Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat no.02/PRT/M/2015 tentang

BANGUNAN GEDUNG HIJAU

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN

Latar Belakang

30%

Pembangunan gedung menghabiskan lebih dari 1/3 sumber daya di dunia untuk konstruksinya

menggunakan 40% dari total energi global40%

Menggunakan 12% dari total persediaan air bersih

menghasilkan 40% dari total emisi gas rumah kaca

12%

40%

“Pada tahun 2030, diperkirakan 1/3 total emisi CO2

Dunia berasal dari bangunan gedung, dengan penyumbang terbesar dari negara-negara di Asia”

AKTIVITAS MANUSIAHunian, tempat kerja, aktivitas penunjang

BANGUNAN GEDUNG VERTIKAL

KETERSEDIAAN LAHAN

PROSENTASE POPULASI GLOBAL TINGGAL DI PERKOTAAN

The Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, 2014

1950 2014 2050

30%

54%66%

Sumber: IPCC Fourth Assessment Report on Climate Change 2007

Konsumsi energi yang kian

meningkat, dari sektor residensial

5%/tahun (2005)

, dan sektor komersial

6,7%/tahun.

Meningkatnya

konsumsi energi

berimplikasi pada

peningkatan emisi CO2

Konsumsi energi di Indonesia: BG

Sumber:

Global Insight, RISI, WMM, PLN, IEA: Indonesia GHG Abatement Cost Curve

Latar Belakang

Sumber : IPCC, 2014: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

Sektor BangunanPeraturan bangunan dan standar

penerapan, jika dirancang dengan baik dan dilaksanakan, akan menjadi

salah satu instrumen pengurangan emisi yang ramah lingkungan dan

hemat biaya

• Kemajuan teknologi , pengetahuan dan kebijakan berpeluang untuk menstabilkan atau mengurangi penggunaan energi global oleh sektor bangunan.

• Untuk bangunan baru, penerapan Peraturan Bangunan Hemat Energi merupakan faktor penting untuk pengurangan konsumsi energi.

• Retrofit Bangunan menjadi bagian penting dari strategi pengurangan untuk bangunan yang telah ada, dan pengurangan konsumsi energi (sebesar 50 - 90% pada bangunan individu).

• Perbaikan dalam kinerja dan pembiayaan menjadikan pembangunan bangunan hemat energi dan retrofit bangunan menarik secara ekonomi

Gambar Emisi gas CO2 berdasarkan sektor ekonomi

1. Komitmen Indonesia secara sukarela menurunkan emisi GRKsebesar 26% pada tahun 2020 dari kondisi Business as Usual/BAU,dan menjadi 41% apabila ada dukungan pendanaan internasional;

2. Dalam sektor energi dan transportasi, terdapat potensi efisiensipenghematan energi terkait bangunan gedung, bersumber dari :sektor industri (15-30%), sektor rumah tangga (10-20%), dansektor komersial (10-20%);

3. Dilakukan dengan a.l: audit penggunaan energi dan penerapanstandar konservasi energi untuk BG,

Komitmen Pemerintah Mitigasi Dampak Perubahan Iklim

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

2. Ratifikasi Konvensi Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim lewat,UU No. 6/1994;

3. Ratifikasi Protokol Kyoto lewat UU No. 17/2004;

4. Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Penurunan EmisiGas Rumah kaca;

5. Inpres No. 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air;

KEBIJAKAN TERKAIT

RENCANA AKSI PENURUNAN

GRK

pasal 3:Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk mewujudkan

bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan

gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya

Undang-undang no.28 Tahun 2002 Tentang

BANGUNAN GEDUNG

BANGUNAN

BERKELANJUTAN

Bangunan Gedung Hijau adalah:

“bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedungdan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan

energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsipbangunan gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam

setiap tahapan penyelenggaraannya.

Definisi Bangunan Gedung Hijau

Peraturan Menteri PUPR No.02/PRT/M/2015 TentangBangunan Gedung Hijau

DISARANKAN (RECOMMENDED)

WAJIB ( MANDATORY)

SUKARELA (VOLUNTARY)

BG YANG DIKENAKAN PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU

1. BG kelas 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dengankompleksitas sederhana atau khusus, ketingianbangunan gedung tinggi atau sedang;

2. BG kelas 6, 7, 8, 9a, dan 9b dengankompleksitas gedung sampai dengan 2 lantai, luas total lantai >5000 m2.

3. BG yang mengonsumsi energi, air dan sumberdaya lain dalam jumlah sangat besar danmemiliki potensi penghematan cukupsignifikan;

4. BG yang ditetapkan pemerintah kab/kota ataupemerintah provinsi untuk DKI Jakarta berdasarkan urgensi dan kondisi di daerah.

