Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK R! Perwakilan Provinsi Bali

Bali Post

Edisi

Hal

: (rrai.a , 20 fipO,rt_aOtl

:9

: ...... /

Bali Tuntut Dnnn

PerimbanganDenpasar (Bali Post)

Kendati menjadi destinasi pariwisata dunia, Bali tidak meldapatkan danaperimbangan yang sesuai dari pemerintah pusat. Melalui Levisi Undan_g-undangirlo.B3 Tahin 2b0a tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah, dlharapkan ada secereah keadilan bagi Pulau Dewata.

"IJntuk mencapai itu, se-mua komponen masyarakatharus bersama-sama mem'berikarr.sumbangsih pe'mikiran dan langkah-langkahterkoqrdinasi dalam rangkamemberikan masukan ataupandangan terkait denganmateri revisi Undang-undangNo.33, karena sel.ama ini Balikan tidak mempunyai sum-ber daya alam," ujar WakilKetua DPRD Bali, NyomanSugawa Korry, di gedung de'wan, Senin (27l4) kemarin.

Padahal, lanjut SugawaKorry, Bali memiliki sek'tor jasa pariwisata Yangmenyumbang devisa cukuPbesar bagi negara. Namun,pemerintah pusat tidak Per'nah memperhitungkan halini. -Di sisi lain, pariwisatayang ditunjang oleh budaya

membutuhkan nilai yangbesar dalam pemeliharaan,pengembangan dan pelestari.annya. Ditegaskannya, haltersebut merupakan bentukkeadilan yang harus ditun-tut dan harus masuk dalamUndang-undang..

"Bali kan hanya dapatDAK (Dana Alokasi Khusus)dan DAU (Dana AlokasiUmum) saja, kecil itu. Mela-Iui revisi ini, kita berharappemerintah memberikan ke-berimbangan yang lebih adilsebagai daerah pariwisata

' yang juga menyumbang devi-sa bagi negara ini, termasukjuga pajak-pajak dan lainsebagainya," jelasnya.

Politisi Partai Golkar inipun mengusulkan diben-tuknya panitia khusus un-tuk menangani revisi UU

No.33/2014 yang sekarangsudah masuk dalam ProgtamLegislasi Nasional itu.

Sebelumnya pada saatMusrenbang Provinsi BaliMaret lalu, Wakil GubernurBali I Ketut Sudikerta jugasempat menyinggung soaldana perimbangan.

Menurutnya, Bali men-' erima dana perimbangan

sebesar Rp 980 miliar dari Rp41 triliun devisa yang disetorpulau ini setiap tahunnya.Kecilnya perolehan dana per-imbangan ini lantaran BaIidikatakan tidak memilikisumber daya alam, sepertikehutanan, perikanan, danpertambangan.

"Sekarang (devisa) mung-kin sudah mencapai Rp 47triliun. Oleh karena itu, kitamenyampaikan usulan kepa-

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakitan Provinsi Bali

Bati Post

.$rnbrngon

Edisi :

Hal :

Vbse\ , 26 [p\l ooti

I

d.a Kementerian Dalam Nes-eri agar dalam pembagiandana perimbangan kepadadaerah itu tidak laei didasariterhadap memiliki tidaknyadaerah sumber daya alam,"ujar Sudikerta.

Pihaknya juga memintap_erbailan Undang-undangNo.17 Tahun 2008. Densandemikian, dasar d'ari p6m-!qgi." dana perimbanganlebih kepada keadilan danpemerataan pembangunan.Mengingat. 34 provinsi dan512 kabupaten/kota di Indo-nesia tidak merata memilikisumber daya alam.

"Dalam pemberian ataupendistribusian dana-danaperimbangan itu bisa dis-elaraskan dengan seluruhdaerah di Indonesia ini, seh-ingga adil dan merata. Pem-bangunan juga bisa adil danmerata," tandas Sudikerta.

