BANTEN dalam RAGAM PERSPEKTIF

Bunga Rampai Pemikiran Kritis ICMI Orwil Banten

ii

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

iii

BANTEN dalam RAGAM PERSPEKTIF

Bunga Rampai Pemikiran Kritis ICMI Orwil Banten

Prof. Dr. Lili Romli M.Si. dkk

Editor :

Achmad Rozi El Eroy

iv

BANTEN DALAM RAGAM PERSPEKTIF (Bunga Rampai Pemikiran Kritis ICMI Orwil Banten)

@Copyright, ICMI Orwil Banten, 2020

ISBN: 978-623-7908-12-8

Penulis

Prof. Dr. Lili Romli, M.Si. dkk

Editor

Achmad Rozi El Eroy

Cover

Aan Anshori

Diterbitkan oleh:

ICMI ORWIL BANTEN

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak dan menyebarluaskan isi buku ini, baik secara

sebagian maupun keseluruhan tanpa izin tertulis dari penerbit.

All Right Reserved

Cetakan pertama, Mei 2020

Isi diluar tanggungjawab Penerbit

v

Catatan Editor

PERSPEKTIF CENDEKIAWAN DALAM

MEMAHAMI BANTEN

Oleh: Achmad Rozi El Eroy

Ketua Departemen Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia ICMI Orwil Banten

pa yang terpikirkan dalam benak Anda, ketika

sekumpulan cendekiawan menumpahkan gagasan dan

pemikirannya dalam sebuah buku? Apakah mereka akan

anarkis dan desdruktif? Atau mereka akan konstruktif dan solutif?

Menjawab pertanyaan diatas, terlebih dahulu kita harus

mengeksplorasi dan memahami apa sesungguhnya fungsi dari

seorang cendekiawan? Dalam pandangan Antonio Gramsci (1891-

1937), istilah intelektual tidak hanya merujuk pada golongan

masyarakat yang berada dalam lingkungan akademis. Tentu saja

peneliti, pelajar, dan pekerja seni termasuk dalam golongan

intelektual, yang disebutnya sebagai “organizer of culture”, namun

pada saat yang sama, orang-orang yang bersifat fungsioner juga

masuk dalam golongan intelektual. Masyarakat fungsioner yang

dimaksud Gramsci adalah mereka yang bekerja di tingkat

birokrasi, politisi, dan manajer industri. Golongan intelektual

dibagi menjadi dua, yakni intelektual tradisional dan intelektual

organik, yang ditempatkan pada dimensi horizontal dalam

masyarakat.

A

vi

Golongan intelektual organik tersebut, menurut Gramsci,

memiliki peran untuk ‘berbicara’ dengan kelas pekerja untuk

menumbuhkan kesadaran kelas dan memantik semangat

pergerakan revolusioner. Hal tersebut akan lebih mudah dilakukan

oleh intelektual organik daripada golongan intelektual di posisi

vertikal karena mereka merupakan bagian dari masyarakat sipil

yang tidak memiliki kepentingan kuasa atau politis.

Gramsci yang dikenal sebagai seorang intelektual Marxis

yang banyak memberi landasan pada perkembangan studi-studi

Marxisme di bidang sosial dan budaya. Dalam banyak catatan

penjaranya ia memberikan banyak ilham bagi para penulis untuk

membaca fenomena-fenomena social. Bagi Gramsci, Intelektual

organik, adalah intelektual yang dengan sadar dan mampu

menghubungkan teori dan realitas sosial yang ada. Ia bergabung

dengan kelompok-kelompok revolusioner untuk mendukung dan

mengonter hegemoni pada sebuah transformasi yang direncanakan

dalam mewujudkan masyarakat sosialis. Pendasaran yang paling

progresif dari Antonio Gramsci adalah bahwa orang yang memiliki

kesadaran intelektual organik adalah mereka yang mampu menjadi

seorang organisator dalam perubahan atau penyadaran. Mereka ada

untuk membangun kesadaran bahwa selama ini masyarakat

sekitarnya telah terhegemoni dan tertindas.

***

Berbeda dengan Gramsci, Edwar W Said mencela kaum

cendekia yang suka bersolek dan memilih diam demi kehati-hatian

atau malah takut jabatannya akan tercopot demi sebuah tujuan

menyatakan kebenaran dan mendukung kebenaran. Seorang

cendekiawan, baik itu kalangan mahasiswa, politisi, dosen,

bangsawan, atau apa pun namanya itu, menurut Edwar Said,

vii

tidaklah ia bebas nilai atau netral. Sebaiknya seorang intelektual

harus berpihak, yaitu kepada kelompok atau kaum lemah yang

tertindas. Ia mengingatkan kita bahwa apabila kaum intelektual

mengambil posisi kritis terhadap suatu otoritas, maka intelektual

itu akan menjadi kaum pinggiran kalau dilihat dari pemilikan,

kuasa, dan kehormatan. Sebab, ia oposisi terhadap kezaliman

Edwar W Said lebih tegas mengatakan, “Intelektual adalah

individu dengan pekerjaan menyampaikan secara nyeni. Apakah

itu berbicara, menulis, mengajar, atau muncul di televisi. Dan

pekerjaan itu penting pada tataran bahwa ia diakui publik dan

mencakup sekaligus komitmen dan risiko keberanian dan

kerawanan.”

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa seorang intelektual adalah

"pencipta sebuah bahasa yang mengatakan yang benar kepada yang

berkuasa." Seorang intelektual mengatakan yang dianggapnya

benar, entah sesuai atau tidak dengan pikiran-pikiran pihak

penguasa. Karena itu ia lebih cenderung ke oposisi daripada ke

akomodasi. Dosa paling besar seorang intelektual adalah apabila ia

tahu apa yang seharusnya dikatakan tetapi menghindari

mengatakannya. Ia hendaknya jangan sekali-kali mau mengabdi

kepada mereka yang berkuasa.

Hidup seorang intelektual, menurut Said, pada hakikatnya

adalah mengenai pengetahuan dan kebebasan. Pertanyaan dasar

yang diajukannya adalah: "Bagaimana orang mengatakan

kebenaran? Kebenaran apa? Bagi siapa dan di mana?" Intelektual

tidak dapat menjadi milik siapa-siapa. Karena itu ia sering

dianggap berbahaya. la boleh solider dengan kelompoknya, tetapi

selalu dengan kritis. la, karena itu, mudah dicurigai, dicap tidak

loyal. la pada hakikatnya berjuang sendirian. Berhadapan dengan

khalayaknya ia pertama-tama tidak mampu membuat mereka puas,

viii

melainkan menantang mereka. Karena terlibat dengan kebenaran,

ia justru tidak dapat menjual diri pada pihak mana pun. la harus

menantang "ajaran ortodoks dan dogma", baik yang religius

maupun yang politik. la harus berpihak pada kebenaran dan

keadilan. Dan itu berarti, di antara orang ia tidak berpihak. “Kalau

Anda mau membela keadilan manusiawi dasar, Anda harus

melakukannya bagi siapa saja, bukan hanya secara selektif bagi

mereka yang didukung oleh orang-orang di pihak Anda, di budaya

Anda, di bangsa Anda.", begitu Edward W Said menegaskan.

***

Buku yang ada ditangan pembaca ini, kalau kita merujuk

pada pernyataan Edward W Said atau Antonio Gramsci, setidaknya

menjadi sebuah instrument strategis dalam menjalankan peran

sebagai seorang Intelektual. Terlebih buku ini ditulis oleh

sekumpulan orang yang berada dalam sebuah wadah

kecendekiawanan. Bagi seorang Intelektual, menyampaikan

kebenaran dan kritik terhadap lingkungannya merupakan sebuah

kewajiban yang tidak bias ditawar-tawar lagi, karena hal tersebut

menjadi sebuah tugas dan peran yang memang harus dijalankan

oleh seorang intelektual.

Beragam isu dan topik yang diangkat dalam buku ini

merupakan refleksi kritis intelektual Banten yang tergabung di

ICMI Orwil Banten. Dalam buku ini telah dengan cerdas para

penulis memotret dan mengangkat berbagai permasalahan yang

terjadi, baik dalam konteks structural maupun kultural. Dan ini

menjadi sebuah pemantik bagi diskusi yang sehat ditengah-tengah

kelangkaan forum diskusi antar intelektual.

Buku ini, secara khusus kalau kita bedah secara anatomi,

isinya lebih banyak mengangkat persoalan ekonomi, sosial,

ix

budaya, dan pendidikan. Kalau kita mau jujur, Isu-isu tersebut

memang menjadi isu yang seksi untuk didiskusikan dan diangkat

kepermukaan sehingga merangsang terjadinya dialektika yang

sehat ditengah-tengah masyarakat. Misalnya, tentang Isu yang

menghangat akhir-akhir ini, yaitu tentang Bank Banten. Ada dua

penulis yang secara khusus membedah persoalan yang terjadi di

Bank Banten, dan secara umum kedua penulis memiliki perspektif

yang hampir sama yaitu mempertanyakan komitmen Pemerintah

Daerah terkait penyelesaian Bank Banten.

Dalam konteks kesejarahan Banten, secara apik telah di

potret oleh Fadhulullah dan Mufti Ali melalui tulisan yang sangat

renyah untuk dibaca, membawa kita pada suasana kebatinan yang

kuat dengan masa lalu Banten dan pergerakan tokoh Banten saat

itu. Begitu juga dalam konteks Pendidikan, terhitung ada lima

penulis yang secara serius membedah persoalan kependidikan

melalui perspektif yang beragam. Dan isu-isu lainnya yang sangat

kental dengan semangat keBantenan juga tidak luput dalam bidikan

penulis untuk diangkat, yaitu tentang isu Banten dan Kemaritiman,

yang ditulis oleh Agung Sudrajat dan Tubagus Najib. Kemudian

tulisan tentang Kepemimpinan Banten,

Dari sekian penulis yang berkontribusi dalam buku ini,

apresiasi tinggi patut diberikan kepada penulis-penulis muda yang

dengan gaya “santuy” nya mengupas beberapa isu secara natural.

Sebut saja, Syamsul Hidayat, Atih Ardiansyah, Tri Ilma Septiana,

Nurdin Sibaweh dan Muhammad Fikri. Dengan latarbelakang

keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, menambah warna dan

menjadi kekuatan buku ini untuk dilahap. Dan buku ini ditutup

dengan sebuah tulisan yang “menampar” bagi kita semua,

manakala Atih Ardiansyah dengan lugasnya menyentil tentang

komitmen kita terhadap Kampung dan Dosa Kaum Cendekia.

x

Beberapa artikel lainnya juga tidak kalah menarik untuk dibaca dan

di cermati, seperti Artikel tentang Kiyai, Jawara dan Modal Sosial,

Stigma SDM Banten, Kebebasan Berekspresi yang ditulis

berdasarkan pengalaman penulisnya, dan lain sebagainya.

Dengan uraian singkat terkait isi buku ini, tentu kita dapat

gambaran bagaimana menjawab pertanyaan pembuka di catatan

editor ini. Apakah para cendekiawan yang menumpahkan gagasan

dan idenya akan anarkis dan destruktif? Atau Konstruktif dan

Solutif? Silahkan Anda simpulkan sendiri, dengan membaca secara

utuh buku yang diberi judul: Banten dalam Ragam Perspektif:

Bunga Rampai pemikiran Kritis ICMI Orwil Banten

Akhirnya, dengan segala hormat saya mengucapkan selamat

kepada para Intelektual/Cendekiawan Banten yang tergabung di

ICMI Orwil Banten yang masih merawat nalar intelektualnya

secara obyektif dalam memotret dan mengangkat isu-isu aktual

yang berkembang di masyarakat. Semoga dengan hadirnya buku

ini menjadi pemantik semangat untuk terus mengaktualisasikan

fungsi dan perannya sebagai Intelektual. [*]

xi

Tentang Editor

Achmad Rozi El Eroy, Lahir di Serang

17 Mei, menyelesaikan pendidikan S1

dan S2 di Yogyakarta, (1992-2001). Saat

ini tercatat sebagai Dosen Tetap di

Universitas Primagraha Serang. Sejak

Tahun 2018 diberi kepercayaan sebagai

Ketua Ikatan Dosen Republik Indonesia

(IDRI) Provinsi Banten. Selain itu diberi

amanah juga sebagai Ketua Departemen

Pendidikan dan Pengembangan SDM

ICMI Orwil Banten. Disamping sebagai Dosen, mantan Aktifis

HMI Cabang Yogyakarta ini merupakan Founder dan CEO PT.

Desanta Muliavisitama, sebuah perusahaan jasa yang bergerak

dalam Penyediaan Jasa Training, Publishing, Riset, Workshop,

Seminar dan lain sebagainya. Penulis telah menerbitkan puluhan

buku yang diterbitkan dan aktif menulis di Jurnal Ilmiah Nasional

dan Bereputasi Internasional. Moto Hidup: “Sebersih-bersih

Tauhid, Setinggi-tinggi Ilmu dan Sepandai-pandai Siasat” Penulis

Aktif memberikan Training dan menjadi Narasumber dalam

berbagai event lokal maupun regional. Dan saat ini adalah

pemegang Sertifikasi Penulis Non Fiksi dan Editor Profesional dari

BNSP tahun 2019, dan penulis dapat dihubungi melalui

WhatsApp: +6288218407762, Email: enggus.ahmad@gmail.com

xii

xiii

Kata Pengantar

POTENSI MEMBANGUN BANTEN

Oleh: Lili Romli

Ketua Umum ICMI Orwil Banten

anten sebagai sebuah Provinsi mengalami perjalanan yang

panjang. Semula ia merupakan sebuah daerah bagian dari

kerajaan Pakuan Pajajaran. Lalu saat Islam masuk ke

wilayah Banten, ia menjadi sebuah daerah otonom dengan

membentuk kerajaan Islam Banten di bawah kepemimpinan Sultan

Maulana Hasanuddin. Pada periode Kesultanan (1552-1809),

Banten merupakan daerah otonom. Sejalan dengan dihapuskannya

kesultanan Banten oleh Belanda, maka status sebagai daerah

otonom pun dihilangkan (pada tahun 1817). Sebagai gantinya,

Banten diberi status sebagai wilayah Keresidenan.

Pada periode Kemerdekaan R.I, status Keresidenan tetap

dipertahankan sampai dengan tahun 1973. Dengan mulai

diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, Banten terus

dikondisikan di bawah Provinsi Jawa Barat. Alih-alih kondisi ini

menyebabkan Banten menunai banyak “ketidakberuntungan”, baik

dalam bidang politik, ekonomi, maupun dalam bidang sosial-

budaya. Dalam rangka itu lalu masyarakat Banten berjuang untuk

membentuk daerah otononom, ke luar dari Provinsi Jawa Barat.

B

xiv

Perjuangan membentuk Provinsi sendiri sesungguhnya

sudah dimulai sejak 1946 oleh KH. Achmad Chatib, Residen

Banten,yang difromalkan dengan Pembentukan Panitian Pendirian

Provinsi Banten tahun 1963. Lalu pada tahun 1953 juga hal yang

sama dilakukan, namun perjuangan itu mengalami kegagalan. Pada

awal Orde Baru, perjuangan pembentukan Provinsi digalakkan

sampai dengan tahun 1970, tetapi lagi-lagi belum membuahkan

hasil. Rezim Orde Baru tidak menyetujui Banten sebagai daerah

yang terpisah dari Jawa Barat, dan Jawa Barat sendiri tampaknya

enggan jugamelepas Banten sebagai Provinsi. Momentun

perjuangan menjadi daerah otonom muncul awal reformasi setelah

jatuhnya rezim Orde Baru. Melalui Badan Koordinasi

Pembentukan Provinsi Banten (Bakor-PBB) yang diketuai oleh

Tb.H.Tryana Sjam'un bersama elemen masyarakat dan para tokoh

Banten yang bersatu padu memperjuangkan pembentukan Provinsi

Banten. Alhamdulillah perjuangan tersebut membuahkan hasil.

Pada tanggal 4 Oktober 2000, DPR-RI menetapkan Undang-

Undang Pembentukan Provinsi Banten, yaitu UU No. 23 Tahun

2000.

Kini setelah Banten menjadi Provinsi, kemiskinan,

ketertinggalan dan keterbelakangan, baik dalam bidang

pembangunan manusia maupun pembangunan fisik, yang menjadi

raison d'être, sebagai alas an utama terbentuknya Provinsi

sehingga perlu memisahkan diri dari Jawa Barat, harus maju dan

sejahtera. Ada banyak peluang dan potensi yang dimiliki oleh

Banten, baik berupa sumberdaya manusia (SDM) maupun

sumberdaya alam (SDA).

SDM Banten, baik yang ada di luar maupun di dalam

merupakan asset penting yang dapat memberikan tenaga dan

pemikiran bagi kemajuan Banten. Begitu juga dengan para kiai dan

xv

jawara, yang sudah terbukti dalam sejarah menorehkan peran

signifikan. Problemnya kerap kita terjebak dalam perbedaan dan

konflik serta kurangnya trust di antara elemen masyarakat Banten.

Alih-alih sepertinya antara yang satu dengan yang lain saling

menegasikan.

Kondisi geografis dimana Banten selalu digambarkan

sebagai sebuahwilayah yang mempesona, yang bergelimang

anugerah Tuhan. Karena itu, siapa pun memandang Banten dalam

segala aspeknya, akan menilai bahwa sudah selayaknya Banten

menjadi salah satu kawasan yang paling makmur di Indonesia. Ini

bukan tanpa preseden, sebab sejarah telah membuktikan Banten

pernah mengalami zaman keemasan pada masa pemerintahan

Sultan Ageng Tirtayasa.

Bila kita lihat potensi pertanian yang dimiliki Banten cukup

besar. Menurut data BPS tahun 2018, luas lahan sawah di Provinsi

Banten sebesar 196.285 hektar, dimana 94,93% diantaranya

terletak di 4 kabupaten yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten

Lebak Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang. Kabupaten

Pandeglang merupakan wilayah yang memiliki luas lahan sawah

terbesar yaitu mencapai 54.768 hektar (27,90%), Kabupaten Lebak

sebesar 47.753 hektar (24,33%), Kabupaten Serang sebesar 47.574

hektar (24,23%,) dan Kabupaten Tangerang sebesar 36.231 hektar

(18,46%). Namun sayang, hasil pertanian belum berhasil

mensejahterakan para petani, selain sebagian mereka hanya sebagai

petani penggarap, juga kerap gagal panen karena hama atau

kekeringan atau harga jatuh (murah) saat panenraya. Oleh karena

itu terobosan Gubernur Banten WahidinHalim, yang membentuk

BUMD Agro industri perlu didukung bersama. Seperti yang

dikatakan oleh Gubernur bahwa BUMD ini untuk menjawabt

xvi

antangan yang berkaitan langsung dengan produk hasil pertanian,

distribusi, penyediaan barang dan jaminan kebutuhan pokok.

Terkait dengan keunggulan kewilayahan, maka tidak ada

Provinsi di Indonesia yang memiliki dua objek vital perhubungan,

yakni terminal Pelabuhan Merak dan Bandara Internasional

Soekarno-Hatta. Setidaknya hubungan lokal, nasional dan

internasional dalam segala aspek, bertumpu pada pelabuhan dan

bandara yang berada di Provinsi Banten. Tetapi, apakah dengan

kedua sarana tersebut hanya sekedar akses atau ada nilai lebih yang

bias dimanfaatkan oleh Provinsi Banten?

Begitu juga dengan aspek ekonomi, terdapat kawasan

industry kimia, mineral, sandang, otomotif, perdagangan, kuliner

dan jasa yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Banten.

Menurut data BPS tahun 2017, jumlah industri di Banten sebanyak

1.862 perusahaan. Namun demikian apakah keberadaan aneka

industry hanya mensejahterakan penanam modal dan menempatkan

masyarakat local sebagai buruh tanpa ada proses transfer

knowledge, sehingga dampak pembangunan baru pada

pertumbuhan belum pada peningkatan kesejahteraan. Alih-alih

tingkat pengangguran di Banten berada pada urutan nomor wahid.

Data BPS pada Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka di

Banten sebanyak 8,01%.

Dalam aspek pariwisata, Banten seharusnya paling mampu

menyaingi Bali, dimana wilayahnya dikelilingi pantai mulai dari

utara hingga selatan, dari Anyer hingga Sawarna. Bahkan Banten

menjadi objek pembangunan kawasan pariwisata internasional

melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. Segala

potensi yang ada merupakan berkah tersendiri bagi Banten. Masih

banyak potensi-potensi lain yang dimiliki Banten.

xvii

Kita mengakui dan memberikan apresiasi kepada Pemeritah

Daerah, yang sudah banyak melakukan akselerasi pembangunan

disegala aspek, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan,

pendidikan, dan kesehatan dengan memberikan sekolah gratis dan

pembiayaan kesehatan gratis. Namun demikian masih banyak juga

“bolong-bolong” yang masih perlu diperbaiki secara signifikan,

seperti tingkat pengangguran yang masih tinggi tingkat

kesenjanganantara Utara dan Selatan, seperti terlihat dengan

tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2017 yang

masih rendah, seperti di Kabupaten Lebak (62,95), Kabupaten

Pandeglang (63,82), dan Kabupaten Serang (65,6).

Terakhir potensi Anggaran Pendapatan dan Pembangunan

Daerah (APBD). Bila dibandingkan dengan Provinsi-Provinsi baru

lainnya, APBD Banten sebagai sebagai Provinsi baru memiliki

APBD yang relative besar. Untuk tahun anggaran 2019, misalnya,

APBD Banten sebesar 12,139 triliun lebih. Jika ditambah atau

digabung dengan APBD Kabupaten/Kota se Banten maka dananya

bias mencapai sekitar 16 triliun lebih. Dengan jumlah dana sebesar

itu, saya kira akan leluasa bagi Pemda dalam melaksanakan

akselerasi program pembangunan di Banten sehingga menjadi

daerah yang maju seperti daerah-daerah lain. Dengan catatan:

anggaran tersebut tidak “bocor” (baca: dikorupsi) dan program

pembangunannya tepat sasaran.

Dalam konteks itu, tulisan yang disajikan teman-teman

Pengurus Ikatan Cendekiawan Islam se-Indonesia (ICMI) Orwil

Banten, mencoba menggambarkan dan menjelaskan seraya

melakukan kritik terhadap berbagai kondisi “pekerjaan rumah”

yang mesti dilakukan bersama dalam membangun Banten, bukan

hanya oleh Pemerintah Daerah (Pemda) tetapi juga segenap elemen

dan unsur masyarakat, termasuk kalangan Civil Society, Perguruan

xviii

Tinggi, dan segenap Organisasi keagmaan, organisasi

kemasyarakatan, dan para alim-Ulama serta Jawara. Tulisan-tulisan

yang tersaji dalam kumpulan artikel ini terdiri atas ragam pendapat,

mulai dari sejarah masa lalu Banten, pendidikan, sosial budaya,

ekonomi dan maritim, termasuk gugatan terhadap peran intelektual

dalam masyarakat.

Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih

kepada teman-teman pengurus ICMI Orwil Banten, yang sudah

meluangkan waktu untuk menulis. Terimakasih juga kepada

Saudara Achmad Rozi El Eroy, yang sudah memprakarsai

penulisan bunga rampai, sekaligus menjadi editor buku ini dengan

judul: “BANTEN DALAM RAGAM PERSPEKTIF: Bunga

Rampai Pemikiran Kritis ICMI Orwil Banten”. Semoga bunga

rampai ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi

pembangunan Banten kedepan yang lebih baik.

Serang, Mei 2020

Ketua ICMI Orwil Banten

Lili Romli

xix

Daftar Isi

Catatan Editor ......................................................................... v

Kata Pengantar .................................................................... xiii

Daftar Isi .............................................................................. xix

JEJAK ISLAM DI TANAH SUROSOWAN ......................... 1

Oleh: Fadlullah

KAWASAN SITUS KESULTANAN BANTEN: RUH HARI

JADI PROVINSI BANTEN ................................................. 23

Oleh: Tubagus Najib

OTORITAS KEAGAMAAN ISLAM DI BANTEN

HINGGA ABAD KE-19 ...................................................... 29

Oleh: Rohman

KH. TB. A. SOCHARI CHATIB (1920-2003): TOKOH

PENDIRI PROVINSI BANTEN 1963-1967 ....................... 41

Oleh: Mufti Ali

MENILIK SEJARAH, MEMBANGUN JALAN

INTELEKTUALISME ISLAM BANTEN KEKINIAN ...... 49

Oleh: Nurdin Sibaweh

BANTEN DAN TANTANGAN PENDIDIKAN DI ERA

REVOLUSI INDUSTRI 4.0 ................................................. 61

xx

Oleh: Hj. Ade Muslimat

MENALAR TUJUAN PENDIDIKAN DI BANTEN:

CATATAN KECIL PENGAJAR ......................................... 69

Oleh: Dewi Surani

REKONTRUKSI POLA PENDIDIKAN DI BANTEN:

SEBUAH SOLUSI ............................................................... 81

Oleh: Endang Yusro

PESANTREN TRADISIONAL VS PESANTREN

MODERN DI BANTEN: SEBUAH TELAAH PEMIKIRAN

DARI NURCHOLISH MADJID .......................................... 95

Oleh: Syamsul Hidayat

JALAN SIMULTAN PENDIDIKAN HUMANIS DAN ERA

4.0 ....................................................................................... 107

Oleh: Moh. Fikri Tanzil Mutaqin

MENYEMAI ARAH PENDIDIKAN DI ERA DISRUPTION

REVOLUSI INDUSTRI 4.0 ............................................... 119

Oleh: Komaruzaman

MENGGAIRAHKAN KEHIDUPAN KAMPUS

MENGGAPAI PELUANG BISNIS DALAM ARENA

KREATIFITAS SENI BUDAYA ....................................... 127

Oleh: H. Achmad Rifai

xxi

MENYIAPKAN MASYARAKAT BANTEN DENGAN

KECAKAPAN ABAD XXI DI ERA REVOLUSI

INDUSTRI 4.0 ................................................................... 139

Oleh: Tri Ilma Septiana

BANTEN DITENGAH KEMISKINAN DAN

MENGGURITANYA PRAKTIK KKN ............................ 149

Oleh: Denok Sunarsi

MEWUJUDKAN BANTEN SEBAGAI PROVINSI

MARITIM .......................................................................... 161

Oleh: Agung Sudrajad

BUDAYA MARITIM YANG TERPINGGIRKAN DI

BANTEN ............................................................................ 177

Oleh: Tubagus Najib

MUTIARA KEHIDUPAN YANG TERSEMBUNYI DARI

GUNUNG KENDENG ...................................................... 183

Oleh: Encep Supriatna

KYAI, JAWARA DAN MODAL SOSIAL ....................... 191

Oleh: Lili Romli

INKUBATOR BISNIS DAN WIRAUSAHA; STRATEGI

PERCEPATAN EKONOMI DESA DAN KOTA ............. 201

Oleh: Bobby Hidayat

STIGMA SDM BANTEN .................................................. 215

xxii

Oleh: Liza Mumtazah Damarwulan ................................... 215

PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH TERHADAP

PENGEMBANGAN LOCAL GENIUS DI PROVINSI

BANTEN ............................................................................ 225

Oleh: H. Dedi Mulyadi

QUO VADIS BANK BANTEN: TOO LITTLE TOO LATE

............................................................................................ 237

Oleh: Rizqullah Thohuri

BANK BANTEN RIWAYATMU KINI: #Duh Aing ........ 247

Oleh: Khatib Mansur

MEWUJUDKAN PRODUK UNGGULAN SEBAGAI

PENUNJANG SEKTOR PARIWISATA DAN PELUANG

LAPANGAN KERJA : OPTIMASI PETERNAK LEBAH DI

BANTEN ............................................................................ 279

Oleh: Eka Sari

KITAB SUCI BUKAN (HANYA) SOLUSI ...................... 293

Oleh: Ocit Abdurrosyid Siddiq ........................................... 293

KETAHANAN PANGAN DAN EKONOMI RAKYAT DI

MASA PANDEMI COVID-19 ........................................... 299

Oleh: Iis Solihat

KEBEBASAN BEREKSPRESI ANTARA HAK ASASI

DAN INTIMIDASI............................................................. 303

Oleh: Milla Fadhlia

xxiii

DEMOKRASI KITA DITENGAH PANDEMI COVID-19

............................................................................................ 313

Oleh : Odih Hasan

KAMPUNG DAN DOSA KAUM CENDEKIA ................ 321

Oleh: Atih Ardiansyah

1

JEJAK ISLAM DI TANAH SUROSOWAN

Oleh: Fadlullah

Sekretaris Jendral FSPP Provinsi Banten

Sejarah Umum.

Kerajaan Islam Banten dikenal

negara maritim terbesar di

Nusantara menggantikan

kedudukan Kerajaan Islam

Malaka yang dikuasai oleh

Portugis pada tahun 1511.

Dalam posisi itu, Banten

memiliki warisan sejarah dan

budaya yang sangat kaya.

Pesisir Banten menjadi tempat

singgah berbagai suku bangsa

di Nusantara, antara lain sunda, jawa, melayu, dan bugis. Banten

dengan kultur yang kosmopolit itu terlahir dan dibesarkan dalam

tradisi nelayan dan pelaut ulung. Terbiasa melakukan pelayaran,

mengarungi samudera, bersahabat dengan ombak dan badai,

menghadapi risiko dan ketidakpastian untuk kepentingan mencari

ikan dan mutiara, berniaga dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Kita

mewaris budaya yang kuat sebagai bangsa pelaut yang bekerja dalam

suatu tim dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan,

tantangan, dan rintangan, baik yang berasal dari fenomena alam

maupun kejahatan manusia, seperti perompak dan bajak laut.

2

Nenek moyang kita terbiasa berlayar dari satu pulau ke pulau

lainnya, dari satu negara ke negara lain. Banten dengan teknologi

perahu cadik telah menyeberangi laut lepas mencapai Australia dan

pulau di Lautan Pasifik. Dengan teknologi yang sama berlayar ke

Barat hingga menjangkau Afrika dan Madagaskar sebelum wilayah

itu dijamah para pelaut Mesir, India, Yunani, dan Romawi – bahkan

sebelum bangsa Dravida menuju India Selatan. Tradisi berlayar ini

telah mengangkat tiga suku bangsa yang memimpin dan termasyhur

di dunia, yakni Melayu, Bugis, dan Jawa. Bangsa Melayu terkenal

dengan tradisi dagang, Bugis tersohor dengan keberanian, dan

bangsa Jawa memiliki keunggulan dalam bidang pertanian.

Pada semua tempat berlabuh itu, nenek moyang kita terbiasa

melakukan interaksi dengan manusia dari beragam latar belakang

etnis, budaya, status sosial ekonomi dan kepercayaan yang berbeda-

beda, kemudian menjalin komunikasi dan kerjasama perdagangan

dalam berbagai bidang. Tidak hanya itu, nenek moyang kita juga

membagi dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta menggali dan

menyerap ilmu, hikmah, dan peradaban dari bangsa-bangsa lain yang

beradab. Dengan demikian, peradaban bahari itu sangat inklusif,

terbuka terhadap keragaman suku bangsa dan agama, menghormati

adat, tradisi-budaya, dan kepercayaan masing-masing, serta

menerima kemajemukan itu sebagai keniscayaan, sehingga lahirlah

budaya kosmopolit.

Akar dari semangat pelayaran nelayan tersebut tidak lepas dari

warisan sejarah dua imperium besar di Nusantara, yakni [1] Kerajaan

Sriwijaya yang berpusat di Sumatera pada abad ke-7 hingga abad ke-

13 M dan [2] Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa pada abad

ke-13 hingga abad ke-15 M. Kemudian kekuatan negeri bahari itu

dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, termasuk

Kerajaan Islam Banten.

3

Sejarah Banten menjadi bagian dari puzle sejarah modern

Indonesia. Dan sejarah modern Indoneisa itu, menurut M.C.

Ricklefs, profesor kehormatan di Universitas Monash, dimulai

dengan masuknya Islam di bumi Nusantara.1 Indonesia modern

ditandai dengan islamisasi Indonesia yang dimulai sekitar tahun 1200

M dan berlanjut hingga sekarang; relasi pribumi Indonesia dengan

bangsa Barat yang dimulai sekitar tahun 1500 M hingga sekarang;

dan persatuan Indonesia dalam kebhinekaan komunitas dari berbagai

pulau yang semula tersebar dalam bentuk negara-kerajaan yang

terpisah-pisah, dengan rupa-rupa etnis, suku, bahasa, agama dan

kepercayaan.

Sedangkan sejarah politik Banten dimulai dari periode

kesultanan, periode keresidenan, dan periode provinsi. Periode

kesultanan dimulai sejak Maulana Hasanudin yang dikenal

Panembahan Surosoan (1552-1570) hingga sultan yang terakhir,

yakni Sultan Muhammad Rafiudin (1813-1820). Periode

Keresidenan dimulai sejak keraton Surosoan Banten hancur dibakar

oleh Belanda hingga terbentuknya Provinsi Banten pada era

Reformasi, dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun

2000 pada tanggal 4 Oktober tahun 2000.

Banten dalam Konteks Islamisasi Nusantara

Islam sudah ada di kepulauan Nusantara sejak awal Islam,

yakni pada masa kekhalifahan Ustman ibn Affan (644-656).2

Khalifah ketiga, setelah Umar ibn Khatab dan Abu Bakar Ash-Shidq,

yang dikenal memiliki kegeniusan bisnis dalam menciptakan

1 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, Jakarta: PTSerambi Ilmu Semesta, cet-II., 2005

2 Ibid, hal 27

4

kemakmuran. Kekuasaan Islam pada masa Ustman ibn Affan

meliputi Jazirah Arab, Mesir, Yerussalam, Damaskus, dan Persia.

Islam telah masuk dan memainkan peran penting dalam urusan

perdagangan di Sumatera sejak zaman Sriwijaya, kerajaan Budha

yang didirikan pada akhir abad VII, sekitar tahun 650. Hal ini terjadi

karena kontak dagang antara dunia Islam dengan Cina terhubung

lewat jalur laut melalui perairan Indonesia yang ada dalam

kekuasaan Sriwijaya, yakni Palembang, Lampung Utara,

Minangkabau, Semenanjung Malaka, dan sekitarnya. Sriwijaya

menguasai selat-selat di Nusantara, sehingga menjadi poros maritim

dunia dan menguasai perdagangan antara Tiongkok dan Hindustan.

Pada awal zaman Sriwijaya, islamisasi terjadi melalui

perkawinan antara pelaut pengembara atau pedagang muslim Arab

dengan penduduk lokal, dan dari perkawinan itu terbentuk

komunitas-komunitas muslim. Namun demikian, belum terjadi

konversi agama dari penduduk lokal yang beragama Hindu-Budha

dalam tingkat yang cukup besar. Meskipun demikian, raja-raja

Sriwijaya telah akrab dengan Islam. Berdasarkan penelitian Fatimi,

terdapat bukti kontak Islam dengan Nusantara melalui surat

menyurat antara Raja Sriwijaya bernama Sri Indrawarman dengan

Khalifah Umar ibn Abdul Aziz (717-720) pada masa Dinasti

Umayyah. Di dalam surat itu, Raja Sriwijaya menyapa Khalifah

Umar ibn Abdul Aziz sebagai “Raja Arab” dan memperkenalkan

dirinya sebagai “Raja Nusantara”.3

Sriwijaya mencapai puncak kekuasaannya pada masa dinasti

Syailendra yang bertahta di tanah Jawa tahun 760, setelah

menaklukkan kerajaan Kalingga yang berpusat di Jepara. Kekuasaan

3 S.Q. Fatimi, Two Letters from Maharaja to the Khalifah, Islamic Studies 2

I, 196, h. 121-140.

5

Sriwijaya meluas meliputi sebagian Jawa, Sumatera hingga Kamboja

dan Tonkin. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di

Asia Tenggara, yang kebesarannya sepadan dengan imperium lain

yang sezaman dengannya, yakni Kekhalifahan Islam Abbasiyah di

Baghdad (737- 961 M) dan Dinasti Tang di Cina. Sriwijaya juga

menjadi pusat pengajaran agama Budha Mahayana dengan simbol

bukit Siguntang Mahameru di Palembang dan mahakarya Candi

Borobudur, salah satu candi Buddha terbesar di dunia, yang terletak

di Jawa Tengah.

Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang berakhir pada

tahun 1377 M ditaklukan oleh Kerajaan Majapahit. Dalam

penaklukan itu, Pangeran dari Palembang bernama Parameswara

berhasil meloloskan diri dan akhirnya berlabuh di selat Malaka

sekitar tahun 1400 M. Di tempat ini, ia bersama orang laut

pengembara berhasil membuat Malaka menjadi pelabuhan

internasional yang menghubungkan jalur dagang dari Cina dan

Maluku di Timur sampai dengan India, Persia, Arabia, Suriah, Afrika

Timur dan Laut Tengah di Barat; serta ke Utara sampai Siam dan

Pegu. Parameswara pada awalnya beragama Budha, tetapi pada akhir

pemerintahannya (1390-1414) ia menganut agama Islam dan

berganti nama menjadi Iskandar Syah.

Di tanah Jawa, Islam telah datang sejak zaman Majapahit.

Kerajaan Hindu yang berdiri dengan raja pertamanya Raden Wijaya

alias Raja Kertarajasa (1293-1309) dan digantikan oleh anak dari

selir bernama Indreswari puteri dari Sumatera, yakni Jayanegara

(1309-1328). Majapahit sebagaimana wajah kekuasaan kerajaan

Hindu Jawa sebelumnya – Kalingga, Mataram, Kediri, dan Singosari

merupakan negara agraris yang berhasil. Ratu Tribuwana

Wisnuwardhana (1328- 1350) yang bergelar Prabu Kenya berhasil

6

membangun Majapahat sebagai negara agropolitan yang aman, adil,

dan sejahtera.

Seiring dengan melimpahnya hasil produksi pertanian,

Majapahit melakukan ekspansi ke pantai-pantai strategis di

Nusantara. Majapahit mencapai puncaknya pada masa pemerintahan

Hayam Wuruk (1350-1389) dengan Patih yang terkenal Gajah Mada

(baca: Gaj Ahmad). Patih Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya:

”Lamun huwus kalah Nuswantara, isun amukti palapa” (“jika telah

kalah pulau-pulau seberang, barulah saya menikmati istirahat”).

Sumpah ini dikenal dengan sumpah palapa yang bertekad

menyatukan Nusantara dalam satu kekuasaan politik. Majapahit pun

menguasai wilayah Sriwijaya, bahkan meluas ke Barat hingga bagian

tertentu di Vietnam Selatan dan ke arah Timur sampai dengan bagian

barat Papua. Pada masa Kerajaan Majapahit yang beragama Hindu,

Islam telah menjadi agama yang dipeluk oleh para bangsawan

keraton dalam lingkungan istana. Bukti arkeologis kedatangan Islam

di lingkungan keraton Majapahit adalah penemuan batu Nisan di

Trawulan bertarikh S 1290 (1368- 1369 M) dan di Tralaya yang

bertarikh S 1298-1533 (1376-1611 M). Islam masuk ke keraton

Majapahit melalui para bangsawan yang tertarik dengan para sufi,

yakni ulama beraliran mistik yang memiliki karomah atau kekuatan

ghaib. Hal ini dimungkinkan, karena islamisasi di Jawa terjadi ketika

sufisme mendominasi dunia Islam setelah jatuhnya Baghdad ke

tangan bangsa Mongol pimpinan Hulagu, cucu Chengez Khan, pada

bulan Februari 1258 M.4

Berbeda dengan di ibu kota Kerajaan, di pantai utara Jawa,

Islam dipeluk oleh rakyat melalui kontak dagang dari pelaut asal

4 Tamim Anshori, Dari Puncak Baghdad Sejarah Dunia Versi Islam, Jakarta:

Zaman, 2015, h. 260

7

Penaklukan (Politik)

Mistisisme (Ruhani) ISLAMISASI

NUSANTARA

Perkawinan

Dagang (Ekonomi)

Gujarat, Arab, Melalayu, dan Cina. Pada tahun 1406-1409 M,

laksamana Cheng Hoo atas perintah kaisar Ming telah melakukan

pelayaran perdamaian dan singgah di tanah Jawa dalam kekuasaan

Majapahit bersama 28.000 prajurit dengan 300 armada kapal. Cheng

Hoo adalah seorang laksamana yang beragama Islam.

Jadi, islamisasi di Jawa terjadi melalui kontak dagang di

kalangan rakyat, sedangkan dilakalangan elit melalui pendekatan

pendidikan dan kebudayaan bercorak fikih-sufistik. Para penyiar

Islam membangun pendidikan Islam bercorak fikih-sufistik dengan

menggunakan sistem asrama Hindu-Budha, yakni Pondok Pesantren.

Islam diajarakan secara kontekstual dengan kearifan budaya lokal,

sehingga terjadi asimilasi dan akomodasi budaya Jawa kuno dalam

ritual umat Islam. Juru dakwah Islam yang datang dari Arab, India,

Cina, dan Melayu berusaha mengisi raga budaya Hindu-Budha

dengan jiwa Islam, sehingga benturan Islam dan budaya lokal tidak

terjadi. Pengaruh Islam terhadap masyarakat lokal terlihat pada

khitan dan penguburan orang yang meninggal dunia sebagai

pengganti upacara-upacara keagamaan Hindu-Budha semacam

kremasi.

Akhirnya, pada tahun 1519 kerajaan Majapahit jatuh ke tangan

Kerajaan Islam Demak yang didirikan pada tahun 1478 oleh Raden

Fatah, putera raja Majapahit, Prabu Brawijaya. Demak berdiri sekitar

8

25 tahun setelah Khilafah Turki Utsmani menaklukkan

Konstantinopel pada tahun 1453 dan mengirim ekspedisi dagang ke

Nusantara. Sejak itu, pola islamisasi berubah dari pendekatan

ekonomi dan budaya menjadi pendekatan politik, seperti penaklukan

kekuasaan Pajajaran pada abad XVI oleh Demak yang menjadi cikal

bakal kerajaan Islam Banten. Dengan demikian, pola islamisasi

Nusantara menjadi lengkap, sebagai berikut:

Mulai abad ke XIII, pengaruh Kerajaan Hindu dan Budha di

tanah Jawa digantikan dengan pengaruh Islam tanpa membuang

warisan budayanya. Pengaruh Hindu di ujung Timur Jawa bergerak

memusat di Bali, sedangkan di bagian barat Jawa memusat di Ujung

Kulon Banten. Pengaruh agama Hindu di Pulau Bali dan Ujung

Kulon Banten mengajarkan keharmonisan manusia dan alam yang

dilembagakan melalui ritual dan tatatertib menjaga kelestarian alam,

serta kerja seni dengan arsitektur bangunan dan keindahan yang

diakui dunia.

Kehadiran kerajaan Islam telah mengubah orientasi hidup

masyarakat agraris di pedalaman menjadi kota pantai berbasis

perdagangan dengan visi kepelabuhanan. Kita dapat menyebut

kerajaan Malaka, Aceh (menguasai semenanjung Malaya dan selat

Malaka); Demak (kerajaan Islam pertama di Jawa yang

menggantikan posisi Majapahit menguasai wilayah pantai utara Jawa

hingga kota pelabuhan Tuban, Jawa Timur), kemudian bergerak ke

Indonesia Timur dengan tokoh utamanya Sunan Giri, merambah

Gersik, Surabaya, Madura, Lombok, Ternate (Maluku), Goa,

Makasar, Bugis (Sulawesi), dan Banjar (Kalimantan).

Dari Demak islamisasi bergerak ke Jawa bagian barat dengan

tokoh utamanya Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah), ke

Cirebon dan Banten menaklukkan Kerajaan Pajajaran pada abad XVI

9

dan menduduki selat Sunda dan teluk Banten pada tanggal 22 Juni

1527 sebagai cikal bakal Kerajaan Islam Banten.

Visi maritim Kerajaan Islam terlihat nyata dari peletakan batu

pertama kesultanan Banten. Sultan Maulana Hasanudin –putera

Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati– secara cerdik

memindahkan pusat pemerintahan dari pedalaman Banten Girang ke

pesisir. Di kawasan teluk Banten, sultan membangun tiga institusi

penting sebagai motor perubahan sosial di Banten sejak tahun 1552,

yakni Masjid sebagai basis kegiatan sosial keagamaan (termasuk

kaderisasi kepemimpinan), Surosowan sebagai pusat pemerintahan,

dan pelabuhan sebagai sentra ekonomi, bisnis, dan perdagangan

internasional. Teluk Banten pun menggantikan posisi Malaka yang

secara politis mengalami kemunduran karena penguasaan Portugis.

Pelabuhan Banten digerakkan oleh transaksi expor impor pelaku

bisnis dari seluruh pelosok negeri, dari berbagai latar belakang suku

bangsa, budaya, dan agama.

Kota Islam Banten

Sejak awal berdirinya, kota Banten telah dirancang sebagai

kota Islam seperti yang dikemukakan Houroni (1970: 21-23). Kota

Islam sekurangnya memiliki lima komponen, yakni [1] benteng, [2]

masjid dan sekolah keagamaan, [3] istana dan tempat pemumikan

kaum bangsawan, [4] pusat pemukiman warga pribumi, dan [5]

pinggiran kota tempat pemukiman para pendatang. Pusat kota Islam

Banten disebut kasunyatan. Pusat kota yang dikendalikan oleh

Masjid dan semangat entrepreneurship. Kasunyatan adalah “city of

intellect” yang berpenduduk muslim istimewa yang mengamalkan

tasawuf sesuai syariat; menghayati maqoshid syariah yang

dijalaninya dan memiliki kemandirian finansial, di mana seluruh

aktivitasnya lebih dipengarui oleh ide dan gagasan serta visi tentang

masa depan dunia Islam.

10

Kerajaan Islam Banten dipimpin oleh Raja bergelar sultan dan

dibantu oleh seorang wazir. Kepemipinan sultan selalu dalam

bimbingan dan nasehat mufti, qodhi, atau faqih najmudin. Sultan

adalah gelar bagi penguasa dalam sistem politik Islam. Pada tahun

1638 penguasa Banten, ‘Abd Al-Qadir (berkuasa 1626-1651)

memperoleh gelar sultan dari Syarif Makkah. Sultan Banten juga

menerima bendera, pakaian suci, dan apa yang dipercayai sebagai

bekas jejak Nabi Muhammad SAW dari penguasa Haramain. Semua

pemberian Syarif Makkah ini diarak dalam prosesi kelilinng kota

Banten pada acara Maulid Nabi. Gelar sultan memiliki arti penting

dalam memperkuat kekuasaan Raja dalam sistem pemerintahan

Islam yang tidak hanya bersifat sekuler, tetapi juga bersifat ilahiat.

Sultan adalah bayangan Tuhan di bumi yang segala perintahnya

wajib ditaati. Sebagai konsekwensinya, sultan tidak hanya

menangani kekuasaan eksekutif, melainkan juga legislatif dan

yudikatif sekaligus. Dalam catatan sejarah, sumber kekuasaan sang

sultan diperoleh berdasarkan keurunan.

Dalam menjalankan kekuasaannya, Sultan selalu

bermusyawarah dan meminta nasehat kepada ulama yang disebut

Qodhi. Yaitu jabatan hukum yang bertugas memberikan fatwa dan

pertimbangan kepada sultan dalam memutuskan kebijakan publik,

terutama menyangkut soal keagamaan. Jabatan qodhi diperoleh

berdasarkan keahlian, bukan warisan sebagaimana sultan. Qodhi

dipegang oleh golongan ulama atau Kyai yang pada umumya

bergelar “sayyid”, “syarif” atau “ayip”. Mereka dihormati karena

ilmunya dan kharismanya sebagai pelayan umat. Qodhi yang

masyhur di kalangan umat antara lain Syeikh Maulana Yusuf Al-

Makassari, al-Bantani. Beliau bergelar “syeikh” karena beliau adalah

guru yang berkompeten mengajarkan tasawuf dan tarekat. Beliau

adalah pembimbing ruhani para murid menuju Tuhan, Allah Ta’ala.

11

Syeikh Yusuf Al-Makassari menjadi penasehat sultan sejak

kesultanan dipegang oleh Abu Al- Mafakhir ‘Abd Al-Qadir dan

memiliki hubungan pribadi yang sangat erat dengan putera Mahkota,

Pangeran Adipati Anom Pangeran Surya. Pangeran Surya adalah

nama kecil Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau menjadi sultan ke-5 pada

tanggal 10 Maret 1651. Beliau juga dikenal dengan julukan

Pangeran Ratu Ing Banten. Beliau mendapat gelar dari Makkah al-

Mukarromah, dengan nama Sultan Abul Fath Abdul Fattah

Muhammad Syifa Zainal Arifin. Kedekatan Syekh Yusuf Al-

Makasari itu dilanggengkan dengan dilangsungkannya pernikahan

Syeikh Yusuf dengan puteri Sultan Ageng Tirtayasa.

Pangeran Surya sebagaimana Ayahnya, Abu Al-Mafakhir

‘Abd Al-Qodir, memiliki minat yang kuat dalam bidang akademik,

pendidikan, dan keagamaan. Meneruskan program Ayahnya, beliau

membina mental pegawai, prajurit, dan rakyat dengan mendatangkan

guru-guru agama dari Arab, Aceh, dan daerah lainnya. Beliau juga

mengirimkan puteranya, Pangeran ‘Abd Al- Qohhar dalam sebuah

misi diplomatik ke Istambul pada musim haji tahun 1669. Atas

rekomendasi Syeikh Yusuf yang telah memiliki jaringan intelektual

di India, Haramain, Yaman, dan Damaaskus, Abd Qohhar tidak

hanya menunaikan ibadah haji dan misi diplomatik, tetapi juga

belajar tentang agama Islam di pusat-pusat peradaban Islam itu.

Dalam bidang pembangunan, Pangeran Surya meneruskan dan

mengembangkan wawasan internasional yang telah disemai

leluhurnya, Sultan Maulana Hasanudin. Sultan Maulana Hasanudin

sejak awal pendirian kerajaan Islam Banten, yang secara cerdik

memindahkan pusat pemerintahan dari pedalaman ke pesisir. Di

kawasan pesisir teluk Banten, Pangeran Surya membangun kota

metropolitan multietnik. Sultan memadukan bangunan tradisional

dan pengaruh asing (baca: wawasan internasional) secara kreatif

12

dengan mengeksplorasi keunggulan lokal berbasis sumber daya

alam. Hal ini dapat dilihat pada peninggalan bangunan purbakala

seperti Masjid, keraton, benteng, kanal, danau Tasikardi, pengindelan

air bersih, balai pertemuan (tiyamah), jembatan gantung, dermaga

pelabuhan dan tembok kota.

Visi Kota juga terlihat pada penataan ruang yang dirancang

berbasis keunggulan lokal dengan inti bisnis yang unik. Satu

kampung mencerminkan keunggulan bisnis tertentu. Misalnya

ditemukan nama perkampungan Kepandaian (pusat kerajinan

logam), Kamaranggen (pandai keris), kagongan (pandai gong dan

alat kesenian), Kamasan (pandai emas dan perhiasan), dan

seterusnya. Ide membangun desa berbasis keunggulan lokal, yang

mengkombinasikan industri kreatif dan kekayaan sumber daya alam

merupakan pikiran cerdas dan modern.

Pilihan cerdas itu menjadikan Banten sebagai kerajaan maritim

tersohor sekaligus pusat perdagangan internasional. Pelabuhan yang

dilengkapi infrastruktur dan penataan kota jasa di atas mampu

menarik invesor dan Kapal Dagang dari berbagai latar belakang

kebangsaan, antara lain: Persia, Arab, Eropa, Keling, Kola, Pegu,

Cina, Melayu. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa kegiatan ekspor-

impor di Pelabuhan Banten didominasi oleh Jepang (37%), Cina

(33%), Indocina (10%), Eropa (5%), dan sisanya sebesar 15% oleh

pelaku bisnis lokal.

Pangeran Surya yang kemudian dikenal dengan gelar Sultan

Ageng Tirtayasa berhasil mengembangkan konsep pembangunan

kota pantai terpadu, yang terhubung dengan kampung hijau berbasis

pertanian (agropolitan). Gelar Tirtayasa merupakan titel yang

diperoleh karena keberhasilan beliau membangun saluran air dari

Sungai Untung Jawa hingga ke Pontang. Saluran memiliki

multifungsi: untuk irigasi, kemudahaan transportasi orang dan

13

perdagangan, serta benteng pertahanan perang sepanjang pesisir

utara. Pembangunan irigasi berdampak pada kemajuan pertanian dan

perdagangan hasil bumi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat

Banten.

Secara politik, sultan Ageng Tirtayasa sangat sengit

menentang Kolonial Belanda. Maka tidak mengherankan, Banten

pun menjadi tempat perlindungan bagi para pejuang dari berbagai

pelosok Nusantara yang melarikan diri dari penjara-penjara Belanda.

Bagi Belanda yang bermarkas di Batavia, Sultan Ageng Tirtayasa

merupakan penghalang besar dalam upaya mereka memperlus

wilayah di Nusanatara.

Sepulang putera Mahkota, Abu Nasr Abd Qohhar dari Timur

Tengah dengan gelar “Sultan Haji” pada 1680, Sultan Ageng

Tirtayasa mengangkat Abu Nasr Abdul Qohar atau Sultan Haji

sebagai wazir. Wazir adalah adalah wakil sultan dalam mengurus

pemerintahan terutama dalam urusan dalam negeri. Sultan Haji

diserahi tugas memerintah kesultanan dari ibu kota Banten,

sedangkan sultan Ageng Tirtayasa pindah ke Keraton Tirtayasa

mengelola kebijakan luar negeri. Namun sayang hubungan antara

sultan Ageng Tirtayasa dan putera mahkota retak oleh karena sang

putera Mahkota cenderung memihak Belanda, sedangkan sultan

Ageng Tirtayasa gigih menentang Belanda.

Tragedi sejarah terjadi ketika Sultan Haji berkomplot dengan

Belanda dan memakzulkan pesan- pesan orangtuanya, Sultan Ageng

Tirtayasa. Atas dasar itu, pada 27 Febrauri 1682, Sultan Ageng

Tirtayasa memimpin gerakan jihad, mengambil alih Keraton

Sorosoan. Keraton dapat diambil alih, dan Sultan Haji melarikan diri

seraya meminta bantuan Belanda. Pada tanggal 6 Maret 1682

Belanda menyerang Sorosowan dan berhasil mengusai Kraton.

Sultan Ageng Tirtaya mundur ke Tanara, memimpin gerilya dan

14

kemudian ditangkap dengan cara muslihat oleh Belanda melalui

tangan Sultan Haji pada tanggal 14 Maret 1683, kemudian dipenjara

hingga wafat.

Takluk Menjadi Keresidenan Banten

Pola umum islamisasi di Nusantara dari awal abad XIII hingga

abad XVI berawal dari Aceh, Malaka, semenanjung Malaya, pesisir

utara Jawa, Brunei, Sulu, dan Maluku berlangsung melalui jalur

perdagangan internasional. Kejayaan kerajaan Islam telah

mengundang bangsa-bangsa di dunia datang ke Nusantara, bukan

hanya dari Asia dan Afrika, juga Eropa. Pengaruh Eropa ditandai

dengan kehadiran Portugis yang menguasai Malaka pada tahun 1511,

disusul Belanda dan Inggris. Malaka pada saat itu menjadi

puncaknya pusat perdagangan. Selanjutnya Raja Pajajaran berupaya

menjalin persahabatan dengan Portugal. Portugal diijinkan

mendirikan loji (factory) yang kemudian menjadi benteng di Sunda

Kelapa (1522), namun urung karena pada 1527 Sunda Kelapa telah

direbut oleh Fatahillah yang beragama Islam dan berganti nama

menjadi Jayakarta.

Belanda datang pertama kali mendarat di Banten tahun 1596

dipimpin Cornelis de Houtman setelah berlayar selama 15 bulan.

Mereka datang atas nama organisasi de Compagnie van Verre

dengan menggunakan 4 kapal milik Perhimpunan Pedagang

Amsterdam. Tujuan mereka untuk berdagang dan tidak untuk

merebut kekuasaan. Mereka berupaya untuk bersahabat dengan

mengundang para penguasa (lokal) ke kapal dan saling berkunjung

dengan para pedagang. Pada tahun 1603, Belanda berhasil

mendirikan kantor dagang “Verenigde Oost-Indische Compagnie”

(VOC) di Banten dan merupakan kantor dagang Belanda yang

pertama di seluruh kepulauan Indonesia.

15

Dalam perkembangan selanjutnya, VOC bukan hanya sekedar

kongsi dagang, tetapi juga tumbuh menjadi kekuatan kolonial yang

hegemonik. Tahun 1614 Parlemen Belanda menaikkan bantuan

keuangan kepada VOC dan memberikan 5 kapal tempur untuk kuasai

Nusantara. Sampai 1617 VOC memiliki + 40 kapal menghubungkan

benteng-benteng VOC yang berpusat di Jayakarta yang kemudian

dinamakan Batavia oleh Belanda. Pada tahun 1619 Batavia dibangun

sebagai Pusat Pengaturan Dagang VOC sekaligus Pusat

Pemerintahan Hindia Belanda oleh Jan Pie- terzoon Coen.

Belanda mengetahui kelemahan para penguasa yang ada di

Nusantara, bahwa sebenarnya mereka saling bersaing. Belanda

melancarkan politik “adu domba” dan “belah bambu”, dan kemudian

menguasai Jawa. Pada tahun 1684 Belandaa menguasai pelabuhan

Banten, menghancurkan Surosowan pada tahun 1809 dan

memindahkan pusat pemerintahan ke Serang pada tahun 1832.

Pada tahun 1809, Belanda menyerang dan membakar habis

keraton Surosowan. Sultan Muhammad Syafiudin ditangkap dan

dibuang ke Ambon, sedangkan patihnya dihukum pancung.

Kesultanan dilanjutkan oleh Sultan Muhammad Rafiudin, dan

Belanda terus melakukan penyerbuan terhadap keraton hingga

akhirnya kekuasaan politik jatuh sepenuhnya dalam kendali Kolonial

Belanda pada tahun 1820. Banten yang berdaulat takluk menjadi

sebuah Keresidenan yang merupakan bagian dari negeri jajahan

Belanda, dalam kendali Gubernur Jendral Daendels.

Belanda menjajah dengan monopoli dagang, menguasai elit

dalam masyarakat feodal, mengangkat penguasa boneka, hingga

perbudakan manusia dengan kerja paksa (1830-1870). Dalam bidang

sosial budaya dan agama, kehadiran Eropa menancapkan pengaruh

dengan misi Gereja untuk melakukan kristenisasi dengan mendirikan

Sekolah Kristen dan menjalankan program pelayanan amal. Belanda

16

yang dijiwai oleh keserakahan Kapitalisme dan semangat revolusi

Industri (1848) menandai kolonialisme–penjajahan, mulai dari

Banten menjalar ke suluruh Nusantara!

Setelah Banten jatuh dalam belenggu penjajah Belanda sistem

kesultanan digantikan menjadi keresidenan Banten di bawah kendali

Kolonial Belanda.

Api Jihad dan Perlawanan Kyai Banten

Api jihad yang dinyalakan Sultan Ageng Tirtayasa terus

berkobar. Ketika Pelabuhan dikuasai Belanda pada tahun 1684,

Surosoan dihancurkan pada tahun 1809 dan pusat pemerintahan

dipindahkan oleh Belanda ke Serang pada tahun 1832, Masjid

menjadi benteng pertahanan terakhir umat Islam yang diharapkan

mampu membela hak rakyat. Masjid menjadi simbol kekuatan

perlawanan. Masjid bukan sekedar pranata agama, melainkan

berperan sebagai kekuatan revolusioner untuk memimpin gerakan

sosial melawan penjajah Belanda. Dari Masjid yang tersebar di

seluruh kampung, di wilayah Banten, para Kiyai membina kader

untuk pengadaan satuan-satuan laskar pejuang kemerdekaan, yang

rindu syahid.

Syeikh Yusuf Al-Makassari dan Pangeran Purbaya putera

yang lain dari Sultan Ageng Tirtayasa berhasil menggalang potensi

umat, termasuk kekuatan Jawara, dengan memposisikan Jawara

sebagai subordinat (pengawal gerilya) ulama (kiyai) dalam usaha

membebaskan negara dari segala penjajahan, menegakkan

kebenaran, keadilan, dan etika kesusilaan Islam.

Meskipun Syeikh Yusu ditangkap dan dibuang ke Srilanka dan

kemudian dipindahkan ke Afrika Selatan, api jihad tidak pernah

pupus. Masjid terus bergairah membangun masyarakat berdasarkan

kesatuan iman, semangat jihad, dan supremasi syari’ah. Islam pun

menjadi “senjata ideologis” perlawanan berbasis etno-religius

17

dengan menggunakan simbolisme dan jaringan keagamaan yang

berimpitan dengan etnisitas. Tahun 1888 pecah geger Cilegon di

Banten yang dipimpin KH. Wasid. Gerakan ini memberi dasar

tumbuhnya kesadaran nasional sebagaimana gerakan perjuangan

pribumi sepanjang abad 19 di Nusantara, seperti Perang Cirebon

(1802- 1806), Perang Diponogoro di Jawa (1825-1830), Perang

Paderi Imam Bonjol di Sumatera Barat (1821-1838), Perang Antasai

di Banjarmasin (1859-1862), dan Perang Aceh (1873-1903).

Motivasi jihad ini dilandasi semangat cinta tanah air dan bela

negara dalam kerangka menegakkan prinsip amar ma’ruf nahi

munkar. Amar ma’ruf nahi munkar tersebut dimenifestasikan dalam

bentuk upaya merombak tatanan sosial-ekonomi-politik bila

dianggap tidak sesuai dengan aturan agama, utamanya kemusyrikan.

Dalam hal ini, berlakulah firman Allah:

“Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya

sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya

dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-

orang yang bertakwa.” (Qs. At- Taubah/9: 36).

Atas dasar doktrin itu, kecanggihan perlengkapan perang

Belanda dianggap kecil di hadapan massa rakyat yang bergerak

melawan dengan bambu runcing. Tindak jarang benturan ideologis

Islam melawan penjajahan Belanda – dan bangsa Eropa secara

umum – diserukan dengan perang suci jihad fi sabilillah: melawan

kaum kafir! Pada titik ini, kaum Kristen yang kehadiraannya bersama

bangsa penjajah (terpaksa) mengambil risiko menjadi sasaran

perlawanan massa rakyat. Konteks sosiologis ini penting diungkap

agar kita dapat menata kembali semangat kebangsaan – Persatuan

Indonesia – dalam suasana batin yang damai.

18

Para Kyai membentuk laskar-laskar yang terdiri dari santri dan

jawara. Mereka bergerak dengan pekikan takbir: Allahu Akbar! Para

kiyai menumbuhkan semangat jihad para Santri untuk membela

Islam dan menentang penjajah. Para kiyai juga mengajarkan mereka

ilmu bela diri dan ilmu batin. Misalnya, pekikan takbir – Allahu

Akbar – mampu menggugah semangat para Santri untuk bertempur

mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Dalam hal ini, kiyai selalu

menempatkan negara pada posisi yang wajib dibela dan

dipertahankan. Membela Republik adalah perang di jalan Allah, dan

gugur dalam pembelaan itu adalah mati syahid. Karena itu, Masjid

pun tidak jarang dijadikan markas perjuangan, tempat berunding dan

menyusun strategi, bahkan gudang rahasia untuk menyimpan senjata.

Ekspresi jihad dilakukan secara berbeda oleh Syeikh Nawawi

Al-Bantani. Nawawi berhasil melakukan jihad intelektual dan

kulturan melalui konsolidasi dan kaderisasi dalam upaya pergerakan

dakwah. Nawawi mendukung gerakan KH Wasid menetang penjajah

dan mendidik tokoh pergerakan seperti KH. Hasyim Asy’ari. Syeikh

Nawawi dikenal sebagai ulama dan guru besar masjid al-Haram yang

juga menjadi pengarang produktif dan berbakat. Timbulnya inisiatif

untuk menjadi pengarang ini karena adanya dorongan, baik dari

dalam dirinya maupun dari permintaan masyareakat Islam yang

datang kepadanya, sebagaimana tercantum dalam alasan penulisan

beberapa kita yang dikarangnya.

Karangan-karangan syekh Nawawi pertama kali diterbitkan di

Mesir dan Mekah, kemudian beradar di dunia Islam, terutama di

negara-negara yang menganut mazhab Syafi’ie. Ide, gagasan, dan

pemikiran Syeikh Nawawi berpengaruh kuat, sehingga jejaknya

sampai kini masih tertanam pada masyarakat Islam. Karya yang ia

wariskan, tetap digumuli para santri di seluruh pelosok nusantara,

19

Malaysia, Thailand dan Filipina Selatan. juga di negara-negara

Timur-Tengah.

Prestasi Syeikh Nawawi sebagai pendidik memang luar biasa.

Ilmunya deras mengalir kepada murid-muridnya dan menjadi

rujukan. Syeikh Nawawi mengembangkan dakwahnya bukan dengan

cara ceramah, melainkan dengan cara penyebaran informasi melalui

karya tulis berupa buku. Nawawi juga memiliki sikap nasionalisme

dan patriotisme yang tinggi dengan menyematkan nama “al-jawi’,

“al-Bantani’, atau “at-Tanari” di belakang namanya.

Banten pada Awal Kemerdekaan/Era Revolusi

Ketika Jepang masuk ke Teluk Banten (Bojonegara) pada

tanggal 1 Maret 1942 dibawah pimpinan Letnan Hitoshi Imamura.

Para Kyai di Banten aktif bergabung dalam sukarelawan Deidanco,

Sudanco, dan Heiho menjadi militer untuk melawan tentara sekutu.

Kemudian, setelah Jepang kalah parang, Indonesia Merdeka dan

Belanda ingin kembali menjajah Indonesia, para Kiyai memperkuat

pemerintahan darurat pada tahun 1949 dengan mengisi kekosongan

jabatan pemerintahan dan militer. KH. Ahmad Khatib sebagai

residen Banten, KH. Syam’un [Pimpinan Perguruan Islam “Al-

Khairiyah” Citangkil Cilegon] sebagai Panglima Divisi Seribu

merangkap Bupati Kabupaten Serang, Kiyai Abdul Halim sebagai

Bupati Pandeglang, dan Kiyai Muhammad Hasan sebagai Bupati

Lebak.

Ketika masa pemerintahan darurat mengalami krisis keuangan,

Keresidenan Banten mencetak uang sendiri, yaitu Oeang Repoeblik

Indonesia Daerah Banten disingkat (ORIDAB) sebagai alat tukar

pembayaran. Wong Banten tidak telah menunjukkan komitmen

untuk menjaga dan merawat keutuhan negara kesatuan republik

Indonesia, dan terpikir untuk memisahkan diri dari negara Indonesia,

padahal kesempatan untuk itu sangat besar.

20

Kiyai, santri, dan jawara Banten memberi dukungan untuk

mengelola perbedaan melalui dialog dan perdebatan yang produktif

sehingga menghasilkan warisan terbesar peradaban Indonesia dalam

bidang politik, yakni dasar negara Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila dan UUD 1945 adalah jiwa, kepribadian, dan filsafat hidup

sekaligus cita-cita sosial politik bangsa Indonesia yang merdeka,

bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Era Reformaasi dan Perjuangan Banten menjadi Provinsi

Banten sebagai provinsi telah diwacanakan sejak tahun 1953

bersamaan dengan pembentukan Daerah Istimewa Yogjakarta dan

Daerah Istimewa Aceh. Namun wacana ini menguap begitu saja

tanpa tindak lanjut yang berarti. Pada tahun 1963 wacana provinsi

Banten diperjuangkan kembali dengan dibentuk Panitia

Pembentukan Provinsi Banten yang diketuai Gogo Sandjadirdja.

Namun, karena situasi poltik yang tidak memungkinkan akibat

ketegangan Islam dan PKI yang menandai peralihan kekuasaan dari

orde lama ke orde baru, wacana provinsi Banten pun mandeg.

Perjuangan kembali dilanjutkan pada tahun 1967 dan masuk dalam

tahap legislasi melalui usul inisiatif anggota DPRGR pada tanggal 24

Agustus 1970. Namun, proses ini kandas karena tantangan dari

Proinsi Jawa Barat.

Pada era Reformasi 1998, masyarakat Banten kembali

memperjuangkan perubahan status Keresidenan Banten menjadi

Provinsi yang meliputi Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang,

Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang.

Akhirnya, Banten resmi menjadi Provinsi dengan ditetapkannya

Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 pada tanggal 4 Oktober tahun

2000. Banten menjadi provinsi hasil dari pemekaran atau pecahan

dari Provinsi Jawa Barat.

21

Pada tahun 2000, awal terbentuknya provinsi Banten,

golongan santri menyerukan ditegakkannya syari’at Islam. Mereka

ingin menisbatkan kata “Darussalam” pada nama provinsi Banten.

Namun, pada akhirnya, suara mayoritas menetapkan “Iman Takwa”

sebagai moto Banten. Implementasi “iman takwa” itu antara lain

dengan menjadikan Masjid sebagai point of development, ditandai

dengan pembangunan Masjid Raya Al-Bantani di Kawasan Pusat

Pemerintahan Provinsi Banten.[*]

22

Tentang Penulis

Dr. H. Fadlullah, S.Ag., M.Si. Akademisi

UNTIRTA lahir di Serang 30 Desember 1977.

Pendidikan MI-MTs di Al-Jauharatunnaqiyah

Buah Gede dan Madrasah Aliyah di Al-

Khairiyah Tegal Buntu. Selain belajar formal

di Madrasah, juga belajar ngaji Al Qur'an dan

ngaji kitab di Rumah Guru Ngaji dan mondok

di Pesantren Al-Hikmah Cigading.

Tahun 1994 hingga 1999 melanjutkan studi S1 di Fakultas

Tarbiyah Jurusan PAI IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian

melanjutkan S2 di Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta

(lulus 2002). Sejak tahun 2002 menjadi dosen tetap PAI UNTIRTA;

aktif menghidupkan Takmir Masjid Kampus "Syeikh Nawawi al-

Bantani" UNTIRTA dan bergabung sebagai penggiat Asosiasi

Masjid Kampus Indonesia (AMKI) yang berkantor pusat di Masjid

Salman ITB Bandung.

Tahun 2017 menyelesaikan S3 Teknologi Pendidikan dengan

konsentrasi PAUD di Universitas Negeri Jakarta. Kini, ia tercatat

sebagai dosen Program Studi PGPAUD dan Program Studi

Pascasarjana UNTIRTA. Selain mengajar aktif dalam gerakan

koperasi dan amal umat sebagai pendiri Koperasi Pendidikan

Tirtayasa Koperasi Civitas Akademika UNTIRTA dan penggiat LAZ

HARFA Provinsi Banten. Aktif bersama ICMI Orwil Banten, IDRI

Banten, DMI MUI dan FSPP Provinsi Banten.

23

KAWASAN SITUS KESULTANAN BANTEN:

RUH HARI JADI PROVINSI BANTEN

Oleh: Tubagus Najib

Peneliti, Pada Pusat Penelitian Arkeologi nasional

rovinsi Banten, walaupun usianya baru 19 tahun, namun

seyognya telah matang, dibanding dengan Provinsi-Provinsi

lainnya yang sudah lebih dahulu berdiri. Kematangannya

karena telah melalui proses panjang perjuangan menuju terbentuknya

sebuah institusi. Sehingga Banten telah dikenal sebagai Imperium

dan Emperium. Status tersebut sebagai sumber semangat, sebagai

spirit Provinsi Banten, untuk lebih unggul dibanding dengan

Provinsi-Provinsi lainnya. Hal itu telah disadari oleh Gubernur

Banten terpilih tahun 2017- 2022. Dalam langkah awal memulai dari

Banten Lama. Seakan ia tahu bahwa Spirit Provinsi Banten ada di

Banten Lama.

Prof. Dr. Uka Tjandrasasmita yang punya andil dalam

menetapkan hari jadi Kabupaten Serang, ketika ditanya, kenapa hari

jadi Kabupaten Serang, pada tanggal 1 Muharram 933 H atau tanggal

8 Oktober 1526 M. Jawabannya singkat, agar hari jadi Kabupaten

Serang, memiliki Ruh Kesultanan Banten. Begitupun pada hari

penetapan hari Jadi Provinsi Banten, Prof Dr. Imat Tihami,

mengusulkan yang sama untuk menghidupkan Ruh Banten. Namun

suara terbanyak jatuh pada tanggal 4 Oktober 2000, berdasarkan di

syahkan RUU Pembentukan Provnsi Banten. Tiga belas hari

kemudian, tepatnya tanggal 17 Oktober 2000. RUU Pembentukan

Provinsi Banten di syahkan menjadi Undang-Undang. Ada dua kasus

salah bunda melahirkan. Yang pertama, hari lahirnya Kabupaten

P

24

Serang yang lahir pada tahun 1816 namun dibuat dalam akte

kelahirannya jatuh pada tahun 1526. Yang kedua hari jadi Provinsi

Banten yang ditetapkan pengesahannya menjadi Undang-Undang

pada tanggal 17 Oktober 2000, namun dalam akte hari jadinya ditulis

tanggal 4 Oktober 2000. Empat (4 ) Oktober 2000, merupakan baru

semacam draf RUU yang belum menjadi Undang-Undang.

