Bahan Uas II

8/18/2019 Bahan Uas II

1/151

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

BADAN DIKLAT KEUANGAN

OLEH : CASURI


2/151

Casuri

• TTL : Pekalongan, 17 Maret 1970

• NIP : 197003171996031002

• Pangkat/Gol : Penata Tk.I /III d

• Jabatan : Kasubbid Evaluasi Diklat

• Unit Kerja : Pusdiklat Bea dan Cukai

• Alamat Kantor : Jl. Bojana Tirta III Rawamangun

Jakarta Timur

• Alamat Rumah : Perum Kampoeng Ubud Kav. 24Magelang – Jawa Tengah

• HP : 08172357190


3/151


4/151

BUKU REFERENSI

1. SUBEKTI , POKOK-POKOK HUKUM PERDATA.

2. RIDUAN SYAHRANI, SELUK-BELUK DAN ASAS-ASAS HUKUM PERDATA

3. SUHARDANA, HUKUM PERDATA I, BUKUPANDUAN MAHASISWA.

4. H.R. DAENG NAJA, PENGANTAR HUKUMBISNIS INDONESIA


5/151

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS

PEMAHAMAN

JENIS-JENISPERUSAHAAN


6/151

HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN

PERUSAHAAN PERSEORANGAN

PERUSAHAAN PERSEKUTUAN

PERSEROAN TERBATAS

KOPERASI

BUMN

PERUSAHAAN MULTINASIONAL


7/151

PERUSAHAAN PERSEORANGAN

Perusahaan perseoranganmerupakan bentuk badanusaha yang biasanyadidirikan oleh individu dandikelola secara Mandirioleh satu orang. Umumnyamodal untuk sebuahperusahaan perseorangan

juga berasal dari satuorang saja.


8/151

CIRI DAN SIFAT

1. Relative mudah didirikan dan juga dibubarkan

2. Tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta

pribadi

3. Tidak ada pajak, yang ada adalah punggutan dan retribusi

4. Seluruh keuntungan dinikmati sendiri

5. Roda perusahaan diatur secara pribadi

6. Dapat dipindah tangankan

7. Jangka waktu perusahaan tidak terbatas atau seumur

hidup.


9/151

KELEBIHAN P. PERORANGAN

a) Tidak diperlukan izin pendirian perusahaan.

b) Seluruh laba menjadi milik perusahaan.

c) Kepuasan pribadi.d) Kebebasan dan fleksibelitas.

e) Lebih mudah memperoleh kredit.

f) Sifat kerahasiaan.


10/151

KEKURANGAN P. PERORANGAN1

a) Tanggungjawab pemilik perusahaan

tidak terbatas.

b) Sumber keuangan terbatas.

c) Kesulitan dalam manajemen.

d) Kelangsungan perusahaan kurang

terjamin.

e) Kurangnya kesempatan karir

karyawan.


11/151

CONTOH P. PERSEORANGAN

Usaha Kecil atau UKM (Usaha Kecil

Menengah)

• Bengkel

• Binatu (Laundry)

• Salon Kecantikan

• Rumah Makan, dll.


12/151


• Badan Usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang

secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai

tujuan usaha.


13/151


KELEBIHAN

• Modal dan kerugian ditanggung bersama

• Tercipta spesialisasi

KEKURANGAN

• Tanggung jawab terbatas

• Laba dibagi sesuai dengan jumlah pemilik

• Pengendalian perusahaan juga terbagi diantara pemilik


14/151

BENTUK PERUSAHAAN PERSEKUTUAN

• Perusahaan Persekutuan Bukan Berbadan

Hukum, yaitu Firma dan CV

• Perusahaan Persekutuan Berbadan Hukum,

yaitu Perseroan Terbatas (PT), Koperasi,

Yayasan dan BUMN


15/151

PT/NV (Naamloze Venootschap)