BG kelas 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dengan kompleksitassederhana;

BG kelas 1, 2 dan 3 dengan kompleksitassederhana;

H2M dengan kompleksitas sederhana;

BG yang ditetapkan pemerintah kab/kota ataupemerintah provinsi untuk DKI Jakarta berdasarkan urgensi dan kondisi di daerah.

BG kelas 1, 2, dan 3 dengan kompleksitastidak sederhana, ketingian bangunan gedunghunian tinggi atau sedang, termasuk hunianyang memiliki besmen;

BG kelas 8, 9a, dan 9b dengan kompleksitassederhana, ketinggian sampai dengan 2 lantai, luas total lantai 500 - 5000 m2.

BG yang mengonsumsi energi, air dansumber daya lain dalam jumlah cukup besardan memiliki potensi penghematan;

BG yang ditetapkan pemerintah kab/kotaatau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta berdasarkan urgensi dan kondisi di daerah.

Laporan akhir yang memuat dokumentasi, rekomendasi, dan kriteria teknis

Oleh: Pemilikdan/atau penyediajasa yang kompeten

Oleh: Penyedia jasaperencana yang

kompetenDokumen perencanaan teknis

Oleh: Penyedia jasapelaksanaan konstruksi

yang kompeten

•Bangunan gedung hijau;• Laporan akhir•Dokumen perizinan;•Dokumen permohonan Kelaikan Fungsi

BGH

Oleh: Pemilik dan/ataupenyedia jasa yang

rkompeten

•Dokumen rencana pemeliharaan, pemeriksaan berkala, dan perawatan sertalaporan periodik;•Panduan praktis penggunaan BGH;•Dokumentasi kegiatan

Oleh: Penyedia jasapembongkaran yang

kompeten

Laporan akhir

Tahap Penyelenggaraan BGH

Tahap Pemrograman

Tahap Perencanaan Teknis

Tahap PelaksanaanKonstruksi

Tahap Pemanfaatan

Tahap Pembongkaran

Persyaratan

BANGUNAN GEDUNG HIJAU

Persyaratan Tahap Pemrograman

1. Kesesuaian tapak2. Penentuan objek BG yang akan ditetapkan3. Kinerja BGH sesuai dengan tingkat

kebutuhan4. Metode Penyelenggaraan BGH5. Kelayakan BGH

Persyaratan

Tahap Perencanaan

1. Pengelolaan Tapak

2. Efisiensi Energi

3. Efisiensi Air

4. Kualitas Udara dan Kenyamanan Dalam Ruang

5. Pengendalian Penggunaan Material

6. Pengelolaan Sampah

7. Pengelolaan air limbah

Persyaratan

Tahap Pelaksanaan Konstruksi

1. Proses Konstruksi Hijau2. Praktik Perilaku Hijau3. Rantai Pasok Hijau

Persyaratan

Tahap Pemanfaatan/

Pelestarian

1. Organisasi dan Tata Kelola pemanfaatan BGH

2. Standar operasional dan ProsedurPelaksanaan pemanfaatan

3. Penyusunan panduan penggunaan BGH untuk penghuni/ pengguna

Persyaratan

Tahap Pembongkaran1. Prosedur Pembongkaran2. Pemulihan tapak dan Peningkatan Kualitas

2

Persyaratan BG Hijau Baru

Persyaratan Teknis Perencanaan

• Pengelolaan Tapak

a. orintasi bangunan;

b. pengolahan tapak;

c. Pengelolaan lahan terkontaminasi B3

d. RTH Privat: penambahan area hijau 10% dari luas lantai dasar;

e. Penyediaan Jalur Pedestrian

f. Pengelolaan tapak basemen

g. Penyediaan lahan parkir

h. Sistem pencahayaan ruang luar atauhalaman

i. Pembangunan BG di atas dan/ataudibawah tanah, air dan/atauprasarana/sarana umum

