Bantuan Meubelair Asrama · Kata Pengantar ... a. bahwa rangka penyediaan prasarana meubelair ... pemberian bantuan prasarana dalam melengkapi fasilitas

Petunjuk Teknis

Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren

DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2019

Petunjuk Teknis


iii

Kata Pengantar

ALHAMDULILLAH dengan rahmat dan hidayah-Nya, petunjuk teknis

pelaksanaan Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren telah

selesai dan menjadi pedoman pelaksanaan penerima manfaat

bantuan kemitraan bagi pondok pesantren.

Buku Petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Meubelair

Pondok Pesantren digunakan untuk Program Bantuan Kemitraan

Tahun Anggaran 2019. Isi buku ini tentang konten dan esensi

bantuan, teknis pelaksanaan bantuan, standard dan spesifikasi

bantuan, tugas dan fungsi masing-masing jenjang organisasi,

pengendalian dan pengawasan serta layanan pengaduan

masyarakat.

Buku ini diterbitkan dalam rangka memberikan petunjuk,

rambu-rambu dan arah perjalanan pelaksanaan bantuan ke-

mitraan. Diharapkan, penerima manfaat bantuan ini dapat melak-

sanakan dengan baik, efisien, efektif dan dapat dipertanggung-

jawabkan baik mutu pembangunan maupun tertib administrasi

laporan keuanganya.

KEMENTERIAN AGAMA RI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Telp. (021) 3811810, Fax. (021) 34833980

JAKARTA

iv Petunjuk Teknis Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren

Dengan demikian, pemberi dan penerima manfaat bantuan

kemitraan ini dapat melaksanakan tugas masing-masing sesuai

dengan petunjuk teknis yang sudah dijelaskan dalam buku ini,

sehingga pada akhirnya bantuan tersebut dapat memberikan

manfaat untuk meningkatkan mutu, layanan dan akses pendi-

dikan keagamaan kita.

Demikian petunjuk teknis ini kami sampaikan, atas per-

hatian dan kerjasama semua pihak kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, Desember 2018

An. Direktur Jenderal,

Direktur Pendidikan Diniyah

dan Pondok Pesantren

Dr. H. Ahmad Zayadi, M.Pd NIP. 197001141994031002

v

Daftar Isi

Kata Pengantar ...................................................................... iii

Daftar Isi ................................................................................. v

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ................... vii

Bab I : Pendahuluan

A. Latar Belakang .................................................... 1

B. Maksud dan Tujuan .............................................. 3

C. Ruang Lingkup ..................................................... 4

D. Pengertian Umum ............................................... 4

Bab II : Pelaksanaan Bantuan Meubelair Asrama Pondok

Pesantren

A. Pemberi Bantuan Meubelair Asrama Pondok

Pesantren ............................................................ 9

B. Persyaratan Penerima Bantuan Meubelair Asrama

Pondok Pesantren ............................................... 9

C. Bentuk Bantuan Meubelair Asrama Pondok

Pesantren ............................................................ 10

D. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Meubelair

Asrama Pondok Pesantren ................................... 11

vi Petunjuk Teknis Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren

E. Penyaluran Dana Bantuan Meubelair Asrama

Pondok Pesantren ............................................... 19

Bab III : Laporan Pertanggungjawaban, Ketentuan Perpajakan,

Larangan dan Sanksi

A. Pertanggungjawaban Program ............................ 21

B. Ketentuan Perpajakan ......................................... 23

C. Larangan dan Sanksi ............................................ 23

Bab IV : Standar dan Spesifikasi Teknis Bantuan Meubelair

Asrama Pondok Pesantren

A. Ruang Lingkup ..................................................... 25

B. Pelaksanaan Bantuan .......................................... 25

Bab V : Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi

A. Organisasi ............................................................ 27

B. Tugas dan Tanggung Jawab ................................ 28

Bab VI : Pengendalian dan Pengawasan

A. Pengendalian ....................................................... 33

B. Pengawasan ........................................................ 33

Bab VII : Penutup .................................................................... 37

Lampiran-lampiran ................................................................. 39

***

vii

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR: 7126 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

BANTUAN MEUBELAIR ASRAMA PONDOK PESANTREN

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa rangka penyediaan prasarana meubelair

asrama pondok pesantren yang memadai dan

layak bagi para santri, perlu diberikan bantuan

meubelair asrama pondok pesantren;

b. bahwa dalam rangka pengelolaan bantuan

meubelair asrama pondok pesantren secara

tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan

viii Petunjuk Teknis Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren

dan bertanggung jawab dengan memperhati-

kan rasa keadilan dan kepatutan, dipandang

perlu adanya petunjuk teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-

mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Direktur Jenderal

Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis


Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-

nesia Nomor 4301);


Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara



nesia Nomor 4355);

ix Keputusan Direktorat Jenderal


Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Repu-

blik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tam-

bahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6263);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lem-

baran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repu-

blik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Peru-

bahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indo-

nesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lem-

baran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);


tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan

Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indo-

nesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lem-

baran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);


tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pen-

dapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

x Petunjuk Teknis Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren



nesia Nomor 5423);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 ten-

tang Organisasi Kementerian Negara;

9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 ten-

tang Kementerian Agama;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Ver-

tikal Kementerian Agama;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014

tentang Pendidikan Keagamaan Islam;


tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada

Kementerian Agama sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang

Pejabat Perbendaharaan Pada Kementerian

Agama;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.