Sebagaimana hari lahirnya Kabupaten, juga hari jadinya Provinsi

patut ditinjau kembali.

Memang apalah artinya sebuah hari lahir atau hari jadi. Hari

jadi menurut bahasa adalah saat pertama kali digunakan atau selesai

dibuat atau diresmikan. Artinya bukan saat pertama diusulkan atau

direncanakan tetapai pada saat pertama kali digunakan atau

diresmikan. Resmi disini adalah sudah menjadi kesepakan Hukum

dan di syahkan. Namun persolannya adalah suara terbanyak juga

menjadi suatu kekuatan yang diperhitungkan. Hari jadi ada beberapa

sumber dasar pijakan, disamping Undang-Undang yang di syahkan,

sumber sumber lainnya adalah; dari sumber prasasti, sumber

manuscrip, sumber arsip dan sumber foklor.

Seperti hari jadi Kabupaten Serang yang merupakan

munculnya di masa Kolonial, sumber rujukannya adalah yang

terdokumen dalam Arsip Belanda. Setelah masa Belanda, seperti

berdirinya kota-kota administrasi, sumber rujukannya adalah

Undang-Undang ketika ditetapkan sebagai kota. Demikian juga Hari

jadi Provinsi, sumber rujukannya adalah ketika diundangkan sebagai

berdiri sebuah Provinsi. Persoalannya ada hari jadi Provinsi, ada hari

jadi Kabupaten atau ada hari jadi Kota Administrasi, dan ada hari

jadi sebuah Kota. Hari jadi sebuah kota, prosesnya dari sebelum kota

menjadi kota. Hari Jadi Kabupaten Serang sesungguhnyya untuk,

menetapkan awal mulai adanya kota di Banten, bukan sebagai hari

jadi dimulai berdirinya sebuah Kabupaten. Sehingga Kabupaten

25

Serang, usianya dituakan dalam aktenya. Menurut Prof.Dr. Uka

Tjandrasasmita sebagai salah seorang yang membidaninya, “agar

Kabupaten Serang memiliki Ruh Kesultanan Banten”.

Kesultanan Banten sebagai ruh yang diperebutkan,

sesungguhnya kapan Hari Jadinya? pada masa Kesultanan, hanya ada

dua refrensi yang ditelusuri untuk mencari kapan Hari jadi

Kesultanan Banten, yaitu sumber Prasasti dan sumber manuscrip.

Tentu harus kita bedakan Banten sebagai status Kerajaan dan Banten

sebagai status Kesultanan. Banten sebagai Status Kerajaan hari

jadinya sudah dikonversi ke hari jadi Kabupaten Serang tanggl 1

Muharram tahun 933 H atau tanggal 8 Oktober 1526 M. Bagaimana

dengan Banten yang telah menyandang status Kesultanan. Kapan

hari jadi Kesultanan Banten.

Kapan Banten menyandang status Sultan dan kratonnya

disebut Kesultanan. Berdasarkan sumber manuscrip, Banten

menyandang Status Sultan pada tanggal 12 Rabiul Awwal 1044 atau

7 Oktober 1634. Ditetapkan oleh Syarif Jahed dari Mekkah, sebagai

penguasa Mekkah pada saat itu. Hingga saat ini Maulid di Banten,

merupakan peringatan yang sangat meriah, yang awalnya sebagai

bentuk memeriahkan Status Banten sebagai kesultanan yang

bertepatan dengan maulid Nabi Muhmamad Saw. Namun

perkembangan berikutnya yang tersisa yang diarak, dimeriahkan

arak-arakan membawa Pajang Maulid, yang berisi, hiasan, nasi dan

lauk pauk. Setelah dibagikan nasi dan lauk pauknya, menjadi nasi

berkat. Kemeriahan peringatan Status Banten sebagai Kesultanan

telah beralih peran menjadi arak-arakan Nasi berkat.

Aneksasi Institusi Banten telah berdampak luas, hususnya

terhadap nama Kesultanan Banten, yang mulai muncul pada tanggal

12 Rabiu Awwal tahun 1044 atau tanggal 7 Oktober 1634 telah

berahir pada tanggal 22 Agustus tahun 1809 Nama Kesultanan

26

Banten setelah runtuh ditetapkan menjadi Cagar Budaya oleh

Kolonial Belanda sekitar tahun 1913, menjadi nama Old Banten atau

Banten lama. Peringatan ditetapkannya Banten sebagai Kesultanan,

dengan mengarak kebanggaan nama Kesultanan berubah dengan

mengarak nasi berkat. Yang di arak setiap bulan maulid.

Namun demikan Ruh Kesultanan Banten tetap hidup. “Banten

Lama” mejadi tempat kunjungan wisata religi, bahkan hampir yang

berkumjung ke Banten puas setelah berziarah dan lupa bahkan sekan

akan tidak ingin tahu tentang tapak tapak, jejak-jejak Kesultanan

Banten yang berada di sekitar Makbaroh makam sultan. Ini menjadi

tugas dan bagian dari Revitalisasi Banten yang sedang berjalan untuk

memberi informasi yang utuh tentang Banten lama: sebagai sebuah

kawasan Cagar Budaya.

Revitalisasi Banten kurang sempurna kalau hanya satu zoning

yaitu zoning inti. Padahal dalam Perda tahun 1990 Bahwa Banten

Lama, telah diatur dalam tiga zoning, zoning inti, zoning penyanggah

dan zoning pengembang. “Banten Lama” terdiri dari beberapa situs

Monumental. Ada Situs Keraton, Situs Gedung Ijo, Situs Jembatan

Rantai, Situs Rumah Cina, Situs Spelwijk, situs Pangindelan, situs

Tsik ardi, situs Gapura Lawang Saketeng. Belum lagi situs yang

masih diduga ada temuan yang masih berada di bawah tanah.

Persoalan aktual muncul tentang “Banten Lama”. Apakah disebut

Banten Lama ataukah akan disebut Kesultanan Banten. Dalam

diskusi tentang nama dalam forum Mang Fajar tanggal 5 September

2018, usulan yang muncul adalah Eks-Kesultanan Banten.

Munculnya usulan tersebut boleh jadi karena adanya Forum Forum

Kesultanan Nusantara atau implementasi dari Revitalisasi yang telah

berjalan. Old Banten adalah sebuah nama bentuk perlindungan,

pelestarian Situs-Situs yang berada di Banten Lama. Sebagai bentuk

kompromi apakah bernama Banten Lama ataukah Kesultanan

27

Banten, maka nama yang patut disandang adalah “KAWASAN

SITUS KESULTANAN BANTEN”. (KSKB). KSKB memiliki dua

nilai penting yaitu; Nilai Pelestarian dan Marwah Kesultanan. [*]

1

29

OTORITAS KEAGAMAAN ISLAM DI

BANTEN HINGGA ABAD KE-19

Oleh: Rohman

Sekretaris Umum ICMI Orwil Banten

Pendahuluan

onsep otoritas keagamaan memiliki cakupan yang luas

meliputi teks, seseorang, kelompok orang, institusi, dan

lain-lain.1 Sedangkan Gudrun Kramer menganggap bahwa

konsep ini memiliki sejumlah bentuk dan fungsi yang meliputi

kemampuan (kesempatan, kekuasaan, atau hak) untuk

mendefinisikan keimanan dan praktek keagamaan yang benar,

ortodoksi atau ortopraksi; otoritas keagamaan ini juga berfungsi

untuk membentuk dan mempengaruhi pandangan-pandangan dan

perilaku agar sesuai dengannya; mengidentifikasi, meminggirkan,

menghukum atau mengeluarkan pelaku penyimpangan, bid’ah, dan

kemurtadan serta agen-agennya dan pendukung-pendukungnya.2

Pada agama-agama monoteistik yang didasari pada wahyu, otoritas

keagamaa melibatkan kemampuan untuk mengarang dan

mendefinisikan undang-undang yang berasal dari teks yang otoritatif

dan menetapkan metode interpretasi yang shahih.3

1 Nico J. G. Kaptein, The Voice of the Ulama: Fatwas and Religious

Authority in Indonesia, Archives de sciences sociales des religions,

49e Année, No. 125, Authorités Religieusesen Islam (Jan. - Mar.,

2004), pp. 115-130.

2 Gudrun Kramer dan Sabine Schmidtke, Speaking for Islam: Religious

Authorities in Muslim Societies (Leiden: Brill, 2006), h. 1-2. 3 Ibid.

K

30

Pada saat Rasulullah SAW masih hidup, beliau adalah

pemegang otoritas keagamaan (religious authority) sekaligus otoritas

politik (political authority). Pendeknya seluruh otoritas yang ada

berada dalam satu genggaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW

merupakan pemilik otoritas keagamaan karena Rasulullahlah

mendapatkan wahyu langsung dari Allah SWT dan dapat langsung

disampaikan kepada para sahabatnya. Wahyu ini kemudian

ditafsirkan langsung oleh Rasulullah dengan bimbingan Allah SWT.

Rasulullah-lah yang memiliki hak dan otoritas dalam memberikan

tafsir terhadap Al Quran. Selain itu melalui perkataan, perbuatan, dan

diamnya, Rasulullah memberi pemahaman kepada umat Islam

mengenai berbagai permasalahan yang muncul ketika itu.Sementara

dalam konteks otoritas politik, beliau adalah pemegang kekuasaan

yang memiliki wilayah, rakyat, tentara, pengaruh, dan loyalitas

pengikut yang sangat patuh kepadanya.

Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, otoritas

keagamaan otoritas keagamaan dan politik beralih kepada para

khalifah yang diberi petunjuk (khulafa al rashidun) yaitu Abu Bakar,

Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Para

khilafah inilah yang mewarisi otoritas keagamaan dan politik pasca

Rasulullah SAW wafat karena mereka dapat menjelaskan hukum

Islam sesuai dengan apa yang mereka dengar dan saksikan dari

Rasulullah SAW. Pasca transisi kekuasaan dari Hasan bin Ali

kepada Muawiyah yang merupakan pembangun fondasi dinasti

Umayyah, otoritas keagamaan dan politik yang disatukan Rasulullah

dan dilanjutkan oleh khulafa al rashidun berakhir.4

4 Patricia Crone dan Martin Hind, The God’s Caliph: Religious Authority in

the First Century of Islam, (Cambridge: Cambridge University Press,

2003), h. 2.

31

Pada masa Ummayah inilah, peran keagamaan dan politik

mulaidipisahkan dimana khalifah memegang otoritas politik dan

ulama memegang otoritas keagamaan. Hal ini diteruskan oleh

dinasti-dinasti Islam setelahnya karena tidak adanya sosok yang

memiliki kualitas seperti nabi Muhammad dan empat khalifah

penggantinya yang diberi petunjuk. Konsekwensinya, dimensi

relijiusitas, spiritualitas, hukum, dan militer menjadi terpisah dengan

figur dan institusinya masing-masing yang memiliki orotitas

terpisah.5 Ini yang kemudian terjadinya klaim dalam tubuh umat

Islam terkait dengan siapakah yang paling berhak untuk berbicara

mewakili Islam? Siapakah yang paling dapat mentafsirkan Al Quran

dan Hadist? Kepada siapa umat Islam merujuk untuk mendapatkan

petunjuk dan bimbingan?

Dalam konteks sejarahnya kemudian, Islam terpecah belah

dalam beberapa aliran baik aliran kalam, hukum, maupun politik

yang masing-masing mengklaim berhak untuk berbicara dan

mewakili atas nama Islam. Namun dalam batas tertentu pemiliki

otoritas keagamaan pasca wafatnya Rasulullah adalah ulama yang

memiliki kemampuan untuk menafsirkan al Quran dan menjelaskan

hadist-hadist yang bersumber dari Rasulullah. Kemampuan ini

merupakan modal utama dalam konteks kepemilikan otoritas

keagamaan.

Otoritas Keagamaan Islam di Banten Hingga Abad ke-19

Banten merupakan salah satu wilayah di Nusantara yang

memiliki reputasi sebagai wilayah Muslim yang umatnya lebih taat

5Hamid Dabashi, Authority in Islam: From the Rise of Muhammad to the

Establishment of the Umayyad, (New Jersey: Transaction Publisher,

1989), h. 4.

32

dalam menjalankan ibadah jika dibandingkan dengan Muslim di

daerah lainnya.6 Kesultanan Banten didirikan oleh Syarif

Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) dan putranya, Hasanuddin yang

berhasil mengalahkan kerajaan Sunda yang berpusat di Banten

Girang. Pusat kesultanan Banten kemudian dipindahkan ke pesisir

utara Banten pada tanggal 1 Muharram 933 Hijriyah bertepatan

dengan 8 Oktober 1526.7 Melalui kekuatan politik dan pada batas

tertentu militer, sultan-sultan Banten dan aparat pemerintahannya

diduga aktif dalam melakukan dakwah sehingga dapat dengan sukses

mengkonversi keyakinan sebagian besar masyarakat Banten baik

penduduk asli yang tinggal di pedalaman Banten maupun pendatang

yang datang dari berbagai wilayah di Jawa untuk bekerja sebagai

penggarap lahan pertanian dan perkebunan. Mereka yang awalnya

beragama Hindu atau Budha kemudian menjadi penganut Islam yang

taat.

Pada awal periode kesultanan Banten, posisi otoritas

keagamaan dan politik terkonsentrasi pada tangan pendiri kesultanan

Banten yaitu Syarif Hidayatullah dan Hasanuddin. Pada batas ini

nampak bahwa pendiri kesultanan Banten merupakan pemilik

otoritas keagamaan sekaligus politik yang kuat dimana mereka

berperan sebagai penafsir teks Al Quran dan hadist yang

diejawantahkan dalam kegiatan dakwah dan pengajaran agama

hingga pencarian ilmu keislaman. Pada sisi lain, mereka juga

merupakan pemegang otoritas politik karena kekuasaan berada

6Martin Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-Tradisi

Islam di Indonesia, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), h. 246. 7Nina Lubis, etal., Sejarah Banten: Membangun Tradisi dan Peradaban,

(Serang: Badan Perpustakan dan Arsip Daerah Provinsi Banten,

2014), h. 40.

33

dalam genggaman sehingga memudahkan untuk mengatur dan

mengambil kebijakan dalam menjalankan urusan kenegaraan

sekaligus keagamaan.

Meskipun demikian konsentrasi otoritas keagamaan dan

politik dalam satu genggaman ini tidak berlangsung lama.Hal ini

ditandai dengan mulai adanya guru-guru agama yang mengajarkan

ilmu keislaman kepada para sultan-sultan Banten berikutnya yang

memang dikenal gemar mencari dan mendalami ilmu agama. Wajar

jika kemudian mereka memiliki gelar maulana bagi pendiri dan tiga

sultan pertama kesultanan Banten yaitu Maulana Mahdum atau sunan

Gunung Jati, Maulana Hasanuddian, Maulana Yusuf, dan Maulana

Muhammad.8 Pemberian gelar maulana menurut Bruinessen

diberikan kepada seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang

luas atau ulama sufi.9

Pemisahan antara otoritas keagamaan dan politik nampaknya

semakin jelas terjadi pada masa penguasa Banten pertama yang

bergelar sultan yaitu Sultan Abul Mufakhir Mahmud Abdul Qadir

yang meninggal pada tahun 1651.10 Hal ini ditandai dengan adanya

permintaan sultan Abul Mufakhir dan anaknya Abul Ma’ali Ahmad

yang mengirimkan utusan kepada Syarif Besar di Mekah untuk

mengirimkan seorang ahli hukum Islam (syariah) yang

berpengetahuan luas untuk memberikan pemahaman keagamaan di

kesultanan Banten meskipun permintaan ini tidak dapat dipenuhi.11

Dalam konteks sejarah Banten, pemegang otoritas keagamaan yang

tadinya berada dalam genggaman seorang sultan pada batas tertentu

8Martin Bruinessen, h. 249. 9 Ibid 10 Martin van Bruinessen, h. 250. Lihat juga, Nina Lubis, hal. 60.

11 Martin van Bruinessen, h. 250-251.

34

mulai dipindahkan kepada seorang qadhi yaitu seorang hakim atau

syaikh tertinggi dimana perannya mengalami dinamika sepanjang

sejarah Banten.12 Istilah qadhi sendiri kemudian dijawakan sehingga

lafalnya menjadi Kali/Ki/Kyai dimana dalam konteks kesultanan

Banten, qadhi ini mendapat gelar Kyai Pakih Najmuddin.

Dalam konteks keagamaan, qadhi kesultanan Banten

memiliki peran yang penting karena dialah yang menjadi pemutus

perkara-perkara yang terkait dengan perkawinan, perceraian, waris,

dan pemeliharaan anak.13 Sedangkan urusan pembunuhan atau

pidana berat nampaknya diserahkan kepada sultan atau mangkubumi

dan karena Banten telah dijajah oleh Belanda sejak tahun 1682 maka

Belanda melarang penerapan hukum pidana Islam seperti qisas dan

had14 walaupun aturan tentang qisas dan had terdapat dalam kitab

Undang-Undang Pidana kesultanan Banten.15 Qadhi memiliki peran

yang besar dalam perpolitikan dalam negeri kesultanan Banten. Pada

saat kematian Maulana Yusuf di tahun 1580 misalnya, qadhi

memainkan peran penting dalam memilih pengganti Maulana Yusuf

yaitu anaknya yang masih berusia 9 tahun bernama Maulana

Muhammad (1580-1596). Peristiwa ini berulang ketika Maulana

Muhammad meninggal dalam pertempuran untuk menguasai

Palembang yang kemudian qadhi melantik pangeran Abdul Qadir

12 Martin van Bruinessen, h. 252. 13 Ayang Utriza Yakin, The Register of Qadi Court: “Kiyahi Pekih

Najmuddin” of Sultanate of Banten, 1754-1756, Studia Islamica,

Vol. 22, No. 3, 2015, h.1-60. 14 Ibid 15 Dinar Boontharm, The Sultanate of Banten1750-1808: A Social and

Cultural History, Dissertation, University of Hull, 2003, h. 261-262.

35

yang masih belia untuk menggantikan posisi ayahnya dan menjadi

pengajar sekaligus penasehat sultan yang paling diandalkan.16

Melalui otoritas keagamaan yang dimiliki, qadhi memiliki

pengaruh yang luas tidak hanya sebatas pada kalangan istana namun

juga meluas di kalangan rakyat Banten. Dapat diduga bahwa qadhi

tidak hanya mengajari ilmu agama kepada anggota keluarga

kesultanan namun juga kepada para abdi istana dan rakyat Banten

sehingga proses islamisasi menjadi lebih cepat. Qadhi memiliki kaki

tangan yang bernama pengulu (petugas keagamaan yang mengawasi

pengurus masjid, perkawinan dan perceraian, dan hakim di tingkat

daerah dan kampung). Selain itu Qadhi juga memiliki staf lain yang

membantunya yaitukarta, jaksa, and paliwara.17 Mereka adalah

aparat pemerintah kesultanan Banten yang bertugas sebagai

perwakilan qadhi di tingkat kampung.18

Meskipun para staf qadhi ini belum diketahui kapasitas dan

latar belakang pendidikannya namun dapat diduga bahwa mereka

memiliki pengetahuan dan pemahaman keagamaan yang cukup

memadai sehingga qadhi mempercayakan sebagian otoritas

keagamaan khususnya dalam penyelesaian masalah hukum keluarga

Islam di tingkat kampung kepada mereka. Menurut Utriza, qadhi

memiliki beberapa peran yaitu sebagai hakim, penengah, mediator,

notaris, penjaga, panitera, tempat kepercayaan warga untuk

menitipkan hartanya, sekaligus tempat memutuskan perkara jika ada

16 Martin van Bruinessen, h. 253. Lihat juga Dinar Boontharm, h.

259. 17 Ibid 18 Ibid

36

yang tidak puas dengan keputusan penghulu yang bertugas pada

level di bawahnya.19

Jabatan qadhi yang bergelar Pakih Najmuddin di kesultanan

Banten tetap bertahan pada puncak hieraki kekuasaan hingga awal

abad ke-19 dimana Pakih Najmuddin memiliki wewenang untuk

mengangkat dan memecat pejabat yang menangani permasalahan

agama yaitu penghulu dan amil(petugas untuk mengurusi zakat).

Posisi ini bertahan hingga tahun 1868 atau 36 tahun sejak kesultanan

Banten dihapuskan oleh Belanda pada tahun 1832.20 Otoritas

keagamaan kyai Pakih Najmuddin kemudian diwariskan kepada staf

qadhi khususnya penghulu yang kemudian menjadi bagian dalam

sistem birokrasi pemerintah kolonial Belanda dan pejabat yang

khusus mengurusi permasalahan keagamaan.

Selain penghulu dan staf qadhi lainnya, otoritas keagamaan

di Kesultanan Banten juga dimiliki oleh para guru agama yang

berpusat di Kasunyatan yang merupakan pusat penting ilmu

pengetahuan dan pendidikan agama kesultanan Banten yang dimulai

sejak era kepemimpinan Maulana Muhammad.21 Guru-guru agama

ini datang dari berbagai tempat di Nusantara dan manca negara

karena kesultanan Banten pada puncak kejayaannya dikenal sebagai

pusat perekonomian tersibuk sekaligus sebagai pusat ilmu

pengetahuan keagamaan di Nusantara sehingga menarik para ulama

untuk bermukim di wilayah ini. Tidak jarang terjadi perbedaan

pendapat terkait dengan permasalahan keagamaan. Misalnya, qadhi

pada tahun 1780 meletakkan jabatannya karena Sultan Abul

Mufakhir Muhammad Aliyuddin (1777-1802) terpengaruh oleh

19 Ibid 20 Martin van Bruinessen, h. 257. 21 Ibid

37

ajaran ulama asing yang menggunakan teknik baru dalam penentuan

awal dan akhir bulan Ramadhan.22

Otoritas keagamaan juga dimiliki oleh para kyai independen,

yang pada awal abad ke-19 atau setelah dihapusnya kesultanan

Banten oleh Inggris pada tahun 1813, mulai secara massif membuka

pesantren untuk memberi pelajaran agama kepada generasi muda

Banten.23 Kemungkinan besar, para kyai independen ini muncul

akibat dihapuskannya kesultanan Banten dan kyai Pakih Najmuddin.

Sehingga rakyat Banten kemudian mencari otoritas keagamaan yang

dapat langsung mereka mintakan nasihat-nasihatnya tanpa melalui

birokrasi. Bisa jadi sebagian rakyat Banten enggan untuk merujuk

ilmu agama dari penghulu dan membayar zakat kepada penghulu

karena mereka dianggap sebagai bagian dari pemerintah kolonial

Belanda.

Kesimpulan

Otoritas keagamaan (religious authority) di Banten telah

terbentuk hingga abad ke-19. Terdapat beberapa bentuk otoritas

keagamaan yang ada di Banten hingga abad ke-19. Pertama, qadhi

yang merupakan rujukan utama terkait dengan persoalan keagamaan

karena kemampuannya dalam memahami dan menginterpretasikan

teks keagamaan. Selain itu qadhi juga memiliki staf-staf yang juga

memiliki pemahaman keagamaan yang baik yang dapat menjadi

rujukan bagi masyarakat kesultanan Banten. Mereka adalah

penghulu, karta, jaksa, and paliwara. Selain itu, otoritas keagamaan

di kesultanan Banten juga dimiliki oleh para kyai yang muncul

secara massif pada awal abad ke-19 yang dipicu oleh penghapusan

22 Martin Bruinessen, h. 260. 23 Ibid

38

kesultanan Banten oleh Inggris dan penghapusan Kyai Pakih

Najmudin dari sistem birokrasi pemerintahan Kolonial Belanda.

Melalui otoritas keagamaan yang dimiliki, mereka membentuk

pemahaman keagamaan masyarakat Banten melalui pengajaran dan

nasihat-nasihat keagamaan yang mereka berikan kepada masyakat

Banten.

Referensi

Boontharm, Dinar, The Sultanate of Banten1750-1808: A Social and

Cultural History, Dissertation, University of Hull, 2003.

Bruinessen, Martin Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-

Tradisi Islam di Indonesia, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999).

Crone, Patricia dan Martin Hind, The God’s Caliph: Religious

Authority in the First Century of Islam, (Cambridge:

Cambridge University Press, 2003).

Dabashi, Hamid, Authority in Islam: From the Rise of Muhammad to

the Establishment of the Umayyad, (New Jersey: Transaction

Publisher, 1989).

Kaptein,Nico J. G., The Voice of the Ulama: Fatwas and Religious

Authority in Indonesia, Archives de sciences sociales des

religions, 49e Année, No. 125, Authorités Religieusesen Islam

(Jan. - Mar., 2004).

Kramer, Gudrun dan Sabine Schmidtke, Speaking for Islam:

Religious Authorities in Muslim Societies (Leiden: Brill,

2006).

Lubis, Nina etal., Sejarah Banten: Membangun Tradisi dan

Peradaban, (Serang: Badan Perpustakan dan Arsip Daerah

Provinsi Banten, 2014).

39

Yakin, Ayang Utriza, The Register of Qadi Court: “Kiyahi Pekih

Najmuddin” of Sultanate of Banten, 1754-1756, Studia

Islamica, Vol. 22, No. 3, 2015.

40

Tentang Penulis

Rohman, dilahirkan di Kampung Ciceri Jaya,

Kota Serang pada tanggal 30 Mei 1981.

Setelah menamatkan jenjang pendidikan

menengah di SMUN 1 Serang, sempat

bekerja di PT LOC sebagai analis Quality

Control selama 8 tahun. Sambil bekerja di

perusahaan tersebut, penulis melanjutkan

studi S-1 di kampus IAIN SMH Banten mulai

2002 hingga 2006. Setelah itu, berkesempatan untuk melanjutkan

studi S-2 di Leiden University, Belanda melalui program beasiswa

yang disponsori Kementrian Luar Negeri Belanda dengan nama

program The Indonesian Young Leader. Menjadi tenaga pengajar di

almamaternya sejak lulus S-2 pada tahun 2012 dan saat ini sedang

melanjutkan studi S-3nya di Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta. Beberapa negara yang telah dikunjungi dalam

pengembaraan akademiknya adalah Belanda, Jerman, Belgia,

Perancis, Spanyol, Turki, dan Australia.

41

KH. TB. A. SOCHARI CHATIB (1920-2003):

TOKOH PENDIRI PROVINSI BANTEN 1963-1967

Oleh: Mufti Ali

Pengurus ICMI Orwil Banten dan Peneliti Sejarah dan Kebudayaan

Banten, Sultan Abul Mafakhir Institut (SAMI)

acana dan gerakan pembentukan provinsi Banten bukan

ide dan praksis yang muncul masa reformasi 1997-2000

melainkan sudah ada sejak masa Tb. KH. Achmad Chatib

menjadi residen Banten tahun 1945-1949.Tokoh Ulama yang aktivis

dan entrepreneur ini pernah mengajukan protes halus kepada

Presiden Soekarno mengapa Banten tidak diberikan status daerah

istimewa seperti halnya Aceh dan Yogyakarta. Meskipun usulan dan

idenya ditolak Presiden, ia tidak putus asa. Perjuangannya

diwujudkan dengan mendirikan Panitia Pembangunan Banten pada 8

september 1946. Dipimpin langsung oleh Kh. Achmad Chatib,

panitia ini bertugas membersihkan, memperbaiki, dan memelihara

bangunan dan kawasan Banten Lama.

Ide dan gagasannya untuk mendirikan provinsi Banten tidak

padam dan dilanjutkan saat Achmad Chatib menjadi pengurus sentral

PSII dan menjadi anggota DPRGR 1962-1963. Ketika residen yang

ulama ini menjadi anggota DPRGR tahun 1961-1963 dari Partai

Sarekat Islam Indonesia (PSII), ia berjuang untuk mewujudkan ide

dan wacana lamanya itu dengan membentuk Panitia Pembentukan

Provinsi Banten.

Salah seorang pendukung utama ide dan gerakan perjuangan

mendirikan provinsi Banten ini adalah putera KH. Tb. Achmad

W

42

Chatib sendiri, KH. Tb. Sochari Chatib. Begitu diangkat Presiden

menjadi DPRGR tahun 1963-1967, ia berjuang mencari dukungan

dari berbagai partai untuk mewujudkan ide dan gagasan pendirian

Provinsi Banten ini.

Dengan kharismanya sebagai ketua MUB (Majelis Ulama

Banten) dan aktivis, ia kumpulkan kekuatan masyarakat Banten di

luar parlemen. Sebagai anggota DPRGR 1963-1967, ia berjuang

mengumpulkan dukungan dari sejumlah anggota parlemen tersebut.

Panitia penyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi

Banten pun mulai dibentuk. Tanggal 26 Maret 1964, RUU ini dibawa

ke sidang paripurna DPRGR. Namun perjuangannya belum

membuahkan hasil, ganjalannya adalah PKI.

Biografi

Lahir di Caringin pada 17 agustus 1920 dari pasangan Tb. KH.

Achmad Chatib dan Ratu Hasanah. Di usianya yang ke-6, ia

ditinggal bapaknya, KH. Tb. Achmad Chatib, yang dipenjara

Belanda di Cipinang selama 1 tahun dan dibuang ke Boven Digoel

tahun 1927-1942. Sochari kecil dengan demikian diurus kakeknya,

Syeikh Asnawi Caringin. Ketika Syeikh Asnawi menjalani hukuman

tahanan rumah di Batavia dan Cianjur 1927-1934, Sochari kecil turut

serta bersama kakeknya tinggal di sana selama 7 tahun. Sochari

disekolahkan oleh Syeikh Asnawi di Muawanah Ikhwan School

(MIS) kota Cianjur. Di sekolah ini, bakatnya dalam ilmu sejarah,

ilmu bumi dan bahasa sangat menonjol, sehingga diberikan

kesempatan akselerasi.

Setelah kakeknya dibebaskan oleh Belanda dan kembali ke

Caringin, Sochari kecil turut kembali dan kemudian belajar di

Madrasah Masyariqul Anwar sampai lulus. Di usianya yang baru

menginjak 15 tahun, ia diangkat menjadi guru di Madrasah

43

Masyariqul Anwar. Setelah Syeikh Asnawi wafat pada juni 1937, ia

melanjutkan sekolah di Madrasah tertua dan sekaligus termodern saat

itu di Hindia Belanda, Madrasah Jamiatul Khair di Tanah Abang.

Sore harinya ia sering mengikuti kursus-kursus politik yang diadakan

oleh Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Setelah selesai kursus, ia

aktif sebagai anggota PSII. Oleh kawan-kawannya, ia dijuluki

dengan siasi kabir (ahli strategi ulung). Setelah lulus, ia diangkat

oleh Pimpinan Jamiatul Khair menjadi guru SMI Jamiatul Khair

cabang Ciamis. Setelah menikah, ia pindah ke Serang dan memimpin

PSII cabang Serang, bahu membahu membesarkan organisasi

dakwah dan politik partai ini bersama dengan kakak iparnya, Ayip

Zuchri.

Membantu Rakyat Saat Zaman Jepang 1942-1945

Di samping piawai dalam ilmu agama dan politik, Sochari

Khatib juga seorang ulama muda yang berjiwa entrepreuneur sosial.

Untuk mengatasi kelangkaan bahan pangan, kemiskinan dan

kesengsaraan mayarakat akibat penjajahan Jepang 1942-1945,

Sochari Chatibbersama ayahnya, KH Tb. Achmad Chatib mendirikan

PUPERA (Pusat Perniagaan Rakyat). Dalam struktur organisasi

PUPERA, KH. Sochari Chatib berperan sebagai komisaris. Tujuan

PUPERA antara lain adalah menghimpun kekayaan rakyat untuk

ditukarkan dengan kebutuhan-kebutuhan rakyat. Dalam menjalankan

perusahaan yang baru didirikannya ini, ia sangat sungguh-sungguh.

Ia pernah membawa satuperahu besar berisikan hasil bumi rakyat ke

Jakarta dan pulangnya naik sepeda. Selain dari pada itu banyak pula

dilakukan hubungan-hubungan dengan perusahaan-perusahaan di

seluruh daerahBanten. Pada saat kelangkaan produk sabun, ia

menjalankan usaha membuat sabun dari minyak kelapa, yang

produksinya terus meningkat berkat kegigihannya.

44

Pada januari 1944, Suchari Chatib membuka cabang PUPERA

di Rangkas Bitung untuk menjual minyak kelapa dan emping. Enam

bulan kemudian PUPERA bangkrut karena tekanan dan monopoli

pihak Jepang dengan menggunakan kekuasaan terhadap

perekonomian rakyat. PUPERA tidak bisa bergerak lagi sebab

semua hasil bumi dan minyak ditangani oleh kaki tangan Jepang.

Masa Revolusi Sosial 1945-1949

Pada masa kemerdekaan, Sochari Chatib aktif di KNID

(DPRD sekarang). Di samping itu ia juga aktif sebagai sekretaris

Masyumi dan komandan hizbullah Pandeglang. Sejak 1 Maret 1947

ia dipercaya memimpin Radio Perjuangan Banten dengan tugas

memberikan penerangan kepada masyarakat tentang program

pemerintah RI residensi Banten dan menjembatani komunikasi

antara pemerintah residensi Banten dengan pemerintah pusat di

Yogyakarta.

Pasca Revolusi Sosial 1950-1960

Setelah masa revolusi sosial sudah lewat, Sochari Chatib

dipercaya untuk mengurus Majelis Ulama Pusat Daerah Banten,

sebuah organisasi alim ulama yang didirikan tanggal 18 januari 1946

oleh KH. Tb. Achmad Chatib. Majelis Ulama ini terdiri dari 40

ulama se Banten yang berperan sebagai dewan penasehat residen

Banten. Setelah Achmad Chatib hijrah ke Jakarta, sebagai pengurus

sentral PSII, jabatan ini diserahkan kepada Sochari Chatib. Tugas

lainnya yang diemban oleh Sochari Chatib pasca perpindahan

ayahnya ke Jakarta adalah mengurus Perusahaan Alim Ulama

(PAU).

45

Turut Mendirikan Provinsi Banten 1963-1967

Sochari Chatib, Ayip Zuchri, dan didukung oleh Gogo

Sandjadiredja serta tokoh pemuda lainnya, kembali mengajukan

usulan pada tahun 1963 kepada pemerintah pusat agar Banten

mendapatkan hak otonomi daerah. Pada momen halal bil halal

masyarakat Banten di pendopo kabupaten Serang, gagasan

mendirikan Provinsi Banten kembali dicetuskan. Maka kemudian

Panitia Pembentukan Provinsi Banten dibuat. Gogo Sandjadirdja

sebagai bupati Serang ketika itu didaulat sebagai ketuanya. Ayip

Dzuhri, menantu Achmad Chatib, bertindak sebagai wakil ketua,

sementara Sochari Chatib, wakil dari PSII, ditunjuk menjadi anggota.

Dalam kepanitiaan ini juga duduk perwakilan dari PNI, Entol

Mansur, dari PKI diwakili Sukra dan M. Sanusi dari PSII serta Toha

perwakilan DPR GR Kab. Serang.

RUU Provinsi Banten Batal disahkan karena Isu PKI

Usaha Sochari Chatib, Gogo Sandjadiredja, Ayip Zuchri dkk

untuk mendirikan provinsi Banten mengalami kegagalan karena

fitnah bahwa upaya tersebut ditunggangi kepentingan PKI.Aidit,

katanya, menaruh harapan besar dapat memanfaatkan aspirasi rakyat

Bantenuntuk pendirian provinsi agar PKI memperoleh dukungan dan

simpatisan dari sana. Ketika G-30 S/PKI meletus pemerintah pusat

mendesak panitia untuk sementara waktu tidak aktif. Apalagi

didapati beberapa anggota panitia merupakan unsur PKI (seperti

Sukra dan E. Mansur). Tentu saja kerja panitia pun mendapat

perhatian khusus pemerintah pusat.

Ketika Soeharto mengambil alih kekuasaan dalam suasana

genting, ia mengeluarkan intruksi agar panitia ini tidak bergerak

untuk sementara waktu sampai situasinya benar-benar

memungkinkan. Pemerintah pusat masih tetap khawatir panitia

46

ditunggangi oleh sisa-sisa PKI yang belum diamankan. Berbagai

pendekatan persuasif pun dilakukan pemerintah kepada masyarakat

Banten, khususnya melalui usaha pembangunan daerah yang

dipimpin langsung oleh Korem Maulana Yusuf. Pembangunan

gedung Universitas Mualana Yusuf, taman wisata Batu Kuwung,

dan Danau Tasik Kardi adalah beberapa hasil yang dikaryakan

melalui program TNI berbakti.

Untuk menjawab keresahan pemerintah pusat yang

mengindikasikan bahwa gerakan pendirian provinsi ditunggangi PKI,

Sochari Chatib sebagai anggota DPR-GR dari Banten pada tanggal 5

Juli 1967 menyatakan bahwa pembentukan provinsi Banten adalah

murni dari keinginan yang terdalam dari masyarakat Banten dan

tidak ada kaitannya dengan komunisme dan PKI. Penolakan pusat

atas usulan pendirian Provinsi Banten dengan isu PKI benar-benar

menyinggung perasaan masyarakatBanten.

“Masyarakat Banten merasa prihatin dan protes apabila ada

yang mengatakan, bahwa ide perjuangan Banten jadi Provinsi pada

tahun 1963 itu idenya PKI, sehingga dikhawatirkan dengan penilaian

itulah Provinsi Banten belum disetujui oleh Pemerintahan Pusat.”

Kemudian lebih lanjut KH.Tb. Suchari Chatib menjelaskan di

hadapan Panglima ABRI, Feisal Tanjung, bahwa adalah fitnah jika

usulan pembentukan Provinsi Banten merupakan usulan dari PKI.

Untuk menghilangkan kesan fitnah itulah KH.Tb. Suchari Chatib

menceritakan duduk persoalannya. Menurut Sochari Chatib pada saat

itu, hanya PKI yang pada tangal 26 Maret 1964 menolak RUU

Provinsi Banten. Tetapi, menjelang Gestapu, PKI di Serang telah

memasang papan nama CDB PKI Banten. Menurut pengetahuan

umum saat itu, CDB itu struktur pengurus PKI setingkat provinsi.

Ide Banten jadi provinsi itu, menurut Sochari Chatib, timbul

dari beberapa pertimbangan yang antara lain bahwa Banten memiliki

47

kekayaan alam yang subur cukup bila telahdi gali untuk membiayai

pemerintahannya sendiri. Laut Jawa, Selat Sunda dan Samudera

Indonesia dengan segala isinya bisa digali dan dimanfaatkan untuk

pembangunan. Demikian pula tanah yang subur, yang penuh dengan

kandungan mineral, sebagai sumber pendapatan Provinsi. Sebagai

contoh, sekalipun baru ada penggalian tambang emas di Cikotok

Lebak, Banten mampu saat revolusi 1945 membiayai dan

mempertahankan daerahnya, karena hubungan dengan Pemerintahan

Pusat Republik Indonesia di Jogjakarta saat itu agak terputus karena

Agresi Militer Belanda.

Selain daripada itu di Banten telah didirikan Pabrik Baja

tingkat internasional yang sekarang menjadi PT. Krakatau Steel

dengan segala anak perusahaanya, yang hasilnya mencukupi

kebutuhan nasional. Bermacam-macam perusahaan kini semakin

bertambah, sepanjang jalan Tol Tangerang-Merak telah semarak

pabrik-pabrik yang bahan bakunya diambil dari daerah sendiri,

demikian pula kini telah berfungsi pabrik minyak kelapa sawit,

dpabrik-pabrik karet di Lebak, dan bahkan meluas ke Kabupaten

Pandeglang.

Penduduk Keresidenan Banten yang semakin bertambah, perlu

terus ditingkatkan keterampilannya sebagai seumber daya manusia

untuk mempercepat pembangunan disegala bidang. Objek dan jalan

pariwisata sepanjang pesisir Selat Sunda sampai Pelabuhan Ratu,

apabila telah dibangun, akan lebih menguntungkan bagi

pembangunan daerah, sehingga para turis akan lebih tertarik sebagai

pusat wisata, ditambah lagi bila dihubungkan dengan sejarah

meletusnya Gunung Krakatau tahu 1883.

Sepanjang pesisir Teluk Banten bisa dijadikan pelabuhan-

pelabuhan Samudera, terutama Pelabuhan Merak, Cigading dana

Karangantu, yang pada zamannya dahulu telah dijadikan Bandar

48

pelabuhan yang menghubungkan Banten dengan dunia internasional.

Demikian pula Lapangan Udara Gorda bisa dibangun untuk

Lapangan Udara Nasional. Tidak lepas dari pertimbangan keamanan,

bahwa Banten berbatasan langsung dengan dunia internasional,

melalui Samudera Indonesia-Samudera Hindia, untuk menjaga

beberapa kemungkinanbahaya subversif dari dunia luar, penjagaan

pantai perlu ditingkatkan. Pulau Panaitan yang masih belum ada

penghuninya kiranya perlu dijadikan kekuatan pertahanan.

Pertimbangan lainya, menurut Sochari Chatib, bahwa Banten cukup

jauh dengan Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat dan harus

melewati Jakarta. Demikian butir-butir pemikiran salah seorang

tokoh pendiri Provinsi Banten tahun 1963-1967 ini dapat penulis

sarikan dari catatan hariannya. [*]

Tentang Penulis

Mufti Ali, yang lahir di Cikeusal, Serang-

Banten 7 agustus 1972, adalah staff pengajar

di Fakultas Usuludin dan Adab, Universitas

Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana

Hasanuddin Banten. Alumni Universitas

Leiden yang menempuh pendidikan tingkat

strata 2 dan 3 antara tahun 1998-2008 ini

pernah memimpin Laboratorium Bantenologi

2007-2015 dan LP2M UIN Sultan Maulana

Hasanuddin Banten. Kini ia tinggal bersama keluarganya di Karang

Tanjung Pandeglang. Email yang dapat dihubungi:

muftiali.ali@gmail.com. No.hp. 087773535900.

49

MENILIK SEJARAH, MEMBANGUN

JALAN INTELEKTUALISME ISLAM

BANTEN KEKINIAN

Oleh: Nurdin Sibaweh

Pendahuluan

anten tidak hanya sekadar nama provinsi dalam struktur

pemerintahan di Indonesia. Akan tetapi, menilik dari

perjalanan sejarahnya, Banten merupakan suatu entitas

budaya dan peradaban dengan wilayah yang memiliki ragam potensi

dan identitas budaya serta keunggulannya. Apabila merujuk sepuluh

Objek Pemajuan Kebudayaan yang tercantum dalam Pasal 5 UU

No.5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, yaitu tradisi lisan,

manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi

tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga

tradisional, hampir dipastikan bahwa secara umum dari sepuluh

objek pemajuan kebudayaan tersebut ada dan dimiliki oleh Banten.

Buku-buku tentang sejarah dan kebudayaan yang ditulis para

sejarawan dan budayawan telah banyak menjelaskan mengenai

adanya 10 objek pemajuan kebudayaan tersebut di Banten. Meskipun

tentu saja, sepuluh objek pemajuan kebudayaan tersebut masih perlu

untuk diterus dilakukan penelitian.

Mengenai Banten, dari sisi nama dan citranya, menurut

Claude Guillot (Guillot, 2011:363), Banten atau Bantam telah

dikenal di Eropa, khususnya dalam kesusastraan Inggris, Perancis

dan Belanda pada abad ke-17. Guillot menyebut bahwa reputasi

Banten santer di Eropa karena dianggap sebagai pelabuhan utama

B

50

Nusantara atau ibu kota Pulau Jawa. Guillot menulis bahwa menurut

para sastrawan Eropa itu, Banten merupakan kesultanan makmur

khas wilayah laut-laut Selatan yang mampu merangsang imajinasi.

Beberapa kalangan sastrawan atau seniman Eropa yang disebutkan

Guillot (Guillot, 2011: 386-392) antara lain Ben Jonson (1572-1637)

seorang penulis sandiwara Inggris termasyhur dalam The Alchemist-

nya, Aphra Behn seorang penulis teater dalam cerpen The Court of

the King of Bantam-nya, William Congreve (1670-1729) seorang

penulis komedi dalam Love for love-nya, Abbe Jean-Paul Bignon

(1662-1743) seorang penulis buku dalam Les avantures d’Abdalla-

nya, Madeleine de Gomez seorang penulis cerpen dalam La princese

de Java-nya, Onno Zwier van Haren (1713-1779) seorang Sastrawan

dalam Agon, Sulthan van Bantam-nya, dan Johan Hendrik van Balen

(1850-1920) seorang Sastrawan dalam De page van de sultane;

historisch verhaal van den oorlogmet Bantam in 1682-nya.

Popularitas Banten yang disebut Guillot telah santer disebut

dalam kesusastraan Eropa pada abad ke-17 menunjukkan bahwa

Banten telah memiliki nama besar sekaligus menunjukkan bahwa

Banten telah memiliki entitas budaya dan peradabannya tersendiri

sehingga mampu memikat para sastrawan Eropa. Meskipun diakui

Guillot, bahwa penyebutan Banten atau Bantam dalam beberapa

karya sastra di atas disebutkan hanya selintas atau hanya beberapa

kali saja. Namun hal itu sudah cukup menunjukkan ketenaran dan

eksistensi Banten dalam peta kewilayahan di dunia.

Apakah Banten baru dikenal atau populer pada abad ke-17?,

dalam buku Sejarah Banten, Membangun Tradisi dan Peradaban,

yang diterbitkan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi

Banten, dikemukakan bahwa jauh sebelum abad ke-17, yaitu sekitar

tahun 1421 M berdasarkan sumber asing, nama Banten telah dikenal

dan disebut-sebut sebagai rute pelayaran (Lubis dkk, 2014:37).

51

Dijelaskan juga berdasarkan sumber asing (Lubis dkk, 2014:37)

bahwa dalam laporan perjalanan Tomi Pires (1513) seorang

penjelajah ternama, Banten digambarkan sebagai sebuah kota

pelabuhan yang ramai dan berada di kawasan Kerajaan Sunda,

sehingga kesaksian Tomi Pires ini dapat dijadikan petunjuk bahwa

bandar Banten sudah berperan sebelum berdirinya Kesultanan

Banten (1526). Oleh Karena itu, dapat diduga bahwa Banten telah

berdiri sekurang-kurangnya pada pertengahan abad kesepuluh atau

bahkan abad ke-7. Bahkan Banten yang berada di jalur perdagangan

internasional, diduga kuat telah memiliki hubungan dengan dunia

luar sejak awal abad Masehi, dimana kemungkinan pada abad ke-7

itu Banten sudah menjadi pelabuhan yang dikunjungi para saudagar

dari luar (Lubis dkk, 2014:37). Sampai disini, apabila melihat

sejarahnya, kebesaran nama Banten tidak dapat diragukan lagi, tentu

dengan segala dinamika perjalanan sejarah, termasuk penulisan

sejarahnya.

Keunggulan Wong Banten

Apabila pada abad ke-7 Banten telah memiliki dan menjadi

pelabuhan yang dikunjungi para saudagar dari luar, dan pada abad

ke-17 telah dikenal dalam kesusastraan di Eropa, maka dalam

perjalanan selanjutnya Banten juga terus menunjukkan kebesaran

dan keunggulannya, khususnya ditunjukkan oleh orang-orang atau

para tokoh Banten sendiri. Banten memiliki para tokoh yang pada

masa tertentu telah mampu menembus batas geografis kenegaraan

dan pemerintahan, baik dari aspek kiprah, peran maupun

kontribusinya. Sebagai contoh, Martin Van Bruinessen dengan

merujuk laporan Snouck Hurgronje menyebutkan bahwa menjelang

akhir abad ke-19, orang-orang Banten merupakan kelompok paling

menonjol di antara orang-orang Asia Tenggara yang menetap di

52

Mekkah, baik sebagai guru maupun murid. Sebagai guru,

kebanyakan terkemuka dalam bidang ilmu agama, seperti Syekh

Nawawi (ulama dan pengarang kitab-kitab terkemuka), Syaikh

Abdul Karim (seorang ulama karismatik dan salah satu guru tarekat

yang sangat berpengaruh), dan H. Marzuki serta Tubagus Ismail

yang saleh dan aktivis. Dimana tokoh-tokoh tersebut semuanya

unggul dibandingkan orang-orang di Asia Tenggara pada zamannya

(Martin, 2015:311). Selain nama-nama tersebut, pada akhir abad

ke-19 itu sangat dimungkinkan ada wong Banten lainnya yang

memiliki keunggulan namun belum terungkap.

Pasca fase tersebut, tokoh-tokoh Banten juga banyak

bermunculan dan hadir sebagai tokoh baik sebagai seorang ulama,

akademisi, birokrat, maupun politisi. Beberapa nama dimaksud

antara lain KH. Achmad Hatib dan KH. Syam’un sebagai ulama,

tokoh pemerintahan dan juga tokoh militer, KH. Abdul Fatah Hasan

yang menjadi anggota BPUPKI, KH. Sadeli Hasan selaku ulama dan

wakil Rakyat Banten yang duduk di Komite Nasional Indonesia

Pusat (KNIP), Abuya Dimyati selaku ulama dan tokoh tarekat,

Syafrudin Prawiranegara selaku ahli Ekonomi yang pernah menjadi

Gubernur BI Pertama dan Menteri Keuangan RI serta pernah

menjadi Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia, dan R.

Hoesein Djajadiningrat selaku putra Banten yang meraih sarjana di

luar negeri dengan mendapatkan gelar Doktor Pertama dari

Indonesia.

Belakangan beberapa nama tokoh Banten yang menonjol dan

populer diberbagai bidang antara lain Dorodjatun Kuntotjo Jakti

yang pernah menjadi Menko Perekonomian, Nur Hasan Wirajuda

yang pernah menjadi Menteri Luar Negeri, Muchtar Mandala sebagai

seorang tokoh perbankkan, Wahab Afif sebagai sosok ulama

Banten, Ronny Nitibaskara seorang akademisi dan ahli kriminologi

53

Universitas Indonesia, Taufiqurrahman Ruki yang pernah menjadi

Ketua KPK, Muhammad Amin Suma seorang akademisi dan ulama

yang pernah menjadi Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta, Muhammad Atho’ Mudzhar seorang

Cendekiawan Muslim yang pernah menjadi Rektor UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta, dan Ma’ruf Amin seorang ulama dan politisi

yang saat ini menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, serta

masih banyak tokoh lainya. Penyebutan nama-nama ini hanya

sebagian dan sebagai contoh dengan tidak bermaksud menutup

nama-nama besar tokoh Banten lainnya yang menonjol dan menjadi

tokoh nasional. Bahkan saat ini, banyak tokoh-tokoh muda Banten

yang unggul dan menonjol di bidangnya masing-masing.

Dari deskripsi di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa wong

Banten memiliki keunggulan dan banyak yang menonjol. Oleh

karena itu, menilik sejarahnya, tidak sepatutnya Banten menjadi

daerah yang terbelakang.

Membangun Jalan Intelektualisme Islam Banten

Bagaimana Banten kekinian?, menjelaskan Banten kekinian

banyak hal yang perlu dikemukakan mengingat kondisi saat ini

Banten menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang tentu terkait

dengan berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi, pariwisata,

ekonomi kreatif sampai pertanian. Dari berbagai sektor itu, hal yang

ingin difokuskan dalam tulisan ini adalah mengenai pendidikan yang

dikerucutkan kepada intelektualisme Islam di Banten.

Mengapa intelektualisme Islam di Banten?, fokus ini diambil

setidaknya karena dua hal; pertama, Banten identik dengan Islam.

Hal ini antara lain disampaikan oleh Martin Van Bruinessen yang

menyebutkan bahwa Banten terkenal dengan umat Islamnya yang

lebih sadar diri dibandingkan dengan daerah lainnya di Jawa dan

54

lebih taat dibandingkan dengan orang Jawa lainnya dalam

melaksanakan berbagai kewajiban keagamaan (Martin, 2015:311).

Kedua, saat ini Banten memiliki banyak pondok pesantren dan

perguruan tinggi. Berdasarkan Pangkalan Data Pondok Pesantren

(PDPP) Kementerian Agama RI, Pondok Pesantren yang ada di

Banten berjumlah 4.574 dan menempati urutan terbanyak kedua

setelah Provinsi Jawa Barat (ditpdpontren.kemenag.go.id).

Sementara berdasarkan data BPS (www.bps.go.id), jumlah Perguruan

tinggi Islam di bawah Kemenag RI sebanyak 30, dengan rincian 2

negeri dan 28 swasta. Adapun jumlah perguruan tinggi di bawah

Kemendikbud RI sebanyak 110, dengan rincian 1 negeri dan 109

swasta.

Berdasarkan dua alasan di atas dan mempertimbangkan

perjalanan sejarah panjang Banten, maka dalam konteks kekinian

penulis memandang perlu untuk merumuskan dan membangun

kembali jalan intelektualisme Islam di Banten. Hal ini dikarenakan

intelektualisme Islam di Banten kekinian dipandang tidak

mengalami kemajuan, bahkan bisa dikatakan sebaliknya mengalami

kemunduran. Padahal secara umum, masyarakat Banten menyadari

bahwa khazanah intelektualisme Islam di Banten itu telah ditumbuh-

suburkan oleh para pendahulu, utamanya pada fase Syekh Nawawi di

abad ke-19. Bahkan sebelum itu, yaitu pada abad ke-17, Martin van

Bruinessen (Martin, 2015:324) menyebutkan bahwa Banten

merupakan sebuah pusat ilmu pengetahuan Islam, yaitu pada masa

kejayaan Kesultanan Banten, dimana ulama yang berasal dari

berbagai negara menjadikan Banten sebagai rumah mereka, dan para

ahli agama Islam dari berbagai tempat di Nusantara mengunjungi

Banten untuk memperoleh pengetahuan agama yang lebih dalam.

Senada dengan Martin, Azyumarda Azra mengemukakan

bahwa pada masa penguasa besar terakhir Kesultanan Banten di

55

bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa di abad ke-17,

Kesultanan Banten mencapai masa keemasan. Selain pelabuhan

Banten yang menjadi pusat perdagangan internasional yang penting

di Nusantara, Sultan Ageng Tirtayasa seperti ayahnya juga menaruh

minat khusus pada agama, dan pada masa ini Banten memilik

reputasi sebagai pusat pengetahuan dan keilmuan Islam yang penting

di Nusantara (Azra, 2007: 272-274)

Berangkat dari hal tersebut, maka untuk membangun jalan

intelektualisme Islam di Banten kekinian dapat dilakukan beberapa

langkah sebagai berikut: pertama, ‘memanjakan’ pondok pesantren

di Banten sebagai ‘pabrik’ kiai, ulama atau cendekiawan muslim.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan data BPS saat ini

Banten memiliki 4.574 pondok pesantren. Jumlah yang cukup besar

ini perlu didukung masyarakat, diperhitungkan dan dilakukan

optimalisasi oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun

kabupaten/kota untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya tradisi

intelektualisme Islam. Menurut penulis, diantara indikator

berkembangnya tradisi intelektualisme Islam, yaitu semaraknya

kajian-kajian literatur Islam di Banten dan lahirnya santri atau kader

ummat pembaharu dari pesantren yang memahami dinamika dan

trend pemikiran Islam, serta mampu memberikan solusi atas

permasalahan di masyarakat.

Menurut Dawam Rahardjo, Pesantren memang sumber dan

basis kepemimpinan ulama, dimana seorang ulama pada mulanya

umumnya adalah seorang ustadz. Kalau ia terus mengembangkan

ilmunya dengan belajar sendiri atau belajar kepada yang lebih

pandai, maka ia akan menjadi seorang faqih atau seorang sufi,

kemampuan dalam memecahkan masalah-masalah keagamaan dan

mengajar itulah yang memberinya kredit, yang pada akhirnya

pengakuan masyarakatlah yang akhirnya mengangkat seseorang

56

menjadi seorang kiai atau ulama (Rahardjo, 1996:195). Panggilan

ulama atau kiai, pada tingkat kemasyarakatan yang berbeda-beda,

lahir dari pengakuan masyarakat dan bukan dari kehendak sendiri

dari ulama atau kiai tersebut. Oleh sebab itu, maka tidak munculnya

ulama-ulama dan kiai-kiai baru dewasa ini, juga karena tidak adanya

legitimasi masyarakat. Dewasa ini cukup banyak orang pintar di

pesantren-pesantren. Tidak sedikit di antara mereka lulusan

pendidikan di Mekkah dan Madinah dan negara-negara yang

dianggap sebagai pusat-pusat Islam. Dahulu, salah satu sumber

legitimasi keulamaan yang amat penting adalah pendidikan mereka

di Mekkah dan Madinah. Sekarang tidak sedikit lulusan pesantren

yang melanjutkan studi mereka di luar negeri. Tetapi, sekalipun

kembali lagi ke pesantren mereka tak kunjung juga di beri gelar

ulama (Rahardjo, 1996:196).

Apa yang disampaikan Dawam Rahardjo di atas, patut

menjadi renungan bagi masyarakat dan kalangan Pesantren di Banten

untuk menegaskan kembali identitas pesantren sebagai pusat dan

laboratorium ilmu-ilmu agama yang melahirkan para kader ummat

yang tidak hanya piawai berceramah akan tetapi juga menulis buku

atau kitab-kitab, layaknya Syekh Nawawi yang telah banyak

mengarang kitab dan menjadi rujukan para pengkaji Islam di dunia.

Selain itu, kader ummat dari pesantren juga harus diterima serta

bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, banyaknya pondok pesantren di Banten

menjadi potensi besar untuk membangun jalan intelektualisme Islam

dan mengembalikan kejayaan Banten sebagai pusat keilmuan Islam

yang penting, setidaknya di Indonesia.

Kedua, optimalisasi perguruan tinggi Islam yang ada di

Banten. Berdasarkan data BPS, sebagaimana telah disebutkan di

atas, jumlah Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTIN) di bawah

57

Kemenag RI ada 2 yaitu UIN Syarif Hidayatullah berlokasi di

Ciputat Tangerang Selatan dan UIN Sultan Maulana Hasanuddin

Banten (SMHB) berlokasi di Kota Serang, dan masih ada 28

Perguruan Tinggi Islam Swasta (PTIS) yang tersebar di wilayah

Banten. Kedua PTIN tersebut, merupakan perguruan tinggi ternama

yang ada di Banten dan Indonesia yang telah sama-sama

bermetamorfosis dari intitut menjadi universitas. Kedua PTIN

tersebut, bersama 28 PTIS lainnya perlu didorong dan diposisikan

sebagai lokomotif pembangunan intelektualisme Islam Banten yang

tidak hanya melahirkan para sarjana melainkan juga para pembaharu

pemikiran Islam. Setidaknya disetiap perguruan tinggi tersebut

memiliki ekosistem yang baik dalam mempraktekan kajian-kajian

keislaman, baik yang bersumber dari literatur klasik maupun modern,

termasuk mengkaji kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dari

Banten. Diakui bahwa dari kedua PTIN tersebut, sampai saat ini

telah banyak melahirkan cendekiawan muslim dan pemikir Islam.

Dari UIN Syarif Hidayatullah, sebut saja antara lain Quraish Shihab,

Azyumardi Azra, Komaruddin Hidayat, Muhammad Amin Suma,

Fahri Ali, dan Bachtiar Effendi. Sementara dari UIN Sultan Maulana

Hasanuddin Banten, sebut saja antara lain Tihami dan Fauzul Iman.

Selain nama-nama tersebut, masih terdapat tokoh-tokoh cendekiawan

lainnya.

Dengan adanya 2 PTIN dan 28 PTIS di Banten, serta

didukung juga dengan adanya 110 perguruan tinggi umum, Banten

memiliki sumber daya kelembagaan pendidikan yang mampu

menopang pembangunan intelektualisme Islam di Banten. Hal yang

perlu segera dilakukan adalah sinergi dan kolaborasi untuk

membangun ekosistem intelektualisme Islam dengan mendorong

para akademisi atau cendekiawan di dalamnya untuk terus

memgembangkan tradisi intelektual dalam bentuk kajian-kajian dan

58

melakukan riset-riset keislaman-kebantenan dan mengembangkan

pemikiran Islam yang bercorak kebantenan.

Selain kedua langkah yang telah dijelaskan di atas, hal

penting lain yang dapat dilakukan adalah mendorong

organisasi/lembaga keislaman seperti al-Khairiyah, Mathla’ul

Anwar, NU dan Muhammadiyah Banten, serta ICMI untuk

bersinergi dan fokus terhadap kerja-kerja intelektual, di samping

aktivitas sosial kemasyarakatannya.

Penutup

Banten pernah memiliki fase kejayaan baik dalam

pemerintahan maupun keilmuan atau intelektualisme. Sikap dan

langkah terbaik saat ini, tidak menjadikan kejayaan itu hanya

menjadi catatan atau dokumen sejarah, namun harus menjadi

pembelajaran untuk membangkitkan kembali kejayaan Banten,

setidaknya dalam hal bangkit dan berkembangnya intelektualisme

Islam di Banten. Penulis yakin, banyak masyarakat Banten

merindukan agar Banten menjadi pusat rujukan pemikiran Islam dari

berbagai wilayah di nusantara dan mungkin dunia. Ke depan,

penulis berharap Banten dapat mengambil kembali peran dan posisi

sebagai pusat pengetahuan dan keilmuan Islam di Indonesia, bahkan

setidaknya Asia.

Tangsel, 5 Mei 2020 M/12 Ramadhan 1441 H

59

Daftar Pustaka

Azra, Azyumardi, 2007, Jaringan Ulama Timur Tengah dan

Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII, Akar Pembaruan

Islam Indonesia, Jakarta: Kencana.

Bruinessen, Martin Van, 2015. Kitab Kuning, Pesantren dan

Tarekat, Yogyakarta: Gading Publishing

Guillot, Claude, 2011. Banten, Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII,

Jakarta: Gramedia

Nina Lubis, Mufti Ali, Etty Saringendyanti, Miftahul Falah,

Budimansyah Suwardi, 2014. Sejarah Banten, Membangun

Tradisi dan Peradaban, Banten: Badan Perpustakaan dan

Arsip Daerah Provinsi Banten

Rahardjo, M Dawam, 1996. Intelektual inteligensia dan prilaku

politik bangsa, Risalah cendekiawan Muslim, Bandung: Mizan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan

Kebudayaan

https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik, diunduh pada

tanggal 22 April 2020, pukul 6.51

https://www.bps.go.id/statictable/2015/09/14/1839/jumlah-

perguruan-tinggi-mahasiswa-dan-tenaga-edukatif-negeri-dan-

swasta-di-bawah-kementrian-pendidikan-dan-kebudayaan-

menurut-provinsi-2013-2014-2014-2015.html, diunduh pada

tanggal 22 April 2020, pukul 6.55

https://www.bps.go.id/statictable/2015/09/14/1840/jumlah-

perguruan-tinggi-1-mahasiswa-dan-tenaga-edukatif-negeri-

dan-swasta-di-bawah-kementrian-agama-menurut-provinsi-

2013-2014---2015-2016.html,diunduh pada tanggal 22 april

2020, pukul 7.22

60

Tentang Penulis

Nurdin Sibaweh, lahir di Cilegon pada

tanggal 19 April 1980, menjalani masa

kecil di Kampung Kaligandu Bujang

Boros-Cilegon, menempuh pendidikan

dasar dan menengah di Cilegon (SD Inpres

Purwakarta I, Madrasah Ibtidaiyah Kubang

Welingi, dan MTs serta MA di Al-

Khairiyah Karang Tengah). Selain

pendidikan formal, penulis juga pernah

mondok di Pesantren Nurul Qomar Karang

Tengah (Sekarang Ponpes Banul Qomar) Cilegon. Gelar sarjana

diperoleh dari Fakultas Ushuluddin UIN Bandung dan Magister dari

Program Pasca Sarjana Kajian Timur dan Islam Universitas

Indonesia (UI).

Aktif diberbagai kegiatan sosial, saat ini menjadi Wakil Ketua

ICMI Orda Tangsel dan Ketua HISSI (Himpunan Ilmuwan dan

Sarjana Syari’ah Indonesia) Tangsel. Saat ini Bekerja sebagai

Tenaga Ahli Komisi X DPR RI.

61

BANTEN DAN TANTANGAN PENDIDIKAN DI

ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Oleh: Hj. Ade Muslimat

Pengurus ICMI Banten dan Dosen Universitas Serang Raya

endidikan dalam arti luas didefinisikan sebagai upaya sadar

dan rencana untuk membagikan kepribadian manusia

seoptimal mungkin. Pendidikan merupakan manifestasi

kehidupan melalui Pendidikan seseorang dipastikan untuk dapat

menghadapi berbagai tantangan kehidupan dan mampu memecahkan

masalah yang dihadapinya. Tujuan utama pendidikan adalah

membangun suatu sistem pendidikan nasional yang lebih baik, lebih

mantap, dan lebih maju dengan mengoptimalkan dan

memberdayakan semua potensi dan partisipasi masyarakat. Sebab

pendidikan merupakan struktur pokok yang memberikan fasilitas

bagi warga masyarakat untuk bisa menentukan barang dan jasa apa

yang diperlukan. Bahkan secara makro, pendidikan menjadi

indikator keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh

keberhasilan dalam memperbaiki dan memperbarui sektor

pendidikan.

Berbicara mengenai Pendidikan tidak bisa lepas dari Landasan

Hukum yang digunakan, secara Yuridis formal UUD 1945

menyatakan bahwa Pendidikan merupakan hak setiap warga negara

yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya Undang-

Undang Dasar telah menjamin bahwa seluruh anak bangsa apapun

jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, anak-anak dan dewasa

P

62

memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh

Pendidikan. selain itu, Pendidikan memiliki peranan yang penting

dalam mepersiapakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Oleh karena itu, Pendidikan pula dikelola baik secara kuantitas

maupun kualitas. Dalam hal kuality Pemerintah terutama Dinas

Pendidikan berusaha untuk memenuhi kebutuhan bangunan sekolah

bagi sekolah yang belum mempunyai gedung sekolah.Sedangkan

dalam hal peningkatan kualitas, selain dengan meningkatkan

profesionalisme tenaga pendidik melalui berbagai program pelatihan

atau seminar, pemerintah mencanangkan wajib belajar 9 tahun untuk

anak usia sekolah. Program wajib belajar 9 tahun yaitu, 6 tahun

disekolah Dasar atau sederajat dan 3 tahun disekolah Menengah

Pertama atau sederajat

Dunia pendidikan di dalam Provinsi Banten merupakan tempat

yang penuh dengan liku-liku permasalahan yang secara subtansial

bisa dikatakan sebagai cawah candradimuka pemeras waktu, tenaga,

biaya dan pikiran dalam membentuk manusia yang paripurna. Oleh

sebab itu, yang paling inti di dalamnya adalah pola manajemen

pengembangan kelembagaan dan kependidikan yang akan menjadi

barometer keberhasilan pendidikan itu sendiri dalam peningkatan

mutunya.

Banten adalah sebuah provinsi di Pulau Jawa, Indonesia.

Provinsi ini dulunya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat,

namun dipisahkan sejak tahun 2000, dengan keputusan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2000. Pusat pemerintahannya berada

di Kota Serang. Sejak berdirinya Provinsi Banten pada 2000 lalu,

angka rata-rata pendidikan masih belum berbeda jauh saat

pemekaran Banten menjadi provinsi, Dalam konteks pendidikan,

belum ada peningkatan yang signifikan. Padahal berdirinya Provinsi

Banten diharapkan bisa mewujudkan cita-cita seluruh masyarakat

63

Banten terhadap ketimpangan dalam pemerataan pembangunan,

terutama aspek pendidikan. Angka rata-rata pendidikan warga sulit

naik, entah apa penyebabnya. Apakah karena disebabkan fasilitas,

jalan atau SDM-nya?

Problema pendidikan sekaligus tantangan yang dihadapi

Provinsi Banten saat ini, tanpa terkecuali diantaranya adalah: 1)

masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan, 2) masih

rendahnya mutu dan relevansi pendidikan; 3) masih lemahnya

manajemen pendidikan, 4) masih kurang merata jumlah guru yang

berkualitas, di samping belum terwujudnya keunggulan ilmu

pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi dan kemandirian.

Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah

pendidikan tersebut, usaha selanjutnya dalam mengatasi problema

pendidikan yaitu peningkatan kompetensi dan konvensasi pendidik

melalui pelatihan dan sertifikasi para pendidik, pengadaan buku dan

alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana

pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen lembaga pendidikan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah

mengubah dunia sebagaimana revolusi generasi pertama melahirkan

sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh

kemunculan mesin. Berikutnya pada revolusi industri generasi kedua

ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik, penemuan ini

memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang dan

lain-lain. Kemudian revolusi industri generasi ketiga ditandai dengan

kemunculan teknologi digital dan internet. Selanjutnya pada revolusi

generasi keempat inilah muncul pola baru yaitu disruptif teknologi.

hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahan-

perusahaan incumbent. Sejarah telah mencatat bahwa revolusi

industri keempat ini telah banyak menelan korban dengan matinya

64

perusahaan-perusahaan raksasa, kondisi inilah yang biasa disebut-

sebut dengan istilah Revolusi Industri 4.0.

Memasuki era revolusi industri 4.0 khususnya Provinsi Banten

diharuskan mempersiapkan diri dengan maksimal serta menonjolkan

keunikan atau pembeda dan nilai tambah (added value). Dalam

revolusi industry 4.0 terjadi perintegrasian antara sistrem otomasi

dan internet. (menggabungkan teknologi otomatisasi dengan

teknologi cyber). Dengan sistem produksi industri. Tandanya

persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat. Tidak perlu

susah payah memikirkan bagaimana caranya, sebab hal tersebut

semestinya bisa diasah atau sudah diterapkan dengan program yang

disediakan atau difasilitasi oleh kampus itu sendiri.

Ada beberapa program yang bisa diterapkan didalam kampus

atau lembaga pendidikan, pemerintahan dan perusahaan dalam

menghadapi revolusi industrin 4.0 ini, diantaranya adalah:

1. Program Magang biasa disebut istilah program ‘internship’

mahasiswa, dengan mengikuti program magang, para mahasiswa

bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja setelah lulus

kuliah. Bahkan mahasiswa bisa mendapatkan gambaran nyata

sebagaimana ilmu yang didapatkan dikelas bisa langsung

diaplikasikan didunia kerja. Maka kualitas program magang dari

sebuah kampus sangatlah penting. Pastikan kampus memiliki

program magang diperusahaan bertaraf nasional dan

internasional. Contoh kampus yang sudah tidak diragukan lagi

dengan program ini salah satunya Universitas Bakrie.

2. Penerapan bahasa asing, dimasa kini, kita tidak hanya bekerja

dengan orang yang berkewarganegaraan yang sama dan

berlokasi di negara sendiri. Melainkan juga bekerja sama dengan

negara asing. Untuk itu mahasiswa dan dosen harus bisa

mengasah kemampuannya dalam berbahasa asing. Contoh di

65

Swiss German University di Tangerang, menerapkan

penggunaan bahasa Inggris secara menyeluruh dalam kegiatan

belajar mengajarnya, mulai dari penyampaian materi dikelas,

tugas, buku/modul hingga skripsi. Atau contoh lain, di Malaysia

walaupun negaranya menggunakan bahasa Melayu tapi untuk

proses belajar mengajarnya bahasa inggris dan mandarin yang

dipakai.

3. Kurikulum yang selaras dengan industri, kurikulum memiliki

peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan perkuliahan. Ini

dikarenakan kurikulum menjadi rujukan apa yang diajarkan pada

mahasiswa dan apa yang dimiliki mahasiswa setelah lulus. Maka

sebuah kampus harus punya kurikulum yang selaras dengan

industri saat ini agar bisa mencetak lulusan yang berkualitas..

Contoh dikampus Universitas Multimedia Nusantara. Contoh

lain, kurikulum yang sistemnya serba online di kampus

Universitas Terbuka, disaat kampus-kampus sekarang ini sibuk

dengan sistem onlinenya, tapi semua mengetahui UT adalah

pelopor sistem online/pembelajaran jarak jauh (PJJ) sudah

dimulai dari tahun-tahun sebelumnya.