• Efisiensi Energi

a. Selubung bangunan: OTTV dan RTTV = 35 W/m2

b. Penyediaan Sistem Ventilasi dan

c. Pengkondisian Udara

d. Sistem Pencahayaan

e. Sistem Transportasi dalam ruang

f. Sistem Kelistrikan

• Efisiensi Air

a. Sumber Air: menghindari pemakaian air tanah, penyediaan air mandiri dan penampungan air hujan;

b. Pemakaian Air: Kompoisisi 90% dari sumber primer dan 10 % mandiri;

c. Water Fixtures: maksimun sesuai tabel;

• Kualitas Udara dan Kenyamanan Dalam Ruang

a. Pelarangan merokok;

b. Pengendalian CO2 dan CO: ventilasi mekanis dan pemasangan alat monitor

c. Pengendalian Refrigran

• PengendalianPenggunaan Material

a. Pengendalian material berbahaya

b. penggunaan material bersertifikat ramahlingkungan (eco labelling);

• Pengelolaan Sampah

a. Penerapan prinsip 3R

b. sistem pengelolaan danpengolahan sampahterpadu

c. sistem Pencatatan timbulan sampah;

• Pengelolaan air limbah

a. penyediaan fasiitas pengelolaan limbah padat dan limbah cairsebelum dibuang ke saluran pembuangan kota;

b. daur ulang air yang berasal dari air limbah;

1

Pengelolaan Tapak : Pengelolaan tapak ditujukan untuk mengurangi dampak negatif penggunaanlahan dalam proses pelaksanaan konstruksi bangunan gedung hijau terhadaplingkungan disekitarnya.

Orientasi Bangunan- Perancangan dengan memaksimalkan pencahayaan alami,

dan meminimalkan rambatan radiasi panas ke bangunan- Orientasi dan bentuk massa bangunan disesuaikan dengan

bentuk lahan, jalan, bangunan sekitar, dan pergerakanmatahari tiap tahun.

Pemilihan Tapak- Menghindari pembangunan pada tapak yang tidak semestinya- Pembangunan harus sesuai dengan peruntukan lahan yang diatur dalam

ketentuan tata ruang dan tata bangunan yang berlaku.

Pengelolaan Lahan Terkontaminasi Limbah B3- Memperbaiki lahan terkontaminasi dan mengurangi tekanan

kebutuhan lahan.

“Peraturan menteri lingkungan hidup no 33 Tahun 2009 tentang tata cara mengenai pemulihan lahan terkontaminasilimbah bahan berbahaya dan beracun ”

“Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentangpengelolaan limbah berbahaya dan beracun ”

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat- Penambahan luasan RTH yang ditambah minimal 10 % dari luas lantai dasar

yang dipersyaratkan.- Penambahan RTH dapat berupa taman pada atap bangunan (roof garden) ,

taman di teras bangunan, dan/atau taman vertikal.

Penyediaan Jalur PedestrianPenyediaan jalur pedestrian dilakukan untuk mencapai jaringantransportasi umum, menuju ruang publik, dan menujupersil/kaplingnya sesuai dengan tata cara, persyaratan, ukurandan detail peraturan terkait“Peraturan Menteri PU No.30 Tahun 2006 tentang persyaratanteknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung danlingkungannya ”“Peraturan Menteri PU No.36 Taun 2008 tentang PersyaratanTeknis Sistem Proteksi kebakaran pada bangunan gedung danlingkungannya”“Peraturan Menteri PU No. 03/PRT/M/2014 tentang PedomanPerencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Sarana danPrasarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan”

PERSYARATAN PENGELOLAAN TAPAK

Efisiensi Penggunaan Energi : Efisiensi penggunaan energi ditujukan untuk mencapai tingkatenergi yang optimal sesuai fungsi bangunan gedung danmengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sertamengurangi biaya-biaya yang terkait penggunaan energi yang berlebihan.

Seluibung BangunanEfisiensi penggunaan energi dengan pertimbangan nilai akumulasi RTTV dan OTTV maksimal 35 Watt/m2

“SNI 6389 tentang Konservasi Energi untuk Selubung Bangunan”

Sistem VentilasiSistem ventilasi pada bangunan harus sesuai dengan luasan ventilasi minimum yang dipersyaratkan“SNI 6572 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi dan Pengkondisian udara”

Sistem Pengkondisian UdaraSistem pengkondisian udara harus memenuhi nilai efisiensi minimum dari peralatantata udara yang dipersyaratkan

“SNI 6390 tentang Konservasi Energi Sistem Tata Udara”

Sistem Pencahayaan- Pemanfaatan pencahayaan alami semaksimal mungkin- Perencanaan sistem pencahayaan buatan tidak boleh melebihi daya listrik

maksimum/m2- Penggunaan dimmer dan/atau sensor photoelectric - Luas area maksimum 30 m2 untuk satu sakelar.

