BUPATI KAEIAWANGPROVIINSI .AWA IIARAT

PERATURAN BUPATI I!IARAWANGNOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANGSUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K]i3R.A PEMERINTAII DBSA

DENGAN RAHMAT TUHAN ll'ANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI KARAWAING,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 PeraturanMenteri Dalam Negeri I\,lomor 84 Tahun 2015 tentangSusunan Organisasi dan 'rata Kerja Pemerintah Desa perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerj€'. Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Ncmor 14 Tahun 1950 tentangPembentukan Daei-ah-daerah Kabupaten dalamLingkungan Propim5i Jawa Barat (Berita NegaraTahun 1950) seb:igaimana telah diubah denganUndang-Undang N(tmor 4 Tahun 1968 tentangPembentukan Kabul taten Purwakarta dan KabupatenSubang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14Tahun 1950 tentang Pembentukan DaLerah-daerahKabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968Nomor 31, Tambal-.an Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahia.n Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang N()nor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Ta.mbahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-U]idang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahari Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tamba]ian Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 56i79);

4. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanann Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 21)14 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Ref)ublik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah (liubah beberapa kali terakhirdcngan Peraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun 2019tentang Perubahan Kcdua Atas Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri [talam Negeri Nomor 84 Tahun2015 tentang SusulLan Organisasi dan Tata KerjaPemerintah Desa (B(:rita Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 6,);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4Tahun 2019 tent€Lng Desa (Lembaran DaerahKabupaten Karawanr; Tahun 2019 Nomor 4).

MEI\.IUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TBNTANG SUSUNAN ORGANISASIDAN TATA HER.A PEMlj}RINTAII DESA.

BABIKETEINTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:I. Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Bupati adalah Bupali Karawang.3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelcnggara pem€'rintahan daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.

4. Camat adalah pem'mpin kecamatan yang berada dibawah dan bertang£,ung jawab kepada Bupati melaluisekretaris daerah.

5. Desa adalah kes€..tuan masyarakat hukum yangmemiliki batas wilayah yang berwenang untukmengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan mas.yarakat setempat berdasarkanprakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hakt.radisional yang diaLkui dan dihormati dalam sistempemerintahan Nega -a Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desii adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan dan kepentingan masyarakat setempatdalam sistem peme rintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

7.

8.

Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkatdesa sebagai unsur peiryelenggara pemerintahan desa.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yangmempunyai wewenanf;, tugas dan kewajiban untukmenyelenggarakan rumah tangga desanya danmelaksanakan tugas clari pemerintah dan PemerintahDaerah.

9. Struktur organisasi d€in Tata Kerja pemerintahan Desaadalah satu sistem dalam kelembagaan dalampengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

.'BAB 11

SUSUNA.j.V ORGAN]SASI

tl.,asal 2

(1) Perangkat Desa terdiri atas:a. sekretariat Desa;b. pelaksana kewila,yahan; danc. pelaksanateknis,.

(2) Perangkat Desa seba5aimana dimaksud pada ayat (1)berkedudukan sebag€ii unsur pembantu Kepala Dcsa.

Pa8al 3

(1) Sekretariat Desa seb€igaimana dimaksud dalam pasal 2ayat (I) huruf a dii)impin oleh sekretaris desa dandibantu oleh unsur sLaf sekretariat.

(2) Sekretariat Desa seb.a.gaimana dimaksud pada ayat (1)paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusantata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusanperencanaan dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaituurusan umum diin perencanaan, dan urusankeuangan.

(3) Setiap urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dipimpin oleh kepala urusan.

Pasal 4(1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) hu]uf b merupakan unsur pembantuKepala Desa sebagaj satuan tugas kewilayahan.

(2) Jumlah unsur pekiksana kewilayahan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsionalantara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkandengan kemamp uan keuangan desa sertamemperhatikan luaLs wilayah kerja, karakteristik,gcograris, jumlah kepadatan penduduk, serta saranaprasarana penunjarig tugas.

(3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa,pelaksanaan pernbangunan Desa, pembinaankemasyarakatan Dt:sa, dan pemberdayaan masyarakatDesa.

3

(4) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud padaayat (1) sampai dens.an ayat (3) dilaksanakan olehkepala dusun.

Pasal 5

(1) Pelaksana teknis sebaf5aimana dimaksud dalam pasal 2ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu KepalaDesa sebagai pelaksar a tugas operasional.

(2) Pelaksana Teknis seb€igaimana dimaksud pada ayat (1)paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksipemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksipelayanan dan paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksipemerintahan dan sell:si kesejahteraan dan pelayanan.

(3) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dipimpin oleh kepala :seksi.