4. Program Dual Degree Internasional, program ini dulu masih

jarang ditemui di Indonesia kini sudah beberapa kampus yang

memiliki program ini. Sebenarnya program ini sangat

dibutuhkan mahasiswa jaman sekarang. Melalui program gelar

ganda, mahasiswa akan punya kompetensi yang lebih

komprehensif terkait keilmuan yang dipelajarinya karena

program ini menerapkan kurikulum berstandar internasional,

perguruan tinggi di Indonesia dan rekanan dinegara lain. Selain

itu, mahasiswa akan mendapatkan dua gelar berlaku setara

melalui program ini. Contohnya di kampus Universitas Indonesia

memiliki program Dual Degree dengan kampus Australia.

66

5. Kerjasama kuat dengan dunia industri, kampus yang

mengadakan kerjasama dengan dunia industry makin

memantapkan kompetensi lulusannya, dengan melakukan

kerjasama dengan pihak industry, mahasiswa jelas mempunyai

nilai tambah yang dibutuhkan oleh industry setelah lulus. Sebab

apa yang diajarkan oleh kampus pada mahasiswa memiliki

kesinambungan dengan dunia industri. Salah satunya kampus

Universitas Prasetiya Mulya yang memiliki program ini.

Tujuan utama dari industri 4.0 ini jika dikaitkan dengan

produksi adalah kestabilan industri barang dan kebutuhan. Industri

4.0 memungkinkan pendataan kebutuhan masyarakat secara real time

dan mengirim data tersebut ke produsen, sehingga para produsen

dapat memproduksi dengan jumlah yang tepat sesuai kebutuhan.

Tentunya secara ekonomi, hal ini dapat menjaga kestabilan harga.

Secara bisnis, hal ini dapat memperluas pasar.

Menghadapi revolusi industri 4.0 tentu bukan hal mudah. Ada

beberapa hal yang perlu dipersiapkan, misalnya saja merubah metode

pembelajaran dalam dunia pendidikan yang ada saat ini. Yang paling

fundamental adalah mengubah sifat dan pola pikir anak-anak zaman

sekarang. Menurut versi kemenristekdikti dalam menghadapi

revolusi industri 4.0 ini adalah dengan membangun sistem

pembelajaran yang lebih inovatif, rekonstruksi kebijakan

kelembagaan, peningkatan kualitas dosen dan terobosan hasil riset.

Maka dari itu di era ini, Provinsi Banten harus siap berkolaborasi

lintas sektor, yang semuanya mesti terlibat diantaranya yaitu

melibatkan pihak pemerintah, akademisi dan pelaku industri. Agar

dampak revolusi industri 4.0 ini benar-benar memberikan manfaat

untuk semua lapisan masyarakat. [**]

67

Tentang Penulis

Dr (Cand). Hj.Ade Muslimat, S.Mn, MM.,

Lahir di Cilegon Pada tanggal 18 November

1975. Saat ini tercatat sebagai Dosen di FEB

Universitas Serang Raya dan Pengurus ICMI

Orwil Banten bidang Pemberdayaan

Perempuan.

Dan telah menghasilkan puluhan artikel

yang sudah terbit di media cetak dan online

serta telah menulis beberapa buku diantaranya buku Ajar

“Manajemen Sumber Daya Manusia”,“Manajemen Strategik dalam

Suatu Pengantar”,“Total Quality Management di Era Revolusi

Industri 4.0”kemudian Buku Motivasi “Dulu Pernah Buta Kini

Sukses Merangkai Kata”,”Cara Mudah dan Cepat Belajar

Membaca”,”Kumpulan Kata Mutiara” dan Buku yang ditulis

bersama IDRI Banten (Ikatan Dosen Republik Indonesia) Banten;

”Quo Vadis 18 Tahun Provinsi Banten Menghadapi Revolusi

Industri 4.0”dan “SDM Banten Unggul” Penulis saat ini sedang

menanti sidang program pendidikan doktoral di Kampus University

Pendidikan Sultan Idris, Malaysia.

68

69

MENALAR TUJUAN PENDIDIKAN DI

BANTEN: CATATAN KECIL PENGAJAR

Oleh: Dewi Surani

Pengurus ICMI Orwil Banten dan Dosen UNIBA

Pengantar

erbicara pendidikan di Indonesia, tak akan pernah habis

dibahas dalam berbagai bentuk diskusi.Nyatanya,

pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan

manusia, dari semenjak zaman Nabi Adam AS sampai dengan

manusia yang terakhir lahir nanti atau sampai akhir zaman nanti

manusia wajib belaajr, karena pendidikan merupakan sunatullah atau

ketetepan Allah SWT. Sebuah pepatah arab mengatakan “Tuntutlah

ilmu dari buaian ibu sampai liang lahat” artinya menuntut ilmu itu

adalah sebuah kewajiban bagi manusia. Peradaban manusia terus

berkembang lebih maju karena ada sebuah proses pendidikan yang

terus dipelajari dan diteliti oleh manusia, sehingga pendidikan tidak

akan pernah berhenti di suatu titik. Ia akan terus memberi cahaya

kepada orang-orang yang mau belajar dan mengajar. Allah SWT

akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu.

Menalar Tujuan Pendidikan kita

Memandang sebuah kehidupan yang merupakan sekolah The

Life is School, semakin membuat kata “belajar” semakin penting

terutama bagi pemerintah yang harus terus berbenah diri dalam

menyadarkan masyarakatnya agar supaya terus mencintai belajar.

B

70

Belajar apapun. Jika melihat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan

nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sangat

dapat difahami, semua proses tujuan pendidikan itu harus dilalui

dengan belajar. Belajar menjadi orang yang berimana dan bertakwa

kepada Allah SWT, belajar berakhlak mulia, belajar sehat, belajar

supaya berilmu, belajar menjadi cakap, belajar menjadi kreatif,

belajar mandiri dan belajar menjadi manusia yang bertanggung

jawab terhadap dirinya sendiri dan orang lain disekitarnya. “Sebaik-

baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain”.

Dalam konteks pemerintah daerah, khususnya daerah Banten,

potret pendidikan di daerah ini masih dalam kategori jauh dari tujuan

pendidikan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2003. Maka tulisan ini akan

mengungkapkan nalarisasi penulis sejauh mana tujuan pendidikan

nasional tercapai di Provinsi Banten.

Era 4.0 menjadi trend yang mempengaruhi semua bidang

dalam kehidupan manusia tak terkecuali pendidikan. Pendidikan di

era 4.0 lebih menekankan pada pembelajaran dengan pemakaian

media digital yang tidak terbatas ruang dan waktu. Dalam

implementasi pendidikan 4.0 yang berbentuk pembelajaran online

atau daring tentu saja sebenarnya sudah mulai dikenal dan dilakukan

dalam bentuk media media sederhana sperti WhatssApp Group atau

yang dikenal dengan kulWap, Facebook, google classroom sampai

dengan media yang berbasis Web. Bentuk media apapun yang

digunakan dalam pembelajaran Online tentu sja membutuhkan

71

kesiapan-kesiapan agar bisa seoptimal mungkin proses pembelajaran

berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran tercapai.

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam

peradaban kehidupan manusia, karena dengan pendidikan manusia

dapat meningkatkan kemampuan soft skills, hard skills, kompetensi,

adaptasi dan komunikasinya. Kemampuan yang didapat bisa

digunakan seseorang untuk berkarya, berinovasi dan meningkatkan

kuaitas hidupnya, dan juga sekitarnya. Hal ini tidak terlepas dari

kualitas pendidikan yang akan sangat berpengaruh terhadap kualitas

sumber daya manusia.

Provinsi Banten dalam perencananya telah menetapkan

pendidikan menjadi kebijakan yang penting dan menjadi salah satu

prioritas dalam pembangumam di Banten. Kebijakan tersebut

terutang dalam misi dan visi Gubernur dan wakil Gubernur Banten

yang telah menetapkan kebijakan pembangunan pendiidkan yang

merupakan strategi dalam peningkatan kualitas pendidikan yang

lebih baik.Kualitas pendidikan tidak lepas dari kebutuhan dan juga

tuntutan yang ada terlebih dalam Era revolusi industri 4.0 sekarang

ini. Kualitas pendidikan ditentukan kebutuhan pemerataan

pendidikan melalui pemanfaatan teknologi infomasi dan komunikasi

atau pembelajaran online. Catatan kecil ini semoga mengantarkan

kepada nalar yang baik terhadap tujuan pendidikan nasional di

Banten.

Kajian Pakar

Pokok bahasan pendidikan sudah menjadi diskusi sehari-hari

yang selalu diminati oleh berbagai kalangan masyarakat baik para

ilmuwan, praktisi bahkan orang awam. Namun berbagai kalangan

tersebut juga belum memiliki “communal opinio” tentang definisi

pendidikan secara real. Sebagai konsekuensinya, pendidikan

72

mempunyai beragam konotasi-konotasi yang kadang disalahartikan,

sehingga dapat menyebabkan perbedaan dalam memahami “pohon”

pendidikan. Cabang pendidikan yang sangat “rumit” dterjemahkan

bebas oleh kalangan masyarakat bawah. Kompleksitas yang terjadi

pada bahasan tentang pendidikan tidak hanya terjadi pada level

dialektika, namun yang menjadi problem berat adalah faktor

kepentingan praktis bagi kalangan elit yang memandang pendidikan

dapat dijadikan sebuah ladang yang menguntungkan, hal tersebut

mengalihkan definisi yang konkrit sebagai kajian ilmiah yang

independen.

Penting sekali untuk diingat bahwa pada bidang pendidikan

terletak tanggung jawab yang besar yang diharapkan menjadi

“penjaga gawang” suatu negara/daerah. Namun pada kenyataannya

tidak dapat kita hindari bahwa kepentingan kapitalistik dan

materialistik telah memberikan inspirasi dan orientasi yang berbeda

dalam mengartikulasikan pendidikan. Ironisnya, pendidikan mejadi

sumber penghasilan, bukan pada substansi mencerdaskan anak

bangsa. Memang kejam, tapi itulah realita.

Dewasa ini di Indonesia khusunya di Banten banyak yang

berpandangan bahwa pendidikan dipandang hanya sebagai investasi

masa depan daripada untuk kepentingan khasanah keilmuan. Ijazah

menjadi tujuannya. Menurut Prof. Heru Kurnianto Tjahjono,

pengorbanan berupa biaya dan waktu dianggap sebagai investasi

dengan mengharapkan pekerjaan dan pendapatan yang baik sebagai

return-nya. Sehingga banyak orang berlomba-lomba melanjutkan

pendidikannya pada perguruan tinggi dengan harapan terjadi

“mobilitas vertikal” yang kelak akan mengantarkan mereka

mencapai “kesejahteraan ekonomi”. Pada sisi lain, penyelenggara

pendidikan melihat fenomena pendidikan sebagai “pasar” yang

memiliki permintaan yang sangat melimpah. Penyelenggara

73

pendidikan, terutama swasta sangat bergairah mendirikan berbagai

program baik pada strata diploma, S1, S2 baik MM ataupun MBA

dan S3 atau program Doktor. Problemnya adalah pada “nawaitu”

atau niatnya dalam menyelenggarakan pendidikan. Newman dalam

bukunya Social Research Methods (2000) menyebutkan sebagai

fenomena pseudoscience yang erat kaitannya dengan ilmu itu sendiri.

Pseudoscience merupakan suatu fenomena yang seolah-olah

menampakkan dirinya sebagai suatu ilmu (khususnya ilmu-ilmu

sosial seperti manajemen), padahal hanya berupa jargon-jargon yang

dibumbui dengan berberapa karakteristik yang mirip dengan

karakteristik sebuah ilmu. Termasuk di dalamnya adalah

penyelenggaraan program gelar berbagai strata yang kadang

sesungguhnya tidak memiliki komitmen dan tanggung jawab

terhadap ilmu melainkan hanya kepentingan bisnis, beredarnya buku-

buku ilmiah manajemen populer yang semata-mata untuk bisnis,

penelitian dan telaah ilmiah “semu” yang bertujuan hanya untuk

mempopulerkan, mengiklankan produk, jasa, bisnis dan lain-lain

dalam berbagai media massa. Hal tersebut semakin diperparah oleh

ketidakfahaman masyarakat dan ketiadaan aturan tentang batasan

area ilmiah.

Pembelajaran ‘Dipaksa’ Online

Kualitas pendidikan tidak lepas dari kebutuhan dan juga

tuntutan yang ada terlebih dalam Era revolusi industri 4.0 sekarang

ini. Kualitas pendidikan ditentukan kebutuhan pemerataan

pendidikan melalui pemanfaatan teknologi infomasi dan komunikasi

atau pembelajaran online. Tuntutan pembelajran online dipengaruh

dari perkembangan infomasi dan teknologi. Perkembangan teknologi

mememiliki pengaruh yang sangat signifikan, dan seiring waktu

manusia harus mengikuti perkembangan zaman, hal ini tentu saja

salah satu upaya dalam meningkatan kualitas sumber daya manusia

74

sendiri. Pembelajaran online tentu saja mempunyai capaian

pembelajaran seperti hal nya dengan pembelajaran face to face (tatap

muka). Dalam pembelajaran tersebut, guru dapat memberikan materi

dan pembelajaran secara virtual tidak terikat keberadaan di kelas, dan

akses yang lebih fleksibel terhadap bahan pembelajaran dan

penyelesian penugasan. Terlebih kondisi saat ini (2020, red) dimana

pandemi covid-19 menyerang semua sektor termasuk pendidikan,

kegiatan belajar siswa terpaksa harus dilakukan dengan jarak jauh,

mau tidak mau pembelajaran online harus dijalankan bagi sekolah,

guru, murid dan orang tua.

Dari kondisi tersebut,apakah pendidikan di Banten siap dalam

melaksanakan pembelajaran online akan berlanjut? Atau hanya

sesaat? Apakah hal tersebut sebagai suatu arah peningkatan kualitas

pendidikan di Banten? Apakah hal ini merupakan suatu keutungan

yang memajukan pendidikan di Banten atau akan menjadi tantangan

sendiri melihat selama ini pembamgunan pendidikan di Banten

termasuk yang menjadi sorotan karena kondisi pendidikan yang

masih memprihatinkan dan juga belum meratanya fasilitas

pendidikan di Banten. Pertanyaan lain ialah apakah pembelajaran

online ini merupakan keuntungan ataukah sebaliknya menjadi sebuah

tantangan di dalam pendidikan di Banten?.Melihat dari sisi pengajar,

bisa dikatakan bahwa pembelajaran Online ini bisa merupakan

keuntungan. Sebagai garda depan dalam pendidikan, pengajar baik

guru maupun dosen dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam proses

pembelajaran baik metode, media, dan materi ajar. Dengan

pembelajaran online mereka dapat meningkatkan profesionalitasnya

dan kualitas dirinya dalam melaksanakan proses pembelajaran dari

mempersiapkan metode pembelajaran, media pembelajaran serta

bahan ajar.Peningkatan kapasitas SDM (capacity building)dan

profesionalisme guru semakin terasah dan meingkat. Pengajaran

75

Online ini juga mampu meningkatakan mutu pendidikan dengan

memanfaatkan media pembelajaran multimedia secara variatif dan

efektif. Sekarang ini kita bisa asik melakukan proses pembelajaran

hanya dari satu alat yang dinamakan handphone berbasis

android/smart phone, untuk itu memanfaatkan media-media tersebut

harus memiliki kecakapan, semisal dalam penulisannya perlu

memperhatikan kriteria media grafis sebagai media visual,

khususnya tentang visualnya untuk menarik perhatian peserta didik.

Selain itu, media belajar dan bahan ajar sendiri merupakan

faktor yang sangat membantu siswa dalam memahami pembelajaran,

Penggunaan bahan ajar berbasis media online akan memudahkan

siswa dalam memahami materi karena siswa dapat mengulang

berkali-kali secara mandiri mempelajarinya tanpa terbatas ruang dan

waktu, akses bisa dilakukan kapan dan dimanapun berada.

Keuntunngan lainnya dalam pembelajaran online ini dapat

memungkinkan dilakukan pembelajaran tanpa harus adanya faslitas

ruang belajar. Karena ruang-ruang pembelajaran tidak lagi jadi

problem di era milenial learning sekarang ini, masalah besar dalam

menyediakan ruang kelas tidak lagi menjadi masalah, tapi tetap kita

harus berpegang pada prinsip-prinsip pembelajaran sesuai tujuan

pendidikan nasional.

Dilain sisi keberadaan pembelajaran online sebagian

menganggapnya suatu tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan tidak

semua pengajar baik tingkat pendidikan dasar sampai tinggi melek

teknologi, ada sebagaian dari pengajar masih ‘gaptek’ atau gagap

teknologi. Hal ini umumnya dialami olehpengajar lama yang sudah

terlampau lama mengajar menggunakan metode pembelajaran

tradisional, tatap muka dengan memakai media pembelajaran

seadanya seperti buku teks dan papan tulis.

76

Hal lain yang menjadi dilematis dalam pembelajaran online,

sejatinya, proses belajar merupakan suatu proses perubahan sikap.

Dalam pembelajaran online, pengajar sulit mengetahui bagaimana

respon siswa terkait materi yang diajarkan, apakah siswa mengerti

atau tidak, dan siswa pun kesulitan melakukan diskusi secara online,

karena hal itu tidaklah mudah apabila tidak dilakukan secara

langsung. Oleh karenanya pengajar mengalami kesulitan untuk

mengetahui perkembangan siswa dalam aspek afektif dan

psikomotorik. Melihat tak semua siswa mampu untuk menjangkau

materi pelajaran secara cepat dan ada sebagian siswa yang

berkemampuan rendah, maka guru memiliki tantangan yang cukup

besar untuk membuat media belajar yang mampu menyentuh aspek

pendidikan seutuhnya, artinya mudah dipahami oleh kebanyakan

siswa dari berbagai kemampuan belajar siswa.

Sementara itu tujuan belajar sendiri yaitu tak hanya

menitikberatkan terhadap aspek akademik, tetapi lebih dari itu, yaitu

perubahan sikap. Indonesia tak akan maju hanya dengan akademik

saja, sikap dan moral adalah yang utama. Ini merupakan tantangan

yang cukup berat bagi para pengajar. Sehingga, pembelajaran tatap

muka harus tetap dilaksanakan sampai kapanpun.Pelaksanaan

pembelajaran online atau Daring di Banten tidak terlepas dari

beberapa kendala yang harus menjadi perhatian tersendiri bagi

pemangku kebijakan di Banten. Kendala pembelajaran Online yang

penulis kemukakan adalah fasilitas belajar yang belum sepenuhnya

memadai. Belum lagi infrastruktur internet yang menjadi kendala

bagi seluruh kalangan. Sehingga, hal itu juga dinilai menghambat

proses belajar mengajar.

Media Online sangat erat dengan internet, internet dapat

tersambung melalui berbagai cara, yang paling banyak diakses

mengunakan sinyal. Permasalahan sinyal bagi daerah di perkotaan

77

mungkin bukan suatu masalah yang besar akan tetapi bagi daerah

yang keadaan geografis di pelosok tentu akan menjadi suatu kendala

yang besar mengingat tidak semua tempat tinggal pengajar maupun

siswa mempunyai kekuatan sinyal internet yang stabil. Kelancaran

sinyal menjadi syarat utama dalam pembelajran online.

Ketidaklancaran jaringan akan mengakibatkan proses pembelajaran

terganggu dan materi pembelajaran tidak optimal diterima olah

siswa.Keterbatasan kemampuan ekonomi yang menyebabkan sarana

pendukung seperti gawai dan kuota data masih menjadi kendala.

Tidak semua siswa memiliki handphone smartphone, laptop ataupun

komputer dan kemampuan membeli kuota.Sehingga proses

pembelajaran online kurang efektif karena materi yang diberikan

pengajar kurang dipahami. Pembahasan dari pengajar saat diskusi

kurang efektif dan pengungkapannya melalui lisan bukan tulisan.

Kemudian, pemberian tugas sulit dipahami. kurang efektif dan

komprehensif.

Untuk menyelaraskan antara tujuan pendidikan nasional

dengan kondisi belajar online maka perlu dirumuskan sebuah acuan

agar guru dan siswa optimal dalam melakukan pembelajaran.

Pertama adalah bagaimana guru bisa merancang sebuah program

pembelajaran yang baik. yang kedua, kalau rancangan yang sudah

ada, maka aspek materi atau kontennya seperti apa, ketiga aspek

etika baik guru maupun siswa. Keempat, penilaian akan lebih

objektif dan reralitas karena menggunakan tersistem dengan baik.

Persoalan mindset dari para guru ini masih bahwa pembelajaran

harus menuntaskan isi kurikulum. Itu yang menyebabkan kemudian

penugasan-penugasan yang diberikan kepada peserta didik ini

menjadi sangat kaku yang tampaknya adalah anak-anak menjadi

kelelahan dan motivasinya dalam perjalanan pembelajaran

onlinemembuat semangat siswa semakin menurun.

78

Masalah lain yang timbul yakni kesehatan mata juga

terganggu, terlalu lama menatap gawai menyebabkan mata lelah dan

paparan radiasi yang tinggi. Kemudian lingkungan rumah masing-

masing tidak semua kondusif utuk digunakan belajar, transfer ilmu

sedikit terhambat, dan yang paling penting transfer nilai-nilai atau

norma guru dan murid. Banten dirasa belum siap online.

Dari berbagai hal yang telah di paparkan, diperlukannya

kerjasama pemerintah dengan pengajar (guru dan dosen) untuk lebih

mensosialisasikan pembelajaran daring ini ke siswa, serta terus

menerus melakukan pelatihan pembuatan media belajar

secara virtual. Karena mau tidak mau, zaman terus berjalan dan kita

tidak hanya bisa diam ditempat, stagnan, tanpa perubahan. Selain itu,

secanggih apapun teknologi, jangan sampai kita terlena sampai

melupakan kewajiban utama seorang guru atau dosen yaitu mendidik

dan membimbing siswa agar tetap memiliki perubahan sikap yang

baik.

Harapannya, upaya-upaya yang telah dipaparkan diatas

mampu mengatasi problematika era 4.0 ini khususnya dalam bidang

pendidikan. Semoga para pendidik di Indonesia mampu bersaing

secara global dan tak pernah melupakan hakikat pengajar (guru dab

dosen) yang sesungguhnya.Di sisi lain, dengan Sistem

onlinemerupakan bentuk implementasi pembelajaran yang

memanfaatkan teknologi dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

yang dapat memberikan kemudahan peserta didik menerima materi

secara long distance. Bahkan media yang dibuat lebih

menyenangkan atau menarik bagi peserta didik, sehingga peserta

didik tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran.

Dalam pengamatan pengembangan suatu model pembelajaran yang

memanfaatkan teknologi, salah satunya online learningdalam

pembelajaran yang dirasa lebih efektif.

79

Penutup

Sebenarnya pakar pakar pendidikan Di Indonesia sudah baik

dalam menetapkan tujuan pendidikan yaitu yang dituangkan di

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yaitu tentang sistem

pendidikan nasional, tujuan yang pertama adalah mengembangkan

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jadi tugas sebagai pendidik

yang paling pertama yaitu menanamkan iman dan takwa dulu,

sehingga diharapkan setelah peserta didik beriman dan bertakwa

barulah ia menjadi berahlak mulia, dan seterusnya.

Dalam rangka mengembangkan potensi untuk beriman dan

bertakwa inilah serta dalam kondisi era milenial ini, maka pendidik

harus lebih mengutamakan memberikan materi yang seimbang antara

Emotional, Intelektual dan Spritual Questionnya, dengan cara

menghubungkan semua materi pengetahuan dan keterampilan

dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sehingga

siswa memiliki pondasi atau akar yang kuat di dalam rohani dan

jasmaninya. Seperti sebuah pohon jika memiliki akar yang kuat

dan baik maka akan menghasilkan batang yang kuat,dan batang

yang kuat dan baik akan menghasilkan cabang dan ranting yang baik

pula dan cabang dan ranting yang baik dan kuat akan menumbuhkan

daun yang baik dan sehat sehingga pada akhirnya akan

menghasilkan mendapatkan buah yang baik.

Pekerjaan rumah para pendidik adalah bagaimana

mengembang potensi peserta didik agar beriman dan berahlak mulia

memang bukan pekerjaan yang ringan. Tapi ini adalah ladang amal

yang bayaranya langsung dari Allah SWT. Sebaik baiknya manusia

adalah yang bermanfaat bagi orang lain, dan pahala yang tidak

pernah putus adalah ilmu yang bermanfaat, Aamin Ya Rabbal

Alaamiiin.

80

Tentang Penulis

Dewi Surani, lahir di Klaten, 24

Nopember 1979 Jawa Tengah. Setelah

menamatkan pedidikan Sekolah Menengah

Atas diterima sebagai mahasiswa diploma

bahasa Inggris di UNSOED Puwokerto.

Setelah menyelesaikan pendidikan S1 Sastra

Inggris di Universitas Negeri Sebelas Maret

Solo pada tahun 2006, bekerja sebagai guru

honor disekolah negeri dan swasta, pengajar

dilembaga kursus bahasa Inggris serta sebagai dosen luar biasa

dikota Serang.

Sejak tahun 2013 tercatat sebagai dosen tetap di Universitas

Bina Bangsa Banten (UNIBA), dengan mengajar mata kuliah bahasa

Inggris. Berbagai pengalaman sebagai pendamping dan pelatih

mahasiswa dalamperlombaan bahasa Inggris dan pemilihan

mahasiswa berprestasi Nasional membuatya dipercaya menduduki

jabatan struktural sebagai Kepala Pusat Bahasa Universitas Bina

Bangsa.

Beberapa penelitian pernah dilakukan termasuk penelitian

PDP yang didanai Hibah Dikti pada tahun 2017 dan 2019. Selain

aktif aktif dalam pengabdian masyarakat dengan memberikan

pelatihan bahasa Inggris kepada masyarakat dan UMKM di Banten

melalui kelas Bisnis PLUT Banten dan RKB Cilegon. Memberikan

yangterbaik dan mengajar dengan hati menjadi prinsipnya dalam

melaksanakan profesinya sebagai dosen. [*]

81

REKONTRUKSI POLA PENDIDIKAN DI

BANTEN: SEBUAH SOLUSI

Oleh: Endang Yusro Pengurus ICMI Orwil Banten

ulisan ini mengangkat pelik-pelik dan solusi permasalahan

pendidikan di Provinsi Banten. Sebagai Provinsi yang lebih

dekat dengan Jakarta, Ibu Kota Negara, Banten lebih

mudah mendapatkan akses ataupun fasilitas penunjang pendidikan.

Demikian juga dampak perilaku kehidupan sosial yang terjadi di

Kota Metropolis itu pun begitu mudah masuk di tengah masyarakat

Provinsi yang hanya berjarak 91,5 km (dihitung dari Jakarta ke

Serang, Ibu Kota Provinsi). Akibatnya berbagai segi bidang:

ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan di kota tersebut ikut

berpengaruh.

Banten merupakan daerah transportasi yang potensial, baik

darat maupun laut. Secara geografis merupakan wilayah penyangga

bagi Jakarta, dan secara ekonomi banyak memiliki industri. Sebagai

kota maritim, Banten memiliki pelabuhan laut, Merak, yang

menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera dan ditujukan menjadi

pelabuhan alternatif selain Singapura. Keberadaan Banten baik

secara geografis maupun ekonomi memengaruhi perkembangan

pendidikan generasi mudanya.

Banten dari sisi yang lain, dengan Serang-nya merupakan

salah satu kota santri di Indonesia. Banyak yang mengatakan bahwa

Serang adalah pusatnya para santri, di samping Martapura di Banjar

(Kalimantan Selatan), Tasikmalaya (Jawa Barat), Kudus (Jawa

T

82

Tengah), dan Gresik (Jawa Timur). Begitu pun dengan kota lainnya,

Pandeglang pun mendapat julukan Kota Santri. Pandeglang telah

dikenal sebagai Kota Santri atau Seribu Ulama Sejuta Santri. Bukan

hanya karena banyaknya Pondok Pesantren hingga ke pelosok desa,

namun memang kebudayaan yang tumbuh disana selalu berpedoman

pada nilai-nilai keagamaan. Peninggalan sejarah syiar Islam juga

menjadi wisata ziarah disana.

Banten merupakan salah satu provinsi relegius (baca, Islam)

di Indonesia, sehingga ada yang menyebutnya sabagai Serambi

Mekahnya Pulau Jawa. Namun tingkat pendidikannya sangat

mengkhawatirkan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pada

tahun 2011 lalu tercatat sebanyak 312.409 dari 604.812 anak usia 16-

18 tahun di Provinsi Banten tidak bersekolah. Hal ini sangat

kontradiktif dengan ajaran Islam yang mewajibkan umatnya untuk

menuntut ilmu sepanjang hayat. Dibandingkan dengan provinsi lain

di Jawa, menurut perhitungan Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) yang menggunakan metode baru dilaksanakan oleh Badan

Pusat Statistik (BPS) Banten hanya menduduki peringkat 8 IPM, di

bawah Sulawesi Utara dan Riau. Padahal Banten lebih dekat dengan

Jakarta. Sebagaimana penjelasan di atas, akses mudah didapat dan

fasilitas lebih tersedia.

Dari fenomena dan data pendidikan Provinsi Banten di atas,

dapat ditarik hipotesa permasalahan, yaitu keterkaitan antara

penjaminan dan peningkatan mutu dengan penggunaan metode atau

pola pendidikan yang digunakan di sekolah/madrasah.

Permasalahan Pendidikan di Banten

Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

83

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya

dan masyarakat. Pengertian Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha

sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk

kemajuan lebih baik. Secara sederhana, Pengertian pendidikan

adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti,

paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir.

Dalam perkembangan pendidikan di Nusantara khususnya di

Banten, pesantren merupakan mata rantai yang sangat penting. Hal

ini tidak hanya karena sejarah kemunculannya yang relatif lama,

tetapi juga karena pesantren telah secara signifikan ikut andil dalam

upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam sejarahnya, pesantren

merupakan lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat (society

based-education). Dalam kenyataannya, pesantren telah mengakar

dan tumbuh dari masyarakat, kemudian dikembangakan oleh

masyarakat, sehingga kajian mengenai pesantren sebagai sentral

pengembangan masyarakat sangat menarik beberapa peneliti akhir-

akhir ini.

Hasil pendidikan di Provinsi Banten dapat dilihat dari

perilaku keseharian para pemimpin, pejabat dan para pengusahanya

yang merupakan buah pendidikan sebelumnya. Hal ini dikarenakan

pola pendidikan yang tidak memanusiakan manusia. Kepribadian

manusia cenderung direduksi oleh sistem pendidikan yang ada. Dari

pola pendidikan semacam itu melahirkan beberapa persoalan di tanah

Para Jawara ini.Masalah Pertama adalah, bahwa pendidikan di

Banten menghasilkan “manusia robot”. Hal ini bisa dipahami karena

pendidikan yang tidak seimbang antara belajar yang berpikir

(kognitif) dengan perilaku belajar yang merasa (afektif).

Adanya unsur integrasi cenderung semakin hilang, yang

terjadi adalah disintegrasi. Padahal belajar tidak hanya berfikir.

Sebab ketika orang sedang belajar, maka orang yang sedang belajar

84

tersebut melakukan berbagai macam kegiatan, seperti mengamati,

membandingkan, meragukan, menyukai, semangat dan sebagainya.

Hal yang sering disinyalir ialah pendidikan seringkali dipraktekkan

sebagai sederetan instruksi dari guru kepada murid. Apalagi dengan

istilah yang sekarang sering digembar-gemborkan sebagai

“pendidikan yang menciptakan manusia siap pakai.

Tenaga “siap pakai” berarti menghasilkan tenaga-tenaga yang

dibutuhkan dalam pengembangan dan persaingan bidang industri dan

teknologi. Memperhatikan secara kritis hal tersebut, akan nampak

bahwa dalam hal ini manusia dipandang sama seperti bahan atau

komponen pendukung industri. Itu berarti, lembaga pendidikan

diharapkan mampu menjadi lembaga produksi sebagai penghasil

bahan atau komponen dengan kualitas tertentu yang dituntut pasar.

Kenyataan ini nampaknya justru disambut dengan antusias oleh

banyak lembaga pendidikan.

Kedua, sistem pendidikan yang top-down (dari atas ke bawah)

atau kalau menggunakan istilah Paulo Freire (seorang tokoh pendidik

dari Amerika Latin) adalah pendidikan gaya bank. Sistem pendidikan

ini sangat tidak membebaskan karena para peserta didik (murid)

dianggap manusia-manusia yang tidak tahu apa-apa. Guru sebagai

pemberi mengarahkan kepada murid-murid untuk menghafal secara

mekanis apa isi pelajaran yang diceritakan. Guru sebagai pengisi dan

murid sebagai yang diisi. Otak murid dipandang sebagai safe deposit

box, dimana pengetahuan dari guru ditransfer kedalam otak murid

dan bila sewaktu-waktu diperlukan, pengetahuan tersebut tinggal

diambil saja. Murid hanya menampung apa saja yang disampaikan

guru.

Dalam hal ini guru sebagai subyek dan murid sebagai obyek.

Model pendidikan ini tidak membebaskan karena sangat menindas

para murid. Freire mengatakan bahwa dalam pendidikan gaya bank

85

pengetahuan merupakan sebuah anugerah yang dihibahkan oleh

mereka yang menganggap dirinya berpengetahuan kepada mereka

yang dianggap tidak mempunyai pengetahuan apa-apa.

Ketiga, membentuk manusia yang hanya siap untuk memenuhi

kebutuhan zaman. Manusia sebagai wujud dari dehumanisasi (objek)

merupakan fenomena yang justru bertolak belakang dengan visi

humanisasi. Pendidikan semacam ini menyebabkan manusia

tercerabut dari akar-akar budayanya (seperti di dunia Timur/Asia).

Kaum muda zaman begitu gandrung dengan hal-hal yang berbau

Barat? Oleh karena itu strategi pendidikan di Indonesia harus

terlebur dalam “strategi kebudayaan Asia”, sebab Asia kini telah

berkembang sebagai salah satu kawasan penentu yang strategis

dalam bidang ekonomi, sosial, budaya bahkan politik internasional.

Melihat fenomena tersebut menggelitik penulis untuk

bertanya, pola pendidikan apa yang tepat untuk menghasilkan

manusia kompeten dan berakhlak?

Definisi dan Ragam Pendidikan Pesantren

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pesantren

adalah asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji

dsb.; pondok. Sementara dalam buku Pola Pembelajaran Pesantren,

Departemen Agama RI memberikan definisi pesantren adalah

pendidikan dan pengajaran Islam di mana di dalamnya terjadi

interaksi antara kiai dan ustadz sebagai guru dan para santri sebagai

murid dengan mengambil tempat di masjid atau di halaman-halaman

asrama (pondok) untuk mengkaji dan membahas buku-buku teks

keagamaan karya ulama masa lalu. Dalam hal ini, maka yang

merupakan unsur terpenting adalah kiai, santri (siswa), masjid

(sekolah), tempat tinggal (boarding), dan buku-buku sumber.

Sementara Mastuhu dalam buku yang sama mengatakan

pesantren adalah suatu lembaga pendidikan tradisional Islam untuk

86

mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan

mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral

keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Dengan demikian

dari pengertian pesantren di atas, dapat ditarik pemikiran bahwa

dalam fenomena pembelajaran di pesantren perlu membangun

interaksi dan komunikasi antara santri sebagai siswa, ustadz sebagai

guru, dan kiai sebagai kepala sekolah. Aktifitas tersebut dilakukan

baik pada saat belajar maupun aplikasi terhadap nilai-nilai

keteladanan yang telah diajarkan.

Dari dua pengertian pesantren tersebut dapat disimpulkan

bahwa pesantren adalah sebuah pendidikan yang para siswanya

tinggal bersama (mempunyai asrama untuk tempat menginap) dan

belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan

kiai. Fungsinya adalah sebagai lembaga solidaritas sosial yang

menampung anak-anak dari segala lapisan masyarakat muslim dan

memberi pelayanan yang sama kepada mereka tanpa membedakan

tingkat sosial ekonomi mereka.

Kemudian M. Sulthon dan Moh. Khusnuridlo dalam

bukunya, “Manajemen Pondok Pesantren Dalam Perspektif “

menjelaskan bahwa karakteristik pesantren adalah, pertama adanya

hubungan emosional dengan menjalin kepatuhan antara kiai dengan

santri. Kedua, melatih hidup seserhana dan mandiri. Dan, ke tiga

adalah melatih hidup disiplin dalam beribadah).

Ketiga karakter di atas merupakan ciri khas dari sebuah

pesantren yang sangat menjunjung tinggi kekeluargaan dan

keihklasan akan tetapi tetap dalam koridor etika-etika yang masih

dipertahankan di lingkungan pesantren salaf. Sedangkan dalam

pesantren modern ciri khas di atas mulai sudah terkikis sedikit demi

sedikit.

87

Pola atau metode yang digunakan di pesantren secara garis

besar dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, di mana ketiganya

mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu: sorogan, bandungan, dan

weton. Sorogan sistem belajar secara individual di mana seorang

santri berhadapan dengan seorang guru, terjadi interaksi saling

mengenal di antara keduanya. Bandungan adalah pembelajaran

interaksi antara guru (ustadz) dengan para santri yang didahulu

pembacaan kitab oleh ustadznya dan para santri mendengarkan,

menelaah untuk kemudian didiskusikan.

Sementara Weton, bahsa Jawa berkala atau berwaktu adalah

pengajian rutin harian, misalnya pada setia selesai shalat Jum’at dan

selainnya. Untuk lebih jelas tentang pola pendidikn di pesantren akan

dijelaskan pada bagian berikutnya.

Pola Pendidikan Pesantren sebagai sebuah Solusi

Sebelum membahas lebih jauh tentang pola pendidikan ideal

yang dapat diterapkan di Banten, penulis akan membahas pengertian

rekontruksi terlebih dahulu. Kata rekontruksi terdiri dari dua

morfem, “re” berarti kembali dan “kontruksi” yang berarti susunan

(model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan

sebagainya) susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau

kelompok kata. Konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan

hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan

tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan

menjadi kuat. Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah

penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut

perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula).

Sementara menurut Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa

rekonstruksi meliputi tiga poin penting, pertama, memelihara inti

bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya.

88

Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat

kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan

beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik

aslinya.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa

rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau

penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang

awalnya tidak benar menjadi benar.

Sementara pola pendidikan berkaitan erat dengan kurikulum

dan metodenya. Pada tulisan ini akan membahas pola pendidikan

berkarakter yang diharapkan dapat memberi solusi atas permasalahan

pendidikan di Provinsi Banten seperti yang telah dipaparkan di atas.

Berkaitan dengan permasalahan ini, Mastuhu dalam bukunya,

Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren memberikan penawaran

pada bagian saran di akhir kajiannya, yaitu: pesantren perlu

mengadopsi dan mengembangkan wawasan berfikir keilmuan dari

Sistem Pendidikan Nasional, dengan menerapkan metode berfikir: a)

Deduktif, b) Indikatif, c) kausalitas,dan d) kritis. Dari komentar

tersebut bisa diartikan bahwa pola pendidikan di pesantren terdapat

celah-celah kekurangan, dan dapat dilengkapi dengan saran-saran

yang dikemukakannya.

Sementara menurut Soedjoko Prasodjo, dalam buku “Integrasi

Sekolah ke Dalam Sistem Pendidikan Pesantren”, pondok pesantren

mempunyai lima pola, yaitu: masjid, rumah kyai, pondok (asrama),

tempat.latihan keterampilan, sekolah.formal baik agama maupun

umum.

Dalam menghadapi era globalisasi yang berpengaruh terhadap

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta

keimanan dan ketakwaan (IMTAK), pesantren cepat tanggap

menyambutnya, yaitu dengan melakukan beberapa terobosan,

89

mencakup: a) motivasi dan kreativitas anak didik ke arah

pengembangan IPTEK di mana nilai-nilai Islam menjadi sumber

acuannya; b) mendidik ketrampilan kemanfaatan produk IPTEK bagi

kesejahteraan hidup umat manusia yang menciptakan jalinan kuat

antara ajaran agama (IMTAK) dan ilmu pengetahuan dan teknologi

IPTEK.

Di samping melakukan langkah strategi, pesantren juga

memiliki beberapa program pembelajaran di berbagai bidang, yaitu:

pengajaran kurikuler, administrasi, dan pembinaan. Bidang

pengajaran kurikuler merupakan kegiatan pokok dalam rangka

membekali para murid dengan berbagai ilmu pengetahuan. Kegiatan

kulikuler setiap pesantren tidak sama, namun secara umum dapat

dikalsifikasikan sebagai berikut: Jam’iyatul Qura’, Club Bahasa Arab

dan Inggris, sanggar seni, kepramukaan/kepanduan, bela diri, kajian

al-Qur’an. Bidang administrasi sebagai pengelola dan pengendali

semua bidang kegiatan di pesantren (penanggung jawab). Dan

bidang pembinaan santri berfungsi memberikan bantuan atau

pelayanan kepada santri yang bertujuan: 1). Mengembangkan

pemahaman santri untuk kemajuan pesantren, 2). Mengembangkan

pengetahuan serta rasa tanggung jawab dalam menentukan sesuatu,

dan mewujudkan penghargaan terhadap kepentingan dan harga diri

orang lain.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Banten, E Kosasih Samanhudi mengatakan, “Pemprov Banten sejak

awal konsen terhadap kemajuan pendidikan. Itu sebabnya, ke depan

perlu langkah-langkah konkret dalam upaya meningkatkan

pendidikan.” Lebih jauh Kosasih mengatakan Ada beberapa langkah

yang bisa kita lakukan dalam mendorong pengembangan sekolah,

antara lain: Pertama, Pembuatan Kurikulum Muatan Lokal untuk

menggali potensi-potensi lokal yang bisa dikembangkan oleh siswa

90

dari kalangan disabilitas. Kedua, Melengkapi Sarana dan Prasarana

Pendidikan. Ketiga, Pengembangan Ketrampilan Siswa. Dan

keempat adalah Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar.

Penutup

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan

berkaitan erat dengan kurikulum dan metodenya. Pola pendidikan

atau kurikulum di pesantren yang berkarakter diharapkan dapat

memberi solusi atas permasalahan pendidikan di Provinsi Banten.

Pola-pola seperti adanya hubungan yang akrab antara kyai, ustadz,

dan santri namun masih dalam batasan yang wajar membentuk

mental hidup para santrinya. Kepatuhan santri pada kiai akan

membentuk rasa hormat dan menghargai santri kepada gurunya yang

selama ini mulai hilang.

Selanjutnya, membiasakan hidup hemat dan sederhana,

tolong-menolong dan suasana persaudaraan akan menumbuhkan

sikap kasih sayang terhadap orang-orang di sekitarnya yang merasa

hidupnya serba kekurangan. Hidup mandiri, tidak bergantung kepada

orang tua dan membiasakan kedisiplinan, melatih kehidupan dengan

tingkat religius dan berani menderita untuk mencapai tujuan yang

terdapat pada kurikulum pesantren adalah sebagai upaya menyiapkan

siswanya untuk menjadi pemimpin kelak di kemudian hari.

Dalam Konteks rekomendasi, untuk menyelesaikan masalah-

masalah pendidikan di Provinsi Banten adalah langkah yang bijak

jika pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan berkaca pada pola pendidikan di pesantren. Walau di

luar pembahasan, pesantren pun memiliki beberapa permasalahan

namun permasalahannya tidak berdampak besar terhadap

problematika Bangsa yang akhir-akhir ini terjadi, seperti kasus

korupsi, penggelapan pajak, narkoba, dan lain sebagainya.

91

Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk

mengejawantahkan kurikulum, terutama kurikulum muatan lokal.

Bertolak pada kesimpulan di atas, maka saran yang dapat

penulis berikan adalah Pemerintah Provinsi Banten sudah saatnya

memberi kebebasan kepada sekolah/madrasah yang ada dalam

lingkungannya untuk mencontoh pola pendidikan pesantren, tanpa

ada batasan. Memberi perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan

kepada guru (pendidik) seperti yang dilakukan pesantren kepada para

ustadznya. Menghilangkan kontradiksi antara jajaran struktural dan

fungsional. Sebab, disadari atau tidak sering terjadi kesalahpahaman

antara keduanya. Dan kondisi seperti ini sangat memengaruhi

perkembangan pendidikan di Provinsi Banten. Hal ini tidak

ditemukan di pesantren, karena jika terjadi permasalahan di atas, kiai

atau pihak yayasan langsung menanganinya.

Demikian yang dapat penulis sampaikan pada tulisan ini,

semoga bermanfaat dan semoga Allah memberi kemudahan kepada

semua jajaran pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan di

Provonsi Banten yang diharapkan!

***

92

Daftar Pustaka

Amin Haedari, HM., dkk. 2004. Masa Depan Pesantren. Jakarta:

IRD Press.

Arif Rohman. 2010. Pendidikan Komparatif. Yogyakarta: Laksbang

Grafika.

Azra, Azyumardi. 2000. Pendidikan Islam,Tradisi dan

Modernisasi Menuju Melinium Baru. Jakarta: Logos Wacana

Ilmu.

Dhofier, Zamakhsyari. 1981. Sikap Hidup dalam Lingkungan

Pesantren serta kaitannya dengan Nilai-nilai Budaya dalam

Pembangunan Bangsa, Analisis Kebudayaan. Jakarta: LP3ES

Dhofier, Zamakhsyari. 1985. Tradisi Pesantren: Studi Tentang

Pandangan Hidup Kiai. Jakarta: LP3ES.

http://fharaasgranger.blogspot.com/2011/08/masalah-pendidikan-

negara-maju-dan.html diakses pada 21 November 2017, pukul

21:00

http://sinergitasjiwa.blogspot.com/2009/02/pendidikan-di-beberapa-

negara.html

diakses pada 20 November 2017, pukul 20:01

https://www.inovasee.com/kota-santri-5864/

Ismail SM., dkk. 2002. Dinamika Pesantren dan Madrasah.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Global. Yogyakarta: LB.

Pressindo, Cet. Ke-1.

Jamal Ma’mur Asmani. 2003. Dialektika Pesantren dengan Tuntutan

Zaman. Jakarta: Qirtas.

Mastuhu, Prof., Dr., M.Ed. 1994. Dinamika Sistem Pendidikan

Pesantren. Jakarta: INIS.

93

Partanto,Pius dan M.Dahlan Barry. 2001.Kamus Ilmiah Populer.

Surabaya: PT Arkala.

Sulthon Masyhud, M.Pd., Drs. HM. 2004. Manajemen Pondok

Pesantren, Jakarta: Diva Pustaka.

Sulthon, M. dan Khusnuridlo, Moh. 2006. Manajemen Pondok

Pesantren Dalam Perspektif

Sutarya, Cucu, Dr., M.A. 2015. Pendidikan di Indonesia,

Permasalahan dan Solusinya. Jakarta: Media Akademi.

Syamsul Ma’arif. 2008. Pesantren Vs Kapitalisme Sekolah.

Semarang: Need’s Press.

Qardhawi, Yusuf. 2014. Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih.(Al-

Fiqh Al-Islâmî bayn AlAshâlah wa At – Tajdîd). Tasikmalaya.

94

Tentang Penulis

Endang Yusro, Lahir di Serang 01 Maret 1975.

Sampai hari ini masih tercatat sebagai Kepala

SMAIT Bait et-Tauhied, Kota Serang, Dosen

STIT Serang, dan Guru di SMP

Muhammadiyah Pontang. Saat ini juga menjadi

Pengurus ICMI Orwil Banten. Penulis

berdomisili di Jl. K.H. Janhari No. 16 Gg. H. Tb.

Khutbi Kaloran, Kota Serang.

95

PESANTREN TRADISIONAL VS PESANTREN

MODERN DI BANTEN: SEBUAH TELAAH

PEMIKIRAN DARI NURCHOLISH MADJID

Oleh: Syamsul Hidayat

Pengurus ICMI Orwil Banten dan Dosen Uniba

esantren merupakan lembaga pendidikan dan lembaga

keagamaan yang dilihat dari sejarahnya di kalangan

masyarakat Indonesa memilki akar yang cukup panjang.

Bahkan bisa dikatakan pesantren merupakan wajah asli pendidikan

Indonesia (indigenious). Bahkan perjuangan panjang menuju

kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peranannya

mengusir penjajah dari bumi pertiwi nusantara ini. Pergerakan

pesantren membuktikan bahwa kalangan santri mampu menjadi

benteng negara. Sikap santri dahulu dengan santri jaman sekarang

setelah kemerdekaan tentu memiliki perbedaan, disamping tetap

tugas utamanya adalah menuntut ilmu agama Islam secara benar.

Perbedaan itu dituangkan oleh banyak pemikir-pemikir Islam

menurut perspektifnya masing-masing. Salah satu cendekia muslim

yang militan terhadap dunia Islam dan pendidikan termasuk

pesantren yaitu Nurcholish Madjid, pemikirannya sangat

kontemporer dan maju, telaah pemikirannya masih terus dapat dikaji

hingga saat ini. Tulisan sederhana ini mencoba menjabarkan

pemikiran dari persepektif Nurcholish Madjid bahwa adanya

dikotomi antara pesantren tradisional (Salafy) dan pesantren modern.

P

96

Pendahuluan

Pendidikan pesantren merupakan salah satu soko guru

pendidikan nasional Indonesia, meskipun akhirnya pemerintah sejak

awal kemerdekaan mempergunakan pendidikan sistem pendidikan

Belanda sebagai acuan sistem pendidikan nasional, tetapi peran

pesanten tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam pola

pengembangan sistem pendidikannya pesantren mengalami beberapa

perubahan, perubahan itu bisa saja di dasarakan atas respond dan

tuntutan perkembangan zaman, atau juga sebagai budaya kooperatif

antara pesantren dan pembangunan pendidikan nasional.

Perubahan dan pengembangan dunia pesantren pada umumnya

dibangun melalui kurikulum pendidikannya. Kurikulum pendidikan

pesantren sudah mengalami banyak dinamika perubahan sesuai

dengan perkembangan kelembagaannya, pergeserta kurikulum

pesantren salaf, pesantren khalaf dan banyaknya pesantren modern

tentu saja perubahan itu dimulai dari kurikulum pendidikan dan

orientasi pengembangan intelektual dalam lembaga pendidikan

pesantren tersebut. Beberapa pesantren telah mengalami pergeseran

tersebut.

Dilihat dari sisi demografis, Indonesia merupakan negara

kepulauan dengan jumlah pulau kurang lebih 17.000 pulau yang ada

di wilayahnya, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang dihuni

maupun yang tidak, Indonesia juga kepulauan terbesar di dunia, dan

Negara dengan latar belakang yang beraneka ragam. Dengan sekitar

400 kelompok etnis dan bahasa yang ada di bawah naungannya,

Indonesia juga adalah sebuah Negara dengan kebudayaan yang

sangat beragam.[1] Indonesia pula merupakan salah satu bangsa

yang paling pluralis di dunia.Paradigama ini begitu menjadi sebuah

pelajaran yang sangat berharga kepada masyarakat muslim

Indonesia, sebagai umat muslim paling besar di dunia yang harus

97

bisa melakukan sebuah penyesuaian dalam menghadapi sosial

masyarakat yang beraneka ragam.

Dalam menghadapi berbagai dimensi kehidupan di Indonesia

yang tidak bisa terlepas dari sebuah peradaban Indonesia dalam

pembaharuan menghadapi tantangan zaman, seorang tokoh

cendekiawan Muslim yang sudah banyak menggemparkan bumi

Indonesia ini dengan ide-idenya yang selalu mengangkat citra

pesantren, sebagai pendidikan tertua yang menghantarkan Indonesia

ini menjadi merdeka, beliau mengungkapkan bahwa: “Dalam

pendidikan pesantren dikenal dua model system pendidikan, yakni

sistem pendidikan pesantren tradisional dan sistem pendidikan

pesantren modern, hakekatnya ini terjadi akibat adanya ekspansi

pendidikan modern ala penjajah belanda pada saat itu, yang

kemudian oleh beberapa pesantren yang ingin kontiunias dan

kelangsungannya direspon dengan cara “menolak sambil

mencontoh”.[2]

Dengan demikian pesantren yang merupakan sebuah lembaga

yang memiliki mulitifungsi sebagai pusat komuniksi masyarakat,

tanpa harus menghilangkan ciri khasnya sebagai lembaga

keagamaan, walaupun di sisi lain kedudukan pesantren dalam

stratifikasi masyarkat Indonesia banyak mengalami tantangan, harus

bisa melakukan sebuah improvisasi. Walaupun kini reputasi

pesantren dipertanyakan oleh sebagian muslim Indonesia. Mayoritas

pesantren masa kini terkesan berada di menara gading, elitis, jauh

dari realitas sosial. Problem sosialisassi dan aktualisasi ini ditambah

lagi dengan problem keilmuan, yaitu terjadi kesenjangan,

keterasingan, dan pembeda antara keilmuan pesantren dengan dunia

modern. Sehingga terkadang lulusan pesantren kalah dalam bersaing

belum siapnya berkompetensi dengan lulusan umum dalam

profesionalisme di dunia kerja. Dalam menghadapi permasalahan

98

globalisasi yang bisa dipastikan menjadi tanggungjawab yang tidak

ringan bagi pesantren.

Tradisi Pesantren

Tradisi pesantren memilki sejarah yang cukup panjang. Oleh

karena itu, situasi dan peranan lembaga-lembaga pesantren dewasa

ini harus dilihat dalam hubungannya dengan perkembangan Islam

jangka panjang, baik di Indonesia, maupun di Negara-negara Islam

pada umumnya. Perkembangan pesantren di Indonesia sendiri

sangat pesat, karena Indonesia merupakan tempat konsentrasi umat

Islam terbesar di Indonesia, dan memilki potensi yang menentukan

arah perkembangan Islam di seluruh dunia.[3]

Pesantren yang tumbuh subur dan berkembang di Indonesia,

yang merupakan warisan pendidikan nasional yang sangat merakyat,

dari semenjak Majapahit hingga kini, begitu banyak mengilhami

jiwa patriotisme dalam membakar semangat dalam menghadapi

perlawanan kezaliman kolonial belanda. Dengan semangat berjihad

dengan dikomandoi oleh para kiai yang punya kharisma tinggi di

kalangan para santrinya. Jadi sewajarnya dan sanga pantas kalau

memang sampai saat ini masyarakat masih banyak menaruh

kepercayaan dalam mencetak generasi muda harapan bangsa. Karena

pesantren adalah lembaga tertua yang dianggap sebagai produk

budaya Indonesia yang mempunyai kultur khas yang berbeda dengan

budaya disekitarnya.

Seandainya negeri ini tidak mengalami penjajahan, mungkin

sistem pendidikannya akan mengikuti jalur-jalur yang ditempuh

pesantren-pesantren itu. Sehingga perguruan-perguruan tinggi yang

ada sekarang ini tidak akan berupa UI, ITB, IPB, UGM, Unair,

ataupun yang lain, tetapi mungkin namanya “Universitas” Tremas,

Krapyak, Tebuireng, Bangkalan, Lasem, dan seterusnya

99

Kemungkinan ini bisa kita tarik setelah melihat dan membandingkan

secara kasar dengan sistem pertumbuhan pendidikan di negeri-negeri

Barat sendiri, dimana hampir semua universitas terkenal cikal

bakalnya adalah perguruan-perguruan yang semula berorientasi

keagamaan.[4] Mungkin juga seandainya kita tidak pernah dijajah,

pesantren-pesantren itu tidaklah jauh terpencil di daerah pedesaan

seperti kebanyakan pesantren sekarang ini, melainkan akan berada di

kota-kota pusat kekuasaan atau ekonomi, atau sekurang-kurangnya

tidak terlalu jauh dari sana, sebagaimana halnya sekolah-sekolah

keagamaan di barat yang kemudian tumbuh menjadi universitas-

unversitas tersebut.

Penyajian fenomena di atas menunjukan bahwa untuk

memainkan peranan besar dan menentukan dalam ruang lingkup

nasional, pesantren-pesantren kita tidak perlu kehilangan

kepribadiannya sendiri sebagai tempat pendidikan keagamaan.

Bahkan tradisi-tradisi keagamaan yang dimilki pesantren-pesantren

itu sebenarnya merupakan ciri khusus yang harus dipertahankan,

karena disinilah letak klebihannya.[5]

Pendapat Nurcholis Madjid di atas, akan menjadikan sebuah

motivasi untuk selalu banyak melakukan improvisasi-improvisasi

dalam memajukan lembaga pesantren, baik pesantren yang masih

bersifat tradisional maupun sudah menjadi tradisi modern. Karena

bagaimanapun juga bila banyak melakukan perubahan-perubahan

dengan terbuka menerima kritikan atau masukan-masukan baik dari

segi metodologi pengajarannya, bisa memposisikan dirinya ditengah

realitas sosial yang harus mampu beroientasi terhadap peran

pendidikan, keagamaan, dan sosialnya.

100

Pemetaan Pesantren

Pondok pesantren memiliki karakter yang membedakan

dengan institusi pendidikan atau institusi sosial yang lain.

Karakteristik yang membedakan pesantren tersebut antara lain

karakter bangunan yang dimiliki oleh pondok pesantren.[6] Pondok

pesantren merupakan kompleks yang di dalamnya terdapat bangunan

tempat tinggal pengasuh, masjid, asrama santri, dan sekolah tempat

belajar santri.Terdapat bermacam-macam tipe pendidikan pesantren

yang masing-masing mengikuti kecenderungan yang berbeda-beda.

Secara garis besar, lembaga-lembaga pesantren pada dewasa ini

dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar yaitu pesantren

salaf (tradisional) dan pesantren khalaf (modern).

Pertama, pesantren salaf yaitu merujuk pada lembaga

pesantren yangmempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik

sebagai inti pendidikan. Sedangkan sistem madrasah ditetapkan

hanya untuk memudahkan sistem sorogan yang dipakai dalam

lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan

pengajaran pengetahuan umum.[7] Namun demikian, pesantren salaf

sebagai pusat pengkajian pendidikan generasi Islam dianggap masih

kurang memadai dari segi fasilitas sarana dan prasarana.[8]

Kedua, pesantren khalaf (modern) yang dicirikan antara lain

oleh adaptasi kurikulum pendidikan umum dalam kurikulum

pendidikan yang biasa diajarkan di pesantren.[9] Dalam prakteknya,

pesantren khalaf ini tetap mempertahankan sistem salaf. Dalam

perkembangan akhir-akhir ini, hampir semua pesantren modern

meskipun telah menyelenggarakan sekolah umum tetap

menggunakan sistem salaf di pondoknya. Dalam hal ini, pesantren

khalaf memiliki kelebihan karena mencakup penyelenggaran

pendidikan dengan materi agama dan umum sekaligus. Model

penyelenggaraan pembelajaran seperti ini dimaksudkan agar santri

101

tidak hanya memiliki pemahaman tentang bidang keilmuan agama,

tetapi juga agar santri dapat bersaing setelah lulus.

Pemetaan pesantren dalam dikotomi salaf dan khalaf

sebenarnya telah ditinggalkan. Puslitbang Pendidikan Agama dan

Keagamaan Balitbang Diklat Kementerian Agama memetakan

pesantren ke dalam pesantren ideal, pesantren transformatif dan

pesantren standar.[10] Klasifikasi tersebut didasarkan pada 27

komponen yang dinilai, antara lain kurikulum, sarana dan prasarana,

rasionalitas tenaga pendidikan dan kependidikan dan lain.

Namun demikian, secara umum, pengklasifikasian tersebut

tidak termasuk pada tujuan akhir daripada proses pendidikan di

pesantren. Pada umumnya, baik dalam klasifikasi pesantren salaf dan

khalaf maupun pesantren ideal, pesantren transformatif dan pesantren

standar santri sama-sama bertujuan untuk mewujudkan kemandirian

santri melalui pendidikan di dalam pesantren.

Kemudian, Nurcholis Madjid sebagai seorang cendekiawan

muslim yang banyak menangkap khazanah kekayaan Islam klasik

menyadari keunggulan perpaduan keilmuan yang telah

mengantarkan Islam pada era keemasan dan kemajuan itu.

Sementara itu realitas dunia pendidikan Islam “pesantren” tradisional

di Indonesia masih memperlihatkan keengganan untuk mengadopsi

“ilmu-ilmu umum”. Lembaga pendidikan ini mempertahankan aspek

keilmuan Islam klasik saja.[11]

Dengan demikian sistem pendidikan pesantren akan selalu

mengalami kemunduran jika memang dilihat dari paradigma

Nurcholis Madjid, yaitu kekurangan pertama adalah terletak pada

visi dan tujuan yang dibawa pendidikan pesantren. Kurangnya

kemampuan pesantren dalam meresponi dan mengimbangi

perkembangan zaman, ditambah dengan faktor lain yang sangat

102

beragam, membuat produk-produk pesantren kurang siap untuk

“lebur” dan mewarnai kehidupan modern.[12]

Salafi Vs Modern

Berdasarkan uraian di atas, sistem pendidikan pesantren

memang terbagi dua bagian besar yaitu salaf dan khalaf (Modern).

Tradisi kegiatan pendidikannya pun berbeda akan tetapi pesantren

sebagai salah satu institusi pendidikan yang mampu mencetak santri

berkualitas serta dapat hidup mandiri. Terwujudnya manusia yang

mandiri merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam

proses pendidikan. Pemikiran Nurcholis Madjid menjadi rujukan

utama dalam memberikan perspektifnya antara pesantren salafy dan

modern. Banyaknya tulisan Nurcholis madjid tentang dunia

pesantren menarik untuk diteliti lebih dalam lagi yang kemudian

implementasinya akan dibandingkan dengan kondisi pesantren saat

ini.

Sebagaimana pondok pesantren Al-Mubarok Kota Serang dan

Pondok Pesantren Bani Hamid Kab. Serang merupakan dua

pesantren yang berbeda tradisi yaitu salafi dan modern. Kedua

pesantren tersebut memiliki pengaruh yang layak diperhitungkan di

masyarakat sekitar. Pondok Pesantren Al-Mubarok dengan sistem

modernnya memiliki banyak kepercayaan dari masyarakat luas untuk

mendidik santri-santri yang mandiri, memiliki keilmuan umum yang

mumpuni dengan tetap berpegang teguh pada tali agama Islam.

Sedangkan pondok pesantren Bani Hamid yang terletak di

Kecamatan Pamarayan juga memiliki pengaruh yang baik di

masyarakat sekitar, kajian kitab kuning yang masih kuat serta

pengajian-pengajian majlis ta’lim yang sampai saat ini masih eksis.

Maka peneliti mencoba menelaah dari perspektif Nurcholis Madjid

di kedua pesantren tersebut.

103

Dalam hal ini maraknya pesantren modern yang sudah berdiri

dengan menggesernya pesantren salafi karena mampu bersaing

dalam menghadapi perkembangan zaman, maka pesantren Bani

Hamid bila masih mempertahankan sistem pendidikan leluhurnya

yang sampai sekarang tetap dipertahankan maka tidak akan pernah

bisa maju. Menurut Nurcholish Madjid, pesantren berhak, malah

lebih baik dan lebih berguna, mempertahankan fungsi pokoknya

yang semula, yaitu sebagai tempat untuk menyelenggarakan

pendidikan agama, yang penting sistem dalam cara pembelajarannya

yang harus dirubah.

Misalnya dalam pembelajaran Al-Qur’an, yaitu perlu

menitikberatkan pada pemahaman makna dan ajaran-ajaran yang

terkandung didalamnya. Di samping itu pesantren harus tanggap

dengan adanya perubahan-perubahan zaman, yang harus menjadikan

tuntutan-tuntutan anak didiknya, agar bisa tetap hidup dengan

pembekalan ilmu pengetahuan tanpa harus mengedepankan

pendidikan agama saja, tanpa ilmu yang lainnya sebagai alterntif

sesuai dengan potensi dan bakat mereka.

Sedangkan pondok pesantren Al-Mubarok mengalami

transformasi pergeseran sistem, yang awalnya berbentuk pesantren

tradisional namun dengan kemahiran kepemimpinan kiyai nya yang

mampu beradaptasi dengan perubahan jaman yang menuntuk

kebutuhan dan pelayanan pendidikan semakin meningkat maka

secara cepat respon tersebut terjadi. Pesantren Al-Mubarok dalam

kurun 3 tahun mampu bertransformasi sistem dari salafiah menjadi

khalafiah (modern) dan saat ini pesantren Al-Mubarok memiliki

beberapa lembaga pendidikan formal dan tetap mempertahankan

beberapa kegiatan khas pesantren tradisional seperti pengajian kitab

kuning, majlis ta’lim, dan kegiatan lainnya.

104

Kesimpulan

Kualitas pendidikan pesantren saat ini sedang mendapat

tantangan yang begitu besar sekali terutama dari pengaruh teknologi

informasi yang semakin cepat mengalami perubahan, sehingga

pesantren harus mampu bertahan agar tetap diminati menjadi

lembaga pendidikan yang maju, di lain hal sosok seperti Nurcholish

Madjid yang merupakan intelektual hebat yang pernah dimiliki

bangsa, pemikirannya sering dijadikan referensi bagi rakyat

Indonesia khususnya dunia pendidikan Islam. Nurcholish Madjid

membuktikan bahwa lulusan pesantren pun mampu membawa

pengaruh bagi bangsa, sebagai jiwa santri, Nurcholish Madjid patut

dijadikan contoh bagi para generasi muda bangsa, bahwa lulusan

pesantren mampu bersaing dengan lulusan yang berlabel umum.

Keberadaan pesantren salafi dan modern telah mewarnai dan

menyumbang khazanah mutiara pendidikan yang indah bagi bangsa

Indonesia. Terutma di Banten, menjadi julukan kota santri, sebab

karena sakingnya jumlah pesantren dan jumlah santri yang ada d

Provinsi Banten. Kehidupan berbagi antara pesantren Salaf dan

Modern di Banten sudah terjadi lama, sehingga membudayakan

kehidupan yang harmonis penuh cinta saling melengkapi.

Untuk itu, artikel ini selain menambah wacana khasanah

keilmuan, juga bermaksud memberikan motivasi dan semangat

kepada para generasi penerus bangsa, bahwa pesantren juga mampu

berkiprah di zaman yang serba moderen ini tanpa meninggalkan

nilai-nilai religi dan akhlak mulia yang diajarkan di pesantren.

Referensi

1. Nurcholis Madjid, Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma

Mutakhir Islam Indonesia, editor: Mark R. Woodward,

(Bandung: Mizan: Khazanah Ilmu-Ilmu Islam, 1998), hal 91.

105

2. Nurcholis madjid, Bilik-Bilik Pesantren: sebuah potret

perjalanan, pengantar oleh Zyumardi Azra, (Jakarta: Paramadina,

1997) hal xiv.

3. Zamakhsyari Dhofir, Tradisi pesantren, (Jakarta: LP3ES, 1992),

hal. 171.

4. Nurcholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren: sebuah potret

perjalanan, (Jakarta: Paramadiana, 1997), hal. 4.

5. Nurcholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren, hal. 5.

6. Sukamto, Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren (Jakarta:

LP3ES, 1999), hlm. 1.

7. Wahjoetomo, Perguruan Tinggi Pesantren (Jakarta: Gema Insani

Press, 1997), hlm. 83.

8. Nensi Golda Yuli, Sri Haningsih, and Radhika Adi Krishna,

“The Common Room Design of Islamic Boarding School: A

Preliminary Research in Yogyakarta Islamic Boarding

School”, International Journal of Engineering & Technology

IJET-IJENS Vol: 11 No: 04.

9. Pesantren yang menyelenggarakan tipe sekolah-sekolah umum

seperti SMP, SMU dan bahkan perguruan tinggi dalam

lingkungannya. Ibid., hlm. 87.

10. Laporan Penelitian Pemetaan Kelembagaan Pesantren di

Indonesia, (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan

Keagamaan Balitbang Diklat Kementerian Agama 2014).

11. Yasmadi, Modernisasi Pesantren: Kritik Nurchois Madjid

Terhadap Pendidikan Islam Tradisional, (Jakarta: Quantum

Teaching, 2005), hal. 133.

12. Nurcholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren, hal. 7.

106

Tentang Penulis

Syamsul Hidayat, SE., MM. Lahir di Serang

tanggal 28 Agustus 1989. Telah menyelesaikan

studi S1 di Program Studi Manajemen Sekolah

Tinggi Ilmu Manajemen Primagraha Serang

tahun 2013, kemudian melanjutkan studi S2 di

Program Magister Manajemen Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan lulus

cumlaude tahun 2015. Saat ini adalah dosen tetap Program Studi

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa

Banten. Mengampu mata kuliah Manajemen Stratejik,

Kewirausahaan dan Metodologi Penelitian Manajemen. Saat ini

tercatat sebagai pengurus ICMI Orwil Banten Departemen

Kewirausahaan dan Ekonomi Umat. Aktif menulis artikel ilmiah di

berbagai jurnal nasional dan internasional. Kajian Pesantren menjadi

interest penulis dari sisi MSDM. Penulis dapat dihubungi melalui

surel: mastersyah@gmail.com.

107

JALAN SIMULTAN PENDIDIKAN HUMANIS

DAN ERA 4.0

Oleh: Moh. Fikri Tanzil Mutaqin

Departemen Riset & IPTEK Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia

(ICMI) Provinsi Banten

angat disadari cara berpikir dan cara kerja manusia banyak

di pengaruhi oleh perubahan “Era” yang telah dibuat dan

disepakati dalam rangka memperbaharui kurun waktu

sejarah. Setiap perubahan Era selalu memilikicara kerja baru guna

memperbaiki cara sebelumnya yang terlampau konvensional.

Termasuk setelah kemunculan Era industri 4.0 yang diperkenalkan

oleh pemerintah Jerman dalam event Hanover Fair pada tahun

2011.Istilah tersebut kemudian banyak berpengaruh dan diikuti oleh

bidang-bidang pekerjaan atau keilmuan lain dengan memunculkan

akhiran Era 4.0, sebut saja Ekonomi 4.0, Teknologi Era 4.0.

Pendidikan Era 4.0.

Sampai pada saat ini Era 4.0 masih memutarkan rodanya

untuk menggilas era sebelumnya yang pernah ada, roda itu terus

menjelajah setiap aspek kehidupan sambil menawarkan keunggulan

cemerlang untuk kemudahan kehidupan masa depan. Seiring

perjalanannya Era Industri 4.0 memantapkan kehadirannya yang

handal dalambidang pengolahan big data, membaca pola-pola

dengan algoritma, menyiapkan penyimpanan awan (clouds),

membuat teknologi kecerdasan buatan (ArtificialIntelegence) dan

juga munculnyaprinting tiga dimensi.

S

108

Kehadiran era ini membawa kita pada keyakinan bahwa

penggunaan teknologi cerdas sangat dibutuhkan untuk membantu

pekerjaan manusia, baik yang sederhana sampai yang paling rumit.

Sedikit mengenal cara kerjanya, era ini memulai dengan

mengumpulkan data manusia dalam jumlah besar (big data) mulai

dari data biologis, hari kelahiran, kebiasaan, hobi, pekerjaan,

penghasilan atau kesehatan untuk kemudian digunakan sebagai

modal dalam membuat pola algoritma. Selanjutnya dari pembacaan

algoritma tersebut akan digunakan oleh mesin cerdas untuk dianalisis

agar kemudian memungkinkan men-direct manusia dalam

pengambilan keputusan.

Sederhananya ketika kita sedang mencari produk kesehatan

dalam sebuah situs jual beli online (marketplace), meskipun kita

telah mengurungkan untuk membeli produk tersebut tetapii klan

tawaran produk kesehatan tersebut akan kembali muncul di beranda

facebook, email, atau situs lain di google. Kemunculan iklan produk

kesehatan tersebut dimaksudkan agar kita membuka kembali situs

marketplace dan memutuskan membelinya. Inilah hasil dari

kecanggihan mesin dalam membaca kebiasaan dan pola aktivitas

manusia yang dikumpulkan dalam penyimpanan big data untuk

dibuat algoritma sehingga menghasilkan probabilitas yang dapat

dipertimbangkan manusia dalam pengambilan keputusan. Sekali lagi,

bahwa cara kerja mesin tersebut diawali dari data, dimana saat ini

kita sangat senang mempercayakan data pribadi yang dititipkan

dalam penyimpanan awan (coluds) sementara membantu

keterbatasan kita dalam mengingat data dalam jumlah banyak.