“SNI 2396 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Alami”“SNI 6197 tentang Konservasi Energi Sistem Pencahayaan Buatan”

Sistem Transportasi dalam GedungSistem transportasi dalam gedung harus memperhatikan konsumsi energi yang dibutuhkan, sistem manajemen lalu lintas vertikal, daya tampung penumpang danwaktu tempuh yang diperlukan

“SNI 6573 tentang Tata Cara Penerapan Sistem Transportasi Vertikal Gedung”

Sistem KelistrikanPerencanaan sistem kelistrikan untuk menghindari potensi pemborosan energimelalui:- Pengelompokan beban listrik- Pemasangan alat ukur energi listrik atau kWh meter

“SNI 6573 tentang Tata Cara Penerapan Sistem Transportasi Vertikal Gedung”

PERSYARATAN EFISIENSI ENERGI

1

Efisiensi Penggunaan Air: Efisiensi penggunaan air dimaksudkan untuk mengurangikebutuhan air bersih pada bangunan gedung dan beban air limbah yang dihasilkan dari bangunan gedung terhadaplingkungan.

Sumber Air- Menghindari pemakaiaan air tanah- Penyediaan air secara mandiri untuk kebutuhan sekunder melalui air daur ulang,

air hujan, dan air kondensasi dari unit pengkondisian udara- Volume sistem penampungan air hujan paling sedikit 0.05 x luas lantai dasar

“SNI 7065 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing”

Pemakaiaan Air- Pemasangan alat ukur penggunaan air (submeter) untuk meningkatkan efisiensi

penggunaan air- Pemakaiaan sumber air primer yang berasal dari penyedia jasa dan air tanah

maksimum 90% dari total kebutuhan air.

Penggunaan Water Fixture- Penggunaan water fixture harus memiliki kapasitas penghematan air yang

diperhitungkan minimum sesuai ketentuan.“SNI 7065 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing (perlu update)”

Pengelolaan Air Limbah- Air limbah domestik harus diolah dengan instalasi pengolahan air limbah sebelum

dibuang ke saluran pembuangan kota- Air limbah (grey water) dapat digunakan kembali dengan sistem daur ulang air- Air limbah yang hendak dibuang ke saluran pembuangan kota harus memenuhi

standar baku mutu yang berlaku;“Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air

Limbah Domestik”

PERSYARATAN EFISIENSI AIR

1

Kualitas Udara Dalam Ruang: Perencanaan kualitas udara dalam ruang pada bangunangedung hijau dimaksudkan untuk meningkatkan kualitasudara dalam ruang yang mendukung kenyamanan dankesehatan pengguna bangunan gedung hijau.

Pelarangan Merokok- Larangan merokok pada seluruh bangunan gedung dilakukan dengan cara

menyediakan rambu dilarang merokok untuk untuk seluruh bagian bangunangedung termasuk area pintu masuk, jendela hidup dan area area masuknya udarasegar dari luar ke dalam bangunan gedung dengan radius minimum 10 m

Pengendalian Karbondioksida (CO2) dan Karbonmonoksida (CO)- Melengkapi setiap ruangan yang berpotensi menerima akumulasi konsentrasi CO2

dan/atau CO dengan alarm dan sistem ventilasi mekanis yang beroperasi otomatisapabila nilai konsentrasi CO2 dan CO melewati ambang batas aman, yaitu 5000 ppm untuk CO2 dan 26 ppm untuk CO

“SNI 0232 tentang Nilai Ambang Batas (NAB) Zar Kimia d Udara Tempat Kerja”

Pengendalian Penggunaan Refrigran- Penggunaan refrigran tata udara yang digunakan harus mengandung material

aman dan tidak berbahaya dan tidak mengandung Chloro Fluoro Carbon (CFC)

Pengendalian Penggunaan Material- Pengendalian penggunaan material untuk mengurangi jumlah zat pencemar yang

menimbulkan bau, iritasi, dan berbahaya terhadap kenyamanan penggunabangunan.