05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Ang-

garan Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/

Lembaga sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK

xi Keputusan Direktorat Jenderal

05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

menteri keuangan Nomor 168/PMK 05/ 2015

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

bantuan Pemerintah Pada Kementerian Ne-

gara/Lembaga;


tentang Bantuan Pemerintah pada Kemen-

terian Agama sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Peru-

bahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama

Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Peme-

rintah Pada Kementerian Agama;

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen-

terian Agama;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/

PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan

Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN

ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN

MEUBELAIR ASRAMA PONDOK PESANTREN

TAHUN ANGGARAN 2019.

xii Petunjuk Teknis Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Meubelair

Asrama Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2019

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelak-

sanaan Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesan-

tren Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

1

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR: 7126 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN MEUBELAIR ASRAMA PONDOK PESANTREN TAHUN ANGGARAN 2019

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa

sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemera-

taan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan

efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan

sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional,

dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan

secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dalam Bab

IV pasal 5 Undang-Undang Sisdiknas juga dipertegas bahwa

setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk

memperoleh pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu,

2 Petunjuk Teknis Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren

pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan juga

membuka akses bagi anak bangsa untuk belajar secara

informal.

Pondok Pesantren sebagai bagian elemen lembaga

masyarakat yang salah satu perannya melaksanakan pendi-

dikan agama Islam telah memberikan kontribusi besar pem-

bentukan karakter bangsa. Dalam babakan sejarah, peran

besar pesantren ini tidak bisa dipungkiri telah memberi “warna”

bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun demikian,

dengan kemandirian yang telah dibuktikan selama ini,

pesantren dapat menujukkan diri sebagai lembaga independen

yang bisa menjaga irama kehidupan yang harmonis di tengah-

tengah kemajemukkan warga negara Indonesia, sehingga NKRI

tetap kokoh dan terbina dengan baik kehidupan masyarakat

Indonesia.

Dengan kontribusi yang ditunjukkan pesantren tersebut,

pemerintah harus hadir dan memberikan apresiasi pada

pesantren dalam menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat.

Pemberian penghargaan pada pesantren ini dilakukan dengan

memberikan “stimulan” bantuan, baik melalui program

peningkatan mutu akademik, mutu peningkatan kapasitas dan

kualitas bagi ustadz/santri, maupun mutu dibidang sarana dan

prasarana.

Dalam konteks pemenuhan prasarana pondok pesan-

tren—meubelair asrama pondok pesantren merupakan salah

satu kebutuhan untuk melengkapai fasilitas asrama pondok

3 Bab I: Pendahuluan

pesantren. Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren

dipandang sangat penting karena tingkat kebutuhan masih

terdapat ribuan pondok pesantren yang fasilitas prasarana

asramanya belum lengkap.

Agar pengalokasian dan pengelolaan dana belanja

Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren pada bidang

pendidikan Islam dapat dilaksanakan secara tertib, efisien,

ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka dipandang

perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Petunjuk Teknis

pengelolaan belanja Bantuan Meubelair Asrama Pondok

Pesantren untuk program Bantuan Bantuan Meubelair Asrama

Pondok Pesantren.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Petunjuk Teknis ini untuk mengatur mekanisme

pengelolaan Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren

agar tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan ber-

tanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan

kepatutan.

2. Tujuan Petunjuk Teknis ini sebagai acuan teknis pelak-

sanaan Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren.

a. Untuk melengkapi ketersediaan fasilitas prasarana

asrama/tempat tinggal santri selama masa proses


pendidikan agar mereka dapat mengikuti proses belajar

mengajar di pondok pesantren.

b. Untuk menstimulasi dukungan dan partisipasi masya-

rakat dalam melengkapi ketersediaan fasilitas prasarana

asrama pondok pesantren

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Bantuan Meubelair

Asrama Pondok Pesantren ini meliputi: Pendahuluan, Pelak-

sanaan Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren, La-

poran Pertanggungjawaban, Larangan, dan Sanksi, Standar

dan Spesifikasi Teknis Bantuan Meubelair Asrama Pondok

Pesantren, Tugas dan Tanggungjawab Organisasi, Pengen-

dalian dan Pengawasan serta Penutup.

D. Pengertian Umum

1. Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren adalah

pemberian bantuan prasarana dalam melengkapi fasilitas

asrama pondok pesantren.

2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah

Menteri Agama sebagai pejabat pemegang kewenangan

penggunaan anggaran Kementerian Agama.


3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat

KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk

melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab

penggunaan anggaran pada Kementerian Agama.

4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat

PPK adalah pejabat yang melakukan tindakan yang meng-

akibatkan pengeluaran belanja negara.

5. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

adalah Direktorat pada Direktorat Jenderal Pendidikan

Islam Kementerian Agama RI yang melaksanakan peru-

musan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bim-

bingan teknis serta evaluasi di bidang pendidikan diniyah

dan pondok pesantren.

6. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren/TOS

adalah bidang pada Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi yang melaksanakan pelayanan, bimbingan,

pembinaan dan pengelolaan sistem informasi di bidang

pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

7. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren/TOS

adalah seksi pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota

yang melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, pem-

binaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang

pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran adalah Dokumen

Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan


Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan peme-

rintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja Negara.

9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah pengawas

internal pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP

yang melakukan pengawasan melalui audit, review, eva-

luasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

10. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana peker-

jaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri

oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi

pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

11. Kelompok Masyarakat (POKMAS) adalah sekumpulan

orang yang dibentuk oleh masyarakat untuk mewujudkan

kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial,

keagamaan, pendidikan agama dan pendidikan keaga-

maan, dan kemanusiaan yang tidak membagikan keun-

tungan kepada anggotanya.

12. Surat Perjanjian yang selanjutnya disebut Kontrak adalah

perjanjian tertulis antara PPK dengan Kelompok masya-

rakat.

13. Pakta Integritas adalah surat pernyataan kesanggupan

melaksanakan pembangunan secara akuntabel, efektif,

efisien dan bebas dari korupsi.


14. Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perhitungan per-

kiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh Tim Perencana,

dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang

dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Tim

Pelaksana untuk melaksanakan pembangunan.

15. Jadwal Pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan

kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan

pekerjaan pembangunan, terdiri atas tahap pelaksanaan

yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilak-

sanakan.

***


Petunjuk Teknis


9

Bab II

Pelaksanaan Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren

A. Pemberi Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren

PEMBERI Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren Tahun

Anggaran 2019 adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam/

Kantor Wilayah Kemenag Propinsi/Kantor Kemenag Kab/Kota

B. Persyaratan Penerima Bantuan Meubelair Asrama Pon-

dok Pesantren

Persyaratan penerima Bantuan Meubelair Asrama

Pondok Pesantren tahun 2019 diantaranya sebagai berikut:

1. Aktif menyelenggarakan kegiatan kepesantrenan.

2. Memiliki Santri Mukim

3. Belum memiliki/masih minimnya fasilitas prasarana asrama

yang memadai, sehingga berdampak pada penurunan

perkembangan lembaga dan mutu pendidikan.


4. Terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kab./Kota se-

tempat dibuktikan dengan piagam Nomor Statistik Pondok

Pesantren (NSPP).

5. Mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama

Kab./Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama

Propinsi, yang menyatakan keberadaan, keaktifan, dan

kelayakan sebagai lembaga penerima bantuan.

6. Memiliki Akte Notaris pendirian yayasan atau lembaga/

Sertifikat Wakaf/Akta Ikrar Wakaf/Akta Hibah.

7. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama

lembaga.

8. Memiliki rekening bank yang aktif atas nama lembaga yang

bersangkutan.

C. Bentuk Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren

Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren adalah

program bantuan pendidikan Islam dalam bentuk uang yang

diberikan kepada lembaga pondok pesantren untuk meleng-

kapi prasarana asrama sebagai tempat tinggal santri selama

masa proses pendidikan pada pondok pesantren.

11 Bab II: Pelaksanaan Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren

D. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Meubelair Asrama

Pondok Pesantren

1. Prosedur Pengajuan dan Seleksi Bantuan Meubelair As-

rama Pondok Pesantren

a. Pendaftaran Proposal Bantuan Meubelair Asrama Pon-

dok Pesantren

1) Pendaftaran proposal Bantuan Meubelair Asrama

Pondok Pesantren dilakukan secara online/proposal

yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendi-

dikan Islam Kementerian Agama/Kantor Wilayah

Kemenag Propinsi/Kantor Kemenag Kab/Kota.

2) Proposal tertulis ditandatangani oleh pimpinan lem-

baga ditujukan kepada KPA dan dikirimkan ke alamat

Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian

Agama/Kantor Wilayah Kemenag Propinsi/Kantor

Kemenag Kab/Kota.

b. Seleksi Calon Penerima Bantuan Meubelair Asrama

Pondok Pesantren

1) PPK merekapitulasi pengajuan Bantuan Meubelair

Asrama Pondok Pesantren berupa Daftar Pengajuan

Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren Tahun

Anggaran 2019, yang antara lain memuat:

a) Nama lembaga.


b) Alamat lengkap lembaga.

c) Nama pimpinan dan pendiri lembaga yang meng-

ajukan permohonan Bantuan Meubelair Asrama

Pondok Pesantren.

d) Jumlah santri.

e) Kelengkapan persyaratan Bantuan Meubelair As-

rama Pondok Pesantren:

- Piagam Nomor Statistik Pondok Pesantren

(NSPP).

- Surat rekomendasi Kantor Kementerian Agama

Kab/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian

Agama Propinsi, yang menyatakan keberadaan,

keaktifan, dan kelayakan lembaga penerima

bantuan.

- Akte Notaris pendirian yayasan atau lembaga/

Sertifikat Wakaf/Akta Ikrar Wakaf/Akta Hibah.

- NPWP atas nama lembaga (jika ada).

- Nomor rekening bank yang aktif atas nama

lembaga yang bersangkutan.

f) Jenis usulan Bantuan Meubelair Asrama Pondok

Pesantren.

g) Jumlah usulan Bantuan Meubelair Asrama Pondok

Pesantren.


h) Dokumen penunjang; foto/kondisi Pondok Pe-

santren.

2) Daftar nama-nama Pondok Pesantren yang menga-

jukan Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren

akan dimasukkan dalam daftar pemohon Bantuan

Meubelair Asrama Pondok Pesantren (long list).

3) PPK dalam melakukan verifikasi dibantu Tim Verikasi

dalam mengoreksi dan menelaah daftar penerima

Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren dan

akan dibuat daftar menengah (middle list).

4) Hasil Daftar menengah (middle list) dilakukan veri-

fikasi dan validasi untuk diajukan menjadi calon

penerima Bantuan Meubelair Asrama Pondok

Pesantren.

5) Untuk mendapatkan data yang valid, Daftar Calon

Penerima Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesan-

tren Tahun Anggaran 2019 diverifikasi dengan cara:

a) PPK Pusat/Provinsi/Kab/Kota dapat memberikan

tugas perjalanan dinas verifikasi dan validasi calon

penerima bantuan melalui kunjungan ke lokasi

calon penerima bantuan dengan mekanisme

Perjalanan Dinas Dalam Negeri, untuk melihat

kebenaran data pengajuan dan kelayakan lembaga

sebagai penerima Bantuan Meubelair Asrama

Pondok Pesantren, atau


b) PPK Pusat berkoordinasi dengan Kantor Kemen-

terian Agama Provinsi/Kab./Kota untuk mendapat

kebenaran data pengajuan dan kelayakan pondok

pesantren sebagai penerima Bantuan Meubelair

Asrama Pondok Pesantren, dan

c) PPK Provinsi berkoordinasi dengan Kantor Ke-

menterian Agama Kab/Kota untuk mendapat

kebenaran data pengajuan dan kelayakan pondok

pesantren sebagai penerima Bantuan Meubelair

Asrama Pondok Pesantren.

d) PPK Pusat/Provinsi/Kab/Kota dapat bekerjasama

dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

untuk verifikasi dan validasi calon penerima ban-

tuan melalui kunjungan ke lokasi calon penerima

bantuan.

6) Hasil Verifikasi dan Validasi berupa:

a) Dokumen Instrumen Verifikasi dan Validasi yang

berisi keterangan tentang kesesuaian dengan

persyaratan penerima Bantuan Meubelair Asrama

Pondok Pesantren dan kelayakan sebagai pene-

rima bantuan.

b) Dokumen lain yang mendukung pemohon Bantuan

Meubelair Asrama Pondok Pesantren untuk

diajukan calon penerima bantuan (ketersediaan

tempat/lahan, foto-foto dan dokumen lainnya).


7) PPK melakukan seleksi penerima Bantuan Meubelair

Asrama Pondok Pesantren berdasarkan kriteria/

persyaratan yang telah ditetapkan di dalam petunjuk

teknis.

8) Seleksi penerima Bantuan Meubelair Asrama Pondok

Pesantren dapat dilaksanakan sebelum tahun ang-

garan berjalan dan atau tahun berjalan.

9) Berdasarkan hasil seleksi, PPK menetapkan Surat

Keputusan penerima Bantuan Meubelair Asrama

Pondok Pesantren yang disahkan oleh KPA.

2. Penetapan dan Pengesahan Penerima Bantuan Meubelair

Asrama Pondok Pesantren

a. Berdasarkan hasil seleksi calon penerima Bantuan


Anggaran 2019, PPK menyusun draft Surat Keputusan

Penetapan Penerima Bantuan Meubelair Asrama Pondok

Pesantren Tahun Anggaran 2019 yang memuat paling

sedikit:

1) Identitas penerima Bantuan Meubelair Asrama Pon-

dok Pesantren.

2) Nilai uang Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesan-

tren, dan

3) Nomor rekening dan nama Bank penerima Bantuan

Meubelair Asrama Pondok Pesantren.


b. PPK memastikan calon penerima Bantuan Meubelair

Asrama Pondok Pesantren dalam draft Surat Keputusan

Penetapan Penerima Bantuan Meubelair Asrama Pondok

Pesantren Tahun Anggaran 2019 yang telah memenuhi

persyaratan.

c. PPK menyusun Surat Keputusan Penetapan Penerima


Anggaran 2019 dan menandatanganinya, kemudian

diserahkan kepada KPA untuk disahkan.

d. Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Meu-

belair Asrama Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2019

yang telah disahkan merupakan dasar pemberian

Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren kepada

penerima.

e. Untuk mempercepat pemberian Bantuan Meubelair

Asrama Pondok Pesantren, Surat Keputusan Penetapan

Penerima Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren

Tahun Anggaran 2019 dapat dilakukan secara bertahap

bagi penerima bantuan yang telah memenuhi per-

syaratan.

3. Pemberitahuan dan Kelengkapan Administrasi

a. Pondok pesantren yang ditetapkan sebagai penerima

bantuan harus melengkapi persyaratan yang telah

ditetapkan.


b. Masing-masing penerima Bantuan Meubelair Asrama

Pondok Pesantren yang tercantum dalam Surat Kepu-

tusan Penetapan Penerima Bantuan Meubelair Asrama

Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2019 diberikan surat

pemberitahuan yang menyatakan bahwa pondok

pesantren tersebut telah ditetapkan sebagai penerima

bantuan. Surat pemberitahuan tersebut dilampirkan

dan/atau memuat ketentuan persyaratan administrasi

yang sekurangnya meliputi:

1) Permohonan Pencairan.

2) RAB (Rencana Anggaran Biaya).

3) Jadwal Pelaksanaan.

4) Kerangka Acuan Kerja (KAK).

5) Susunan Panitia Pembangunan.

6) Pakta Integritas.

7) Rekening Lembaga.

8) Kwitansi.

9) Surat Perjanjian.

10) SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak).

c. Persyaratan administrasi dikirim melalui layanan pos/

jasa pengiriman tercatat/diantar langsung kepada Pem-

beri Bantuan.


4. Pencairan Dana Bantuan Meubelair Asrama Pondok

Pesantren

Penyaluran Bantuan Meubelair Asrama Pondok

Pesantren Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan sebagai

berikut:

a. Pencairan Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren

dilakukan setelah penerima bantuan melengkapi per-

syaratan administrasi.

b. Pencairan dana bantuan dapat dilakukan secara seka-

ligus/satu tahap kepada penerima bantuan yang telah

memenuhi persyaratan dengan mempertimbangkan

jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.

c. Penggunaan dana Bantuan Meubelair Asrama Pondok

Pesantren secara keseluruhan dan disertai bukti peng-

gunaan dana bantuan

d. Membuat laporan pertanggungjawaban hasil pelak-

sanaan program Bantuan Meubelair Asrama Pondok

Pesantren kepada Direktorat Pendidikan Diniyah dan

Pondok Pesantren/Kanwil Kementerian Agama/Kantor

Kementerian Agama Kab/Kota.


E. Penyaluran Dana Bantuan Meubelair Asrama Pondok

Pesantren

Dana Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren ini

disalurkan secara langsung (LS) ke rekening penerima Bantuan


***


Petunjuk Teknis


21

Bab III

Laporan Pertanggungjawaban, Larangan dan Sanksi

A. Laporan Pertanggungjawaban

1. Pertanggungjawaban Penerima Bantuan

a. Penerima Bantuan memberikan laporan sesuai dengan

penerimaan dana bantuan paling lambat bulan Desember

2019. Adapun laporan penggunaan dana bantuan,

meliputi:

1) Identitas Penerima Bantuan.

2) Jenis Bantuan Yang Diterima.

3) Jumlah Bantuan Yang Diterima.

4) Penggunaan Dana Bantuan.

5) Foto-Foto/Dokumen Lain.

b. Penyerahan laporan dapat dilakukan secara langsung

atau online (jika memungkinkan) disertai bukti-bukti

yang bisa dipertanggungjawabkan.


c. Laporan diserahkan/dikirim pada pemberi bantuan.

2. Pertanggungjawaban Pemberi Bantuan

a. PPK menyusul laporan penyaluran penerima Bantuan

Meubelair Asrama Pondok Pesantren dengan tertib

administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat

sasaran, tepat jumlah dan terhindar dari penyimpangan.

b. PPK memberikan laporan tahapan penerima Bantuan

Meubelair Asrama Pondok Pesantren, mulai dari longlist,

middlelist, shortlist calon penerima bantuan kepada KPA.

c. Laporan tersebut berupa laporan tertulis, sekurangnya

memuat jumlah pagu Bantuan Meubelair Asrama Pondok

Pesantren, Realisasi Bantuan Meubelair Asrama Pondok

Pesantren yang telah disalurkan, dan sisa dana Bantuan

Meubelair Asrama Pondok Pesantren yang disetorkan ke

Rekening Kas Umum Negara, serta lampiran berupa

salinan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan

Meubelair Asrama Pondok Pesantren Tahun Anggaran

2019.

d. Laporan pertanggungjawaban tersebut dilampirkan se-

bagai suplemen pada Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga.

23 Bab III: Laporan Pertanggungjawaban, Ketentuan Perpajakan, Larangan …

B. Ketentuan Perpajakan

Penerima Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren

wajib membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

C. Larangan dan Sanksi

1. Larangan

Dana bantuan meubelair asrama pondok pesantren

ini dilarang digunakan selain untuk pembelian meubelair

asrama pondok pesantren

2. Sanksi

Segala bentuk pelanggaran atas pengelolaan bantuan

meubelair asrama pondok pesantren yang tidak sesuai

dengan ketentuan akan diberikan sanksi menurut peraturan

perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

***


Petunjuk Teknis


25

Bab IV

Standar dan Spesifikasi Teknis Bantuan Meubelair Asrama Pondok

Pesantren

A. Ruang Lingkup

BANTUAN Meubelair Asrama Pondok Pesantren harus meme-

nuhi standar kelayakan fasilitas asrama/tempat tinggal santri

selama proses pendidikan.

B. Pelaksanaan Bantuan

Pelaksanaan Bantuan Meubelair Asrama Pondok

Pesantren dapat digunakan sesuai kebutuhan dan mencakup

(dapat memilih) beberapa pekerjaan yang dapat dijelaskan

sebagai berikut:


No Jenis Rasio Deskripsi

1 Lemari

Baju

1 buah

/santri

Kuat, stabil, dan aman. Dapat

menampung seluruh baju dengan

baik. Memungkinkan siswa

menjangkau lemari baju dengan

mudah

2 Meja

Belajar

1 buah

/santri

Kuat, stabil, aman, dan mudah

dipindahkan oleh santri. Desain

memungkinkan kaki santri masuk

dengan leluasa ke bawah meja

3 Kursi

Belajar

1 buah

/santri

Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan

oleh santri. Desain dudukan dan

sandaran membuat santri nyaman

belajar

4 Tempat

Tidur

1 buah

/santri

Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan

oleh santri. Desain tempat tidur

santri membuat tidur santri nyenyak

dan nyaman.

***

27

Bab V

Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi

A. Organisasi

ORGANISASI pelaksanaan kegiatan Bantuan Meubelair Asrama

Pondok Pesantren akan melibatkan unsur-unsur sebagai

berikut:

1. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren,

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama

RI.

2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

4. Pondok Pesantren.


B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

a. Merencanakan dan menganggarkan program Bantuan

Meubelair Asrama Pondok Pesantren tahun anggaran

2019 melalui DIPA Direktorat Pendidikan Diniyah dan

Pondok Pesantren.

b. Merancang pelaksanaan program kegiatan dengan

Petunjuk Teknis (Juknis) program Bantuan Meubelair

Asrama Pondok Pesantren tahun anggaran 2019.

c. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program Bantuan


2019 kepada Bidang Pendidikan Pakis/Pontren/ Pendis/

TOS.

d. Menerima data Pondok pesantren yang membutuhkan

Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren dari

Kanwil Kemenag Provinsi/Kemenag Kabupaten/Kota

dan atau pondok pesantren.

e. Melakukan verifikasi, seleksi dan finalisasi data pondok

pesantren yang membutuhkan Bantuan Meubelair


f. Menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan tentang

Penerima Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren.

29 Bab V: Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi

g. Menyampaikan pemberitahuan kepada Kanwil Kemen-

terian Agama tentang penerima program Bantuan


h. Memproses pencairan program Bantuan Meubelair

Asrama Pondok Pesantren yang sumber pembiayaannya

dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun

Anggaran 2019.

i. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program

Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren tahun

anggaran 2019.

j. Melakukan koordinasi dengan Bidang Pendidikan Pakis/

Pontren/Pendis/TOS Kanwil Kemenag Propinsi dan

Seksi Pakis/Pontren/Pendis/TOS Kankemenag Kabu-

paten/Kota.

k. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam

tentang pelaksanaan program Bantuan Meubelair As-

rama Pondok Pesantren sebagai bahan masukan dalam

rangka penyusunan kebijakan lebih lanjut.

2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi



2019 melalui DIPA Kanwil Kemenag Propinsi.


b. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program Bantuan


2019 kepada seksi Pakis/Pontren/Pendis/TOS.

c. Menerima data pondok pesantren yang membutuhkan

Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren dari Kan-

kemenag Kab/Kota dan atau pondok pesantren.

d. Melakukan verifikasi, seleksi dan finalisasi data pondok

pesantren yang membutuhkan Bantuan Meubelair As-

rama Pondok Pesantren.

e. Menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan tentang


f. Menyampaikan pemberitahuan kepada Kankemenag

Kab/Kota tentang penerima program Bantuan Meubelair


g. Memproses pencairan program Bantuan Meubelair


dari DIPA Kanwil Kemenag Propinsi Tahun Anggaran

2019.

h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program


anggaran 2019.

i. Melakukan koordinasi dengan Seksi Pakis/Pontren/

Pendis/TOS Kankemenag Kabupaten/Kota.

31 Bab V: Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi

j. PPK Melaporkan kepada KPA tentang pelaksanaan

program Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren

sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan

kebijakan lebih lanjut.

3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota



2019 melalui DIPA Kankemenag Kab/Kota.

b. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program Bantuan


2019 kepada pondok pesantren.

c. Menerima data dari pondok pesantren yang membu-

tuhkan Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren.

d. Melakukan verifikasi, seleksi dan finalisasi data pondok

pesantren yang membutuhkan Bantuan Meubelair


e. Menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan tentang


f. Menyampaikan pemberitahuan kepada penerima pro-

gram Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren.

g. Memproses pencairan program Bantuan Meubelair


dari DIPA Kankemenag Kab/Kota Tahun Anggaran 2019.


h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program


anggaran 2019.

i. PPK Melaporkan kepada KPA tentang pelaksanaan

program Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren

sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan

kebijakan lebih lanjut.

4. Pondok Pesantren

a. Melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan

untuk proses pencairan anggaran Bantuan Meubelair


b. Menggunakan Bantuan Meubelair Asrama Pondok

Pesantren sesuai Juknis

c. Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban pelak-

sanaan program Bantuan Meubelair Asrama Pondok

Pesantren kepada Pemberi Bantuan.

***

33

Bab VI

Pengendalian dan Pengawasan

A. Pengendalian KPA menyelenggarakan pengendalian intern terhadap pelak-

sanaan pengelolaan dana Bantuan Meubelair Asrama Pondok

Pesantren.

B. Pengawasan

1. Dalam rangka pengawasan penyaluran dana belanja Ban-

tuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren, KPA dapat mela-

kukan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional.

2. PPK dapat melaksanakan pengawasan penggunaan dana

Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren dengan

mekanisme:

a. PPK menyusun instrumen/dokumen monitoring/penga-

wasan yang memuat minimal:


1) Identitas Penerima Bantuan Meubelair Asrama Pon-

dok Pesantren.

2) Jenis Bantuan Yang Diterima.

3) Jumlah Bantuan Yang Diterima.

4) Pemanfaatan Dana Bantuan Meubelair Asrama Pon-

dok Pesantren.

b. Monitoring/pengawasan dilakukan dengan teknik popu-

lasi/sampling acak menggunakan dokumen/instrumen

pengawasan/monitoring yang disusun oleh PPK dengan

mekanisme:

1) PPK memberikan tugas perjalanan dinas penga-

wasan/monitoring penggunaan dana bantuan melalui

kunjungan ke lokasi penerima bantuan dengan

mekanisme Perjalanan Dinas Dalam Negeri, atau

2) Korespondensi/komunikasi via telpon kepada pene-

rima Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren.

35 Bab VI: Pengendalian dan Pengawasan

3. Pengawasan penggunaan dana Bantuan Meubelair Asrama

Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam nomor 2,

dapat juga dilakukan dengan meminta Laporan Per-

tanggungjawaban Penerima Bantuan Meubelair Asrama

Pondok Pesantren.

***


Petunjuk Teknis


37

Bab VII

Penutup

DEMIKIAN Petunjuk Teknis ini disusun untuk dapat digunakan

sebagai acuan bagi pengelolaan Bantuan Meubelair Asrama

Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2019. Hal-hal yang belum

diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian dalam

pedoman/aturan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari

Petunjuk Teknis ini.

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

38

Petunjuk Teknis


39

Lampiran-Lampiran


Petunjuk Teknis


41 Lampiran-lampiran

Format 1: Contoh Surat Perjanjian/Kontrak

..........(KOP K/L)..........

(DENGAN ALAMAT LENGKAP) __________________________________________________

SURAT PERJANJIAN

Pekerjaan : Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren

Nomor: ..........................(nomor surat dari K/L)

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di .....(nama kota)..... pada hari .....(hari)..... tanggal .....(tanggal)..... bulan .....(bulan)..... tahun .....(tahun)..... antara:

1. Nama : ...(nama)..... NIP : .....(nip)..... Jabatan : .....(jabatan pada satuan kerja)..... Alamat Kantor : .....(alamat kantor tempat kerja)..... selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama .....(institusi tempat kerja)….., yang berkedudukan di .....(alamat)..... (selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”);

2. Nama : .....(nama Pimpinan Pondok Pesantren)..... Jabatan : .....(jabatan)..... Alamat : .....(alamat).....

selaku pimpinan pondok pesantren yang bertindak untuk dan atas nama .....(nama pondok pesantren)....., alamat …..(alamat)....., nomor rekening …..(nomor rekening)….. atas nama rekening …..(atas nama


rekening)….., bank …..(nama bank)….. cabang …..(bank cabang)….., (selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”).

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan surat per-janjian, dalam rangka pelaksanaan Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Yang dimaksud Surat Perjanjian adalah perjanjian dimana Pihak Pertama mengikat Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren;

2. Surat Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Kedua tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2

Lingkup Pekerjaan

1. Pihak Kedua melaksanakan pekerjaan Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Jadwal Perencanaan, dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang disepakati;

2. Output pekerjaan yang harus diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berupa:

a. Laporan pekerjaan tahap awal sampai akhir pekerjaan;

b. Rincian laporan mengacu pada Petunjuk Teknis;

3. Pihak Kedua harus melaksanakan pekerjaan dengan segala kemampuan untuk mencapai hasil optimal.


Pasal 3

Hak dan Kewajiban

1. Pihak Pertama memiliki hak dan kewajiban:

a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua;

b. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua;

c. Membayar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan aturan dan mekanisme pembayaran;

2. Pihak Kedua memiliki hak dan kewajiban:

a. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab;

d. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

e. Menyerahkan laporan pekerjaan sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.

Pasal 4

Jangka Waktu Pelaksanaan

1. Pekerjaan Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren dilak-sanakan dalam jangka waktu 6 bulan dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian ini;


2. Jangka waktu pelaksanaan dapat diperpanjang, atas persetujuan Pihak Pertama, didasarkan pada: Surat Permohonan Perpanjangan dari Pihak Kedua dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Biaya Pekerjaan

Biaya pekerjaan dalam pekerjaan ini adalah sebesar Rp. ................ (disesuaikan anggaran) yang dibebankan pada Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-....................(disesuaikan DIPA) Tanggal ........................ (disesuaikan tanggal DIPA), Kode Kegiatan ................... (disesuaikan Kode Kegiatan) Mata Anggaran.............. (disesuaikan mata anggaran).

Pasal 6

Cara Pembayaran

Biaya pekerjaan Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren dapat dibayarkan secara sekaligus pencairan.

Pasal 7

Penanggungan dan Risiko

Pihak Kedua berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya, sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal tuntutan sejak ditandatangani perjanjian ini.


Pasal 8

Keadaan Memaksa (Force Majeure)

1. Yang dimaksud keadaan memaksa (Force Majeure) adalah peristiwa seperti: Bencana Alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), Kebakaran, Perang, Huru-hara, Pemogokan, Pemberontakan, dan Epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan;

2. Apabila terjadi keterlambatan yang disebabkan pada pasal 8 nomor 1 di atas, maka kedua belah pihak setuju meninjau Surat Perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini.

Pasal 9

Lain-Lain

1. Surat Perjanjian ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak;

2. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 3 (tiga) pada lembar pertama dan kedua ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- yang masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama;

3. Hal-hal yang belum tercantum di dalam surat perjanjian ini akan ditentukan kemudian.


.....(kota domisili)....., tgl/bln/tahun

Pejabat Pimpinan

Pembuat Komitmen, Pondok Pesantren,

Materai 6000 Materai 6000

(.....................) (.....................)

NIP


Format 2: Contoh Kerangka Acuan Kerja (KAK)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

BANTUAN MEUBELAIR ASRAMA PONDOK PESANTREN (NAMA PONDOK PESANTREN)

TAHUN ANGGARAN 2019

1. Latar Belakang

Menerangkan tentang gambaran umum secara singkat kebutuhan lembaga dan penggunaan dana bantuan yang akan dilaksanakan, hingga permasalahan yang dihadapi terkait dengan kebutuhan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Menerangkan tentang maksud dari pelaksanaan Bantuan Meu-belair Asrama Pondok Pesantren ini.

b. Tujuan

Menerangkan tentang tujuan dari pelaksanaan Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren ini.

3. Target dan Sasaran

a. Target

Menerangkan tentang target yang ingin dicapai dari pelaksanaan Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Pesantren ini.

b. Sasaran

Menerangkan tentang sasaran/penerima manfaat dari pelak-sanaan Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren ini.


4. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

a. Sumber Dana

Menerangkan tentang sumber dana untuk membiayai Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren ini.

b. Perkiraan Biaya

Menerangkan tentang perkiraan total biaya yang dibutuhkan untuk Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren ini.

5. Ruang Lingkup dan Lokasi Pekerjaan

a. Ruang Lingkup

Menerangkan tentang batasan dari pelaksanaan Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren ini.

b. Lokasi Pekerjaan

Menerangkan tentang lokasi untuk Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren ini.

6. Jangka Waktu Pelaksanaan

Menerangkan tentang jangka waktu pelaksanaan Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren dari awal hingga akhir penyelesaian pembiayan Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren.


7. Acuan Kerja

Menerangkan tentang acuan pendanaan biaya Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren yang meliputi: a. Petunjuk Teknis Bantuan Bantuan Meubelair Asrama Pondok

Pesantren b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) c. Foto Aktivitas/Kegiatan Santri d. Jadwal Pelaksanaan e. Lain-lain yang Diperlukan

……….………., ………. 2019

Pimpinan Pondok Pesantren,

……….……….……….

(Nama Jelas)


Format 3: Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB)

KOP LEMBAGA PONDOK PESANTREN


RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BANTUAN MEUBELAIR ASRAMA PONDOK PESANTREN

(NAMA PONDOK PESANTREN) TAHUN ANGGARAN 2019

No Uraian

Pekerjaan Volume Satuan

Harga Satuan (Rp.)

Jumlah (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) I Lemari Baju 1) 2) 3) Subtotal

II Meja Belajar 1) 2) 3) Subtotal

III Kursi Belajar 1) 2) 3)

IV Tempat Tidur 1) 2)


No Uraian


Harga Satuan (Rp.)

Jumlah (Rp.)

3) Subtotal Grand Total

.………., ……….. 2019

Pimpinan Pondok Pesantren, Bendahara,

……….……….………. ……….……….….

(Nama Jelas) (Nama Jelas)


Format 4: Contoh Pakta Integritas


(DENGAN ALAMAT LENGKAP) ___________________________________________________

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ………………………………………..…………………………………

Jabatan : ………………………………………..…………………………………

Alamat : ………………………………………..…………………………………

Kab/Kota : ………………………………………..…………………………………

Propinsi : ………………………………………..…………………………………

Menyatakan sebagai berikut:

1. Akan menjalankan Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren dengan transparan, jujur, objektif dan akuntabel;

2. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

3. Melaksanakan tugas sesuai dengan Petunjuk Teknis dan aturan-aturan lain terkait dengan program dimaksud;

4. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.


……….………., ….. ………. 2019

Pimpinan Pondok Pesantren

Materai Rp. 6.000,-

……….……….……….

(Nama Jelas)


Format 5(A): Contoh Laporan Pertanggungjawaban Bantuan BOP Pondok Pesantren

KOP LEMBAGA PONDOK PESANTREN (DENGAN ALAMAT LENGKAP)

___________________________________________________

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN MEUBELAIR ASRAMA PONDOK PESANTREN

(NAMA PONDOK PESANTREN)

TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lembaga : ...............................................................

2. Nama Pimpinan Lembaga : ...............................................................

3. Alamat Lembaga : ...............................................................

4. Nama Bantuan : Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor ................................ tanggal .......................... dan Surat Perjanjian Nomor ............................... tanggal .........................., telah menerima Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren dengan nilai nominal sebesar Rp…………. (disesuaikan jumlah bantuan).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut :


1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana

a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp…………………………… (disesuaikan jumlah bantuan).

b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp…………………………… (disesuaikan jumlah dana yang digunakan).

2. Jumlah total sisa dana : Rp………………………….. (disesuaikan sisa dana yang digunakan), telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren berdasarkan Surat Perjanjian tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren sebesar Rp………………………………….. (disesuaikan jumlah penggunaan) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

2. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren mengakibatkan kerugian negara maka Saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab.


(tempat), (tanggal) (bulan) 2019

Pimpinan Pondok Pesantren,

materai 6.000

(.............................)


Format 5(B): Contoh Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren



LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN MEUBELAIR ASRAMA PONDOK PESANTREN

(NAMA PONDOK PESANTREN) TAHUN ANGGARAN 2019

No Uraian


Harga Satuan (Rp.)

Jumlah (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) I Lemari Baju 1) 2) 3) Subtotal

II Meja Belajar 1) 2) 3) Subtotal

III Kursi Belajar 1) 2) 3)

IV Tempat Tidur 1)


No Uraian


Harga Satuan (Rp.)

Jumlah (Rp.)

2) 3) Subtotal Grand Total

.………., ……….. 2019

Pimpinan Pondok Pesantren, Bendahara,

……….……….………. ……….……….….

(Nama Jelas) (Nama Jelas)

Documents

Bantuan Meubelair Asrama · Kata Pengantar ... a. bahwa rangka penyediaan prasarana meubelair ... pemberian bantuan prasarana dalam melengkapi fasilitas