Teknologi cerdas itu meyakinkan kita bahwa daya jelajah

perintah yang lebih rumit dengan integrasi otomatis melalui kognisi

terpusat adalah salah satu sistem kerja baru yang di tawarkan. Selain

itu kehadiran kecerdasan buatan menjadi lompatan yang pretensiusdi

109

berbagai bidang keilmuan terutama bidang transportasi darat,

kedirgantaraan, kedokteran, dan industri lainnya yang memerlukan

teknologi cerdas untuk menjalakan sistem kerja yang rumit. Bidang

lain pada sektor jasa juga sudah bergerak untuk menyesuaikan jejak

kemajuan era industri 4.0. Kemajuannya membuat kita tercengang,

dan menciptakan sebuah keadaan yang tidak biasa dimana kita akan

banyak di bantu oleh teknologi-teknologi cerdas dalam

meningkatkan produktivitas hidup.

Bahkan dalam laporan Mc Kinsey (2019) tentang Otomatisasi

dan Masa Depan Pekerjaan Indonesia bahwa dengan keberadaan

industri otomatisasi sebuah negara akan memungkinkan

meningkatnya angka Produk Domestic Bruto (PDB). Celakanya

karena hanya ingin mengejar angka produktivitas, besar

kemungkinan manusia akan berada dalam bayangan predator

teknologi.

Disisi lain era revolusi 4.0 memberikan tantangan yang besar,

diperlihatkannya sebuah upaya dehumanisasi yang menyertai

keberadaan teknologi dalam kehidupan manusia. Sentuhan teknologi

dan kecerdasan artifisial seolah memiliki jiwa yang dapat

menggantikan keberadaan manusia, serta teknologi menjadi lebih

bernilai dalam kehidupan manusia. Seperti halnya saat ketika kita

kehilangan smartphone, setidaknya akan lebih banyak mendatangkan

kecemasan (anxiety) dibandingkan dengan kehilangan sebuah buku.

Karena asumsinya kehilangan buku mudah saja digantikan dengan e-

book atau dapat membeli kembali lewat situs belanja online. Ketika

kehilangan smartphone artinya kehilangan banyak komponen seperti

data penting, pekerjaan, mobilebanking, kontak relasi, dokumentasi

momen, dan lainnya. Dari sini kita dapat melihat terdapat pergeseran

cara menilai barang berharga di masa sekarang. Inilah yang

sebelumnya pernah di wanti-wanti oleh seorang pakar sejarah umat

110

manusia dalam literatur fenomenal Homo Deus, Harari (2018) telah

memberikan prediksi bahwa manusia kedepan akan memberikan

persembahan terbaik kepada teknologi selayaknya Tuhan.

Bagaimana tidak, kebanyakan dari kita sedang dihadapkan pada

adiksi teknologi untuk menjalankan banyak aktivitas. Bahkan hanya

sekedar untuk menanyakan dan pencarian tentang kebenaran,

manusia selalu melakukannya melalui mesin pencaridalam

smartphone yang besarannya tidak melebihi manusia itu sendiri.

Semua itu menunjukkan peran penting teknologi, kecerdasan

artifisial, big data, dan algoritma dalam kehidupan. Dominasi

tersebutcukup memberikan ancaman terhadap potensi manusia

setidaknya dalam penggunaan motorik dan kognisi, perlahan

tergantikan dan hanya di gunakan seminimal mungkin. Hal ini

meyakinkan kita bahwa dehumanisasi di era 4.0 tidak bisa di bantah

lagi.

Prediksi tersebut diperkuat dari sebuah laporan yang telah di

publikasikan oleh World Economic Forum (2020) bahwa

diperkirakan sekitar 133 juta pekerjaan baru akan muncul dan

dibutuhkan akibat perubahan era ini. Sedangkan pekerjaan masa

depan tersebut akan lebih dominan menggunakan teknologi digital,

meskipun peran manusia masih tetap ada.Satu sisi lainkejutan baru

dalam bidang pekerjaan masa depan di Era 4.0berpotensi

memperluas pengembangan keilmuan, atau muncul keilmuan terapan

lainnya. Dengan begitu untuk dalam proses ini perlu kesiapan

sumber daya manusia yang disertai dengan kesiapan proses

pendidikan. Marilah kita tengok usaha dan tantangan pendidikan,

meski harus tergopoh dalam percepatan pemerataan era.

111

Melihat Tantangan Pendidikan era 4.0

Proses pendidikan akan melekat dan selalu beriringan

memadukan ritmenya dengan kemajuan zaman. Manusia pada zaman

batusetidaknya mengalami pembelajaran untuk tujuan yang

sederhana, seperti belajar membuat perkakas, mengenali cuaca,

bercocok tanam, dan keterampilan komunikasi sederhana. Penting

bagi mereka mempelajari teknologi yang sederhana untuk

diaplikasikan dalam kehidupan, fatal jika manusia pada zaman itu

tidak memiliki kemampuan bertahan hidup dan mempelajari situasi

alam yang sangat keras berikut dengan ancaman keselamatan dari

predator yang lebih kuat. Begitu juga saat ini penting bagi kita untuk

mempelajari teknologi era 4.0 agar peran manusia tidak lantas

tergantikan begitu saja,serta mengantisipasi teknologi tidak menjadi

predator bagi manusia sebagai penciptanya.

Seperti peribahasa yang mengatakan “Zaman beralih musim

bertukar” bahwa manusia hendaknya menyesuaikan segala sesuatu

dengan perubahan zaman agar tidak tertinggal dan tergerus.Proses

pendidikan di Era 4.0 terus berupaya menyesuaikan kendati

menghadapi persoalan yang tidak bisa di remehkan karena akan

menghadapipersoalanrelasi yang tidak seimbang untuk sebuah proses

pendidikan di Era 4.0. Bukan tidak mungkin pendidikan hanya akan

menjadi alat yang mekanistis dalam mendistribusikan ilmu

pengetahuanketika tidak dibarengi dengan sentuhan manusia. Saat ini

pola transfer ofknowledge mulai bergeserdengan mode

pembelajaranonline (dalam jaringan), dimanadalam mode ini

seseorang bisa mendapatkan materi ajar yang setara dengan

pertemuan tatap muka.

Persoalannya tentu hanya materi yang dapat di transferkan.

Agaknya cukup sulit jika sentuhan nilai moral yang biasanya

dilakukan oleh manusia harus dilakukan oleh gagahnya teknologi.

112

Seperti yang diketahui bersama bahwa pendidikan bukan hanya

sekedar untuk mempelajari materi, mentransfer ilmu, dan

memecahkan masalah lewat kognisi. Banyak nilai afeksi yang harus

di pelajari dan itu memerlukan keahlian dari manusia dewasa sebagai

role model untuk mentransferkan nilai-nilai luhur etika dan sikap.

Memang betul bahwa kecerdasan artifisial memiliki

kemampuan yang lebih teliti dan detail dibandingkan dengan

manusia dimana kemampuan itu akan sangat bermanfaat dalam

upaya transfer ofknowledge. Akan tetapi emosi dan kesadaran

merupakan keunggulan manusia yang tidak dimiliki secara langsung

oleh teknologi, sekalipun teknologi cerdas.Tentunya peran emosi dan

kesadaran dalam proses pendidikan sampai pada saat ini masih

dianggap penting karena menyangkut dengan transformasi nilai yang

dilakukan oleh manusia ke manusia.

Jika kemungkinan terbesar teknologi kecerdasan menjadi

pemeran utama dalam penyampaian pesan-pesan moral maka sangat

penting teknologi di bekali emosi dan kesadaran melalui algoritma

canggihnya. Hal itu perlu dilakukan sebagai upaya melestarikan

warisan karakter ditengah kecanggihan teknologi, setidaknya

kemampuan itu dapat meyakinkan umat manusia bahwa hadirnya

teknologi cerdas tidak lantas mengikis moral dan karakter. Adapun

ketika kemungkinan tersebut terjadi marilah bersiap-siap kita

memiliki dikotomi kebudayaan baru yang bukan lagi western vs

eastern.

Merajut Harmoni Pendidikan Human-Techno

Agaknya terlalu skeptis jika selalu memberikan sudut pandang

tentang ancaman dari pembaharuan era ini. Setidaknya narasi diatas

menjadi sebuah pengingat kita akan tantangan masa depan. Kiranya

penting juga membawa kecemasan tersebut dengan memadukan dua

113

gagasan secara simultan agar terjadi sebuah ekuilibrium pendidikan

masa depan yang bermodalkan kekayaan potensi manusiadengan

dikolaborasikan pertolongan teknologi cerdas. Disini kita mesti

menyadari bahwa teknologi tidak mungkin di tinggalkan dan

kedepan manusia akan selalu berdampingan dengan teknologi. Atas

dasar itu proses pendidikan tidak seharusnya berjalan sendiri dengan

usaha-usaha konvensional dan egosentris kepuasan keberhasilan

pendidikan masa kini. Pendidikan human-techno dapat dilakukan

bersamaan karena keduanya memiliki keunggulan yang dapat dipadu

padankan guna memeroleh manfaat yang lebih besar.

Kehadiran teknologi mengingatkan kita bahwa dunia

pendidikan telah menerima manfaat cukup signifikan di era industri

4.0 ini. Setidaknya ada beberapa perubahan penting yang

sukardilakukan pada proses pendidikan konvensional, juga

memotong warisan turun-temurun dalam orientasi belajar di kelas

yang hanyadilakukan dua arahdan penuh rigiditas. Kita bisa melihat

manfaat Pertama, bahwa proses“belajar dimana saja” (fleksibilitas)

dapat terwujud dengan mudah, dimana saat ini pelajar sangat

menyukai eksplorasi pengetahuan yang dilakukan melalui internet

secara mandiriyang dapat dilakukan dimana saja tidak selalu dalam

sekat tembok kelas. Kedua, belajar dalam keberagaman sangat

mungkin terwujud tanpa memandang penyamarataan kemampuan.

Ketiga, orientasi pembelajaran yang berubah menjadi student

tcentered menjadi dampak yang akan dirasakan oleh dunia

pendidikan, ketika selama ini kita hanya mengeluhkan orientasi

teacherscentered.

Sangat disadari kenyataan pendidikan di Indonesia kental

dengan teachers power/teachers centered yang hanya dilakukan

secara dua arah. Hal ini yang diyakini akan membuat peserta didik

minim eksplorasi dan tidak menyadari potensi, karena kelas hanya

114

dikendalikan oleh guru. Kondisi siswa yang dianggap kosong dan

serba tidak tahu pada akhirnya hanya akan menjejali materi-materi

yang dianggap penting oleh guru dan dianggap kurang penting oleh

siswa. Kita melihat proses itu menjenuhkan, kaku, dan minim kerja

bersama. Coba kita tengok laporan yang dikeluarkan oleh (OECD,

2015)bahwa pentingnya peran guru yang berkolaborasi dengan siswa

dapat mengembangkan skill akademik dan sikap siswa.

Disinilah kita dapat melihat sebuah proses pembelajaran

studentcentereddi Era 4.0 akan berbuah manis pada iklim

pendidikan, sambil terus dipastikan proses studentcentered tidak

hanya membiarkan siswa mempelajari materi sendiri, akan tetapi

bagaimana kemudian membangun konsep colaborationlearningdan

membentuk ekosistem yang tidak terputus antara guru, siswa orang

tua dan masyarakat. Bahkan dalam konteks Indonesia seorang filsuf

pendidikan Ki Hadjar Dewantara telah mewariskan pemikirannya

tentang konsep among yang didalamnya kental dengan nuansa

kebebasan berpikir dimana hal itu merupakan modal besar, ketika

individu tidak diberikan kebebasan berpikir maka colaboratif

learning hanya akan mendapatkan jalan kesukaran.

Proses pembelajaran kolaborasi penting dilakukan guna

memoles potensi manusia agar kelak bernilai layak permata.Seperti

yang kita tahu bahwapendidikan merupakan proses mentransformasi

sistem nilai guna pemenuhan kebutuhan manusia dan mewujudkan

sikap bestari. Sekalipun prinsip pendidikan tidak bisa di terjemahkan

dalam sebuah pengertian yang baku, ia mencair dan sesuai kebutuhan

umat manusia namun ada pokok penting bahwa pendidikan sebagai

usaha untuk membangkitkan potensi dan skill manusia pembelajar.

Dalam hal ini proses pendidikan seperti menyelami dasar gunung es,

dan menggerakkan snowball.

115

Bahwa masih banyak potensi yang tidak terlihat karena tidak

berusaha mencari yang lebih besar, kita di sudutkan pada kepuasan

puncak potensi yang terlihat saja. Begitu juga efek snowball yang

dipengaruhi dari perputaran kecil secara konsisten sampai

menghasilkan bola salju yang besar karena terus mengikat salju-salju

yang ada di permukaan. Hal ini sama percis dengan usaha manusia

dalam mencari potensi diri, mengenali diri, dan mengasah skill, dapat

diartikan seiring berjalannya waktu potensi manusia akan semakin

besar karena pencarian yang dilakukan secara berkelanjutan. Sama

pentingnya dengan proses pendidikan yang berkelanjutan dan

pendidikan sepanjang hayat, semakin manusia belajar dan bergerak

berkelanjutan disanalah ia akan menemukan titik kesadaran tentang

pentingnya pendidikan untuk bekal kehidupan serta menjadi bagian

pencarian jati diri.

Proses pendidikan berkelanjutan dan sepanjang hayat menjadi

bagian penting dalam rangka menempatkan manusia sebagai subjek

berharga dan autentik.Inilah sebuah implikasi pendidikan

berdasarkan pendekatan humanis. Dalam pandangan humanis yang

diperkenalkan pada Abad ke 20 oleh Husserl, Hediegger, atau

Merlaue-Ponty berhasil menempatkan manusia sebagai subjek yang

unik dan kaya akan fenomena (Schneider et al., 2015).

Sampai pada Abad Ke-20 proses interaksi pendidikan dan

pendewasaan banyak dilakukan oleh seorang guru atau manusia lain

yang lebih dewasa dalam membangun relasi pedagogis utama, serta

kita sepakat tidak semua orang bisa terampil dalam menerapkan

relasi pedagogis. Proses ini setidaknya memerlukan keterampilan

memahami autentiknya manusia. Seiring berjalannya waktu proses

mendidik akan di barengi dengan teknologi, dimana hal ini menuntut

keterampilan lebih dari sekedar relasi pedagogis konvensional, tetapi

pendidik perlu merancang dan melakukan pendidikan kolaborasi

116

yang di sesuaikan dengankebutuhan Era Industri 4.0. Ketika saat ini

kuasa relasi yang di bangun di kelas dominan oleh guru, bukan tidak

mungkin kedepan guru akan kehilangan kuasa relasi pedagogis. Hal

ini dikarenakan murid sebagai seorang pembelajar dapat dengan

mudah mencari jawaban soal yang diberikan oleh guru melalui

jejaring internet dibandingkan meminta penjelasan kepada guru itu

sendiri. Untuk itu pendidik perlu memperbaharui relasi pedagogis,

menjadi proses simultan antara pendidik yang humanis yang turut

mengikuti perkembangan teknologi masa kini.

Selain itu ada yang lebih penting dilakukan oleh pendidik,

seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pendidik harus

menjadi patron dan role model dalam rangka transformasi nilai luhur,

karakter, dan norma. Karena dalam proses ini berdasarkan

pandangan nilai humanis dan kesejahteraan subjektif yang di

populerkan oleh Diener (1984) mengungkap bahwa seseorang

termasuk juga siswa memerlukan sentuhan afeksi berupa dukungan

sosialagar mendapatkan pengalaman yang berharga selama

perjalanan hidup. Artinya Sekalipun teknologi diprediksikan akan

mendominasi pekerjaan manusia termasuk dalam pendidikan, akan

selalu ada unsur yang tidak bisa digantikan secara signifikan oleh

teknologi seperti transformasi nilai, pemahaman emosi, sikap

awareness, dan nilai afeksi—meskipun para ahli telah

mengupayakan untuk mewujudkan pencapaian tersebut.

Karenanya pendidik menjadi penggerak utama dalam ranah

transformasi nilai, pemahaman emosi, sikap awareness, nilai afeksi,

dan pemenuhan kesejahteraan psikologis ketika upaya kolaborasi

antara human-technodijalankan dalam dunia pendidikan.Karenanya

cukup penting memiliki pemahaman dalam bidang ilmu jiwa seiring

dengan permasalahan psikologis yang menyertai perkembangan

teknologi. Bukan tidak mungkin kedepan akan muncul masalah

117

psikologisdan kesehatan mental yang baru ketika menghadapi Era

4.0. Untuk itu sebagai upaya dalam mereduksi permasalahan

psikologis, para ilmuan psikologipositif seperti Martin Seligman

telah menyarankan untuk tetap meningkatkan potensi dibandingkan

dengan mencari-cari penyakit dan kelemahan yang ada (Seligman &

Csikszentmihalyi, 2000). Diakhiri dengan kemampuan mengolah

jiwa yang positif, pendidikan di Era 4.0 akan menemukan

keseimbangan ketika proses colaboratiflearning dilakukan oleh

manusia dan teknologi (human-techno). [*]

Sumber Bacaaan

Diener, E. (1984). Subjective Well-Being. Psychological Bulletin;

Washington, Etc., 95(3).

Mc Kinsey. (2019). Otomasi dan masa depan pekerjaan di Indonesia.

September.

Noah Harari, Y. (2018). Homo Deus A Brief History of Tomorrow.

PT Pustaka Alvabet.

OECD. (2015). Do teacher-student relations affect students’ well-

being at school? PISA in Focus #50, 04, 1–4.

Schneider, K. J., Pierson, J. F., & Bugental, J. T. (2015). The

Handbook of Humanistic Psychology. Sage Publications,

Inc.

Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive

Psychology. American Psychologist, 1, 5–14.

World Economic Forum. (2020). Jobs of Tomorrow Mapping

Opportunity in the New Economy (Issue January). WEF.

118

Biografi Penulis

Moh. Fikri Tanzil Mutaqin, M.Pd. Sapaan

akrab Fikri Tanzil, lahir di Kabupaten

Pandeglang pada tanggal 20 Juni 1995.

Kegemaran dalam mengeksplorasi makna

(meaning) di implementasikan dalam

konsentrasi kajian, penelitian, dan pengabdian

seputar topik psikologi positif, kesejahteraan

subjektif dan pendidikan non formal, terutama bagi kategori

disadvantagepeople. Beraktivitas dalam bidang pendidikan dan

pelatihan di Yayasan Masyarakat Belajar Foundation. Sejak tahun

2019 ia merupakan Founder Mengupas Makna. Diberikan amanat

menjadi Asessor di Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF sejak

Tahun 2017. Ia juga merupakan anggota Departemen Riset & IPTEK

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Banten

periode 2018-2023. Contactme: fikritanzil@upi.edu

119

MENYEMAI ARAH PENDIDIKAN DI ERA

DISRUPTION REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Oleh: Komaruzaman

Wakil Ketua ICMI Orda Kab. Tangerang

lvin Toffler seorang futurolog dalam bukunya The Third

Wave mengatakan bahwa gelombang peradaban dunia itu

terdiri atas tiga peradaban dunia. Pertama, Gelombang

Peradaban I yang terjadi pada tahun 800 SM sampai dengan abad ke

15, gelombang ini ditandai dengan penggunaan teknologi masih

menggunakan batu, dalam perspektif sejarah abad ini dikatakan

zaman batu dan Toffler menyebutnya zaman pertanian. Kedua,

Gelombang II yaitu Peradaban industri dimulai pada abad ke 15

sampai dengan tahun 1970an, dengan ditemukannya masin uap di

Inggris dan revolusi Industri di Prancis menandai dimulainya dunia

Industri dan peralihan dari masa peradaban pertanian (agraris)

menuju peradaban Industri. Ketiga, gelombang III, merupakan

peradaban yang lebih modern dan terbarukan, yang disebut dengan

peradaban informasi mulia tahun 1970 sampai hari ini, yaitu dengan

berkembangnya inovasi teknologi nirkabel, satelit, dan pola ekonomi

berbagi dan kolaborasi.

Saat ini kita masuk dalam fase gelombang ketiga, dimana

informasi sangat mudah diakses dan penggunaanya yang lebih

efektif, efesien dan murah. Saat ini yang banyak diperbincangan di

kalangan masyarakat khususnya masyarakat industri dalam dekade

terakhir adalah munculnya Revolusi Industri 4.0. perubahan fase ke

fase memberi perbedaan artikulasi pada sisi kegunaan revolusi

A

120

tersebut, fase pertama menitik beratkan pada penemuan mesin dan

mekanisme produksi, fase kedua (2.0) masuk pada bentuk produksi

masal yang terintegrasi pada quality control dan standarisasi, fase

ketiga (3.0), memasuki tahapan yang terintegrasi seluruh proses

dengan komputerisasi, fase keempat (4.0) telah menghadirkan

digitalisasi dan otomatisasi perpaduan internet dengan manufaktur.

Munculnya revolusi indutri 4.0 ini adalah adanya fenomena

disruptive innovation, dampaknya sudah merambah pada seluruh lini

kehidupan ini. Mulai dari indutri, ekonomi, politik juga pendidikan.

Fenomena ini juga telah menggeser gaya hidup (life skill) dan pola

pikir (mindset) masyarakat dunia. Renald Khasali dalam bukunya

Disruption, Menghadapi lawan-lawan tak kelihatan dalam

peradaban uber. Mengatakan bahwa istilah disruption masa dimana

bermunculan inovasi-inovasi yang tidak terlihat, tidak disadari oleh

organisasi mapan sehingga mengganggu (disrup) jalannya tatanan

sistem yang lama atau bahkan menghancurkan sistem lama.

Disruptive innovation secara sederhana dapat dimaknai

sebagai fenomena terganggunya para pelaku indutri lama

(incambent) yang sudah mapan oleh para pelaku indutri baru akibat

kemudahan teknologi informasi. Misalnya Perusahaan kamera

Kodak sangat fenomenal pada masanya, di tahun 50an sampai

1990an dimana setiap manusia yang ingin mengabadikan melalui

poto atau vidio mesti menggunakan produk ini, namun seiring

percepatan waktu dan inovasi Kodak mulai tersaingi oleh munculnya

kamera digital dan smartphone. Perusahaan Kodak lambat

mengantisipasi munculnya inovasi-inovasi baru ini. Akhirnya

perusahaan ini pun kolap. Namun berbeda dengan perusahaan Fuji

Filem yang sampai saat ini masih eksis, karena mereka mampu

mengantisipasi fenomena disrup ini dengan membuka gerai atau

toko lab photo yang tersebar dipelbagai kota, sehingga mampu

121

bertahan sampai saat ini. Fenomena lain adalah munculnya Grab,

Gojek, Fintech, klik dokter, traveloka, alibaba, tokopedia dll.

Munculnya inovator-inisiator kaum muda mampu membuat

suatu aflikasi yang berasas pada teori ekonomi berbagi (Sharing

resource) dan kolaborasi, dimana para pemilik aflikasi tersebut tidak

memiliki moda utama, misalnya pemilik Gojek bekerjasama dengan

para pemilik kendaraan roda dua atau ojek untuk mencari pelanggan

dan menghantar para pengguna jasa ini. Dengan kemudahan aflikasi

antar pemilik kendaraan dengan pengguna jasa atau masyarakat,

mereka saling memberi keuntungan dan masyarakt juga merasa

terbantu dengan adanya gojek ini. Begitu juga dengan grab, klik

dokter, blibli, tokopedia dll. Hal ini mengakibatkan benturan antar

pemain lama seperti taksi, toko-toko ritel seperti 7 eleven, matahari,

disk tarra dll, dengan pendatang baru ini. Fenomena inilah yang

disebut disruptive.

So, Bagaimana Dengan Dunia Pendidikan.

Fenomena Revolusi Indutri 4.0 dalam perspektif era disruptive

juga merambah dunia pendidikan. Istilah pendidikan 4.0 juga

menjadi diskursus tersendiri saat ini dikalangan mahasiswa, praktisi

dan ahli pendidikan. Munculnya pendatang baru dengan inovasi

yang briliant seperti “ruang guru” sebuah aflikasi pembelajaran

bimbingan belajar secara online, mampu mendisrup keberadaan

bimbingan belajar incumbent seperti, Primagama, Nurul Fikri,

Bintang pelajar, Ghanesa dll. Dengan kemudahan aflikasi terbarukan

secara online yang dikomandoi oleh anak-anak muda inovatif dan

sudah merambah ke pelosok daerah, karena aflikasi “ruang guru”

tidak memerlukan tatap muka, ruang kelas dan modul kertas.

Hanya dengan membeli aflikasi satu mata pelajaran atau

seluruh pelajar yang membutuhkan bimbel ruang guru dengan sangat

122

mudah membeli dan berkomunikasi melalui smartphone, satu

kemudahan, efektif dan efesien, maka mampu merubah tatanan

sistem pemain lama. Dan fenomena terbaru saat ini dimasa

munculnya virus covid 19, seluruh proses pembelajaran

menggunakan daring (online). Kelas-kelas pembelajaran berbasis

online menjadi tradding topik tersendiri dan menjadi media alternatif

yang sangat membantu orang tua dan siswa juga para guru. Hal ini

menunjukkan bahwa inovasi-inovasi kreatif seperti iniakan terus

memberi makna dan nilai pada kurun yang berbeda. Karenanya

sharing inovasi dan juga membangun cara fikir yang kreatif menjadi

syarat mutlak bagi masyarakat global saat ini. Menarik untuk di

cermati saat covid 19 yang terjadi saat ini adalah bermunculannya

konsep pembelajaran via daring dan masyarakat umum, mau tidak

mau harus belajar dan aware terhadap daring ini, di belahan pelosok

manapun saat covid 19 merambah, seluruh masyarakat memliki

ketergantungan terhadap konsep ini. Dan ini menjadi fenomena

tersendiri dan muncul pemikiran-pemikiran kreatif dan inovatif.

Begitu pula munculnya sekolah-sekolah Islam Terpadu (SIT)

dan Sekolah Alam yang di motori oleh anak-anak muda, mampu

memberikan alternatif pendidikan yang berkualitas. Munculnya SIT

(sekolah Islam Terpadu) dan sekolah Alam menganggu (disrup) akan

keberadaan sekolah-sekolah lama yang sudah mapan dan elite. Hal

ini menunjukkan bahwa dalam dunia pendidikan harus terus

terbarukan, memaknai kembali kurikulum, model dan modal

pembelajaran, resource guru, cara pandang mereka dengan inovasi,

kreatifitas, kesesuaian zaman juga cara pandang pimpinan, manager,

direktur sekolah, atau para guru dalam melihat fenomena revolusi

indutri 4.0 ini.

Dalam Perspektif pendidikan munculnya Revolusi Industri 4.0

harus dimaknai sebagai sebuah perubahan mendasar pada tiga ranah;

123

Pertama, dalam hal pengelolaan kelembagaan pendidikan,

seorang manager pendidikan harus mampu mengambil moment ini

untuk berinovasi dalam peningkatan kualitas, kompetisi,

meningkatkan efesiensi dan produktifitas. Walaupun revolusi

Industri 4.0 ini lebih banyak bersinggungan dengan dunia industri,

dunia pendidikan saat ini pun sebagai pelaku bisnis nirlaba harus

mampu menjawab tantangan ini.

Kedua, pemanfaatan teknologi. Sekolah harus melakukan

loncatan yang lebih maju dalam revolusi industri 4.0 ini, melalui

pemanfaatan implementasi tekologi pembelajaran dalam bentuk

digitalisasi dan komputerisasi penggunaan proses pembelajaran.

Ketiga. perubahan cara pandang (mindset) guru dalam

memahami persaingan global ini. Pemikiran global (worldveiw) dan

cakrawala guru harus dibuka dalam memandang perubahan zaman

juga inovasi dan karakter guru sebagai manusia pembelajar dan

inovator.

Peter F Drucker dalam bukunya Managingin the Next Society

mengatakan bahwa yang dibutuhkan masyarakat masa depan adalah

masyarakat yang berpengetahuan (knowledge society). Menurutnya

pada mayarakat berpengetahuan itu yang diperlukan adalah soft skill

kemampuan mengolah pengetahuan, merekayasa dan memberi

manfaat untuk orang banyak. Nanti tidak perlu lagi orang memiliki

kantor, gedung pertemuan, ruang-ruang kantor dan sebagainya.

Karena bagi mereka cukup dengan koneksi via virtual seluruhnya

bisa dilakukan dengan sangat efektif dan efisien. Karena itu menurut

Drucker seharusnya pendidikan memberi ruang-ruang bagi para

siswa untuk memiliki kemampuan manajemen, kekuatan

komunikasi, time work, problem solving dan decession making yang

kuat melalui soft skill yang berkarakter dan berorientasi masa depan.

124

Dan inilah yang di sebut dengan model pendidikan berbasis global

inovatif futuristik.

Menjawab Tantangan; Sebuah tawaran solusi

Era disrupsi 4.0 tidak perlu ditakuti apalagi dihindari, namun

harus dihadapi dengan pikiran cerdas, dan resource yang telah kita

miliki. Hemat penulis beberapa catatan dalam merespon era disrup

ini, yaitu :

1. Diperlukan kepemimpinan sekolah yang memiliki cara pikir out

side the box, yaitu berfikir di luar kebiasaan dan keluar dari zona

nyaman. Kalau anda ingin menjadi pemain bola yang BAIK,

cukup arahkan pandangan mata anda ke arah bolanya. Tapi kalau

anda ingin menjadi pemain bola yang HEBAT, arahkan mata dan

permainan anda ke arah mana bola akan menuju. Era disrup

adalah dimana bolanya sekarang, dan era “kemajuan” adalah

kemana bolanya akan dituju. Maka diperlukan kepemimpinan

sekolah yang memiliki daya fikir dengan melihat kemana bola

akan menuju.

2. Era ini juga harus disinergikan dengan kearifan loka dan budaya

bangsa agar tidak tercerabut dari akar budaya. kurikulum

pendidikan dalam sekolah harus tetap menjaga budaya, tata nilai

dan kemanusiaan, karena pada sisi kebudayaan dan humanisme

di era revolusi industri ini akan terus terkikis. Karenanya peran

guru harus mampu menjaga nilai-nilai luhur budaya juga nilai-

nilai religiusitas dalam perilaku keseharian siswa. Sehingga guru

masih sangat diperlukan dalam menjaga nilai-nilai ini.

3. Guru harus memiliki HOTS (higer order thingking skill), guru

harus memiliki kemampuan berfikir yang tinggi dan jangan

kalah dengan kemampuan inovasi dan informasi dari siswa,

125

dengan menganalisa, mengsintesi dan mengevaluasi informasi

yang ada.

4. Kaidah fikih mengatakan المحافظة على القديمالصالحالأصلحيدبالجدوالأخذ

“Merawat yang lama yang masih baik, dan mengambil yang

baru yang lebih baik”. Kaidah ini memberi arah bahwa seorang

guru harus memiliki jiwa perubahan, inovatif dan memiliki

kemampuan befikir tinggi dengan hal-hal yang terbarukan. Hal

ini memiliki makna bahwa guru harus kreatif dan inovatif.

5. Dalam merespon era ini, peserta didik harus dikembangkan

potensi mereka. Karena itu menurut Drucker seharusnya

pendidikan memberi ruang-ruang bagi para siswa untuk memiliki

kemampuan soft skill yang berkarakter dan berorientasi masa

depan.

6. Nilai-nilai keagamaan harus terus ditanamkan, akhlak dan aqidah

merupakan modal utama dalam pelestarian nilai-nilai ini. Akses

negatif globalisasi adalah adanya jiwa-jiwa anak muda yang

renta sehingga mudah terjangkit jiwa hedonisme, materialisme,

individualisme juga permisivisme. Anak muda (baca siswa)

harus disadarkan, diarahkan dan dibimbing untuk menghantarkan

mereka melewati arus deras globalisasi ini dengan perisai akhlak

dan akidah yang kuat. Hanya nilai-nilai ini yang mampu

memfilter dampak negatif dari era revoluai industri 4.0 ini. [*]

126

Tentang Penulis

Komaruzaman, M.Ed. Lahir di Tangerang,

15 Desember 1973. Menempuh pendidikan

formal di SDN 1 Balaraja, melanjutkan ke

Pondok Pesantren Daarul Rahman Jakarta.

Pendidikan S1 diselesaikan di UII

Yogyakarta. Kemudian melanjutkan S2 di

International Islamic University of Malaysia

dan National University of Malaysia dan

kandidat Doktor di UIKA Bogor. Aktivis kampus pernah menjadi

Presidium Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se Yogyakarta

(FKSMY) tahun 1998, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI),

LEM UII, Belajar Bersama LKIS, Himata-Yo, KBY. Aktif

membidani forum kajian, Demokrasi bagi Rakyat (DeBar UII),

ForJabar, Komunitas Lebah Yogyakarta, Direktur Forum LEPPAS

forum kajian PPI Malaysia dan pembina PPIM (Persatuan Pelajar

Indonesia Malaysia).

Saat ini aktif sebagai ketua Dewan Pendidikan Kab.

Tangerang. Wakil Ketua Tanfidziah PCNU Kab. Tangerang, Wakil

Ketua ICMI Orda Kab. Tangerang, Manajer Sinergi Leadership

Training Centre, Dan menjadi pengasuh di Pondok pesantren

Terpadu Al Itqon Balaraja Tangerang Banten.

127

MENGGAIRAHKAN KEHIDUPAN KAMPUS

MENGGAPAI PELUANG BISNIS DALAM

ARENA KREATIFITAS SENI BUDAYA

Oleh: H. Achmad Rifai

Wakil Ketua Dept. Kewirausahaan dan Ekonomi Umat ICMI Orwil Banten

Pendahuluan

eluang untuk memadukan bisnis dan pengabdian dapat

diwujudkan dalam mengelola keberagaman seni kebudayaan

tardisional dengan kewirausahaan kreatif sangat terbuka di

wilayah Provinsi Banten yang sedang giat mengembangkan diri di

berbagai sektor pembangunan dalam rangka meningkatkan

perekonomian kawasan Nasional Trans Pulau Sumatra dan Pulau

Jawa, maupun Nasional serta Internasional yang didukung dengan

adanya Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung di Kabupaten

Pandeglang dan Bandara Internasional Sukarno-Hatta di Kota

Tangerang yang berdekatan dengan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Peluang perpaduan antara usaha dan pelestarian seni budaya

tersebut dapat dilakukan oleh semua pihak dari Pelaku Bisnis

Ekonomi Kreatif, Pemerintah dan Masyarakat, serta kalangan Dunia

Pendidikan di Peguruan Tinggi yang ada di Daerah maupun

Nasional. Peluang usaha tersebut perlu dipersiapkan melalui metode

pembelajaran dan penelitian, maupun praktek lapangan yang digagas

secara sinergi melalui dunia pendidikan di Perguruan Tinggi, dalam

hal tersebut juga menjadi bagian pengamalan Tri Dharma Perguruan

P

128

Tinggi dalam pengabdian pada masyarakat. Berbekal pada pemikiran

yang kritis, progresiv dan inovatif, sudah seharusnya mahasiswa

dibekali juga dengan gerakan usaha nyata dalam upaya

Menggairahkan Kehidupan Kampus Sebagai Jembatan Menciptakan

Peluang Bisnis Dalam Arena Seni Budaya Banten, yang juga secara

langsung untuk merealisasikan atas pelestarian pada asset-aset Seni

Budaya Daerah yang secara umum menjadi aset-aset Seni Budaya

Bangsa.

Upaya untuk Menggairahkan Usaha Ekonomi Kreatif yang

didakukan dengan Geliat Seni Budaya Tradisional merupakan

keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam

rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih layak yang dapat

dipadukan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat untuk mencari

jati diri manusia untuk belajar dan berusaha dalam dinamika

pembangunan yang selalu berubah dan berkembang diera globalisasi

milenial ini. Pada wacana gagasan ini yang akan minitik beratkan

secara khusus pada Seni Budaya Tradisional Banten yang syarat

dengan nilai-nilai Agama.

Peluang untuk memadukan bisnis usaha ekonomi kreatif

dengan seni budaya tradisional Banten dengan pengabdian guna

melestarikan nilai-nilai budaya sebagai aset Bangsa, hal tersebut

dapat diwujudkan dalam mengelola keberagaman seni kebudayaan

tardisional dengan kewirausahaan kreatif sangat terbuka di wilayah

Provinsi Banten yang sedang giat mengembangkan diri di berbagai

sektor pembangunan dalam rangka meningkatkan perekonomian

kawasan Nasional Trans Pulau Sumatra dan Pulau Jawa, maupun

Nasional serta Internasional yang didukung dengan adanya Kawasan

Ekonomi Khusus Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang dan

Bandara Internasional Sukarno-Hatta di Kota Tangerang yang

berdekatan dengan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan

129

Republik Indonesia. Peluang perpaduan antara usaha dan pelestarian

seni budaya tersebut dapat dilakukan oleh semua pihak dari Pelaku

Bisnis Ekonomi Kreatif, Pemerintah dan Masyarakat, serta kalangan

Dunia Pendidikan di Peguruan Tinggi yang ada di Daerah maupun

Nasional bahkan Internasional sebagai sarana Persahabatan dan

Perdagangan Antar Bangsa.

Peluang usaha tersebut perlu disiapkan melalui metode

pembelajaran dan penelitian baik secara teori maupun praktek

lapangan yang diselenggarakan pada Kampus di Perguruan Tinggi.

Metode pembelajaran secara teori maupun praktek lapangan juga

dapat dikembangkan dengan cara menjalin kemitraan dengan

Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun dengan para pelaku

usaha UKM dan Industri Perhotelan. Untuk dapat mewujudkan

metode pembelajaran, penelitian dan praktek lapangan tersebut

diharapkan Kampus-kampus yang berlokasi di Provinsi Banten dapat

menjadi pelopor guna menangkap peluang tersebut.

Peluang untuk memadukan bisnis usaha ekonomi kreatif

dengan seni budaya tradisional Banten sebagai aksi mahasiswa

dalam kehidupan kampus diharapkan untuk dapat mengembangkan

berbagai sektor kehidupan kampus yang lebih bergairah dan juga

memiliki nilai bisnis/wirausaha kreatif yang dapat dikembangkan

dengan melibatkan kemitraan dan peranserta masyarakat, Pemerintah

Daerah, Pemerintah Pusat dan Pelaku Usaha dalam kehidupan diluar

lingkungan kampus.

Menggairahkan Generasi Wirausaha Kreatif Kampus

Diera pasar terbuka saat ini ada berbagai peluang usaha baru

bermunculan dan melahirkan banyak wirausahawan baru di

Indonesia, tidak hanya pengusaha berskala besar tapi juga pengusaha

kecil dan menengah, bahkan usaha kecil menengah saat ini

130

mengalami pertumbuhan sangat pesat yang dikelola generasi muda

milenial. Munculnya berbagai peluang usaha dengan modal kecil

membuat orang bergairah untuk mencoba membangun usahanya

sendiri dengan beragam kreatifitas yang ditampilkan dan dengan

kesabaran yang dijalaninya.

Namun ada juga ada beberapa calon pelaku usaha ekonomi

kreatif memutuskan untuk mundur ketika menemukan permasalahan

dan menemui kendala saat awal memulai bisnis, padahal peluang

usaha yang menjanjikan sudah terbuka didepan mata asal dapat

dijalani dengan keuletan dan disiplin yang terus diasah, dan masalah

klasik yang sering kita dengar adalah kurangnya modal awal untuk

memulai bisnis mereka. solusi dari permasalahan dan kendala

tersebut adalah dengan memilih usaha dengan modal kecil atau

modal menengah yang memang sudah dipersiapkan untuk memulai

awal usahanya walaupun dengan perhitungan keuntungan yang

dapat dibilang masih kecil pula nanum berjangka panjang dan

menjanjikan untuk berkembang.

Industri kreatif mulai dibidik sebagai titik tolak baru untuk

memajukan perekonomian, sektor seni, desain, teknologi, film,

music, bahasa, dan sektor-sektor kreatiflainnya yang digalakan untuk

berproduksi dan memiliki kualitas jual yang tinggi dengan

keunggulan lainnya di dalam negeri maupun diluar negeri. Selain hal

tersebut industri kreatif mampu menyerap tenaga kerja yang

terbilang cukup dapat membantu dalam mengurangi dan mengurai

atas pemerataan ketenagakerjaan didalam negeri, dimana

berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia anggka

penganguran Bulan Agustus tahun 2019 termasuk pengangguran

intektual lulusan perguruan tinggi mencapai angka yang fantastis

mencapai angka 7,05 juta orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

131

Berdasarkan informasi dari Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi tahun 2019 tercatat ada 3.221 universitas

diseluruh Indonesia, dan 1.020 Perguruan Tinggi Agama yang

tersebar diseluruh Provinsi, dengan jumlah tersebut setiap tahunnya

meluluskan rerata ada 750 ribu lulusan pendidikan tinggi baru dari

berbagai tingkatan. Tingginya jumlah pengannguran dari perguruan

tinggi tersebut menandakan adanya ketidaksesuaian antara

permintaan pasar tenaga kerja dengan kompetensi lulusan yang

diharapkan.

Berdasarkan dengan kondisi tersebut diharapkan perguruan

tinggi melakukan evaluasi rogram studi dan kurikulum untuk

menghasilkan sarjana dengan lulusan yang mempunyai kompetensi

usaha. Perguruan tinggi harus mampu melakukan pemetaan sehingga

lulusannya tidak saja hanya berpikir untuk mencari pekerjaan namun

juga dapat menciptakan peluang pekerjaan untuk dirinya sendiri

maupun orang lain, karena perguruan tinggi berperan strategis dalam

peningkatan daya saing Bangsa, dan daya saing menjadi kunci

kemenangan diera globalisasi.

Era persaingan sudah sangat terbuka secara seiring dengan

peningkatan yang sangat pesat disemua bidang teknologi, oleh

karenanya metode perkuliahan harus lebih cepat menyesuaikan

dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan

kebutuhan.Peningkatan sumber daya manusia terutama pada

mahasiswa diantara teori yang didapat, juga harus dibarengi dengan

melihat kondisi nyata atas permasalahaan yang terjadi dengan

melihat dan mempertimbangkan atas potensi yang ada dilapangan

yang bertujuan untuk dapat dijadikan pemikiran kritis dan tindakan

sebagai solusi atas pemecahan permasalahan tersebut.

Sejak awal mahasiswa harus dipersiapkan agar memiliki

mental entrepreneur supaya hidupnya mandiri berkarakter dan siap

132

bersaing diera yang semakin memaksa siapapun yang tidak mau

belajar beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat, dan

sungguh sangat prihatin apabila masih banyak generasi muda yang

mentalnya belum siap dilapangan, mereka terjebak dalam situasi

ketidak pastian, padahal sebenarnya banyak peluang yang dapat

digeluti untuk memulai usaha asalkan punya kemauan yang kuat

sabar dan selalu bergerak untuk mencari solusi untuk berbuat karya

nyata atas terbukanya peluang - peluangusaha bagi dirinya.

Seiring meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana,

investasi industri pabrikan dan pengolahan, juga meningkat pula

industri pawiwisata, perhotelan serta berkembangnya kawasan

property dan kawasan permukiman sebagai tempat pusat

perdagangan, jasa, pendidikan dan tempat tinggal bagi penduduk di

Provinsi Banten termasuk bagi masyarakat dari daerah lainnya yang

turut mewarnai dinamika kehidupan di Provinsi Banten.

Peluang Bisnis Dalam Arena Kreatifitas Seni Budaya

Banten

Banten adalah sebuah Provinsi di Daerah Pulau Jawa,

Indonesia, provinsi ini dulunya merupakan bagian dari Provinsi Jawa

Barat, dan dengan keputusan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000

terbentuk secara mandiri Provinsi banten dengan Ibu Kotanya

sebagai pusat pemerintahan yaitu Kota Serang,. Banten pada masa

lalunya merupakan daerah kota pelabuhan yang sangat ramai serta

masyarakat yang terbuka dan makmur, pada abad ke 5 merupakan

bagian dari kerajaan Tarumanegara yang beragama Hindu, namun

setelah runtuhnya kerajaan Sunda, lalu Maulana Hasanudin

mendirikan Kesultanan Banten dengan membawa ajaran agama

Islam. Sebagian besar anggota masyarakat Banten memeluk agama

Islam dengan semangat religious yang tinggi, dan dengan semangat

133

bertoleransi dapat berdampingan secara rukun dengan pemeluk

agama lainnya dengan damai.

Di Provinsi Banten terdapat peninggalan leluhur antara lain

Masjid Agung Banten Lama, Makam Keramat Panjang, dan

termasuk terdapat suku asli Sunda-banten yaitu Suku Baduy Dalam

(Suku Rawayan) yang masih memegang dan menjaga tradisi anti

modernisasi, baik secara berpakaian maupun pola hidup lainnya yang

tinggal dikawasan cagar Budaya Pegunungan Kendeng, di Desa

Kanekes Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak.

Keberagaman dan potensi kekhasan seni budaya masyarakat

Banten antaranya: Seni bela diri Pencak Silat, seni Debus Surosoan,

seni Debus Pusaka Banten, seni Rudad, seni Ubruk, seni Tari Saman,

seni Tari Topeng, seni Tari Cokek, seni Dog-dog, seni Palingtung,

seni Lojor, seni Terbang Gede, seni Calung, seni Reog, seni

Patingtung, seni Marhaban, seni Dzikir Mulud, seni Wayang Golek,

seni bandrong Lesung, seni Buka pintu, seni Wayang Kulit, seni

Beluk, seni Mawalan, seni Kasidahan, seni Adu Bedug, seni Tari

Wewe, seni Angklung Buhun, seni Wawacan Syekh, seni Gacle, seni

Gambus dan seni lainnya yang terdapat di masyarakat Provinsi

Banten.

Tradisi masyarakat banten pada umumnya berkaitan dengan

ritual keagamaan yang perlu dilestarikan sebagai kekayaan budaya

yang memiliki nilai-nilai keberagaman, bertoleransi, kebinekaan dan

saling menghargai yang secara langsung dapat membangkitkan

semangat persatuan memperjuangkan pembangunan perekonomian

di Provinsi Banten dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

134

Berikut ini diantara beberapa Kesenian Tradisional di Banten;

Zikir Saman

Lojor

Angklung

Gubrag

Ubrug Rudat

Pencak Silat Debus

135

Untuk dapat mewujudkan program Menggairahkan Kehidupan

Kampus Sebagai Jembatan Menciptakan Peluang Bisnis Dalam

Arena Seni Budaya Banten diharapkan adanya sinergi antara

Perguruan Tinggi dengan dukungan dari Pemerintah Daerah dan

Pemerintah Pusat serta Masyarakat dengan mengeliatkan dalam

bentuk perpaduan Kewirausahaan Seni Budaya Banten yang dapat

disajikan menjadi Industri Pariwitasa yang Kreatif dan Modern

dengan tetap mempertahankan kekuatan kultur budaya lokal. Dengan

upaya yang dilakukan tersebut dapat menarik minat para Generasi

Muda Milenial untuk terjun menggeluti Bisnis Seni Budaya

Tradisional Banten yang secara tidak langsung akan melestarikan

warisan aset-aset kebudayaan yang ada, dan juga diharapkan pula

akan meningkatkan daya saing yag menarik bagi Dunia Pariwisata

dan Perekonomian di Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi

Banten, dan secara umum perekonomian berskala Nasional dan

Internasional. [*]

Tari Cokek DogDog Lojor

136

Daftar Pustaka

Dinas Budaya Dan Pariwisata Provinsi Banten,. “Analisis Daya

Saing Pariwisata” Banten 2017.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten,. 2017

Hj. D. Made Dharmawati, “Kewirausahaan” Jakarta 2016

M.A.Tihami, “Potret Budaya Banten Dulu, Kini, dan Nanti” Banten

2010”.

Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi & Makro Ekonomi, Raja Grafindo

Persada,-Jakarta 2005

137

Tentang Penulis

H.Achmad Rifai, SE.MM,. Lahir di

Kabupaten Lebak - Banten,. Tanggal 15

Agustus 1967,. Bertempat tinggal di

Komplek Depag Ciwaru, Kelurahan Cipocok

Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang-

Provinsi Banten. Menyelesaikan pendidikan

“S1 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Banten, Fakultas Ekonomi, Manajemen

2003, -S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

IPWI Jakarta 2012., Direktur Pengembangan Usaha & Direktur

Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Serang

2008-2016,. Pernah mendapatkan beasiswa Diklat Manajemen

Pengeloaan Air Bersih dan Air Minum Dalam Negeri dan Luar

Negeri dari JICA-ADB-Word Bank-RIWA Belanda Kementerian

PUPR Kementerian Dalam Negeri Bappenas Kementerian

Keuangan,. Ketua Unit Korpri PDAM Kabupaten Serang Banten,

tahun 2006 - 2011 dan Periode tahun 2011-2016,. Tim Panitia

Kunjungan Presiden RI KH.Abdurahman Wahid ke Pesantren Petir

Serang-Banten,. Presiden RI Megawati ke Pasar Rau Serang-

Banten,. Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono ke Pesantren

Tanara Serang-Banten,. Panitia HUT TNI ke 70 Presiden RI Joko

Widodo HUT TNI ke 70 di Pelabuhan Merak Cilegon-Banten Tahun

2015,. Pernah mengajar di Gerakan Pemberantasan Masyarakat Buta

Aksara, dan Pengelola Unit Pengelola Zakat (UPZ),. Dosen Tetap

Universitas Banten Jaya (Unbaja). Direktur Kegiatan Pusat

Inkubator Bisnis (PIBiT) Unbaja,. Dosen Pengajar di UPBJJ

Universitas Terbuka Serang. Tutor di Program Pengabdian

Masyarakat di Kecamatan Kab/Kota Serang yang diselenggarakan

138

oleh Kementerian Perhubungan,. Pengurus Paguyuban Masjid

YAMP-DAKB-Al-Muhajirin 007 Serang-Banten 2018-2023,.

Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia

(ICMI) Orwil Banten,, Wakil Ketua Departemen Kewirausahaan dan

Ekonomi Umat 2018-2023,. Ketua Koperasi Cendekia Banten

Sejahtera (CBS) ICMI Orwil Banten 2018-2023,. Pengurus Dewan

Masjid Indonesia (DMI) Kab. Serang 2019-202,. Dimasa SLTA

aktip di Palang Merah Remaja (PMR), Organisasi Siswa Sekolah

(OSIS), Ikatan Keluarga OSIS (IKOSIS), Unit Kesehatan Sekolah

(UKS), Unit Polisi Sekolah (UPS), Saka Wana Bakti, Saka Bakti

Husada, Remaja Islam Masjid (Risma), Pramuka, Karang Taruna.”

Moto Penulis: “Jadikan Pekerjaan Dan Pengabdian Sebagai

Kreativitas, Tantangan, Motivasi Untuk Keberhasilan Yang Baik,

Bernilai Ibadah Untuk Kemaslahatan Bersama”

139

MENYIAPKAN MASYARAKAT BANTEN

DENGAN KECAKAPAN ABAD XXI DI ERA

REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Oleh: Tri Ilma Septiana

Pendahuluan

ewasa ini, hampir seluruh negara yang ada di pelosok

bumi sedang sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi

Era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan pesatnya

arus teknologi informasi dan komunikasi, perkembangan sistem

digital berbasis internet, serta kecerdasan artifisial dan virtual.

Zimmerman (2018) dalam Ristekdikti menyatakan bahwa dalam Era

Revolusi Industri 75% pekerjaan akan melibatkan kemampuan sains,

teknologi, dan matematika, internet of things, dan pembelajaran

sepanjang hayat. Senada dengan Zimmerman, Klaus Schwab (2016)

juga menekankan bahwa Era Revolusi Industri 4.0 merupakan

revolusi yang berbasis cyber physical system yang merupakan

gabungan antara domain digital, fisik, dan biologi.

Revolusi ini secara fundamental dapat mengubah cara hidup

kita, bekerja, dan berhubungan satu sama lain. Dari kedua pernyataan

tersebut terindikasi bahwa akan terjadi sebuah perubahan yang

sangat besar dalam kehidupan umat manusia dimana teknologi akan

mengambil alih berbagai pekerjaan yang selama ini sudah dilakukan

oleh manusia (technology disruption). Nampaknya hal ini sudah

mulai dapat kita rasakan dimana dengan hadirnya berbagai teknologi

mutakhir seperti: (1) human machine communication; (2)

D

140

connection: global village; (3) smart robot; (4) internet of things; (5)

3D printer; (6) driverless car; (7) big data; dan (8) online/virtual

education.

Pada dasarnya, suka atau tidak suka perubahan masif dalam

Era Revolusi Industri 4.0 harus ditanggapi dengan positif dan

responsif. Karena tidak ada satu negara ataupun individu khususnya

yang masuk dalam kriteria usia produktif dapat menghindarinya.

Prof. Dr. Catur Sugiyono, M.A dalam Satria (2018) memaparkan

bahwa dalam Era Revolusi Industri 4.0 mesin akan banyak

menggantikan peran tenaga manusia, 65% profesi yang saat ini

dijalani oleh manusia akan tidak jelas bahkan menghilang. Selain itu,

75 – 375 juta manusia akan mengalami perubahan profesi.

Banyak pakar memprediksi bahwa Era Revolusi Industri akan

mengarah kepada era disrupsi. Rhenald Kasali (2017) mengatakan

bahwa disrupsi tidak bermakna fenomena perubahan hari ini tetapi

juga mencerminkan makna fenomena perubahan hari esok. Karena

sejatinya disrupsi terjadi di semua bidang kehidupan baik itu

ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pemerintahan, hukum, ataupun

kesehatan. Lebih lanjut, Kasali (2017) juga mendefinisikan bahwa

disrupsi adalah inovasi yang menggantikan seluruh sistem lama atau

orang lama (incumbent) dengan cara-cara baru atau orang-orang baru

(start up).

Berbicara Revolusi Industri 4.0 tentu ada kaitanya dengan usia

produktif. Menurut data Badan Kependudukan Keluarga Berencana

Nasional (BKKBN), pada tahun 2020–2030 Indonesia akan

mengalami bonus demografi dimana usia produktif (15 – 64 tahun)

akan lebih besar jumlahnya dari usia non-produktif (1 – 14 dan 65

tahun keatas). Khusus untuk di Provinsi Banten, pada tahun 2017

dari 12.4 juta penduduk 68.53% masuk kategori usia produktif.

Sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah (1) Siapkah kita

141

(baca: Masyarakat Banten) memanfaatkan bonus demografi tersebut

untuk menghadapi Era Revolusi Industri 4.0? Jawabanya harus siap,

karena jika mengutip pernyataan dari Elon Musk yang mengatakan

“Some people don’t like change, but you need to embrace change if

the alternative is disaster”. Ini artinya kita harus mampu beradaptasi

dengan perubahan atau kita yang akan jadi korban dari perubahan itu

sendiri.

Rendahnya Budaya Literasi

Ada banyak faktor yang menentukan keberhasilan suatu

negara dalam menghadapi ketatnya kompetisi di Era Revolusi

Industri 4.0, salah satunya melalui pendidikan. Salah satu upaya

meningkat kualitas pendidikan di Indonesia terutama kompetensi

siswa yaitu melalui peningkatan budaya literasi. Kegiatan literasi di

Abad 21 sudah lebih komplek dan tidak hanya menekankan pada

kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Namun, literasi baru

sudah meliputi literasi data, teknologi, dan sumber daya manusia.

Lantas, Bagaimanakah kemampuan literasi kita?

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh The World’s Most

Literate Nations (WMLN) yang disponsori oleh Unesco pada tahun

2016, kemampuan literasi Indonesia terpuruk dan berada di peringkat

60 dari 61 negara yang disurvei. Peringkat ini hanya 1 tingkat di atas

Botswana. Sedangkan negara-negara ASEAN lainnya seperti

Malaysia berada di peringkat 53 dan Singapura pada posisi ke 36.

Adapun yang menjadi rujukan WMLN dalam menyusun peringkat

yaitu berdasarkan hasil uji PIRLS (Progress in International Reading

Literacy Study) dan PISA (Programme for International Student

Assessment) dimana mengambil sampel yaitu siswa yang berusia 15

tahun.

142

Menurut hasil PIS√√A tahun 2018 yang dirilis oleh

organization for conomic Co-operation and Development (OECD)

menunjukkanahwa (1) kemampuan literasi baca siswa Indonesia

143

masih rendah. Yuri Belfari, Head of Early Childhood and School

OECD, mengatakan bahwa skor kemampuan membaca siswa

Indonesia hanya 371 dan jauh dibawah rerata negara-negara lainnya

yang berada di angka 487; (2) skor matematika dan sains juga di

bawah rata-rata.

Matematika berkisar diangka 379 dan sains di skor 396.

Sedangkan rata-rata negara OECD lainnya untuk matematika dan

sains yaitu 489. Lalu. bagaimanakah dengan kemampuan literasi

tingkat provinsi di Indonesia? Pada Mei 2019, Kemendikbud

meluncurkan sebuah buku mengenai indeks Aktivitas Literasi

Membaca yang disingkat Alibaca. Dalam buku tersebut dipaparkan

hasil studi indeks Alibaca tingkat provinsi yang mengadopsi konsep

Miller dan McKenna (2016) mengenai beberapa faktor yang

mempengaruhi aktivitas literasi seperti (1) kecakapan sebagai syarat

mutlak seseorang untuk dapat mengakses bahan literasi; (2) akses

literasi seperti perpustakaan, toko buku, dan media massa; (3)

altrenatif yaitu beragam pilihan perangkat teknologi informasi dan

hiburan untuk mengakses bahan literasi; dan (4) budaya yang

membuat individu terbiasa dengan segala aktivitas literasi. Berikut

ini akan disajikan Indeks Alibaca Provinsi dari yang tertinggi sampai

yang terendah:

Grafik diatas mengilustrasikan bahwa dari 34 provinsi di

Indonesia, Indeks Alibaca Provinsi Banten berada di peringkat 8

dengan angka indeks 40.81 dan masuk dalam kategori sedang.

Meskipun demikian, jika melihat secara keseluruhan terlihat bahwa

tidak ada satu provinsi yang ada di Indonesia mencapai kategori

aktivitas literasi tinggi karena belum ada yang menyentuh angka

60.01. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk

meningkatkan aktivitas literasi baik di lingkungan sekolah, kerja,

maupun rumah.

144

Kecakapan Abad XXI

Data United Nations Development Programme (UNDP) tahun

2014 mengungkapkan bahwa Indonesia tercatat sebagai salah satu

negara yang berhasil mengurangi angka buta aksara (illiterate). Saat

ini persentase kemelekhurufan masyarakat Indonesia mencapai

92.8% untuk usia dewasa dan 98.8% untuk usia remaja. Namun,

literasi lama yang terdiri dari kemampuan membaca, menulis, dan

berhitung (matematika) harus didukung dengan kecakapan literasi

baru yang meliputi literasi data, teknologi, dan literasi sumberdaya

manusia.

Joseph E Aoun dalam Lase (2019) menjelaskan bahwa literasi

data ialah kemampuan untuk membaca, analisa, dan menggunakan

informasi dari data dalam dunia digital. Kemudian, literasi teknologi

dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami sistem

mekanika dan teknologi dalam dunia kerja. Sedangkan, literasi

sumber daya yakni kemampuan berinteraksi dengan baik, tidak kaku,

dan berkarakter. Pernyataan tersebut, pada dasarnya diilhami oleh

Deklarasi Praha (Unesco, 2003) yang menekankan akan pentingya

literasi informasi yang terdiri dari kemampuan untuk mencari,

memahami, mengevaluasi secara kritis, serta mengelola informasi

menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk pengembangan pribadi

dan sosialnya.

Berikutnya, menurut Word Economic Forum, agar dapat

bersaing dan bertahan di abad ke XXI ada 16 keterampilan yang

harus dikuasai. Keterampilan tersebut masuk di dalam 3 kecakapan

yang biasa disebut dengan Kecakapan Abad XXI. Kecakapan

pertama ialah literasi dasar (bagaimana menerapkan keterampilan

berliterasi untuk kehidupan sehari-hari). Kecakapan literasi meliputi

(1) literasi baca tulis; (2) numerasi; (3) literasi sains; (4) literasi

digital; (5) literasi finansial; dan (6) literasi budaya

145

kewarganegaraan. Kecakapan kedua adalah kompetensi (bagaimana

menyikapi tantangan yang kompleks). Kecakapan kompetensi terdiri

dari (1) berpikir kritis/pemecahan masalah; (2) kreativitas; (3)

komunikasi; dan (4) kolaborasi. Terakhir, kecakapan karakter

(bagaimana menyikapi perubahan lingkungan). Kecakapan karakter

yang harus dimiliki antara lain (1) keingintahuan; (2) inisiatif; (3)

ketekunan; (4) penyesuaian diri; (5) kepemimpinan; dan (6)

kepekaan sosial dan budaya.

Berdasarkan tiga kecakapan diatas, maka kecakapan pertama

yang harus dimiliki oleh seseorang ialah kecakapan literasi.

Kemampuan literasi yang baik tidak hanya terbatas pada kemampuan

membaca, menulis, dan berhitung. Namun juga kemampuan

menggunakan angka, pengetahuan dan prinsip ilmiah, menggunakan

dan menciptakan konten berbasis teknologi, mamahami dan

menerapkan aspek konseptual dan ihwal keuangan dalam kegiatan

sehari-hari, serta mampu memahami, menghargai, menganalisi dan

menerapkan pengetahuan tentang kebudayaan dan kewargaan.

Kedua, seseorang harus memiliki kemampuan untuk

mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi situsi, gagasan,

dan informasi. Selain itu, dia harus dapat merancang cara baru yang

inovatif untuk mengatasi masalah dan menjawab pertanyaan. Selain

itu, harus memiliki kemampuan mendengarkan, memahami,

menyampaikan informasi secara verbal, non-verbal, visual, dan

tertulis. Terakhir, dia juga harus memiliki kemampuan bekerja dalam

tim untuk mencapai tujuan Bersama, termasuk kemampuan untuk

mencegah dan mengelola konflik.

Ketiga, seseorang harus memiliki karakter yang baik. Karakter

ini tercermin dari keinginan untuk bertanya, keterbukaan pikiran dan

keingintahuan, keinginan secara proaktif melakukan tugas atau

tujuan baru, ketekunan untuk mengerjakan suatu tugas, kemampuan

146

untuk mengubah rencana, metode, atau tujuan berdasarkan hal-hal

baru, kemampuan secara aktif untuk mengarahkan, membimbing,

dan mengilhami orang lain untuk mencapai tujuan Bersama, serta

kemampuan untuk berinteraksi sosial dan budaya secara santun.

Kesimpulan dan Saran

Era Revolusi Industri 4.0 yang dikenal dengan era disrupsi

seharusnya membawa berkah untuk usia produktif. Karena dalam era

ini, setiap orang di usia produktif dituntut untuk dapat berinovasi

dengan memanfaatkan internet of things, artificial intelligence, big

data, e-commerce, augmented reality, robotics, cloud computing,

coding, serta teknologi lainnya. Namun, untuk menguasai hal-hal

tersebut diperlukan kecakapan abad XXI yang terdiri dari

keterampilan literasi, kompetensi, dan karakter. Untuk mewujudkan

itu semua, antara dunia pendidikan dan industri harus bersinergi agar

kurikulum yang ada saat ini baik di tingkat sekolah maupun

perguruan tinggi dapat link and match antara dunia pendidikan

dengan dunia usaha dan industri serta dapat menjawab kebutuhan

pasar.

Kemudian untuk membangun budaya literasi yang merupakan

sebuah kunci untuk membuka pintu gerbang ilmu pengetahuan dan

teknologi, maka kegiatan literasi hendaknya dilakukan tidak hanya di

sekolah, namun juga di lingkungan kerja dan rumah. Hal tersebut

dapat dilakukan dengan cara menyediakan waktu untuk membaca

buku dan membuat sudut baca. Selain itu, setiap orang perlu

mengagendakan waktu untuk mengunjungi perpustakaan daerah dan

mengalokasikan dana untuk membeli buku di setiap bulannya.

Terakhir, Pemerintah Provinsi Banten perlu mengadakan kerjasama

dengan Balai Besar Latihan Kerja (BBLKI) untuk menyiapkan

147

masyarakat Banten yang berada di usia produktif dengan berbagai

keterampilan dan karakter yang handal.

Referensi

http://indonesia.go.id.Mengejar ke Barat, Utara dan Timur. Agustus

2019.

Kasali, Rhenald. (2017). Disruption. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

Utama.

Lase, Delipter. Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal

Sundermann.

https://www.researchgate.net/publication/337077769.

Luthfi, Wihdi. Indeks Literasi Membaca (Alibaca) Provinsi 2019.

Diakses pada 23 April 2020 dari

http://goodnewsfromindonesia.id.

Miller, John W. dan Michael M. McKenna. (2016). World Literacy:

How Countries Rank and Why It Matters. New York:

Routledge.

Romli, Mohamad. Banten Sudah Memasuki Bonus Demografi.

Diakses pada 23 April 2020 dari http://tangerangnews.com

Satria. Tantangan Manusia di Era Revolusi Industri 4.0. Diakses

pada 22 April 2020 dari http://ugm.ac.id/id/news/17203-

tantangan.manusia.di.era.revolusi.industri. 4.0.

Schwab, Klaus. The Fourth Industrial Revolution: What It Means

and How to Respond. World Economic Forum. Diakses pada

23 April 2020 dari

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-

industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/.

Tim Penyusun. (2019). Indeks Aktivitas Membaca 34 Provinsi.

Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan

148

Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Unesco. (2003). The Prague Declaration. “Towards an Information

Literate Society.

Tentang Penulis

Tri Ilma Septiana adalah seorang

akademisi di UIN Sultan Maulana

Hasanuddin Banten yang juga seorang

penggiat wirausaha makanan beku (frozen

food). Saat ini, selain aktif sebagai wakil

sekertaris di ICMI Orwil Banten penulis

juga merupakan seorang staff di Pusat

Pengembangan Bisnis UIN Sultan Maulana

Hasanuddin Banten dan Editor di Jurnal As

Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini.

Selain itu, penulis juga merupakan seorang instruktur PTESOL di

Balai Bahasa UPI Kampus Serang. Penulis bisa dihubungi melalui

email: tri.ilma@uinbaten.ac.id

149

BANTEN DITENGAH KEMISKINAN DAN

MENGGURITANYA PRAKTIK KKN

Oleh: Denok Sunarsi

Dosen Universitas Pamulang (Unpam) Tangerang

Pendahuluan

ujuan dibentuknya provinsi Banten oleh para founding father

adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat

Banten menjadi lebih sejahtera, baik secara ekonomi, sosial

maupun secara budaya. Namun, perjalanan hampir 19 tahun Banten

berdiri, cita-cita perjuangan para pendiri masih sangat jauh dari

harapan. Cita-cita mulia untuk meningkatkan harkat martabat

masyarakat Banten seperti menjauh dari apa yang diharapkan.

Banten terlalu banyak masalah akut yang sampai hari ini belum bisa

dituntaskan oleh para pemimpinnya yang silih berganti menjadi

Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

Menjauhnya harapan tersebut, seakan dan seolah dibiarkaan

tanpa ada upaya serius untuk membenahi atau memutus mata rantai

masalah-masalah akut yang ada. Banten masih terjebak dengan carut

marutnya pendidikan, kemiskinan terus meningkat, pengangguran

yang tidak ku jung selesai, kesehatan masyarakat yang selalu

memburuk, politik dinasti, korupsi, kolusi dan nepotisme yang

semakin meluas. Tidak hanya pada level provinsi, Kota dan

Kabupaten yang ada dibawah koordinasinya pun tidak luput dari

masalah-masalah akut diatas.

T

150

Pertanyaan yang selalu muncul dalam setiap diskusi dan

obrolan lepas, apakah Banten mampu memutus mata rantai masalah-

masalah akut yang sampai hari ini masih juga menjadi problem

berjamaah, ditingkat kota ataupun kabupaten? Adakah strategi

khusus untuk memutus mata rantai tersebut? Tulisan sederhana ini

mencoba memberikan ulasan dan perspektif yang lebih obyektif

sebagai sebuah sumbang saran bagi Banten yang akan memasuki

tahun ke 20 sebagai provinsi.

Secara subyektif, penulis mencoba membatasi pada dua

persoalan yang selama ini menjadi sorotan “isu seksi” masyarakat

setiap kali Provinsi Banten menghadapi hari lahirnya. Kedua

persoalan tersebut adalah; Kemiskinan dan masih mengguritanya

praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di semua level

pemerintahan, baik di provinsi maupun Kapubapten/kota. Dan kedua

masalah diatas secara riil selalu menjadi bahan kajian yang tidak

pernah selesai untuk dilakukan. Bukan karena masalah tersebut tidak

ada penyelesaiannya, tetapi karena masalah itu selalu berulang

terjadi dalam setiap rezim yang memerintah di Provinsi Banten.

Kemiskinan yang Semakin Akut

Mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Sugema seorang

peneliti senior dari IPB, beliau mengatakan bahwa dalam sebuah

negara, penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah biasanya

ditentukan oleh seberapa jauh perbaikan di bidang ekonomi dapat

dirasakan masyarakat. Alasannya sederhana. Dibandingkan dengan

faktor politik, misalnya, faktor ekonomi seperti biaya hidup,

pengangguran, dan kemiskinan merupakan hal yang langsung

menyentuh dan dirasakan masyarakat. Indikator ekonomi lebih

"nyata" dan terukur.

151

Senada dengan hal diatas, Menurut Nasikun (1995),

kemiskinan adalah sebuah fenomena multifaset, multidimensional,

dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam

kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Hidup dalam

kemiskinan seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap

berbagai ragam sumberdaya dan aset produktif yang sangat

diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan hidup yang paling dasar tersebut, antara lain: informasi,

ilmu pengetahuan, teknologi dan kapital. Lebih dari itu, hidup dalam

kemiskinan sering kali juga berarti hidup dalam alienasi, akses yang

rendah terhadap kekuasaan, dan oleh karena itu pilihan-pilihan hidup

yang sempit dan pengap

Dalam konteks tersebut, seperti yang kita pahami bersama,

bahwa Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-

hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat

berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan

kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses

terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah

kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga

negara.Kemiskinan merupakan masalah global.Sebagian orang

memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara

yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang

lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Istilah “negara berkembang” biasanya digunakan untuk merujuk

kepada negara-negara yang “miskin”

Hasil penelitian Dahnil A. Simanjuntak (2007), terhadap potret

kemiskinan di Banten dengan menggunakan data skunder, Susenas

2002 dari Biro Pusat Statistik (BPS) melalui pengolahan dengan

Software Stata 8 dan mencoba untuk membandingkan dengan

kemiskinan secara nasional, menyatakan bahwa;

152

Tabel 1

Perbandingan P0,P1 Dan P2 Banten dengan Nasional

Banten Nasional

P

0

0,1166587

0,2194155

1 0,190555 0,0408474

2 0,051961 0,0116656

Berdasarkan Tabel di atas, tingkat kemiskinan (P0) di Banten

sebesar 11,6% lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kemiskinan

secara nasional yang mencapai angka 21,9%. Hal ini, menjelaskan

bahwa pasca pemisahan Banten dari Jawa Barat, tingkat kemiskinan

di Banten sedikit demi sedikit tereduksir.Hal ini juga dapat diamati

melalui data tingkat kemiskinan sewaktu Banten masih bergabung

dengan Jawa Barat.

Jurang Kemiskinan (P1), di Banten menunjukkan angka

19,05% lebih besar dibandingkan dengan tingkat nasional 4,08%.

Artinya jarak kemiskinan antara penduduk miskin dengan tidak

miskin di Banten relatif tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional.

Hal ini dengan mudah dapat kita identifikasi, dengan kasat mata

bagaimana tingkat kemakmuran warga kaya yang tinggal dibanyak

perumahan mewah di Tangerang dibandingkan dengan tingkat

kemakmuran masyarakat miskin di banyak pelosok desa di Pantura,

Lebak dan Padeglang. Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2), di

Banten lebih besar dibanding secara nasional. Banten memiliki

keparahan kemiskinan mencapai angka 0,51% sedangkan secara

nasional hanya 0,11%. Artinya di Banten perbandingan antara yang

miskin dengan yang kurang miskin lebih besar di banding secara

nasional.

153

Lebih lanjut Dahnil (2007) mengemukakan bahwa kemiskinan

di Banten yang tersebar di daerah-daerah selatan Banten seperti

Lebak dan Padeglang, maupun Pantura Tangerang, mendeskripsikan

bahwa minimnya peran pemerintah di daerah bersangkutan dalam

usaha reduksir kemiskinan, sebaliknya terjadi pemiskinan secara

struktural disebabkan kebijakan pemerintah pusat seperti kenaikan

harga BBM pada 2005 yang lalu, harga beras yang tak terjangkau

dan gagalnya program BOS (bantuan operasional sekolah), ditambah

lagi rendahnya komitmen dan kemampuan pemerintah daerah

merancang kebijakan pro-poor, yang didasari oleh pemahaman akan

kemiskinan yang multidimensional tersebut.