- Zat pencemar sebagaimana dimaksud biasa ditemukan pada pewarna, pelapis, perekat, kayu olahan, furnitur, kertas pelapis dinding, penutup atap sepertimethilene chloride, arsenick, asbestos, hexavalent chromium, N-hexane, trichloroethylene, formaldehyde, TDCP/TCEP, phthalates

PERSYARATAN KUALITAS UDARA RUANGAN

1

Pengendalian Penggunan Material :Pengendalian penggunan material dimaksudkanuntuk mengurangi jumlah zat pencemar yang menimbulkan bau, iritasi, dan berbahaya terhadapkesehatan dan kenyamanan pengguna bangunan.

Pengendalian Penggunaan Material BerbahayaPengendalian terhadap pemakaian material yang mengandung bahan berbahaya yang biasaditemukan pada pewarna, pelapis, perekat, kayuolahan, furnitur, kertas pelapis dinding, penutupatap.

Penggunaan Material Bersertifikat Ramah Lingkungan (eco labeling)• Penggunaan material bersertifikat eco-label;

atau• Penggunaan material bangunan lokal

PERSYARATAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN MATERIAL

Pengelolaan Sampah: Pengelolaan sampah dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatanpengguna, aman bagi lingkungan dan perubahan perilaku penggunabangunan gedung hijau serta mengurangi beban timbulan sampah kota.

Penerapan prinsip 3R- Penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) ;

- Penerapan Sistem Penanganan Sampah:

• Penyediaan fasilitas pemilahan sampah;

• penyediaan fasilitas pengumpulan sampah; dan

• Penyediaan fasilitas pengolahan sampah

- Penerapan sistem pencatatan timbulan sampah

“Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang PengelolaanSampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga”

“Permen PU Nomor 03/PRT/M/2013 tentang PenyelenggaraanPrasaranan dan saranana Persampahan dalam Penanganan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga”

PERSYARATAN PENGELOLAAN SAMPAH

1

Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Libah Padat dan Limbah CairSebelum dibuang ke Saluran Pembuangan Kota• BG yang terletak di daerah pelayanan sistem jaringan air limbah

kota wajib memanfaatkan jaringan tersebut.• BG yang tidak terletak di daerah pelayanan sistem jaringan air

limbah wajib memiliki fasilitas pengelolaan limbah padat danlimbah cair.

• Fasilitas pengelolaan air limbah dilakukan untuk air limbahdomestik (black water) sebelum dibuang ke saluranpembuangan kota.

Daur Ulang Air yang Berasal dari Air Limbah (Grey Water)- Daur ulang air limbah hingga mencapai baku mutu sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan dan pemanfaatan kembali sebagaiair sekunder.

PERSYARATAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Pengelolaan Air LimbahPengelolaan air Limbah dimaksudkan untuk mengurangi bebanair limbah yang dihasilkan dari bangunan gedung terhadaplingkungan dan mencegah timbulnya penurunan kualitaslingkungan di sekitar bangunan gedung hijau.

Persyaratan Tahap Pelaksanaan Konstruksi

1Proses Konstruksi Hijau2Praktik Perilaku Hijau3Rantai Pasok Hijau

Persyaratan Tahap Pemanfaatan/Pelestarian

1Organisasi dan Tata Kelola pemanfaatan BGH

2Standar operasional dan Prosedur Pelaksanaanpemanfaatan

3Penyusunan panduan penggunaan BGH untuk penghuni/ pengguna

Persyaratan Tahap Pembongkaran

1Prosedur Pembongkaran

2Pemulihan tapak dan Peningkatan Kualitas

Sertifikasi

Bangunan gedung hijau

Sertifikat Bangunan Gedung Hijau

Contoh Plakat untuk Sertifikasi Bangunan

Gedung Hijau

Bangunan Gedung Perencanaan Pelaksanaan Pemanfaatan Pembongkaran

Desain = Syarat

teknis/ syarat

administratif

IMB SLF1 SLFn

Bangunan Gedung

HIjau

Syarat

BGHBGH

BGH

Sertifikat

Syarat

BGH

BGHnSertifikat

Eksisting

Desain

Bagan Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau

Target Pelaksanaan

Strategi Implementasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau

2015-2019

STRATEGI UTAMA

Penguatan Kapasitas danKelembagaan PenyelenggaraanBangunan Gedung Hijau

SUB STRATEGI1. Penyusunan Peraturan dan Instrumen

Pendukungnya2. Pengembangan kelembagaan di daerah3. Pemberdayaan Masyarakat4. Pengembangan jejaring kerjasama dengan

institusi terkait

Timeline Strategi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau

2015

2016

2017

2018

2019

• Permen PUPR TTG Bangunan Gedung Hijau• Penyiapan Kerjasama Implementasi dengan pihak terkait