Dalam Undang-undangNo.33 Tahun 2004 disebut-kan dana perimbangan ter-diri atas dana bagi hasil,

dana alokasi umum dan danaalokasi khusus. Dana bagihasil bersumber dari pi-jak dan sumber daya alim.(krnb32)

"Bali kan hanya da-pat DAK (Dana Alokasi

Khusus) dan DAU (Dana

Alokasi Umum) saja, kecilitu. Melalui revisi ini, kita

berharap pemerintah inem.berikan keberimbangan

yang lebih adil sebagai

daerah pariwisata yangjuga menyumbang devisabagi negara ini, termasukjuga pajak-pajak dan tain

sebagainya.'

Wakil Ketua DPRD BaliNyoman Sugawa Korry

Sub Bagian

WHumas dan Tata Usaha BPK R!

Bali Post

Perwakilan Provinsi Bali

DLnL Tirtayatrn

dan Purnabakti

Belum DikembalikanSingaraja (Bali Post) -- $l;;l|aira opnri Buleleng hingga tahun ini belum menyeles.aikan_pengem-balian dana yang sempat menjadi-temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan(BiKf tia-"t"t""-gg..tt!-t"rrggu-,qg da1a, yang be-lum dikembalikan kepa-da-pe-merintah itu meni"ap"f np 7"mitiar. Selain itu, kondisi serupa i-uga dilakukal;i;ilih"k etsetniii. Ang-garan senilai R-p _300

juta juga-rnenjl{i temuanBPKdan fringga tahun ini pengembalian-nya belum tuntas. Situasi ini tampaknya;;b;"-t-pemerintah cii Uawafr duet k-epemimqinan Bupati Buleleng Putu Agus-S;;;;;;,S.f-a"rW"kilBupati

dr. Nloma_n Sutjidra, Sp,OG.,kesulitan meraih;"tg"t ;;ei't"t Waj"" Tanpa Pengecualin (WiP) dalam pengelolaan keuanganpemerintah.

Hingga akhirnya, BPK RI Suradnyana, S-T.' ketika dim-

-"ni"-t^t uttggaran itu menjadi intai konfirmasi usai menghadi-temuan dan mewajibkan agar ri sidang paripurna istimewapemerintah daerah segera dengan agenda penyampaianmenuntaskan pengembalian rekomendasi DPRD Bulelengdana tersebut. - terhdap LKPJ Bupati 2Ol4'

Sementaraitu,daripemerik- Senin (2714) kemarrrr' membe-saan laporan keuangan di pihak narkan bahwa hingg-a tahun inieksekutiftahunanggaran200S temuan BPK tersebut belumBPK juga menemukan ang- tuntas diEeqbalikan kepadaqaran'senilai Rp 300 juta dan pemerintah. Bupati PAS men-6elumtuntaspengembaliannya gakui kalau kondisi itu sangatkepada negaia. Dana sebesar memengaruhiopiniyangdiber-itu-, sebelumnya dianggarkan ikan BPK yang memeriksauntuk proses pembebasan la- LKPJ selama kepemimpinan-han di Desa Pemuteran Keca- nya. Bahkan, jika tidak segeramatan Gerokgak. diatasi, maka target Buleleng

Bupati Buleleng, PutuAgus untuk meraih predikat Wajar

Informasi yang dikumpul-kan di lapangan Sentn (2714)

kemarin, pengelolaan arlgga-ran di lingkungan SekretariatDPRD Buleleng itu meruPakanpenggunaan anggara_n untukkegiatan tirtaYatra dan ang-garaan untuk dana purnabaktibagi anggota dewan Periode1999-2004. Pemakaian ang-garan ini pun menjadi kasusdugaan tindak pidana koruPsihingga melalui proses persidan-gan dan penjatirhan sanksihukum. Namun, penggunaananggaran yang menimbul-kan kerugian negara tersebutbelum tuntas dikembalikan.

Edisi

Hal

: lgtart(, J I *gp,t aotf

tJ

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

\ arrt ttv .d

'Sr:*ry"rill

&W Bali Postff

Edisi

Hal

z ealren,zE &rrr( -zotf

.t3

!amumgan

Bati posvmud

Putu Agus Surad,nyana

Tanpa Pengecualian (WTP)dalam pengelolaan anggaranpemerintah dipastikan sulitdiwujudkan. "Benar kita masihdicatat oleh BPK karena belummengembalikan dana dan pal-ing banyak itu ada di Sekre-tariat DPRD dan di eksekutif

j"Sa +iq Rp 300 juta. Terusterang mr sangat memengaruhiopini BPK untuk memberikanpenilaian atas LPJK yang sayasusun dan bisa jadi target WTpyang kita targetkan sulit bisadicapai," katanya.

