Keunggulan BPFK Jakarta1. Sebagai institusi penguji alat
kesehatan yang berijin dan legal (Permenkes RI
No.2351/Menkes/Per/2011),2. Sebagai labolatorium kalibrasi alat
kesehatan yang telah diakreditas oleh KAN (LK-110-IDN),3. Sebagai
laboratorium penguji pemantauan dosis perorangan yang telah
diakreditasi oleh KAN (LP-465-IDN),4. Sebagai laboratorium uji
kesesuaian pesawat sinar x yang telah diakreditasi oleh KAN
(LP-465-IDN) dan telah mendapat penunjukkan dari BAPETEN sebagai
penguji berkualifikasi (Maret 2012),5. Memiliki Sumber Daya Manusia
yan berkompeten dibidangnya (terlibat langsung dalam penyusunan
berbagai draft/rancangan SNI untuk peralatan kesehatan),6.
Terakreditasi,
SejarahPada tahun 1975 dibawah naungan Direktorat Instalasi
Kesehatan Dit.Jend.pelayanan Kesehatan Departemen Kesehatan RI atas
bantuan Word Health Organisation (WHO)Pelayanan Monitoring Dosis
Radiasi Perorangan mulai dilakukan yang pada saat itu bernama Film
Badge Service.Pada tahun 1983/184 sudah adah 2 (dua) orang staf
elektro medik, namun pelayanan kalibrasi alat kesehatan masih
dilakukan di Direktorat Instalasi Medik, dan nama Film Bdage
Service sudah berubah menjadi Balai Pemeliharaan Peralatan Proteksi
Radiasi dan Kalibrasi (BP3K)yang sudah menjadi embrio dari Balai
Pengamanan Fasilitas Kesehatan.Tahun 1989/1990 BPF3K menempati
gedung di Jl. Percetakan Negara 23 A Jakarta Pusat, dengan jumlah
pegawai dan peralatan yang semakin berkembang.Tahun 1993 BP3K dan
berubah nama menjadi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK)
dengan anggaran yang dikelola sendiri.Pada tanggal 3 Agustus 2000
Terbit Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1164/MENKES/SK/VIII/2000
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan fasilitas
Kesehatan Jakarta, pelayanan kalibrasi alat kesehatan mulai
dilaksanakan.Pada tanggal 27 April 2007 Terbit Peraturan Menteri
Kesehatan RI No. 530/MENKES/PER/IV/2007 tentang Organisasi dan tata
Kerja Balai Pengamanan fasilitas Kesehatan.Tahun 2009 Laboratorium
Kalibrasi terakreditasi oleh Komite Akreditasi nasional (KAN), dan
tahun 2010 Laboratorium Pengujian Pemantauan Dosis Radiasi
Perorangan juga terakreditasi Komite Akreditasi nasional (KAN)Pada
tanggal 22 November 2011 terbit Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
2351/MENKES/PER/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan RI. No.530/MENKES/PER/IV/2007 tentang Organisasi dan tata
Kerja Balai Pengamanan fasilitas Kesehatan.
Kebijakan Mutu BPFK Jakarta :1. Bertindak Professional dan
menjaga Mutu Hasil Pengujian2. Menerapkan praktek Pelayanan
Pengamanan Fasilitas Kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan
Minimal3. Menjamin kepuasan pada semua pengguna jasa Pelayanan
Pengamanan Fasilitas Kesehatan4. Menjamin penerapan kebijakan dan
prosedur sistem manajemen mutu5. Menerapkan sistem manajemen mutu
sesuai persyaratan ISO
Visi dan MisiVisi :Menjadi Institusi Pengujian Fasilitas
Kesehatan yang Unggul dan Terpercaya
Misi :1. Memberikan Pelayanan Teknis Pengamanan Fasilitas
Kesehatan melalui Standar Nasional dan Internasional.2. Melayani
Rujukan Nasional Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan.3.
Meningkatkan Kualitas SDM Teknis Pengujian/Kalibrasi Peralatan
Kesehatan yang Kompeten dan Profesional secara Berkelanjutan.
Pengujian & Kalibrasi AlkesKalibrasi adalah memastikan
hubungan antara harga - harga yang ditunjukkan oleh suatu alat ukur
dengan harga yang sebenarnya dari besaran yang diukur (Vocabulary
in Metrology).
Peralatan Medis harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh
Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau Institusi Pengujian
Fasilitas Kesehatan yang berwenang (Pasal 16, UU.RI. No. 44 tahun
2009 Tentang Rumah Sakit).
Kalibrasi alat kesehatan dilakukan oleh institusi penguji secara
berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun (Pasal 4,
PerMenkes RI, No. 363 tahun 1998).
Setiap alat kesehatan yang telah dilakukan kalibrasi dengan
hasil yang memenuhi standar diberikan sertifikat dan tanda yang
menyatakan alat tersebut layak pakai oleh institusi penguji (Pasal
7, PerMenkes RI No.363 tahun 1998).
Film Badge & TLD BadgeFilm badge merupakan salah satu alat
pencatat dosis radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi sesuai
dengan PP No.11 tahun 1975, tentang Keselamatan terhadap Pekerja
Radiasi, maka setiap individu yang bekerja di unit pelayanan
radiologi diharuskan memakai alat pencatat radiasi tersebut.Dalam
setiap pemanfaatan radiasi pengion, faktor keselamatan terhadap
para pekerjanya harus mendapat prioritas utama. Hal tersebut
didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) RI No.63 Tahun 2000
tentang Keselamatan & Kesehatan terhadap Radiasi Pengion
(a,b,g,x,n), yang umum disebut keselamatan radiasi.Dalam
pemanfaatannya, penerimaan dosis radiasi oleh para pekerja
radiasinya diusahakan serendah mungkin sehingga tidak melampaui
nilai batas dosis yang diizinkan oleh Badan Pengawas. Menurut SK
01/Ka-Bapeten/V-99 disebutkan bahwa Nilai Batas Dosis bagi pekerja
radiasi adalah 50 mSv/tahun (seluruh tubuh), lensa mata: 150
mSv/tahun serta tangan, kaki & kulit : 500 mSv/tahun.Untuk
layanan pemantauan dosis tara perorangan eksternal digunakan
dosimeter perorangan yaitu dosimeter film dan dosimeter
termoluminisensi (TLD). Dalam pemakaiannya, kedua dosimeter
tersebut dimasukkan ke dalam suatu wadah/holder, yang umum dikenal
dengan film dan TLD badge. Pada operasional rutin, umumnya
diperlukan 2 dosimeter untuk setiap pekerja radiasi yang dipantau,
satu dosimeter digunakan untuk melakukan pekerjaannya sementara
dosimeter yang dipakai sebelumnya diproses dan dievaluasi.
Biasanya, frekuensi pertukaran dosimeter disesuaikan dengan jenis
dosimeter yang digunakan, yaitu 1 bulan untuk film badge dan 3
bulan untuk TLD badge. Pada saat ini, sudah diberikan jasa layanan
pemantauan dosis tara perorangan eksternal kepada
instansi/perusahaan/rumah sakit baik pemerintah maupun swasta
pengguna radiasi pengion [foton (sinar-x, g), beta dan neutron] dan
tercatat +/- 400 pengguna dengan jumlah pekerja radiasinya 3903
orang. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan dosis tara
perorangan eksternal bagi pekerja radiasi dengan menggunakan film
dan TLD badge.