(Pemda, PHLN, dan institusi lain yang memiliki platform dan minat yang sama)

• Koordinasi Kebijakan Implementasi Bangunan Gedung Hijau Nasional;

• Pendampingan Penyusunan Peraturan Bangunan Gedung Hijau di 7 Kota Metropolitan prioritas;

• Pengembangan manual/toolkit, software audit hunianhijau masyarakat, dan standar teknis, panduan sistemsertifiksi BGH;

• Pengembangan Forum Konsultasi Bangunan Gedung Hijau.

• Koordinasi Kebijakan Implementasi Bangunan Gedung HijauNasional

• Sosialisasi awal dalam pengembangan kapasitas SDM di daerah• Pengembangan Kapasitas Pemda dalam Penilaian dokumen

Bangunan Gedung Hijau• Pembentukan Forum Kerjasama dengan pemangku kepantingan

terkait• Pendampingan Penyusunan Peraturan Bangunan Gedung Hijau KSN

lain• Pendampingan Implementasi Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau• Pengembangan Model SIM Bangunan Gedung Hijau

• Koordinasi Kebijakan ImplementasiBangunan Gedung Hijau Nasional

• Pengembangan Kapasitas Pemda dalamPenilaian dokumen Bangunan Gedung Hijau

• Pendampingan Penyusunan PeraturanBangunan Gedung Hijau KSN lain

• Pendampingan Implementasi SertifikasiBangunan Gedung Hijau

• Pendampingan Penyusunan RKH2M padaKota/Kab berkomitmen H2M

• Koordinasi Kebijakan Implementasi BangunanGedung Hijau Nasional

• Pengembangan Kapasitas Pemda dalam Penilaiandokumen Bangunan Gedung Hijau

• Pendampingan Penyusunan Peraturan BangunanGedung Hijau KSN lain

• Pendampingan Implementasi Sertifikasi BangunanGedung Hijau

• Pendampingan Penyusunan RKH2M padaKota/Kab berkomitmen H2M

• KoordinasiKebijakanImplementasiBangunan GedungHijau Nasional

• Baseline Data Bangunan GedungHijau Nasional

• Integrasi SIM Bangunan GedungHijau Nasional

Strategi Kegiatan Implementasi BGH (2015)

Bangunan Gedung Eksisting Audit Energi dan Air

Penetapan baseline berdasarkan hasil audit

energi dan air menggunakansoftware

PersiapanPerencanaan

PengubahsuaianBG

Ubahsuai BGH

Modul Audit Energi

Audit Energi:

Teknik yang dipakai untuk menghitung besarnya konsumsi energipada bangunan gedung dan mengenali cara-cara untukpenghematannya.

SNI 03- 6196- 2000 Prosedur Audit Energi Pada BangunanGedung

TERIMA KASIH

32

B A G A N S E R T I F I K A S IBANGUNAN GEDUNG HIJAU (WAJIB)

PerencanaanPelaksanaan dan

PemanfaatanPertama Kali

Pemanfaatan n Pembongkaran

Desain = Syarat teknis/

syaratadministratif

PenerbitanIMB

SLFn

Penerbitanpenilaian

BGH

Penilaianaudit BGH

SertifikatSertifikat

dan plakatDesain

MR

SLF1

Penilaianaudit BGH

Plakat

K

Persetujuanrencana teknispembongkaran

(RTB)

PermohonanIMB

PenyediaJasa

Perencana

Dokumen/Laporan BGH

PemeriksaanSyarat BGH

PemeriksaanSLF

Pendataan(BGH)