Dihubungi terpisah, KepalaInspektorat Daerah I PutuYasa menjelaskan, menyusultemuan BPK tersebut, pe-merintah daerah telah beru-saha keras untuk melakukanpenagihan. Hanya, upayapenagihan itu belum berhasiloptimal dan terbukti temuantersebut belum bisa ditaeihhingga seratus persen. Halini karena kendala di lapan-gan yang cukup menyrrlitkanproses pengembalian danatersebut. Upaya yang sudahdilakukan itu telah disampai-kan secara resmi kepada BKPpusat'melalui BPK Bali. Takhanya itu, pihaknya juga su-dah memohon petunjuk lebihlanjut dari BPK agar temuantersebut bisa diselesaikansecepatnya. (kmb38)

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

\, grrr rrv .l_,fts*lrr&rd#.W Bali Post\_ljfrlL/.F

Diserang PBK

Petani Gagal Penuhi

P ermintaan Cokel at F ermentasiTabanan (Bali Post) -

Hama pengerek buahkakao (PBK) membuatpetani cokelat di Desa Da-lang Selemadeg Timur tidakbisa memenuhi permintaancokelat fermentasi yangdiminta saiah satu perusa-haan eksportir cokelat diTangerang. Sedikitnya buahkakao berkualitas yang di-hasilkan membuat UsahaUnit Produksi (UPP) di DesaDalang membuat produksicokelat fermentasi mandesdan terpaksa tidak berop-erasi sementara.

Hal ini dipaparkan KetuaUPP desa Dalang Ir. NyomanSujiwa, Sentn (2714) kemarin.Ia menjelaskan dalam me-menuhi permintaan cokelatfermentasi, biji cbkblat yangdihasiikan harus lulus stan-dar kualitas. "Sayangnyauntuk panen tahun ini, buahcokelat di desa kami banyakdiserang PBK hingga kuali-tas bijinya tidak memenuhistandar," ujarnya. Padahalpermintaan akan cokelatfermentasi ini cukup besaryaitu sekitar 10 ton.

Tanaman cokelat merupa-kan unggulan petani di DesaDalang. Petani menjadikan-nya cokelat sebagai tana-man perkebunan utama.Setidaknya ada 400 hektar'perkebunan cokelat di desaini. "Banyaknya buah cokelatyang rusak karena hamaPBK disebabkan tanamancokelat milik petani yangsudah tua. Sebagian besartanaman cokelat ditanamtahun 1991." ujarnya.

Ia mengatakan tanamancokelat yang awal panenbiasanya buahnya bagus

karena siklus hama sudahterpotong. Biasanya hamameretrak kembali jika sudahmencapai 10 kali panen."Untuk itu perlu perema-jaan," ujarnya.

Untuk mengatasi per-masalahan ini, pihak desamendatangkan dinas terkaitdalam melakukan penyulu-han secara bergantian dilima Subak Abian di DesaDalang baik berupa teknikperemajaan, penjararigansampai pembuatan rorang.Hasilnya, petani dengankesadaran sendiri saat inimenerapkan cara-cara terse-but. "Sudah ada yang mu-lai melakukan peremajaanoan pen]arangan tanamankakao," ujar Sujiwa.

Dengan dimulain-ya pereinaJaan tanarpancokelat. kata dia membuatUPP yakin bisa kembali

' aktif memproduksi cokelatfermentasi tahun 2016 men-datang. Sujiwa menjelas-kan, bertanam buah cokelatsebenarnya tidak akan rugijika dikelola secara baik.Tanaman cokelat bisa di-panen dua kali setahun.Untuk Desa Dalans satuhektar bisa menghaiilkan600 kuintal biji cokelat seka-rr panen.

