BAKORWIL I MADIUN 2018... · BAB I PENDAHULUAN BAB II PERENCANAAN KINERJA BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PENUTUP PEMBUKA. RINGKASAN ... dan Berakhlak” maka didalam RPJMD Provinsi

BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNANPROVINSI JAWA TIMUR DI MADIUNJl. Pahlawan No. 31 MadiunTelp/Faks : 0351-464151/457580Email : [email protected]

www.bakorwilmadiun.jatimprov.go.id

LAPORAN KINERJABAKORWIL I MADIUN

2 0 1 8

Laporan Kinerja Bakorwil I Madiun

Tahun 2018 menyajikan hasil

pengukuran kinerja terhadap realisasi

dari target Indikator Kinerja Bakorwil I

Madiun yang telah ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Segenap

kemampuan, gagasan dan upaya terbaik

telah dicurahkan dalam menjalankan

tugas dan fungsi masing-masing dengan

hasil kinerja seperti yang tertuang dalam

laporan ini.

KATAPENGANTAR

uji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat danhidayah-Nya semata, Laporan Kinerja (LKj) Badan Koordinasi WilayahPemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Madiun Tahun2018 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) Bakorwil I Madiun ini merupakan wujudakuntabilitas kinerja atas upaya pencapaian sasaran strategis yang telah

ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2014-2019. Laporan Kinerja ini merupakantindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dengan mengacu padaPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan TataCara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj Tahun 2018 ini menyajikan hasil pengukuran sasaran kinerja yang dicapaimelalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun 2018 yang disusunberdasarkan capaian Indikator Kinerja Bakorwil I Madiun tahun 2018 yang telahditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Segenap kemampuan, gagasan danupaya terbaik telah dicurahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masingdengan hasil kinerja seperti yang tertuang dalam laporan ini.

Dengan disusunnya LKj Bakowil I Madiun Tahun 2018 ini, diharapkan dapatmenjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja bagi internal, dan menjadi mediakomunikasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait kinerjaBakorwil I Madiun.

Madiun, 31 Desember 2018Kepala Bakorwil I Madiun

Dr. GATOT GUNARSO

i

P

DAFTARISI

KATA PENGANTAR iDAFTAR ISI iiRINGKASAN EKSEKUTIF iii

Latar Belakang 1Tugas Pokok dan Fungsi 2Struktur Organisasi 3Wilayah Kerja 3Permasalahan yang Dihadapi 4Sistematika Penyajian 4

Renstra Bakorwil I Madiun Tahun 2014-2019 5

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 6

Capaian Kinerja 7

Realisasi Anggaran 17

Kesimpulan 20

Langkah yang akan dilakukan 20

LAMPIRAN-LAMPIRAN:1. Matriks Renstra Tahun 2014-20192. Perjanjian Kinerja Tahun 20183. Pengukuran Kinerja Tahun 20184. Penghargaan/Prestasi

ii

BAB IPENDAHULUAN

BAB IIPERENCANAANKINERJA

BAB IIIAKUNTABILITASKINERJA

PENUTUP

PEMBUKA

RINGKASANEKSEKUTIF

Capaian kinerja Bakorwil IMadiun tahun 2018

dinyatakan “berhasil”,yaitu capaiannya 107%dari target yang telah

ditetapkan.Realisasi anggaran tahun2018 sebesar 96,44%, ini

menunjukkan adanyaefektifitas anggaran

Bakorwil diberikan tugas untuk membantu Gubernurmelakukan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi,monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasipengembangan potensi Pemerintah DaerahKabupaten/Kota.

Oleh karena itu, kedudukan Bakorwil menjadi penting untukmendorong keberhasilan program Pemerintah Provinsi JawaTimur di wilayah kerjanya masing-masing.

Secara keseluruhan capaian kinerja Bakorwil I Madiun tahun2018 dinyatakan “berhasil”, yaitu capaiannya 107% daritarget yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Bakorwil IMadiun adalah persentase rekomendasi hasil koordinasipenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yangditindaklanjuti, dengan target tahun 2018 adalah 90% danrealisasi kinerjanya 96,3%.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2018 telahdianggarkan dalam APBD sebesar Rp 12.689.232.000dengan realisasi sebesar Rp 12.237.072.392 atau 96,44%.Realisasi anggaran tersebut apabila dibandingkan dengancapaian sasaran menunjukkan adanya efektifitaspenggunaan anggaran.

Ke depan untuk mencapai sasaran Bakorwil I Madiunberupa meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring danevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunandi wilayah kerja Bakorwil I di Madiun, maka diperlukankoordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagaiinstansi maupun pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahkerja yang harus dilakukan dengan lebih intensif, mengingattarget indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkansegenap instansi pemerintah khususnya pemerintahKabupaten/Kota.

iii

107% 96,44%%

Kinerja Anggaran

Laporan Kinerja Bakorwil I Madiun 2018 Hal. 1

Laporan Kinerja ini disusunsebagai laporan

pelaksanaan akuntabilitaskinerja selama tahun 2018

sekaligus sebagai alatkendali dan pemacu

peningkatan kinerja setiapunit organisasi di

Bakorwil I Madiun, sertasebagai salah satu alat

untuk mendapatkanmasukan dari para

pemangku kepentingandemi perbaikan kinerja

Bakorwil I Madiun

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengingat kondisi geografis Jawa Timur dan

jangkauan rentang kendali cakupan wilayah 38

Kabupaten/Kota yang sangat luas, maka perlu

dibentuk Bakorwil untuk membantu Gubernur

melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan,

supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan

serta optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota. Bakorwil dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan

Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan

Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah

Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Mengingat pentingnya peran Bakorwil dalam

mewujudkan visi Provinsi Jawa Timur yaitu “Jawa

Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya

Saing, dan Berakhlak” maka didalam RPJMD Provinsi

Jawa Timur tahun 2014-2019 yang akan diwujudkan

melalui 5 misi, Bakorwil masuk dalam misi ke-4 yaitu

meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan

publik.