Dilakukan evaluasi per

5 tahun

Laporanpembongkaran

BGH

Pemilik/ Pengelola

PermohonanIMB

Pemilik/ Pengelola

PenyediaJasa

Perencana

Pemda+ TABGH

Dokumen/Laporan BGH

Penerbitan sertifikat BGH

Validasidokumen

pemeriksaanoleh Pemda

R

• Pemeriksaan BGH yang wajib dan disarankan dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan permohonan IMB

• Untuk yang wajib, disarankan, dan sukarela harus ada IMB

• Yang sukarela/disarankan mekanisme sertifikasi cukup dapat diterbitkan oleh pihak ketiga, namun dilaporkan sebagai BGH dalam pendataan

PENDATAAN

* Untuk bangunan gedung yang disarankanpemeriksaan bangunan gedung hijaudilakukan oleh Pemda pada kasus tertentuseperti : Bangunan khusus, di kawasanstrategis, bangunan gedung negara

** Keterangan : Untuk sertifikasi pihak ketigayang kompeten tetapi tidak kerjasama denganPemda, maka pelaporan BGH tidak dapatdiakui

*** Pihak ketiga terakreditasi oleh KAN (sementara diusulkan Puskim dan GBCI)

Pihak Ketiga***

B A G A N S E R T I F I K A S ITAHAP PEMROGRAMAN DAN PERENCANAAN

Pemda+ TABGH K

• Untuk yang wajib dan disarankan tidak diberikan plakat BGH jika tidak ada SLF1 diterbitkan Pemda

• Yang sukarela tidak terbit sertifikat/plakat dari Pemda. Dapat diterbitkan sertifikat BGH melalui pihak ketiga

PENDATAAN

* Untuk bangunan gedung yang disarankanpemeriksaan bangunan gedung hijaudilakukan oleh Pemda pada kasus tertentuseperti : Bangunan khusus, di kawasanstrategis, bangunan gedung negara

** Keterangan : Untuk sertifikasi pihak ketigayang kompeten tetapi tidak kerjasama denganPemda, maka pelaporan BGH tidak dapatdiakui

*** Pihak ketiga terakreditasi oleh KAN (sementara diusulkan Puskim dan GBCI)

PermohonanSLF1

Dokumen/Laporan BGH

Pemberian Plakat BGH

PihakKetiga***

Kontraktor

Validasidokumen

pemeriksaanoleh Pemda

B A G A N S E R T I F I K A S ITAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI

PermohonanSLFn

Dokumen/Laporan BGH

Pemda+ TABGH M

• Untuk yang wajib dan disarankan tidak terbit sertifikat BGH jika tidak ada SLFn

diterbitkan Pemda• Yang sukarela tidak terbit

sertifikat Pemda. Dapat diterbitkan sertifikat BGH melalui pihak ketiga

• BGH akan dievaluasi per 5 tahun. Sertifikat BGH digunakan sebagai perpanjang SLF

PENDATAAN

Validasidokumen

pemeriksaanoleh Pemda

* Untuk bangunan gedung yang disarankanpemeriksaan bangunan gedung hijaudilakukan oleh Pemda pada kasus tertentuseperti : Bangunan khusus, di kawasanstrategis, bangunan gedung negara

** Keterangan : Untuk sertifikasi pihak ketigayang kompeten tetapi tidak kerjasama denganPemda, maka pelaporan BGH tidak dapatdiakui

*** Pihak ketiga terakreditasi oleh KAN (sementara diusulkan Puskim dan GBCI)

Penerbitan sertifikat BGH

PihakKetiga***

Kontraktor

B A G A N S E R T I F I K A S ITAHAP PEMANFAATAN

PLATINUM untukDesain dari Green

Building Council Indonesia (GBCI)

Maret 2013

Memenangkan penghargaanAsean Best Practice Award

untuk kategori Efisiensi Energiuntuk Bangunan Gedung Baru

dan Eksisting

OTTV: 28 W/m2Indek Konsumsi Energi 155 kWh/m2.th

Estimasi penghematan energi250 – 155 = 95 kWh/m.th (35%)

Penghematan karbon = 1 650* ton/th.

Penghematan air 83% saat musim hujan61% saat musim kemarau

CO2 diserap oleh pohon:

Buni (Antidesma Bunius)= 31 ton/th

Angsana (Pterocarpus Indicus) = 0.71 ton/th

Beringin (Ficus Benjamamina) = 7.08 ton/th

*)1 kWh = 0.54522 kg e CO2

PERCONTOHAN

GEDUNG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT