima bantuan kegiatan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan
kepada Direktorat Pembinaan PAUD.
20
O. Ketentuan Perpajakan 1. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan dana bantuan dikenakan
pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penerima bantuan wajib meminta bukti pembayaran pajak pembelian
dari toko penjual.
3. Penerima bantuan memotong pajak honorarium PPh Ps. 21 dengan
ketentuan:
a. Honorarium yang diberikan kepada tenaga berstatus PNS golongan
II/d ke atas.
b. Honorarium yang diberikan kepada tenaga berstatus non PNS adalah
untuk kelebihan uang honorarium dari batas Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP) yang jumlahnya ditentukan oleh Direktorat Jenderal
Pajak.
c. Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri Wajib Pajak
orang pribadi adalah Rp15.840.000,00 per tahun (Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2008) atau Rp1.320.000,00 per bulan.
4. Penerima bantuan selaku wajib pajak harus:
a. Menyetor pajak kepada Kas Negara sesuai ketentuan atau peraturan
perpajakan;
b. Menyimpan semua bukti setor pajak;
c. Melampirkan fotokopi bukti setor pajak tersebut dalam laporan akhir.
Kewajiban perpajakan terkait dengan bantuan ini mengikuti peraturan
perpajakan yang berlaku. Contoh perhitungan pemungutan pajak
terdapat dalam lampiran.
P. Larangan Penggunaan Dana Bantuan 1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Pembiayaan untuk kegiatan diluar Rencana Anggaran Belanja (RAB).
Q. Sanksi Penerima bantuan apabila melanggar larangan yang tertuang dalam point P
dalam penggunaan dana bantuan, dikenakan sanksi mengembalikan dana
bantuan ke kas negara dan atau diproses hukum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
21
BAB IV
TATA CARA PENGEMBALIAN DANA BANTUAN
Dalam pengelolaan dana bantuan pemerintah lembaga penerima dana bantuan, karena berbagai penyebab diharuskan untuk melakukan pengembalian dana bantuan pemerintah kepada Kas Negara. Beberapa penyebab tersebut antara lain: 1. Pembatalan dilakukan oleh pihak lembaga penerima bantuan pemerintah,
karena hal-hal tertentu; 2. Terjadi kelebihan pembayaran belanja jasa dan atau pembayaran pembelian
barang melebihi dari PAGU yang telah disepakati dalam RAB; 3. Adanya kegiatan atau pembelian yang sudah masuk dalam RAB, tetapi
karena sesuatu hal tidak dilaksanakan oleh lembaga penerima bantuan pemerintah sampai pada program pembelajaran selesai dilaksanakan; dan/atau
4. Hal-hal lain, yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku setelah diaudit oleh auditor yang berwenang.
Mekanisme pengembalian dana bantuan diatur sebagai berikut: 1. Pengembalian belanja tahun anggaran berjalan (tahun 2019) disetor dengan
menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) yaitu menggunakan aplikasi Simponi-PNBP/e-billing (dengan pemilihan menu Kementerian/ Lembaga);
2. Pengembalian belanja yang disetor lewat tahun anggaran (tahun 2020) disetor dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yaitu menggunakan aplikasi Simponi-PNBP/e-billing (dengan pemilihan menu Penerimaan Negara Lainnya).
Setelah melakukan input data di aplikasi Simponi/e-billing, lalu dicetak dan ditunjukkan ke Bank (BRI, Mandiri dan BNI) atau kantor pos terdekat untuk penyetoran dana dimaksud. Selanjutnya Bank akan menerbitkan Nomor Transaksi Pengembalian Negara (NTPN). Masa aktif pembuatan Simponi/e-billing adalah selama 7 hari kerja dan apabila lebih dari 7 hari kerja dari masa pembuatan Simponi/e-billing sudah tidak bisa digunakan lagi (kadaluarsa) sehingga harus dilakukan pembuatan Simponi/e-billing yang baru. Untuk pengembalian dana akibat dari hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan melalui konfirmasi dengan menghubungi: Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas Telepon : 021-5725506 Email : [email protected]
22
BAB V SUPERVISI DAN PENGAWASAN
Pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan program bantuan
peningkatan kapasitas manajemen Satuan PAUD Tahun 2019 dapat
digambarkan dalam chart sebagai berikut:
A. Supervisi 1. Unsur Ditjen PAUD dan Dikmas (unit kerja pusat dan Unit Pelaksana
Teknis Pusat) memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan tidak boleh dibebankan dari dana bantuan.
3. Hal-hal yang dilakukan dalam pengawasan adalah: a. Ketersediaan sasaran sesuai kriteria yang ditentukan; b. Kesesuaian penggunaan dana bantuan yang ditentukan; c. Ketepatan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan; d. Ketertiban dalam penyusunan dokumen keuangan; e. Transparansi dan akuntabilitas laporan.
Bagan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan
Dana Bantuan diterima lewat rekening Penerima Bantuan
Penerima Bantuan melaporkan bahwa dana sudah diterima dan memberi laporan awal
Penerima Bantuan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerja sama dan petunjuk teknis
Penerima Bantuan menyimpan dokumen dan administrasi kegiatan
Penerima Bantuan menyampaikan laporan secara rinci kepada Diektorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi oleh Unsur Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya
Pengawasan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), BPK, BPKP, Itjen
Kemendikbud dan Aparat Pengawas lainnya, serta Masyarakat
23
B. Pengawasan Pengawasan dana bantuan dapat dilaksanakan oleh:
1. Pemerintah:
a. Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas;
b. Direktorat Pembinaan PAUD;
c. Dinas pendidikan kabupaten/kota setempat
2. Masyarakat
Pelaksanaan pengawasan tersebut tidak boleh membebani anggaran
pelaksanaan kegiatan/dana bantuan.
C. Penutup Petunjuk teknis ini diharapkan dapat mempermudah proses penyaluran
bantuan dan pelaksanaannya.
Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi langsung ke
Direktorat Pembinaan PAUD Telepon: 021-5725506 dan Faksimile: 021-
57900502. Email: [email protected] dan
Website: www.paud.kemdikbud.go.id
Direktur Jenderal,
TTD.
Harris Iskandar
Salinan sesuai dengan aslinya, TTD. Suparjo NIP 196407291990011001
Kami memberitahukan kepada semua pengelola penerima bantuan
agar ”jangan tergiur oleh berbagai rayuan yang modusnya penipuan
untuk memperoleh dana bantuan oleh orang-orang yang tidak
bertanggung jawab. Sebagai contoh dalam bentuk iming-iming dan
surat permintaan dana kepada dinas pendidikan”. Direktorat
Pembinaan PAUD menyalurkan dana bantuan sesuai dengan
24
LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 60
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
PEMBINAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG
TERAKREDITASI TAHUN 2019
FORMULIR ISIAN
Format 1. Format Proposal Bantuan Pembinaan Satuan PAUD yang terakreditasi
PENGAJUAN PROPOSAL BANTUAN PEMBINAAN SATUAN PAUD YANG TERAKREDITASI
Diajukan Oleh:
1 Nama Penyelenggara
Program Dinas Pendidikan………………………………
2 Alamat Lengkap
Kab/Kota *)
Provinsi
3 Telp./HP/Email
Tahun 2019
Disampaikan kepada
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kemendikbud
d.a. Komplek Perkantoran Kemendikbud Gedung E lantai VII Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, 10270
25
Format 2. Contoh Surat Pengajuan
Kepada Yth. Direktur Pembinaan PAUD Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kemendikbud u.b. Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Kemitraan d.a. Gedung E Kemendikbud Lantai. VII Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini saya :
Nama Jabatan Nama Dinas Pendidikan Alamat Dinas Telp/HP Email
mengajukan permohonan untuk memperoleh Bantuan Pembinaan Satuan
PAUD yang sudah terakreditasi.
Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan:
1. Proposal pengajuan bantuan pembinaan Satuan PAUD yang terakreditasi;
2. Daftar nama-nama calon peserta kegiatan dari satuan PAUD yang terakreditasi C sebelum tahun 2017;
3. Melampirkan calon narasumber dari unsur: birokrasi, BAN PAUD dan PNF Provinsi, UPT PAUD dan Dikmas (PP/BP PAUD dan Dikmas) dan narasumber lain yang berkompeten sesuai kebutuhan;
4. Melampirkan SK pembentukkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). 5. Jadwal dan materi kegiatan; 6. Nama satuan PAUD yang akan di kunjungi beserta bukti sertifikat
akreditasi A dari satuan PAUD sebagai tempat praktik baik (role model); 7. Melampirkan fotokopi rekening bank pemerintah atas nama Dinas
pendidikan kabupaten/kota (bukan milik pribadi) yang masih aktif, dengan saldo minimal Rp500.000,00;
8. Melampirkan fotokopi NPWP atas nama Dinas pendidikan kabupaten/kota;
9. Surat Pernyatan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) setelah memperoleh dan menggunakan bantuan;
10. Pakta Integritas bermaterai Rp6.000,00; 11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
26
Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan
terima kasih.
a.n. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ............................................ NIP..........………………………
Catatan: Surat permohonan wajib ditandatangani dan cap stempel dinas pendidikan
27
Format 3. Contoh Profil Pengusul
Profil Pengusul Bantuan Pembinaan Satuan PAUD yang terakreditasi Tahun 2019
A.Identitas
1 Dinas Pendidikan
2 Nama Penanggungjawab
3 Jabatan
3 Alamat Dinas
Jalan, RT, RW
Desa/Kel *)
Kecamatan
Kab/Kota *)
Provinsi
4 Jumlah Calon Peserta
Pembinaan
…………Satuan PAUD
5 Rekening
Nama Bank
Nama sesuai Rekening
Nomor Rekening Bank
7 Nomor NPWP
8 Telp/HP
9 Email
10 Kontak yang dapat
dihubungi
a. Nama
b. Telp/HP
c. Email
28
B. Daftar Calon Peserta Kegiatan Calon peserta kegiatan terdiri dari … satuan PAUD
No. Nama Peserta
Nama Satuan PAUD
Jabatan Status Akreditasi Lembaga
Nomor sertifikat akreditasi
Masa berlaku sertifikat akreditasi
1
2
3
4
dst
C. Rencana Kegiatan
No Waktu
Pelaksanaan Uraian/Materi Kegiatan
1
2
3
4
dst
D. Satuan PAUD terakreditasi A sebagai yang akan dikunjungi Nama Satuan PAUD : ………………………………..
Nama Pengelola : ………………………………..
Alamat Satuan PAUD : ………………………………..
Status akreditasi : ………………………………..
Nomor sertifikat akreditasi : ………………………………..
Masa berlaku sertifikat akreditasi : ………………s.d……………
29
E. Rencana Penggunaan Dana Dana Bantuan sebesar @ Rp2.500.000,00 untuk …. satuan PAUD atau
sebesar Rp…, akan digunakan sebagai berikut:
No Komponen SatuanHarga Satuan
(Rp)
Jumlah Biaya (Rp)
1 Biaya Manajemen (Maks 7 %) 1. Alat tulis kantor dan
bahan habis pakai untuk panitia
2. Rapat persiapan kegiatan (transport dan konsumsi)
3. Spanduk Penggandaan materi
2 Kegiatan Utama (Min 90 %) 1. Biaya perjalanan peserta 2. Biaya perjalanan
a. Narasumber b. Panitia
3. Biaya honorarium a. Narasumber b. Panitia
4.Uang saku peserta 5.Biaya Lainnya :
a. Biaya sewa tempat, peralatan pendukung dan penyediaan akses internet
b. Biaya kunjungan lapangan
c. Biaya konsumsi d. Biaya akomodasi
narasumber dan panitia e. Biaya perlengkapan
peserta, panitia dan narasumber
3 Kegiatan Lainnya (Maks 3 %) 1. Pembuatan dokumentasi 2. Laporan (penyusuntan dan
penggandaan laporan)
Jumlah biaya
30
F. Lampiran Proposal 1. Melampirkan fotokopi rekening bank pemerintah atas nama dinas
pendidikan kabupaten/kota (bukan milik pribadi) yang masih aktif; 2. Melampirkan fotokopi NPWP atas nama dinas pendidikan
kabupaten/kota; 3. SK Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh dinas pendidikan
kabupaten/kota; 4. Surat Pernyatan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) setelah memperoleh
dan menggunakan bantuan; 5. Pakta Integritas bermaterai Rp6.000,00; 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
G. Penutup
Demikian Proposal Pengajuan Bantuan Pembinaan Satuan PAUD yang
terakreditasi Tahun 2019 diajukan dan semua data yang diisi adalah benar.
a.n. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Materai Rp6000,- & stempel ……………………………………. NIP………………………………..
31
Format 4. Pakta Integritas
PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ……………………………………… Jabatan : ……………………………………… Nama dinas pendidikan : ……………………………………… Alamat Lengkap : ……………………………………… Telp/HP/Email : ………………………………………
dalam rangka penyelenggaraan bantuan pembinaan satuan PAUD yang terakreditasi tahun 2019 dengan ini menyatakan :
1. Tidak melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
2. Tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; 3. Tidak memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran paket
barang yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/ atau gratifikasi; 4. Akan mengikuti proses penyaluran bantuan secara bersih, transparan, dan
profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Akan menggunakan bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengadministrasikan semua bukti penggunaan dana dan dokumentasi penggunaan dana;
7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban; Demikian pakta integritas ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
a.n. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Materai Rp6000,- & stempel ……………………………………. NIP……………………………….. Catatan: Dibubuhi materai Rp6.000,00 tanda tangan dan stempel ybs
32
Format 5. Contoh Surat Pertanggungjawaban Mutlak
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : …………………………………………………
Jabatan : …….....................................................
Instansi : …………………………………………………
Alamat Lengkap : …………………………………………………
Telp/HP : …………………………………………………
Email : …………………………………………………
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas penggunaan dana bantuan Pembinaan Satuan PAUD yang
terakreditasi.
Apabila di kemudian hari, penggunaan dana bantuan Pembinaan Satuan PAUD
yang terakreditasi tersebut mengakibatkan kerugian negara maka saya
bersedia mengganti kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana bantuan Pembinaan Satuan
PAUD yang terakreditasi akan didokumentasikan untuk kelengkapan
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.
…….…….,………………..2019
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota
Materai Rp6000,00 & stempel Dinas ……………………………………. NIP………………………………..
33
Format 6. Dokumen Kelengkapan Pengajuan dan Pencairan Bantuan Pembinaan Satuan PAUD yang sudah terakreditasi Tahun 2019
PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR: /AKAD/C2.4/UD/2019 ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SUBDIT KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DIREKTORAT JENDERAL PAUD DAN DIKMAS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN KEPALA INSTANSI
…………………………………………………………………… TENTANG PEMBERIAN
BANTUAN PEMBINAAN SATUAN PAUD YANG TERAKREDITASI TAHUN 2019
Pada hari ini ……………. tanggal …………….. bulan …………………….. tahun dua
ribu sembilan belas yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : …………………………………………………………………………………
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan
Kemitraan
Alamat : Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
berkedudukan di Gedung E Lantai 7 Komplek Perkantoran
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal
Sudirman-Senayan, Jakarta
34
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Pembinaan PAUD,
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya
disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : ..........................................................................………
Jabatan : …………………………………………………………………….
Alamat : ..........................................................................………
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penangung jawab kegiatan
pembinaan Satuan PAUD yang terakreditasi :
dengan :
Nama : ...................... (sesuai Rekening)
No. Rekening : ..........................................................................………
Nama Bank : ..........................................................................………
Cabang/unit : ..........................................................................………
NPWP : ..........................................................................………
tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya kedua-duanya
secara bersama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan dan
menyadari sepenuhnya hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa, perjanjian kerja sama ini merupakan bagian dari pelaksanaan
Bantuan Pembinaan Satuan PAUD yang terakreditasi Tahun 2019, yang
dibebankan pada DIPA Direktorat Pembinaan PAUD;
2. Bahwa, perjanjian kerja sama ini bersifat assesur yang melengkapi
petunjuk teknis bantuan pembinaan satuan PAUD yang terakreditasi
dan oleh karenanya menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan antara
satu dengan yang lainnya;
3. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak bersepakat dan
saling menyetujui untuk melaksanakan perjanjian kerja sama yang diatur
dan ditentukan sebagai berikut.
35
Pasal 1 Dasar Pelaksanaan Bantuan
Dasar pelaksanaan PIHAK PERTAMA menyetujui PIHAK KEDUA sebagai
penerima bantuan pembinaan Satuan PAUD yang terakreditasi adalah:
1. Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan satuan PAUD yang terakreditasi
Tahun 2019.
2. Proposal atau proposal revisi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada
PIHAK PERTAMA dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA atas dasar
pertimbangan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam
Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Satuan PAUD yang terakreditasi
Tahun 2019.
3. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Penerima
Bantuan pembinaan satuan PAUD yang terakreditasi Tahun 2019.
Pasal 2
Ruang Lingkup Perjanjian 1. PIHAK PERTAMA berdasarkan pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) perjanjian ini,
akan menerbitkan atau mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang
diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang
ditentukan/ditunjuk oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, guna
kepentingan dan manfaat PIHAK KEDUA selaku Penerima Bantuan
Pembinaan satuan PAUD yang terakreditasi Tahun 2019.
2. Penerbitan atau pengeluaran SPP sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal
ini, hanya dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA
telah :
a. Menyerahkan proposal atau proposal yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA, lengkap dengan lampiran-lampirannya.
b. Menandatangani perjanjian kerja sama ini di atas kertas bermaterai
Rp6.000,- (enam ribu rupiah) dan dibubuhi cap/stempel Instansi/
Organisasi yang bersangkutan.
3. Atas penerbitan SPM sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini, PIHAK KEDUA akan menerima sejumlah dana bantuan yang diberikan oleh
Direktorat Pembinaan PAUD.
36
Pasal 3 Nilai Dana Bantuan
Nilai dana bantuan yang akan diterima PIHAK KEDUA adalah sesuai nilai
bantuan sebagaimana tercantum dalam kuitansi yang telah ditandatangani
oleh PIHAK KEDUA, yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan PAUD tahun 2019.
Pasal 4
Tanggung jawab dan Hak 1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk :
a. Memproses administrasi dalam rangka pencairan dana melalui KPPN
yang diberikan langsung ke PIHAK KEDUA, setelah perjanjian kerja
sama/kontrak ditandatangani oleh para pihak;
b. Mengkoordinasikan pencairan dana bantuan ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III sesuai dengan peraturan yang
berlaku;
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan
oleh lembaga penerima bantuan;
d. Membatalkan kerja sama jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh
PIHAK KEDUA. 2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk:
a. Melaksanakan Bantuan Pembinaan satuan PAUD yang terakreditasi
sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Satuan PAUD
terakreditasi Tahun 2019;
b. Memastikan Satuan PAUD yang menjadi sasaran telah melengkapi EDS-
PA dalam aplikasi Sispena 2 pada BAN PAUD dan PNF, dibuktikan
dengan surat keterangan dari BAN-P
c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA
d. Mempertanggungjawabkan sepenuhnya terhadap penyimpangan yang
dilakukan
3. PIHAK PERTAMA berhak untuk:
a. Memantau dana/atau mengevaluasi penggunaan dana bantuan yang
diterima oleh PIHAK KEDUA;
37
b. Mendapatkan laporan pelaksanaan program termasuk bukti-bukti atas
pemanfaatan dana yang digunakan untuk PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA berhak untuk:
a. Menerima dana bantuan dan menggunakannya sesuai dengan RAB
yang telah disetujui;
b. Mendapatkan pembinaan/pendampingan dari PIHAK PERTAMA.
Pasal 5
Pemanfaatan Dana Bantuan PIHAK KEDUA wajib menggunakan dan memanfaatkan dana bantuan yang
telah diterimanya itu untuk mendanai pelaksanaan pekerjaan berdasarkan
Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Satuan PAUD yang sudah Terakreditasi
Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam proposal atau proposal revisi yang
telah disetujui PIHAK PERTAMA.
Pasal 6
Pakta Integritas 1. Proses pemilihan dan penetapan pemberian Bantuan Pembinaan Satuan
PAUD yang terakreditasi Tahun 2019 dilaksanakan secara transparan dan
bebas dari unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
2. Penggunaan dana ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.
Pasal 7 Pemberantasan Korupsi
PIHAK KEDUA bersedia membantu program pemerintah dalam pemberantasan
korupsi dengan tidak memberikan imbalan, gratifikasi, suap kepada siapapun
yang terkait dengan penyaluran dana bantuan ini.
Pasal 8 Pelaporan
PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA yang
meliputi:
1. Laporan awal tentang penerimaan dana bantuan maksimal 5 (lima) hari
kalender setelah dana diterima;
38
2. Laporan akhir yang mencakup laporan penggunaan dana bantuan dan
laporan pelaksanaan kegiatan maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah selesai
kegiatan.
Pasal 9 Sanksi-Sanksi
Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan
Perjanjian Kerja sama dan Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Satuan PAUD
yang sudah terakreditasi Tahun 2019, maka PIHAK KEDUA wajib
mengembalikan seluruh dana bantuan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkannya ke Kas Negara, sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk itu. Pasal 10
Penyelesaian masalah Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran
maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya dilakukan
secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat dengan tetap
memperhatikan peraturan yang berlaku.
Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan
melalui pengadilan negeri tempat domisili PIHAK KEDUA.
Pasal 11 Pajak
Seluruh pajak-pajak yang berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran yang
dilakukan oleh PIHAK KEDUA, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk
menyetorkannya sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 12 Masa berlaku
1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani dan dapat diubah
atau diakhiri setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK melalui
39
pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
2. Perubahan, penghentian, atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian
Kerja Sama ini dituangkan dalam bentuk Addendum atas persetujuan
PARA PIHAK;
3. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila
terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang
menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak mungkin untuk
dilaksanakan.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
_____________________
Catatan: Ditulis nama jelas dan ditandatangani serta dibubuhi materai Rp6.000,00 dan stempel
40
Format 7. Contoh Kuitansi
KUITANSI
Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini
Uang Sebesar : Rp ..........................
Terbilang : (.........................................................)
Untuk Pembayaran: Bantuan Pembinaan Satuan PAUD yang terakreditasi
Tahun 2019
Mengetahui/Menyetujui :
……….., ......………….2019
Pejabat Pembuat Komitmen Yang Menerima,
Materai Rp6000,00 & stempel Dinas
------------------------------------ -----------------------------
Catatan: Ditulis nama jelas dan ditandatangani, serta dibubuhi materai Rp.6.000,00 dan stempel
41
Format 8. Surat Pernyataan Kesanggupan
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :………………………………………………………….…
Jabatan :………………………………………………….…………
Nama dinas pendidikan :…………………………………………………………….
Alamat :…………………………………………………………….
No telp/HP :……………………………………………………….......
Menyatakan bersedia/sanggup untuk :
1. Menjamin bahwa peserta kegiatan adalah satuan PAUD yang terakreditasi C sebelum tahun 2017 oleh BAN PAUD dan PNF;
2. Memfasilitasi Satuan PAUD untuk dapat melengkapi EDS-PA dalam aplikasi Sispena.
3. Sanggup untuk melampirkan surat keterangan kelengkapan EDS-PA Satuan PAUD yang dikeluarkan oleh BAN PAUD dan PNF dalam laporan kegiatan.
Demikian Pernyataan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab.
………………………………..2019
Yang Membuat Pernyataan,
(……………………………………..)
42
Format 9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) (KOP SURAT)
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama dinas pendidikan : …………………………………………………….(1)
2. Nama Ketua : …………………………………………………….(2)
3. Alamat Dinas : …………………………………………………….(3)
4. Nama Bantuan : Pembinaan satuan PAUD yang terakreditasi
tahun 2019
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor……………………(4) dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ………………….(5) mendapatkan bantuan pembinaan satuan PAUD yang terakreditasi tahun 2019. Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Sampai dengan bulan …………………………..(6) telah menerima pencairan dengan nilai nominal sebesar Rp. …………….. (…………………………) (7), dengan rincian penggunaan sebagai berikut: a. Jumlah total dana yang telah diterima: Rp. ………….(………………) (8) b. Jumlah total dana yang dipergunakan: Rp. ………….(………………) (9) c. Jumlah total sisa : Rp …………..(……………...) (10)
2. Persentase jumlah dana bantuan pembinaan satuan PAUD yang terakreditasi tahun 2019 yang telah digunakan adalah sebesar …………………(………………) (11)
3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional pemerintah;
6. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. …………….,……………….…. (12) …………………………….…… (13) Materai Rp6.000,- & stempel ……………………………….... (14) NIP …………………………… (15)
43
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENRYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
Nomor Uraian Isian
(1) Diisi dengan nama dinas pendidikan penerima bantuan
(2) Diisi nama penanggungjawab penerima dana bantuan
(3) Diisi alamat dinas pendidikan kabupaten/kota penerima dana
bantuan
(4) Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima
Bantuan
(5) Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama
(6) Diisi dengan bulan dan tahun
(7) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(8) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(9) Diisi dengan angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(10) Diisi dengan angka dan huruf bantuan yang belum dipergunakan
(11) Diisi dengan persentase bantuan yang belum dipergunakan
(jumlah pada angka 12 dibagi dengan jumlah pada angka 11 dikali
100%)
(12) Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB ditandatangani
(13) Diisi dengan nama dinas pendidikan kabupaten/kota penerima
bantuan
(14) Diisi dengan nama penanggungjawab kegiatan
(15) Diisi dengan NIP penanggungjawab kegiatan
44
Format 10. Contoh Laporan Awal
KOP SURAT DINAS
_____________________________________________________________________________
Nomor :
Perihal : Laporan Penerimaan Dana Bantuan
Pembinaan Satuan PAUD yang terakreditasi
Yth. Direktur Pembinaan PAUD u.p. Kasubdit Kelembagaan dan Kemitraan Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Gedung E Kemendikbud Lantai VII
Dengan hormat, Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Dengan ini menyatakan bahwa pada tanggal …… bulan …… tahun 2019, telah menerima transfer sebesar Rp…… (……) dari Direktur Pembinaan PAUD dalam rangka pembinaan Satuan PAUD yang terakreditasi tahun 2019 di kabupaten/kota …… Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami ……, ……………………. 2019 a.n. Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota….. (…………………………………….) NIP ……………………………….. Catatan: Laporan awal dalam bentuk fotokopi halaman buku rekening dapat dikirimkan Direktorat Pembinaan PAUD dan email: [email protected]
45
Format 11. Contoh Laporan Akhir
LAPORAN AKHIR BANTUAN PEMBINAAN SATUAN PAUD YANG TERAKREDITASI
TAHUN 2019
Dibuat oleh:
1 Nama dinas pendidikan
kabupaten/kota*)
2 Alamat dinas Pendidikan
kabupaten/kota
Kabupaten/kota
Provinsi
3 Telepon/HP
4 email
*) coret salah satu
Disampaikan kepada
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kemendikbud
d.a. Komplek Perkantoran Kemendikbud Gedung E lantai VII Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, 10270
*) nama dinas pendidikan kabupaten/kota disesuaikan dengan nama yang tertera di rekening bank.
46
LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMBINAAN SATUAN PAUD YANG TERAKREDITASI
TAHUN 2019 No.
Identitas Tim Pelaksana Kegiatan Isian
01 Nama Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan
02 No. SK Pembentukan 03 Alamat dinas pendidikan Jalan, RT, RW Desa/Kel *) Kecamatan Kab/Kota *) Propinsi
04 Susunan Tim Pelaksana Kegiatan (Nama dan Jabatan)
05 Jumlah Dana yang Diterima 06 Kapan Dana Diterima Tanggal Bulan
2019 (Lampirkan fotokopi rek)
07 Pelaksanaan Kegiatan (berisi langkah-langkah kegiatan)
08 Penggunaan dana (menguraikan seluruh komponen penggunaan dana sesuai dengan keadaan rill dilapangan)
09 Jumlah Dana yang digunakan Rp. ………………… (………………………. rupiah)
10 Sisa Dana Rp. ………………… (…………………………. rupiah)
11 Permasalahan Dan Upaya Pemecahan Permasalahan
12 Permasalahan 13 Upaya Pemecahan 14 Kesimpulan dan Saran
………………. , ………………. 2019
a.n. Dinas pendidikan kabupaten/kota Tim Pelaksana Kegiatan
(………………………………………)
47
Lampiran Lampiran berisi antara lain:
1. Hasil kegiatan berupa kelengkapan administrasi berisi antara lain daftar hadir peserta, daftar hadir narasumber, daftar hadir pendamping, daftar hadir panitia, bukti penerimaan perlengkapan, biodata peserta, biodata pendamping, biodata narasumber, bahan paparan narasumber;
2. Surat keterangan kelengkapan EDS-PA Satuan PAUD yang menjadi peserta kegiatan ke Direktorat Pembinaan PAUD u.p. Subdit Kelembagaan dan Kemitraan;
3. Rekap bukti pembayaran disertai tandatangan bermaterai Rp6000,-; 4. Bukti pembayaran pajak (pajak penghasilan dan pajak pembelian barang) 5. Dokumentasi kegiatan meliputi persiapan, pembukaan, pelaksanaan dan
penutupan
48
Format 12: Contoh perhitungan pajak bantuan pembinaan satuan PAUD yang terakreditasi tahun 2019
Perhitungan pemungutan dan pemotongan pajak
atas belanja bantuan pemerintah.
A. Pajak Penghasilan Pasal 21
1. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh. Pasal 21) yang bersifat final
adalah sebagai berikuat:
No Tarif PPh Ps.
21
Contoh Perhitungan
1 0%
untuk Gol I dan
II
Mr X menerima Honor sebesar Rp1.000.000,-
maka pajaknya adalah Rp0,- yaitu 0% dari
Rp1.000.000,-
2 5%
untuk Gol III
Mr Y menerima Honor sebesar Rp1.000.000,-
maka pajaknya adalah Rp50.000,- yaitu 5% dari
Rp1.000.000,-
3 15%
untuk Gol IV
Mr Z menerima Honor sebesar Rp1.000.000,-
maka pajaknya adalah Rp150.000,- yaitu 15% dari
Rp1.000.000,-
2. Apabila penerima penghasilan tersebut belum mempunyai Nomor Pokok
wajib Pajak (NPWP) maka dipotong Pajak 20% lebih tinggi dari tarif
normal yaitu 6% untuk Golongan III, dan 18% untuk Golongan IV.
B. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh. Ps. 22)
1. Tarif PPh. Pasal 22 sebesar 1,5% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
Sedangkan DPP dihitung dengan rumus 100/110 dikalikan nilai yang
tercantum dalam kuitansi pembayaran. Apabila rekanan/penyedia
barang tidak mempunyai NPWP, maka PPh pasal 22 dipotong 100% lebih
tinggi dari tarif normal yaitu 3%.
2. PPh Pasal 22 dikenakan terhadap pengadaan barang/jasa dengan nilai
Rp.2.000.000,- keatas. Pengadaan barang dengan nilai kurang dari
Rp2.000.000,- tidak dikenakan PPh.Ps. 22
49
3. Contoh: Unit Pelaksana Kegiatan A membeli ATK untuk pelaksanaan
kegiatan dari dana bantuan dari Toko ABC sebesar Rp2.200.000,- maka
Unit Pelaksana Kegiatan harus memotong pajak sebesar Rp30.000,-
Hal ini didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:
DPP: 100/110 X Rp2.200.000,- = Rp2.000.000,- dengan demikian PPh.
Ps. 22 = 1,5% dari Rp2.000.000,- = Rp30.000,-
Apabila Toko ABC tidak mempunyai NPWP maka dipotong pajak 3% dari
Rp2.000.000,- = Rp60.000,-
C. Pajak Pertambahan Nilai (PPn)
1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak
(DPP). Sedangkan DPP dihitung dengan rumus 100/110 dikalikan nilai
yang tercantum dalam kuitansi pembayaran.
2. PPn dikenakan terhadap pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas
Rp1.000.000,-. Untuk pengadaan barang dengan nilai kurang dari
Rp1.000.000,- tidak dikenakan PPh.Ps. 22
3. Contoh: Unit Pelaksana Kegiatan A membeli ATK untuk pelaksanaan
kegiatan dari dana bantuan dari Toko ABC sebesar Rp2.200.000,- maka
Unit Pelaksana Kegiatan harus memotong PPn sebesar Rp200.000,-
Hal ini didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:
DPP: 100/110 X Rp2.200.000,- = Rp2.000.000,- dengan demikian PPn =
10% dari Rp2.000.000,- = Rp200.000,-
D. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh. Ps. 23)
1. Tarif pajak Pasal 23 atas pembayaran sewa sebesar 2% dari jumlah sewa
yang dibayarkan apabila seseorang/Unit Pelaksana Kegiatan penerima
sewa mempunyai NPWP, apabila tidak mempunyai NPWP maka
dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal yaitu 4%;
2. PPh.Ps.23 dikenakan terhadap pembayaran sewa dengan nilai tidak
terbatas.
3. Contoh: Unit Pelaksana Kegiatan A menyewa kendaraan untuk
keperluan studi banding ke Unit Pelaksana Kegiatan sebesar
Rp600.000,- maka Unit Pelaksana Kegiatan harus memotong PPh. Ps. 23
sebesar Rp12.000,- apabila pemilik mobil tidak mempunyai NPWP maka
dipotong pajak sebesar Rp24.000,-
50
DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS DITJEN PAUD DAN DIKMAS DAN WILAYAH KERJA
No Provinsi PP/BP-PAUD
dan DikmasAlamat Kontak
1 Aceh BP PAUD
dan
DIKMAS
Aceh
Jalan Tengku
Cut Malem
Lubuk Aceh
Besar 23371
Telp. (0651) 7557508
Faks. (0651) 7557509
Email:
2 Sumatera
Utara
BP-PAUD &
DIKMAS
Sumatera
Utara
Jalan Kenanga
Raya No 64
Tanjung Sari,
Medan 20132
Telp. (061) 8213254
Email:
pauddikmassumut@kem
dikbud.go.id
3 Sumatera
Barat
BP PAUD
dan
DIKMAS
Sumatera
Barat
Jalan Dewi
Sartika Rawang,
Pariaman
25511
Telp. 0751-91178
Faks (0751) 92559
Email:
pauddikmassumbar@ke
mdikbud.go.id
4 Sumatera
Selatan
BP PAUD
dan
DIKMAS
Sumatera
Selatan
Jalan Naskah II
No.734 Km.7,
Sukarame,
Palembang
30153
Telp. (0711) 5612036
Faks. (0711) 410634,
5 Bangka
Belitung
6 Riau BP PAUD
dan
DIKMAS
Riau
Jalan Sarwo
Edie No.7
Pekanbaru
28133
Telp/Faks (0761)
8406168
Email:
pauddikmasriau@kemdi
kbud.go.id
7 Kepulauan
Riau
8 Jambi BP PAUD
dan
DIKMAS
Jambi
Jalan Koni
No.43 Muara
Bulian Batang
Hari Jambi
36613
Telp. 0743-21298
Email:
bppauddikmasjambi@ya
hoo.com
51
No Provinsi PP/BP-PAUD
dan DikmasAlamat Kontak
9 Bengkulu PAUD dan
DIKMAS
Bengkulu
Jalan Basuki
Rahmat No.12
Kota Bengkulu
22821
Telp. 0736-22542
Email:
pauddikmasbengkulu@
kem dikbud.go.id
10 Lampung BP PAUD
dan
DIKMAS
Lampung
Jalan Cut
Meutia No.23
Teluk Betung
Utara Kota
Bandar
Lampung 35214
T : 0721-485828
F : 0721-489861
11 Banten BP PAUD
dan
DIKMAS
Banten
Jalan Raya
Serang –
Pandeglang Km.
12 Baros Kab.
Serang 42173
Telp. (0254) 7823915
Faks (0254) 7823948
Email:
bppauddikmasbanten@g
mail.com
12 Jawa Barat PP-PAUD
dan
DIKMAS
Jawa Barat
Jalan Jayagiri
No. 63
Lembang,
Bandung Barat
40391
Telp. (022) 2786017
Faks (022) 2787474 13 DKI
Jakarta
14 Jawa
Tengah
PP-PAUD
dan
DIKMAS
Jawa
Tengah
Jalan Pangeran
Diponegoro No.
250 Ungaran
Semarang
50512
Telp. (024) 6921187,
Faks. (024) 6922884
15 DI
Yogyakarta
BP PAUD
dan
DIKMAS
D.I.
Yogyakarta
Jalan
Sorowajan Baru
No.1
Banguntapan
Bantul
Telp/Faks : 0274-
484367
Email:
bppauddikmasdiy@gmail
.com
52
No Provinsi PP/BP-PAUD
dan DikmasAlamat Kontak
Yogyakarta
55198
16 Jawa
Timur
BP-PAUD
dan
DIKMAS
Jawa Timur
Jalan Gebang
Putih No 10,
Sukolilo -
Surabaya
60117
Telp. (031) 5945101,
5925972
Faks (031) 5953787
Email:
bppaudni2@kemdikbud.
go.id
17 Bali BP PAUD
dan
DIKMAS
Bali
Jalan ahmad
Yani No. 192
Denpasar Utara
80115
Telp. (0361) 9079045
Email:
pauddikmasbali@kemdik
bud.go.id
18 Nusa
Tenggara
Barat
BP-PAUD
dan
DIKMAS
Nusa
Tenggara
Barat
Jalan Gajah
Mada No. 173
Kel. Jempong
Baru Kec.
Sekarbela Kota
Mataram,
83116
Telp. (0370) 620870
Faks. (0370) 620871
19 Nusa
Tenggara
Timur
BP PAUD
dan
DIKMAS
Nusa
Tenggara
Timur
Jalan Perintis
Kemerdekaan,
Kayu Putih
Kupang 85111
Telp. 0380-831833, web
Email:pauddikmasntt@k
em dikbud.go.id
20 Sulawesi
Selatan
BP-PAUD
dan
DIKMAS
Sulawesi
Selatan
Jl. Adhyaksa
No. 2
Panakukang
Makassar
90231
Telp. (0411) 440065,
Faks. (0411) 421460
Email:
bppauddikmassulsel@ke
m dikbud.go.id
53
No Provinsi PP/BP-PAUD
dan DikmasAlamat Kontak
21 Sulawesi
Tengah
BP PAUD
dan
DIKMAS
Sulawesi
Tengah
Jalan Tolambu
No.12 Palu
94223 Sulawesi
Tengah
T: 0451-460291
F: 465133
Email:
pauddikmassulteng@ke
mdik bud.go.id
22 Sulawesi
Tenggara
BP PAUD
dan
DIKMAS
Sulawesi
Tenggara
Jalan Kijang
No.1
Rahandouna
Poasia Kendari
Web: bpkb-sultra.com,
E:
o.id, T: 0401-3190376,
23 Sulawesi
Utara
BP PAUD
dan
DIKMAS
Sulawesi
Utara
Jalan RW
Monginsidi
No.10 Manado
T: 0431-853398, F :
0431-863184, Web:
bpkbsulut.com,
bpkbsulawesiutara@gma
il. com
24 Sulawesi
Barat
BP PAUD
dan
DIKMAS
Sulawesi
Barat
Jalan RE
Martadinata
Legenda Square
Tegar 777 Blok
R1 No. 6
Simboro
Mamuju 91511
25 Gorontalo BP PAUD
dan
DIKMAS
Gorontalo
Jalan H. Adam
Hoesa No. 106
Pentadio Timur
Kec.Telaga Biru
Gorontalo
96181
Telp/Faks: 0435-882487
Email:
pauddikmasgorontalo@k
em dikbud.go.id
26 Kalimantan
Barat
BP PAUD
dan
Jalan Raya
No.50 Jungkat
Telp. (0561) 6596227
Fak. (0561) 6596227
54
No Provinsi PP/BP-PAUD
dan DikmasAlamat Kontak
DIKMAS
Kalimantan
Barat
Kab. Mempawah
78351
Email:
pauddikmaskalbar@kem
dik bud.go.id
27 Kalimantan
Tengah
BP PAUD
dan
DIKMAS
Kalimantan
Tengah
Jalan Tjilik
Riwut Km 5.5
Palangkaraya
73112
28 Kalimantan
Selatan
BP-PAUD
dan
DIKMAS
Kalimantan
Selatan
Jalan
Ambulung
Loktabat
Selatan
Banjarbaru -
Kalsel 70712
Telp. (0511) 4772875
Faks. (o511) 4777722
Email:
bppauddikmaskalsel@ke
mdikbud.go.id
29 Kalimantan
Timur
BP PAUD
dan
DIKMAS
Kalimantan
Timur
Jalan Basuki
Rahmat No.41
Samarinda
Telp. 0541 - 741301
disdik.uptdpkbkaltim@g
mail. Com 30 Kalimantan
Utara
31 Maluku BP PAUD
dan
DIKMAS
Maluku
Jalan Raya
Hunitetu, Kab.
Seram Bag
Barat, Kairatu
Maluku
T : 0911-351186
F : 0911-351186
E :
d
32 Maluku
Utara
BP PAUD
dan
DIKMAS
Maluku
Utara
Jalan Teratai
Kelurahan
Tanah Tinggi
Kota Ternate
Selatan
bppauddikmas.malut@g
mail.com
55
No Provinsi PP/BP-PAUD
dan DikmasAlamat Kontak
33 Papua BP-PAUD
dan
DIKMAS
Papua
Jalan Raya
Bumi
Perkemahan
(Buper) Waena,
Jayapura 99351
Telp. (0967) 573934
34 Papua
Barat
Direktur Jenderal,
TTD.
Harris Iskandar
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian, TTD Suparjo NIP19640729 199001 1 001
PENGADUAN DAN INFORMASI
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 7,
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon: 021-5725506/Faksimile: 021-57900502
Website: paud.kemdikbud.go.id Email : [email protected]
56
Kementerian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal PAUD dan Dikmas
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia DiniTahun 2019
BANTUAN PEMBINAAN SATUANPENDIDIKAN ANAK USIA DINI
YANG TERAKREDITASITAHUN 2019
PETUNJUK TEKNIS
MILIK NEGARATIDAK DIPERDAGANGKAN
DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN TAHUN 2019