Suatu Usaha Bersamadilakukan minimal 2(dua) orang pendiri yangmodalnya terbagi atassuatu surat andil atauSero, yang lazimnyadisediakan untuk orangyang hendak turut


16/151

PROSES PENDIRIAN PT

1. TAHAP AKTA NOTARIS

2. TAHAP PENGESAHAN

3. TAHAP PENDAFTARAN DALAM

DAFTAR PERUSAHAAN

4. TAHAP PENGUMUMAN

DALAM TAMBAHAN BERITA

NEGARA


17/151

ORGAN PT

• Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Organ Perseroan Yang mempunyai kekuasaantertinggi dalam perseroan

• Direksi

organ perusahaan yang memiliki kewenanganmenjalankan dan mengambil kebijaksanaanPerusahaan

• Komisarisorgan yang melaksanakan fungsi pengawasanterhadap perseroan


18/151

TANGGUNG JAWAB

Pada PrinsipnyaSebatas atas hartayang ada dalamperseroan tersebut

Pada Prinsipnya pihak

Pemegang Saham , Direksi

atau Komisaris tidak pernah

bertanggung jawab secara

Pribadi


19/151

PEMBUBARAN PT

Alasan :

1. Keputusan RUPS

2. Jangka Waktu Berdirinya Sudah Berakhir3. Penetapan Pengadilan


20/151

FIRMA (Fa)

Suatu Usaha Bersama antara 2 (dua) orangatau lebih yang dimaksudkan untukmenjalankan suatu usaha di bawah suatu

nama


21/151

PROSES PENDIRIAN FIRMA

1. TAHAP AKTA OTENTIK

2. TAHAP PENDAFTARAN AKTA

FIRMA

3. TAHAP PENGUMUMAN

DALAM TAMBAHAN BERITA

NEGARA


22/151

TANGGUNG JAWAB

Setiap Tindakan yangdilakukan untuk dan atasnama Firma yangbertanggung jawab secarahukum para persero secararenteng untuk seluruhhutang dari Firma tersebut

Tanpa melihat siapakan di

antara persero tersebut yangsecara riil melakukan

tindakan tersebut


23/151

COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP (CV)

Suatu bentuk badan usaha yang didirikan oleh 2 (dua) orangatau lebih, dimana 1 ( satu) orang atau lebih dari pendirinyaadalah persero aktif , yang menjalankan perusahaan dan akanbertanggung jawab secara penuh atas kekayaan pribadinya ,sementara 1 (satu) orang lain atau lebih merupakan persero

pasif ( persero komanditer)


24/151

TANGGUNG JAWAB

Hanyalah Perseropengurus yangbertanggung jawab

terhadap pihakketiga. Seorang Komanditaris dapat turut

campur atau namanya turut

dipakai dalam nama perseroan ,

maka menjadi bertanggung jawab

sepenuhnya bersama-sama

dengan persero pengurus

( Hoofdelijk)


25/151

KOPERASI

Suatu badan usahaberbentuk badanhukum yang anggotanyaterdiri dari orangperorangan atau badan

hukum koperasi dimanakegiatannya didasarkanatas prinsip ekonomikerakyatan berdasarkanasas kekeluargaan untukmencapai tujuan

kemakmuran anggota.


26/151

Koperasi

• Keanggotaan bersifat Sangat Pribadi(Persoonlijk)

• Berbadan Hukum

• Berdasar Akte• Izin Menteri


27/151

BADAN USAHA MILIK NEGARA

Bentuk Usaha di Bidang-Bidang Tertentu ,yang umumnya menyangkut kepentinganumum, dimana peran pemerintah di dalamnyarelatif besar, minimal dengan menguasai

mayoritas pemegang saham


28/151

ya

BENTUK-BENTUK BUMN

1. Perusahaan Jawatan

diutamakan untuk kegiatan di bidang penyediaan

jasa bagi masyarakat dan tidak mengutamakan

keuntungan.