Harga cokelat sendiriberfluktuasi dimana saat iniharga cokelat kering normal(waktu pengeringan sehari)atau cepat jual sekitar Rp12.000 hingga Rp 20.000per kilo. Sementara cokelatyang kering plafon mencapaiRp 25 ribu. "Kalau cokelatfermentasi saat ini harganyaRp 28.000 per kilo." ujarnya.(kmb2a)

- It

Edisi

Hal

| (etoco , a6 A?prl aotl

at2

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl

)y, grlr ltrT .{.'Sr.:*l*ol-iU

ffW# Bali Post^\XflrlP-L/Gr

Perwakilan Provinsi Bali

Gubernur Tetap NiLarTidak Kontradiktif

PERNYATAAN Adhi Ardhana yans me-nyebutkan ada kontradiktif antara itu"i""auttrp.arfla Bali dengan perpres 51/2014 kem-balr I0endapat sanggahan Gubernur ManekuPastika. Dalam Sidang paripurna ai lp.-nlBali, Senin (27 I 4 kemarin, Gubernur t"-tJmenegaskan bila dirinya tidak sependapatdenghn adanya kontradiksi Ranperda niparaadan Perpres No.51 Tahun 2014. -Substansiyang diatur dalam Ranperda sudah seialandengan kebijakan yang diatur dalam perprestersebut," tegasnya.

- Selain tidak sependapat dengankontradiksi Ranperda Riparda danPerpres. Pastika juga tidak setuiu densansaran untuk menambah satu poin menge"naidaya tarik pariwisata religi dalam pasil tgRaperda Riparda. Kedua masukan dan sa-ran ini, semuanya berasal dari Fraksi pDIPerjuangan. "Saya tidak sependapat karenawisata religi spiritual bukan termasuk sub

jenis daya tarik wisata, namun termasuksalah satu jenis usaha pariwisata yanj-[;;;irisencrn sebagarmana ditentukan dalam perdaProvinsi Bali No.2 Tahun 2012." jelasnva.--*. . Sebelumnya(BP. 221 41 Gubernur BaliMademang-ku tsastrka membantah adanya kon_tradiksi antara Ranperda Riparda Buli Tuh""2014-2029 dengan Perpres N-o.51 Tahun 2014.l(}tususnya terkait rencana revitalisasi Teluk-Benoa dengan cara mereklamasi seluas 700he.ktar. 'Tidak ada. justru sejalan. KenupuseJatanT t(arena krta ingin menghidunkan laeiapa yang ada dan kemudian mengem6anskai_nya. tentu saja dalam konsep hijiu vune-tiduk-":".?I lingkungan." ujarnya. Seiasa"2l| 4).

rastrka menrlar kawasan Teluk Benoahampir mati lantaran ketinggian alr hanvasatu meter. Saat surut, Telu[ Benoa purr.,hlumpur dan sampah.Hal.23Isyaratkan Perlindungan

lsyaratkan Perli ndungan' Dari 1{g|;'.;li ' ' r'.

Oleh karena itu, daerahyang dulunya kawasan kon-servasi itu mesti direvital'-rsasi.

Sekretaris Pansus RipardaA.A. Ngurah Adhi Ardha-na, S.T. mempertanyakanpernyataan Gubernur yangmenyebut tidak ada kon-tradiksi antara RanperdaRiparda dan Perpres E[I2OL4.Padahal kontradiksi ielas ter-lihat dalam Pasal 21 IianperdaRiparda yang mengisyaratkanperlindungan dan perbaikankondisi apabila daerah wisataitu mengalami degradasi. Se-mentara Pasal 63 point a Per-pres 51/2014, justru mengubahzona konservasi menjadi zonapeman_taatan.

"Bagaimana bisa daya tarikwisata tersebut vans ada da-lam satu geogrifi lernyatadiubah peruntukannya se-hingga bukannya memper-bai\i kondisi yang awal tetapimalah mengubah menjadi

daerah_ pemanfaatan yangt_entu akan mengubah fungsidaya tarik wisata tersebu"t,"tandasnya.