Laporan Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-

undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Permen PAN dan RB Nomor 20

Tahun 2013, dan Pergub Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2016.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Perumusan kebijakankoordinasi sesuai denganlingkup tugasnya

Pemberian rekomendasidalam penyelesaianperselisihan antarpemerintah Kabupaten/Kota

Pembinaan danpengawasanpenyelenggaraanpemerintahan

Pemberian masukan/saranpertimbangan kepadaGubernur

Monitoring, evaluasi, dansupervisi penyelenggaraanpemerintahan

Pemberian rekomendasikepada Gubernur atas usulanDana Alokasi Khusus (DAK)

Pemberdayaan danfasilitasi pemerintahKabupaten/Kota

Optimalisasi pengembanganpotensi PemerintahKabupaten/Kota

Penyelarasan perencanaanpembangunan antarKabupaten/Kota

Dukungan teknis danpengembangan potensi dilingkungan PemerintahProvinsi Jawa Timur

Membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan,supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembanganpotensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bakorwil menyelenggarakan fungsi:


C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Bakorwil I Madiun selengkapnya diilustrasikan sebagaimana

bagan berikut ini:

D. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Bakorwil I Madiun meliputi 8 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu:

KEPALA BADAN

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

BIDANGPEMERINTAHAN

BIDANGPEMBANGUNAN

EKONOMIBIDANG

KEMASYARAKATAN

BIDANGSARANA DANPRASARANA

SUB BIDANGPEMERINTAHAN

I

SUB BIDANGPEMERINTAHAN

II

SUB BIDANGPEMBANGUNAN

EKONOMII

SUB BIDANGPEMBANGUNAN

EKONOMIII

SUB BIDANGKEMASYARAKA

TANI

SUB BIDANGKEMASYARAKA

TANII

SUB BIDANGSARANA DANPRASARANA

I

SUB BIDANGSARANA DANPRASARANA

II

SUB BAGIANPENYUSUNAN

PROGRAM DANANGGARAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIANTATA USAHA

SUB BAGIANKEUANGAN

KabupatenKediri

KabupatenMadiun

KabupatenMagetan

KabupatenNgawi

KabupatenPacitan

KabupatenPonorogo

KabupatenTrenggalek

KabupatenTulungagung

Kota Kediri Kota Madiun


E. Permasalahan yang Dihadapi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bakorwil, yaitu membantu Gubernur melakukan

koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan

potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka ditemukan permasalahan yang

dihadapi sebagai berikut:

1. Penjabaran fungsi pengawasan dan supervisi yang belum secara jelas dan terdefinisi

dengan baik dalam Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2016, sehingga bidang-

bidang di Bakorwil belum dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan supervisi

dengan baik, dan juga kesulitan dalam melakukan pengukuran terhadap kinerja

pengawasan dan supervisi;

2. Terbatasnya sumber daya aparatur secara kualitatif maupun kuantitatif dan

kompetensi aparatur yang belum proporsional dan profesional dalam melaksanakan

tugas dan fungsi Bakorwil dengan paradigma yang baru terutama dalam fungsi

pengawasan dan supervisi.

F. Sistematika Penyajian

Bab I PENDAHULUAN, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok

dan fungsi Bakorwil I Madiun, struktur organisasi, wilayah kerja,

permasalahan yang dihadapi dan sistematika penyajian

Bab II PERENCANAAN KINERJA, menjelaskan secara ringkas dokumen

perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan

anggaran Bakorwil I Madiun Tahun 2018 meliputi Rencana Strategis

Bakorwil I Madiun Tahun 2014-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA, menjelaskan pengukuran tingkat pencapaian

kinerja Bakorwil I Madiun , hasil pengukuran kinerja, perbandingan

dengan target Renstra, analisa penyebab keberhasilan/kegagalan dan

solusinya, analisa efisiensi sumber daya, beserta akuntabilitas keuangan

Tahun 2018

Bab IV PENUTUP, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKj Bakorwil I

Madiun Tahun 2018 serta rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan

kinerja di masa mendatang


BAB IIPERENCANAAN KINERJA

A. Renstra Bakorwil I Madiun Tahun 2014-2019

Rencana Strategis (Renstra) Bakorwil I Madiun Tahun 2014-2019 merupakan

perencanaan jangka menengah Bakorwil I Madiun yang berisi tentang gambaran sasaran

atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Penyusunan Renstra

Bakorwil I Madiun Tahun 2014-2019 telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

TUJUAN SASARAN

Meningkatkan hasil koordinasipenyelenggaraan pemerintahandan pembangunan di wilayah kerjaBakorwil I Madiun

Uraian IndikatorMeningkatnya koordinasipenyelenggaraan pemerintahandan pembangunan di wilayahkerja Bakorwil I Madiun

Persentase rekomendasihasil koordinasipenyelenggaraanpemerintahan danpembangunan yangditindaklanjuti

Meningkatnya koordinasi penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjaBakorwil I Madiun

Persentase rekomendasi hasil koordinasipenyelenggaraan pemerintahandan pembangunan yang ditindaklanjuti

Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti x 100%Jumlah koordinasi yang dilaksanakan

2015(57%)

2016(80%)

2017(85%)

2018(90%)

2019(95%)

KinerjaUtama

Indikator

Formulasi

Target Sasaran 5 tahun Bakorwil Madiun


B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Target kinerja yang ingin dicapai Bakorwil I Madiun pada tahun 2018 telah

ditetapkan sebagaimana yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bakorwil I

Madiun Tahun 2018 dengan sasaran, indikator kinerja dan target capaiannya dapat dilihat

dalam tabel sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2018

Meningkatnya koordinasipenyelenggaraan pemerintahan danpembangunan di wilayah kerja Bakorwil IMadiun

Persentase rekomendasi hasilkoordinasi penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunanyang ditindaklanjuti