Menujuk pada fakta di atas, diperlukan upaya keras dan serius

untuk secara sistematis menuntaskannya. Langkah-langkah

pemberdayaan ekonomi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat

merupakan salah satu langkah yang diharapkan akan menggugah

pola pikir dan prilaku masyarakat untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Korupsi Yang Semakin Menggurita

Sampai hari ini, kalau kita mau jujur, Banten menjadi salah

satu Provinsi yang paling disorot oleh pemerintah pusat, khususnya

oleh KPK. Bagaimana tidak, saat sang Gubernur Banten Hj. Ratu

Atut Chosiyah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan

sekarang sedang dalam masa menjalani tahanan di Lapas, Banten

menjadi pembcaraan ditingkat nasional.Dan tidak berhenti pada sang

Gubernur, Kakak Kandung Gubernur Atut Chosiyah pun kemudian

mewarnai hiruk pikuk pembritaan Korupsi di Banten. TW begitu

sering orang memberi inisial kepada sang kakak Gubernur ini, tidak

luput dari cengkraman KPK. Dan sampai sekarang pun kasus-kasus

yang lain masih terus dibidik, seiring TW masih menjalani masa

pidana di Lapas.

154

Kemudian, kembali Banten dihebohkan dengan penangkapan

terhadap Alm. H. Aat Syafaat selaku mantan Walikota Cilegon, yang

didakwa oleh KPK telah melakukan tindak pidana Korupsi, dan

kemudian divonis bersalah oleh pengadilan Tipikor, dan harus

menjalani masa tahanan selama kurang lebih 3 tahun. Dan

puncaknya adalah ketika tahun 2016, putra mahkota Cilegon, Tb.

Iman Atiyadi yang juga saat itu menjabat sebagai Walikota Cilegon

diperiode kedua, harus berurusan dengan KPK, dan akhirnya di vonis

bersalah oleh pengadilan Tipikor, karena di duga menerima Suap.

Belum lagi kasus Suap menyuap di Bank Banten, yang kemudian

melibatkan banyak tokoh dalam proses penyidikannya, yang

akhirnya kemudian menetapkan beberapa orang penting, baik dari

unsur Bank Banten maupun dari unsur Legislatif Provinsi Banten.

Dan masih banyak lagi kasus-kasus Korupsi di Banten yang

sampai hari ini masih dalam proses penanganan, baik dtingkat

Kejaksaan maunpun ditingkat kepolisian, dan KPK. Dan sebagai

warga Banten, kita cukup prihatin dengan kondisi yang terjadi di

Provinsi Banten, kaitannya dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sebuah pertanyaan yang seringkali muncul dalam pikiran penulis,

apakah dengan semangat otonomi daerah yang sedang kita jalankan

ini, kemudian persoalan korupsi juga akhirnya termasuk yang di

desentralisasikan ke daerah? Sehingga praktik-praktik korupsi subur

dan semakin menggurita di daerah?

Berdasarkan catatan yang ada, jumlah kepala daerah yang

terjerat kasus Korupsi ditahun kurun waktu 2014-2019 selalu

mengalami peningkatan yang signifikan. Begitu juga korupsi yang

dilakukan oleh para Legislatif. Hampir semua daerah di baik tingkat

provinsi dan kabupaten/kota tidak pernah sepi dengan pemberitaaan

penangkapan kasus korupsi, baik itu Suap, OTT ataupun sejenisnya.

155

Seiring gelombang otonomi daerah, ada beberapa perubahan

dalam hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Pertama,

eksekutif bersama dewan mempunyai otonomi penuh untuk

membuat kebijakan-kebijakan lokal; dan kedua, anggota dewan

memiliki otonomi penuh dan mempunyai peluang besar dalam proses

legislasi. Kewenangan dewan dalam membuat kebijakan tidak

terbatas hanya dalam memilih kepala daerah, tetapi juga berwenang

membuat undang-undang, pengawasan, investigasi, dan bersama-

sama dengan eksekutif menyusun APBD yang sebelumnya tidak

pernah dilakukan.

156

Mengutip yang disampaikan oleh Halim (2003) bahwa

Implikasi lain dari otonomi daerah adalah pelimpahan dana ini

dibarengi dengan dilaksanakannya reformasi penganggaran dan

reformasi sistem akuntansi keuangan daerah. Reformasi

penganggaran yang terjadi adalah munculnya paradigma baru dalam

penyusunan anggaran yang mengedepankan prinsip akuntabilitas

publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi anggaran. Disamping

itu, anggaran harus dikelola dengan pendekatan kinerja (performance

oriented), prinsip efisien dan efektif (Value For Money), keadilan

dan kesejahteraan dan sesuai dengan disiplin anggaran (Mardiasmo,

2003).

Namun, euforia otonomi daerah ternyata banyak

memunculkan dampak negatif. Menurut Khudori (2004) salah satu

yang menonjol adalah munculnya "kejahatan institusional". Baik

eksekutif maupun legislatif seringkali membuat peraturan yang tidak

sesuai dengan logika kebijakan publik.Jika kejahatan institusional itu

dipraktikkan secara kolektif antara eksekutif dan legislatif. Legislatif

yang mestinya mengawasi kinerja eksekutif justru ikut bermain dan

melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan cara

yang "legal". "Legal" karena dilegitimasi dengan keputusan.

Korupsi di Indonesia benar-benar sangat sistemik, bahkan

korupsi yang terjadi sudah berubah menjadi vampir state karena

hampir semua infra dan supra struktur politik dan sistem

ketatanegaraan sudah terkena penyakit korupsi. Agenda

pemberantasan korupsi sampai detik ini hanyalah dijadikan

komoditas politik bagi elit politik, lebih banyak pada penghancuran

karakter (character assasination) bagi elit yang terindikasikan

korupsi dibanding pada proses hukum yang fair dan adil. Law

enforcement bagi koruptor juga menjadi angin lalu, padahal tindakan

157

korupsi yang dilakukan koruptor sangatlah merugikan rakyat

Masduki (2002) dalam Klitgaard, dkk (2002).

Fenomena korupsi tersebut diatas menurut Baswir (1996) pada

dasarnya berakar pada bertahannya jenis birokrasi patrimonial di

negeri ini. Dalam birokrasi ini, dilakukannya korupsi oleh para

birokrat memang sulit dihindari. Sebab kendali politik terhadap

kekuasaan dan birokrasi memang sangat terbatas.Penyebab lainnya

karena sangat kuatnya pengaruh integralisme di dalam filsafat

kenegaraan bangsa ini, sehingga cenderung masih mentabukan sikap

oposisi. Karakteristik negara kita yang merupakan birokrasi

patrimonial dan negara hegemonik tersebut menyebabkan lemahnya

fungsi pengawasan, sehingga merebaklah budaya korupsi itu.

Menurut Susanto (2001) korupsi pada level pemerintahan

daerah adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian

perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan

pribadi. Sementara tipe korupsi menurut de Asis (2000) adalah

korupsi politik, misalnya perilaku curang (politik uang) pada

pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat-pejabat eksekutif, dana

ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen

melalui cara-cara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang). Tipe

korupsi yang terakhir yaitu clientelism (pola hubungan langganan).

Mengeliminasi Kemiskinan dan Korupsi di Banten

Sebuah pertanyaan yang menarik untuk dijawab, mungkinkan

Kemiskinan dan Korupsi di Banten dapat dieliminasi? Menjawab

pertanyaan ini, setidaknya diperlukan pendekatan yang komperhensif

dengan pisau analisis yang tepat, sehingga kita dapat mengambil

sebuah kesimpulan yang utuh terkait pertanyaan diatas. Menurut

penulis, gagasan yang disampaikan oleh Imal Isti’mal (2009) bahwa

untuk menghilangkan atau minimal mengurangi angka kemiskinan di

158

Banten, setidaknya diperlukan empat agenda besar yang harus

dijadikan komitmen bersama bagi semua stakeholder di Banten.

Pertama, Pihak yang berkepentingan (pemerintah dan swasta

utamanya) harus memiliki political will yang kuat. Kemiskinan

adalah masalah serius. Mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan

harus menjadi ”kewajiban” yang mendesak bagi semua pihak,

terutama bagi pemerintah dan sektor swasta. Tanpa keinginan dan

tekad yang kuat, sepertinya mustahil penyakit miskin itu bisa diatasi.

Program dan kebijakan yang dibuat harus mencerminkan prioritas

yang tinggi untuk mengatasi kemiskinan, bukan program dan

kebijakan yang setengah-setengah yang hanya memboroskan

anggaran. Kebijakan, program, dan anggaran harus pro-rakyat.

Kedua, melakukan pemberdayaan dengan melibatkan

masyarakat secara aktif dalam berbagai kegiatan. Terutama kegiatan

ekonomi. Partisipasi masyarakat dalam menggerakan ekonomi lokal

harus didorong secara sistematis dan simultan. Potensi-potensi lokal

di provinsi banten harus digali dan dikembangkan. Masyarakat

sekitar pun harus merasakan ”manisnya”, bukan kepahitan seperti

dampak limbah, kebisingan, polusi dan hal merugikan lainnya.

Ketiga, mendorong masyarakat untuk berwirausaha, terutama

kalangan petani dan buruh tani. Mereka harus didorong dan

diberikan semacam pelatihan/pendidikan untuk berwirausaha. Tidak

ada negara yang berdaya, negara yang maju, tanpa wirausaha dari

masyarakatnya. Wirausaha berbasis pertanian dan wirausaha berbasis

ekonomi kreatif harus digalakkan demi terciptanya masyarakat yang

mandiri.

Keempat, kesinambungan program. Acapkali, program yang

dibuat hanya berfungsi ”menutupi luka” dalam jangka pendek, bukan

mengobati sampai tuntas. Program pemberdayaan masyarakat harus

dijalankan secara kesinambungan dengan evalusi dan monitoring

159

yang baik. Kontrol kebijakan jangan hanya melaporkan baiknya saja,

akan tetapi keburukan/kekurangan dalam implementasi kebijakan

yang sebetulnya lebih dominan harus menjadi bahan kajian, bahan

koreksi, dan menjadi bahan referensi untuk menuju kepada kondisi

yang lebih baik.

Sementara untuk menghilangkan praktik Korupsi di Banten,

meminjam pendapat salah satu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar ada cara yang dapat dilakukan,

Pertama, strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam

upaya pencegahan. Kedua, strategi menengah berupa perbaikan

sistem untuk menutup celah korupsi. Ketiga, strategi jangka panjang

dengan mengubah budaya.

Solusinya?

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa tantangan pembangunan ekonomi di provinsi Banten terutama

terletak pada peningkatan kesejahteraan msyarakatnya yang semakin

berat, hal ini disebabkan oleh tingginya kesenjangan ekonomi antar

wilayah/kota, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin

yang tinggi serta kualitas SDM di beberapa Kabupaten/Kota yang

masih harus ditingkatkan. Demikian juga, kesenjangan pendapatan

personal maupun daerah yang semakin besar dan membutuhkan

perhatian dan penanganan yang lebih baik. Hal lain yang paling

serius menjadi tantangan adalah bagaimana Pemerintah Daerah

melakukan reformasi total dilingkaran birokrasi pemda yang

terindikasi koruptif. Birokrasi yang selama ini dianggap sebagi biang

keladi dari kusutnya pembangunan di Banten, harus diganti dengan

ASN yang memiliki visi dan program yang sesuai dengan visi dan

misi Provinsi Banten.

Terkait rekomendasi atau tindak lanjut dari kondisi ini adalah

Pemerintah Provinsi Banten agar secara bertahap menetapkan

160

pengurangan kesenjangan pembangunan ekonomi antar wilayah/kota

sebagai salah satu sasaran utama dalam pembangunan ekonominnya.

Secara operasional sasaran tersebut diimplementasikan dalam bentuk

perbaikan infrastruktur, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan

peningkatan kualitas pendidikan. [***]

Tentang Penulis:

Denok Sunarsi, lahir di Bandung. Nopember

1979. Saat ini tercatat sebagai Dosen Tetap di

Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

(Unpam) Tangerang Selatan. Penulis aktif

menulis artikel ilmiah di Jurnal Penelitian dan

Pengabdian Masyarakat beberapa Jurnal

Nasional, dan telah menerbitkan buku-buku

referensi. Penulis saat ini berdomisili di Gunung Sindur Bogor

161

MEWUJUDKAN BANTEN SEBAGAI

PROVINSI MARITIM

Oleh: Agung Sudrajad

Dosen Fakultas Teknik UNTIRTA, Pengurus ICMI Bidang Kemaritiman & Anggota Ikatan Ahli Marine Engineer Indonesia

Pendahuluan

emerintah telah mencanangkan bahwa akan menjadikan

Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan

mengagendakan lima pilar utama pembangunan yang salah

satunya adalah memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur

dan konektivitas maritim, dengan membangun Tol Laut, deep

seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim [1].

Pencanangan ini menjadi harapan baru bagi tumbuhnya ekonomi

maritim di tanah air. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan

terbesar di dunia dengan segala potensi sumber daya

kemaritimannya, menjadi salah satu modal tersendiri untuk

mewujudkannya. Gambar 1 menjelaskan tentang jalur sutra

perdagangan dunia, yang menjadikan Indonesia sebagai jalur utama

perdagangan dunia sejak dahulu.

P

162

Gambar 1. Jalur Sutra Perdagangan Dunia

(sumber gambar: rofiudin23.wordpress.com)

Berbagai potensi kelautan yang dimiliki bumi Indonesia

menjadikan negara kita dapat mengembangkan dengan maksimal

ekonomi berbasis maritim. Potensi Indonesia yang juga dilalui

sebagai jalur perdagangan internasional, menjadi gerbang utama bagi

kegiatan perekonomian dalam upaya pemerataan pembangunan,

pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, serta keselarasan pembangunan

nasional dan pembangunan daerah.

Provinsi Banten adalah salah satu provinsi di tanah air yang

mempunyai potensi maritim yang besar. Dengan panjang pantai

sekitar 500km, potensi luas lahan budidaya laut yang mencapai 861,6

Ha, dari total luas areal budidaya perikanan 16.011,54 Ha [4],

menjadikan provinsi ini menjadi salah satu penyumbang devisa

negara di bidang maritim. Potensi lain yang ada di Provinsi Banten

163

adalah potensi pariwisata maritim dan hasil industri olahan

perikanan. Baik itu dari jasa pelabuhan, hasil perikanan, hasil

industri olahan laut dan jasa pariwisata maritim.

Pada riwayatnya, Banten adalah salah satu daerah yang

tumbuh sebagai bandar dagang terkenal dibawah kepemimpinan

Sultan Ageng Tirtayasa,masaitu adalah masa keemasan Banten

sebagai kota perdagangan yang disinggahi oleh para pedagang dan

pelaut dari nusantara dan seluruh dunia. Pelabuhan Karangantu pada

masa itu yang terletak di pantai bagian utara Kota Serang menjadi

pusat perdagangan Internasioanal yang banyak disinggahi oleh para

pedagang dari Benua Asia,Afrika, dan Eropa.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada tahun 2018

mencapai 5,81 persen, lebih cepat dibandingkan pertumbuhan

ekonomi di tahun 2017 (5,73%) dan tahun 2016 (5,28%) [4], hal ini

menjadikan Provinsi Banten menjadi salah satu provinsi yang

diandalkan oleh pemerintah dalam menyokong pertumbuhan

ekonomi nasional.

Potensi Maritim Banten

1. Potensi Fisik

Jumlah industry besar dan menengah di Banten tercatat

sebanyak 1700-an yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.

Sebagian besar industry tersebut terletak di daerah pesisir Banten.

Oleh karenanya kita bisa melihat, betapa besar kekayaan dan potensi

laut Provinsi Banten. Dengan panjang pantai ± 500 km, bisa

menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar pesisir melalui

ekonomi kerakyatan. Berbagai industry dapat dibangun disepanjang

pesisir tersebut, seperti galangan kapal, pusat pembangkit energi,

pelabuhan, pengolahan ikan, pengolahan rumput laut dan sebaginya.

Belum lagi berbicara potensi luas lahan budidaya laut yang mencapai

164

861 Ha, budidaya tawar 1.674 Ha dan luas lahan budidaya tambak

seluas 10.399Ha[4].

2. Potensi Pembangunan

Pembangunan maritim Banten terintegrasi dengan Provinsi

lainnya, salah satu pembangunan yang saat ini sedang dilakukan

adalah pembangunan beberapa pelabuhan kapal baik bagi kebutuhan

perdagangan, industri maupun pelabuhan wisata. Selain itu tentunya

kita ketahui pembangunan. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Tanjung Lesung yang akan menjadi ikon dan destinasi utama wisata

bahari di Indonesia bagian barat. Pembangunan kawasan maritim

lainnya yang tidak kalah penting adalah pembangunan kawasan

minapolitan dibeberapa daerah di Provinsi Banten. Pembangunan

infrastruktur daerah di seluruh pesisir Banten menunjukkan

kegairahan ekonomi di bidang kemaritiman Banten. Kejadian

tsunami pada tanggal 22 Desember 2018, yang disebabkan oleh

letusan Anak Krakatau di Selat Sunda yang menghantam daerah

pesisir Banten sedikitnya 426 orang tewas dan 7.202 terluka dan 23

orang hilang tidak menyurutkan bangkitnya ekonomi maritim

Banten.

3. Potensi Sumberdaya Pulih (Renewable Resources)

Potensi sumberdaya pulih yang ada di Provinsi Banten tidak

kalah menariknya adalah budidaya terumbu karang dan rumput laut.

Budidaya rumput laut tersebar di pantai bagian utara kabupaten

Serang tepatnya di daerah Domas dan Pulau Panjang. Berdasarkan

data sistem otomasi IQFAST Karantina Pertanian Cilegon, data

ekspor Januari s/d 12 Agustus 2019 tercatat rumput laut dengan

volume 96 ton diekspor ke China mencapai nilai Rp2,4 miliar [5].

Selain hasil terumbu karang dan rumput laut adalah hasil perikanan

165

tangkap dan perikanan budidaya provinsi Banten sangatlah besar.

Jumlah hasil perikanan laut Provinsi Banten adalah 108.703 ton pada

tahun 2017, sementara untuk perairan umum sebanyak 820 ton [4].

Potensi sumberdaya pulih hasil laut ini sangat potensial dan

menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun

4. Potensi Sumberdaya Tidak Pulih (Non Renewable

Resources)

Indonesia memiliki cadangan minyak dan gas di beberapa

cekungan lautnya, mineral dan bahan tambang yang besar. Hasil

penelitian awal didapat sumberdaya minyak yang ada di pantai

bagian selatan Provinsi Banten yang sangat potensial untuk

dikembangkan. Data lain menunjukkan bahwa luasan lahan tambang

batubara provinsi Banten adalah 5.611 ha, lahan tambang emas

15.327 ha, lahan tambang batu gamping seluas 7.054 ha, dan luas

lahan pertambangan pasir laut adalah sebanyak 21.304 ha [4]. Tidak

dapat dipungkiri juga bahwa saat ini Provinsi banten menjadi salah

satu pusat industri semen di Indonesia. Potensi sangat

menguntungkan bagi proyeksi pembangunan maritim di Provinsi

Banten.

5. Potensi Geopolitis

Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara

faktor-faktor geografi, strategi dan politik suatu Negara sedangkan

untuk implementasinya diperlukan suatus trategi yang bersifat

nasional. Geopolitik Indonesia diterjemahkan dengan istilah

Wawasan Nusantara sedangkan dalam implementasinya telah

disusun suatu pemahaman yang disebut dengan Ketahanan Nasional

yaitu dari rumusan geostrategi.

Posisi Indonesia yang strategis, dimana diapit oleh dua benua

dan dua samudera menjadikan negara kita sebagai penghubung

166

negara negara ekonomi maju. Provinsi Banten yang juga mempunyai

letak strategis dimana berada pada ujung barat pulau Jawa dan

berdekatan dengan Pulau Sumatera. Hal ini meletakkan Provinsi

Banten sebagai daerah yang strategis baik dari sisi ekonomis maupun

sisi keamanan. Jalur selat sunda yang ramai dilalui kapal-kapal niaga

dan salah satu jalur terpendek yang menghubungkan antara

Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia menjadikan Provinsi

Banten incaran para investor asing.

6. Potensi Sumberdaya Manusia

Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari

segi SDM adalah sekitar 60 % penduduk Indonesia bermukim di

wilayah pesisir, sehingga pusat kegiatan perekonomian seperti:

perdagangan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pertambangan,

transportasi laut, dan Pariwisata bahari. Demikian juga Provinsi

Banten yang memiliki sekitar 25.552 [4] rumah tangga yang

bergerak dibidang perikanan, dapat digerakkan untuk peningkatan

ekonomi maritim. Tentunya juga didukung adanya beberapa pusat-

pusat Pendidikan dibidang maritim yang ada di Provinsi Banten.

Konsep Pembangunan Provinsi Maritim

Konsep Provinsi Maritim mulai digaungkan dilevel nasional.

dimana beberapa Provinsi yang memiliki potensi maritim

mencetuskan ide untuk membangun daerah berbasis kekuatan

maritim. Beberapa program kerja yang perlu dicanangkan adalah:

1. Penyiapan SDM Maritim yang Jujur dan Unggul

Kebutuhan SDM kemaritiman sesungguhnya memiliki cakup-

an yang cukup luas, yakni tenaga ahli pelayaran (transportasi laut),

kepelabuhanan, perkapalan, permesinan, teknologi penangkapan

ikan, teknologi budidaya laut dan teknologi pengolahan produk

167

kelautan. Berdasarkan estimasi dari Kementerian Kelautan dan Per-

ikanan [6] dibutuhkan rata-rata 200 ribu orang per tahun sarjana yang

ahli dalam bidang perikanan dan kelautan guna eksplorasi dan

pengolahan hasil laut Indonesia. Sedangkan kemampuan perguruan

tinggi perikanan dan kelautan hanya menghasilkan sekitar 10 ribu

sarjana setiap tahun. Dengan demikian terjadi ketimpangan yang

besar antara kebutuhan SDM kemaritiman dengan kemampuan

penyediaan tenaga terdidik secara nasional.

Data lain menunjukkan bahwa kebutuhan SDM pelayaran

yang bisa dipenuhi Indonesia baru sekitar 1.500 orang per tahun,

pada hal Indonesia kekurangan 18 ribu pelaut tingkat perwira dan 25

ribu orang tingkat ranting untuk industri transportasi laut untuk tahun

2016 [7]. Melihat kondisi diatas, peningkatan infrastruktur

Pendidikan bidang maritim sudah sangat mendesak. Percepatan

pendirian LPPPTK-KPTK (Lembaga Pengembangan dan

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan) bidang

kemaritiman perlu didukung dengan kebijakan dari pemerintah Pusat

dan Daerah.

2. Pembangunan Industri Agro Maritim Terpadu

Industri agro maritim Banten adalah industri yang sangat

menjanjikan, apalagi Banten terkenal dengan hasil laut yang sangat

diminati pasar. Industri agro ini dapat berupa hasil olahan laut seperti

makanan, kosmetik dan obat-obatan. Beberapa industry hasil laut

telah ada di sekitar pesisir utara Banten, seperti olahan dan

pengalengan ikan, olahan rumput laut dan olahan udang.

Penumbuhan industry agro yang masiv di sepanjang pesisir pantai

Banten dapat diwujudkan dengan mengaktifkan kembali konsep

minapolitan.

Konsep Minapolitan dapat didefinisikan sebagai kota

perikanan dengan konsep pembangunan ekonomi kelautan dan

168

perikanan berbasis wilayah melalui pendekatan dan system

manajemen Kawasan berprinsip integrasi, efisien, kualitas, akselerasi

tinggi. Secara konseptual, Minapolitan terbagi menjadi dua. Pertama,

pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah.

Kewewenangan tiap daerah untuk mengembangkan kawasan

pesisirnya sendiri perlu diberi dorongan. Pasalnya, setiap wilayah

pesisir di Indonesia memiliki karakteristik masing-masing yang lebih

dipahami oleh daerah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah

kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk

kelautan dan perikanan.

Potensi produk kelautan Indonesia sebenarnya cukup

berpotensi namun mengalami beberapa permasalahan. Salah satunya

adalah jumlah industri perikanan lebih dari 17.000 buah, tapi

sebagian besar tradisional berskala mikro dan kecil [8]. Mengacu

pada konsep tersebut maka Provinsi Banten sangat potensial untuk

mengembangkan pesisir pantai dengan konsep Minapolitan ini.

Gambar dibawah adalah Peta Lokasi Rencana Minapolitan Perikanan

Tangkap tahun 2011-2014 yang ditetapkan oleh Kementerian

Kelautan dan Perikanan RI, Banten menjadi salah satu provinsi

lokasi utama.

169

Gambar 2. Peta Lokasi Minapolitan Perikanan Tangkap yang Ditetapkan

KKP (Sumber : KKP)

3. Pembangunan Sistem Manajemen Distribusi Maritim

Terintegrasi

Sistem manajemen distribusi maritime diartikan sebagai

pengembangan system supply chain management di bidang distribusi

logistik angkutan laut. Konsep tol laut dan penerapan beberapa

system teknologi seperti AIS (Automatic Identification System)

dibeberapa pelabuhan utama dapat membantu pengembangan system

distribusi. AIS adalah sebuah sistem pelacakan otomatis digunakan

pada kapal dan dengan pelayanan lalu lintas kapal untuk

mengidentifikasi dan menemukan kapal oleh elektronik pertukaran

data dengan kapal lain di dekatnya, Informasi yang didapat dari AIS

ini melengkapi informasi dari radar yang utamanya berfungsi untuk

170

menghidari tabrakan, sehingga keselamatan pelayaran dapat

ditingkatkan. Selain itu, penggunaan AIS juga bermanfaat untuk

keamanan maritim, pencarian dan penyelamatan (SAR), serta

investigasi ketika terjadi kecelakaan.

Gambar 3. Sistem Automatic Identification System

(Sumber : Kemenhub RI)

4. Pembangunan Infrastruktur Fasilitas Pelabuhan dan

Armada Kapal

Pembangunan fasilitas pelabuhan dan armada kapal adalah

salah satu langkah utama dalam pengembangan industry maritime di

Provinsi Banten. Beberapa pelabuhan besar telah lama beroperasi di

provinsi Banten, baik milik swasta maupun milik pemerintah daerah

dan pusat. Beberapa pelabuhan besar yang ada di Banten adalah

Pelabuhan Merak untuk angkutan penumpang, pelabuhan Ciwandan

171

untuk angkutan barang, pelabuhan Bojonegara untuk peti kemas dan

untuk keperluan industry sekitar Kawasan. Pelabuhan-pelabuhan lain

adalah yang dioperasikan oleh perusahaan swasta seperti untuk

keperluan industry energi, industry kimia dan industry baja.

Pemerintah provinsi Banten harus dapat mengatur dan menyusun

roadmap pengelolaan pelabuhan-pelabuhan yang berada dalam

wewenangnya. Salah satu Kawasan yang juga strategis adalah

pembangunan pelabuhan pariwisata di daerah Tanjung Lesung dan

juga pelabuhan untuk keperluan energi di pantai selatan Banten.

5. Paradigma Baru Provinsi Maritim dan Budaya Maritim

Pembangunan SDM sangat penting, terutama menumbuhkan

budaya cinta dengan laut (budaya maritim). Budaya maritim sudah

sangat kental dalam budaya masyarakat pesisir Indonesia, di mana

sejarah telah menunjukkan bangsa Indonesia yang mencintai laut

sejak dahulu dan sebagai masyarakat bahari. Nenek moyang

bangsa Indonesia telah memahami dan menghayati arti dan

kegunaan laut sebagai sarana untuk menjamin berbagai

kepentingan antarbangsa, seperti transportasi dan perdagangan.

Masyarakat Banten sudah saatnya memparadigmakan laut

sebagai penghubung, bukan pemisah.Untuk mewujudkan provinsi

Banten sebagai provinsi Maritim perlu dikembangkan pusat-pusat

pengembangan budaya maritim dan juga perlu dibuka beberapa

program study maritim di institusi pendidikan menengah dan

tinggi di Banten. Beberapa sekolah maritim yang ada di Banten

adalah: Untirta dengan prodi Perikanan, UPI Banten dengan Prodi

Perikanan dan kelautan, Sekolah Tinggi Perikanan milik KKP di

Karangantu, Sekolah Pelayaran Menengah di Mauk, Sekolah

Menengah Atas Pelayaran di Cilegon dan beberapa pusat

penelitian maritime milik Lembaga Penelitian. Lembaga-lembaga

172

pendidikan itu menjadi ujung tombak dalam mewujudkan

paradigma baru Provinsi Maritim dan pengembangan budaya

maritim.

6. Pembangunan Infrastruktur Energi Maritim

Infrastruktur energi maritim adalah terkait dengan pemenuhan

fasilitas penunjang untuk kegiatan eksplorasi dan distribusi energi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa di Provinsi Banten banyak terdapat

pusat-pusat pembangkit listrik. Pembangunan infrastruktur berupa

pelabuhan dan pusat pengolahan energi menjadi suatu yang harus

diutamakan. Beberapa kajian menyatakan bahwa di pantai selatan

Banten terdapat sumber energi yang dapat dikembangkan, oleh

karenanya kajian dan penelitian terhadap potensi energi di laut

Banten harus segera dilaksanakan. Termasuk pengembangan inovasi

pengembangan infrastruktur energi untuk pembangunan maritim

Banten.

7. Pembangunan Infrastruktur Perikanan dan Budidaya

Laut

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa potensi luas

lahan budidaya laut adalah 861 Ha, budidaya tawar 1.674 Ha dan

luas lahan budidaya tambak seluas 10.399Ha [4], oleh karenanya

pembangunan infrastruktur penunjangnya sangatlah penting.

Pemerintah harus dapat membangun system infrastruktur perikanan

yang baik, seperti membangun keramba-keramba bagi budidaya ikan

laut, membangun tambak-tambak pemeliharaan ikan budidaya,

memfasilitasi nelayan untuk mendapatkan bantuan pembiayaan bagi

pembangunan infrastruktur dan peralatan penunjang budidaya ikan.

Dari sisi pengolahan hasil panen, pemerintah dapat bekerjasama

dengan swasta untuk membangun pabrik pengolahan dan

173

pengalengan ikan di sentra-sentra penghasil ikan. Infrastruktur jalan

dari dan ke sentra-sentra penghasil ikan harus juga dikembangkan

dan dibangun, agar distribusi hasil ikan menjadi optimal.

Penutup

Melihat potensi yang sangat besar dalam bidang maritim dan

capaian ekonomi maritim Provinsi Banten saat ini maka dapat

dijadikan modal untuk mewujudkan Provinsi Maritim, menuju

Banten sebagai Poros Maritim Nasional dan Dunia. Langkah-

langkah yang dapat dilakukan adalah: 1) pemerintah Provinsi Banten

harus menyiapkan Tim Terpadu untuk pembentukan Provinsi

Maritim yang mencakup beberapa bidang yaitu Bidang Budaya

Maritim, Bidang Sumber Daya Laut, Bidang Infrastruktur, Bidang

Ekonomi Maritim dan Bidang Regulasi dan Kebijakan Maritim, 2)

segera dilakukan studi pemetaan secara detail terhadap potensi laut

dan pesisir Provinsi Banten, 3) menyusun Konsep Paradigma Baru

Budaya dan Provinsi Maritim , 4) menyiapkan SDM Maritim dengan

bekerjasama lembaga-lembaga pendidikan dan latihan Maritim

dengan sistem Pendidikan dan Latihan Vokasional, 5) membuat

Petajalan menuju provinsi maritim 2025, 6) implementasi Program

termasuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan.Kita

harapkan dengan kepemimpinan yang kuat di Provinsi Banten akan

dapat lebih menggerakkan program-program bagi percepatan

terbentuknya Provinsi Maritim.

Referensi

[1] Desvira Natasya, Rencana Pembangunan Tol Laut Indonesia,

Tugas Penelitian Sistem Transportasi Departemen Teknik Sipil

Universitas Indonesia (2014).

174

[2] Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 17

tahun 2002 tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia (2002).

[3] Pemerintah Republik Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2015 -2019, Kementerian Perencanaan

pembangunan Nasional/BAPPENAS (2014)

[4] Biro Pusat Statistik , Banten Dalam Angka 2019

[5] SINDO News, Agustus 2019

[6] BPRSDM Kementerian KKP

[7] BPRSDM Kementerian Perhubungan

[8] Tim Penyusun. 2002. Modul Sosialisasi dan Orientasi Penataan

Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Departemen Kelautan

dan Perikanan

[9] Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,

Konsep Pengembangan Minapolitan di Indonesia (2012)

[10] Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Pengembangan

Fasilitas Pelabuhan Indonesia (2015)

175

Tentang penulis

Dr. Agung Sudrajad, M.Sc, Penulis saat ini

adalah Dosen Tetap di Fakultas Teknik

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sejak

2012. Penulis lulus Sarjana Teknik dari ITS

Surabaya Fakultas Teknologi Kelautan

(1998), Master of Engineering dari Kobe

University of Mercantile Marine Japan,

Bidang Marine Engineering (2004) dan Doctor of Engineering dari

Kobe University Bidang Ship and Marine Engineering (2007).

Pernah berkarir di salah satu BUMN bidang transportasi laut (2007-

2009) dan menjadi Dosen Senior pada University Malaysia Pahang

(2009-2012). Selain dosen saat ini aktif sebagai konsultan pada

PEMDA Provinsi Banten, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan

Kementerian Perhubungan untuk kajian-kajian kemaritiman.

176

177

BUDAYA MARITIM YANG

TERPINGGIRKAN DI BANTEN

Oleh: Tubagus Najib

Peneliti Pada Pusat Penelitian Arkeologi Nasional

ssu tol laut telah digulirkan empat tahun lalu untuk

mengembalikanNusantara yang telah berperan penting di

lautan sebagai negara kepulauan. Issu tersebut telah digulirkan

ketka debat Presiden, oleh salah satu paslon, bagaimana wujudnya

setelah empat tahun digulirkan. Namun yang pasti empat ratus tahun

yang lalu, Budaya Maritim telah terwujud di Kesultanan Banten.

Sehingga Banten dijuluki “the long sixteenth Century”. Yaitu Bandar

Pelabuhan Laut yang kuat sepanjang abad 16. Dari 18 Pelabuhan di

Jawa, frekwensi keluar masuk kapal-kapal besar yang merapat di

Banten, dalam daftar Daghregister, Plabuhan Laut Banten yang

terbanyak sekitar 80 kali,setahun. Gresik hanya 15 kali, kapal

dengan bobot di atas 5 ton. Ki Wangsa Dipa adalah pemilik kapal

dari Banten. Jenis kapal Lembu atau Lambo untuk disewakan

sebagai kapal perniagaan.

Dari enam Pelabuhan yang dikenal di Dunia, salah satunya

adalah Banten, sehingga Banten tidak hanya sebagai Imperium juga

sebagai Emperium. (Dr.Rz.Setelah.Leirissa). Masuknya kekuasaan

Kolonial, Budaya Maritim Banten terpinggirkan. Demikian juga

dalam program Tol Laut, yang direncanakan terdapat 24 Plabuhan

yang akan dibangun kembali, dengan anggaran 39.5 trillyun dan 57.3

trillyun untuk pengadaan kapal-kapal laut (Dr. Nono Sampono).

Banten tidak termasuk dalam rencana program tersebut. Dari 24

I

178

Plabuhan tersebut antara lain; Sumatera akan dibangun 8 Plabuhan,

Jawa akan dibangun 3 Plabuhan (Tanjung Priok, Cilacap dan

Tanjung Perak), Nusa Tenggara 2 Plabuhan, Kalimantan 4 Plabuhan,

Sulawesi 3 Plabuhan, Maluku dan Papua 5 Plabuhan. Kenapa Banten

tidak termasuk dalam rencana pembangunan kembali Plabuhan?

Pendahuluan

Banten berada diujung Barat dari Pulau Jawa yang memiliki

selat Sunda dan pantai yang terluas, sekitar 520 km2. pesisir Utara,

Barat dan selatan. Pantai Barat Banten merupakan jalur migrasi

manusia masa prsejarah, jejak jejak manusia prasejarah telah

ditemukan di Anyar, telah ditemukan kubur sekunder, dari hasil lab

diperkirakan berada pada masa Prundagian sekitar 500 SM.

Memasuki masa awal sejarah atau proto sejarah, juga telah

ditemukan prasasti masa Klasik sekitar abad ke 5. Manusia

prasejarah ditemukan disekitar pantai Barat Anyar, sedangkan

prasasti ditemukan jauh dari pantai, berada di hulu sungai. Sungai

Cilemer, yang muaranya di pantai Barat Caringin. Lima abad

berikutnya setelah dibuka Tanjung Harapan, Afrika Selatan, dan

sekitar abad 10, telah ditemukan pantai Utara Banten, pelabuhan

migrasi berpindah dari pantai Barat Banten ke pantai Utara Banten.

Pantai utara Banten menjadi pelabuhan pengganti setelah

runtuhnya Malaka oleh Portugis tahun 1511, setelah kolonial dapat

menaklukkan Jayakarta sebagai Dipaten Banten, plabuhan berpindah

ke Batavia. Kolonial telah menguasai lautan, sementara Banten

sebagai negara maritim, seakan terdesak dari lautan, untuk

menghidupi rakyatnya, Banten beralih fungsi menjadi negara agraris,

mengembangkan pertanaian mencetak sawah-sawah dengan

membangun irigasi dan sungai sungai untuk mengaliri sawah sawah.

179

Setelah pesisir pantai sebagai pintu gerbang ke luar masuk,

dikuasai kolonial, berikutnya kolonial hendak menguasai Selat

Sunda, dengan membangun Pangkalan Angkatan laut. Sultan Banten

telah menggagalkan rencananya, akibat dari penggalan tersebut,

Keraton Surasowan digempur oleh Kolonial tanggal 21 Nopember

1808, satu tahun kemudian tepatnya tanggal 22 Agustus 1809,

kewenangan Kesultanan Banten dilucuti. Belum puas melucuti

kewenangannya, juga meneror para turunannnya, sebagaimana surat

rahasia yang ditulis Rafles,” persempit ruang gerak turunannya.

Banten merupakan embrio bagi daerah-daerah lainnya, hancurnya

Banten, maka akan hancur juga daerah daerah lainnya.” Budaya

Maritim yang dibangun terpinggirkan, para turunannya terisisihkan

dari pusat pemerintahan. Bagaimana membangun kembali Budaya

Maritim dan bagaimana jejak para turunan kesultanan Banten.

Banten Sebagai Emperium Terpinggirkan

Institusi Islam merupakan lanjutan dari institusi sebelumnya,

yaitu institusi Klasik (Hindhu/Budha), pada masa Banten dibawah

institusi Klasik, secara akeologi telah ditemukan tambatan kapal

bentuk berteras yang berada di Kasunyatan, sungai Cibanten. Besar

kemungkinan pada masa Institusi Klasik, Kasunyatan sebagai

pelabuhan pedalaman masa Klasik. Pada masa Institusi Islam, masa

transisi dari Klasik ke Islam, garis pantai berada di bangunan

Speelwijk.

Bangunan Spelwijck dibangun di atas benteng kota Institusi

Islam Banten, benteng kota yang berada di garis pantai berbentuk

zigzag yang berfungsi untuk memecah ombak. Pada masa Institusi

Islam Banten terdapat tiga Plabuhan yang berada di teluk Banten,

Pabuhan Pabean yang berada pada arah Barat Keraton, Pelabuhan

180

pada bagian tengah, garis lurus dengan Keraton dan Pelabuhan

Karangantu pada arah Timur keraton.

Tiga Pelabuhan dalam area Teluk Banten oleh Tomy Pires

disebut, Pelabuhan Bantam. Pelabuhan lainnya yang disebut Tomi

Pires adalah Pelabuhan Tamgara, Ciguide, Sunda Kalapa, dan

Pamanukan. Secara arkeologi di teluk Banten terdapat tiga Plabuhan,

Plabuhan Pabean, Katengahan dan Karangantu. Dalam manuscrip,

DAS Cibanten terdapat pos-pos penjagaan. Seperti pada bagian hulu

dijaga oleh Sang Ratu Langkapare pada pos hulu, lalu pada pos pintu

gerbang benteng Kota Banten dijaga oleh Sang Ratu Buyut Jatu,

berikutnya pada plabuhan, masing masing dari arah Barat, dijaga

oleh Sang Ratu Pabean, Sang Ratu Linggabuaana dan Sang Ratu

Jaya Kleber ( Karangantu).

Daerah Aliran Sungai dan Plabuhan-Plabuhan terdapat pos-

pos jagaan sebagai jalur perniagaan dari hulu hingga ke hilir, dari

Girang hingga ke Landeh, upstrem dan downstrem. Upstrem sebagai

pensupply dan downstem, yaitu demandnya. Komoditi apa yang

diburu sebagai kebutuhan Dunia pada waktu itu ?. Pada waktu itu

Dunia memburu rempah-rempah. Banten termasuk dalam katagori

jalur Spice road, bahkan menurut Jungkyun seorang musyafir dari

Cina, bahwa Rempah-rempah Banten merupakan yang terbaik. Yang

dimaksud rempah-rempah Banten menurut Jungkyun adalah Lada.

Perniagaan distribusi barang dari Upstrem (Hulu) ke

downstrem (Hilir), melalui jalur sungai. Toponim lada sebagai nama

permukiman menunjukkan suatu bukti bahwa nama lada memiliki

nilai penting sebagai komoditi Banten, bahkan memiliki nilai ekspor

ke berbagai negara. Toponim lada ditemukan tidak hanya pada

wilayah upstrem juga ditemukan pada wilayah downstrem.

Pada wilayah upstrem telah ditemukan nama permukiman

seperti, babakan pedes, Cipedes, sementara pada wilayah downstrem

181

telah ditemukan toponim Pamarican yang ditemukan di dekat

Pelabuhan Pabean. Banten. dari hasil ekskavasi telah ditemukan

artefak alat untuk menggiling merice.

Lada sebagai komoditi ekspor telah terorganisir secara

profesional, dengan pembagian tugas yang jelas sebagaimana tercatat

dalam Arsip Kolonial,( Arsip Banten no.99 dan arsip Culturr no.

526), disebutkan tugas-tugas mulai dari penanaman hingga

pemasarannya diatur, difasilitasi oleh Kesultanan Banten. Sistim

pembagian tugas; penyortir dipegang oleh seorang Keay (kyai) dan

nyay (nyai), Ratoe Aiyoe, jabatan mandor dipegang oleh kerabat

kerajaan, dengan gelar Toebagoes, maas, ingabe (y), ngabehi,

sebelum didistribusikan juga ada petugas penyortir dan pengepul.

Dalam pendistribusi lada atau pemasaran lada, diwajibkan

untuk membawa surat jalan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 6,

Undang-Undang Dalung Banten. Demikian juga Pemeliharaan dan

Pengembangan tanaman lada diwajibkan bagi Punggawa dan rakyat

untuk masing-masing setiap orang menanam 500 pohon,

sebagaimana disebut dalam pasal 11 Undang-Undang Dalung

Banten. Distribusi lada melalui perairan, mendapat perlindungan

kemanan perniagaan jalur perairan, sungai dan laut, sebagaimana

disebut dalam pasal pasal 4. Perlindungan dalam perniagaan perairan

dalam aturan kuna hanya terdapat dalam Undang_undang dalam

kerajaan Goa Makasar dan kesultanan Banten.

Demikian juga dalam aturan impor, membawa barang-barang

dari luar ke dalam kesultanan Banten, harus melalui Pabean, setelah

menyelesaikan administrasi, maka bisa melewati Tolhuis. Artefak

tolhuis telah ditemukan pada arah utara Keraton Surasowan sebagai

pintu masuk menuju kota Banten, yang dikenal dengan jembatan

Rantai. Berdasarkan seminar Internasional tahun 1995,

menyimpulkan bahwa Bahwa Banten adalah masuk dalam katagori

182

sebagai bandar Internasional pada kesultanan Banten, bahkan Banten

merupakan Bandar Laut yang terlama, “The long Sixteenth Century”.

Kekuasaan kolonial telah meminggirkan budaya Maritim yang

dibangun oleh Kesultanan Banten. Penguasaan perairan oleh kolonial

telah meruntuhkan ekonomi maritim yang telah dibangun Kesultanan

Banten. Ini adalah awal dari keruntuhan Kesultanan Banten,

kekuasaan Laut telah dikuasai oleh kolonial, pesisir hingga Selat.

Perdagangan insuler maupun interinsulernya.

Pantai utara Banten atau teluk Banten telah terjadi erosi, pada

abad ke 16 garis pantai masih disekitar dekat bangunan benteng

Speelwijck , pada abad 21 ini garis pantai sudah hampir 2 km dari

bangunan Speelwijck, artinya telah terjadi pendangkalan di teluk

Banten. Pendangkalan teluk ini juga menjadi kendala bagi nelayan

yang brangkat melaut, keberangkatannya tergantung air pasang.

Kenapa Banten yang dahulu sebagai bandar Laut Internasional,

namun tidak tersentuh oleh program Tol Laut. [*]

Tentang Penulis

Tubagus Najib, lahir di Serang. Penulis

merupakan anggota Dewan Pakar ICMI orwil

Banten, peneliti pada Pusat Penelitian

Arkeologi Nasional. Penulis dikenal sebagai

arkeolog tentang siitus-situs Banten Lama dan

penemu Batik Banten.

183

MUTIARA KEHIDUPAN YANG

TERSEMBUNYI DARI GUNUNG KENDENG

Oleh: Encep Supriatna

Departemen Pendidikan dan Pengembangan SDM ICMI Orwil Banten

Pendahuluan

endengar kata Banten yang terbayang dibenak kita adalah

salah satu suku tradisional yang bernama Baduy, ada juga

yang menyebuta orang kanekes, orang Rawayan. Baduy

artinya pasisian, identik dengan orang Arab yang hidupnya no maden

berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan berada di

pinggiran kota atau pedalaman Arab. Orang Baduy telah ada sejak

jaman Kesultanan Banten tepatnya 1526 M, bahkan sampai sekarang

mereka setia untuk melakukan upacara “Seba” yaitu mengunjungi

Bupati Lebak dan Gubernur Banten disertai Barang Bawaan berupa

hasil alam, layaknya upeti jaman dahulu, layaknya masyarakat

tradisional lainnya, orang Baduy sangat memegang erat pikukuh dari

nenek moyang mereka, pikukuh tersebut tergambar dalam

semboyan” Lojor teu menang di potong, pendek teu menang di

Sambung”.

Masyarakat baduy terbilang unik karena mereka mampu

bertahan di tengah gempuran arus modernisasi dan globalisasi yang

sarat dengan informasi yang cepat, tapi komunitas adat Baduy

mampu menjaga tradisi dan juga berbagai “tabu’ atau ‘pamali’ yang

terus mereka jaga sebagai pedoman hidup mereka.Ada begitu banyak

nilai-nilai tradisi dan pedoman hidup masyarakat baduy yang

M

184

dijadikan pedoman hidup mereka diantaranya konsep Trisila (Tabu,

buyut, teu wasa) yang berisi (3 pengertian) dasar hidup orang Baduy.

Konsep Trisila ini mencakup (1) Moal Megatkeun nyawa nu lian, (2)

Moal mibanda pangaboga nu lian, (3) Moal linyok moal bohong

(Supriatna, 2017:2).

Orang Kanekes atau orang Baduy adalah suatu kelompok

masyarakat adat Sunda di wilayah Kabupaten Lebak, Banten.

Sebutan "Baduy" merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk

luar kepada kelompok masyarakat tersebut, berawal dari sebutan

para peneliti Belanda yang agaknya mempersamakan mereka dengan

Badawi atau Bedouin Arab yang merupakan masyarakat yang

berpindah-pindah (nomaden). Kemungkinan lain adalah karena

adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara

dari wilayah tersebut. Mereka sendiri lebih suka menyebut diri

sebagai urang Kanekes atau "orang Kanekes" sesuai dengan nama

wilayah mereka, atau sebutan yang mengacu kepada nama kampung

mereka seperti Urang Cibeo (Garna, 1993:140, Supriatna, 2017: 5).

Pikukuh Masyarakat Baduy.

Dalam menjalani kehidupannya, orang Baduy selalu

berpegang pada pikukuh atau amanat, pamali ti karuhun. Sesuai

dengan tatanan masyarakat adat yang ada di baduy, pikukuh Kanekes

membagi tabu (buyut) ke dalam dua tingkatan, yaitu buyut Adam

tunggal yang berlaku untuk orang tangtu dan buyut nahun yang

berlaku untuk orang panampingh dan dangka. Untuk masyarakat

tangtu berlalu tabu secara utuh baik pertabuan (larangan) pokok

maupun pertabuan (larangan) yang kecil-kecil, sedangkan

masyarakat panamping dan dangka hanya wajib mengikuti tabu yang

pokok. Pada dasarnya pertabuan di baduy dibagi menjadi tiga, yaitu

tabu untuk melindungi kemurnian sukma (manusia), tabu untuk

185

melindungi kemurnian mandala, dan tabu untuk melindungi

kemurnian tradisi (Nina, 2014:256).

Salah konsekuensi dari adanya pertabuan atau pamali, atau

buyut adalah adanya sanksi terhadap pelanggaran, yang dilakukan

melalui upacara panyapuan (pembersihan diri). Dalam kaitan ini, si

pelanggar menjalani hukuman berupa disisihkan dari lingkungan

tempat tinggalnya dan diturunkan status kemandalaannya untuk

sementara waktu, atau bila ia tidak kuat, ia boleh mengundurkan diri

dan pindah ke tempat di bawah status kemandalaannnya (Nina,

20014:256). Hal ini sejalan dengan pendapat Jamal (2014) bahwa

warga Baduy Luar dan dalam yang melanggar adat maka ia akan

menjalani hukuman dan dipencilkan tempatnya di Baduy luar 7-40

hari bahkan 100 hari sampai ia tobat dan menyadari kesalahannya.

Orang Baduy dalam dianggap oleh baduy luar atau dangka

sebagai orang yang sedang bertapa, tapa di sini dapat diartikan

bahwa orang Baduy dalam dalam kehidupannya harus

menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak baik dengan bersikap dan

bertindak teu wasa. Jika perbuatan yang tidak baik dilakukan juga,

siksaan atas dosa itu akan dijalani di Buana Larang. Tapa bagi

merkea bukan berarti bersamadi atau bertirakat sepanjang waktu,

tetapi selalu tekun bekerja, sedkit bicara dan tidak menganggur agar

tidak menyusahkan orang lain.

Menurut Helmi (2010) ada enam tugas hidup orang Baduy

berdasarkan ajaran agama Sunda Wiwitan, yaitu:

• Ngareksakeun Sasaka Pusaka Buana;

• Ngareksakeun Sasaka Parahiyang;

• Ngasuh ratu ngayak menak;

• Ngabaratakeun Nusa telu puluh telu;

• Kalanjakan Kapundayan; dan

• Ngukus Kawalu Muja Ngalaksa.

186

Adapun tugas pertama terkait dengan merawat dan menjaga

sasaka pusaka buana sebagai inti jagat, yaitu cosmic-mountain,

mountain-temple, cosmic-river, dan gate of heaven. Tugas kadua,

menjaga dan merawat inti jagat yang kedua, yaitu sasaka parahiyang;

tugas ketiga terkait dengan pengabdian urang Kanekes kepada raja

atau ratu; tugas keempat terkait dengan hakikat hidup orang

Kanekes; tugas kelima dan keenam terkait dengan upaca keagamaan

terbesar mereka yaitu upaca kawalu yang ditandai dengan membakar

kemeyan dan membuat laksa (Helmi, 2010:7-8, Rubiono, 2012:173).

Kalau pakaiannya berwarna putih alami dan biru tua serta

memakai ikat kepala putih. Kelompok masyarakat panamping adalah

mereka yang dikenal sebagai Baduy Luar, yang tinggal di berbagai

kampung yang tersebar mengelilingi wilayah Baduy Dalam, seperti

Cikadu, Kaduketuk, Kadukolot, Gajeboh, Cisagu, dan lain

sebagainya. Masyarakat Baduy Luar berciri khas mengenakan

pakaian dan ikat kepala berwarna hitam. Apabila Baduy Dalam dan

Baduy Luar tinggal di wilayah Kanekes, maka "Baduy Dangka"

tinggal di luar wilayah Kanekes, dan pada saat ini tinggal 2 kampung

yang tersisa, yaitu Padawaras (Cibengkung) dan Sirahdayeuh

(Cihandam). Kampung Dangka tersebut berfungsi sebagai semacam

buffer zone atas pengaruh dari luar (Permana, 2001).

Orang Baduy menganut agama Sunda Wiwitan, agama yang

dipandang sebagai agama pertama di bumi, berakar pemujaan kepada

arwah nenek moyang, yang pada perkembangan selanjutnya

dipengaruhi agama Hindu-Budha, dan Islam. Inti kepercayaan itu

bersandar pada karuhun dan pikukuh atau ketentuan adat yang dianut

dalam keseharian orang baduy. Sasaka Domas dianggap sebagai

pusat dunia karena disanalah terletak tiang alam semesta (tihang

dunya). Dengan demikian, Desa Kanekes merupakan sumber

pengatur dari Nagara Sawidak Lima Panca Salawe nagara atau

187

Satelung puluh Sawidak lima panca salawe nagara yang berarti

sumber pengatur seluruh alam semesta. Oleh karena itu, buyut bagi

warga desa Kanekes untuk membalik-balikkan tanah (bumi) (Nina,

2014:253 dalam Supriatna, 2017:105-106).

Orang Baduy juga memiliki hari raya sebagaimana umat Islam

seperti lebaran, Hari Raya orang Baduy itu disebut Kawalu, Selama

tiga bulan perayaan Kawalu, warga Baduy dalam menutup diri

karena menjalankan ritual kepercayaan agama yang dianutnya.

Wisatawan dilarang masuk perkampungan Baduy Dalam (yang

berciri khas pakaian putih-putih), yakni wilayah Cibeo, Cikawartana

dan Cikeusik, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten

Lebak, Banten. "Jika pengunjung nekat mendatangi Baduy dalam

tentu dikenakan sanksi hukuman oleh pemuka adat," kata Ketua

Lembaga Hukum Adat Baduy Jaro 12, Saidi (65), di Rangkasbitung,

Kabupaten Lebak, Ia mengatakan: “saat ini perayaan Kawalu di

daerah Baduy memasuki bulan karo (kedua), karena bulan pertama

(kasa) sudah dilaluinya. Sedangkan bulan tiga (katiga) diperkirakan

jatuh pada bulan Mei”. Selama Kawalu ini, warga Baduy Dalam

menutup diri karena menjalankan ritual kepercayaan agama yang

dianutnya, sehingga warga luar tidak diperbolehkan untuk

mengunjunginya, termasuk pejabat daerah dan negara. Hal itu

keputusan lembaga adat.

Kesimpulan

Pada dasarnya masyarakat baduy atau ada juga yang menyebut

urang Kanekes baik itu baduy yang ada di luar atau yang ada di

dalam mereka masih taat setia menjalankan amanat dari leluhur.

Khusus untuk orang Baduy luar mereka sudah agak longgar dalam

melestarikan pikukuk dari para karuhun atau kepuunan. Orang baduy

luar ini disebut juga sebagai Baduy pananmping atau yang menjaga

188

terhadap orang-orang Baduy dalam yang sedang melakukan “tapa”

atau melestarikan adat tradisi.

Kehidupan orang baduy luar sudah selayaknya hidup orang

modern mereka kalau bepergian sudah memakai kendaraan, berjalan

memakai alas kaki, kalau mandi pakai sabun, sikat gigi, memakai

lampu penerangan dari energy matahari, memakai handphone,

memakai perhiasan untuk wanita dll, tetapi orang baduy luar pun

masih dilarang untuk sekolah. Untuk membedakan antara orang

Baduy luar dan Baduy dalam yang paling mudah adalah dilihat dari

pakaian, untuk orang baduy luar biasa mereka memakai pakaian

hitam-hitam atau biru tua, dan sudah memakai celana pendek.

Sedangkan warga Baduy dalam mereka memakai pakaian seragam

putih-putih dan celananya dalam bentuk sarung yang dililitkan

setengah lutut. Memakai ikat warna putih.

Orang Baduy dalam ini yang masih kental memegang erat

tradisi dan juga pikukuh dari para karuhun. Secara umum pikukuh

dalam bentuk pamali, tabu atau buyut itu terbagi tiga: (1) pikukuh

yang berkaitan dengan sukma (manusia) atau orang Baduy itu

sendiri, (2) Pikukuh yang berkaitan dengan tanah air atau mandala

termasuk di dalamnya menjaga lingkungan dan kelestarian alam

seperti urang Baduy tidak boleh mencangkul, mengotori sungai

dengan barang yang berbahan kimia, (3) Pikukuh yang berkaitan

dengan pelestarian adat istiadat urang Baduy termasuk di dalamnya

mengatur ajaran dan pedoman hidup urang Baduy, hubungan urang

Baduy dengan orang baduy, urang Baduy dengan orang luar (asing)

orang Baduy luar dengan Orang Baduy dalam. [*]

189

Daftar Pustaka

Garna, Y. (1993). Masyarakat Baduy di Banten, dalam Masyarakat

Terasing di Indonesia, Editor: Koentjaraningrat &

Simorangkir, Seri Etnografi Indonesia No.4. Jakarta:

Departemen Sosial dan Dewan Nasional Indonesia untuk

Kesejahteraan Sosial dengan Gramedia Pustaka Utama.

Helmi Faizi, B.U. (2010). Ngareksakeun sasaka Pusaka Buana

Pandangan Etika Urang Kanekes Tentang Hubungan Manusia

dengan Alam, UGM Yogyakarta. Disertasi.

Lubis, N.H. et.al (2014). Sejarah Banten. Serang: Badan

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten.

Permana, C.E. (2001). Kesetaraan Gender dalam Adat Inti Jagat

Baduy, Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

Rubiono, P. (2012). Misteri Pelog & Slendro (studi music

pentatonic di Banten. Serang: Dinas pendidikan provinsi

Banten kerjasama dengan lembaga keilmuan dan kebudayaan

nimusinstitute.

Supriatna, S. (2017). Implememntasi Pembelajaran Sejarah Berbasis

Religi dan Budaya dengan Pendekatan Nature and Nurture di

SMP di SMP 1 Ciboleger Kabupeten Lebak. Dalam Buku

Kapita selekta kf doktor Kebhinekaan Ilmu dalam Satu Cita.

IPB Press.

190

Tentang Penulis

H. Encep Supriatna. Lahir di Pandeglang,

5 Januari 1976. Menyelesaikan S1 Jurusan

Sejarah (2002), Kemudian Melanjutkan ke

Jenjang S2 Pendidikan IPS Konsentrasi

Sejarah (2005), dan menyelesaikan S3 di

Jurusan yang sama pada kampus

Uiniversitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Bandung. Penulis Aktif dalam berbagai

aktifitas Organisasi, diantaranya sebagai

Sekjen IKA UPI Banten periode 2018-2023, Dewan Pakar KAHMI

Kab. Serang, periode 2017-2022, Dewan Pembina FKG IPS Provinsi

Banten Periode, 2018-2021. Ketua Komisi Organisasi di Dewan

Pendidikan Provinsi Banten, periode 2018-2022, dan Anggota

Departemen Pendidikan dan HRD ICMI orwil Banten, periode 2019-

2023. Saat ini penulis menjabat sebagai Wakil Direktur UPI Kampus

Serang. Penulis berdomisli di Komplek Permata Safira Regency

Blok D-4 No. 11 Serang, dan email/telp yang dapat dihubungi:

cepsup1976@gmail.com /081809240760

191

KYAI, JAWARA DAN MODAL SOSIAL

Oleh: Lili Romli

Ketua ICMI Orwil Banten

da dua model kepemimpinan tradisional (informal leader)

yang sama-sama memiliki pengaruh dalam masyarakat

Banten: kepemimpinan kyai dan kepemimpinan Jawara.

Kedua kepemimpinan ini memiliki akar sejarah yang panjang dalam

masyarakat Banten. Kedua kepemimpinan ini juga lahir dari rahim

yang sama: pesantren. Pesantren merupakan eposentrum bagi kedua

kepemimpinan tersebut. Keduanya lahir dari rahim yang sama: Kyai

adalah “pemilik” pesantren, yang melahirkan ilmu kanuragan yang

dimiliki oleh jawara. Dengan demikian, jawara sesungguhnya adalah

“anak kandung” dari kyai. Oleh karena maka keberadaan jawara

tidak lepas dari kyai dan pesantren.

Tihami (1992) menulis, di pesantren, kyai dalam mengajarkan

ilmu, selain ilmu-ilmu agama juga mengajarkan ilmu-ilmu

kanuragan. Yang terakhir ini diajarkan oleh kyai dalam rangka untuk

melindungi dan mempertahankan pesantrennya dari tindakan

kriminal dari pihak lain. Tihami mengatakan, “Di dalam pesantren,

kyai tidak hanya mengajarkan kitab kuning tetapi juga kedigdayaan

atau kesaktian seperti ilmu kebathinan dan persilatan kepada para

muridnya”. Berdasarkan pelajaran yang diajarkan oleh kyai kepada

para muridnya tersebut, lalu ada sebagian murid yang memiliki

kemampuan dan minat dalam ilmu agama, yang kemudian disebut

dengan santri. Sedangkan ada sebagian murid yang memiliki

kecenderungan dalam bidang kesaktian, yang lalu dikenal dengan

istilah jawara.

A

192

Para jawara ini setelah lulus dari pesantren lalu mendirikan

padepokan atau perguron untuk mengembangkan ilmu kedigdayaan

dan persilatan. Meski jawara memiliki padepokan sendiri, namun ia

tetap setia pada kyai. Ia mengawal para kyai dan para santri dari

gangguan orang lain yang bermaksud jahat. Karena fungsinya ini

berkembang pepatah dalam masyarakat, jawara merupakan pengawal

(khadam) atau tentaranya (tentarane) kyai. Dengan demikian, maka

sesungguhnya antara kyai dan jawarac memiliki ikatan yang kuat di

antara keduanya. Ia tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan

yang lainnya. Kyai dan jawara tgerikata oleh ikatan “darah” sebagai

anak kandung kyai. Dalam konteks itu, relasi kyai dan jawara adalah

relasi “ayah dan anak”.

Dalam masyarakat Banten, baik kyai maupun jawara memliki

peran penting dalam lintasan sejarah. Kyai selain berperan

melakukan perubahan sosial melalui dunia pesantren, ia merupakan

benteng bagi kejayaan Islam. Kyai juga berperan dalam upaya

mempertahankan Indonesia dari cengkeram penjajah dan merupakan

aktor terdepan dalam mengusir dan melawan penjajah.

Para kyai dan jawara hingga saat ini masih memiliki peran

penting. Meskipun peran dan kedudukan tradisional mereka terus

digerogoti arus modernisasi. Namun perubahan-perubahan tersebut

tidak sampai menghancurkan semua kedudukan dan peran sosial

mereka secara menyeluruh. Kyai sampai kini tetap merupakan salah

satu figur yang dihormati oleh masyarakat, demikian pula dengan

jawara. Relasi yang indah antara kyai dan jawara tersebut dalam

perkembangan selanjutnya, ada proses sosial dan sejarah yang sangat

kompleks dalam masyarakat Banten. Kyai dan Jawara menjadi

kelompok terpisah dan seolah berbeda. Masing-masing

mengembangkan kultur tersendiri yang berbeda, sehingga kini

menjadi subkultur dalam masyarakat Banten.

193

Dewasa ini kalangan jawara mengalami mobilitas vertikal. Di

antara mereka banyak yang terjun di dunia bisnis, baik sebagai

kontraktor maupun sebagai pemborong. Selain bergerak dalam

bidang bisnis, kalangan jawara juga masuk dalam wilayah politik

praktis, baik sebagai anggota atau pengurus partai, maupun anggota

dewan (DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota). Hal ini dapat

dikatakan bahwa arena politik kalangan Jawara kini makin

meluaskan ranahnya, semula dalam ranah kultural kini melebar ke

ranah struktural. Apabila sebelumnya ranah politik kalangan jawara

hanya di lingkungan pedesaan, mereka kini pengaruh politiknya

meluas di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Melebarnya ranah kalangan jawara tersebut tidak lepas dari

rezim Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Jawara dekat dengan

kalangan penguasa. Kedekatan itu tidak lepas dari rekayasa politik

Orde Baru yang memainkan peran sentral dalam mengkondisikan

peranan kelompok jawara. Pemerintah Orde Baru, yang memiliki

format kebijakan politik yang cenderung bersikap anti-Islam politik

berupaya membendung potensi Umat Islam dalam kehidupan politik.

Dalam konteks itu, Orde Baru berkepentingan untuk menempatkan

jawara dalam mengamankan kehidupan politik di Banten. Kedekatan

kalangan jawara dengan kelompok penguasa telah menyebabkan

pula kalangan jawara mendapatkan banyak kemudahan dan fasilitas

untuk membangun kekuatan ekonominya. Sebagaimana pola kroni

dan patronase yang dikembangkan Orde Baru, maka para pendukug

rezim diberikan privilage untuk tidak saja untuk menciptakan

akselerasi pembangunan namun pula sebagai sarana penopang

kesetiaan terhadap rezim.

Pada era reformasi dan pasca pembentukan Provinsi Banten

peran jawara atau keterlibatan jawara dalam politik dan bisnis

semakin meningkat. Keterlibatan jawara dalam politik yang semakin

194

meningkat tersebut dapat dilihat dari menyebarnya para jawara

dalam partai-partai politik. Bila pada era sebelumnya (Orde Baru),

mereka hanya terkonsentrasi pada Golkar, pada era reformasi ini

menyebar ke partai-partai politik lain. Dengan masuknya para jawara

ke partai-partai politik tersebut serta terlibat dalam bisnis dan dunia

usaha, sesungguhnya ini menjadi modal dasar bagi jawara untuk

berkiprah membangun dan mensejahterakan rakyat Banten.

Bukankah semangat dan etos yang dimiliki jawara adalah membela

kaum yang lemah, membela orang-orang yang tertindas, mengangkat

orang-orang yang terpinggirkan, dan menguatamakan kepentingan

umum daripada kepentingan perseorangan?

***

Dalam Teori Pertumbuhan Ekonomi yang kita kenal melalui

buku buku teks selalu menyebut tiga modal yang menjadi kunci

keberhasilan pembangunan suatu wilayah yaitu, modal alam, modal

fisik (uang dan bangunan), dan modal manusia (sumberdaya

manusia). Dalam konteks ini juga Piere Bourdieu (1986),

mengemukan jenis modal-modal lain, yaitu modal ekonomi, modal

kultural, modal simbolik, dan modal sosial. Dari jenis-jenis modal

tersebut, modal sosial merupakan jenis modal yang tidak kalah

pentingnya sebagai hasil interaksi manusia yang terlibat dalam

kehidupan sosial kemasyarakatan.

Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya

yang dimiliki seseorang ataupun sekelompok orang dengan

memanfaatkan jaringan, atau hubungan yang terlembaga dan ada

saling mengakui antar anggota yang terlibat di dalamnya. Besarnya

modal sosial yang dimiliki seseorang tergantung pada kemampuan

orang tersebut memobilisasi hubungan dan jaringan dalam kelompok

atau dengan orang lain di luar kelompok. Dalam modal sosial,

195

menurut Robert Putnam (1993), ada tiga hal penting, yaitu: jaringan

sosial (social network), kepercayaan (trust), dan kerjasama. Jaringan

sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat

menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota

masyarakat. Kepercayaan memiliki implikasi positif dalam

kehidupan bermasyarakat. Berbagai keberhasilan yang dicapai

melalui kerjasama dalam jaringan akan mendorong bagi

keberlangsungan kerjasama pada waktu selanjutnya.

Francis Fukuyama (1995) berpendapat bahwa modal sosial

akan menjadi semakin kuat apabila dalam suatu masyarakat berlaku

norma saling balas membantu dan kerjasama yang kompak melalui

suatu ikatan jaringan hubungan kelembagaan sosial. Fukuyama

menganggap kepercayaan itu sangat berkaitan dengan akar budaya,

terutama yang berkaitan dengan etika dan moral yang berlaku.

Karena itu ia berkesimpulan bahwa tingkat saling percaya dalam

suatu masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang dimiliki

masyarakat bersangkutan (Rusydi Syahra, 2003).

***

Jika kita baca dari berbagai sumber, sebagai sebuah entitas

Banten memiliki modal sosial berupa budaya yang relijius sebagai

warisan kesultanan banten yang pernah berjaya di abad 16 s/d abad

18 lalu. Perjalanan sejarah yang panjang juga dapat dijadikan sebagai

modal sosial bagi masyarakat Banten, sebagai mana sejarah

Kesultanan Banten yang merupakan kerajaan maritim dan

mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya.

Modal sosial masyarakat Banten yang tak kalah menonjol adalah

karakter anti penjajahan, atau semangat perlawnan terhadap kaum

penjajah. Karakter anti penjajahan ini tercermin dari beberapa

kejadian sejarah.

196

Peristiwa-peristiwa hereoik di Banten dalam rangka mengusir

dan melawan penjajah tidak lepas dari peran dan kepemimpinan para

kyai. Sebut saja peristiwa “Geger Cilegon”, yang dalam bahasan

Sartono Kartodirdo sebagai ‘Pemberontakan Petani Banten 1888”,

merupakan salah satu eposode peran kyai dalam mengusir Banten.

Ketika Indonesia merdeka para kyai pun tampil memimpin

pemerintahan. Sebut saja misalnya KH. Ahmad Chatib, bekas

pemimpin perlawanan tahun 1926, sebagai Residen Banten. KH.

Syam’un, cucu KH. Wasid, pemimpin Geger Cilegon sebagai Bupati

Serang. KH. Tb. Abdul Halim, pemimpin ondok pesantren

Kadupeusing sebagai Bupati Pandeglang dan KH. Tb. Hasan sebagai

Bupati Lebak.

Begitu juga dengan Jawara. Setiap perlawaan yang dilakukan

oleh kyai selalu didukung oleh para jawara. Dalam tahun 1808

terjadi pemberontakan oleh bojolaut menentang kerja paksa dan

pembuatan pelabuhan di Ujung Kulon yang diberlakukan Daendels.

Terus pemberontakan Pasir Peutey (Pandeglang) di bawah pimpinan

Nuriman. Tahun 1811 terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh

Mas Jakaria. Pada tahun 1815 terjadi serangan besar dan

pengepungan keraton Sultan di Pandeglang. Pada tahun 1818 dan

awal 1819, Haji Tassin, Moba, Mas Haji dan Mas Rakka memimpin

pemberontakan di Banten Selatan. Demikian juga pada tahun 1820,

1822, 1825 dan 1827 terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Mas

Raye. Pada tahun 1836 terjadi lagi pemberontakan yang dipimpin

oleh Nyai Gumparo, peristiwa Cikande Udik tahun 1845,

pemberontakan Wakhia tahun 1850, peristiwa Usup tahun 1851,

peristiwa Pungut tahun 1862, kasus Kolelet tahun 1866, kasus

Jayakusuma tahun 1868 dan yang paling terkenal adalah Geger

Cilegon tahun 1888 yang dipimpin oleh Ki Wasid. Peristiwa Geger

Cilegon sebagai bentuk perlawan Kyai-Jawara, merupakan

197

perlawanan bersenjata paling menonjol yang pengaruhnya bergetar

keseluruh penjuru Banten

Nilai-nilai religius dan keagamaan yang kuat yang dimiliki

masyarakat Banten merupakan modal sosial utama. Jika merujuk

pendapat yang dimukakan oleh Max Weber (1905) mengemukakan

pentingnya spirit agama sebagai modal dasar bagi berkembangnya

awal kapitalisme, yang menekankan kerja keras dan sungguh tanpa

pamrih. Maka masyarakat Banten dengan nilai-nilai ajaran Islam

yang kental juga memiliki spirit dan semangat kerja keras untuk

mengejar kemajuan, seperti telah dicontohkan oleh warisan masa lalu

dan para pejuang. Apalagi bila merujuk kepada ayat-ayat suci Al-

Quran dan Hadist Nabi, banyak perintah-perintah perlunya kerja

keras dan semangat mengejar kemajuan.