Terlepas dari pro dan kon-tra revitalisasi atau ieklamasiTeluk Benoa, Adhi meneeas-kan reklamasi bukanlah so-lusiyang tepat untuk mengemba-likan Teluk Benoa ke kondisiawal. Selain itu, dalam pasal22 Eanperda Riparda jugadisebutkan bahwa pengem-bangan pariwisata dibatasikepada daerah-daerah yangbelum berkembang. Semen-tara Tanjung Benoa termasukTeluk Benoa di dalamnyamerupakan daerah yang su-dah sangat berkembang.

"Itu kan (Tanjung Benoa -red) sudah jelas daerah yangsudah berkembans dan suda[bahkan mencapai titik jenuh,itu jelas kontradiktif. Ini bu-kannya penafsiran, ini adalahbahasa undang-undang yangmemang normatif bahasanya.Kalau kita tafsir. lain lagi c-er-itanya," tandasnya. (kmb32)

Edisi

Hal

: (c(qra. zB Afer\ gotr

I do". c3

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK R! Perwakilan Provinsi Bali

)1 srlt ]try ,{.,R'l*,**,:iil

roW Bali Postilr

Edisi

Hal

I \c\aca ,:& {put lottI.l

-Ketua DPRD Bali Belum

Buka Suarar.renpasar (Bali Post) -

Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiry-atama belum mau membuka suaraterkait hasil konsultasi fraksi-fraksi diDPRD Bali dengan pemerintah pusat.Utamanya mengenai pertemuan dirinyadengan Presiden Joko Widodo untukrnembicarakan kelanjutan Perpres No.b1Tahun 2014. Mengingat Perpres ini tidakhanya berkaitan dengan pro dan kontrarencana reklamasi Teluk Benoa, jugadinilai kontradiktif dengan RanperdaRencana Induk Pembangunan Kepari-wisataan Daerah (Riparda) Provinsi Bali20L4-2029.

Ketika hendak dikonfirmasi BaliPosf usai memimpin Sidang ParipurnaJawaban Gubernur terhadap PandanganUmum Fraksi tentang Ranperda Ripar-

da, Senin (2714) kemarin, AdiWiryatamamemilih untuk menghindar. Wartawanpun kemudian menanyakan hasil koi-sultasi itu ke Wakil Ketua DPRD QaliNyoman Sugawa Korry. Namun, SugawaKorry tidak memberi jawaban. Menu-rutnya, hasil konsultasi baru akan dis-ampaikan tanggal 30 April mendatangdalam rapat paripurna terkait usulandan rekomendasi dewan.

Seperti diberitakan sebelumnya (BP,2414), Panitia Khusus Riparda 2014-2029 DPRD Bali berkonsultasi denganKementerian Pariwisata di Jakarta.Sekretaris Pansus Ripparda A.A. NgurahAdhi Ardhana, S.T. mengungkapkanhasil konsultasi dengan SekretarisDitjen Destinasi Lokot Ahmad Enda.Lokot merupakan salah satu perancang

Undang-undang No.10 Tahun 2009tentang Kepariwisataan dan PP No.b0Tahun 2011 tentang Riparnas.- "Sekr-etaris Ditjen Destinasi setujuPerda No.2 Tahun 2012 tentane paii-wisata Budaya dimasukkan dalam-meng-ingat trn pada pasal-pasal di batangtubuh Raperda, karena beliau melihalroh kepariwisataan belum masuk." uiarArdhana.

Lokot Ahmad End.a juga dikatakhnsetuju untuk memasukkaq p6."1 tamba-han terkait pekerja pariwisita. Di manapekerja pariwisata harus menserti dan-tahu budaya Bali. Tidak saja orangBali, tetapi juga pendatang dan oran!asrng.Hal.23RTRWNasional

Ranperda Riparda Bali Vs Perpres 31l2A14

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK R! Perwakilan Provinsi Bali

\ 1,rtr tb7 ,{i$r:*qrilll

ruW Bali Post'ilr

Edisi

Hal

: Setaca, ao dgEr I aou

:L3

Selain dua poin penting itu.pihak Kemenpar juea dis-ebutmemberikan masukan terkaitPe_rpres No.51 Tahun 2014 yangselama ini disebut kontradil<-tif dengan Riparda ProvinsiBali. "Biro Hukum Kemennarberpendapat. Perpres No. 5lTahun 2014 apabila merunutdari Perda RTRW Bali yangberdasar pada RTRW Nasional.kawasan Tanjung Benoa masukkawasan pariwisata. Makayang berlaku adalah Undang-undang No.10 Tahun 200-9tentang Kepariwisataan danPP No.50 Tahun 2011 tentaneRipparnas. sehingga aturaiyang tak sejalan dengan itudapat dikatakan gugqr d"ngan

RTRW Nasionalsendirinya,"paparAdhi pasalnya, perpres bLl2}l4,, ,*g};lh itu artinya Perpres diakui memang menunjukkanD LtzU 14 secara otomasi gug}r? kontradiktif pada saat memba-"Namanya konsultasi'tidak hasmaknaGvitalisasi.bisa memutuskan. dan pema- Untuk.itu. Ketua DPRDnaman hrro fiqftqrn selama Bali Nyoman Adi Wiryatamabertentangan dergan hukum yu"g irgu-ikut berkonsultasidr atasnya maka otomatis akan bertanya secara resmi kegugur. Tanjung Benoa sebagai presiden Joi<o Widodo. "Revi_Kawasan panwrsata yang di talisasi yang dimaksud dalamdalam kawasan tersebur ada pp 50 d;h; Uuvurrsurr-*nidaya_ tarik wisata dalam sudut ,r...r, ud"iuh ."i,rg?i'..i"iJf,pt".d?"g geografis termasuk untuk kawasan seperti Toraiatelukharusberpatokan\epada dan Danau T"b" y;;;-;;i:UU Pariwisata dan pp 50. galami degradasi nu"i-""s";.Apabilaadayangbertentangan Sementa"u"B;hd;kfi;;il;-*..9!opg!l €gg.,". - Tg-ryq"g Be";a a.f^r" f"p"ri"Politisi PDI-p ini menam- f,KpJ duber"";;;;;;k:!:lI=; Kemenpar juga me- kan peningkatu" k"aaturigurlnvaranxan untuk meminta tamu. baik asing maup=unpenegasan dari Presiden seba- domestik," ujar Ad"hi -u"!_-gai bagian dari hak prerogatif bahkan. thifsZl

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakitan Provinsi Bali

Bali Post

Edisi

Hal

; (etera, 2E ftfU\ lot(

.11

Rp 700 Juta untukormalisasi

Trotoar dan GotGianyar (Bali Post)

Hujan de-ra; yang m.elanda xabupafe-1 $_iany-a1 sejak beber4pa hari lalu, muraime-micu terjadinv_alanjir di sejumlah titik. Konilisi ini dominan ir'i".u"iu".'L.r,.r--pu\nya- sampah,dalarn got akibat trotoar-yang jebol, ""hingg" saat hujan-aliran airterhambat. Pemkab Gianyer mengangga"t rr, rti Z0O juta u-niuk ,r""-ifi"""i trotoardarr got-got di tujuh kecamatan pada titrun zors itti ri"" np roo;"t" p* illl.-.rrrr.

^-BerdasarkanpantauanSenin saya mati mungkin karena kondisi ini terjadi akibat arus(2714)kemarin,hujanlebatter- buiinyalamatereidamairsaai air ke g;ty;;;J;k lancar.jadisela.ma-dua jam daripukul melinlas di.jalan r1g- lu"ji. "sepertinya saluran air ke got13.00-wita hingga pukul 15.0o tadi," ucap {ayan Widya, se- -e-ang iia"t tu"".". S"lui.,wita. Hal-ini memicu banjir.-di ora,ng warga Desa Kemenuh. lt", ti-t'""u".u-l.1iii t"otou'.sejumlah titik. Salah sqlunva di Dikatakannya, simpan! em- v""gFror:G;;ilii;-bat sa-Jalan Rava Ir. Sutami Desa Ke- pat Desa Kemenuh L" ,itu"u iura?i air h"F"j ;j;; wlayu.menuh. Air yang menggenang yang melintasi-Jalan Raya S"*"Jui" it"l?adis pUhingga setinggi 50_cm ini mem- Ir. Sutami tersebirt *"-".rg f .S. S"a"*; uu',e-di,oirrtuibuat mati sejumlah kendaraan F"lup- digetangi air sehabi! to"rit*uri"vi i""rr!at"t"1,yang melintas. "Kendaraan hujan lebat. Dugaan sementara a""i AFSD-iful"p"i"g" ci""-

yar disiapkan anggaran untukpemeliharaan trotoar sebesarRp 700 juta atau Rp 100 jiitaper kecamatan. "Anggaranitu untuk normalisasi trotoaryang berlubang dan pecah,sekarang masih dalam prosestender. Perkiraan akhir Mei2015 sudah selesai dan mulaidikerjakan," ircapnya.

Disinggung mengenai trotoartersumbat yang kerap memlcubanjir di seputaran Gianyar,dikatakannya, hal ini jugamenjadi sasaran perbaikan.Diakuinya di beberapa titikdominan banjir memang di-picu oleh tfotoar jebol dan got

yang tersumbat. "Itu akan kitanormalisasi, dengan anggaranyang terbatas kita upayakanperbaikan seoptimal mungkin,"tuturnya.

Ditambahkannya, untukperbaikan total trotoar di Ka-bupaten Gianyar, pihaknyamenyasar beberapa titik diseputaran Ubud. Hal ini di-lakukan sebagai be'ntuk per-hatian Pemkab Gianyar untukkawasan destinasi pariwisatadi Gianyar. "Ini juga masihtender, kalau sudah pengerjaantrotoar di'Ubud akan menggu-nakan beton prikes yang lebihkuat," ujarnya. (kmb35)

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

\. *nf, txn .,4.-,ft.l,.**;*iT

ruW Bali Post

Edisi

Hal

: (e[oCr,, X0 ftpst po15

. .t^

Soal Unit 31 Puspem Badung

Sempat Dibidik Kej ati,Bupati Sebut Hanya Usul anDUGAAN adanya ketidakberesan

da"frtrr pembangunan Puspem Badungyatrg belakangan menjadi bidikan pihakKejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar,.diduga dulu sempat "mampir" di meja'Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Hanya,bagian mana yang membidik, belumada yang memberikan keterangan pasti.Kasipenkum Humas Kejati Bali AshariKurniawan yang dirnintai konfirmasi soalunit 31 Puspem Badung itu, belum bisamemberikan keterangan. Dia mengakutidak tahu, zamannya siapa kasus inimencuat. "Nanti saya cek," katanya, Senin(27l4) kemarin.

Sementara itu, Bupati Badung'A.A.Gde Agung yang ditanya soal dugaan le-nyapnya proyek unit 31 kompleks PusatPemerintahan (Puspem) ManguprajaMandala tersebtit, langsung membantah-nya. Menurut Gde Agung, proyek tersebuthanya ada dalam usulan, namun belum

" dianggarkan dalam APBD. "Dulu itumemang ada. usulan untuk membangunsembilan unit. tetapi setelah diproses diAPBD, itu menjadi delapan unit. Setelah

menjadi del-apan, turunnya anggaranpun menjadi delapan unit dan dibangun-nya segitu," ujar Bupati Gde Agung saatditemui usai rapat paripurna di GedungDPRD Badung, Senin kemarin.

Dia menegaskan, proyek yang disebut-sebut menjadi temuan Kejari ini barusebatas usulan. "Boleh-boleh saja, tetapiyang mengikat anggaran itu kan APBD.APBD turun 8 unit, dibangunnya ya... 8unit," tegas Panglinsir Puri Mengwi itusembari mengakui proyek ini telah dilihatoleh BPK, termasuk Kejati. "Sudah selesai(kasus itu - red)." ucapnya.

Sebelumnya, pihak Kejari Denpasaryang saat ini dipimpin knanuel Zebuamenerima informasi soal dugaan "leny-apnya" proyek unit 31 kompleks PuspemMangupraja Mandala Kabupaten Ba-.dung. "Informasi sudah diterima pihakkejaksaan. Munculnya berbagai dugaan,juga memunculkan berbagai informasi.Salah satunya adalah pembangunzfnPuspem Badung," ucap Kasi Intel KejariDenpasar Syahrir Sagir, beberapa waktulalu. (par/asa)