90%

Berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja tahun 2018 yang

ingin dicapai, maka disusunlah program dalam rangka mendukung suksesnya pencapaian

kinerja Bakorwil I Madiun . Program tahun 2018 yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 404.627.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.370.051.600

3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PerangkatDaerah

848.282.000

4 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi DokumenPenyelenggaraan Pemerintahan

203.122.400

5 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev PenyelenggaraanPemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan

436.000.000

6 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev PenyelenggaraanPemerintahan dan Pembangunan Bidang PembangunanEkonomi

450.000.000

7 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev PenyelenggaraanPemerintahan dan Pembangunan Bidang PembangunanKemasyarakatan

450.000.000

8 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev PenyelenggaraanPemerintahan dan Pembangunan Bidang PembangunanSarana dan Prasarana

450.000.000

9 Program pengembangan Data Informasi 309.686.000

JUMLAH 2.095.686.000


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2018

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target

pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan

realisasinya. Capaian kinerja Bakorwil I Madiun tahun 2018 dinyatakan “berhasil”, yaitu

capaiannya 107% dari target yang telah ditetapkan.

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

Meningkatnya koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan di wilayah

kerja Bakorwil I Madiun

Persentase rekomendasi hasil

koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan

yang ditindaklanjuti

90% 96,3% 107%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Bakorwil I Madiun

dalam menjalankan tugas pokoknya mempunyai 1 (satu) sasaran srategis, 1 (satu) indikator

kinerja, 1 (satu) target dengan capaian kinerja sebesar 107% sehingga dapat dikategorikan

Sangat Baik. Dengan penjelasan bahwa rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti sudah tercapai sebesar 96,3% dari

target 90% (26 dari 27 koordinasi yang telah ditindaklanjuti).

Sedangkan hasil koordinasi Bakorwil I Madiun tahun 2018 yang ditindaklanjuti dari

masing-masing bidang adalah sebagai berikut :


Adapun hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang

ditindaklanjuti sebanyak 26 (dua puluh enam) koordinasi sebagai berikut:

NO PELAKSANAAN KOORDINASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI

1. Sinkronisasi Persiapan Pelaksanaan LombaCerdik Cermat Komunikatif (LCCK) BagiKelompok Informasi Masyarakat (KIM) seBakorwil I Madiun tahun 2018

a. Sinkronisasi yang tepat unsur terkait antar Kabupaten/Kotadan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangkapersiapan pelaksanaan mengikuti Lomba Cerdik CermatKomunikatif (LCCK) bagi Kelompok Informasi Masyarakat(KIM) Tingkat Bakorwil I Madiun Tahun 2018

b. Pemerintah Kabupaten/Kota se Bakorwil I Madiun secaraumum telah mempersiapkan dan akan mengikuti sertamendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan Lomba CerdikCermat Komunikatif (LCCK) bagi Kelompok InformasiMasyarakat (KIM) tahun 2018

2. Sinkronisasi Peningkatan Ketentraman danKetertiban Masyarakat dalam rangkaPemilihan Gubernur/Wakil Gubernur JawaTimur dan Pilkada Serentak se Bakorwil IMadiun Tahun 2018

a. Membangun kerjasama dengan melibatkan Dinas/Instansiterkait lintas Sektoral dan Aparat Keamanan sampaidengan tingkat Desa yaitu Kepala Desa, Babinsa,Babinkamtibmas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat danTokoh Adat (Tiga Pilar Plus)

b. Pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil GubernurJawa Timur dan Pilkada Serentak Tahun 2018 diharapkandibentuk Posko Bersama TNI/Polri dan unsur terkaitlainnya mulai di tingkat Kabupaten/kota sampai dengan ditingkat Desa

3. Sinkronisasi Penguatan PelaksanaanKerjasama Antar Daerah (KAD) PenangananGangguan Ketentraman dan KetertibanUmum Lingkup Karismapawirogo dalamPenanganan Pengemis, Gelandangan, danOrang Terlantar (PGOT)

a. Penambahan kapasitas tampung UPT Dinas Sosial ProvinsiJawa Timur khusus untuk gelandangan psikotik

b. Kabupaten/Kota harus memiliki shelter/penampungan bagiODGJ terlantar (sesuai surat Gubernur Jawa Timur tanggal13 Februari 2018)

4. Sinkronisasi dan Sosialisasi Tim PengawasKearsipan Internal Kabupaten/Kota seBakorwil I Madiun

a. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan PemerintahKabupaten/Kota di Bakorwil I Madiun berkomitmen untukbersinergi dan berkomunikasi untuk meningkatkan

0

50

100

150

Bid. Pemerintahan Bid. PembangunanEkonomi

Bid.Kemasyarakatan

Bid. Sarana danPrasarana

90 90 90 90100 100 87,5 100111,11 111,1197,22

111,11

Capaian Kinerja Bidang-bidang Bakorwil MadiunTahun 2018(dalam %)

Target Realisasi Capaian


pemahaman penyelenggaraan kearsipan yang lebih baikb. Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Bakorwil I Madiun

telah menerbitkan Peraturan Daerah tentangPenyelenggaraan Kearsipan sebagai payung hukum dalamrangka meningkatkan mutu penyelengaraan kearsipansesuai standar, prinsip dan kaedah kearsipan

5. Sinkronisasi Penanganan Tanggap daruratBencana dan Percepatan Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana se Bakorwil IMadiun Tahun 2018

a. Komitmen pemerintah daerah dalam penanggulangan danpenanganan bencana dengan mengalokasikan anggarandan kegiatan yang memadahi dengan stakeholder terkaitbersama relawan dan masyarakat

b. Mapping/pemetaan daerah rawan bencana (terdapat 13identifikasi ancaman bencana di Jawa Timur) sehinggaakan memudahkan dalam penangan bencana secara cepatdan tepat

6. Sinkronisasi Penanganan Kebencanaan dilingkup Karismapawirogo (Karanganyar,Wonogiri, Sragen, Magetan, Pacitan, Ngawidan Ponorogo)

a. Kabupaten lingkup Karismapawirogo (Karanganyar,merupakan daerah rawan bencana alam sehingga perluadanya perjanjian kerjasama penanganan kebencanaanterutama di daerah perbatasan

b. Kabupaten di lingkup Karismapawirogo telah menyusunsebagian dukumen rencana kontijensi penangananbencana

7. Koordinasi Deteksi dan Cegah DiniGangguan Trantibum dalam rangka TradisiMuharram Suran Agung 2018

a. Berdasarkan pertimbangan dari berbagai pihak terkaittermasuk IPSI Kota Madiun, maka telah disepakati untukmeniadakan tradisi tahunan nyekar dan Suran Agung tahun2018 yang mengerahkan massa pesilat skala besar dariperguruan Pencak Silat SH Terate dan SH Tunas MudaWinongo

8. Koordinasi dan Fasilitasi PersiapanPelaksanaan Lomba Pasar Desa TingkatProvinsi Jawa Timur se-wilayah Bakorwil IMadiun Tahun 2018

Surat rekomendasi kepada Bupati se-Bakorwil I Madiun agarsegera melakukan pembuatan profil Pasar Desa, penertibanadministrasi, perbaikan infrastruktur pasar, dan berkoordinasidengan stakeholder

9. Sinkronisasi Pengembangan KawasanRumah Pangan Lestari (KRPL) diKabupaten/Kota se-Bakorwil I MadiunTahun 2018

a. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutanserta koordinasi yang lebih intensif antara pemerintahProvinsi, pemerintah Kabupaten/Kota maupun kelompokpelaksana untuk keberlanjutan Program KRPL dalampemberian bantuan

b. Untuk keberhasilan pelaksanaan program KRPL perluadanya peningkatan pengetahuan dan kemampuanmasyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingandari Dinas/Badan maupun Petugas Penyuluh Lapangan(PPL) secara intensif

10. Koordinasi dan Fasilitasi PeningkatanEkonomi Desa melalui pemberdayaanBUMdes Se Bakorwil I Madiun Tahun 2018

a. Surat rekomendasi kepada Bupati se-Bakorwil I Madiunagar membentuk BUMDes di masing-masing desa danmelakukan sosialisasi, fasilitasi, pembinaan agar terwujudBUMDes yang aktif menguntungkan masyarakat desasetempat

b. Kabupaten/Desa agar melakukan evaluasi, pembinaanserta pembenahan baik secara fisik maupun administrasiDalam rangka pemberdayaan BUMdes danmempersiapkan pelaksanaan lomba Bumdes Tingkat


Provinsi Jawa Timur Tahun 201811. Koordinasi dan Monitoring Kesiapan

Kabupaten/Kota Terkait KetersediaanBahan Pokok Menjelang Hari Rari Raya IdulFitri 1439 H. Tahun 2018

a. Untuk memastikan ketersediaan barang dan kestabilanharga maka beberapa Kabupaten/Kota di Wilayah BakorwilI Madiun melakukan Operasi Pasar Mandiri bekerja samadengan Distributor, Bulog, BUMN lainya serta UMKM/IKMdengan memberikan fasilitas ongkos angkut danpenyediaan tempat agar produsen dapat menjual barangdengan harga murah.

b. Untuk menjaga agar tidak terjadi kelangkaan,penyalahgunaan distribusi serta menjamin mutu barangberedar, maka Pemerintah Kabupaten/Kota di WilayahBakorwil I Madiun bersama Satgas Pangan dan UPTPerlindungan Konsumen melakukan pengawasan baik digudang, pasar-pasar tradisional maupun pasar modern

12. Sinkronisasi Peningkatan Populasi Ternakdalam rangka Pemenuhan SwasembadaDaging di Wilayah Bakorwil I Madiun Tahun2018

a. Diperlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Propinsidan Kab/Kota yang memprioritaskan kegiatan percepatanpeningkatan populasi dan keanekaragaman ternak,diantaranya melalui upaya peningkatan populasi ternakmelalui Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUSSIWAB)

b. Adanya usulan wacana mendekatkan pelayanan PerijinanPerdagangan Ternak/P2T di masing-masing Bakorwil akandikaji lebih lanjut dengan dinas terkait

13. Koordinasi dan Sinkronisasi PemberdayaanKoperasi dan Usaha Mikro Kecil danMenengah (UMKM) Kabupaten/Kota se-Bakorwil I Madiun Tahun 2018

a. Pemerintah Kabupaten/Kota agar memberikan pelayanankepada UMKM melalui pelatihan-pelatihan dan pemberianmodal usaha dari pemerintah maupun BUMN/BUMD

b. Disamping memberikan pelatihan, pemberian modal, danpembuatan galeri maupun web sebagian Kabupaten/Kotajuga telah membuat produk hukum yang mengatur pasarmodern harus menjual produk UMKM

14. Koordinasi dan Sinkronisasi PersiapanPelaksanaan Program Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) dan Rastra Tahun 2018

a. Pemerintah Kabupaten/Kota agar menunjang program inidengan optimalisasi Tim Koordinasi Bansos Pangan danmengalokasikan anggaran untuk mendampingi ProgramRastra dan BPNT

b. Pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan koordinasi dankerjasama dengan stakeholder untuk mensosialisasikanpola baru BPNT secara berjenjang, memutakhirkan dataKeluarga Penerima Manfaat, dan optimalisasi TKSK

15. Koordinasi dan Sinkronisasi PengembanganSektor Pariwisata Di Kabupaten/Kota se-Wilayah Bakorwil I Madiun Tahun 2018

a. Pemerintah Kabupaten/Kota agar melakukankajian/analisis yang komprehensif dan pembinaan yangintensif untuk pengembangan Desa Wisata

b. Pemerintah Kabupaten/Kota agar membangun programprioritas pengembangan Desa Wisata melalui pelatihanterkait manajemen pariwisata, inovasi, dan pemasaranyang efektif.

16. Koordinasi dan Monitoring PelaksanaanPPDB Tingkat SMA Negeri dan SMK NegeriTahun Pelajaran 2018/2019

a. Untuk meminimalisir trouble saat PPDB berlangsung makaperlu adanya dukungan sarana dan prasarana yangmemadai terutama standar spesifikasi komputer serverdanjaringan internet

b. Perlu adanya ketentuan khusus tentang tambahan pagusiswa untuk PPDB pada lembaga sekolah di daerah


perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah (SMAN/SMKNperbatasan di Ngawi, Magetan, Ponorogo, dan Pacitan)yang calon siswanya sebagian dari luar Provinsi Jawa Timur

17. Koordinasi dan Sinkronisasi PeningkatanKualitas Pendidikan SMA dan SMK Tahun2018

a. Pentingnya Kepala Sekolah bersama guru dan tenagaPendidikan untuk lebih aktif, kreatif, inovatif dankomunikatif dalam menjalin kerja sama dengan mitradunia usaha dan dunia industri

b. Program prioritas pengembangan pendidikan SLTA diwilayah Bakorwil I Madiun antara lain Bantuan KhususSiswa Miskin, pengembangan SMA Negeri 3 TarunaAngkasa dan SMA dual track dengan vokasional padadaerah pinggiran untuk membekali siswa yang tidakmelanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi

18. Sinkronisasi Program Jalan Lain MenujuKesejahteraan Rakyat (Jalin Matra) ProvinsiJawa Timur

a. Kabupaten se wilayah Bakorwil I Madiun telahmenyediakan program pendampingan Program Jalin Matradan alokasi anggaran

b. Perlunya sinergitas program pengentasan kemiskinanterutama Jalin Matra antara Pemerintah Provinsi JawaTimur dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditunjangdengan Anggaran Dana Desa (ADD) yang memadai

19. Sinkronisasi dan Koordinasi PenempatanTenaga Kerja Indonesia (TKI) danPeningkatan Kepelatihan Tenaga KerjaTahun 2018

a. Diharapkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) kita tidakterlalu lama bekerja di luar negeri dan segera mungkinuntuk membangun dan mengembangkan usahanya didalam negeri/tempat asalnya, mengingat resiko bekerja diluar negeri sangat berat

b. Perlunya standar kompetensi yang memenuhi kebutuhanpasar kerja dan industri sehingga perlu Lembaga PelatihanKerja (LPK) yang mendapatkan akreditasi dari LembagaAkreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK)

20. Koordinasi dan Monitoring PelaksanaanUNBK Tingkat SMA dan SMK Tahun 2018

a. Evaluasi atas pelaksanaan UNBK SLTA tahun ini tetap perludilaksanakan guna perbaikan dan penyempurnaanpelaksanaan UNBK SLTA pada tahun yang akan datang

b. Untuk meminimalisir trouble saat UNBK berlangsung makadiperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadaiterutama standar spesifikasi komputer, server, back updata, jaringan internet dan power daya listrik/genzetmaupun ruangan

21. Koordinasi dan Sinkronisasi ProgramAdiwiyata Tahun 2018

a. Diharapkan adanya nota kesepahaman PemerintahProvinsi Jawa Timur dengan Kabupaten/Kota untukberperan aktif dalam program Adiwiyata, yang selama inidalam pelaksanaannya yang terlibat terkesan hanya DinasLingkungan Hidup dan dengan target kinerja yg terukur

b. Agar pelaksanaan program Adiwiyata lebih efektifdiperlukan komitmen dari stakeholder terkait yaituMenteri, Gubernur & Bupati/Walikota terhadappelaksanaan Program Adiwiyata

22. Sinkronisasi dan Koordinasi PersiapanPenilaian Progam Desa/Kelurahan Berseridi Wilayah Bakorwil I Madiun Tahun 2018

Diharapkan Desa/Kelurahan Berseri mempunyai suatuprogram yang memprioritaskan salah satu komponenlingkungan yang akan dikembangkan disesuaikan denganpotensi lokal dan kemampuan masyarakat yang diyakini akanbersinergi untuk menyelesaikan permasalahan lokal ataupun


mengembangkan potensi lokal23. Koordinasi Kesiapan Angkutan Lebaran di

Kabupaten/Kota Se Bakorwil I MadiunTahun 2018

a. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan/ kecelakaan,masing-masing Kabupaten/Kota telah menyiapkan saranadan prasarana berupa manajemen rekayasa lalu lintas,penambahan rambu-rambu lalu lintas, penambahan lampupenerangan jalan, pengalihan jalur lalu lintas, menyiapkanjalur alternatif, melakukan rekayasa pengaturan durasiwaktu traffic light pada jalur-jalur yang ramai, mendirikanrest area, serta posko sebagai pusat pengendali

b. Pelaksanaan lebaran Tahun 2017 di Jawa Timur diharapkanbisa berjalan dengan kondisi kondusif. Kesiapan operatorangkutan lebaran untuk memperioritaskan 3 (tiga) hal yangmenjadi perhatian, yaitu, tumpukan penumpang diterminal, bandara, stasiun dan pelabuhan, keterlambatankedatangan Bis, dan pengawasan tarif yang ketat.

24. Sinkronisasi dan Koordinasi KegiatanPertambangan di Kabupaten/Kota se-Wilayah Bakorwil I Madiun Tahun 2018

a. Perlunya sosialisasi pengurusan perijinan pertambangankepada Pengusaha Pertambangan Skala Kecil(Pertambangan Rakyat) yang belum memahami proseduryang harus dilakukan, yaitu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah

b. Untuk memudahkan pembinaan, pengawasan sertaperijinan kegiatan pertambangan pada Kabupatan/Kota,agar dibentuk UPT Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang ditempatkan disetiap Kabupaten/Kota atau ditempatkanpada setiap Bakorwil se Jawa Timur

25. Sinkronisasi dan Koordinasi Pengamanandan Pemanfaatan Aset Milik PemerintahProvinsi Jawa Timur di wilayah Bakorwil IMadiun

a. Perlu adanya pengamanan aset berupa tanah, bangunan,kendaraan dinas dan peralatan kantor lainnya secaraefektif dan efisien dengan sistem pengamanan fisik,administrasi, dan pengamanan hukum (sertifikasi aset)

b. Perlunya tertib administrasi Penatausahaan Pengamanandan Pemanfaatan Aset Provinsi Jawa Timur sertamendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di luarPajak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ada di wilayahBakorwil I Madiun

26. Sinkronisasi dan Koordinasi Penanganandan Perijinan Limbah Bahan BerbahayaBeracun di Kabupaten/Kota se-wilayahBakorwil I Madiun

a. Pemerintah Kabupaten/Kota agar memfasilitasi fasyankesdalam pengolahan limbah B3

b. Diharapkan agar ijin operasional incenerator cukupdilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, tidak perluke Pusat/Kementerian Lingkungan Hidup karena dirasakanterlalu berat oleh pelaksana pelayanan kesehatan


2. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2016, 2017 dan 2018

Memperhatikan capaian kinerja tahun 2018 yang merupakan pelaksanaan Renstra

Bakorwil I Madiun Tahun 2014-2019 , sehingga bila dibandingkan dengan realisasi

kinerja tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada grafik berikut:

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan target akhir Renstra 2014-2019

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target Renstra Bakorwil I

Madiun tahun 2014-2019 dapat dijelaskan bahwa tahun 2018 merupakan tahun ke-

empat pelaksanaan Renstra 2014-2019. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018

dengan target akhir Renstra 2014-2019 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

95 96,3 101,37

Target Akhir Renstra Realisasi 2018 Tingkat Kemajuan

2016 2017 2018

80 8590

82,71 87,596,3

Perbandingan Realisasi Tahun 2016, 2017,dan 2018

Target Realisasi


Berdasarkan tabel tersebut, maka perbandingan realisasi kinerja tahun 2018

sebesar 96,3% dengan target akhir Renstra Bakorwil I Madiun Tahun 2014-2019 yang

tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur sebesar 95%, maka dapat disimpulkan bahwa

tingkat kemajuan kinerja Bakorwil I Madiun tahun 2018 dalam menjalankan tugas

koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan pada Kabupaten/Kota se-wilayah Bakorwil I Madiun mengalami tingkat

kemajuan hingga tahun ketiga Renstra sebesar 101,37%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta

alternatif solusi yang telah dilakukan

Pengukuran keberhasilan atau kegagalan tercermin dari capaian indikator kinerja

yang ditetapkan. Indikator Kinerja Bakorwil I Madiun Tahun 2018 adalah persentase

rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang

ditindaklanjuti, dengan target 90%. Dari target tersebut realisasi 96,3% dengan capaian

kinerja sebesar 107%. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan atas pelaksanaan

program kegiatan atau sub kegiatan hasil koordinasi yang ditindaklanjuti baik oleh Badan

Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun atau oleh OPD terkait.

Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengetahui keberhasilan Bakorwil

I Madiun dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam program dan

kegiatan tahun 2018 antara lain yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal dari dalam organisasi menjadi penentu atas keberhasilan Bakorwil I

Madiun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:

a. Jumlah dan kualitas SDM yang memadai,

b. Sarana dan prasarana penunjang yang semakin memadai,

c. Tugas pokok dan fungsi OPD yang jelas,

d. Komitmen, komunikasi dan kerjasama yang baik,

e. Capaian realisasi penyerapan anggaran yang cukup tinggi (96,44%),

f. Program kegiatan yang dilaksanakan merupakan program kegiatan prioritas OPD,

g. Sasaran program/kegiatan dan indikator kinerja jelas dan terukur.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dari luar organisasi yang ikut andil atas keberhasilan Bakorwil I

Madiun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:

a. Tersedianya dukungan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Timur,


b. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan stakeholder yang baik,

c. Pengakuan dan peran Bakorwil yang dibutuhkan oleh pihak terkait,

d. Adanya pembinaan secara langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah

Provinsi Jawa Timur,

e. Program kegiatan yang dilaksanakan sinergis dengan program kegiatan

pemerintah kabupaten/kota atau SKPD kabupaten/kota,

f. Manfaat program kegiatan dapat dirasakan oleh daerah atau OPD terkait dan

masyarakat.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Aspek Manajemen: sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditetapkannya Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi

Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Aspek Sumber Daya manusia: Keterbatasan jumlah SDM terkait dan kompetensi

SDM yang belum seimbang dengan jumlah pegawai, hal ini yang tentunya bisa

menjadi kendala. Selama ini mengoptimalkan SDM yang ada dan

mengikutkan/mengirim pegawai pelatihan baik formal maupun non formal.

Jumlah pegawai negeri sipil yaitu 60 orang ditambah 1 orang pegawai PTT,

sedangkan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja yang diperlukan Bakorwil

I Madiun untuk mengisi jabatan fungsional Umum dan jabatan tertentu lainnya

diperlukan 79 orang, sehingga masih kurang 19 orang.

Perlunya dukungan anggaran yang proporsional untuk melaksanakan program dan

kegiatan baik rutin maupun pembangunan serta tugas-tugas dari Gubernur sebagai

Wakil Pemerintah Provinsi di wilayah kerja Bakorwil I Madiun.

Aspek Sarana dan Prasarana: Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum

memadai sehingga sering mengalami gangguan, pemeliharaan sarana dan

prasarana menyebabkan beberapa tugas kedinasan ada yang belum optimal,

sehingga kedepan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana maupun

pemeliharaannya perlu ditingkatkan.


Aspek Program, Kegiatan dan Penganggaran: Bakorwil I Madiun didukung oleh 4

program rutin dengan 9 kegiatan dan 5 program pembangunan dengan 11 kegiatan.

Adapun alokasi per sasaran pembangunan dibanding dengan jumlah belanja

langsung Bakorwil I Madiun tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran % Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5)1. Meningkatnya koordinasi,

fasilitasi, monitoring danevaluasi penyelenggaraanpemerintahan danpembangunan di wilayahkerja Bakorwil I Madiun

Persentaserekomendasi hasilkoordinasipenyelenggaraanpemerintahan danpembangunan yangditindaklanjuti

Rp 2.095.686.000 42,58%

Bakorwil I Madiun mendapatkan anggaran Belanja Langsung Tahun 2018 sebesar

Rp 4.921.769.000 sedangkan untuk mencapai sasaran strategis pada Renstra yaitu

meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun, maka Bakorwil I

Madiun tahun 2018 ditunjang dengan 5 (lima) program koordinasi dengan anggaran

sebesar Rp 2.095.686.000 (42,58%).

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Program IndikatorKinerja Anggaran

Target Realisasi CapaianAlokasi

(Rp)Realisasi

(Rp)Capaian

Sasaran:Meningkatnya koordinasi,fasilitasi, monitoring danevaluasi penyelenggaraanpemerintahan danpembangunan di wilayahkerja Bakorwil I Madiun

Persentaserekomendasi hasilkoordinasipenyelenggaraanpemerintahan danpembangunan yangditindaklanjuti

90% 96,3% 107% 2.095.686.000 2.042.617.538 97,47%

Program:1. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan2. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi3. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan4. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana5. Program Pengembangan Data Informasi


Dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja Bakorwil I Madiun Tahun 2018

sebesar 107%, sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 97,47% sehingga terjadi

efektifitas penggunaan anggaran sebesar 9,53%.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

CapaianKinerja

PenyerapanAnggaran

TingkatEfisiensi

107% 97,47% 9,53%

B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada

bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk

mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan

apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan atas pelaksanaan

program dan kegiatan Bakorwil I Madiun tahun 2018 berasal dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018.

Adapun alokasi anggaran Bakorwil I Madiun tahun 2018 dapat diuraikan sebagai

berikut:

1. Belanja Langsung

Tahun anggaran 2018 Bakorwil I Madiun menganggarkan belanja langsung sebesar

Rp.4.921.769.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.786.378.143 atau 97,25%

yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Program, Pagu, dan Realisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2018

NO PROGRAM PAGU REALISASI %

1 2 3 4 51 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 404.627.000 393.508.749 97,25

2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

1.370.051.600 1.318.167.846 96,21

3 Program Peningkatan Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah

848.282.000 833.463.442 98,25

4 Program Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiDokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

203.122.400 198.620.568 97,78

5 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev 436.000.000 431.298.594 98,92


Penyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanBidang Pemerintahan

6 Program Koordinasi, Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanBidang Pembangunan Ekonomi

450.000.000 439.069.292 97,57

7 Program Koordinasi, Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanBidang Pembangunan Kemasyarakatan

450.000.000 438.409.388 97,42

8 Program Koordinasi, Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanBidang Pembangunan Sarana dan Prasarana

450.000.000 438.026.076 97,34

9 Program Pengembangan Data Informasi 309.686.000 295.814.188 95,52

97,25

96,21

98,25

97,78

98,92

97,57

97,42

97,34

95,52

93 94 95 96 97 98 99 100

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah

Program Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiDokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Program Koordinasi, Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Bidang Pemerintahan


Bidang Pembangunan Ekonomi


Bidang Pembangunan Kemasyarakatan


Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana

Program Pengembangan Data Informasi


2. Belanja Tidak Langsung

Tahun anggaran 2018 Bakorwil I Madiun menganggarkan belanja tidak langsung

sebesar Rp.7.767.463.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp 7.450.694.249 atau 95,92%

yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018

No Uraian Pagu Realisasi %

1 BELANJA TIDAKLANGSUNG

7.767.463.000 7.450.694.249 95,92

1.1 BELANJA PEGAWAI 7.767.463.000 7.450.694.249 95,92

1.1.1 Gaji dan Tunjangan 3.673.549.000 3.462.426.049 94,25

1.1.1.1 Gaji Pokok PNS/UangRepresentasi

2.853.139.000 2.700.705.800 94,66

1.1.1.2 Tunjangan Keluarga 298.656.000 277.545.626 92,93

1.1.1.3 Tunjangan Jabatan 222.444.000 201.740.000 90,69

1.1.1.4 Tunjangan Fungsional 4.664.000 4.550.000 97,56

1.1.1.5 Tunjangan Umum 117.599.000 112.395.000 95,57

1.1.1.6 Tunjangan Beras 167.327.000 156.427.200 93,49

1.1.1.7 TunjanganPPh/Tunjangan Khusus

9.632.000 9.019.468 93,64

1.1.1.8 Pembulatan Gaji 88.000 42.955 48,81

1.1.2 Tambahan PenghasilanPNS

4.093.914.000 3.988.268.200 97,42

1.1.2.1 Tambahan PenghasilanBerdasarkanPertimbangan ObyektifLainnya

4.093.914.000 3.988.268.200 97,42


BAB IVPENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Bakorwil I Madiun Tahun 2018 ini telah menyajikan capaian

strategis yang ditunjukkan oleh Bakorwil I Madiun pada tahun anggaran 2018. Laporan

ini merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif agar pelaksanaan

program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah

ditetapkan.

2. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran, dapat disimpulkan bahwa

pencapaian kinerja Bakorwil I Madiun pada tahun 2018 dapat melampaui target

dengan uraian sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun

Sasaran : Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja

Bakorwil I Madiun

Indikator:Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan yang ditindaklanjuti (capaian 107%)

3. Capaian realisasi anggaran program dalam mendukung kinerja Bakorwil I Madiun

tahun 2018 sebesar 97,47% sehingga ada efisiensi penggunaan anggaran sebesar

9,53%.

B. Langkah yang akan dilakukan

1. Bakorwil I Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berupaya

meningkatkan koordinasi, komunikasi, sinkronisasi, kerjasama dan monitoring serta

evaluasi dengan stakeholder terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan agar kinerjanya dapat meningkat.

2. Optimalisasi mekanisme manajemen internal Bakorwil I Madiun agar tertib

administrasi sesuai dengan ketentuan atas penyusunan dokumen perencanaan,


dokumen pelaksanaan program dan kegiatan serta dokumen pelaporan maupun

evaluasi.

3. Berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM Bakorwil I Madiun agar memiliki

kompetensi yang memadai.

LAMPIRAN – LAMPIRAN:1. Matriks Renstra Tahun 2014-2019

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

3. Pengukuran Kinerja Tahun 2018

4. Penghargaan/Prestasi (SAKIP)

TUJUAN : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun

TUGAS :

FUNGSI : a. perumusan kebijakan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;d. pemberdayaan dan memfasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;e.

f.

g.

h.i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;j. pelaksanaan optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;k. pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan dalam penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi; danl. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Tujuan : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil MadiunSasaran : Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

di wilayah kerja Bakorwil MadiunIndikator Kinerja : Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti

MATRIKS RENSTRABADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR DI MADIUN

(BAKORWIL I DI MADIUN)

Membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

pemberian masukan/saran pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian penghargaan atau sanksi kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kotaterkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah Kabupaten/Kota yang adadi wilayah kerjanya;penyelarasan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang adadi wilayah kerjanya;pemberian rekomendasi kepada Gubernur atas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

TAHUN 2014-2019

SATUAN___________

95

1 3 6 8 10 12 14 16 18

1. x 100% 55% 80% 85% 90% 95% 1. Sekretariat

2. Sekretariat

3. Sekretariat

4. Sekretariat

5.

6. Sekretariat

Meningkatnya koordinasi,fasilitasi, monitoring danevaluasi penyelenggaraanpemerintahan danpembangunan di wilayahkerja Bakorwil Madiun

ProgramPengembangan DataInformasi

Bidang-bidang

Persentaserekomendasi hasilkoordinasipenyelenggaraanpemerintahan danpembangunanyangditindaklanjuti

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjutiJumlah rekomendasi

Peningkatan jumlahkoordinasi, fasilitasi,monitoring danevaluasipenyelenggaraanpemerintahan danpembangunan yangditindaklanjuti

Program PeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah

Program PelayananAdministrasiPerkantoranProgram PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Program Penyusunan,Pengendalian, danEvaluasi DokumenPenyelenggaraanPemerintahan

2

NOSASARAN STRATEGIS

DEFINISI OPERASIONAL & FORMULAPERHITUNGAN

SUMBERDATA /

PENJABURAIAN KEBIJAKAN PROGRAM

Program Koordinasi,Fasilitasi, Monitoring,dan EvaluasiPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan

17

INDIKATORKINERJA UTAMA

TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN

4

2015 2016 2017 2018 2019

Pembina Utama MudaNIP. 19600724 198603 1 006

Pihak Pertama,KEPALA B ORWIL I MADIUN

Madiun, Oktober 2018

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

: Gubernur Jawa TimurJabatan

: Dr. H. SOEKARWONama

selanjutnya disebut pihak pertama

: Kepala Bakorwil I MadiunJabatan

: Dr. GATOT GUNARSONama

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

REVIEW PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

PROVINSI JAWA TIMUR 01 MADIUN

(BAKORWIL I MADIUN)

Pembina Utama Mudaso

Pihak Pertama,KEPALA KORWIL I MADIUN

Madiun, Oktober 2018

Program Anggaran Keterangan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 404.627.000 PAPBD2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 1.370.051.600 PAPBD3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Rp 848.282.000 PAPBD

Perangkat Daerah4. Program Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rp 203. 122.400 PAPBD

Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan5. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Rp 436.000.000 PAPBD

Penyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanBidang Pemerintahan

6. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Rp 450.000.000 PAPBDPenyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan ,Bidang Pembangunan Ekonomi

7. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Rp 450.000.000 PAPBDPenyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanBidang Kemasyarakatan

8. Program Koordinasi} Fasilitasi dan Monev Rp 450.000.000 PAPBDPenyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanBidang Sarana dan Prasarana

9. Program Pengembangan Data Informasi RQ 309.686.000 PAPBDJumlah Rp 4.921.769.000

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

( 1) (2) ( 3 ) (4)I 1. Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, Persentase rekomendasi hasil 90%I

. monitoring dan evaluasi koordinasi penyelenggaraan

I penyelenggaraan pemerintahan dan pemeri ntahan dan pembangunan

pembangunan di wilayah kerja yang ditindaklanjuti

Bakorwil Madiun

REVIEW PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018BADAN KOORDINA51 WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

PROVINSI JAWA TIMUR 01 MADIUN(BAKORWIL I MADIUN)

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018BAKORWIL I DI MADIUN

Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetRealisasi

Capaian

TW I TW II TW III TW IV

Meningkatnya koordinasi,

fasilitasi, monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan di wilayah

kerja Bakorwil Madiun

Persentase rekomendasi hasil

koordinasi pemerintahan dan

pembangunan yang ditindaklanjuti

90% 18% 41,5% 68% 96,3% 107%

Madiun, 31 Desember 2018

PENGHARGAAN/PRESTASI

Kepala Bakorwil I Madiun menerima Piagam Penghargaan Implementasi SAKIP dengan Kategori

“A” (MEMUASKAN) yang diserahkan secara langsung oleh Bapak Gubernur Jawa Timur,

Dr. H. Soekarwo, pada tanggal 31 Oktober 2018, di Ruang Hayam Wuruk Lantai 8 Kantor Gubernur

Jawa Timur

Documents

BAKORWIL I MADIUN 2018... · BAB I PENDAHULUAN BAB II PERENCANAAN KINERJA BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PENUTUP PEMBUKA. RINGKASAN ... dan Berakhlak” maka didalam RPJMD Provinsi