Sebagai masyarakat pesisir, masyarakat Banten juga memiliki

nilai-nilai, seperti semangat kerja keras, dinamis, kebersamaan,

egaliter, toleran, saling percaya, dan berorientasi kedepan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan bagi tumbuh kembangnya perdaban

Banten. Saya berharap dengan modal sosial yang dimiliki

masyarakat Banten tersebut menjadi fondasi utama bagi akselerasi

pembangunan Banten.

Semangat kita tatkala untuk membentuk Banten sebagai

daerah otonom yang terpisah dari Provinsi Jawa Barat adalah dalam

rangka untu mengejar ketertinggalan Banten dari daerah-daerah lain

yang sudah lebih dulu maju. Sekarang Banten sudah menjadi

provinsi tersendiri dan kurang lebih sudah sepuluh tahun menjadi

daerah otonom. Pertanyaannya: sudahkah memajukan dan

mensejahterakan masyarakat Banten terwujud? Sudahkah

masyarakat Banten terbebas dari kemiskinan, keterbelakang dan

kebodohan?

198

Bagi masyarakat Banten, kyai dan jawara adalah modal sosial.

Peranan kepemimpinannya dalam lintasan sejarah telah memberikan

andil yang besar, yang ditulis dalam tinta emas dan dikenang

sepanjang zaman. Tentu saja peranan tersebut tidak dibiarkan hilang

ditelan arus perkembangan zaman dan ketidakpedulian akan

keterpurukan masyarakat Banten dalam kemiskinan,

keterbelakangan, dan kebodohan.

Oleh karena itu, perana kyai dan jawara dalam membangun

Banten saat ini begitu dinantikan. Saatnya antara kyai dan jawara

bersatu padu membangun Banten. Dengan politik desentralissai dan

otonomi daerah saat ini, banyak kesempatan bagi dua kepemimpinan

tersebut untuk membangun Banten. Kyai dan jawara adalah modal

soial sekaligus modal politik bagi Banten.

Kini Provinsi Banten sudah berusia 19 tahun, namun kita

masih menghadapi masalah yang relatif sama dalam hal

kesejahteraan. Banyak hasil pembangunan yang sudah dicapai pada

masa kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur

Andika Azruny. Namun demikian masih banyak pekerjaan rumah

yang harus dikerjakan secara sungguh-sungguh. Pemprov sekarang

sedang giat-giatnya melakukan pembangunan.baik pembangunan

infrastruktur maupun non-infrastruktur. Semoga tujuan utama

pembentukan provinsi Banten untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat Banten dapat terwujud.[*]

199

Tentang Penulis

Lili Romli, lahir di Serang, merupakan

Ketua ICMI Orwil Banten. Ia adalah

Profesor Riset pada Pusat Penelitian Politik

LIPI, Staf Pengajar di Departemen Ilmu

Politik FISIP UI dan Pascasarjana Ilmu

Politik UNAS serta Pengurus Pusat Asosiasi

Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Aktif

melakukan penelitian tentang Partai Politik,

Pemilu dan Pilkada, Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan,

dan Otonomi Daerah. Beberapa kali pernah menjadi Koordinator

Penelitian tentang Partai, Pemilu dan Lembaga Perwakilan. Lili

Romli aktif menulis di beberapa Jurnal Ilmiah dan Buku. Beberapa

bukunya, antara lain, Islam Yes, Partai Islam Yes; Potret Otonomi

Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal; Potret Partai Politik

Pasca Orde Baru; Menggugat Partai Politik; Pelembagaan Partai

Politik Pasca Orde Baru; Pemilu Era Reformasi; dan Sistem

Presidensial Indonesia. Ia juga menjadi kontributor beberapa buku,

antara lain, Pengawasan DPR Era Reformasi; Masa Depan Partai

Islam di Indonesia; Partai dan Sistem Kepartai Era Reformasi;

Fraksionalisme dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di

Indonesia Era Reformasi; Personalisasi Partai Politik di Indonesia

Era Reformasi; dan Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi

200

201

INKUBATOR BISNIS DAN WIRAUSAHA;

STRATEGI PERCEPATAN EKONOMI DESA

DAN KOTA

Oleh: Bobby Hidayat

Pengurus ICMI Orwil Banten, Dept. Kewirausahaan dan Ekonomi Umat

Dasar Pemikiran

erdasarkan Amanat konstitusi, Tujuan Pembangunan

Nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945

alinea IV, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan sosial.

Dalam upaya menunaikan amanat konstitusi, Pemerintah baik

Pusat maupun Daerah, menghadapi beragam permasalahan, yang

menghalangi tercapainya tujuan Pembangunan Nasional.

Diantaranya permasalahan yang sangat krusial dan genting untuk

segera diatasi Pemerintah adalah permasalahan kemiskinan dan

pengangguran. Karena jika tidak segera diatasi, bisa menjadi pemicu

dan pemacu masalah sosial, seperti kriminalitas, konflik sosial

karena disparitas (kesenjangan) juga stabilitas ekonomi hingga

politik.

B

202

Potret Kemiskinan dan Pengangguran

Secara Nasional, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat

angka kemiskinan pada September 2019 mencapai 9,22 persen.

Angka ini turun 0,19 persen poin pada Maret 2019 dan menurun 0,44

persen poin di September 2018.. Sementara jumlah penduduk miskin

pada September 2019 tercatat 24,79 juta orang. Angka tersebut turun

0,36 juta orang terhadap Maret 2019 dan menurun 0,88 juta orang

terhadap September 2018. Selain angka kemiskinan masih cukup

besar, juga muncul masalah tingginya disparitas kemiskinan antara

perkotaan dan perdesaan. Persentase kemiskinan di kota pada

September 2019 tercatat 6,56 persen, sedangkan persentase

kemiskinan di perdesaan mencapai 12,60 persen. (www.Tempo.co)

Adapun di Provinsi Banten, Angka Kemiskinan Per September

2019 Turun 0,15 Persen. Hasil survei sosial ekonomi nasional

(Sesenas) bulan September 2019, angka peduduk miskin

di Banten sebesar 4,94 persen, mengalami penurunan sebesar 0,15

poin dibanding periode sebelumnya (Maret 2019) yang sebesar 5,09

persen. (www.faktabanten. co.id)

Tingkat Pengangguram Terbuka (TPT) di Indonesia

mengalami penurunan sejak tahun 2015, sampai dengan tahun 2019.

Pada Agustus 2019. TPT turun menjadi 5,28 % disbanding tahun lalu

yang sebesar 5,34 %. Terdapat 5 orang pengangguran dari 100 orang

angkatan kerja di Indonesia.

Adapun Provinsi Banten, berbicara tentang pengangguran

sempat menjadi treeding topic, ramai dibicarakan, karena BPS

mengungkap data tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Banten

sempat tertinggi se Indonesia, yaitu 8,11 %. Namun Gubernur

Banten Wahidin Halim menyebutkan trend pengangguran di banten

tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan Agustus 2017 yaitu

9,28 % (520.000 orang), turun di Agustus 2018 yaitu 8,52 %

203

(496.730 orang) dan turun lagi pada Agustus 2019 menjadi 8,11 %

(490.800 orang). WH juga menambahkan selain angka pengangguran

yang terus menurun, angka kemiskinan Banten berada di urutan ke 6

terendah se Indonesia. Serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Banten katagori baik, berada di urutan ke 8 se Indonesia. (7/11/2019,

bantennews.co.id)

Terlepas dari polemik data Pengangguran di Provinsi Banten

dan ketidaksesuaian persepsi dengan angka kemiskinan yang

terendah ke enam se Indonesia. Permasalahan Kemiskinan dan

Pengangguran tetap menjadi perhatian utama untuk dicarikan

solusinya. Terlebih dengan efek penyebaran wabah virus Corona

(Covid-19) yang sejak diumukan kasus pertama pada dua maret 2020

di Indonesia, terus meluas dan berdampak pada kesehatan serta

ekonomi masyarakat, juga sangat memberi andil pada melonjaknya

angka pengangguran dan kemiskinan. Seperti yang dikatakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan angka

pengangguran yang diprediksi meningkat 2,9 juta hingga bisa

mencapai 5,2 juta orang. Begitu pula angka kemiskinan bisa

meningkat menjadi 1,1 juta orang, bahkan bisa mencapai 3,78 juta

orang. (Mediaindonesia.com 14/4/2020)

Gagasan Solusi Permasalahan

Gagasan untuk mengatasi permasalahan Kemiskinan dan

Pengangguran adalah Program Inkubator Bisnis dan Wirausaha di

Desa dan Kota yang akan dilaksanakan selama 2 tahun. Karena

dengan buah pikiran ini kiranya akan terjadi recovery ekonomi pasca

Covid-19, juga Percepatan Tumbuhkembang ekonomi di Desa dan

Kota. Bahkan ketika perubahan terjadi, manfaat hasilnya bisa

dirasakan dan dinikmati banyak pihak serta bertahan lama atau

permanen.

204

Awalnya Program Inkubator Bisnis lahir di Amerika, dan dari

studi penelitian di Amerika, menunjukan bahwa 87 % dari usaha

start-up yang melalui program inkubasi dapat bertahan dan

menjalankan bisnis dengan baik. Kemudian diadopsi juga oleh

Negara-negara di Eropa, Korea, Peru, Malaysia, Vietnam dan

Indonesia.

Makna, Tujuan dan Output

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti

incubator adalah perkakas yang dipanasi dengan aliran listrik dan

sebagainya dipakai untuk mengerami dan menetaskan telur atau

tabung untuk memanaskan bayi yang lahir sebelum waktu-nya.

(kbbi.web.id). Jadi Inkubator dapat dimaknai sebagai tempat untuk

para start-up (early stage) bisnis melakukan proses percepatan

“pematangan”, agar bisnisnya tumbuh menghasilkan serta sukses

hingga mandiri.

Lebih lengkap lagi, NBIA (National Business Incubator

Association) menjelaskan bahwa Inkubator bisnis berwujud

dukungan bisnis untuk mempercepat kesuksesan pengembangan

start-up serta perusahaan pemula dengan cara menyediakan berbagai

sumber daya serta layanan yang dibutuhkan kepada para pengusaha.

Layanan yang ditawarkan ini umumnya dikembangkan atau diatur

oleh manajemen inkubator serta ditawarkan baik dalam inkubator

bisnis itu sendiri dan melalui jaringan milik inkubator bisnis.

(https://www.wartaekonomi.co.id/read219041/apa-itu-inkubator-

bisnis)

Namun jika di cermati, gagasan yang disampaikan bukan

hanya Program Inkubator Bisnis tetapi juga ditambahkan Wirausaha.

Apa maknanya?. Maknanya, bukan hanya orang yang telah atau baru

memiliki bisnis saja yang dibantu biar maju dan sukses. Tetapi

diperluas, banyak orang dalam suatu kawasan, dalam hal ini di Desa

205

dan Kota (Kelurahan), diberikan motivasi, wawasan, keilmuan dan

skill Kewirausahaan, dibantu juga untuk mengeksplorasi potensi

bisnis baik secara perorangan maupun kolektif di kawasan itu dan

mendampingi serta mengembangkannya.

Hingga nantinya di desa atau kelurahan itu banyak bisnis yang

tumbuh baik kepemilikan perorangan maupun milik bersama, milik

Desa atau Kelurahan. Juga lahirnya banyak pengusaha dan orang

yang mengerti wirausaha, giat berusaha dan bahkan menjadi pengiat

usaha yang bisa ditransformasi pada yang lain. Sehingga tercipta

manfaat jangka panjang bahkan permanen, seperti peningkatan

pendapatan dan taraf hidup masayarakat secara luas dikawasan

tersebut. Pada akhirnya berbagai pihak menikmati hasilnya, generasi

muda, ibu-ibu, bapak bapak, aparat Desa/ Kelurahan dan pihak

lainnya yang bekerjasama dan bermitra dengan kawasan tersebut.

Adapun tujuan dari Program Inkubator Bisnis dan Wirausaha

adalah;

1. Membuat sebuah Model Program untuk percepatan

tumbuhkembangnya ekonomi di Desa dan Kota

2. Menciptakan daya dukung dari berbagai pihak untuk Suksesnya

Program, baik pada Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Permodalan,

Kebijakan, Legalitas dan lainnya

3. Membentuk Tim Pengarah (konsultan) Program, sebagai

formulator konsep agar bisa di implementasi, sekaligus sebagai

Pembina, Trainer, Pendamping serta konsultan. Dan Tim

Pelaksana Program, yaitu orang pilihan dari beberapa kelompok

masayrakat di Desa dan kota yang dilatih dan didampingi untuk

melaksanakan dan mensukseskan Program

4. Membangun kesadaran bersama tentang pentingnya kemauan

dan kemampuan wirausaha dan berbisnis untuk meningkatkan

206

pendapatan dan taraf hidup atau ekonomi keluarga di Desa dan

Kota (Kelurahan).

5. Meningkatkan wawasan, ilmu dan alih teknologi serta skill

wirausaha dan pengelolaan bisnis dari start-up hingga mandiri,

Usaha Mikro Kecil (UMK) hingga Indutri Kecil (IK).

6. Menggali potensi individu juga kawasan Desa dan Kelurahan

untuk ditumbuh kembangkan perekonomiannya

7. Melahirkan suatu Kawasan desa dan Kota, sebagai percontohan

implementasi Program Inkubator Wirausaha dan Bisnis untuk

percepatan tumbuhkembang ekonomi di Desa dan kota

(kelurahan)

Output (hasil) yang diharapkan, yaitu:

1. Lahirnya sebuah Konsep Program Implementatif percepatan

tumbuhkembang ekonomi di Desa dan Kota

2. Tercipta serta terbinanya kemitraan dan Jaringan kerja yang

kokoh, mendukung secara penuh untuk keseuksesan Program

3. Terbentuknya Tim Pengarah Program serta Tim Pelaksana

Program di Desa dan Kota (Kelurahan)

4. Munculnya kesadaran serta semangat perubahan dan

kebersamaan yang melahirkan kerja keras dan kerjasama dalam

upaya peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat Desa

dan Kota

5. Meningkatnya kemampuan dan penguasaan terhadap ilmu

pengetahuan, skill dan transfer tekhnologi pada masyarakat di

kawasan Program di Desa dan Kota

6. Munculnya baik secara perorangan atau berkelompok juga

sebuah Kawasan, yairu pembisnis sukses, Usaha Mikro Kecil,

207

Hingga Industri Kecil di Desa dan Kota, juga munculnya

Brading Bisnis tertentu di Desa dan Kelurahan

7. Sedangkan Outcome (hasil) yang akan didapat adalah Konsep

Program percepatan tumbuhkembang perekonomian di Desa dan

Kota, yang telah teruji dan sukses dalam pelaksanaannya, yang

akan dijadikan sebagai Roll Model (Percontohan) untuk

dipelajari serta diterapkan bagi Desa dan Kota (kelurahan)

lainnya.

Proses Implementasi

Proses penerapan dari Program ini melalui 3 tahap yaitu Pra

Program, Pelaksanaan Program & Pasca Prgram

Pertama, Pra Program. Gagasan Inkubator Bisnis dan

Wirausaha di bahas oleh dua lembaga untuk dibuat Konsep

Programnya, yaitu ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia)

Orwil (Organisasi Wilayah) Banten, dengan salah satu Perguruan

Tinggi Negeri di Provinsi Banten. Setelah itu disiapkan orang-orang

ahli meliputi bidang Ekonomi dan Wirausaha, Sospol (Kebijakan

Publik), Manajemen, Akutansi-Keuangan, IT (Informasi Teknologi)

juga termasuk Digital Marketing didalamnya. Kemudian konsep

Program di bahas lebih matang lagi oleh Tim, yang disebut sebagai

Tim Pengarah (konsultan) Program. Untuk uji awal gagasan dan

lebih memahami kondisi rill dilapangan, maka selanjutnya diadakan

FGD (Focus Group Discusion) untuk brainstorming dengan

Pemerintah Provinsi Banten, Kota Serang dan Kabupaten Serang

sebagai sasaran pilot project, Aparatur pemerintahan Desa dan

Kelurahan, Pihak Perbankan, Asosiasi Perusahaan BUMN dan

Swasta (untuk diberdayakan potensi CSR atau PKBL nya), Pihak IT

atau Proveder (misal IndiHome, Xl dan Telkomsel). Pasca itu

finishing konsep program, juga disiapkan modul-modul pelatihan,

208

sarana prasarana, pembiayaan Program serta ditentukan secretariat

Tim Pengarah (Konsultan).

Kedua, Pelaksanaan Program. Awalnya adalah sosialisasi

Program Inkubator Bisnis dan Wirausaha kepada pada tokoh

masyarakat di Desa dan kota (kelurahan) didampingi Aparatur

setempat, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Provinsi. Kemudian

diadakan perektutan dan seleksi untuk dilatih, diberi wawasan, ilmu

dan skill wirausaha dan bisnis, seperti Produk yang berkualitas,

Manajemen dan Etika Bisnis, Akutansi-Keuangan, Multimedia dan

IT, Marketing, Networking, kebijakan dan Program pemerintah yang

sejalan, Legalitas lembaga Ekonomi serta Pajak untuk Usaha.

Selanjutnya adalah penentuan kawasan Desa dan Kota sebagai

pilot project. Baiknya beberapa Desa dan Kelurahan yang berbeda

potensi, geografi dan demografinya. Misalnya untuk Kota Serang,

kelurahan yang di pilih Kasemen, Sawah Luhur dan Curug.

Kelurahan Kasemen dan Kelurahan Sawah Luhur, di Kecamatan

Kasemen. Kedua kelurahan ini memiliki multi potensi yang bisa

digarap jadi kawasan bisnis. yaitu sebagai kawasan wisata religi,

ziarah dan sejarah, selain itu ada kawasan tambak ikan, salah satunya

ikan bandeng sawah luhur yang terkenal berkualitas baik, lebih berisi

padat dagingnya dan tidak bau lumpur. Juga ada kawasan laut,

daerah tangkap ikan, juga persawahan. Sawah luhur sendiri

merupakan daerah lumbung Padi Kota Serang. Kelurahan Curug, di

kecamatan Curug, di kawasan tersebut ada pusat pemerintahan

Provinsi Banten dan kedepan pusat pemerintahan kota Serang

rencanaya juga pindah kesana, di dalamnya juga ada kawasan

perguruan tinggi.

Untuk Kabupaten Serang, misalnya kawasan yang cukkup

menarik dan berbeda, Desa Pontang, di kecamatan Pontang, adalah

kawasan pertanian yang luas dan lumbung padi Provinsi Banten.

209

Juga ada kawasan laut dan tangkap ikan. Kemudian Desa Anyer, di

Kecamayan Anyer, merupakan kawasan pariwisata pantai dan

pegunungan. Serta Desa Cikande, yang ada dikecamatan Cikande,

walaupun Desa namun merupakan kawasan industri yang ramai dan

juga banyak komplek perumahan.

Adapun terkait Pembentukan Tim Pelaksana Program di desa

dan kota (kelurahan). Para tokoh masyarakat dijadikan sebagai

Pembina. Dan lainnya Tim akan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu

Kelompok Kebijakan dan Networking yaitu para orang dewasa pria

atau bapak-bapak, Kelompok Penggerak dan Penggiat yaitu generasi

muda (mahasiswa/i dan Pemuda/i) untuk mengelola bisnis,

keuangan, multimedia (seperti desain dan kemasan), marketing,

Publikasi, hingga mengurus Legalitas atau perizinan serta pajak

usaha. Terakhir Kelompok Produksi yang di isi oleh ibu-ibu.

Didalam pelaksanaan program Tim Pengarah (konsultan)

melakukan proses Pelatihan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi

dan Konsultasi, serta Membentuk Forum Bersama yang bertemu

secara berkala per 3 bulan, untuk mengevaluasi, menerima saran dan

kritik konstruktif untuk perbaikan perjalanan program. Dan

karenanya juga penting untuk memiliki sekertariat atau Kantor

Program di Desa dan Kelurahan, sebagai tempat koordinasi, kontrol

kegiatan, evaluasi berkala serta konsultasi program selama 2 tahun.

Ketiga, Pasca Progam. Diakhir pelaksanaan program setelah 2

tahun, akan diadakan evaluasi keselurahan pelaksanaan program,

dengan memperhatikan laporan dan evaluasi berkala per 3 bulan juga

masukan, pendapat akhir semua pihak terkait program. Akhirnya

akan di buat laporan akhir, yang diberikan pada pihak terkait, baik

Aparatur Desa/ Kelurahan, Camat, Pemerintah Kabupaten, Kota serta

Provinsi, Proveder IT, Perbankan, Asosiasi Perusahaan serta semua

pendukung program. Endingnya program ini akan dijadikan sebuah

210

Roll Model Program yang direkomendasikan, karena menghasilkan

suatu kawasan yang didalamnya masyarakat baik secara individu dan

berkelompok, giat dan bergeliat dalam bisnis, juga kawasan itu akan

melahirkan brand/ merek baru, seperti Desa Cibaduyut, penghasil

sepatu di Bandung, Desa Jaring, pengrajin pembuat jarring di

Cirebon, Desa Desain, di jawa tengah, Desa Pengrajin Anyaman

Pandan Duri di Pandeglang, Desa Pengrajin Tas di Petir dan

Perumahan Koperasi Tahu Indonesia di Kramat Watu yang keduanya

berada di Kabupaten Serang, juga ada Kelurahan Sukawana sebagai

kawasan konveksi di Kota Serang dan lain sebagainya. Kawasan

yang melakukan percepatan tumbuhkembang ekonomi, yang mampu

meningkatkan pendapatan, serta taraf hidup masyarakat, dalam

waktu lama bahkan bisa permanen yang dapat terus berkembang.

Kunci Keberhasilan

Kesimpulannya Program Inkubator Bisnis dan Wirausaha

sebagai sebuah strategi percepatan tumbuh kembang ekonomi di

Desa dan Kota (kelurahan), dapat berjalan dengan lancar, sukses dan

dalam waktu yang lama, adalah bergantung success key berikut ini:

1. Kerjasama dan Kebersamaan Cendekiawan, para Ahli,

Perguruan Tinggi, Pemerintah, Perbankan, Perusahaan,

Proveder, dan Tokoh Masyarakat di Desa dan Kota (kelurahan)

2. Konsep Program yang bisa diimplementasikan, terintegrasi,

bertahap dan sistematis serta berkelanjutan yang akhirnya dibuat

menjadi Model, setelah sukses dalam pelaksanaannya

3. Sikap Optimisme, Semangat dan Kerja keras serta Optimalisasi

Keterlibatan Masyarakat dan Totalitas kerja Tim Pengarah dan

Tim Pelaksana, serta berjalan efektif, efisien froum bersama

pelaksanaan program.

4. Transformasi wawasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan proses

edukasi yang optimal, berupa Pelatihan dan Monitoring, evaluasi

211

juga qulity contol yang menyeluruh, setiap saat dan juga

Problem solving yang cepat penanganannya, serta konsultasi

yang berjalan baik

5. Serta daya dukung terus menerus dari berbagai pihak,baik ICMI,

Perguruan Tinggi, pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota,

serta aparat Desa dan kelurahan, Perbankan, Perusahaan,

Proveder seluler/ IT dan berbagai pihak terkait lainnya, untuk

mempertahankan serta mengembangkan Program ini.

***

212

Tentang Penulis

Bobby Hidayat, biasa dipanggil dengan

nama Bobby. lahir 13 Juni 1974.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana di IAIB

Serang Banten tahun 1999. Saat ini

menjabat Pengurus ICMI orwil Banten

Departemen Kewirausahaan dan Ekonomi

Umat, kemudian menjabat sebagai

Direktur HIKPA Akademi(Lembaga

Pelatihan HIPKA). Penulis juga aktif di

ASPERWI Banten (Asosiasi Perjalanan Wisata – Banten) daan juga

aktif terlibat di FHT Banten (Forum Halal Tourism) Banten sebagai

Sekretaris. Pendiri dan sebagai Sekjen di Rumah Pemasaran (2019-

skrng)

Penulis pernah sebagai Manajer Pemberdayaan Ekonomi LAZ

DAAI (Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Amal Insani) Kota

Cilegon tahun 2001-2003, kemudian Manajer Pemberdayaan

Ekonomi LAZ HARFA (Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa)

Banten tahun 2006-2008. Sebagai Folentir Pemberdayaan Ekonomi

LAZ HARFA (Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa) Banten tahun

2009-2013; pernah juga menjadi Trainer Organisasi dan Manajemen

OSIS & Life Skill, BeST (SMU) Tahun 2005-2008; Surveyor,

Survey tentang penggunaan listrik dan air tanah pada industry

(Surveyor Indonesia) 2010; Konsultan/ Penyelia Mitra Tani Program

PNPM Pertanian (PUAP) 2008–2013; Trainer Life Skill dan

Entrepreneur Skill, YOURS/ Young Rising Star (Mahasiswa &

Masyarakat Umum) Tahun 2013–Sekarang; dan terakhir sebagai

Sekretaris Umum di OK OCE dan sekaligus Trainer OK OCE PKK

213

DKI se Jakarta (2018-sekarang). Penulis saat ini berdomisili di

Perum Permata Safira Regency, Blok E5 no. 18, Rt 05/ Rw 06

Kelurahan Sepang, Kec. Taktakan, kota Serang, Banten No yang

dapat dihubungi; 081386543717 (WA)/ 087797975146 [*]

214

215

STIGMA SDM BANTEN

Oleh: Liza Mumtazah Damarwulan Ketua Depertemen Pemberdayaan Perempuan ICMI Orwil Banten

ondisi paradox antara pertumbuhan industri yang pesat

dengan tingkat pengangguran yang tinggi di provinsi

Banten, menjadi tanda tanya besar, ada apa dengan SDM

Banten? Berdasarkan data BPS tahun 2017, provinsi Banten

merupakan salah satu dari lima provinsi yang tingkat

penganggurannya tertinggi di tingkat nasional yakni sekitar 9,28%

dibandingkan tingkat pengangguran nasional 5,1%. Bahkan pada

tahun 2020 ini, posisi Banten menyandang predikat peringkat satu

penyumbang pengangguran di Indonesia. Kondisi ini sangat

menyesakkan dada saya sebagai warga asli Banten. Kondisi ini

sangat miris dan membingungkan atau anomali. Mengapa Banten

menjadi lumbung pengangguran? sementara begitu banyaknya pabrik

dan perusahan-perusahaan berskala besar berada di Banten.

Penanaman Modal Asing pun di Tanah Banten menduduki peringkat

ke-4 se-Indonesia. Lantas apa penyebab kondisi anomali ini?

sebenarnya ada masalah apa dengan SDM Banten ?

Penelusuran jejak dan bedah masalah coba dilakukan, dengan

mengadakan seminar sampai FGD, lalu di mapping akar masalahnya.

Kenyataan tak bisa dipungkiri, angka-angka tak mungkin di geser

tanpa upaya. Pencarian jawaban dan berbagai alasan agar ada

pemakluman terhadap kondisi tersebut, harus dilakukan. Bukan alih-

alih mencari solusi, malah mencari kambing hitam masalah.

K

216

Peran berbagai pihak sangat diperlukan dalam mengatasi

masalah pengangguran di Provinsi Banten. Keterbukaan informasi

dari berbagai pihak terkait sangat diperlukan agar dapat ditemukan

akar permasalahan pengangguran, sehingga dapat dirumuskan

strategi yang tepat dan terarah, sehingga angka pengangguran di

Provinsi Banten dapat berkurang secara signifikan dari tahun ke

tahun. Kolaborasi berbagai pihak pemangku kepentingan perlu

dilakukan sebagai bentuk penyelesaian masalah pengangguran di

Provinsi Banten

Berdasarkan hasil kegiatan FGD (Focus Group Discussion)

yang dilakukan Dinas tenaga kerja, Dinas Pendidikan, Disperindag

bekerjasama dengan Bappenas dengan Skill Development Center

(SDC) Provinsi Banten sebagai motor penggerak dan beberapa

perusahaan di Banten pada tahun 2018, ditemukan beberapa masalah

penyebab tingginya pengangguran di Banten. Dari banyak faktor

penyebab tingginya pengangguran di Banten, diantaranya yang

paling menonjol adalah ketidak selarasan (mismatch) antara

kompetensi pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan pasar

kerja. Mismatch disebabkan terutama karena adanya kesenjangan

antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia kerja.

FGD Mapping supplyand demandtenaga kerja dilakukan di

seluruh daerah Kota dan Kabupaten di Banten oleh SDC. Contohnya,

pada tahun 2018 di Kabupaten Lebak dilaksanakan FGD yang

bertujuan untuk mengetahui peta lulusan dan calon tenaga kerja

serta peluang kerja di Kabupaten Lebak Rangkasbitung.Lebak adalah

salah satu daerah tertinggal di provinsi Banten, dan berdampak pada

rendahnya daya saing mengakibatkan rasio pengangguran melebihi

Provinsi Banten. Peserta yang hadir kurang lebih 35 orang, terdiri

dari unsur KOMPAK BAPPENAS, BNSP, PEMKAB, PEMPROP.

kepala sekolah SMK maupun SMA di Rangkasbitung, Kadin

217

kabupaten Lebak dan Ketua MKKS.. Hasil FGD Lebak pun

diketahui, perlu di tingkatkannyaskill dan mental lulusan agar

memiliki daya juang dan mampu menggali potensi Kabupaten Lebak

yang sebenarnya masih ada dan bisa dikembangkan, seperti

pertanian, jasa, industri kreatif dan pariwisata.

Pada saat FGD Mapping supply and demand di Kabupaten

Lebak juga diketahui bahwa terjadinya kesulitan Sekolah, khususnya

SMK dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan/industri untuk

kunjungan, studi lapangan, pemagangan dan mengakses informasi

lowongan pekerjaan dari perusahaan. Selain masalah tersebut, SMK

juga masih memiliki keterbatasan peralatan, sarana dan prasarana

dan guru produktid yang menunjang kompetensi dan kualitas lulusan

mereka. SMK di kabupaten Lebak sangat berharap agar ada jalan

untuk membantu dan menjembantani SMK dengan industri, baik

dalam hal kerjasama dg industri, BLK, Kuliah vokasi dan

mengundang praktisi industri, mengadakan job fair, mengadakan uji

kompetensi, memberikan akses kunjungan ke perusahaan,

menginformasikan peluang kerja.

Secara umum, dari beberapa FGD yang dilakukan di seluruh

Kota dan Kabupaten di Banten, diketahui miss match yang selama ini

terjadi dikarenakan diantaranya seperti kualitas lulusan yang tidak

sesuai, proses belajar dan kurikulum yang minim pada pembangunan

karakter dan attitude lulusan, serta aksesibilitas SMK yang masih

terbatas.

Belum optimalnya hasil penanganan masalah pengangguran di

Provinsi Banten sejak tahun 2017 sebagaimana ditunjukkan dalam

data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, bahwa dari jumlah

angkatan kerja sebesar 5.596.963 jiwa, masih terdapat 519.563 jiwa

dalam kategori pengangguran, atau sekitar 9,28 persen tingkat

pengangguran di Provinsi Banten, jumlah terbesar angkatan kerja

218

yang belum terserap adalah dari Sekolah Menengah Atas/Sekolah

Menengah Kejuruan. Hal ini menunjukkan kenyataan bahwa masalah

pengangguran perlu perhatian dan penanganan yang strategis.

Untuk menyelesaikan masalah pengangguran di Banten, perlu

adanya political will terhadap masalah pengangguran, dengan

membuat regulasi yang mendorong pengentasan pengangguran,

regulasi bidang pendidikan seperti penyediaan tenaga pendidik

maupun kebijakan/regulasi juga dalam hal anggaran. Penyelesaian

jangka pendek dapat dilakukan dengan mengadakan job fair,

menjembatani SMK dengan industri melalui MoU, mengadakan

pelatihan soft skill bagi lulusan smk calon tenaga kerja dan physical

training serta membantu terealisasi nya kurikulum yang mendorong

lulusan dg soft skills yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Salah satu bentuk kegiatan dalam upaya menggali dan

mendapatkan sumber permasalahan pengangguran di Provinsi

Banten yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan FGD, RTD,

capacity building, Mapping Supply Demand dan kolaborasi program

kegiatan. Upaya ini dilakukan untuk membangun langkah strategis

dan memberikan solusi dalam perancanaan kegiatan menurunkan

angka pengangguran. Kemudian dengan melibatkan pemangku

kepentingan dari unsur dunia usaha, sektor industri, manufaktur, jasa

perdagangan dan pariwisata, dan Perguruan Tinggi dapat

dilaksanakan program link and match, start up, dan 3 D (Dilatih,

Disertifikasi, Ditempatkan) serta program-program lainnya yang dapt

dikembangkan dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan daerah.

Setelah diketahui salah satu akar masalah pengangguran di

Banten adalah dikarenakan kualitas SDM Banten yang rendah,, hal

ini menjadi tantangan bagi para cendekiawan Banten dan kembali

pertanyaan menggaung dibenak saya, ada apa dengan SDM Banten?

Bukankah professor pertama yang dimiliki Indonesia adalah dari

219

Tanah Banten? Prof Hussein Jayadinigrat. Bukankah sejak jaman

kolonial, Banten telah memiliki keistimewaan dengan memiliki jalur

diplomatik yang mengagumkan, memiliki mata uang sendiri, dan

berbagai keunggulan SDM lainnya dengan kapasitas yang tidak bisa

diremehkan ? Lantas kini, ada apa dengan SDM Banten ?

Saya teringat saat pertama kali merantau ke Yogyakarta,

teman-teman langsung menggoda saya, saat saya katakan asal saya

dari Banten. Mereka telah memiliki stigma bahwa orang Banten

punya “ilmu”, maksudnya ilmu hikmat, ilmu santet, ilmu pelet dll

yang sepertinya melekat pada orang-orang Banten. Padahal saya

tidak punya bekal ilmu seperti itu, Walaupun kakek moyang saya

terkenal memiliki ilmu yang diluar nalar, seperti menyatukan jempol

yang putus dengan kalimat Bismillah dan bermodalkan air liur, maka

jempol tangan kembali tersambung. Tapi saya sama sekali tidak

menunut ilmu semodel itu. Saya juga pernah bertemu orang, lalu

berdiskusi berbagai hal, menyentuh keilmuan, saya juga

menunjukkan semangat kerja yang tinggi, pantang menyerah, haus

ilmu, berani bicara dan tiba-tiba dia berkata, apakah benar saya orang

Banten ? Duh rasanya miris, ada apa dengan stigma orang Banten ?

Dia berkata, biasanya orang Banten malas kerja, malas menuntut

ilmu, maunya “malak” atau meminta-minta. Kinerja buruhnya pun,

kebanyakan istirahat dari pada kerjanya, jauh dibandingkan kinerja

buruh dari Cirebon atau Jawa tengah. Saya protes, memang

begitukah SDM kita ?.

Suatu waktu, dalam acara diksusi dengan mengundang satu

perusahaan yang dengan gamblang menyodorkan hasil riset mereka,

bagaimana calon tenaga kerja yang mereka wawancarai saat

merekrut tenaga kerja dengan membandingkan orang Banten dan

orang Jawa Tengah. Saya malu hati, tapi mau protes bagaimana lagi

? ini adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dan memang hal

220

tersebut ada disebagian besar SDM Banten. Hasil riset mereka

diantaranya, dilihat dari nilai akademik, lulusan Jawa Tengah lebih

baik dari lulusan anak Banten. Disisi attitude, calon tenaga kerja dari

Jawa lebih rajin dan semangat, mau ditempatkan kerja dimanapun,

berbanding terbalik dengan calon tenaga kerja dari Banten, yang

enggan ditempatkan di tempat yang jauh, kurang gigih dan tidak

rajin, arogan tidak seperti orang jawa yang berkarakter manut. Dan

beberapa point lainnya yang saya lupa untuk mengingatnya.

Pertanyaan saya, benarkah semua orang Banten memiliki karakter

seperti itu ? Batin saya menolaknya !

Kita punya Pahlawan Nasional seperti Maulana Hasanudin,

Sultan Ageng Tirtayasa yang berani melawan Penjajah Belanda,

beliau memperhatikan pendidikan. Kita juga punya Mr. Syafruddin

Prawiranegara, kelahiran Serang Banten, pernah menjabat sebagai

Presiden pada saat RI mengalami masa darurat. Kita punya Brigjen

KH. Syam’un seorang patriot dari Cilegon. Residen pertama Banten

pada periode 1945-1949. Seorang ulama yang sangat berpendidikan.

Kita juga punya KH. Syekh Nawawi Al Bantani, seorang ulama

berkelas internasional. Imam besar Masjidil Haram. Yang memiliki

karya-karya besar yang diterbitkan dan menjadi rujukan berbagai

ulama, beberapa murid beliau diantaranya Kiai Haji Wasid, Syekh

Arsyad Thawil Al Bantani Al Jawi, KH. Hasyim Asy’ari pendiri NU

yang juga para pejuang, ulama berpendidikan. Para Srikandi Banten

pun tak kalah berjuang, Nyimas Gamparan, memimpin pasukan

perang Cikande, Nyimas Melati, pejuang perebut kemerdekaan yang

gagah berani lagi cerdik pandai. Maria Ulfah Santoso seorang

menteri perempuan yang dimiliki Indonesia.

Tokoh-tokoh Banten lainnya seperti; Eki Syahrudin, Jendral

Soerdjadi Soedirdja, Taufiequrachman Ruki, Tb. Nitibaskara, Tb.

Dedi Gumelar, Tb. Hasanuddin dan masih banyak lagi tokoh-tokoh

221

besar lainnya yang berkiprah di tingkat nasional dan besar namanya

di luar Banten.

Pertanyaannya, mengapa SDM Banten saat ini tak lagi

mewarisi jiwa dan semangat para pendahulu kita? Yang memiliki

semangat menuntut ilmu, yang memiliki daya juang, yang

emenjunjung tinggi nilai-nilai agama? Banten bukan hanya berisi

jawara saja, bukan hanya berisi dan di dominasi oleh golongan

tertentu, apalagi merasa dimiliki oleh kelompok tertentu karena

merasa leluhurnya memiliki jasa di tanah Banten ini. Di tanah

Banten ini lahir para pejuang, bangsawan yang berpihak pada

rakyatnya, agamawan yang haus akan ilmu dan menjadi panutan

umat. Politikus yang berani di dalam ruang-ruang sidang.

Lantas apa yang salah dengan pola pendidikan kita? Mengapa

nilai-nilai para pejuang, agamawan, negarawan dan figur-figur baik

yang dimiliki Banten tidak menginspirasi kita? Mengapa attitude

yang justru mendominasi adalah perilaku jawara? penghisap

kekayaan bagi diri sendiri? korupsi berjamaah merajalela, politikus

yang mengaspirasi semakin sedikit? akhlak dan iman semakin

menjauh, semangat menuntut ilmu semakin meredup, SDM Banten

kehilangan jati diri, hingga akhirnya hanya mampu bersaing

dikandang sendiri, tidak berani berjuang, malas, arogan dan berbagai

stigma negative lainnya yang melekat. Dan akhirnya, menjadi

sumber yang disalahkan atas naiknya angka pengangguran di Banten.

SDM Banten yang tidak secemerlang dan sehebat tokoh-tokoh besar

Banten masa lalu.

Akhirnya, untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang

berkompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha, perlu

kiranya kita mengembalikan nilai-nilai mental yang di adopt dari

karakter tokoh-tokoh Banten, melalui pelatihan mental switching,

lalu mendorong SDM untuk memiliki kualitas yang tersertifikasi,

222

sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja pada sektor

manufaktur, perdagangan, jasa dan pariwisata serta utamanya adalah

menciptakan wirausaha baru. Dan iklim semodel pemalakan bagi

pencari kerja, harus diberantas. Karena sejatinya nilai jawara

bukanlah para pemeras, bukan para perampok, bukan para pemalak,

jawara Banten adalah pelindung rakyat, pembela kebenaran, berani

dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Mari kembalikan

kejayaan SDM Banten !

223

Tentang Penulis

Liza Mumtazah Damarwulan, Lahir di

Pandeglang, 29 November 1974. Anak ketiga

dari pasangan Prof. Dr. HM. Athoullah

Ahmad, MA dan Hj. Siti Murtafiah, S.Sos.I.

Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas

Ekonomi Muhammadiyah Yogyakarta

(UMY), Menyelesaikan S2 di Universitas

Jendreal Soedirman (UNSOED) dan S3 di

Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Diponegooro (UNDIP).

Aktid dalam berbagai kegiatan di Kampus saat kuliah (Mapala

UMY, BEM FE, Teater, Jurnalistik, dll). Saat ini dipercaya menjadi

Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan Forum CSR

Banten, Kepala Divisi pelatihan SDC Banten, Ketua Departemen

pemberdayaan Perempuan ICMI Orwil Banten, dan Kepala

Laboraturium Manajemen FEB Untirta. Penulis pernah bekerja di

PT. PAN Asia Rattan tahun 19999, menjadi Training di PINBUK

Indonesia sejak tahun 2000-sekarang, menjadi Credit Officer PT.

Bank Danamon Indonesia, tbk Cabang Labuan tahun 2003. Dan

sejak tahun 2003 sampai sekarang tercatat sebagai Dosen di FEB

Untirta. Selain bekerja, penulis juGa memiliki usaha dan

berpengalaman sebagai wirausaha.

224

225

PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

TERHADAP PENGEMBANGAN LOCAL

GENIUS DI PROVINSI BANTEN

Oleh: H. Dedi Mulyadi

Ketua Departemen Organisasi ICMI Orwil Banten

alam perjalanan pemerintahan daerah di Provinsi Banten

telah menapak hingga yang ke 20, sejak berdirinya melalui

Undang-Undang N0 23 tahun 2000 yang disahkan pada

tanggal 17 Oktober 2000, ini merupakan usia pemerintahan yang

sudah dianggap lepas dari krisis identitas dari keajegan dalam

melaksanakan pembangunan baik dalam konteks struktural maupun

fungsional. Tinjauan pemikiran terhadap hal ini tentu perlu mengkaji

secara kontekstualitas dari berbagai varian dominan yang

mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah terhadap eksistensi

Pemerintah Provinsi Banten beserta seluruh Pemerintahan yang

meliputi 4 Kabupaten dan 4 Kota. Sebagaimana diketahui regulasi

pengembangan otonomi daerah sejak kemerdekaan Republik

Indonesia mengalami berbagai perubahan dan pengembangan,

dimulai sejak UU No. 1 tahun 1945, yang mengatur tentang

kedudukan Komite Nasional Daerah (KND).

Komite ini dibentuk dalam rangka mempersiapkan pemilihan

umum. KND terdapat pada beberapa tingkatan daerah, yaitu

Kabupaten, Kota, dan Keresidenan. KND diharapkan menjadi BPRD

(Badan Perwakilan Rakyat Daerah) yang setara dengan DPRD pada

saat ini. Di dalam UU ini juga ditentukan bahwa 5 orang dari KND

D

226

menjadi Badan Eksekutif yang bersama dengan kepala daerah

menjalankan kewajiban untuk mengatur rumah tangga di daerahnya.

Berangsur-angsur diikuti dengan UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 44

Tahun 1950, UU No. 1 tahun 1957, UU No. 18 tahun 1965, UU No.

19 tahun 1965, UU No. 5 tahun 1974, UU No. 5 tahun 1979, UU

No. 22 tahun 1999 (UU ini mulai diundangkan pada Era demokrasi

reformasi.

Di dalam UU ini disebutkan bahwa jenis dan tingkatan daerah

yang berlaku yaitu daerah provinsi, kabupaten, dan kota, yang

membedakan dengan UU pemerintahan daerah yang sebelumnya

yaitu di dalamnya disebutkan bahwa kepala daerah beserta perangkat

daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah dan

DPRD sebagai Badan legislatif Daerah). Selanjutnya UU No. 32

tahun 2004, UU No. 12 tahun 2008 dan UU No. 23 tahun 2014. UU

No. 9 Tahun 2015 (Keberadaan UU yang terakhir ini tidak lepas dari

adanya pengaruh dari perubahan aturan mengenai pemilihan kepala

daerah). Adapun tindak lanjut dari undang-undang ini yang mengatur

mekanisme Pemerintahan di daerah , diantaranya adalah Peraturan

Pemrintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah N0 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Ditataran lapangan Peraturan Daerah merupakan landasan

yang visibel, karena sesuai dengan TAP nomor III/MPR/2000 dan

UU nomor 10 tahun 2004, Perda (Peraturan Daerah) diakui sebagai

bagian dari hukum positif dan mempunyai tata urutan “resmi” dalam

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Walaupun beberapa

waktu silam Kemendagri membatalkan kurang lebih 3.143 Perda

terkait Investasi yang dianggap kurang mengembangkan daya saing

dan menghambat pertubuhan ekonomi.

227

Hal yang perlu menjadi pemikiran dan perlu selalu dicermati

dalam konteks legislasi adalah jangan sampai terjadi terhindarnya

adanya pengaturan yang bersifat kriminogenik dan viktimogenik.

Peraturan yang bersifat kriminogenik adalah peraturan yang

berpeluang/berpotensi menimbulkan kejahatan. Misalnya dibuat

peraturan-peraturan yang bersifat koruptif dalam arti ketika

diterapkan akan menimbulkan kerugian keuangan negara. Apabila

Peraturan Perundang-undangan sudah bersifat kriminogenik, maka

peluang untuk bersifat viktimogenik juga besar. Peraturan yang

bersifat viktimogenik adalah peraturan yang berpeluang/berpotensi

menimbulkan korban. Korban yang dimaksudkan disini bisa

manusia, lingkungan hidup, kemandekan investasi dan lain-lain.

Misalnya pemda membuat Peraturan Daerah tentang pengelolaan

bahan tambang galian C, maka apabila pengaturannya tidak

memperhatikan konservasi dan pemulihan lingkungan, maka

lingkungan hidup disekitar kawasan pertambangan akan rusak dan

dalam konteks ini lingkungan telah menjadi korban.

Pada hakekatnya, menurut Soetjipto Rahardjo (2006),

pembuatan Peraturan Perundang-undangan adalah sebuah proses

memberi bentuk terhadap sejumlah keinginan dan pemberian bentuk

tersebut dirumuskan melalui bahasa ke dalam norma yang tertulis.

Perumusan melalui bahasa ke dalam norma adalah tahap akhir dari

suatu proses panjang penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Proses ini dapat disebut sebagai proses transformasi.

Tahap pertama dari proses tersebut adalah memberi bentuk

terhadap berbagai kepentingan yang bersimpang siur dan

mengubahnya menjadi harapan dan keinginan. Tahap kedua

diusahakan agar keinginan perorangan menjadi keinginan suatu

golongan atau kategori sosial. Tahap ketiga menjadikan keinginan

perorangan yang sudah menjadi keinginan umum itu menjadi urusan

228

pemerintah. Hal ini adalah tahap untuk menjadikan keinginan umum

tersebut sebagai problem. Tahap keempat adalah pengakuan

golongan-golongan politik, bahwa problem tersebut adalah urusan

yang membutuhkan campur tangan pemerintah. Tahap kelima

adalah menempatkan problem tersebut dalam agenda pembuatan

peraturan perundang-undangan. Tahap keenam adalah proses

pembuatan/perumusan peraturan perundang-undangan

Beberapa kasus yang muncul dibeberapa media yang

terberitakan dan hampir telah diadvokasi oleh segenap komponen

masyarakat diantaranya Penggalian tambang yang meyebabkan

longsor dan banjir bandang di beberapa Wilayah Kabupaten Lebak

dan penggalian gunung batu di daerah Bojonegara Kabupaten

Serang.

Otonomi Daerah Sebagai Solusi

Otonomi daerah sebagai sebuah solusi stagnasi koordinasi

vertikal dan pemerataan pembangunan guna mengurangi distorsi dan

disparitas Pusat dan Daerah. Inilah salah satu quote yang hingga kini

masih menjadi sebuah proses struktural akomodatif yang masih terus

diperjuangkan. Sebagai bentuk koordinasi vertikal tersebut diantara

terdapat beberapa proyek strategis nasional di daerah seperti

beberapa proyek strategis nasional yang ada di wilayah Provinsi

Banten tersebut yakni proyek pembangunan jalan tol Serang-

Panimbang (83,6 km), jalan tol Serpong-Balaraja (30 km), proyek

kereta api ekspres Soekarno Hatta-Sudirman (SHIA), proyek bandara

Banten Selatan, Panimbang, pengembangan Bandara Soekarno Hatta

(termasuk terminal 3), terminal LPG Banten kapasitas 1 juta

ton/tahun, proyek energi asal sampah kota-kota besar (Semarang,

Makassar, Tangerang), proyek pembangunan Bendungan Sindang

Heula, pembangunan Bendungan Karian, pembangunan KEK

Tanjung Lesung, dan percepatan infrastruktur transportasi, listrik dan

229

air bersih untuk 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN)

prioritas Danau Toba, Pulau Seribu, Tanjung Lesung dan tujuh

kawasan lainnya.

Sebagai bukti pertanggung jawaban secara moral

moralresponsibility (Pertanggungjwaban moral) dan matrial

accountability (pertanggungjawaban materiil), berdasarkan Laporan

Hasil Pemeriksaan Keuangan Oleh Perwakilan BPK Provinsi Banten

tahun 2018 yang dilaporkan pada pertengahan tahun 2019,

Pemerintahan di wilayah Provinsi Banten baik 4 Kabupaten dan 4

Kota serta Provinsi mendapat mendapat predikat Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP), artinya ini sebuah predikat yang cukup

membanggakan sebagai sebuah prestasi pertanggung jawaban

pembangunan.

Perpspektif lainnya, bahwa Implementasi Otonomi Daerah

merupakan upaya percepatan mengatasi ketertinggalan daerah dari

marjinalisasi ketidakmampuan daerah dalam mengikuti arus

perkembangan zaman. Hal menilik Keberhasilan, ditinjau dari

status pembangunan mansuia di Banten Menurut Kepala Biro Pusat

Statistik Provinsi Banten Adhi Wiriana (2019) ; IPM merupakan

indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan

pembangunan manusia di suatu wilayah. Untuk melihat kemajuan

pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan,

yaitu kecepatan dan status pencapaian. IPM dihitung berdasarkan

rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pengetahuan, dan

pengeluaran.

Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan melalui standardisasi

dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen

indeks. Indeks Pembangunan Manusia di Banten (IPM) 72, 44,

terjadi peningkatan, dengan perincian: ; Kabupaten Pandeglang

64,91 dari 64,34, Kabupaten Lebak 63,88 dari 63,37, Kabupaten

230

Tangerang 71,93 dari 71,59. Selanjutnya Kabupaten Serang 66,38

dari 65,39, Kota Tangerang 78,43 dari 77,92, Kota Cilegon 73,01

dari 72,65. Lalu Kota Serang 72,10 dari 71,68 serta Kota Tangsel

81,84 dari 81,17, bila dipandingkan IPM Nasional yang berkisar 71,

92, maka rata-rata IPM Provinsi Banten menunjukkan kenaikan.

Adapun Komponen Penunjang, menunjukkan bahwa Umur Harapan

Hidup (UHP) 69, 84 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,88

tahun, Rata-rata lama sekolah (RLS) 8,74 tahun, Pengeluaran Per

Kapita disesuaikan (PKP) Rp.12.3 Juta.

Persepektif lain yang perlu dicermati, berdasarkan data Badan

Pusat Statistik (BPS) tercatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di

Banten tertinggi kedua se-Indonesia sebesar 7,58 persen atau

465.800 orang. Angka ini juga lebih tinggi dari angka rata-rata

nasional sebesar 5,34 persen. Menurut tingkat pendidikan, lulusan

SMK paling mendominasi TPT di Indonesia. TPT yang berasal dari

pendidikan SMK sebesar 11,24 persen, lulusan SMA sebesar 7,95

persen, lulusan diploma I/II/III sebesar 6,02 persen, lulusan

universitas sebesar 5,89 persen, lulusan SMP sebesar 4,80 persen,

dan sekolah dasar (SD) sebesar 2,43 persen. Angka kemiskinan di

Provinsi Banten pada triwulan I tahun 2019 sebesar 5,25 persen,

sedangkan rata-rata nasional sebesar 9,66 persen. Dengan capaian

angka kemiskinan sebesar 5,25 persen menempatkan posisi Provinsi

Banten pada urutan ke-5 tertinggi se-Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, Penilaian

Ombudsman Perwakilan Banten mencatat indikator kualitas

pelayanan publik 5 daerah di Banten masuk kategori buruk. Hanya

Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan yang memiliki

nilai baik dalam memberikan informasi dasar pelayanan publik.

Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Banten Teguh P Nugroho

(2019) mengatakan Ombudsman memiliki penilaian menggunakan

231

zonasi merah, kuning, dan hijau. Tiga daerah Tangerang Raya

dikategorikan baik atau memasuki zona hijau.

Sementara Pandeglang dan Kabupaten Serang masih masuk

kategori pelayanan publik yang buruk atau merah. Sisanya, Lebak,

Cilegon, dan Kota Serang masuk zona kuning atau kurang baik.

Sedangkan bila menilik IKM Pemerintah Provinsi Banten (Penelitian

Bapeda, 2018 ) menujukkan hasil 81,92 dengan kategori Baik.

Melengkapi hasil evaluasi, sebuah survey yang dilakukan oleh Visi

Research and Consulting (VISI) (2019) terhadap Kinerja Gubernur

dan Wakil Gubernur, menunjukkan bahwa ;“Kinerja Gubernur

Banten sangat atau cukup memuaskan, yaitu sebesar 59,1%. Dan

hanya 32,8% yang menilai kurang atau tidak memuaskan. Data ini

tidak jauh berbeda dengan penilaian kinerja Wakil Gubernur Banten

yang dinilai sangat cukup memuaskan, yaitu 52,9%," .

Tinjauan dari beberapa pemikiran di atas menujukkan bahwa

geliat otonomi daerah memiliki varian yang bertingkat, dengan

menunjukkan ciri hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah

otonom (Provinsi, Kabupaten dan Kota) adalah bersifat tergantung

dan bawahan (dependent and subordinate). (Prinsip ini berbeda

dengan hubungan antara negara bagian dengan pemerintah federal

yang menganut prinsip federalisme yang sifatnya independen dan

koordinatif). Melalui prinsip hubungan tersebut, sejak dulu hingga

sekarang ini, ketika terdapat persoalan di Daerah (Kabupaten dan

Kota) yang nampaknya tidak mampu “ditangani” atau “tidak

tertangani” baik secara kewenangan, tuposi dan prioritas maupun

finansial, maka Daerah dapat meminta Provinsi sebagi Pemegang

Otoritas Vertikal di daerah menaggulangi, mengatasi dan

menyelesaikan persoal yang terjadi di Daerah tersebut, contoh Klasik

misalnya Pembangunan Konservasi Banten Lama, yang sejak

ditangani Kabupaten lalu beralih hingga kepada Kota Serang,

232

akhirnya melalui Pemerintah Provinsi Banten, dapat ditangani dan

tertangani, walaupun prosesnya masih berlangung.

Pengembangan Local Genius.

Salah satu kekuatan pembangunan kapasitas sumber daya

manusia yang menjadi character building adalah melalui aspek

pengembangan yang menjadi banch mark dari suatu entitas budaya

masyarakat tertentu. Secara Antropologis, Local genius ini

merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh Quaritch

Wales, (Ayatrohaedi, 1986) yang menunjukkan bahwa identitas atau

kepribadian budaya bangsa yang mampu menyerap dan mengolah

kebudayaan asing sesuai dengan watak dan kemampuan diri. Ciri-ciri

local genius yang akhirnya menjadi sebuah kearifan lokal

diantaranya; mampu bertahan terhadap budaya luar, memiliki

kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mampu

mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, mampu

mengendalikan, dan mampu memberi arah pada perkembangan

budaya. Dalam konteks kebantenan, keterbukaan masyarakat yang

sejak dulu dikenal dengan permisif, yang terkadang tanpa reserve,

inilah yang menyebabkan Cornelis De Houtman, pada taun 1596,

ekspedisi pertama Belanda yang akhirnya, menginjakkan kakinya,

mudah diterima oleh masyarakat Banten, yang pada akhirnya

menjadi “tunas-tunas kolonialisme dan imperialisme” di Indonesia.

Kita mengenal secara eksisting budaya lokal yang menjadi

kekuatan local genius, diantaranya Potensi dan kekhasan budaya

masyarakat Banten, antara lain Seni Bela Diri Pencak Silat, Debus,

Rudad, Umbruk, Tari Saman, Tari Topeng, Tari Cokek, Dog-dog,

Palingtung, dan Lojor dan lainnya

Analisis terhadap pengembangan local genius pada dasarnya

bukan hanya mempertahankan berbagai seni dan budaya yang selama

ini berkembang dan menjadi kebangggan masyarakat, akan tetapi

233

seberapa jauh peresapan nilai seni tersebut menjadi pemicu “Self

Defence” terhadap budaya luar, yang secara sistematis, masif dan

terstruktur mengikis secara pelan tapi pasti melalui berbagai media

yang berkembang. Masalah lainnya adalah sudah pudarnya anak-

anak zaman sekarang dalam memainkan permainan lokal di

Indonesia. Zaman dahulu permainan anak-anak itu seperti bermain

congklak, bermain layang-layang, gobag, gatrik, boy-boyan, petak

umpet, enggrang, bermain lompat tinggi dan lain sebagainya sudah

hilang tergantikan dengan gadget sehingga anak-anak sekarang

menjadi individualis dan materialistis. Lalu remaja zaman sekarang

lebih cinta dengan budaya negara lain yang kekinian seperti K-Pop

(Korean Pop), budaya barat, bahkan hingga menari tarian modern

(modern dance) daripada tarian tradisional. Ini merupakan masalah

serius jika terus dibiarkan dalam jangka yang panjang.

Beberapa hal yang menjadi penyusup bahkan memperngaruhi

pemikiran masyarakat khususnya kaum milenial, diantaranya adalah;

1. Gaya idola, beberapa kalangan hampir lebih banyak memiliki

histeria terhadap Gaya selebritas luar negeri dibanding dengan

selebritas nasional; 2. Musik, dibandingkan dengan musik dangdut

atau musik tradisonal, mereka lebih terkesiap dengan raungan musik

K-Pop, grunge, dan Musik DJ, yang beberapa kali pertunjukkan di

hall tertutup maupun terbuka, seperti terbawa arus dan terbius

dengan mudahnya, 3. Busana, hampir satu dekadean, gaya jean ketat

terutama perempuan muda, hampir tidak tergeser dan berubah

kecenderungannya, 4. Kuliner, sajian fast food, junk food dan

bergaya rasa luar negeri, sudah hampir mewabah dalam berbagai

sajian dari mulai kelas warung sampai cafe dengan berbagai variasi

tempat, yang bila dibandingkan beberapa tahun silam, sangat frontal

perkembangannya, 5. Pergaulan, berbagai kasus dampak pergaulan

hingga penyimpangan seksual, hampir nampak secara frontal dan

234

ekstrim terjadi di sekitar kehidupan masyarakat, 6. Komunitas,

maraknya pergaulan secara komunitas yang bergaya sosialita dan

selebritas, sudah sedemikian maraknya. 7. Penggunaan alat

komunikasi, gagdet dan Android serta sejenisnya, menyebabkan

tingkat sentuhan sosial, terlihat individualitas sekali, dan masih

banyak lagi gejala patologi sosial lain yang berlangsung di sekitar

masyarakat kita

Berbagai fenomena sosial yang berkembang tersebut sengaja

kita ungkap agar menjadi bahan kajian oleh pemangku kepentingan

dalam menentukan arah kebijakan dan implementasi pembangunan

secara terprogram. Oleh Karena itu, kebijakan otonomi daerah

dengan berbagai kewenangan, tupoksi dan prioritas yang dimiliki

Provinsi, Kabupaten dan Kota, sudah saatnya memiliki fokus

tersendiri terhadap pengembangan social building yang berbasis

kearifan lokal. Upaya yang selama ini masih belum efektif secara

optimal, bisa di mulai di lingkungan birokrat, misalnya secara

periodik pada hari atau saat tertentu, harus dipaksakan menggunakan

bahasa daerah sebagai pengantar komunikasi baik antar sesama

maupun dengan masyarakat secara konsisten, mengenakan busana

daerah, dalam berbagai jamuan, menyajikan kuliner khas daerah,

mengingat Banten sebagai daerah religius, maka nilai-nilai

keagamaan ditunjukkan secara konsisten termasuk pada pelaksanaan

simbol-simbol upacara resmi, kebijakan penerapan muatan lokal

pada semua jenjang pendidikan. Apabila pembiasaan kebijakan yang

bertumpu mengembangkan local Genius tersebut secara sistematif,

masif dan terstruktur diantaranya dengan tetap mengadakan festival

atau pagelaran budaya daerah secara terprogram di berbagai

tempat,di samping merupakan potensi wisata daerah, maka

masyarakat akan tergerak, tersentuh dan mengikuti perilaku

panutannya untuk selalu menjung tinggi kearifan lokal yang ada

235

disekitarnya tanpa dipaksa dan timbul melalui kesadaran secara

mandiri. Akhirnya, Local genius sebagai simbol paradigma dan

eksistensi daerah harus tetap dijaga, dipertahan dan dipelihara serta

terus dikembangkan, gunan menangkal borderless globalisasi. [*]

236

Tentang Penulis

H. Dedi Mulyadi, Drs.M.Si, Lahir di Cilegon,

2 Januari 1962, lulus. Menyelesaikan S1

Program Pendidikan Management IIKIP

Bandung dan Lulus S2 Ilmu Administrasi

Negara UNPAD Bandung, sejak 1986/ 1987

menjadi Dosen Tetap di STIA Maulana Yusuf

Banten dan pernah menduduki Jabatan dari

mulai Staf hingga Unsur Pimpinan hingga

sekarang ini. Selain menjalankan fungsi Tri Dharma Perguruan

Tinggi, juga sebagai Tenaga Edukatif di beberapa PTS di Kota

Serang. Kegiatan Penelitian dan Konsultan atau Nara Sumber

dilakukan secara mandiri dan kelembagaan baik internal maupun

kerja sama dengan berbagai DIBAROKAN baik Kabupaten, Kota

dan Provinsi (khususnya pada awal dan pertengahan perkembangan

Pemerintahan Provinsi Banten). Dalam berorganisasi di Masyarakat,

menjadi Pengurus wadah perguruan Tinggi yaitu APTISI dan

ABPTSI Provinsi Banten, ICMI Orda Cilegon dan Orwil Banten,

Lembaga Pernafasan Sapta Daya Banten, BKM, Hipmikindo, Salah

seorang Pendiri Lembaga Pendidikan Husada Pratama dan lainnya.

Aktif diberbagai even lokal, regional dan Nasional sesuai dengan

kapasitasnya. Ketika menjadi Mahasiswa menggeluti bidang Seni

Teater di Studi klub Teater Bandung (STB)

237

QUO VADIS BANK BANTEN: TOO

LITTLE TOO LATE

Oleh: Rizqullah Thohuri

Wakil Ketua ICMI Orwil Banten

asyarakat Banten belakangan ini dikejutkan dengan

adanya pemberitaan di media tentang penarikan dana Kas

Daerah Pemprov Banten di Bank Banten dan dipindahkan

ke Bank BJB Jawa Barat berdasarkan SK Gubernur BANTEN NO.

580/Kep.144-Huk/2020 tgl 21 April 2020, dengan alasan untuk

mengamankan pelaksanaan social safety netdan adanya gagal bayar

dimana Bank Banten tidak dapat melaksanakan permintaan Pemprov

Banten untuk menyalurkan dana bagi hasil pajak ke kabupaten kota

se Provinsi Banten dengan total nilai mencapai hampir Rp.900 miliar

(https://cnbcindonesia.com, tanggal 24 April 2020, pkl 14:52 dan

berbagai media lain).

Surat Keputusan Gubernur tersebut telah menimbulkan

kepanikan di masyarakat, terutama nasabah Bank Banten, yang

kemudian berramai-ramai melakukan penarikan dana via ATM yang

ternyata tidak ada dananya. Kekosongan uang pada mesin ATM bank

merupakan peristiwa fatal karena hal tersebut berarti bank tidak

mampu memberikan layanan kepada nasabahnya yang ingin uangnya

sendiri dan sekaligus menurunkan kepercayaan nasabah dan

masyarakat kepada bank tersebut. Padahal, bank adalah lembaga

kepercayaan dalam arti bahwa bisnisnya adalah mengelola

kepercayaan masyarakat. Himbauan Gubernur agar masyarakat tidak

M

238

panik tentu saja tidak memiliki makna karena dengan dialihkannya

dana kas daerah dari Bank Banten ke bank BJB adalah merupakan

bentuk kepanikan dan ketidak percayaan Gubernur terhadap bank

miliknya sendiri. Jadi bagaimana mungkin Gubernur meminta

masyarakat untuk tidak panik sementara dirinya sendiri sudah panik

lebih dahulu?. Bilamana dana kas daerah tersebut merupakan dana

untuk pengamanan sosial, Gubernur berada dalam posisi dilematis

karena disatu sisi, beliau harus mengamankan dana masyarakat via

socialsafety net yang sekarang ini sangat dibutuhkan sehubungan

dengan adanya musibah covid-19, tetapi disisi lain, beliau juga

adalah Gubernur Pemprov Banten yang memiliki Bank Banten yang

selama ini berupaya untuk menyelamatkan Bank Banten dari

kerugian yang terus menerus dan menggerogoti dana APBD Banten

untuk menambah modal bank tersebut.

Sejak memiliki Bank Banten pada tahun 2017, Pemprov

Banten telah menggunakan dana APBD untuk penambahan modal

bank tersebut mencapai Rp. 615 miliar. Keputusan Gubernur untuk

mengalihkan pengelolaan uang kas Daerah dari Bank Banten ke

Bank BJB secara langsung bermakna penarikan kepercayaan &

dukungan terhadap Bank Banten dan secara bersamaan pemberian

kepercayaan & dukungan kepada bank BJB yang sejalan dengan

adanya rencana penggabungan Bank Banten kedalam Bank BJB

sesuai Letter of Intent (LOI) yang ditanda tangani oleh Gubernur

Banten dan Gubernur Jawa Barat tertanggal 23 April 2020,

sebagaimana tersebut pada butir 1 surat Bank Banten No.395/DIR-

BB/IV/20, tgl 23 April 2020 yang ditujukan kepada PT Bursa Efek

Jakarta dalam rangka pemenuhan keterbukaan informasi.

Surat Keputusan Gubernur dan LOI diatas adalah suatu

rangkaian upaya penggabungan Bank Banten ke dalam Bank BJB,

bukan penyelamatan Bank Banten, karena dengan penggabungan

239

tersebut berarti Bank Banten dilebur ke bank BJB sehingga nama dan

operasional Bank Banten akan hilang.Apakah rencana penggabungan

tersebut menguntungkan masyarakat Banten dan dapat berjalan baik

tentunya membutuhkan analisis lebih mendalam karena hal tersebut

tergantung bagaimana hasil due diligence yang akan dilakukan oleh

Bank BJB terhadap bank Banten. Yang jelas, nama Bank Banten

akan hilang dan harapan masyarakat Banten untuk memiliki bank

daerahnya sendiri akan ikut punah. Pertanyaannya adalah mengapa

hal ini sampai terjadi?. Analisis dibawah ini berusaha untuk

menjawab pertanyaan tersebut secara objektif dengan maksud agar

kita semua dapat memahami dengan baik dan komprehensif tentang

permasalahan Bank Banten.

Bermasalah sejak awal.

Bank Banten pada awalnya bernama Bank Eksekutif yang

berdiri pada tahun 1993 dengan fokus bisnis pada sektor korporasi

atau usaha berskala besar tetapi dalam perjalanannya tidak berjalan

baik dan mengalami penurunan kecukupan modal yang

dipersyaratkan oleh otoritas. Bank Eksekutif adalah bank sakit yang

tidak pernah sembuh sampai akhirnya pada pertengahan tahun 2010

dijual kepada Perusahaan Investasi bernama PT. Recapital Securities,

yang salah satu pemegang sahamnya waktu itu adalah mantan calon

wakil Presiden. Oleh Recapital, nama Bank Eksekutif diganti dengan

Bank Pundi dengan merubah model bisnisnya ke sektor UMKM dan

memperbanyak jumlah kantor cabang ke berbagai daerah provinsi

sampai ke Makasar, Denpasar, Manado dan ke daerah luar jawa

lainnya. Setelah 6 (enam) tahun berjalan, bank Pundi tidak juga

menunjukkan perkembangan bisnis yang baik. Pada tahun 2014,

bank Pundi memiliki aset sebesar Rp 9,0 triliun dengan kerugian

sebesar -Rp120 miliar dan pada tahun 2015, asetnya turun 34%

240

menjadi Rp5,9 triliun dengan kerugian naik tajam sebesar 175%

menjadi -Rp331 miliar.

Pada pertengahan tahun 2016, bank Pundi yang dalam kondisi

sakit tersebut akhirnya dijual ke Pemprov Banten dan berubah nama

menjadi Bank Banten. Yang menarik adalah pada awal menjadi bank

Banten, sahamya sempat diperdagangkan pada harga tertinggi Rp135

per lembar, tetapi selama tahun 2017 harga saham bank Banten

menurun terus dan stagnan di harga Rp50 per lembar hingga saat ini.

Artinya, kinerja bank Banten (ex. Bank Pundi) dinilai tidak bagus

dan sahamnya tidak diminati oleh investor di pasar modal.

Disamping itu, yang patut disayangkan adalah bahwa pembelian

bank Pundi menjadi bank Banten tidak melibatkan Pemerintah

Kabupaten kota, padahal bisnis bank itu adanya di daerah kabupaten

kota, bukan di tingkat provinsi sehingga menyulitkan bank Banten

untuk melakukan penetrasi pasar dan untuk memenuhi kebutuhan

tambahan modalnya sewaktu-waktu, mengingat Pemerintah Provinsi

memiliki keterbatasan pendanaan melalui ABPDnya.

Pada akhir tahun 2016 atau sekitar 6 (enam) bulan setelah

Pemprov Banten memiliki bank, aset bank Banten sebesar Rp5,2

triliun atau turun 11% dari tahun 2015 dengan kerugian bersih

mencapai -Rp405 miliar atau meningkat sebesar 22% dari tahun

2015.Artinya, prosentase peningkatan kerugian bank Banten adalah 2

(dua) kali lebih besar dari prosentasi penurunan asetnya pada tahun

2016.Namun demikian, Manajemen Bank Banten terutama sejak

tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebenarnya telah berupaya

untuk memperbaiki kinerjanya dan telah berhasil menurunkan angka

kerugian secara signifikan. Total Aset meningkat sebesar 53,84%

dari Rp.5,2 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp. 8,1 triliun pada

tahun 2019. Kerugian bank Banten selama 3 tahun (2017-2019)

totalnya -Rp313 miliar, jauh lebih kecil dari dari total kerugian

241

selama 2 tahun sebelumnya (2015-2016) yang mencapai -Rp736

miliar atau penurunan kerugian (kinerja positif) sebesar 57% dengan

keterbatasan permodalan yang dimilikinya. Efisiensi operasional

juga membaik sebagaimana tercermin pada rasio Biaya

Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO), yaitu dari 195,70%

pada tahun 2016 menjadi 129,22% pada tahun 2019. Bahkan kinerja

Bank Banten pada tahun 2017 dan 2018 masih relatiflebih baik dari

2019. Aset meningkat menjadi Rp7,66 triliun pada 2017 dan

meningkat lagi menjadi Rp9,48 triliun pada 2018. Kerugian pada

tahun 2017 hanya sebesar -Rp76,28 miliar tetapi naik lagi menjadi –

Rp100,13 miliar pada 2018 vs. –Rp405,12 miliar pada tahun 2016

dan -Rp137,56 miliar pada tahun 2019.

Kinerja yang relatif lebih baik pada 2017 dan 2018 tersebut

tidak segera diikuti dengan penambahan modal yang sebenarnya

sudah dibutuhkan sejak 2017 dimana rasio kecukupan modalnya

(Capital Adequacy Ratio/CAR) menurun dari 13,22% pada 2016

menjadi 10,22% pada 2017. Dalam dunia perbankan, permodalan

diatur secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan setiap

bank harus memiliki modal minimum yang ditetapkan oleh lembaga

tersebut. Adalah tanggung jawab pengurus dan pemilik bank untuk

selalu memenuhi ketentuan permodalannya. Oleh karena kebutuhan

tambahan modal tidak kunjung dipenuhi, selain juga masalah

manajemen dan pengawasan internal, maka kinerja Bank Banten

terus memburuk hingga akhir tahun 2019 dan berujung pada

kegagalan bayar Bank Banten kepada nasabah dan bahkan ke

Pemprov Banten sendiri.

Secara bisnis, bank Banten sebenarnya memiliki prospek dan

potensi bisnis yang sangat besar karena wilayah kerja Banten

terutama dari Tangerang, Serang sampai ke Cilegon merupakan

kantong-kantong bisnis dengan ratusan perusahaan (perusahaan

242

dalam dan luar negeri) beroperasi, ribuan karyawan yang bekerja,

jutaan warga masyarakat yang berdomisili, termasuk proyek-proyek

Pemda dan jutaan ASN, yang semuanya membutuhkan layanan

perbankan. Oleh karenanya, kinerja bank Banten yang positif diatas,

dalam arti sudah mampu menurunkan angka kerugian secara

siginifikan, masih dapat ditingkatkan lagi dengan re-orientasi model

bisnis, fokus pada pemanfaatan potensi ekonomi dan bisnis daerah

Banten dan tentunya pemenuhan kebutuhan permodalan. Re-

orientasi model dan fokus bisnis perlu dilakukan terutama karena

hingga saat ini Bank Banten masih mempertahankan kantor-kantor

cabang yang berada diluar wilayah Banten seperti di Semarang, Solo,

Denpasar, Karawang, Manado dan lainnya sementara potensi bisnis

di wilayah Banten sendiri belum dimanfaatkan secara optimal.

Kantor-kantor cabang tersebut perlu dievaluasi dan dapat direlokasi

ke wilayah Banten yang masih sangat luas.

Too Little Too Late.

Pemprov Banten seyogyanya melihat permasalahan bank

Banten secara objektif dan mengesampingkan faktor diluar

pertimbangan bisnis dalam upaya mencari solusinya. Masalah bisnis

tentu harus diselesaikan secara bisnis. Harus diakui bahwa bank

Pundi sebelum dibeli dan menjadi bank Banten adalah bank yang

sakit parah tetapi manajemen bank Banten dalam kurun waktu 3

tahun terakhir telah mampu mengurangi tingkat sakitnya (dengan

keberhasilan menurunkan angka kerugian secara signifikan), dan

dengan memperhatikan prospek & potensi bisnis kedepan masih ada

harapan besar bagi bank Banten untuk sembuh total. Tentu saja,

harapan besar tersebut hanya mungkin terwujud bila bank Banten

mendapatkan dukungan penuh dari pemiliknya, bukan malah

menghentikan pengelolaan dana kas daerah. Penarikan dana kas

243

daerah dari bank Banten sama artinya dengan penarikan selang infus

terhadap pasien yang sedang sakit.

Penggabungan bank Banten ke dalam Bank BJB bukanlah

merupakan solusi bisnis yang tepat dan dinilai sebagai langkah yang

“too little too late” karena Pemprov tidak segera mengatasi masalah

permodalan sejak awal sehingga kondisi Bank Banten saat ini

semakin memburuk. Penggabungan tersebut akan otomatis

menghilangkan harapan besar masyarakat Banten untuk memiliki

sebuah bank karena nama bank Banten akan hilang. Penggabungan

tersebut juga sangat tergantung kepada hasil due diligence bank BJB

terhadap bank Banten sehingga hasilnya belum pasti sementara

bisnis bank Banten dipastikan akan menurun tajam karena telah

kehilangan kepercayaan dari pemiliknya (Pemprov Banten) yang

telah lebih dahulu mengalihkan pengelolaan dana kas daerahnya ke

bank BJB, yang tentunya akan diikuti dengan kehilangan

kepercayaan dari masyarakat.

Hal yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa pengalihan

pengelolaan dana kas tersebut bukan semata-mata pengalihan uang

kas sehingga dukungan pendanaan bagi bank Banten menurun

signifikan tetapi yang lebih penting adalah bahwa pengalihan

pengelolaan uang kas pemda tersebut dapat dinilai sebagai bentuk

ketidak percayaan Pemprov dan penarikan dukungan kepada Bank

Banten. Bagaimana mungkin bank Banten yang nota bene adalah

bank daerah dengan nama legal “PT Bank Pembangunan Daerah

Banten Tbk” tidak diberi kepercayaan untuk mengelola dana kas

daerah oleh pemiliknya sendiri dan untuk kemajuan bank Banten dan

masyarakat Banten?.

Rencana penggabungan bank Banten ke dalam Bank BJB juga

tidak memiliki momentum yang tepat saat ini karena kondisi

ekonomi dan bisnis yang sedang terpuruk dengan adanya wabah

244

Covid-19. Semua sektor usaha apapun termasuk perbankan akan

mengalami penurunan bisnis dalam 1 – 2 tahun kedepan sehingga

peluang berhasilnya rencana penggabungan tersebut menjadi relatif

kecil. Sekalipun berhasil, bisa dipastikan bank BJB akan menerima

bank Banten dengan nilai yang sangat kecil dan mungkin tidak

berarti karena dengan kondisi bank Banten dan lingkungan bisnis

yang kurang baik, Pemprov Banten akan memiliki daya tawar

(Bargaining Position) yang lemah. Kesediaan memindahkan dana

kas daerah ke bank BJB sebelum dilakukan due diligence dapat

dianggap bahwa Pemprov Banten telah lempar handuk dalam

mengatasi masalah permodalan bank Banten. Pemprov Banten akan

dapat kehilangan dana modal bank Banten yang bersumber dari

APBD yang nota bene dana masyarakat Banten dan juga akan

kehilangan peluang untuk mengkapitalisasi dana tersebut dengan

hilangnya bank Banten yang selama ini berada dalam kendalinya.

Alternatif Solusi.

Provinsi Banten adalah daerah yang religius, memiliki motto

“Iman dan Taqwa” serta memiliki visi membangun masyarakat

Banten yang berakhlakul karimah. Artinya nilai-nilai keagamaan

sangat mewarnai kehidupan masyarakat dan pengelolaan daerah

disetiap tingkatan pemerintahan daerah. Sejalan dengan visi misi dan

motto tersebut dan mengingat usia Provinsi Banten sudah mencapai

20 tahun, maka sudah waktunya Banten juga memiliki sebuah bank

syariah untuk memberikan jaminan kehalalan aktifitas ekonomi

keuangan masyarakat dan sekaligus ikut mewujudkan pengamalan

kehidupan keagamaan khsusnya dibidang ekonomi & keuangan

masyarakat Banten secara kaffah. Siapapun muslim terlebih lagi

mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh berkewajiban dan

bertanggung jawab untuk mewujudkannya.

245

Ketentuan OJK yang masih berlaku saat ini tentang

persyaratan modal untuk bank syariah yang masuk dalam kategori

BUKU 1 (bank syariah dengan aset maksimal Rp10 triliun) adalah

Rp1 triliun. Bank Banten masih masuk dalam kategori ini karena

asetnya masih dibawah Rp10 triliun. Sementara persyaratan modal

untuk bank konvensional dalam kategori yang sama adalah Rp3

triliun. Dengan demikian, bank Banten dapat dikonversi menjadi

Bank Banten Syariah tanpa harus menambah modal dalam jumlah

yang sangat besar. Bank-bank Pembangunan Daerah yang telah lebih

dahulu dikonversi menjadi bank syariah adalah Bank Aceh Syariah,

Bank NTB Syariah. Saat ini, sedang proses konversi ke bank syariah

adalah Bank BPD Sumbar, BPD Riau dan BPD Jambi. Banten

seharusnya lebih layak memiliki bank syariah karena selain

masyarakatnya religius tetapi juga memiliki potensi ekonomi dan

bisnis yang jauh lebih baik dari kelima daerah provinsi diatas.

Konversi bank Banten menjadi Bank Banten Syariah tentunya

akan mendapat dukungan lebih besar dari masyarakat daripada

penggabungan Bank Banten ke dalam Bank BJB yang berarti

mematikan atau menghapus Bank Banten yang selama ini menjadi

harapan dan kebanggaan masyarakat Banten.

Dengan upaya keras manajemen Bank Banten selama ini dan

ditambah dengan perlunya re-orientasi model bisnis dan keterlibatan

aktif semua pemangku kepentingan dalam memajukan bank Banten

(Syariah), Banten masih dapat mempertahankan kepemilikan

banknya, menjaga kepercayaan dan kebanggaan masyarakatnya

sebagai modal besar untuk menyongsong masa depan Banten yang

lebih baik dan berakhlakul karimah. Dengan demikian, konversi

Bank Banten menjadi Bank Banten Syariah adalah solusi terbaik saat

ini. Wallahu a’lam bissawab.

246

Tentang Penulis

Dr. H. Rizqullah Thohuri, MBA lahir di

Serang tanggal 16 Februari 1957.

Menyelesaikan pendidikan dasar hingga

menengah atas di Serang. Melanjutkan

pendidikan di Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta (S1-1982), Baldwin Wallace

College, Ohio, USA (S2-1985) dan Universitas

Trisakti Jakarta (S3-2012). Memiliki

pengalaman perbankan selama 40 tahun dan pernah menduduki

posisi sebagai General Manager di Bank BNI Cabang Utama

Padang, Medan dan London, Inggiris. Pemimpin Wilayah Bank BNI

Jawa Timur dan Pemimpin Divisi Usaha Syariah dan Divisi

Manajemen Risiko Kantor Pusat Bank BNI. Jabatan terakhir adalah

Direktur Utama dan Komisaris Independen Bank BNI Syariah dan

Komisaris Independen PT Grha 165 dan PT Asuransi Tri Pakarta.

Selama 15 tahun sejak 2005, menjadi dosen di Universitas Trisakti

dan Universitas Indonesia untuk mata kuliah Perbankan Syariah,

Manajemen Risiko dan Desain Produk Keuangan Islam. Menjadi

Ketua Tim Penyusunan 3 buah Buku berjudul Mengenal Bank

Syariah, Mengelola Bank Syariah dan Strategi Bisnis Bank Syariah.

Di ICMI orwil Banten menjabat sebagai Wakil Ketua.

247

BANK BANTEN RIWAYATMU KINI:

#Duh Aing

Oleh: Khatib Mansur

Pendahuluan

ada malam jelang hari pertama bulan suci Ramadhan 1441

Hijriyah, saya duduk di teras rumah. Daun jendela sengaja

saya buka agar ada semilir angin malam masuk. Malam itu

sepi. Tanpa sengaja mata saya tertuju pada jam dinding. Di bawah

jam dinding itu ada foto berfigura ukuran 40x50 cm, gambar

Presiden H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sedang bersalaman

dengan tokoh-tokoh masyarakat Banten di Bina Graha, Jakarta, (18

Juli 2000), dalam rangkaian Perjuangan Pembentukan Provinsi

Banten.

Detak jarum jam malam itu baru menunjukkan waktu tepat

pukul 21.00 WIB. Suasana malam itu belum terlalu larut, tapi sudah

sepi. Sesekali angin malam menerpa lembut. Kopi dalam gelas baru

separuh habis, namun kretek sin masih berada di antara jari-jari

tangan yang baru saya sulut. Perlahan-lahan malam itu semakin larut.

Seakan-akan semuanya terlelap dalam tidur. Lalu saya merenung.

Terlintas dalam pikiran. Saya membayangkan berita

kemarin, Rabu, 22 April 2020, yang “meledak” di tengah matahari

cerah siang itu. Berita online yang saya baca berjudul: “Di Tengah

P

248

Covid-19, WH Tunjukan Gaya Koboi Tarik Kasda Bank Banten ke

BJB”.1

Pikiran saya terbang membayangkan sejarah Bank Banten

sewindu yang lalu, karena Bank Banten yang dibentuk atas dasar

aspirasi rakyat Banten melalui Perda Nomor: 4 Tahun 2012 tentang

RPJMD Pemprov Banten 2012-2017, tidak lepas dari semangatnya

membangun Banten untuk kesejahteraan rakyat.

Bank Banten memang punya catatan sejarah. Meskipun

secara fisik monument Bank Banten sudah tidak ada, namun sejarah

bicara itu. Sama nilainya dengan pendirian monument perjuangan

para Pahlawan Nasional di Surabaya, 10 Nopember 1952 – sebagai

upaya merawat semangat patriotisme dalam mengisi pembangunan

nasional bangsa Indonesia – Presiden Soekarno berharap agar

monument tersebut terus bercerita kepada anak-anak kita, kepada

semua angkatan yang masih akan lahir di bumi Indonesia.

“Tiap-tiap orang yang melewati monument pahlawan itu

akan berhenti sejenak, dan merasa terharu hatinya, merasa

jantungnya berdenyut lebih cepat, dan darahnya mengalir lebih deras

karena ingat perjuangan para pahlawan kemerdekaan masa lalu,

membangkitkan kembali semangat pahlawan bangsa Indonesia

secara massal, setelah berabad-abad lamanya terpendam,

bersembunyi di dalam debunya sejarah”, katanya.2

Sebagai perbandingan dari semangat itu, pada permulaan

revolusi Amerika Serikat, Patrick Henry berseru: Is life so dear, or

peace so sweet, as to be purchased at the price of chains and

slavery? Forbid it Almighty God! I know not what course others may

1. Dikutip dari KANTOR BERITA RMOL BANTEN, Edisi Rabu, 22 April 2020, pukul

17.06.00 WIB.

2. Dikutip dari buku: Kumpulan Amanat Penderitaan Rakyat, (tanpa tahun), halaman

1853-1854.

249

take, but as for me, give me liberty or give me death!” (Apakah

hidup demikian tinggi nilainya dan damai demikian manisnya,

sehingga layak dibeli dengan rantai dan perhambaan sebagai

harganya? Ya…Tuhan Yang Maha Kuasa, hindarkanlah itu! Aku tak

tahu apa yang akan diperbuat oleh orang-orang lain, tapi bagiku

sendiri, berilah aku kemerdekaan, atau berilah aku mati!).3

Iman Takwa

Perjuangan di era reformasi (1999-2000), Provinsi Banten

terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000

tentang Provinsi Banten, yang ditandatangani oleh Presiden4 H.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tanggal 17 Oktober 2000, dan

masuk dalam Lembaran Negara Nomor: 182. Setelah itu,

Pemerintahan Provinsi Banten diresmikan pada tanggal 18

Nopember 2000, bersamaan dengan pelantikan Pj. Gubernur Banten,

Drs. H. Hakamuddin Djamal, berdasarkan Keputusan Presiden

(Keppres) Nomor 286/M/2000.5 Peresmian Provinsi Banten dan

Pelantikan Pj. Gubernur Banten itu dilaksanakan oleh Mendagri

Suryadi Soedirdja di Alun-alun sebelah Barat Kabupaten Serang

(kini, Kota Serang).6

Dua tahun kemudian, guna memantapkan visi-misi ke depan,

Pemda Provinsi Banten membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor:

2 Tahun 2002 tentang Makna Lambang sebagai motto juang

pembangunan Provinsi Banten dengan ruh: iman takwa.

3. Ibid.

4. Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Dasar 1945: “Presiden Republik Indonesia

memegang kekuasaan pemerintahahan menurut Undang-Undang Dasar”.

5. Khatib Mansur, dalam buku: Perjuangan Rakyat Banten Menuju Provinsi, Catatan

Kesaksian Seorang Wartawan, 2001: 485.

6. Ini awal sejarah di era reformasi, pelantikan pejabat Gubernur dilaksanakan di

lapangan terbuka.

250

Judul tulisan tersebut di atas, saya mencoba menelaah

kembali untuk mengukur seberapa besar dan seberapa lurusnya

menjabarkan nilai-nilai luhur itu dalam mewujudkan kesejahteraan

rakyat Banten, sebagai berkah dari cita-cita dan ide besar, yakni

mewujudkan kesejahteraan rakyat Banten selama dalam perjalanan

mengisi pembangunan Provinsi Banten, karena dari aspek ekonomi

Banten punya potensi besar, namun belum tergali secara maksimal

untuk kesejahteraan rakyat Banten.

Oleh karena Pemprov Banten ini sudah “mematenkan”

semangat iman takwa, maka untuk mengukurnya harus diurut dari

sejarah perjalanan asal-usul lahirnya ruh iman takwa itu sendiri,

yakni diutusnya Nabi Muhammad SAW, di muka bumi ini untuk

menyempurnakan akhlak: “Innamaa bu’its-tu li utammima

makaarimal akhlaq” (Sesungguhnya aku diutus oleh Allah SWT,

untuk menyempurnakan akhlak). Selain itu, Allah SWT sudah

mendeklarasikan bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan di

muka bumi ini.7

Sebelum Nabi Muhammad SAW, diutus di muka bumi

dinamika politik di penjuru dunia tergolong rusak, yang berkuasa

menindas yang lemah, sewenang-wenang karena akal pikiran

manusia masih ditutupi kabut jahiliyah (kebodohan). Dalam kondisi

politik yang kacau dan tak berprikemanusiaan itulah asal-usul Al-

Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, diusia 40 tahun

(awal kenabian).

Sebagai gambaran atau potret masyarakat zaman tua itu,

berkaca pada abad V Masehi, sudah ada kerajaan besar, yakni

7. “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di

daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami

lebihkan mereka dengan kelebihan yang lebih sempurna atas kebanyakan makhluk

yang telah Kami ciptakan” (Q.S. Bani Israail: 70).

251

kerajaan Romawi Timur yang terletak di antara Laut Andalusia

(Spanyol) di sebelah Barat, yang batas-batasnya antara lain sebelah

Timur pinggir sungai Dajlah, sebelah Utara sampai ke Negeri Tatar

dan sebelah Selatan sampai ke Ethiopia (Habsyi).

Kerajaan Romawi Timur itu mencapai puncaknya sesudah

lepas dari zaman Constantin Agung dengan seorang Raja Justinianus

(522-565 Masehi), yang berkuasa selama 37 tahun.8 Raja itu bercita-

cita hendak menghidupkan kembali kebesaran Romawi yang lama.

Oleh sebab itu, diutusnya pahlawan-pahlawan angkatan perangnya

yang gagah perkasa menaklukkan negeri-negeri yang jauh di belahan

bumi ini, ditaklukkannya Afrika Utara sampai Spanyol sesudah

perang selama 20 tahun lamanya. Tercatat lebih dari 40 negeri yang

telah ditaklukkan oleh Raja Justinianus ini, dan 930 daerah yang

subur makmur jatuh dalam kuasanya.

Di tiap-tiap negeri yang sudah takluk itu disuruhnya

memajukan bidang pertanian, pertukangan dan beraneka usaha

kerajinan (ekonomi kreatif). Setelah itu dikeluarkanlah berbagai

peraturan untuk mengatur negeri, dibangun tempat-tempat ibadah,

istana-istana, sarana lainnya. Selain sukses menaklukkan wilayah

Barat dan Timur, kemudian memperluas wilayahnya sampai ke Iran

(Parsi). Karena kerakusan Raja itulah sering terjadi bentrok dan

peperangan, menindas jutaan orang penduduk negeri yang menolak

adanya pejajahan.

Namun peperangan yang tiada henti-hentinya itu

menyebabkan kerajaan Romawi Timur (Bizantium) lama kelamaan

menjadi lemah, dan akhirnya mengalami kemunduran (sympton of

decline).9 Apalagi setelah Raja Justinianus mangkat, kelemahan itu

8. Prof. Dr. HAMKA, dalam buku: Sejarah Umat Islam, 1975:120.

9. “Dan masa kejayaan dan kehancuran itu Kami pergilirkan di antara manusia agar

mereka mendapat pelajaran…..”. (Q.S. Ali Imron: 140).

252

tak dapat ditahan-tahan lagi. Kekuasaan Romawi Timur diserahkan

kepada anak saudaranya, Justinianus II. Silih berganti kekuasaan

terus terjadi. Muncul raja generasi berikutnya, Tibarius, dan setelah

itu diganti oleh Marius, dan diganti lagi oleh Focas sebagai raja

berikutnya.

Akan tetapi, Raja Focas dibenci oleh rakyat kerajaan itu,

bahkan dianggap percuma jadi Raja, karena Raja Focas itu ternyata

dungu,10 tidak mengerti mengurus negara, tata kelola pemerintahan

kacau, hukum tak ditegakkan, sewenang-wenang dan lain sebagainya

sehinggga rakyat hidup dalam kecemasan dan kesengsaraan, muncul

rasa benci terhadap Raja Focas, karena ia menjadi seorang Raja tapi

tidak menguasai permasalahan rakyatnya, bahkan sudah sangat

memalukan karena pemerintahan yang ia pimpin banyak

kebohongan.

Rakyat kerajaan Romawi Timur itu sangat berharap semoga

muncul seorang raja yang dapat melepaskan mereka dari

pemerintahan raja yang dungu. Terdengar kabar bahwa ada seorang

Gubernur yang memerintah di Afrika, namanya Hiraclius (Hilaqlu),

memiliki kecerdasan luar biasa. Penduduk Constantinopel

mengharapkan ia pulang untuk melepaskan negeri dari pimpinan raja

yang tidak berpengetahuan itu. Hiraclius mengabulkan permintaan

mereka, kemudian ia datang dengan iring-iringan armada

pengawalan memasuki Kota Constantinopel.

Raja Focas yang sudah disingkirkan dari kerajaan Romawi

Timur itu dibunuh. Dan Hiraclius duduk di dalam singgasana

kerajaan Romawi Timur pada Tahun 610 Masehi. Pada masa

pemerintahan Hiraclius juga kacau karena nilai kemanusiaan sudah

10. Dapat dipastikan istilah “dungu” yang sering dilontarkan oleh pengamat

politik Rocky Gerung di forum ILC dan di forum lainnya kemungkinan berasal dari

sejarah ini.

253

terjerumus dalam jurang ketidakadilan, tanpa aturan dan jauh dari

tuntunan agama, penindasan terhadap rakyat semakin menjadi-jadi.11

Raja Hiraclius sangat berkuasa di kerajaan Romawi Timur selama 31

tahun (610-641).12

Dalam kondisi itulah, Muhammad SAW diusia 40 tahun

menerima wahyu dari Allah SWT melalui malaikat Jibril – selama 22

tahun, dua bulan dan 22 hari di tanah tandus kerontang, tanah suci

Makkah Al-Mukaromah, kemudian hijrah ke Yatsrib (Madinah Al-

Munawwaroh, sekarang)–untuk mengemban amanah, menata

kembali kehidupan politik ummat manusia dengan berpegang pada

ajaran tauhid.

Mujizat dari ayat pertama membekali budaya literasi

(kemampuan membaca dan menulis), melahirkan metoda jurnalistik

atau korespondensi sebagai awal pendidikan dan pengajaran Allah

SWT kepada ummat manusia dalam menyampaikan tuntunan Islam

sebagai agama rahmatan lil ‘alamin bagi kehidupan ummat manusia

di muka bumi ini. Nabi Muhammad SAW, memulai dakwah dengan

metoda ini kepada para raja di dunia dan pembesar-pembesar bangsa

Arab. Dalam metoda jurnalistiknya itu beliau mengajak mereka ke

dalam Islam dan kepada petunjuk Allah SWT, dengan cara yang

baik, untuk mencegah “bencana akhlak” di muka bumi ini.

Bahkan dalam Riwayat Bukhari tentang Bab Jihad,

dijelaskan biasanya raja-raja itu tidak akan menerima surat yang

tidak diberi cap/stempel. Nabi Muhammad SAW, menyuruh

utusannya agar dibuatkan cap/stempel dari perak yang bertuliskan

11. Peristiwa ini melahirkan teori: Homo Homini Lupus, oleh Thomas Hobbes

(1588-1679) yang menjadi pertimbangan asal usul pembentukan negara. (lihat

Soehino, SH, dalam buku: IMU NEGARA).

12. Ibid, Prof. Dr. HAMKA.

254

Muhammad Rasulullah SAW.13 Sejumlah raja yang menerima surat

jurnalistik dari Nabi Muhammad SAW, itu antara lain Raja Romawi,

Heraclius; Raja Persia, Ebrewiz; Raja Ethiopia (Habasyah), Najasyi;

Raja Mesir, Maqauqis.

Jasa dan keberhasilan Nabi Muhammad SAW, terhadap

manusia dan kemanusiaan dari metode jurnalistik antara lain.

Pertama, ajaran akidah, ketauhidan yang tinggi dan murni, yang

amat besar pengaruhnya terhadap kehidupan dan kekuasaan. Akidah

tauhid berhasil melenyapkan kepercayaan terhadap tuhan-tuhan

palsu. Satu akidah yang tiada bandingannya telah meresap ke dalam

hati miliaran manusia14 di muka bumi, tak dapat digoyahkan akan

bertahan sampai kiamat.

Dengan kepercayaan tauhid itu, manusia terjaga dan

terpelihara dari perasaan memperhambakan diri kepada apapun dan

siapapun, terhindar berharap dan perasaan takut kepada makhluk,

terhindar dari segala yang memecah belah jalan pemikiran, yang

memperkusut jalan berpikir sehingga manusia merasa kesatuan

dalam kebanyakan, memandang dirinya adalah semulia-mulia

makhluk Allah. Dengan cara demikian, maka menjadi kenyataanlah

kemuliaan kemanusiaan yang agung, kebesaran kemanusiaan yang

kekal yang tidak pernah dimiliki manusia sebelumnya dari zaman

yang amat lama.15

Kedua, Dakwah Nabi dengan metode jurnalistik itu tauhid

menjadi dasar kesatuan ummat manusia dan persamaan. “Wahai

13. Ibid.

14. Sumber CNN Indonesia dalam Siaran Business, bertema: “Taipan

Penggenggam Dunia” (Property of CNN) menyebutkan sebanyak tujuh miliar

penduduk bumi saat ini.

15. Iman Munawwir mengutip Abulhasan Ali Al-Hasany An-Nadwy,

halaman 25.

255

manusia, sungguh Tuhanmu adalah satu, bapakmu adalah satu,

masing-masing kamu berasal dari tanah, sungguh yang paling mulia

di antara kamu ialah yang paling takwa, tidak ada kelebihan bagi

orang Arab atas orang bukan Arab. Siapa yang lebih takwa di

antara kamu ialah yang paling mulia.”16 Setiap manusia adalah

saudara dari manusia yang lain atas dua aspek. Manusia saudara

manusia dua kali. Pertama ialah dasar, karena Allah SWT adalah

satu. Kedua karena berasal dari satu bapak.17

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang

telah menciptakan kamu dari satu orang,

daripadanya Allah menciptakan istrinya, daripada

keduanya (ibu-bapak) Allah

memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan

yang banyak. Bertakwalah kamu kepada Allah yang

dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama

lain dan peliharalah hubungan silaturahim.

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi

kamu.” (Q.S. An-Nisaa: 1).

Ketiga, Sebelum terutusnya Muhammad S.A.W., manusia

sudah berada di tingkat terendah derajatnya. Bahkan di muka bumi

ini manusialah makhluk yang paling hina, sementara binatang dan

pepohonan mendapat julukan “suci” dan “terhormat” yang

didongengkan dan dipercayai dengan berbagai kepercayaan khusus

yang lebih disucikan dan lebih dihormati oleh manusia itu sendiri,

karena mereka menyembahnya jauh melebihi manusia.

Padahal sesungguhnya manusialah makhluk Allah SWT

yang paling mulia di muka bumi ini. Sebagaimana firman-Nya:

16. Ibid. 17. Ibid.

256

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-

anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan

di lautan – untuk memperoleh penghidupan

berkat kemudahan transportasi – Kami beri

mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami

lebihkan mereka dengan kelebihan yang lebih

sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah

Kami ciptakan.” (Q.S. Bani Israil: 70).

Keempat, agama Islam megajarkan akhlak mulia manusia

untuk memotivasi harapan, cita-cita dan kehormatan manusia di

muka bumi. Nabi Muhammad SAW, telah menanamkan pengertian

dasar bahwa semua kejahatan, dosa, kesalahan dan kekhilafan

bukanlah karakter atau pembawaan hidup setiap manusia, ia adalah

sesuatu yang dapat datang dan dapat pergi, dihilangkan dalam

kehidupan manusia.

Semua itu adalah akibat kebodohan dan keterpedayaan saja,

karena pandangan yang amat pendek atau karena perdaya syetan dan

iblis, atau karena perdaya hawa-nafsu yang dapat datang sewaktu-

waktu. Setiap manusia diseru untuk bertobat, dibeberkannya arti dan

pengaruh tobat sejelas-jelasnya. Tobat inilah ajaran terpenting dalam

Islam.

Kelima, ajaran Islam mempersatukan kesatuan-kesatuan

yang saling bermusuhan. Agama-agama terdahulu, khususnya

Kristen telah membagi kehidupan manusia ke dalam dua bagian,

yakni urusan agama dan urusan dunia. Kedua bagian ini bukan saja

dipecah, tetapi di antara keduanya dibentangkan selat yang amat

lebar, yang berdiri di tengahnya satu dinding pemisah yang sukar

dapat ditembus.

Keduanya secara terus menerus saling menyerang. Baik

golongan agama maupun golongan dunia sama-sama berpendapat

257

bahwa antara agama maupun golongan dunia tidak dapat disatukan,

akan terus menerus bermusuhan. Kalau ada manusia yang ingin

berhubungan satu dari keduanya, haruslah memutuskan

hubungannya dengan yang lain. Tidaklah mungkin menurut mereka

sekaligus seseorang menumpang dua perahu.

Pengaruh kelima ajaran Nabi Muhammad SAW, ialah bahwa

beliau sudah dapat menutup jurang yang amat luas antara “agama”

dan “dunia”. Islam telah menjadikan dua perkara yang berjauhan

yang selalu dalam permusuhan yang abadi, yang saling membenci

terus menerus ini menjadi dua hal yang saling merangkul dengan

mesra dan keduanya dapat hidup damai saling membutuhkan.

Sungguh Rasulullah benar-benar merupakan Rasul pemersatu,

pemberi kabar gembira dan ancaman dalam waktu yang bersamaan.

Keenam, Nabi Muhammad SAW, sudah memberi petunjuk

kepada ummat manusia menuju tempat yang layak dan terhormat

dalam mempergunakan kekuatannya, tempat yang tinggi, luas dan

layak di mana manusia harus berada. Ketahuilah bahwa ummat

manusia sebelum Nabi diutus, tidak memiliki tujuan hidup yang

benar, tidak tahu ke mana harus menghadap, ke mana harus

melangkah, dan ke mana tujuan harus berjalan, kapan sampai, dan

kapan berhenti.

Manusia menempatkan dirinya di atas tujuan-tujuan khayali,

dalam daerah yang amat sempit dan terbatas. Semua kekuatan,

tenaga dan kepintarannya ditujukan untuk mendapatkan harta benda

yang banyak, atau kekuasaan dan pengaruh yang besar, yang dapat

mengendalikan sebanyak-banyak manusia, dalam daerah kekuasaan

yang seluas mungkin. Berjuta-juta di antara mereka itu bertujuan

mencari kesenangan hidup, kelezatan dan kegembiraan dengan

berbagai kemewahan hidup.

258

Akan tetapi, dunia berubah sesudah terutusnya Nabi

Muhammad SAW, dengan ajaran-ajaran beliau yang demikian

seperti perubahan musim. Berpindahlah manusia dari musim gugur

yang kering, atau musim panas terik membakar kepada satu musim

kembang yang terus menerus, menjadi taman-taman yang mengalir

di dalamnya sungai-sungai. Mengubah karakter manusia, hati-hati

manusia mendapat siraman nur Ilahi.

Hati manusia yang selama ini dingin, kosong, tandus, sakit-

sakitan menjadi sehat segar bugar kembali setelah mendapat

hangatnya keimanan dan kekuatan perasaan kasih sayang. Akal

manusia menjadi cerah mendapatkan sinar baru, setiap jiwa mencium

bau wangi semerbak. Ummat manusia terlepas dari kurungan sempit

yang gelap ke jalan lempang, luas yang benar, menuju ke tempatnya

yang terhormat.

Ternyata ummat manusia sudah sembuh dan sudah bangun

dari tidur nyenyaknya, mata mereka sudah terbuka lebar setelah tidur

berabda-abad lamanya. Mereka telah dapat membuka sumber-

sumber yang berlimpah ruah menyemburkan ilmu pengetahuan,

keimanan dan kesantunan. Mereka sudah berhasil mendidik bangsa-

bangsa yang tertindas yang lemah dan hina, mereka sudah merasakan

bahwa manusia yang sama derajatnya dengan manusia lain dan

bangsa manapun. Mereka rangkul semua manusia yang dihina dan

diasingkan karena dianggap kelas kambing, atau karena hidup

melarat yang dikesampingkan oleh masyarakat, dijauhi oleh famili

dan keluarga mereka. Mereka rangkul semua itu dengan perasaan

kasih sayang. Kebaikan mereka dapat disaksikan di mana-mana, di

mana setiap manusia hidup saling menghormati dan tolong

menolong.

Perubahan besar yang dilakukan Nabi Muhammad SAW,

disebut periode cemerlang berkat peran jurnalistik, termasuk

259

aktivitas menuliskan wahyu-wahyu oleh para sahabat – ayat suci Al-

Quran yang mula-mula turun adalah mengajak pada budaya literasi18

– sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, salah satu bekas

peninggalan setelah terutusnya beliau, salah satu hembusan dari

hembusan-hembusan rahmat Ilahiah yang merata dapat dirasakan

oleh setiap tempat dan waktu, sampai kapan pun dan di mana saja di

permukaan bumi yang luas ini, sungguh benar firman Tuhan Yang

Maha Esa: Tidakkah Kami (Allah SWT) mengutus engkau

Muhammad, kecuali sebagai rahmatan lil ‘alamin, untuk

menyelesaikan berbagai problematika di dalam masyarakat.

Satu kelebihan Nabi Muhammad SAW, dibanding dengan

pemimpin spiritual lainnya secara gamblang telah disampaikan oleh

sejarawan Michael Hart dalam menuliskan tokoh-tokoh dunia

berhasil telah menempatkan Nabi Muhammad S.A.W., pada urutan

nomor satu. Nabi ikut serta dalam kehidupan sosial. Ia seorang

suami, ayah, kepala negara, hakim dan panglima perang dan

mengalami berbagai bahaya yang umum dialami dalam kehidupan

manusia terutama peranannya sebagai pendiri negara dan masyarakat

baru di Madinah.

Tetapi dari semua kegiatan itu, hatinya beristirahat dalam

ketentraman dan kepuasan terhadap Yang Agung dan secara batin ia

terus menerus mencari kedamaian yang abadi, sesungguhnya

keikutsertaan Nabi dalam kehidupan sosial politik adalah untuk

mengintegrasikan keduanya ke dalam suatu titik pusat spiritual.

Ungkapan beliau yang sangat melekat dalam hati nurani ummat

Islam di seluruh dunia adalah sekembalinya dari medan perang:

18. “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan; Dia telah

menciptakan manusia dari segumpal darah; Bacalah, dan Tuhan-mulah Yang Maha Pemurah;

Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam; Dia mengajarkan kepada manusia apa

yang tidak diketahuinya.” (Q.S. Al-‘Alaq: 1-5).

260

“Kita telah kembali dari jihad kecil ke jihad besar.” (Raja’na min

jihadil ashgar ila jihadil akbar).19 Jihad besar mempunyai arti

spiritual yang penting sebagai perang melawan hawa nafsu yang

sering menjadi kecenderungan manusia menjauhkan diri dari Allah

SWT, alias kufur nikmat.

Bank Banten 9 September 1957 Pasca Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, para mantan

pejuang kemerdekaan Indonesia yang ada di Pandeglang punya

semangat mendirikan Bank Banten. “Bank tersebut menjadi ikon

Ibukota Pandeglang, sekaligus menjadi salah satu penggerak roda

perekonomian di wilayah Kresidenan Banten,” kata salah seorang

peneliti sejarah dari Banten Heritage, Dadan Sujana, kepada saya

(10/12/2015).20

Bank Banten ini diresmikan oleh Dr. Mohammad Hatta –

beliau tak lagi menjadi Wapres RI, sejak 1 Desember 1956, dan

dikenal luas sebagai Bapak Koperasi Indonesia – pada 9 September

1957. Pada peresmian Bank Banten itu dihadiri oleh Kepala Staf

Angkatan Darat, Abdul Haris Nasution, Gubernur Bank Indonesia,

Mr. Sjafruddin Prawiranegara (beserta nyonya), Residen Banten,

Raden Achjad Penna (1955-1957) dan para pelaku usaha setempat

dan Jakarta.

Pendirian bank ini sungguh unik, karena lembaga perbankan

Maskapai Andil Indonesia (MAI) atau dalam bahasa Belanda

disebut, Inlandsche Maatschappij op Aandeelen Bank Banten ini

mengacu pada Staatsblad Nomor: 567 Tahun 1939, yang mulai

diberlakukan pada Tahun 1940. Bank Banten ini lembaga perbankan

milik para veteran melalui sistem saham gabungan.

19. Ibid.

20. H. Khatib Mansur dalam buku: Bank Banten Dalam Pusaran Politik, 2016: 41.

261

Ide besar pendirian Bank Banten ini antara lain adanya

gagasan dari para pejuang kemerdekaan di Kabupaten Pandeglang,

merintis lembaga keuangan perbankan dengan tujuan untuk

menghidupkan kembali rasa persaudaraan yang pernah terjalin dalam

satu kesatuan militer dan relawan pejuang rakyat pada masa revolusi

fisik di Banten, agar kelak mereka hidup lebih sejahtera. Pada Tahun

1949, pasca pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, pemerintah

melalui Menteri Pertahanan mengeluarkan Surat Keputusan (SK)

Nomor: 193 Tahun 1950, tertanggal 9 Mei 1950 tentang Prosedur

Pengembalian Tenaga-tenaga Darurat TNI kepada masyarakat

semasa Agresi Militer Belanda pada Tahun 1948, yang isinya antara

lain, bagi siapa yang ingin masuk TNI diberi kesempatan melalui

testing (keuring). Namun bagi yang tak ingin masuk TNI dan/atau

tak lulus testing akan dikembalikan kepada masyarakat disertai

pemberian SK demobilisasi, surat tanda penghargaan, paket

demobilisasi berisi pakaian, bonus demobilisasi satu kali tunjangan.21

Lebih dari itu, tekad petinggi militer di Pandeglang

mengajukan realisasi tunjangan bagi pejuang dibarengi niat lain,

yaitu mendirikan lembaga (instelling) koperasi dan perbankan yang

dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum. Dalam

menyusun daftar personil pejuang untuk dapat tunjangan, disusun

pula pendirian lembaga yang akan bergerak di bidang jasa keuangan,

yakni koperasi dan perbankan.

Adapun maksud dan tujuan pendirian Bank Banten secara

rinci sebagai berikut. Pertama, membantu perusahaan orang mantan

gerilya dan/atau veteran RI pada khususnya, koperasi dan

pembangunan ekonomi di Indonesia pada umumnya, dengan cara

memberikan kredit. Kedua, melakukan semua pekerjaan urusan

21. Ibid.

262

bank, baik untuk segala urusan mengenai dalam negeri, maupun

untuk urusan luar negeri dalam arti yang luas. Ketiga, memberikan

kredit kepada usaha perdagangan, industri, kerajinan dan pertanian.

Keempat, memperdagangkan saham (effecten) dan obligasi

(coupons). Kelima, melayani jasa wesel (pengiriman uang) dalam

dan luar negeri. Keenam, menjalankan perusahaan pemungutan atau

penerimaan uang (incaso-bedrijf). Ketujuh, menjalankan segala

sesuatu yang memberikan manfaat bagi maskapai, dan yang tidak

bertentangan dengan peraturan pemerintah.

Lima bulan setelah dibuatkan Akta Pendidian Bank Banten itu,

terbitlah SK Menteri Kehakiman Nomor: J.A.5/20/9, tanggal 23

Pebruari 1955, (Lembaran Negara Nomor: 80, tanggal 7 Oktober

1955). Pendaftaran di Kantor Panitera Pengadilan Negeri

Pandeglang, Nomor: 1/1955, tertanggal 21 Maret 1955. Seperti

dalam ungkapan pepatah: “Pucuk dicinta ulam tiba.” Pengajuan

tunjangan bagi pejuang/veteran disetujui Mabes AD degan tunjangan

demobilisasi untuk 3.733 orang tenaga darurat TNI fase pertama

yang pernah bergabung dalam kesatuan perang Sektor

XV/Pandeglang. Besarnya dana tunjangan tersebut Rp 187,30/orang.

Dari dana itu, masing-masing personil mengalokasikan untuk

Bank Banten sebagai modal Rp 100/orang, koperasi Rp 50/orang,

Pusat Koperasi Kabupaten Pandeglang Rp 20/orang, Yayasan

Beasiswa Pandeglang Rp 1/orang, biaya administrasi dan penyaluran

Rp 2,30/orang, sedangkan untuk para demobilisasi sendiri Rp

14/orang. Dari dana iuran itu terkumpul Rp 373.300 yang kemudian

disetorkan sebagai tambahan modal Bank Banten dari

pejuang/veteran. Setahun kemudian, keluarlah SK Menteri

KeuanganNomor: 26904/U.M.II, tanggal 5 Maret 1956 tentang Izin

Usaha Bank Tabungan. Dengan demikian, resmilah Bank Banten

263

beroperasi. Bank Banten ini pernah membuka Kantor Cabangnya di

Rangkasbitung dan di Jakarta.

Bank Banten Era Ratu Atut-Rano Di era kepemimpinan Gubernur Banten, Hj. Ratu Atut

Chosiyah, SE – H. Rano Karno (Periode 2012-2017), menguat lagi

rencana pendirian Bank Banten dengan pertimbangan yang kuat.

Saya mewawancarai sejumlah tokoh masyarakat Banten – yang

notabene adalah para pejuang pembentukan Provinsi Banten – satu di

antaranya adalah Ketua DPRD Banten (2009-2014), H. Aeng

Haerudin, SE.22 Ia menjelaskan panjang lebar latar belakang rencana

pendirian Bank Banten.

Setelah Banten menjadi provinsi,23 dirasakan perubahan yang

sangat besar pembangunan di segala bidang untuk menuju cita-cita

perjuangan Provinsi Banten, yaitu menyejahterakan masyarakat. Di

antaranya ialah pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana,

pendidikan, sarana prasarana kesehatan, jalan, jembatan, irigasi dan

lainnya. Akan tetapi, yang dicapai masih sangat jauh dari harapan

ideal akan manajemen pemerintah dalam pengelolaan keuangan

daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Juga

kualitas infrastruktur yang dibangun tersebut sangat rendah.

Selanjutnya ialah menyambut adanya Peraturan Presiden RI

Nomor: 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang sangat besar dari

pemerintah pusat di wilayah Banten. Di antaranya:

22. H. Khatib Mansur. 2016. BANK BANTEN DALAM PUSARAN POLITIK.

Serang. Penerbit SengPho Utama.

23. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Provinsi

Banten, yang ditandatangani Presiden H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), 17 Oktober

2000.

264

1. Ditetapkannya sebagian pantai Kabupaten Pandeglang menjadi

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Wisata Tanjung Lesung;

2. Adanya Keputusan Bersama antara Gubernur Banten dan

Gubernur Lampung Nomor: 34 Tahun 2002, Nomor: 38 Tahun

2002, tertanggal 13 Desember 2002 tentang Kesepakatan

Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan Antara Pemprov

Banten dengan Pemprov Lampung. Ini diikuti dengan adanya:

2.1. Penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of

Understanding (MoU) Antara Gubernur Banten dengan

Gubernur Lampung Nomor: G/395/IV.01/HK/2004,

Nomor: 550/20-HUK/2004, tertanggal 7 Desember 2004

tentang Rencana Peningkatan dan Pengembangan

Prasarana dan Sarana Transportasi Penghubung Provinsi

Banten dengan Provinsi Lampung.

2.2. Penandatanganan MoU Antara Pemprov Banten dan

Pemprov Lampung Nomor: 630/31-HUK/2007, tertanggal

10 Agustus 2007 tentang Percepatan Pembangunan

Jembatan Selat Sunda (JSS).

2.3. MoU Antara Pemprov Banten dan Pemprov Lampung

dengan PT. Bangun Graha Sejahtera Mulia, tertanggal 3

Oktober 2007 tentang: (a) Membentuk Perusahaan

Bersama untuk Pengembangan Kawasan dan Selat Sunda;

(b) Melakukan pra-Studi Kelayakan Kawasan dan JSS.

3. Adanya Perpres Nomor: 36 Tahun 2009 dan Perpres Nomor: 86

Tahun 2011 tentang Pembangunan Kawasan Strategis

Infrastruktur Selat Sunda (KSISS/JSS) dan Kawasan

Pertumbuhan Ekonomi Baru yang mencakup lima wilayah

kecamatan di Kabupaten Serang dan kabupaten Pandeglang;

265

4. Perluasan Bandara Soekarno-Hatta ke Utara sekira 90 hektar

dan pembangunan rel KA double track dari Ciputat, Kota

Tangerang Selatan ke Bandara Soekarno-Hatta;

5. Masuknya investasi lain, dibangunnya industri hulu dan hilir di

wilayah Kabupaten/Kota Tangerang dan Kota Cilegon serta

Kabupaten Lebak. Sebelumnya pun, akan halnya industri di

Banten, ribuan pabrik berdiri dengan tenaga kerja mencapai

jutaan orang.

Dari pertimbangan tersebut di atas dan melihat sejarah Banten

pasca Indonesia merdeka–bahkan pada zaman pemerintahan

Kesultanan Banten pun, sudah pernah mencetak uang sendiri24 –

telah memiliki Bank Banten. Para tokoh masyarakat Banten

menginginkan segera dibentuk Bank Banten agar bisa lebih mudah

dan cepat merealisasi cita-cita perjuangan pembentukan Provinsi

Banten, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten.

Di awal kepemimpinan Gubernur Banten, Hj. Ratu Atut –

Rano, diterbitkanlah Peraturan Daerah (Perda) Nomor: 4 Tahun 2012

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Banten 2012-2017, yang di dalamnya ada program

pembentukan Bank Banten. Dalam RPJMD itu ada program lain

yang dijabarkan secara terperinci dalam Bab VI tentang Strategi dan

24. Heriyanti O. Untoro, Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan

Budaya UI, menjelaskan pada masa Pemerintahan Maulana Muhammad/Pangeran

Ratu Ing Banten (1580-1596) sudah mencetak uang sendiri sebagai alat tukar yang sah.

Mata uang tersebut ada tulisan Jawa yang berarti “Pangeran Ratu”, serta ada yang

ditulis dengan huruf Arab pada salah satu sisinya yang berarti “Pangeran Ratu Ing

Banten”. Pecahan logam berbahan tembaga berbentuk bulat tanpa lubang, dan

berbentuk bulat dengan lubang segi enam dan segi empat. Demikian hasil analisis

melalui proses elektrolisa di laboratorium. (Ragam Pusaka Budaya Banten, BPPPS,

2005: 128).

266

Arah Kebijakan Pembangunan oleh masing-masing misi. Dari misi 1

sampai misi 5.

Misi 1 (ada 30 strategi pembangunan) mengangkat tema:

Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah mendukung

pembanngunan wilayah/kawasan berwawasan lingkungan; Misi 2

(ada 21 strategi pembangunan) dengan tema: Pemantapan iklim

investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten; Misi 3

(ada 54 strategi pembangunan) dengan tema: Peningkatan kualitas

SDM masyarakat Banten yang religius, cerdas dan berdaya saing

dalam kerangka penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi 4 (ada 15 strategi pembangunan) dengan tema: Penguatan

semangat kebersamaan antarpelaku pembangunan dan sinergitas

pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang selaras, serasi dan

seimbang; Misi 5 (ada 29 strategi pembangunan) dengan tema:

Peningkatan mutu dan kinerja Pemprov Banten menuju tata kelola

pemeritahan yang baik (good governance), bersih dan efisien. Pada

nomor 29 dalam misi 5 ini disebutkan, guna meningkatkan rasio

kemandirian daerah melalui pembentukan Bank Pembangunan

Daerah (disebut: Bank Banten).

Dalam perspektif politik hukum, strategi pembangunan

Provinsi Banten, khususnya menyoroti RPJMD 2012-2017 itu adalah

produk hukum. Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, menyatakan dengan

menggunakan asumsi dasar bahwa hukum sebagai produk politik.

Politik akan sangat menentukan hukum sehingga studi ini

meletakkan politik sebagai variable bebas, dan hukum sebagai

variable terpengaruh.25

25. Mahfud MD dalam bukunya: Politik Hukum di Indonesia, halaman 22.

267

Di dalam negara yang konfirgurasi politiknya demokratis,

seperti Indonesia yang berlandaskan Demokrasi Pancasila, produk

hukumnya berkarakter responsif, penuh dengan nilai

spiritual/religius yang menjiwai setiap aktivitas masyarakat Indoesia.

Produk hukum responsif/populistik ialah produk hukum yang

mencerminkan rasa keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha

Esa untuk memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses

pembentukannya, berperan besar dan partisipasi penuh kelompok

sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif

atas tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.26

Demikian juga produk politik berupa RPJMD Pempreov

Banten 2012-2017 pada saat berjalannya Panitia Khusus sampai

ditetapkannya rencana pendiran Bank Banten di Rapat Paripurna

tidak terdengar dari siapapun dan dari manapun, baik langsung

maupun tidak langsung adanya gerakan penolakan pembentukan

Bank Banten.

Menurut Ketua Tim Pansus DPRD Banten tentang RPJMD

2012-2017, Drs. H. Makmun Muzakki,27 rencana pendirian Bank

Banten yang sering dibahas dalam Tim Pansus memiliki dua

alternatif. Pertama, bank yang diusulkan ialah Bank Banten

Syari’ah. Alasannya, secara ideologis jelas mengacu pada latar

belakang historis. Ini sesuai dengan tujuan Rencana Strategis

(Renstra) bahwa pendirian Provinsi Banten bertujuan menjadikan

Provinsi Banten maju dan sejahtera, dengan landasan motto juang

pembangunan: iman takwa. Nah, implementasi praktis dari iman

takwa dalam bidang ekonomi di antaranya ialah Pemprov Banten

26. Ibid.

27. H. Khatib Mansur. 2016. BANK BANTEN DALAM PUSARAN POLITIK.

Serang. Penerbit SengPho Utama.

268

harus memiliki Bank Syariah. Ini tentu saja sesuai dengan sejarah

Kesultanan Banten sejak abad XV Masehi.

Kedua, dengan mengacu pada alasan ekonomi dalam rangka

mendukung potensi pertumbuhan ekonomi Banten yang cukup

tinggi, kita membutuhkan jaringan institusi/lembaga keuangan yang

berfungsi menjadi aliran darah segar bagi perekonomian Banten.

Bahkan setelah Perda Nomor: 5 Tahun 2013 tentang

Penyertaan Modal ke PT. BGD yang menjadi dasar hukum bagi

pendirian Bank Banten Syariah itu terbit, kemudian Tim Pansus

berkoordinasi terlebih dahulu kepada Mendagri. Responnya: oke!

Pemda Jawa Barat pernah menawarkan agar bank jabar banten

(bjb) Syari’ah diambil alih oleh Pemprov Banten dengan cara

membeli saham mayoritas, sehingga Pemprov Banten memiliki bjb

Syariah. Alasan itupun tidak jelas ke mana arahnya? Pada

kenyataannya, setiap ada rencana Pemprov membeli saham, Pemda

Jawa Barat pun akan melakukan hal yang sama. Walhasil,

penguasaan saham mayoritas bjb Syari’ah oleh Pemprov Banten

tidak pernah terealisir.

Pendirian Bank Banten Syariah itu tidak perlu modal besar,

cukup dengan modal yang ada sesuai dengan kemampuan Pemprov

Banten Rp 950 miliar sudah berdiri, ini relatif murah. Tapi ternyata,

dalam perjalanannya berubah akan mengakuisi bank lain, tinggal

ganti nama menjadi Bank Banten. Banyak orang terkejut. Loch kok,

begitu? Ini salah besar!,” tegas Muzakki.

Jauh sebelum Perda Nomor: 4 Tahun 2012 tentang RPJMD

Provinsi Banten 2012-2017 yang di dalamnya mengamanatkan

pendirian Bank Banten, rupanya Pemda Jawa Barat ingin

memperkuat banknya di Provinsi Banten meskipun sudah pisah dari

Jawa Barat.

269

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat berdasarkan

hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, di Bogor pada tanggal, 3

Juli 2007, sesuai dengan SK Gubernur Bank Indonesia, Nomor:

9/63/KEP.GBI/2007, tanggal 26 Nopember 2007 tentang Perubahan

Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat

menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa

Barat dan Banten. Selain itu ada SK Direksi Nomor: 1065/SK/DIR-

PPN/2007, tanggal 29 Nopember 2007, nama perseroan berubah

menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,

dengan call name (sebutan) bank jabar banten (bjb).28

Akan tetapi Pemprov Banten – termasuk DPRD Banten saat

itu – terkesan acuh, diam saja, dan tidak mau pusing dengan

pencatutan nama “Banten” oleh Pemda Jawa Barat untuk mengganti

BPD menjadi bjb, meskipun pihak OJK membela Pemprov Banten

agar semangat mendirikan jasa perbankan mendorong keberhasilan

pembangunan dan kesejahteraan rakyat Banten berhasil.

Awalnya, pembentukan Bank Banten berharap akan seperti

pribahasa: “Sekali mendayung, beberapa pulau dilalui.” Artinya,

dengan Bank Banten ini diharapkan rakyat Banten hidup mandiri dan

sejahtera. Akan tetapi secara politik Bank Banten cenderung lemah

dari aspek komunikasi dan koordinasi. Pro-kontra dalam proses

pembentukannya berujung pada kasus suap yang terjaring Operasi

Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT-KPK) di

Istana Nelayan, Cikokol, Tangerang, 1 Desember 2015.

Kemudian, pada Rabu, 9 Desember 2015, Ketua DPRD

Banten, Asep Rahmatullah bersama jajaran Pimpinan dan sejumlah

28. Pencatutan nama “Banten” oleh BPD Jawa Barat menjadi bjb ini, sudah

diperingatkan oleh OJK agar mencabut nama “Banten” agar tidak terjadi “duplikasi

bank” setelah Pemda Provinsi Banten mendirikan Bank Banten.

270

Ketua Komisi, mengadakan second opinion (meminta pandangan dan

pendapat) dari sejumlah tokoh masyarakat/pendiri Provinsi Banten,

mengasilkan beberapa point antara lain sebagai berikut. Pertama,

pendirian Bank Banten adalah untuk mencapai keyakinan bersama

antara Pemprov Banten dan DPRD Banten dan tokoh pendiri/tokoh

masyarakat Banten bahwa Bank Banten pada prinsipnya yes! Tidak

perlu diperlu diperdebatkan lagi.

Kedua, diharapkan rencana pendirian Bank Banten kelak jauh

lebih baik, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada generasi

penerus Banten sebagai amal sholeh bersama dari tokoh-tokoh

masyarakat Banten sesuai dengan cita-cita perjuangan pembentukan

Provinsi Banten, serta motto juang pembangunan: iman takwa.

Ketiga, mendirikan bank itu tidak mudah, beresiko tinggi

(high risk). Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian, termasuk

dipersiapkan terlebih dahulu sumber daya manusia (SDM)

profesional. Keempat, mengelola bank itu sensitif. Diperlukan

integritas dari para pengelola. Akhlak yang baik sangat diutamakan,

karena dalam mengelola bank itu banyak godaannya.

Kelima, keberadaan Bank Banten sangat diperlukan untuk

menunjang perekonomian Banten, keberadaannya harus menyebar di

setiap kabupaten/kota dengan sistem perkreditan rakyat (BPR)

hingga ke tingkat desa, lebih komprehentif. Keenam, hal yang pokok

ialah jangan sampai rencana pendirian Bank Banten hanya untuk

kepentingan segelintir orang atau kelompok.

Pemprov Banten dalam perencanaan pendirian Bank Banten

kurang membangun komunikasi dan koordinasi dengan cara

mengadakan seminar dan dialog dengan tokoh-tokoh pendiri Banten,

bersama-sama Pemda Kabupaten/Kota se-Banten, akademisi, pihak

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Banten, para praktisi perbankan dan

elemen masyarakat Banten lainnya guna menyerap padangan dan

271

pendapat rencana pendirain Bank Banten. Kenyataanya semua itu

tidak ditempuh, terkesan: “Kumaha aing!”.

Bank Banten Era Wahidin-Andika Kepemimpinan Gubernur Banten, Dr. H. Wahidin Halim, M.Si

– H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP, selalu berhasil dalam setiap

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten

mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disampaikan

ke BPK RI setiap tahunnya. Dalam Sidang Paripurna yang dipimpin

Ketua DPRD Banten, Andra Soni, Kamis, 30 April 2020, yang

dihadiri anggota V BPK RI, Bahrullah Akbar pun diterima dengan

opini WTP.

Keberhasilan ini memperkuat visi-misi yang telah ditetapkan.

Visi: Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan

berakhlakul karimah. Misi: (1) Menciptakan tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance); (2) Membangun dan meningkatkan

kualitas infrastruktur; (3) Meningkatkan akses dan pemerataan

pendidikan berkualitas; (4) Meningkatkan akses dan pemerataan

pelayanan kesehatan berkualitas; (5) Meningkatkan kualitas

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Keberhasilan ini pula boleh jadi akan ada sebutan baru,

“Gubernur WTP”, dan “Wagub WTP”. Inilah kebiasaan di kita.

Contoh, saya pernah beberapa tahun lalu mencari salah satu saudara

karena lama tidak pernah ketemu. Ia tinggal di Kota Serang. Sudah

dua orang saya tanya rumahnya, tak ada yang tahu. Tapi setelah saya

tanya lagi kepada yang lain, ternyata ada yang bilang bahwa yang

dimaksud adalah “Pak Fulan Kucing”. Setelah saya sampai ke

rumahnya, rupanya ia pelihara kucing banyak.

Bahkan seringkali nama orang disandingkan dengan pekerjaan,

profesi, dan lain sebagainya, sebut saja misalnya, “Pak Fulan Beras”

(karena berjualan beras). “Pak Fulan Lurah” (karena cukup lama

272

menjabat Lurah). “Pak Fulan Emas” (karena berjualan emas). “Pak

Fulan Kambing” (karena berjualan/punya ternak kambing). “Pak

Fulan Profesor” (karena rektor/guru besar di perguan tinggi), dan

sebutan lainnya. Ini hal yang wajar untuk menghindari kekeliruan

orang.

Di tengah pandemi corona virus disease (Covid-19), Gubernur

WH menetapkan Surat Keputusan Nomor: 580/Kep.144-Huk/2020

tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan

Banten (ditulis dengan huruf kecil: bjb) melalui Kantor Cabang

Khusus Banten sebagai tempat penyimpanan uang milik Pemprov

Banten, yang awalnya berada di Rekening Kas Umum Daerah

(RKUD) Bank Banten. Berita online pada Rabu, 22 April 2020, dan

Kamis 23 April 2020, berseliweran masuk WhatsApp HP.

Judul berita online pada Rabu dan Kamis itu mirip sama

menulis “gaya koboy”. Berita online pertama berjudul: “Di Tengah

Covid-19, WH Tunjukan Gaya Koboi Tarik Kasda Bank Banten ke

BJB.”29 Sedangkan berita pada Kamis berjudul: “Gaya Koboi WH

Matikan Bank Banten Dipersoalkan Tokoh Pendiri Banten.”30

Setelah berita online itu berseliweran di medsos dan WhatsApp

nasabah Bank Banten “menyemut” di depan Bank Banten bermaksud

menarik uang mereka.

Rupanya Pak WH suka mengenakan topi lacken yang biasa

dipakai di lapangan saat sedang belusukan. Bahkan foto di media

online itupun WH mengenakan topi style koboy, sehingga

berpengaruh pada judul berita tersebut.

29. Disiarkan KANTOR BERITA RMOL BANTEN, Edisi Rabu, 22 April 2020, pukul

17.06.00 WIB.

30. Disiarkan KANTOR BERITA RMOL BANTEN, Edisi Kamis, 23 April 2020, pukul

00.28.00 WIB.

273

WH beralasan, karena Bank Banten sejak Tahun 2016 –

sebelum WH-Andika menjadi Gubernur dan Wagub – dana Pemprov

dan Kas Daerah disimpan di Bank Banten. Pada tanggal 17 April

2020, Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov Banten sudah

memerintahkan agar Bank Banten segera menyalurkan dana bagi

hasil pajak ke Pemda Kabupaten/Kota se-Banten, namun ternyata

dana tersebut tidak disalurkan. Dana tersebut jumlah seluruhnya

sekitar Rp 900 miliar.31

“Makanya, yang terbayang oleh saya sebagai Gubernur adalah

bagaimana nanti dana buat bantuan sosial, bagaimana nanti dana buat

gaji pegawai, bagaimana dengan kas daerah,” ujar WH kepada pers.

Ia menambahkan, dirinya sudah sampaikan ke berbagai pihak untuk

menyelamatkan Bank Banten ini dan semua telah difasilitasi oleh

OJK. WH minta agar masyarakat (nasabah) tidak panik dan tidak

melakukan penarikan dana besar-besaran.32

Ketua Komisi III DPRD Banten, Gembong R. Sumedhi,

menyatakan kebijakan yang diambil WH berdampak pada

kepercayaan masyarakat terhadap Bank Banten. “Tentunya kita

menyesalkan dengan gaya Pak WH seperti ini. Kita sangat terkejut,

karena tidak ada komunikasi sama sekali soal itu,” terangnya Rabu,

22 April 2020.33

Ini perlu segera ada solusi terbaik, agar di internal Direksi dan

1.000 pegawai Bank Banten pun tidak terguncang. Kedepankan

bangun komunikasi dan koordinasi dengan semangat filosofi iman

31. CNBC Indonesia online, 24/4/2020; 14.52 WIB.

32. Ibid. 33. Disiarkan KANTOR BERITA RMOL BANTEN, Edisi Rabu, 22 April 2020,

pukul 17.06.00 WIB.

274

takwa dan akhlakul karimah yang sudah dipatrikan sebagai filsafat

pembangunan Provinsi Banten.

Padahal Gubernur WH dan Wagub Andika sudah punya

komitmen akan membenahi Provinsi Banten dari praktik KKN

dengan mengedepankan transparansi untuk kesejahteraan rakyat

Banten! Sadarlah itu, bahwa kepemimpinan WH-Andika adalah

amanah rakyat yang harus dipikul, betapapun itu berat.

Ketua MUI Pusat, Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin, saat

menyampaikan tausiyah dalam acara halal bihalal yang

diselenggarakan oleh tokoh-tokoh Banten yang tergabung dalam

Perkumpulan Urang Banten (PUB) yang diketuai oleh Irjen Pol

(Purn) Taufiqurrahman Ruki atau yang lebih akrab Ki Mpik, Sabtu,

21 Juli 2018, beliau menyebut kelemahan orang Banten itu cuma

satu. “Kurang bersatu!”

Sebelumnya, ada pengalaman pahit yang dialami tokoh-tokoh

pejuang pembentukan Provinsi Banten dalam wadah organisasi

“Paguyuban Warga Banten” (Puwanten), yang di dalamnya ada Pak

Suryadi Soedirdja – Mendagri di Era Presiden H. Abdurrahman

Wahid (Gus Dur) sebagai Penasihat Puwanten – kirim surat minta

audiensi dengan Gubernur Rano Karno. Konon, surat itu tidak

pernah ada jawaban hampir satu tahun.

Akhirnya, Ketua Puwanten Tubagus Farich Nahril dan

Sekretaris Puwanten, H. Mardini, kirim surat kedua kalinya yang

isinya membatalkan rencana audiensi dengan Gubernur. Surat

pertama menyebut: “Kepada Yth Gubernur Banten.” Bunyi surat

kedua sebaliknya: “Kepada Yth Saudara Gubernur Banten.” Ini

artinya marah!

Komunikasi dan koordinasi di internal Pemprov Banten menjadi

catatan sangat buruk. “Audiensi itu tidak harus dengan Gubernur,

kan ada Wakil, ada Sekda atau Assda. Didelegasikan saja itu. Tapi

275

ini tidak. Surat itu “digantung” begitu saja tidak jelas. Tabiat buruk

inilah yang harus dirubah dari atas bila Provinsi Banten benar-benar

serius mau maju. Hilangkah tabiat: Kumaha aing!

Sekali waktu, saya ingat humor Gus Dur: Konon, di dunia ini

ada empat macam sifat bangsa. Pertama, sedikit bicara, sedikit kerja

(Nigeria/Angola). Kedua, sedikit bicara, banyak kerja

(Jepang/Korea). Ketiga, banyak bicara, banyak kerja

(Amerika/Cina). Keempat, banyak bicara, sedikit kerja

(Pakistan/India). Seseorang bertanya, “Kalau bangsa Indonesia,

masuk yang mana?” Gus Dur: “Tidak bisa dimasukkan di antara

yang empat itu”. “Lohh… kenapa Gus?” Gus Dur: “Karena di

Indonesia, yang dibicarakan beda dengan yang dikerjakan!”

Save Bank Banten![*]

Daftar Pustaka.

1. Al-Quran Mushaf Al-Bantany. 2013. Diterbitkan oleh MUI

Banten.

2. Prof. Dr. HAMKA. 1975. Sejarah Umat Islam. Jakarta. Penerbit

Bulan Bintang.

3. John M. Echols dan Hassan Shadily. 1982. KAMUS INGGRIS

INDONESIA. Jakarta. Penerbit Gramedia.

4. Drs. Imam Munawwir. 1985. KEBANGKITAN ISLAM dan

Tantangannya. Surabaya. Penerbit Pustaka Nasional PTE LTD

Singapura.

5. Drs. Halwany Michrob, M.Sc dan Drs. A. Mudjahid Chudari.

1993. Catatan Masa Lalu Banten. Serang. Penerbit “Saudara”

Serang.

276

6. H. Khatib Mansur. 2001. PERJUANGAN RAKYAT BANTEN

MENUJU PROVISI, Catatan Kesaksian Seorang Wartawan.

Serang. Penerbit SengPho Utama.

7. Soehino, SH. 2002. ILMU NEGARA. Yogyakarta. Penerbit

Liberty Yogyakarta.

8. Buku: Ragam Pusaka Budaya BANTEN. 2005. Diterbitkan oleh

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang (BPPPS).

9. Dadan Sujana. 2011. BANK BANTEN. Serang. Diterbitkan oleh

Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

10. Buku: UUD 195 DAN PERUBAHANNYA. 2015. Depok.

Penerbit Huta Publisher.

11. H. Khatib Mansur. 2016. BANK BANTEN DALAM PUSARAN

POLITIK. Serang. Penerbit SengPho Utama.

12. H. Khatib Mansur. 2018. MEMUTUS “MATA RANTAI”

KORUPSI DI BANTEN. Serang. Penerbit SengPho Utama.

13. H. Khatib Mansur. 2018. PANTAREI, dari WhatsApp Grup

Urang Banten sampai Deklarasi Perkumpulan Urang Banten.

Serang. Penerbit SengPho Utama.

14. Buku: Pedoman Untuk Melaksanakan Amanat Penderitaan

Rakyat (tanpa tahun). Jilid II/Cetakan III. Penerbit Permata

Surabaya.

15. KANTOR BERITA RMOL BANTEN, Edisi Rabu, 22 April

2020, Pukul 17.06.00 WIB.

16. KANTOR BERITA RMOL BANTEN, Edisi Kamis, 23 April

2020, Pukul 00.28.00 WIB.

277

Tentang Penulis

H. Khatib Mansur, kelahiran Kampung

Kelapadua, Kabupaten Serang, Banten, 6

April 1962. Kampung kelahirannya itu,

pada zaman pemerintahan Kesultanan

Banten dari abad XV – bahkan jejak itu

sampai sekarang sudah jadi jalur alternatif

Kota Serang – salah satu jalur transportasi

Pemerintah Kesultanan Banten dalam

ekspedisi dagang dan lainnya.

Khatib yang kadang disapa “Deya” ini

juga bagian dari kenangan masa kecilnya.

Ia rajin nulis artikel dan buku, bukan berarti pinter. Justru ia

mengaku masih banyak kekurangan, karena pekerjaan nulis buku itu

seperti berenang di samudera luas yang tak bertepi. Masih di sekitar

pantainya saja. “Kegiatan menulis itu, harus dimaknai sebagai

transformasi getaran mukjizat dari ayat pertama yang diwahyukan

kepada Nabi Muhammad SAW, Surat Al-‘Alaq ayat satu sampai

lima,” tegasnya.

Khatib yang pernah bekerja sebagai wartawan Lembaga

Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Perwakilan Banten

(1992-2001) ini merasa plong! Tak punya beban moral kepada rakyat

Banten, karena setelah perjuangan pembentukan Provinsi Banten

terwujud, 17 Oktober 2000, ia persembahkan satu buku catatannya,

“Perjuangan Rakyat Banten Menuju Provinsi, Catatan Kesaksian

Seorang Warawan.”

Buku the best buah tangannya setebal 829 halaman itu

adalah wujud transformasi dari getaran mukjizat itu, atas hidayah

278

Allah SWT, sebagai jalan hidup paling mulia, terutama memperbaiki

akhlak manusia di muka bumi ini. Mukjizat inipun, Rasulullah SAW,

berdakwah dengan metoda jurnalistik atau korespondensi mengajak

kebaikan kepada raja-raja yang sombong dan angkuh, dari Raja

Heraclius, Ebrewiz, Najasyi dan Maqauqis.

Menulislah, karena buku akan hilang dari muka bumi!

279

MEWUJUDKAN PRODUK UNGGULAN

SEBAGAI PENUNJANG SEKTOR

PARIWISATA DAN PELUANG LAPANGAN

KERJA: OPTIMASI PETERNAK LEBAH DI

BANTEN

Oleh: Eka Sari Pengurus ICMI Orwil Banten

Pendahuluan

ejak lama masyarakat Indonesia sudah mengkonsumsi

madu.Madu yang dihasilkan dari lebah dipercaya memiliki

segudang khasiat untuk kesehatan.Lebah mengambil sari

bunga yang baik dan mengolahnya untuk dijadikan madu untuk

kesehatan. Seperti yang tercantum dalam Al Qur’an Surat An Nahl

ayat 68 -69, yang artinya “Dan Tuhanmulah yang mewahyukan

kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di gunung-gunung,

pepohonan, maupun tempat-tempat yang dihuni, lalu makanlah

berbagai jenis hasil tumbuhan kemudian tempuhlah hamparan

ketentuan Tuhanmu" bahwa perut lebah menghasilkan bermacam-

macam minuman yang mengandung obat untuk umat manusia,

sungguh dalam hal demikian terdapat bukti-bukti pertanda bagi

kaum yang mempertimbangkan. Sesuai dengan ayat tersebut madu

sudah sejak zaman nabi digunakan sebagai obat dan untuk kesehatan.

Banyaknya manfaat dari madu dan dapat menjadi komoditi

yang dapat dijual dan memberikan penghasilan, maka masyarakat

lokal Banten banyak berburu sarang lebah madu di hutan liar

maupun sudah membuat peternakan lebah. Cukup banyak peternak

S

280

lebah, baik lebah madu maupun lebah trigona. Lebah madu liar yang

berjenis Apis Cerana dan Apis Dorsata yang banyak tumbuh di hutan

Banten dan dimanfaatkan oleh masyarakat diambil madunya dari

hutan selanjutnya di jual. Lebah madu ada juga yang di ternakan oleh

masyarakat yaitu jenis lebah Apis melipera. Selain lebah madu,

Indonesia juga kaya dengan species lebah trigona atau lebah tanpa

sengat. Lebah ini memiliki madu yang sedikit berbeda dengan lebah

madu yang bersengat, rasa madu lebah ini sedikit asam dan jenisnya

juga sangat banyak.

Provinsi Banten masih memiliki hutan yang sangat luas

terutama didaerah Pandeglang, Lebak dan Rangkas bitung.Beberapa

daerah yang subur areanya, banyak masyarakat yang berburu lebah

madu dihutan dan selanjutnya diolah secara sederhana dan dijual.

Peternakan lebah di provinsi Banten juga cukup banyak, tetapi

sebagian masyarakat masih mengandalkan berburu sarang lebah dan

mengambil madunya. Beberapa daerah di Banten seperti daerah

pandeglang, lebak dan rangkas bitung terdapat juga peternak lebah

tradisional, baik lebah madu maupun lebah trigona. Para peternak ini

masih kesulitan mengembangkan usaha peternakannya karena

terkendala pengolahan yang sangat sederhana dan kualitas kemasan

produk madu yang masih belum baik sehingga pemasaran produk

madu mereka masih belum banyak. Sejauh ini belum ada produk

turunan lebah dari Banten baik produk obat herbal maupun kosmetik,

sampai saat ini baru hanya madu yang dimanfaatkan.