`Pasal 6

Ketentuan mengenai susunan organisasi Pemerintah Desasebagaimana dimaksud d€ilam Pasal 2 sampai dengan Pasal5 tercantum dalam Lampi -an yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IllTUGAsi DAN FUNGSI

Pa8al 7

(1) Kepala Desa berkedtidukan sebagai kepala pemerintahDesa yang memimpjn penyelenggaraan PemerintahanDesa.

(2) Kepala Desa sebag€iimana dimaksud pada ayat (1)bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,melaksanakan pembangunan, pembinaankemasyarakatan , da]i pemberdayaan masyarakat.

(3) Untuk melaksanak€.n tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (2) Kepala Desa mempunyai fungsi :a. menyelenggaral.:an Pemerintahan Desa, seperti

tata praj.a Pemcrintahan, penetapan peraturan diDesa, pembinaa n masalah pertanahan, pembinaankelentraman da.n ketertiban, melakukan upayape rlindungan masyarakat , ad mi ni strasikependudukan, dan penataan dan pengelolaanwilayah;

b. melaksanakan pembangunan, sepertipembangunan sarana prasarana perdesaan, danpembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;

C. pembinaan kelnasyarakatan, seperti pelaksanaanhak dan kewajiban masyarakat, partisipasimasyarakat , sosial bud aya masyarakat ,keagamaan, d€i n ketenagakerj aan ;

4

(1)

(2)

d. pemberdayaan masyarakat, seperli tugassosialisasi dan lnotivasi masyarakat di bidangbudaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dankarang taruna; d€in

e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembagamasyarakat dan 13mbaga lainnya.

I,asal 8

Sekretaris Desa berketludukan sebagai unsur pimpinansekretariat Desa.Sekretaris Desa sebai5aimana dimaksud pada ayat (1)bertugas membantu Kepala Desa dalam bidangadministrasi pemerint ahan.

(3) Untuk melaksanak€in tugas sebagaimana yangdimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyaifungsi,a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata

naskah, adminis.trasi surat menyurat, arsip, danekspedisi;

b. melaksanakan urusan umum seperti penataanadministrasi perangkat desa, penyediaanprasarana perar)gkat desa dan kantor, penyiapanrapat, pengadministrasian aset, inventarisasi,perjalanan dinas;, dan pelayanan umum;

c. melaksanakan urusan keuangan seperlipengurusan administrasi keuangan, administrasisumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasiad mini stra si keuangan , dan ad mni strasipenghasilan Kei)ala Desa, perangkat desa, badanpe rmusyawarat€ in de sa , d an le mbagaPemerintahan nesa lainnya; dan

d. melaksanakan urusan perencanaan sepertimenyusun rcncana anggaran pendapatan danbelanja desa, menginventarisir data dalam rangkapembangunan, melakukan monitoring danevaluasi progra]n, serta penyusunan laporan.

Pasal 9

(1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur starsekretariat Desa.

(2) Kepala urusan seb,'igaimana dimaksud pada ayat (I)bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusanpelayanan administr.asi pendukung pelaksanaan tugaspemerintahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yangdimaksud pada ayat (2) kepala urusan mempunyaifungsi:

a. kepala urusan t€ita usaha dan umum memilikifungsi se pe rt. melaksanakan urusanketatausahaan s{:perti tata naskah, administrasisurat menyurat; arsip, dan ekspedisi, danpenataan adminis, trasi perangkat desa, penyediaanprasarana peran€;kat desa dan kantor, penyiapanrapat, pengadmLnistrasian aset, inventarisasi,perjalanan dinas, dan pelayanan umum;

b. kepala urusan k3uangan memiliki fungsi sepertime lak sanakan u ru san keuan gan se perlipengurusan administrasi keuangan, administrasisumber pendapatan dan pengeluaran, veririkasiadministrasi keuangan , dan admnistrasipenghasilan Kep,a.Ia Desa, perangkat desa, badanpermusyawarata n de sa , d an le in bagaPemerintahan D€:sa lainnya; dan

c. kepala urusan perencanaan memiliki fungsimengoordinasik€ n urusan perencanaan seperlimenyusun rencana anggaran pendapatan danbelanja desa, m€ nginventarisir data dalam rangkapembangunan, melakukan monitoring danevaluasi program, serta penyusunan laporan.

1Pasal 10

(I) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksanateknis.

(2) Kepala seksi sebagriimana dimaksud pada ayat (1)bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksanatugas operasional.

(3) Untuk melaksanak€in tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (2) kepala seksi mempunyai fungsi:a. kepala seksi I)emerintahan mempunyai fungsi

melaksanakan manajemen tata prajapemerintahan, menyusun rancangan regulasidesa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaanketentraman dim ketertiban, pelaksanaan upayaperlindungan masyarakat , ke pen dud ukan ,penataan dan pengelolaan wilayah, sertapendalaan dan pengelolaan proril Desa;

b. kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsimelaksanakan pembangunan sarana prasaranaperdesaan, p€mbangunan bidang pendidikan,keschatan, daii tugas sosialisasi serta motivasimasyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,pemuda, olahr.iga, dan karang taruna; dan

c. kepala seksi pelayanan memiliki fungsimelaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadappelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,meningkatkan Lipaya partisipasi masyarakat,pelestarian nilai sosial budaya masyarakat,keagamaan, dan ketenagakeljaan.