2. Perusahaan Umum ( Perum)

Diutamakan untuk berusaha di bidang pelayanan bagi

kemanfaatan umum , disamping juga untuk mendapatkan

keuntungan.

3. Perusahaan Perseroan ( Persero)Diutamakan untuk mendapatkan keuntungan dengan

berusaha di bidang-bidang yang mendorong

perkembangan sektor swasta dan koperasi


29/151


30/151

suatu perusahaan yang berbasis

di satu negara (negara induk)

akan tetapi pesusahaan itu

memiliki kegiatan produksi ataupun

pemasaran cabang di negara –

negara lain (negara cabang).

MULTI NATIONAL CORPORATION (MNC)


31/151

TERBENTUKNYA MNC

• Perusahaan dari satu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain.

• Perusahaan yang ada di negara asal (home country ) bisamengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi(host country ) baik sebagian atau seluruhnya.

• Caranya dengan si penanam modal membeli perusahaan di luarnegeri yang sudah ada atau menyediakan modal untukmembangun perusahaan baru di sana atau membeli sahamnyasekurangnya 10%.


32/151

CONTOH

• DUNKIN DONAT

• LEVI’S JEANS

• EPSON• KFC

• LG

• BLACKBERRY


33/151

TUJUAN PEMBELAJARAN

PEMAHAMAN

PERANCANGANKONTRAK


34/151

HUKUM & PERANCANGAN KONTRAK

PERJANJIAN PADA UMUMNYA

JENIS-JENIS PERJANJIAN

PENGERTIAN & ARTI PENTING KONTRAK

AKIBAT HUKUM SUATU KONTRAK

BERAKHIRNYA KONTRAK

PERSELISIHAN & PENYELESAIANSENGKETA

PEMBUATAN KONTRAK

PENGUASAAN MATERI KONTRAK


35/151

PENGERTIAN

Suatu Perhubungan hukum

antara dua orang atau dua

pihak di dalam lapangan

harta Kekayaan ,dimana

pihak yang satu (Kreditur)

berhak atas prestasi dan

pihak yang lain (Debitur)berkewajiban memenuhi

prestasi.


36/151

JENIS PERJANJIAN

A. Perjanjian Timbal Balik.

Perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi keduabelah pihak.

B. Perjanjian Cuma- Cuma dan Perjanjian Atas Beban.

• Perjanjian dengan Cuma- Cumaperjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satupihak saja.

• Perjanjian atas beban

Perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selaluterdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara keduaprestasi itu ada hubungannya menurut hukum.


37/151

JENIS PERJANJIAN

C. Perjanjian Bernama (benoemd, specified) danPerjanjian Tidak Bernama (onbenoemd, unspecified).

• Perjanjian Bernama (khusus)>Perjanjian yang mempunyai nama sendiri.

>Perjanjian- perjanjian tersebut diatur dan diberi nama olehpembentuk undang- undang, berdasarkan tipe yang paling banyak

terjadi sehari- hari.

• Perjanjian Tidak Bernama> Perjanjian- perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi

terdapat dimasyarakat.

> Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan

perjanjian atau partij otonomi yang berlaku di dalam hukum perjanjian.

> Contoh perjanjian sewa- beli, Perjanjian Timbal Balik


38/151

JENIS PERJANJIAN

D. Perjanjian Campuran (contractus sui generis)

perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian,misalnya, pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa), tetapimenyajikan makanan (jual-beli) dan juga memberikan pelayanan.

E. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukanpenyerahan kepada pihak lain.

Perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik daripenjual kepada pembeli.

Perjanjian jual belinya itu dinamakan perjanjian obligatoir karenamembebankan kewajiban (obligatoir) kepada para pihak untukmelakukan penyerahan (levering). Penyerahannya sendiri merupakan

perjanjian kebendaan.


39/151

JENIS PERJANJIAN

F. Perjanjian Kebendaan (zakelijke overeenkomst)> Perjanjian hak atas benda dialihkan/diserahkan (transfer of title)

kepada pihak lain.

G. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Riil.> Perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapaipersesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan sudah

mempunyai kekuatan mengikat.

> Namun demikian ada juga perjanjian- perjanjian yang hanya

berlaku sesudah terjadi penyerahan barang.

>Perjanjian penitipan barang (pasal 1694 KUHPerdata), pinjam pakai

>Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil


40/151

JENIS PERJANJIAN

H. Perjanjian-Perjanjian Yang Sifatnya Istimewa.

1. Perjanjian LiberatoirPerjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang adapembebasan hutang (kwijschelding)

2. Perjanjian Pembuktian ( Bewijsovereenkomst)Perjanjian antar para pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlakudiantara mereka.

3. Perjanjian Untung-Untungan (Perjanjian asuransi) ( Kansovereenkomst)Perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada suatu kejadian yang belum

tentu, kejadian mana akan menentukan untung ruginya salah satu pihak.

4. Perjanjian PublikPerjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salahsatu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintahan) (Perjanjian PengadaanBarang Pemerintah)


41/151

SUMBER-SUMBER PERIKATAN

PERIKATAN

UU1352 BW

UU SAJAUU KARENAPERBUATANMANUSIA

SESUAIDENGANHUKUM

MELAWANHUKUM

PERJANJIAN1311 BW


42/151

SEMATA-MATA KARENA UU

a. Perikatan yang menimbulkan kewajiban bagi

penghuni pekarangan yang berdampingan

(pasal 625 KUH Perdata).

b. Perikatan yang menimbulkan kewajiban mendidikdan memelihara anak (pasal 104 KUH Perdata)


43/151

KARENA UU LEWAT PERBUATAN MANUSIA

a. Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad, tort)

pasal 1354 KUH Perdata.

b. Perbuatan Menurut Hukum (rechtmatige daad), terdiri dari:

- Perwakilan sukarela (zaakwaarneming),

pasal 1354 KUH Perdata.

- Pembayaran tidak terutang (pasal 1359 ayat (1) KUH Perdata).

- Perikatan wajar (Naturlijke Verbintennissen),

pasal 1359 ayat (2) KUH Perdata.


44/151

PERIKATAN BERSUMBER PERJANJIAN

• Dasar hukum dari kekuatan suatu kontrak adalah

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

suatu kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang undang bagi mereka yang membuatnya.

• Ketentuan KUH Perdata tentang perikatan,khususnya yang

berkaitan dengan kontrak berlaku terhadap:

1. Kontrak bernama (kontrak khusus), dan

2. Kontrak umum ( tidak bernama).


45/151

PENGERTIAN KONTRAK

• Didefinisikan berbeda-beda.

• Kontrak adalah Perjanjian

• Dalam kenyataan tidak dibedakan istilah kontrak atau

perjanjian, walaupun dalam teori sering dibedakan• mengacu kepada aturan mengenai hukum kontrak dalam

pasal 1313 KUP Perdata (telah disempurnakan oleh Van

Dunne).

• kontrak /perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara

dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk

menimbulkan akibat hukum.


46/151

PENGERTIAN KONTRAK

•suatu janji atau seperangkat janji – janji dan akibat

pengingkaran atau pelanggaran atasnya hukum memberikan

pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang

ingkar janji disertai sanksi untuk pelaksanaannya.

•Setiap kontrak setidak-tidaknya melibatkan dua pihak yang

menawarkan (offeror) adalah pihak yang mengajukan

penawaran untuk membuat suatu kontrak dan Pihak yang

ditawari (offeree) adalah pihak terhadap siapa kontrak tadi

ditawarkan.


47/151

KONTRAK BERNAMA

Menurut KUH Perdata :

1. Jual-Beli

2. Tukar- Menukar

3. Sewa-Menyewa

4. Persetujuan Untuk

Melakukan Pekerjaan

5. Perseroan

6. Perkumpulan7. Hibah

8. Penitipan Barang

9. Pinjam Pakai

10. Pinjam Mengganti

11. Bunga Tetap atau BungaAbadi

12. Untung-Untungan

13. Pemberian kuasa

14. Penanggungan utang

15. Perdamaian


48/151

ASAS – ASAS KONTRAK

1. Asas Kontrak Sebagai Hukum Mengatur

( Aanvullen Recht)

• Pada Prinsipnya hukum kontrak termasuk ke dalamkategori hukum mengatur , yakni sebagian besar

dari hukum tersebut dapat disimpangi oleh para

pihak dengan mengaturnya sendiri.

• Hukum yang mempunyai sistem terbuka

(open system)


49/151

FREEDOM OF CONTRACT

2. Asas Kebebasan Berkontrak

• Para Pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya

bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak

demikian juga bebas mengatur sendiri isi kontrak

• Asas ini dibatasi oleh rambu-rambu hukum :

a. Harus memenuhi syarat sebagai seuatu kontrakb. Tidak dilarang oleh undang-undang

c. Tidak bertentangan dengan kebiasan yang berlaku

d. Harus dilaksanakan dengan itikad baik.


50/151

ASAS-ASAS KONTRAK

3. Asas Pacta Sunt Servanda

• Suatu Kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak

mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai denganisi kontrak .

• Mengikatnya secara penuh atas kontrak sama dengan

kekuatan mengikat suatu UU , apabila satu pihak tidakmenuruti kontrak yang telah dibuatnya, oleh hukum

disediakan ganti rugi atau bahkan pelaksanaan kontrak

secara paksa.


51/151

ASAS – ASAS KONTRAK

4. Asas Konsensual

• Jika suatu kontrak telah dibuat, maka ia telah sah dan

mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan

tertulispun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali kontrakyang memang dipersyaratkan tertulis.

• Syarat tertulis untuk jenis kontrak :

a. Kontrak perdamaian

b. Kontrak pertanggungan

c. Kontrak penghibahan

d. Kontrak jual beli tanah


52/151

ASAS-ASAS KONTRAK

5. Asas Obligatoir

• Jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat,

tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan

kewajiban semata-mata.

• Hak Milik baru berpindah setelah adanya kontrak kebendaan

tersebut atau yang sering disebut juga dengan serah terima

(levering).


53/151

SYARAT SAHNYA KONTRAK

Persyaratan Yuridis :

1. Syarat Obyektif (Pasal 1320 KHUPerdata)

a. Perihal tertentu

b. Kausa yang diperbolehkan

2. Syarat Subjektif (Pasal 1320 KUHPerdata)

a. Adanya kesepakatan kehendak

b. Wewenang berbuat


54/151

SYARAT SAHNYA KONTRAK

3. Syarat Sah Yang Umum (di luar Pasal 1320 KUHPerdata)a. dilakukan dengan itikad baik

b. tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku

c. harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan.

d. tidak boleh melanggar kepentingan umum.

4. Syarat Sah Yang Khusus (Untuk Kontrak Tertentu )

a. tertulis

b. akta notaris

c. akta pejabat tertentu

d. ijin dari pejabat yang berwenang


55/151

AKIBAT HUKUM KONTRAK

• Lahirnya suatu kontrak menimbulkan hubungan

hukum perikatan dalam bentuk hak dan kewajiban.

• Hak dan kewajiban tersebut tidak lain adalah

hubungan timbal balik para pihak pembuat kontrak.• Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan

akibat hukum suatu kontrak.

• Akibat hukum kontrak sebenarnya adalah pelaksanaan

dari isi kontrak itu sendiri.


56/151

BERAKHIRNYA KONTRAK

1. PEMBAYARAN

•Arti Sempit

pelunasan utang oleh debitur

kepada kreditur. Pembayaranseperti ini dilakukan dalam

bentuk uang atau barang.