Peternak Lebah di Provinsi Banten dan Permasalahannya

Masyarakat di Provinsi Banten yang mengolah madu dari

lebah dibagi 3 jenis yang pertama mengolah madu odeng dimana

lebahnya adalah lebah liar dan diburu sarangnya dan diambil

madunya dan diolah sederhana dan dimasukkan dalam botol dan

dipesarkan. Golongan kedua adalah peternak lebah sengat, golongan

281

peternak ini mengembangkan peternakan lebah madu dan mengolah

sederhana dan memasarkan madunya.Golongan ketiga adalah

peternak lebah Teuwel atau lebah trigona atau lebah tanpa sengat.

Peternak lokal lebah ini cukup banyak dan tersebar di daerah anyer,

rangkas bitung kabupaten Lebak dan Pandeglang.

Beberapa peternak lebah yang sudah dikenal adalah sebagai

berikut: Peternakan lebah Nabila Natural yang diketuai oleh Bapak

Badrul Munir yang berlokasi di Kampung lebong desa Kolelet

kecamatan Kolelet Kabupaten Lebak Rangkas Bitung Banten. Bapak

Badrul munir menjelaskan bahwa peternakan lebah yang beliau

miliki berisi lebah sengat seperti apis ceranadan lebah trigona

seperti itama dan species lainnya. Adapun jumlah kotak lebah secara

keseluruhan mencapai 1.000 kotak lebah. Keadaan peternakan lebah

Nabila Natural ini dapat dilihat pada Gambar 1.

282

Gambar 1. Keadaan Lokasi Peternakan Lebah Nabila Natural di

Kabupaten Lebak Rangkas Bitung Banten

Gambar 1 menunjukkan keadaan peternakan lebah Nabila

Natural. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Badrul munir pemilik

peternakan lebah ini, Nabila Natural memiliki hamper 1.000 kotak

lebah, saat ini produksi madu hanya mencapai 100 botol madu

perbulan. Dengan jumlah kotak lebah yang cukup banyak ini maka

dapat dievaluasi bahwa produktifitas produksi madu pada peternakan

ini masih rendah.Kendala selain produktifitas lebah yang masih

sedikit, kemasan madu yang ada untuk mengemas madu dari

peternakan ini masih sangat sederhana dan tradional.Hal ini juga

yang menyebabkan pemasaran dari produk ini masih terbatas di

sekitar kabupaten lebak belum merambah pasar lokal Banten, apalagi

pasar nasional dan pasar ekspor. Selain itu sistem pemasaran juga

masih sederhana hanya dengan pemasaran dari mulut kemulut

sehingga jumlah yang terjual masih sangat sedikit.

Selain Nabila Natural, banyak lagi peternak lebah lainnya

seperti didaerah Anyer, terdapat peternak lebah Bapak Asep yang

283

berlokasi di Desa Cinangka Anyer, Bapak Asep Haq peternak lebah

yang berlokasi di Pandeglang, Bapak Nana juga peternak lebah dari

Rangkas Bitung dan Bapak Wandi juga berlokasi di rangkas Bitung.

Informasi yang dikumpulkan dari para peternak lebah menyebutkan

hampir terdapat 30 peternakan lebah yang tersebar di Provinsi

Banten.

Dari Survei lokasi dari para peternak lebah ini permasalahan

yang dihadapi oleh peternakan ini adalah

1. Produktifitas hasil madu masih rendah

2. Proses pengolahan masih tradisional dan sederhana

3. Kemasan yang masih sangat sederhana

4. Sistem pemasaran tradisional

5. Belum ada penelitian yang mendampingi produk madu ini

sebagai pangan fungsional

6. Belum ada produk turunan yang dikembangkan dari produk

madu atau produk lebah lainnya seperti bee polen, propolis dan

lainnya.

Evaluasi dari indentifikasi permasalahan yang ada peternakan

lebah di Banten ini perlu adanya sentuhan teknologi dan dukungan

riset dari para akademisi untuk membantu peternakan ini menjadi

usaha baru yang produktif dan dapat diandalkan menjadi produk

unggulan yang akan dapat dipasarkan secara nasional maupun ekpor.

Dari Kajian permasalahan yang didapat dari survey lapangan

maka dilakukan kegiatan dua tahap kegiatan yaitu tahap pertama

adalah perbaikan untuk kemasan dan pemasaran. Dalam program ini

akan diarahkan peternak untuk menggunakan kemasan yang cukup

baik dan dengan botol-botol kemasan dan stiker yang banyak dipakai

oleh produk madu yang sudah ada dalam pasaran nasional maupun

internasional. Untuk tahap kedua adalah tahap yang perlu

pendampingan penelitian dalam kehidupan lebah dilapangan untuk

284

meningkatkan efektifitas produksi madu dan evaluasi karakteristik

madu dan uji uji lab agar ada dukungan akademisi untuk madu yang

dihasilkan dari peternakan lebah ini menjadi produk pangan

fungsional sehingga dapat meningkatkan pemasarannya. Untuk

tahapan yang kedua ini memerlukan waktu agak lama, karena

memerlukan analisis dan uji lab agar data yang dapat mendukung

keterangan produk madu ini valid dan dapat digunakan untuk

promosi.

Perencanaan Pengembangan Produk Peternak Lebah

menjadi Produk Unggulan Banten Sebagai Penunjang

Sektor Pariwisata

Dalam rangka membantu pengembangan dari produk berbasis

lebah dari peternak lebah tradisional Banten maka perlu dilakukan

pengembangan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan pada

saat survey indentifikasi permasalahan dilapangan.Perencanaan

penyelesaian permasalahan peternakan lebah tradisional di Banten

ini ditargetkan adalah

1. Perbaikan Kemasan dan pemasaran untuk menjadi produk

unggulan Banten

2. Peningkatan produktifitas produksi Madu menjadi produk

pangan fungsional dengan didukung kajian laboratorium masuk

pasar nasional.

3. Peningkatan kualitas madu dan kajian fungsionalnya untuk

masuk pasaran ekspor.

4. Pengembangan produk turunan berbasis lebah untuk bahan baku

obat herbal atau kosmetik

Untuk mewujudkan tiga target pengembangan yang akan

dilakukan perlu adanya kerjasama tripartid antara pemerintah daerah,

285

Perguruan tinggi yang memiliki para akademisi dan perternak lebah

selaku UMKM yang akan di inkubasi pengembangannya.

Pengembangan untuk pencapaian target pertama yaitu

perbaikkan kemasan dan pemasaran untuk menjadi produk unggulan

Provinsi Banten. Upaya ini dapat dilakukan dengan berkerjama

dengan pihak akademisi yang dapat mendesaikan kemasan maupun

pemilihan kemasan yang modern. Hal ini dapat diintegrasikan

dengan program pemerintah melalui dinas perindustrian dan

perdagangan yang biasa melakukam pelatihan untuk desain kemasan.

Program ini dapat diikuti oleh para peternak lebah dengan luaran dari

program adalah kemasan yang modern dan siap bersaing ke pasar

lokal maupun nasional.Jika kemasan sudah modern dan baik, maka

diperlukan pengurusan perizinan yang sesuai untuk produk madu,

sehingga madu dari peternak lebah ini dapat dijual bebas dan

memiliki izin sesuai dengan peraturan Balai Pengawasan Obat dan

Makanan (BPOM) dan dari kementerian kesehatan.

Dalam pengurusan izin ini pemerintah daerah dapat membantu

dari segi fasilitas maupun pendanaan atau penyiapan lembaga yang

dapat membantu untuk pengurusan perizinan tersebut. Dalam

pengurusan perizinan tersebut terdapat standar pengolahan produk

madu yang sesuai sehingga standarisasi pengolahan madu dapat

dilakukan peternak lebah dalam mempersiapkan produk madunya

masuk ke pasaran. Jika kemasan yang sudah baik dan modern dan

perizinan yang sudah dimiliki maka sangat mudah untuk pemasaran,

produk madu masyarakat dapat dijual di toko baik dijual secara

online maupun secara offline.

Pengembangan untuk pencapaian target kedua yaitu

peningkatan produktifitas produksi Madu menjadi produk pangan

fungsional dengan didukung kajian laboratorium masuk pasar

nasional. Dalam rangka meningkatkan produktifitas sehingga madu

286

yang dihasilkan peternak lebah meningkat signifikan, maka

diperlukan kajian khusus setup dan kajian biologi untuk kehidupan

yang lebih produktif. Kajian ini dapat melibatkan para peneliti lebah

dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga secara keilmuan

dapat menunjang peningkatan produktivitas produksi madu dan

kesehatan setup.

Pengembangan untuk pencapaian target ketiga yaitu

peningkatan kualitas madu dan kajian fungsionalnya untuk masuk

pasaran ekspor. Untuk mencapai target ini diperlukan kerjasama

dengan universitas dan jaringan internasional untuk pengembangan

penelitian karakteristik madu dan evaluasi fungsional dari madu. Hal

ini perlu kajian dan analisis karakteristik madu dan ujicobanya

terhadap penyakit spesifik dan didapatkan aktivitasnya dalam

penghambatan mikroorganisme atau penyakit yang diuji coba.

Dengan penelitian ini maka hasil karakterisasi dari produk madu bisa

menjadi rujukkan atau rekomendasi sehingga madu dapat dikenalkan

secara luas dan ujilaboratoriumnya sehingga lebih mudah untuk

promosi pada saat penjualan.

Penelitian Internasional dan Jaringan pemasaran internasional

sangat membantu untuk pencampaian target ini. Kerjasama peternak

lebah dan para penliti lebah dapat membuka peluang pengembangan

dan pencapaian target ketiga ini. Sebagai salah satu contoh untuk

kegiatan menguji karakteristik madu dan uji laboratorium

menyangkut kajian fungsional madu dapat memanfaatkan kerjasama

penelitian Dr. Eka Sari, S.T., M.T. dengan pihak International Food

and Water Reasearch Center (IFWRC) Singapura, dimana sudah ada

kerjasama riset antara Dr. Eka Sari, S.T., M.T. dengan pihak IFWRC

yang sudah disepakati dalam pertemuan ilmiah dan kerjasama antara

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang disepakati Rektor Prof. Dr.

Ir. Fatah Sulaiman, M.T. dan direktur IFWRC pada sekitar bulan

287

November 2019, dimana dalam kesepakatan ini berisi kerjasama

analisis sample produk madu trigona Indonesia yang akan

dipersiapkan untuk memasuki komunitas pasar Internasional ke

eropa dan Amerika. Analisis yang akan dilakukan oleh IFWRC

adalah analisis senyawa aktif didalam madu dan akan dilakukan uji

untuk mendukung kajian fungsionalnya. Dari kerjasama ini maka

sample madu trigona yang akan diprioritaskan untuk dianalisis

adalah madu dari peternakan lebah dari peternak lebah di Banten.

Pengembangan untuk pencapaian target keempat yaitu

pengembangan produk turunan berbasis lebah untuk bahan baku obat

herbal atau kosmetik. Produk berbasis lebah tidak hanya madu, tetapi

banyak sekali produk berbasis lebah yang dapat diolah, yaitu

propolis, bee polen, wax lebah dan lainnya. Propolis adalah cairan

anti mikroba yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Propolis dapat

diekstrak dari sarang lebah menggunakan pelarut seperti etanol.

Kegunaan propolis tidak hanya untuk di konsumsi tetapi banyak

sekali produk propolis dan turunannya dapat dikembangkan. Sifat

antimikroba dari propolis dapat dimanfaatkan sebagai zat tambahan

pada pembuatan sabun, shampoo dan kosmetik.

Salah satu produk turunan propolis adalah shampoo anti

ketombe yang memanfaatkan kemampuan propolis mematikan

mikroba kulit kepala atau penyebab terjadinya ketombe. Produk lain

misalnya sabun anti gatal dengan tambahan propolis yang memiliki

kemampuan sebagai anti mikroba kulit. Produk lainnya seperti

produk mouthwash, deodorant, lotion, krim kulit dan produk turunan

lainnya dapat dikembangkan dengan memnafaatkan propolis. Selain

propolis, ada juga bee pollen.Bee pollen adalah superfood alami yang

sangat baik untuk kesehatan. Demikian juga wax lebah dapat dibuat

beberapa produk turunan seperti lips balm dan pomade.

288

Produk produk ini dapat dikembangkan sehingga menjadi

produk berbasis lebah yang handal berdasarkan dukungan dari para

peneliti yang ada di universitas. Universitas sultan Ageng Tirtaya

memiliki laboratorium Bioengineering and Biomedical Engineering

yang berlokasi di Research Centre CoE Fakultas Teknik.

Laboratorium ini banyak mengembangkan penelitian untuk produk

turunan berbasis lebah, baik untuk obat herbal atau kosmetik.

Peternak lebah di Banten dapat bermitra dengan para peneliti untuk

pengembangan produk berbasis lebah dan turunannya sehingga dapat

dihasilkan produk produk unggulan Banten dan berbasis riset.

Pengembangan Produk Unggulan Berbasis Lebah

membuka Lapangan Pekerjaan untuk masyarakat Lokal

Perencanaan untuk pengembangan produk berbasis lebah

berbentuk madu dan produk turunan lainnya dari lebah, dengan

kemasan dan proses rekomendasi fungional yang merupakan dari

hasil penelitian para peneliti dari perguruan tinggi maka diharapkan

akanada produk unggulan yang akan menjadi primadona sebagai

oleh-oleh bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang

berlibur di berbagai tempat wisata di Provinsi Banten.

Pengembangan ini dapat didorong dalam bentuk sentra oleh oleh

atau pun pusat eduwisata Lebah yang menghadirkan sebuah wisata

baru dengan mempilkan peternakan lebah yang sudah dikelola secara

modern dengan branding wisata dan menikmati madu langsung dari

sarangnya. Hal ini sepertinya menarik untuk dikembangkan dan

penempatan lokasi searah dengan tempat wisata yang saat ini sudah

ada, misalnya daerah anyer, atau wisata ziarah di kota Serang.

Pengembangan sentra oleh-oleh yang merupakan sentra wisata

oleh oleh khas Provinsi Banten dapat menampilkan berbagai produk

yang menjadi produk unggulan Banten, termasuk dengan hasil

289

pengembangan produk berbasis lebah. Jika pengembangan ini

dilakukan dengan sangat baik dan terintegrasi juga dengan fasilitas

pariwisata yang telah ada maka tentu kan menjadi tempat yang ramai

dikunjungi oleh para wisatawan yang berkunjung ke Banten, dan

dapat bergulir pengembangan ekonomi masyarakat, para umkm

dapat memasarkan produknya, selanjutnya akan membuka lapangan

pekerjaan bagi masyarakat lokal dan akan banyak pula pengusaha

muda dengan ide kreatif yang akan berinovasi menampilkan produk

unggulan lainnya. Demikian juga dengan Eduwisata lebah yang

keberadaannya membutuhkan tenaga yang cukup banyak, memberi

peluang lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan eduwisata

memberikan nuansa baru bagi perkembangan wisata di Provinsi

Banten.

Selain sentra industri oleh oleh dan Eduwisata berbasis lebah,

untuk meningkatkan akses wisatawan mendapatkan produk unggulan

berbasis lebah, maupun membuka peluang pemasaran yang baik bagi

para umkm dan peternakan lebah memasarkan produknya, ada

baiknya Dinas Pariwisata dapat bekerjasama dengan berbagai hotel

dan penginapan yang ada di Banten untuk memberikan tempat atau

Space display atau mini toko di tempat wisata baik hotel maupun

penginapan, hal ini juga mendorong pemasaran produk unggulan

Banten berbasis lebah tentunya dengan kemasan dan desain yang

sudah sangat modern dan dapat menjadi oleh oleh yang berkelas bagi

wisatawan. Produk-produk ini dapat berupa madu, sabun, shampoo

atau kosmetik (lotion, cream, body scrub, lips balm dan produk

cosmetic lainnya). Pengembangan ini diharapkan akan menjadikan

wisata ke Banten jadi sangat menyenangkan dan wisatawan dapat

terpesona dengan alam dan wisata alam yang ada sekaligus menjadi

wisata belanja yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat

dan akan meningkatkan pula pendapatan daerah. [*]

290

Daftar Pustaka

Adalina, Y. 2008. Analisis Finansial Usaha Lebah Madu. Jurnal

Penelitian Hutan dan Konservasi Alam. Vol.V No. 3. hal. 217-

237.

Andri Setiawan., Rudianda Sulaeman., Tuti Arlita., 2016 , Strategi

Pengembangan Usaha Lebah Madu Kelompok Tani Setia Jaya

di Desa Rambah Jaya Kec. Bangun Purba Kabupaten Rokan

Hulu, Jom Faperta Vol. 3 No.1 Februari 2016,

https://media.neliti.com/media/publications/203135-strategi-

pengembangan-usaha-lebah-madu-k.pdf

Buku PANDUAN SINGKAT BUDIDAYA &BREEDING LEBAH

Trigona sp. BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

TEKNOLOGI HASIL HUTAN BUKAN KAYU J BALAI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

HASIL HUTAN, http://balitbangtek-

hhbk.org/2019/07/unggah/file-publikasi/panduan_trigona-

ilovepdf-compressed_(1).pdf

Desri Hamzah, 2011, Produksi Lebah Madu (Apis Cerana) yang

dipelihara pada Sarang Tradisional dan Modern di desa

Kuapan Kampar, Universitas Riau

Febriani, W. 2010.Prospek Pengembangan Budidaya Lebah Madu Di

Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu Kota

Tasikmalaya.Skripsi Sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Siliwangi. Jawa Barat.

Hadisoesilo, 2011, Peningkatan Produktivitas Lebah Madu melalui

penerapan Sistem Integrasi dengan Kebun Kopi, JIIPB 2011

Vol 21 No: 29-39

Melissa. 2008. Studi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Rajawali Press. Jakarta

291

Trubus. 2010. Propolis Dari Lebah Tanpa Sengat. PT Trubus

swadaya. Bogor.

Novita, Rustama Saepudin, Sutriyono., 2013., Analisis

Morfometrik Lebah Madu Pekerja Apis cerana Budidaya pada

Dua Ketinggian Tempat yang berbeda, Jurnal Sains

Peternakan Indonesia, Vol 8 No. 1

Retno Widowati, Studi Usaha Ternak Lebah Madu Indigenous

Indonesia Apis Cerana Secara Tradisional di Bali, Prosiding

Seminar Nasional Prodi Biologi F. MIPA UNHI ISBN:978-

602-9138-68-9

Savitri, N.P.T., Hastuti, E.D., dan Suedy, S.W.A., (2017), Kualitas

Madu Lokal dari Beberapa Wilayah di Kabupaten

Temanggung, Buletin Anatomi dan Fisiologi, 2 (1): 58-66.

Tedjo Budiwijono, 2012, Identifikasi Produktivitas Koloni Lebah

Apis Melipera melalui Mortalitas dan Luas Eraman Pupa di

Sarang Pada Daerah Ketinggian yang berbeda, JURNAL

GAMMA, ISSN: 2086-3071, 7(2) p : 111 - 123

292

Tentang Penulis

Dr. Eka Sari, S.T., M.T. adalah Dosen

Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saat ini

sebagai Kepala Laboratorium Bioengineering

and Biomedical Engineering (B & B Lab),

Research Center, Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa. Lulus S1 dari JurusanTeknik

Kimia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya

(UNSRI) pada tahun 1998. Selanjutnya Lulus

program magister pada JurusanTeknik Kimia

Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2007

dan menyelesaikan Program Doktor di Jurusan Teknik Kimia

Fakuktas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) padaTahun 2015.

Pernah menjadi dosen Tamu di Institute of Bioproduct Development,

Universiti Malaysia, Johor Bahru Malaysia pada Tahun 2019 dan

menjadi Keynote Speaker pada Seminar Nasional “Eksplorasi Hulu

Demi Hilirisasi Produk” di Universitas Lampung pada tahun 2018.

Aktif pada penulisan artikel ilmiah dan jurnal nasional maupun

Internasional dan aktif penelitian pada bidang Bioengineering dan

Biomedical Engneering khususnya topic pengelolaan bahan alam

untuk bahan baku biosupplement dan kosmetik dan pengembangan

produk hilirisasi riset. Saat ini sedang menginisiasi pembangunan

pabrik kosmetik dan biosupplement dari bahan alam berbasis

tanaman dan produk lebah. Penulis dapat dihubungi melali Email/Hp:

ekasari_gt@yahoo.com, ekasari@untirta.ac.id/ 087807061974

293

KITAB SUCI BUKAN (HANYA) SOLUSI

Oleh: Ocit Abdurrosyid Siddiq

Santri Kampung

emula, tulisan ini saya beri judul tanpa “hanya”. Namun,

setelah berdiskusi dengan rekan saya satu angkatan dan satu

jurusan waktu kuliah di Aqidah Filsafat IAIN SGD Bandung,

dia menyarankan agar judul tulisan agak diperhalus, untuk

mengantisipasi kesalah pahaman pembaca yang bisa menuai

kontroversi.

Saya bilang, bukankah kajian seperti ini telah menjadi

kebiasaaan dan rutinitas kita selama kuliah dan setelahnya? Dia

sampaikan, bahwa pembaca itu beragam, baik latar-belakangnya,

lingkungannya, pemikirannya, gurunya, bahan bacaannya, dan

tingkat pemahamannya. Heterogenitas pembaca mesti

dipertimbangkan. Demikian katanya.

Andai tanpa “hanya” yang saya selipkan dalam tanda kurung,

bisa jadi anda pun sebagai pembaca merasa “terganggu” dan tak

setuju dengan statement diatas kan? Tapi sabar dulu ya! Baca dulu

penjelasannya hingga tuntas. Hanya saja, sebelum kebenaran

statement itu terpatahkan, saya sodorkan beberapa fakta yang

menjadi pembenar atas benarnya statement (sementara) itu.

Begini. Kebenaran agama itu kadang datangnya terlambat.

Malah telat. Dalil agama kerap muncul hanya sebagai jawaban atas

sebuah persoalan. Padahal, model begitu itu hanya terjadi dulu,

ketika Nabi SAW menerima wahyu.

S

294

Islam, sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam, diturunkan

secara temurun sejak Nabi Adam AS turun ke bumi. Prinsip dasar

ajaran Islam diturunkan oleh Allah SWT secara berkelanjutan oleh

para nabi; dari nabi pertama hingga nabi terakhir. Mulai Nabi Adam

AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, dan Nabi

Muhammad SAW. Bagi pembaca yang sudah khatam baca sirah

nabawiyah pasti paham, mengapa saya hanya menukil beberapa

nama nabi tersebut.

Sama seperti para nabi sebelumnya, Muhammad SAW sebagai

nabi terakhir, mendapat wahyu dari Allah SWT lewat Malaikat Jibril.

Sebagai seorang yang “ummi”, beliau selalu menunggu wahyu dari

Allah SWT atas jawaban bagi setiap persoalan dan permasalahan

yang dihadapi oleh umat.

Bila ketika lama tak ada kabar yang dibawa oleh Malaikat

Jibril, Nabi SAW kadang langsung “berijtihad” sendiri. Tentu

ikhtiarnya ini senantiasa berada dalam bingkai bimbingan langsung

Allah SWT. “Akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran”, demikian

menurut Aisyah RA saat ditanya oleh Hisyam bin Amir.

Hampir 23 tahun lamanya Nabi SAW senantiasa memberikan

jawaban atas setiap persoalan yang dihadapi oleh umat Islam saat itu.

Hingga kemudian pada suatu hari di akhir kenabian beliau, Allah

SWT menegaskan bahwa “pada hari ini telah Kusempurnakan untuk

kamu agamamu”.

Dengan demikian, Islam hadir ditengah umat sebagai solusi

atas problematika keumatan. Prinsip, norma, dan nilai Islam

senantiasa menjadi pegangan dan pedoman bagi umat Islam dalam

berpikir, bertutur, dan bertindak.

Sudah lebih dari 1400 tahun konsep sempurna ini diterapkan

secara turun-temurun oleh kita sebagai penganutnya. Pada masa

keemasannya bahkan mampu menguasai dua per tiga dunia. Mulai

295

dari Jazirah Arab hingga daratan Afrika, Eropa, dan Asia. Islam

menguasai dunia.

Dalam rentang waktu yang demikian panjang, kini mestinya

Islam bukan hanya menjadi dan berada pada posisi pemberi solusi.

Bukan hanya menjadi pemberi jawaban, bukan hanya menjadi

pembenar atas penemuan dan penelitian yang dilakukan oleh

manusia.

Kerap kali norma agama, khususnya dalil agama, atau kutipan

kitab suci, datang belakangan dan sekedar menjadi pembenar atas

penemuan manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Orang

lain yang menemukan, mereka yang susah payah melakukan

penelitian, mereka yang berkeringat, lalu dengan entengnya kita

mengatakan “itu semua sudah ada dalam kitab suci”. Agama hanya

jadi pembenar belaka.

Padahal, Islam sudah berumur lebih dari 14 abad. Rentang

yang sudah amat lama. Mestinya, Islam bukan hanya menjadi solusi.

Bukan menjadi pahlawan yang kesiangan. Bukan hanya jago

mengklaim. Mestinya, Islam menjadi inspirasi.

Dengan ajaran yang terkandung dalam kitab suci, yang telah

kita yakini kebenarannya, mestinya kita bisa melakukan penelitian

dan penemuan lewat ilmu pengetahuan dan teknologi. Bayangkan,

Galileo dengan fisika dasarnya, Newton dengan gravitasinya,

Copernicus dengan heliosentrisnya. Lalu, untuk tidak ingin dikatakan

bahwa Islam datang terlambat, dengan mudahnya kita mengklaim

bahwa semua teori itu sudah ada dalam kitab suci.

Itu beberapa contoh magnum-opusnya para ilmuwan dunia.

Pada contoh yang lebih sederhana dan dekat dengan keseharian kita,

maka fenomena cocoklogi yang kerap kita lakukan adalah bentuk

lain dari fenomena “pahlawan kesiangan” itu.

296

Cocoklogi yang saya maksud adalah perilaku kita yang kerap

mencocok-cocokkan sebuah kejadian faktual dan mutakhir dengan

kutipan kitab suci. Gejala ini marak terjadi dan mencapai puncaknya

ketika agama dijadikan dan diseret sebagai media bagi kepentingan

politik.

Demo atas nama agama yang dilakukan secara berjilid, tanggal

dengan nomor cantik yang dipilih sebagai waktu yang pas dan tepat

untuk melakukan aksi, makna yang dipaksakan atas nomor urut

pasangan calon yang didukung, yang kemudian seolah mendapat

legitimasi dari angka-angka pada ayat dan surat dalam kitab suci,

adalah sebagian kecil dari beberapa contoh gejala cocoklogi. Seolah

mendapat pembenaran dari kitab suci.

Yang terbaru, memaksakan untuk mencocokkan antara wabah

corona dengan kalimat “waqorna” pada awal Ayat 33 Surat Al-

Ahzab dengan cara memotongnya menjadi “qorna” yang dipahami

sebagai “corona”. Cocok kan? Iya cocok, karena dipaksa untuk

cocok.

“Subhanallah, astaghfirullah, tidak ada kebetulan di dunia ini”,

adalah beberapa contoh diksi yang kerap dipakai sebagai gambaran

ungkapan benarnya ajaran agama atas apa yang terjadi. Kalimat

mulia itu seolah menjadi justifikasi atas cocoknya ayat dengan fakta.

Mengapa kita tidak melakukan sebaliknya; kitab suci menjadi

inspirasi, bukan hanya dijadikan sebagai solusi.

Akhirnya, agama, kitab suci, dalil naqli, hanya menjadi

justifikasi. Datang belakangan. Telat. Padahal, bila kita

menempatkan agama, kitab suci, dan dalil naqli sebagai inspirasi,

maka kebenaran yang dibawa agama akan semakin teruji. Norma dan

nilai islami menginternalisasi pada seluruh aspek kehidupan.

Mari kita hadirkan agama sebagai pembawa inspirasi. Bukan

hadir dan datang hanya sebagai pemberi solusi. Mari kita sajikan

297

kebenaran agama secara argumentatif. Karena menyajikan dan

membela agama dengan cara konyol –dan kebiasaan cocoklogi

adalah salah satu bentuk kekonyolan- hanya akan membuatnya

sebagai bahan olokan belaka. Wallahualam. [*]

Tentang Penulis

Ocit Abdurrosyid Siddiq, lahir di Lebak, 7

Juli 1973. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana

di Prodi Aqidah Filsafat IAIN SGD Bandung

tahun 1997. Penulis pernah menjadi Guru

Ponpes Daar el Qolam Gintung Tangerang,

Dosen Fisip Unma Pandeglang. Pernah juga

menjadi Konsultan Japan International

Cooperation Agency, Anggota Panwaslu

Kabupaten Tangerang, dan saat ini sebagai

Anggota Bawaslu Provinsi Banten. Penulis pernah aktif dalam

organisasi, diantaranya; Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah,

Himpunan Mahasiswa Islam, Keluarga Mahasiswa Banten-Bandung

Keluarga Alumni Korps Mahasiswa Islam, dan sekarang aktif di

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.

298

299

KETAHANAN PANGAN DAN EKONOMI

RAKYAT DI MASA PANDEMI COVID-19

Oleh: Iis Solihat Anggota ICMI Orwil Banten

erjadi fenomena di dunia dengan ditetapkannya pandemi

COVID-19, berbagai negara yang telah terjangkit

melakukan berbagai upaya untuk menghentikannya

termasuk Pemerintah Indonesia berbagai upaya, arahan dan

simulasi dari Pemerintah terus menerus digencarkan mulai dari

tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota termasuk

wilayah pedesaan aktif dalam pencegahan, pengobatan dan

penanggulangan dampak dari penyakit yang berasal dari virus

corona ini.

Pandemi mendatangkan efek dan ujian bagi masyarakat

Indonesia oleh karenanya sebagai masyarakat Muslim kita wajib

bersabar atas segala ujian dari Allah Swt. sambil terus berdoa dan

berupaya dalam melakukan pencegahan dan mengikuti semua

himbauan Pemerintah, untuk menekan penyebaran Pandemi

COVID-19 ini. Sektor pangan atau makanan merupakan penyokong

utama pertumbuhan perekonomian Indonesia dan memiliki

kontribusi yang besar di Indonesia. Sektor pangan dan makanan saat

pandemic COVID-19 mengalami penurunan, selain itu dampak dari

COVID-19 para karyawan dari berbagai perusahaan maupun

instansi dirumahkan.

T

300

Masalah atau problema lain bagi Bangsa Indonesia ada

banyak pula karyawan yang terancam pemberhentian hak kerja

(PHK) akan mengakibatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan

baru karena banyak pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk

dikerjakan dirumah, seperti halnya kegiatan produksi perusahaan

manufaktur yang bergantung pada mesin yang berada di tempat

produksi. Berbagai perusahaan yang berhenti beroperasi dapat

meningkatan jumlah angka pengangguran dan mengurangi produk

domestik bruto (PDB) serta menghambat pertumbuhan ekonomi

Indonesia

Perekonomian yang terjadi pada saat pandemic ini,

mengakibatkan kemacetan sistem perekonomian di Pasar tradisional

maupun minimarket yang menjual kebutuhan dasar masyarakat. Para

pelaku ekonomi kesulitan dalam aktifitas ekonomi para pembeli di

pandemic COVID-19 adalah harga yang melonjak sangat tinggi

namun pendapatan para konsumen yang kurang untuk memenuhi

kebutuhan mengakibatkan kemacetan dalam perputaran uang kutipan

dari rachmaniar S.A.P (2020).

Analisa dalam pemberitaan media Televisi, Media On Line

berbagai Radio tengah membahas mengenai ekonomi banyaknya

antrian pembagian sembako, pembagian nasi bungkus dan tingkat

criminal yang meningkat dalam masa pandemi, penulis melakukan

wawancara dengan berbagai pelaku ekonomi kecil, observasi dan

pengamatan di lapangan: di Warung, Minimarket, Warung

Makanan, Pasar Traditional dengan pengamatan jarak jauh

Sosial distancing yang mempengaruhi perubahan sistem

pasar ekonomi permintaan dari suatu barang. Dalam kondisi ini

pembeli lebih memilih membeli kebutuhan dasar. Saat ini

permintaan pasar kebutuhan dasar yaitu makanan atau sembako

meningkat tajam selain barang-barang yang menunjang seperti :

301

masker, sabun cuci tangan, sarung tangan, hand sanitizer. (Chusnah,

2020).

Berbagai bentuk kepedulian berdatangan dari berbagai

kalangan sebagai bukti solidaritas dan usaha-usaha mengatasi

pandemi corona ini, kepedulian kepada roda ekonomi masyarakat

supaya tetap bergerak dan berputar terutama dalam perekonomian

dari kalangan masyarakat bawah. Penulis melakukan analisa yang

terjadi pada masyarakat bahwa kegiatan ekonomi dalam memenuhi

kebutuhan dasar saat pendemi ini seharusnya lebih ditekankan

pada layanan kesehatan, ketahanan pangan, langkah yang perlu

segera dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat maupun daerah

adalah dengan meningkatkan produksi pangan serta menjaga

gudang penyimpanan pangan untuk meningkatkan ketahanan

pangan. Mekanisme pasar regular semakin banyak produk pangan

dan tidak mengalami kelangkaan maka stabilitas harga akan terjaga.

[*]

Daftar Pustaka

Rachmaniar, S. A. P. (2020). Mekanisme Penawaran Pasar Porong

Yang Terjadi Saat Pandemi Covid-19.

Chusnah, A. (2020). Pengaruh Kondisi Pandemi Pada Permintaan

Pasar Fast Food.

Rejekiningrum, P. (2013). Model optimasi surplus beras untuk

menentukan tingkat ketahanan pangan nasional.

302

Tentang Penulis

Iis Solihat, S., M.Ak. Lahir di Tangerang, 11

April 1984 Putri pertama dari dua bersaudara

dari Ayahanda bernama Eri Suheri, S.H. dan

sang Ibunda bernama Yuyum Haryunani.

Llulus S1 pada Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Mercu Buana Jakarta, lulus S2 di Program

Magister Akuntansi Universitas Mercu

Buana. Sebagai Pengajar (Tutor) pada Tutorial On Line Fakultas

Ekonomi Universitas Terbuka mata kuliah Akuntansi Manajemen

dan Akuntansi Biaya, Pengajar pada STIE Al-Khairiyah Cilegon

mata kuliah Akuntansi Manajemen, Budgeting Perusahaan,

Operational Research, Manajemen Investasi Portofolio hingga

sekarang. Telah mengikuti pelatihan Chartered Global Management

Accountant (CGMA) di Jakarta.

303

KEBEBASAN BEREKSPRESI ANTARA HAK

ASASI DAN INTIMIDASI

Oleh: Milla Fadhlia Pengurus ICMI Orwil Banten

ada saat saya on-air di salahsatu media elektronik radio

hari Selasa, 9 April 2019 pukul 09.30 wib terkait

pernyataan sikap atas kebijakan Pemerintah Kabupaten

Pandeglang muncul pertanyaan: “Apakah ada terror atau intimidasi

yang ditujukan kepada ibu pasca statement ibu dimuat di beberapa

media online dan pasca on-air di radio ini?” saya hanya jawab:

“Setiap yang kita lakukan pasti akan ada pro dan kontra, kita harus

siap dengan berbagai resiko yang akan terjadi”. Resiko yang terjadi

diantaranya adanya terror dan intimidasi, bagi ASN seperti saya

resiko tidak hanya itu tetapi juga ada sangsi kedinasan ketika sikap

yang dilakukan dipandang menentang kebijakan sekalipun

maksudnya benar.

Tulisan ini terinspirasi dari pengalaman pribadi ketika

melakukan sebuah penolakan terhadap kebijabakan Pemerintah

Kabupaten Pandeglang yang ditujukan kepada ASN hususnya di

lingkungan dinas pendidikan dan juga beberapa pernyataan sikap

terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan yang semua bentuk

pernyataan sikap tersebut dimuat di tiga media online.

P

304

Kebebasan Berekspresi

Salah satu kecenderungan manusia dalam melakukan

hubungan interpersonal adalah menyampaikan perasaan, sikap dan

pikiran-pikirannya kepada orang lain baik dalam bentuk verbal,

grafis, tingkahlaku maupun isyarat tertentu lainnya. Perasaan, sikap

dan pikiran itu disampaikan dengan maksud agar mendapat

tanggapan dari orang lain sesuai dengan apa yang diharapkannya.

Penyampaian perasaan, sikap dan pikiran-pikiran yang disebut

dengan ekspresi ini akan disikapi sesuai dengan pesan yang

disampaikannya.

Dalam berekspresi, setiap orang memiliki gayanya masing-

masing begitupun dengan metode dan media yang digunakan juga

bermacam-macam ada yang melakukannya dengan orasi, unjuk rasa,

tulisan, pameran, karikatur, kampanye dan yang lainnya. Sejalan

dengan ini, peristiwa ekspresi manusia banyak ayat dalam Al-Quran

yang menjelaskannya diantaranya yaitu Surat An-Nahl ayat 58 yang

artinya:

“Padahal apabila seseorang dari mereka diberi

kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya

menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat

marah”.

Marah adalah salah satu bentuk ekspresi sikap yang dimiliki

manusia dan pada kondisi tertentu disadari atau tidak ekspresi ini

akan nampak dengan sendirinya. Selain itu dalam UUD 1945

Amandemen ke II yaitu dalam pasal 28 E ayat (2) menyatakan

bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul

dan mengeluarkan pendapat”.

Dalam pasal 22 ayat (3) UU No. 39 1999 tentang Hak Asasi

Manusia juga menyatakan:

305

“Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan

menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya

secara lisan atau tulisan melalui media cetak

maupun media elektronik dengan memperhatikan

nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban,

kepentingan umum dan keutuhan bangsa’.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun1998 pasal 5 tentang

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka Umum memberikan

hak yang sama kepada warga Indonesia untuk mengeluarkan pikiran

secara bebas sekaligus memperoleh perlindungan hukum.

Dalam pandangan agama, sekalipun berekspresi diberi

kebebasan namun tidak berarti bebas tanpa batas. Berekspresi tetap

harus dilakukan dengan mengedepankan etika sehingga pesan yang

disampaikan dapat diterima. Oleh karena itu, berekspresi apapun

bentuknya harus tetap memperhatikan faktor tanggungjawab,

kesopanan, kebenaran dan kejujuran. Tanggung jawab adalah suatu

sikap yang selalu dituntut dalam setiap aktivitas. Ucapan yang

dilontarkan, perbuatan yang diwujudkan dalam tingkahlaku termasuk

apa yang diyakini dalam hati merupakan hal yang harus

dipertanggungjawabkan baik secara moral, intelektual dan spiritual

dihadapan Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat

Al-Zalzalah ayat 7-8 yang artinya:

“Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat

zarrah, niscaya dia akan mendapat balasannya.

Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat

zarrah, niscaya dia akan mendapat balasannya”.

Sebagai individu, manusia memiliki keinginan untuk bebas

melakukan aktivitas apasaja yang dikehendakinya, ingin bebas

306

bereskpresi tanpa dihalangi aturan apapun. Namun sebagai mahluk

sosial manusia harus mempertimbangkan keberadaan orang lain

sehingga dituntut untuk tidak berbuat sekehendaknya yang membuat

orang lain terganggu. Dalam hal ini, agama mengajarkan bahwa

menyampaikan pendapat, ide, saran dan gagasan harus dilakukan

dengan sopan.

Selain itu, kebenaran dan kejujuran juga merupakan hal yang

sangat penting dalam setiap aktivitas yang dilakukan begitupun

dalam berekspresi. Seringkali kita jumpai sekelompok orang

berteriak-teriak di jalanan seolah-olah memperjuangkan sesuatu

padahal yang dilakukannya karena dibayar bukan atas dasar

ketulusan hati memperjuangkan sebuah nilai. Ada juga yang

bersikukuh pada argumentasinya sekalipun tidak didukung oleh data-

data uang akurat dan valid.

Ekspresi dan Hak Asasi

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Hak Asasi

Manusia adalah seperangkat Hak yang melekat pada hakikat

keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Dari

pengertian ini dapat diketahui bahwa Hak Asasi Manusia memiliki

ciri-ciri yang tidak bisa diganggugugat oleh siapapun yakni bersifat

hakiki dan universal.

Hak Asasi Manusia bersifat hakiki artinya Hak Asasi Manusia

adalah hak semua manusia yang sudah ada sejak lahir sedangkan

universal adalah Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua orang

tanpa memandang status , suku bangsa, gender atau perbedaan

lainnya. oleh karena itu, Hak Asasi Manusia itu tidak dapat

diabaikan, apalagi dihapuskan.

Ekspresi merupakan salahsatu Hak Asasi Pribadi (Personal

Right) dan merupakan hak dari setiap manusia sebagaimana

307

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 pasal 28f (amandemen ke 2) yaitu: “Setiap

oprang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta

berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah

dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis

saluran yang tersedia”.

Sejak lahir ke dunia manusia sudah melakukan ekspresi

berupa tangisan sebagai tanda bahwa ia hidup. Tangis ini kemudian

direspon dengan ekspresi suka cita sebagai ungkapan rasa bahagia

atas kelahiranya. Ekspresi demi ekspresi dilakukan oleh manusia

untuk menunjukkan eksistensi dihadapan orang lain dan ini tidak

bisa diabaikan apalagi dihilangkan.

Karena ekspresi adalah hak asasi maka siapapun memiliki

kebebasan untuk melakukannya dimanapun ia berada. Namun,

kebebasan berekspresi ini bukan berarti mengabaikan hak asasi

manusia yang lainnya oleh karena itu ekspresi sebagai hak asasi

harus tetap menghormati dan menghargai hak asasi orang lain.

Ekspresi dan Intimidasi

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa ekspresi adalah hak asasi

yang mendapat jaminan dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Kendati demikian pada tataran implementasinya tidaklah demikian

sehingga berakibat buruk pada system pemerintahan karena ketika

kebebasan berekspresi dan berpendapat terbelenggu maka kontrol

terhadap pemerintahan itu tidak akan ada.

Dalam system demokrasi, kebebasan berekspresi dan

berpendapat adalah syarat utama karena dalam system ini kekuasaan

tertinggi terdapat ditangan rakyat. Hal ini sebagaimana tertuang

308

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 pasal 1 ayat (2) yaitu: “kedaulatan berada ditangan rakyat dan

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”. Ini membuktikan

bahwa Rakyat Indonesia memegang kedaulatan.

Dalam teori kedaulatan rakyat dinyatakan bahwa kekuasaan

tertinggi dalam suatu Negara berada ditangan rakyat. Teori ini

berusaha mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau pemimpin

agama. Dengan demikian, teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa

teori ini menjadi dasar dari Negara-negara demokrasi.

Indonesia sebagai Negara demokrasi sejatinya memegang

teguh kedaulatan rakyat karena dengan rakyat berdaulat Negara akan

kuat. Rakyat sebagai agent of control tidak perlu di intimidasi ketika

berekspresi mengeluarkan pendapatnya. Hingga saat ini, masih

terdapat upaya-upaya kelompok tertentu di masyarakat untuk

melakukan persekusi terhadap praktek kebebasan berekspresi

dikarenakan perbedaan pandangan. Kebebasan berekspresi

dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap penguasa padahal

yang sebenarnya tidaklah demikian.

Dalam beberapa kasus yang saya temui, ASN sajapun tidak

memiliki keberanian untuk berbeda pendapat dengan atasannya.

Alasannya sangat klasik yaitu takut kehilangan jabatan, dinon jobkan

atau di mutasikan ke daerah yang terisolir sehingga dengan terpaksa

selalu menerima setiap kebijakan. ASN memang dituntut untuk

memiliki loyalitas namun menurut saya tidakberarti harus nrimo dan

sumuhun dawuh pada atasan atau pimpinan.

Intimidasi terjadi tidak hanya dilingkungan kedinasan namun

hampir disetiap lembaga atau instansi apapun bisa kita jumpai. Setiap

bentuk perbedaan pandangan dalam menyikapi kebijakan selalu

dipandang sebagai sebuah perlawanan sehingga menganggap perlu

untuk diintimidasi bahkan tidak hanya karena perbedaan pandangan,

309

memberitakan yang sebenarnya sajapun diintimidasi seperti yang

terjadi pada para jurnalis yang mendapat perlakuan kekerasan fisik

dan intimidasi seperti yang dilansir Mediabantencyber.co.id tanggal

26 September 2019 bahwa wartawan Banten melakukan aksi prihatin

dan mengecam adanya tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap

rekan wartawan di beberapa daerah pada saat melakukan tugas

jurnalistiknya. Bahkan belum lama ini, SuaraBanten.id tertanggal 20

April 2020 memberitakan bahwa beberapa jurnalis di kota Serang

diintimidasi dengan bentuk menghalang-halangi tugas jurnalis pada

saat meliput tragedy meninggalnya seorang ibu miskin karena wabah

corona di Banten bahkan video hasil liputannya dihapus secara

paksa.

Ironis memang, di tengah-tengah perkembangan zaman yang

serba canggih yang konon generasinya disebut sebagai generasi

millennial ternyata rakyatnya masih dirundung ketakutan untuk

berbeda pandangan atau menyampaikan yang sebenarnya terjadi

padahal sepanjang perbedaan itu rasional dan argumentative dapat

dijadikan masukan dan pertimbangan dalam membuat sebuah

keputusan. Sepanjang pemberitaan para jurnalis itu benar sejatinya

dapat dijadikan evaluasi dan motivasi untuk bertindak secara cepat

dalam menangani berbagai kasus yang terjadi. Jangan sampai hanya

karena ingin meraih sebuah prestasi demi prestise mengabaikan nilai-

nilai kemanusiaan. Akan lebih bermartabat jika prestasi itu diperoleh

dengan cara-cara yang elegan dan normative. Saat ini, sudah bukan

zamannya lagi untuk melakukan intimidasi. Semua manusia,

memiliki hak untuk berekspresi sepanjang sesuai dengan norma-

norma yang berlaku. [*]

310

Tentang Penulis

Milla Fadhlia, lahir di Pandeglang, 25

September 1971. Menyelesaikan pendidikan

Sarjana S1 di IAIN SGD Bandung tahun

1997, kemudian melanjutkan ke jenjang S2 di

STAI At Thohiriyah Jakarta tahun 2010. Saat

ini aktif sebagai Sekretaris Daerah ‘Aisyiyah

Kabupaten Pandeglang sejak tahun 2015-

sekarang, menjadi Anggota Majlis

Kebudayaan ‘Aisyiyah wilayah Banten tahun 2015-sekarang, Ketua

Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga MUI Kabupaten

Pandeglang tahun 2016-sekarang, dan diangkat sebagai Ketua

FORHATI Kabupaten Pandeglang tahun 2018-sekarang. Penulis

aktif juga di Organisasi Profesi, sebagai Ketua Bidang

Pemberdayaan Perempuan KORPRI kecamatan Saketi 2012-2017,

Sekretaris Bidang Publikasi dan Literasi IGI Kabupaten Pandeglang

2016-sekarang, dan Ketua Gerakan Literasi Sekolah SMPN 1 Saketi

tahun 2015 – sekarang.

Penulis juga aktif sebagai Instruktur, diantara pernah menjadi

Instruktur Kurikulum 2013 LPMP Banten tahun 2014-2018,

Instruktur Kurikulum 2013 Mapel PABP Kementrian Agama RI di

Maluku Utara, Pemateri di Latihan Kader Mahasiswa HMI dan

IMM, Pemateri pelatihan Kompetensi guru tahun 2017 di

Pandeglang, dan Pemateri pada Sosialisasi Pilkada KPU Kabupaten

Pandeglang tahun 2015 dan 2020. Selain sebagai Instruktur, penulis

telah juga aktid menulis artikel dan buku. Buku yang pernah di

terbitkan adalah Membentuk Karakter anak Masa Depan (2016).

Saat ini penulis berprofesi sebagai Guru di SMPN 1 Saketi sejak

tahun 2003 sampai sekarang., dan pernah juga menjadi Dosen

311

Luarbiasa di STAIBANNA tahun 2005-2010, STAISMAN tahun

2007-2010, dan UNMA tahun 2007-2010. Penulis berdomisili di Jln.

Raya Labuan KM. 28 Pasirwaru Menes Pandeglang, no WhatsApp

yang dapat dihubungi: 081283759292

312

313

DEMOKRASI KITA DITENGAH PANDEMI

COVID-19

Oleh : Odih Hasan

Pengurus ICMI BANTEN

andemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia,

hingga saat ini tak dapat diprediksi keberlangsungannya. Di

satu sisi, negara dihadapkan pada kehidupan demokrasi yang

tetap berjalan demi menjaga keberlangsungan kedaulatan rakyat.

Pandemi Covid-19 bisa menjadi ganjalan dalam upaya penguatan

demokrasi yang menjadi salah satu amanat reformasi. Di tengah

pandemi COVID-19 ini secara substansi demokrasi kita memang

tidak banyak perubahan. Kita pada dasarnya masih akan menghadapi

problematika demokrasi yang sama. Beberapa fenomena terakhir

cenderung mengkonfirmasi hal ini. Pertama, masih terus

lemahnya checks and balances dari DPR. Kondisi semacam ini

tampak telah menjadi natur DPR era Jokowi yang pada umumnya

kurang kritis dan sekadar menjadi pendukung penguasa.

Ini terkonfirmasi dari bagaimana sikap DPR yang tampak

tidak terlalu terusik dengan kelambanan respon pemerintah pusat

sejak virus mulai merebak. Begitupula saat munculnya beberapa kali

inkonsistensi kebijakan yang membingungkan masyarakat. Bahkan

hingga ketika tidak lancarnya pemberian bantuan sosial dan

munculnya pencitraan bagi-bagi sembako, DPR tampak tak

bergeming. Meski mulai ada suara-suara kritis, secara umum

nuansa over-protective parlemen kepada pemerintah masih terasa.

P

314

Di sisi lain, Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 menjadi

tantangan demokrasi tersendiri di era ini. Selain menjamin

kedaulatan rakyat, pelaksanaan Pilkada juga perlu menjamin

keselamatan dan kesehatan masyarakat. Meski Jadwal Pilkada

serentak 2020 ini diundur tiga bulan dari semula 23 September 2020.

Penundaan ini dilakukan mengingat pandemi virus Corona 2019 atau

Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia yang tiap

hari kasusnya semakin bertambah.

Sebelumnya presiden melalui Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang ditanda-

tangani 5 Mei 2020, memilih 9 Desember 2020 sebagai waktu

pelaksanaan Pilkada Serentak.Meski, dalam perppu itu juga dibuka

kemungkinan perubahan waktu bila krisis pandemi COVID-19

belum tuntas diatasi.

Pilkada serentak , sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1)

UU nomor 8 Tahun 2015, dilaksanakan lima tahun sekali secara

serentak di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui Undang- undang No. 8 Tahun 2015, butir ’’g’’ keluar

fomulasi ulang tahapan pilkada serentak. Undang – undang itu

mengamanatkan pilkada serentak digelar menjadi tujuh gelombang.

Gelombang pertama (Desember 2015), gelombang kedua (Februari

2017), gelombang ketiga (2018), gelombang ke empat (2020),

gelombang kelima(2022), gelombang keenam (2023), untuk kepala

dan wakil kepala daerah hasil pilkada 2018.

Pilkada serentak pada gelombang ketujuh, akan dilakukan

serentak secara nasional pada tahun 2027. Dan, untuk lima tahun

selanjutnya dan seterusnya, pilkada akan dilakukan serentak secara

nasional. Dengan ini, kesan setiap dua atau tiga hari berlangsung satu

kali pilkada lagsung di Indonesia akan hilang. Kesan itu bukanlah

berlebihan, mengingat negeri ini terdiri dari 34 provinsi, 399

315

kabupaten dan 98 kota. Sejak 1 Juni 2005 hingga desember 2014,

telah berlangsung 1.027 kali pilkada langsung, dengan perincian

sebanyak 64 pilkada di provinsi, 776 pilkada di kabupaten dan

sebanyak 187 pilkada di kota.

Kita mengerti bagaimana sibuknya penyelenggara pilkada

(KPU) baik di kabupaten, kota, provinsi dan pusat dalam

menyiapkan semua tahapan pilkada langsung. Kita juga mengerti

bagaiamana masyarakat yang dalam hal ini memiliki hak memilih,

tentu saja juga menyita waktu untuk bertemu dan mendengarkan

ceramah dari para pasangan calon maupun tim sukesnya. Demikian

juga kita mengerti bagaimana aparat keamanan dalam menyiapkan

pengamanan prima agara pilkada langsung itu berjalanan dengan

tertib dan aman.

Belum lagi mengenai konflik yang terjadi setelah pembacaan

hasil pilkada. Mahfud MD, ketika masih memimpin Mahkamah

Konstitusi, menangani 396 gugatan sengketa pilkada sepanjang 5

tahun. Jumlah tersebut, menurutnya, mencapai 80 persen dari seluruh

pilkada di Indoneisa. Sebagai contoh, pada tahun 2012, sebanyak 77

daerah melaksanakan pilkada (saat itu namanya pemilukada), yang

terdiri atas 6 provinsi, 18 kota, dan 53 kabupaten di seluruh

Indonesia. Dari jumlah tersebut, sengketa yang diajukan ke MK

berasal dari 4 provinsi, 12 kota, dan 43 kabupaten. Totalnya

berjumlah 59 daerah atau 76,62 persen pilkada yang di sengketakan

ke MK. Menurut Mahfud MD, hamper 100 persen pilkada di

Indoneisa bermasalah (walaupaun tidak semua berperkara di MK).

Saat sedang menulis artikel ini saya sempat membaca

beberapa diskusi di salah satu Grup WhatsApp, saya terenyak oleh

pertanyaan seorang kawan di grup itu.”Apa risikonya jika pemilu

(pilkada serentak) yang di paksakan desember nanti yang mahal ini

tak menghasilkan pemimpin yang diharapkan?”

316

Tentu saja, Mahalnya biaya kekuasaan pantas dirisaukan.

Indonesia begitu cepat menandingi fenomena yang sama di Amerika

Serikat, dengan produk nasional bruto (GNP) yang tak tertandingi

negara kita. Indikasinya bisa dilihat dari kenaikan secara

eksponensial total belanja iklan politik.

Menurut Nielsen (Media Indonesia), pada Pilpres 2014 total

belanjaiklan politik sebesar Rp109,74 triliun. dan masa kampanye

Pemilu pada 24 Maret-13 April 2019 terdapat peningkatan belanja

iklan sebesar Rp 500 miliar.Ini berbeda tajam pada saat awal

reformasi medio 1999 total belanja iklan politik hanya berkisar 35

Miliar saja.

Dari total belanja iklan pemerintahan dan organisasi politik,

kontributor terbesarnya adalah iklan pasangan calon presiden dan

wakil presiden sebesar Rp 206,6 miliar atau 20%. Posisi kedua

disumbangkan oleh iklan Komisi Pemilihan Umum (KPU) senilai Rp

93,2 miliar dan calon anggota legislatif (caleg) sebesar Rp 92 miliar.

Ditengah terkurasngnya kas negara untuk membiaya Covid 19

ini tentu saja Jumlah di atas akan kian mengerikan jika ditambah

pembiayaan pelaksanaan pemilu serentak desember nanti tetap

dipaksakan karena kita sedang dalam masa paceklik perekonomian

yang mengimpit negeri akibat pendemi covid -19. Belum

sepenuhnya pulih ekonomi kita, seketika muncul pandemi Covid - 19

yang membuat krisis ekonomi global dan membawa luberan krisis

baru yang melumpuhkan.

Kontradiksi harus diwaspadai karena David Morris Potter

pernah berhipotesis, ”Demokrasi lebih cocok bagi negara dengan

surplus ekonomi dan kurang cocok bagi negara dengan defisit

perekonomian.” Upaya memperjuangkan demokrasi dengan ongkos

mahal, dalam kondisi paceklik, bisa berujung pada penggalian

kuburan demokrasi.

317

Institusi demokrasi

Isu utamanya bukanlah muncul atau tidaknya pemimpin yang

diharapkan, tetapi sehat atau tidaknya institusi demokrasi sebagai

produk ekstravaganza politik itu. Penekanan pada penyehatan

institusi ini adalah konsekuensi dari pilihan Indonesia untuk keluar

dari rezim stabilitas yang tertutup menuju rezim stabilitas yang

terbuka.

Pada rezim pertama, stabilitas negara sangat bergantung pada

karisma pemimpin secara individual. Kapasitas pemerintah untuk

mengimplementasikan kebijakan cenderung mengalami sentralisasi

yang memusat pada pemimpin besar.

Durabilitas dari stabilitas negara semacam itu dibatasi siklus

karisma pemimpinnya; sedangkan ketertutupannya terhadap

dinamika intern dan ekstern membuatnya tak memiliki kelenturan

dalam menghadapi guncangan (shock) sehingga mudah terjerembab

ke dalam krisis.

Pada rezim kedua, stabilitas negara bergantung pada karisma

institusi-parlemen yang representatif dan responsif, eksekutif dengan

kapasitas direktif-koordinatif, birokrasi yang impersonal, lembaga

peradilan yang independen, lembaga pemilihan yang tepercaya dan

imparsial, serta komunitas-komunitas kewargaan yang partisipatif.

Kebijakan negara terbuka bagi dinamika arus informasi dan ide dari

luar maupun dalam negeri, yang membuatnya memiliki daya

absorpsi terhadap guncangan.

Negara yang bertransisi dari rezim stabilitas yang tertutup

menuju stabilitas yang terbuka akan menjalani periode instabilitas

yang berbahaya. Celakanya, tidak ada jalan pintas untuk itu dan tidak

selamanya bisa dilalui. Trayek yang dilalui bisa membawa negara

pada empat posisi: negara tanpa stabilitas (failed state), berstabilitas

rendah, berstabilitas moderat, dan berstabilitas tinggi.

318

Beruntung transisi politik Indonesia saat ini tidak membuatnya

terjerembab ke dalam failed state, yang ditandai dengan

ketidakmampuan negara untuk mengimplementasikan dan

menegakkan kebijakan. Indonesia saat ini berada pada status negara

berstabilitas rendah; ditandai dengan otoritasnya yang masih diakui

dan hingga taraf tertentu masih mampu menegakkan hukum, tetapi

masih berjuang untuk bisa mengimplementasikan kebijakan efektif

dan efisien.

Demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi, reformasi dalam

institusi perekonomian, politik, dan birokrasi menjadi keharusan.

Industri yang tidak efisien harus ditutup atau disehatkan, pemborosan

sumber daya alam diakhiri, ketergantungan pada pihak asing

dikurangi dengan memperkuat kemandirian; prosedur dan

kelembagaan politik disederhanakan dan diberdayakan; birokrasi

dirampingkan, disinergikan, dan diresponsifkan. Semuanya bukan

tanpa pengorbanan. Banyak pihak yang akan merasa dirugikan oleh

reformasi kelembagaan. Pengangguran dan dislokasi sosial yang

ditimbulkan bisa membawa instabilitas, yang acap kali mendorong

sebagian warga untuk menyerukan restorasi dengan mengorbankan

manfaat reformasi yang digulirkan.

Betapapun mengguncangkan, pemimpin mesti siap dan

mampu mengeluarkan modal politik demi membawa perubahan.

Termasuk dalam kesiapan ini adalah komitmen mengurangi ongkos

politik dan ketidakpopuleran demi tercapainya efektivitas

pemerintahan.

”Tiada yang lebih sulit dilakukan, lebih sangsi menuai hasil,

dan lebih gawat ditangani, ketimbang memulai suatu perubahan,”

ujar Machiavelli. Siapa berani jadi pemimpin haruslah berani

menanggung risiko: melakukan pengorbanan bagi perwujudan

tatanan baru.

319

Karena tugas terberat seorang presiden,” ujar Lyndon B

Johnson, ”bukanlah mengerjakan apa yang benar, melainkan

mengetahui apa yang benar.” Untuk mengetahui apa yang benar,

seorang presiden harus menemukan panduan dari norma-norma

fundamental. Bahwa praktik demokrasi harus disesuaikan dengan

mandat konstitusi, karena pengertian ”demokrasi konstitusional” tak

lain adalah demokrasi yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah

pembentukan dan pemenuhan konstitusi

Kesimpulan

Masa depan demokrasi kita tampaknya belum akan pulih

dalam waktu dekat. Model post-democracy akan tetap bercokol

dalam kehidupan politik kita. Memang kita tidak akan mengarah

pada model pemerintahan otoriter, namun juga belum akan mengarah

pada bentuk pemerintahan demokrasi tulen. Berbagai indikasi

menjelang dan saat terjadinya pandemi COVID-19, tidak

menunjukkan tanda-tanda yang mengarah pada dukungan bagi

perbaikan demokrasi.

Jika tidak ada sebuah terobosan politik yang berarti, bisa jadi

kualitas demokrasi kita semakin melorot pasca-pandemi ini.

Munculnya berbagai regulasi yang bernuansa sentralisasi kekuasaan,

selain juga karakter demokrasi kita yang mengarah pada post-

democracy, dan situasi politik yang tengah berjalan saat pandemi,

menjadi persoalan-persoalan pokok demokrasi kita hari ini. Belum

lagi kondisi kehidupan ekonomi yang makin melemah dan potensi

renggangnya kohesi sosial yang dapat memperburuk situasi. [*]

320

Tentang Penulis

Odih Hasan, lahir di Serang 16 Agustus 1983.

Menyelesaikan Studi S1 di Institut Agama

Islam Al-Aqidah, Jakarta (2004–2008),

kemudian Lembaga Tahfidz Ma’had Utsman

Bin Afan, Jakarta (2004-2007) dan Pesantren

Modern Darul Falah, Serang – Banten (2000-

2003). Penulis pernah bekerja di Asia

Muslims Charity Foundation (AMCF) Jakarta

Tahun 2008–2009; Research And

Developmen (R&D) PT. Shinta Woo Sung Tahun 2010; Konsultan

PNPM Mandiri Perdesaan Prov. Banten Tahun Tahun 2012 –

2014; Guru Tahfidz di Mts As-Syukriyah, Cipondoh Tahun 2015;

BAZNAS Pusat, Divisi Pemberdayaan Ekonomi Produktif Tahun

2015-April 2016 dan Konsultan Rumah Zakat Jakarta Tahun 2016

Organisasi yang diikuti adalah; . Sekretaris Umum Ikatan

Persaudaraan Imam Masjid (IPIM ) Kota Tangerang; Ketua Ikatan

Dai Muda Indonesia (IKDMI) Provinsi Banten; Wakil Ketua KNPI

Banten; Wakil Sekretaris PW GP Ansor Banten; ICMI Banten;

Karang Taruna Banten; Ketua Pemuda PUI Kota Tamgerang; dan

sekarang sebagai Ketua AMS Kota Tangerang. Penulis dapat

dihubungi melalui; Hp 0819 111 51932 E-mail:odie_hiphop@yahoo.com

321

KAMPUNG DAN DOSA KAUM CENDEKIA

Oleh: Atih Ardiansyah

Founder dan CEO Cendekiawan Kampung

enjelang Ramadan 2020, jagat Indonesia dihadapkan

pada dua istilah vis a vis: mudik dan pulang kampung.

Perdebatan itu bahkan melibatkan kalangan terdidik,

mulai dari ahli bahasa Indonesia sampai pemerhati sosial. Ujungnya,

muncullah dialektika yang jomplang antara kalangan terdidik dengan

kalangan awam. Perdebatan yang sungguh menghabiskan energi dan

waktu produktif, di tengah pandemi Covid-19 yang meresahkan.

Karena tidak ingin memperpanjang perdebatan yang kurang

bermutu itu, saya ingin membuka tulisan ini dengan mundur dua

tahun ke belakang. Menjelang Lebaran 2018, Sandiaga Salahuddin

Uno sebagai Wakil Gubernur DKI melambungkan dua harapan

kepada para pemudik. Pertama agar para pemudik non warga Jakarta

tidak kembali lagi ke Ibu Kota selepas libur Lebaran nanti. Kedua,

dengan uang yang dibawa dari Jakarta, para pemudik diharapkan bisa

membuka investasi di kampung halamannya masing-masing

sehingga tercipta lapangan kerja. Sandi bahkan menyebut para

pemudik sebagai duta ekonomi bagi kampungnya.

Tentu saja bukan sesuatu yang keliru saat harapan tersebut

diungkapkan. Dari tahun ke tahun, Jakarta memang hanya menghirup

udara lengang sekejap saja, untuk kemudian kembali bertambah

sesak saat arus balik tiba. Pada tahun 2017 saja misalnya, menurut

catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, terdapat

70.752 pendatang baru yang mengundi nasib di Ibu Kota.Para

M

322

pemudik yang kembali ke Ibu Kota beserta orang baru yang

menyertainya rupanya masih menjadi biang persoalan Jakarta dan

Indonesia serta umumnya negara-negara berkembang di seluruh

dunia.

Urbanisasi dan Dosa Pertama Orang Terdidik

Selama ini, istilah urbanisasi telanjur kita imani sebagai

perpindahan penduduk dari kampung ke kota semata-mata. Padahal,

sebagaimana diungkapkan Lefebrve (1970) urbanisasi juga meliputi

perpindahan atau perubahan seluruh cara hidup. Istilah-istilah yang

kita kenal hari ini seperti “daerah/masyarakat urban” atau yang

terdahulu yakni “kota” merupakan label-label yang kita cantumkan

pada perubahan cara berkehidupan itu.

Selama ini, pandangan kita telah dibingkai ke dalam satu

pemahaman umum mengenai urbanisasi. Bahwa arus urbanisasi

terjadi lantaran ada kesenjangan antara kampung dan kota. Kota

adalah simbol kemajuan, yang di sanalah segala sumber daya berada.

Sementara kampung telanjur identik dengan segala yang beraroma

ketertinggalan: kemiskinan, kebodohan dan sebagainya meski selama

ini tersamar dalam frasa “kampung yang indah”, “kearifan kampung”

dan semacamnya.

Benarkah demikian? Benarkah urbanisasi disebabkan oleh

faktor ekonomi semata-mata?

Rachman (2015) justru menyebut bahwa faktor pendidikan

merupakan penyumbang paling signifikan bagi terciptanya arus

urbanisasi. Orang-orang kampung pergi ke kota, motifnya bukan

semata-mata ekonomi, melainkan karena ingin mengenyam

pendidikan yang lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikan orang

kampung, semakin tinggi pula motivasi mereka untuk meninggalkan

kampungnya. Kampung ditinggalkan orang-orang pandai karena

323

memang hanya orang-orang pandai atau paling tidak berasal dari

keluarga dengan ekonomi cukup yang sanggup menembus

pendidikan tinggi di perkotaan.

Ke manakah orang-orang kampung yang pandai itu setelah

menyelesaikan pendidikannya di kota? Mereka bertarung di kota-

kota, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, dan kebanyakan

tidak menjadi duta ekonomi bagi kampungnya. Mereka yang berhasil

menjadi kelas menengah, kata Rachman (2015), malah memutuskan

untuk tidak pulang kampung. Mereka hidup di pinggiran kota dengan

membeli atau menyewa tanah dan rumah, ngiridit kendaraan dan

hidup secara konsumtif. Akibatnya, jalan di kota-kota menjadi

bertambah macet di saban jam masuk dan pulang kerja sehingga

pemerintah mencurahkan konsentrasi pembangunan infrastruktur di

kota-kota dengan alasan mengurai kemacetan. Nah, di sinilah

sebenarnya akar kesenjangan pembangunan kota dan kampung itu

berada—sekaligus ujung benang yang mestinya bisa diurai.

Setelah orang-orang terdidik pergi ke kota dan tidak kembali,

kampung dihuni oleh “orang-orang biasa”. Lahan-lahan pertanian,

karena digarap oleh orang-orang yang kurang termotivasi dan

nirinovasi, akhirnya tidak mampu lagi menghasilkan produk-produk

pertanian yang dapat diunggulkan. Sawah ladang pun, sedikit demi

sedikit, berpindah kepemilikan karena makin melambungnya

berbagai kebutuhan ditambah gempuran media yang menyajikan

konsumerisme. Anak-anak mudanya pun lalu memandang bahwa

tinggal di kampung, apalagi menjadi petani, bukanlah sesuatu yang

membanggakan dan menjanjikan masa depan lagi. Menurut Eric

Hobsbawm (1994:288-289), keengganan menjadi petani merupakan

sebuah masalah serius, karena jendela untuk menengok masa

lampau—dan sejarah kita—adalah pertanian (Ardiansyah, 2017).

324

Kehilangan tanah dan lahan-lahan pertanian akhirnya

membuat orang-orang di kampung, dengan bekal pendidikan dan

keterampilan yang minim, memutuskan pergi ke kota. Mereka

bekerja sebagai kelas terendah, hidup di wilayah-wilayah kumuh dan

marjinal di kota-kota (Jellinek, 1977) dan mudah berpindah-pindah

alias footlose labor (Jan Breman, 1977). Mereka inilah yang dewasa

ini kita saksikan sebagai korban penggusuran karena membikin kota

semakin kumuh.

Tetapi orang-orang yang bekerja dengan bekal pendidikan dan

keterampilan rendah, yang kerap mendapat perlakuan kurang

manusiawi itu, mendapatkan peghargaan yang tinggi dari masyarakat

kampung saban mudik Lebaran tiba. Sebagai bentuk katarsis, mereka

pandai melakukan dramaturgi: berpakaian dengan pakaian terbaik,

berbicara dengan bahasa kota, menggunakan gadget, dan sebagainya.

Mereka tampil beyond orang-orang terdidiknan kaya raya. Mereka

kemudian menjadi magnet kampung sehingga pada ujung masa libur

lebaran, mereka akan kembali ke kota dengan membawa serta

kerabat dan tetangganya yang juga minim pendidikan dan

keterampilan. Kelak, orang-orang baru itu akan pulang saat libur

lebaran tahun depan, berpenampilan menarik, lalu membawa serta

kerabat lainnya. Begitu seterusnya bagai lingkaran setan

(Ardiansyah, 2017).

Sementara, anak-anak terdidik (baca: mahasiswa) asal

kampung, saat libur lebaran tidak mampu menjadi daya tarik

masyarakat. Mereka pulang berlibur ke kampung halaman dengan

penampilan yang umumnya kurang memberikan impresi. Di

kampung pun mereka kurang pandai bergaul dan enggan berbaur

dengan masyarakat. Hal ini, tanpa disadari, semakin memperlebar

kesenjangan terdidik-tidak terdidik (kota-kampung).

325

Memutus rantai urbanisasi, tidak cukup dengan harapan atau

anjuran agar pemudik tak kembali lagi ke Ibu Kota. Pemangku

kebijakan bisa memulainya dengan bekerjasama dengan lembaga-

lembaga pendidikan tinggi. Di samping itu, komunikasi dan sinergi

antara Ibu Kota dengan kampung-kampung juga perlu ditumbuhkan.

Selanjutnya...

Jika Sandiaga Salahuddin Uno (2018) menyebut bahwa para

pemudik adalah duta ekonomi, maka saya menyebut orang-orang

terdidik nan cendekia yang pulang ke kampung halaman dan

berkarya di sana sebagai Duta Kampung. Dalam istilah saya, menjadi

Cendekiawan Kampung. Kok se-lebay itu?

Karena pada kenyataannya, jarang sekali kita menemukan

orang terdidik yang menjadi cendekiawan di kampungnya. Kaum

cendekiawan telanjur nyaman hidup sebagai rajawali yang

bertengger di menara gading, dan merasa enggan menjadi cacing

yang bergulung dengan tanah.

Mereka baru mau menuruni anak tangga menara tinggi itu kala

usia sudah tidak produktif lagi. Kampung pada akhirnya hanya

menerima putranya yang sudah tidak bisa memberi sumbangsih apa-

apa lagi. Hanya menerima macan ompong nan ringkih. Malangnya

kampung, hanya menjadi tempat peristirahatan terakhir. Kaum

cendekia hanya memberikan, maaf, bangkainya pada kampung. Dan

itu, menurut saya, adalah dosa selanjutnya yang dia bawa ke liang

lahat.

Semoga saja kita tidak termasuk cendekia semodel demikian.

Aamiin.

--0--

326

Tentang Penulis

Atih Ardiansyah lahir di Pandeglang, 12

Juni 1987. Telah menulis ratusan artikel

yang tersebar di berbagai media massa dan

menerbitkan puluhan buku (sebagian besar

berupa karya fiksi/novel) di berbagai

penerbit nasional. Selain menjadi murid

yang berguru pada orang-orang hebat di

ICMI Banten, kini bekerja sebagai dosen di

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Bersama istrinya, dia

mendirikan Cendekiawan Kampung, sebuah platform yang

mempertemukan genius kampung dengan pemberi beasiswa. Sebuah

ikhtiar menciptakan cendekiawan-cendekiawan baru dari kampung

dan berkhidmat untuk kampung.