Pasal 11

(1) Kepala dusun berke(ludukan sebagai unsur satuantugas kewilayahan.

(2) Kepala dusun sebag€iimana dimaksud pada ayat (2)bertugas membantu 1{epala Desa dalam pelaksanaantugasnya di wilayahn],'a.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (2) kepala dusun mempunyai fungsi:a. pembinaan kt:tentraman dan ketertiban,

pelaksanaan uriaya perlindungan masyarakat,mobilitas keperidudukan, dan penataan danpengelolaan wilayah ;

b. mengawasi dan menfasilitasi pelaksanaanpembangunan di wilayahnya;

c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalammeningkatkan kemampuan dan kesadaranmasyarakat dala in menjaga lingkungannya; dan

d. melakukan up..iya pemberdayaan masyarakatdalam menunj€'ng kelancaran penyelenggaraanpemerintahan d{m pembangunan.

BAB rvJ]}NIS DESA

Pasal 12

(1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikandengan tingkat perkembangan desa, yaitu Desaswasembada, swaka2ya, dan swadaya.

(2) Desa swasembada sebagaimana dimaksud pada ayat ( I)wajib memiliki 3 (tig{i) urusan dan 3 (tiga) seksi.

(3) Desa swakarya seb€igaimana dimaksud pada ayat (1)dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.

(4) Desa swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

(5) Klasifikasi jenis Des€i sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditentukan berdasarkan data profil Desa hasilpengolahan di tingkiit Daerah.

(6) Ketentuan mengena. klasifikasijenis Desa sebagaimanadimaksud pada aya[ (5) ditetapkan dengan KeputusanBupati.

(7) Dalam hal klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (6) belurr ditetapkan, Desa memiliki 2 (dua)urusan dan 3 (tiga) seksi.

7

RABVTATA KERJA

P&,gal 13

(1) Dalam melaksanak€in tugasnya, kepala desabertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikanbawahannya dan memberikan bimbingan, petunjuk,pcrintah, dan pengawasan serta mengendalikan lugassemua perangkat Des€i.

(2) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang,dan kewajibannya menerapkan prinsip koordinasi,sinkronisasi, dan kom5ultasi dalam lingkup PemerintahDesa, antar lembaga Desa, dan dengan PemerintahDaerah.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya perangkat desa melaluisekretaris desa bertar,ggung jawab kepada Kepala Desadengan membuat dan menyampaikan laporanpelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya.

u'asal 14

(I) Hari dan jam kerja bagi Pemerintah Desa ditetapkansesuai dengan hari (lan jam kerja yang berlaku padaPemerintah Daerah.

(2) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasanatas pelaksanaan hal-i dan jam kelja Pemerintah Desa.

BAB VIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(I) Bupati dan Cam€it melakukan pembinaan danpengawasan terha(lap Pemerintahan Desa dalammelaksanakan tuga€. dan fungsinya.

(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepalaperangkat daerah yang membidangi pemberdayaanmasyarakat dan Des,a.

BAB VIIKETBNTUAN I,AIN-LAIN

Pasal 16(1) Setiap Pemerintah Desa di Daerah membentuk

susunan organisasi Pemerintah Desa sesuai dengankemampuan anggaran Desa, beban kerja, dan jenisDesa dengan berpedoman pada ketentuan yang diaturdalam Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi PemerinlahDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur denganPeraturan Desa.

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang PembentukanOrganisasi Pemerint€ih Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (2) yang t(}lah dibahas dan disepakati olehKepala Desa dan BPD disampaikan oleh Kepala Desakepada Bupati melal`li Camat untuk dievaluasi.

(4) Kepala Desa meneta])kan Rancangan Peraturan Desasebagaimana dimak:sud pada ayat (2) menjadiPeraturan Desa set€'lah dievaluasi oleh Camat atasnama Bupati.

I!AB VIIIKETENffl`UAN PENUTUP

I,asal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, PeraturanBupati Karawang Nomor Et3 Tahun 2015 tentang PerangkatDesa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015Nomor 53) dicabut dan diliyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar setiap orang riengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

Diundangkan di Karawangpada tanggal 1€ 4.)t-be. 2Of .

ARIS DAERAH KABUPATEN

iacEp .AMHURI

BERITA DAERAH RABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019NOMOR# .

PERATURA N BUPATI RARAWANGNOMOR 35 TAHUN 2019TENTANGSUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJAPEMERINTAH DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAII DESA

KEPAL^URL'SAN

10