•Arti Yuridis

Pelunasan yang dilakukantidak hanya dalam bentuk

uang atau barang, tetapi juga

dalam bentuk jasa


57/151

ORANG YANG BERWENANG

•Orang yang dapat melakukan pembayaran utang :

1. Debitur yang berkepentingan langsung

2. Penjamin atau borgtocher

3. Orang ketiga yang bertindak atas nama debitur

•Orang yang berhak menerima pembayaran :

1. Kreditur.

2. Orang yang menerima kuasa dari kreditur

3. Orang yang telah ditunjuk oleh hakim

4. Orang-orang yang berhak menurut undang-undang


58/151

BERAKHIRNYA KONTRAK

2. PEMBARUAN UTANG (NOVASI)

suatu perjanjian antara debitur dan

kreditur, di mana perjanjian lama dan

subjeknya yang ada dihapuskan dan

timbul sebuah objek dan subjekperjanjian yang baru.

Unsur-unsur novasi:

a. adanya perjanjian baru,

b. adanya subjek yang baru.

c. adanya hak dan kewajiban, dan

d. adanya prestasi.


59/151

BERAKHIRNYA KONTRAK

3. KOMPENSASI ( PERJUMPAAN UTANG )

Penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling

memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara

kreditur dan debitur.

Syarat terjadinya kompensasi:

a. kedua-duanya berpokok pada sejumlah uang; atau

b. berpokok pada jumlah barang yang dapat dihabiskan

dari jenis yang sama atau

c. kedua-duanya dapat ditetapkan dan ditagih seketika.


60/151

BERAKHIRNYA KONTRAK

4. PERCAMPURAN UTANG (KONFUSIO)

Percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang

dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu (Pasal 1436

KUH Perdata).

Ada dua cara :• Penerusan hak dengan alas hak umum.

si kreditur meninggal Dunia dan meninggalkan satu-satunya ahli waris, yaitu

debitur. dengan meninggalnya kreditur maka kedudukan debitur menjadi

kreditur;

• Penerusan hak di bawah alas hak khusus, misalnya pada jual beli atau

legaat.

• Pada umumnya percampuran utang terjadi pada bentuk-bentuk debitur

menjadi ahli waris dari kreditur.


61/151

BERAKHIRNYA KONTRAK

5. PEMBEBASAN UTANGsuatu pernyataan sepihak dari

kreditur kepada debitur, bahwa

debitur dibebaskan dari perutangan.

Dua cara terjadinya:

• cuma-cuma, dan

• prestasi dari pihak debitur


62/151

BERAKHIRNYA KONTRAK

6. KEBATALAN ATAU PEMBATALAN KONTRAK

Ada tiga penyebab :

a. Adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang

yang belum dewasa dan di bawah pengampuan;

b. Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang

disyaratkan dalam undang-undang:

c. Adanya cacat kehendak.


63/151

BERAKHIRNYA KONTRAK

7. BERLAKUNYA SYARAT BATAL

suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan

perjanjian dan membawa segala sesuatu pada

keadaan semula, seolah-olah tidak ada suatu

perjanjian (Pasal 1265 KUH Perdata).

Biasanya syarat batal berlaku pada perjanjian timbal

balik.( Perjanjian jual beli, sewa-menyewa dll.)


64/151

BERAKHIRNYA KONTRAK

8. JANGKA WAKTU KONTRAK TELAH BERAKHIR

• Setiap kontrak yang dibuat baik yang melalui akta di bawah

tangan maupun yang dibuat oleh atau di muka pejabat yangberwenang telah ditentukan secara tegas jangka waktu dan

tanggal berakhirnya kontrak.

• Penentuan jangka waktu dan tanggal berakhirnya kontrak

adalah didasarkan pada kemauan dan kesepakatan parapihak.


65/151

BERAKHIRNYA KONTRAK

9. DILAKSANAKAN OBJEK PERJANJIAN

• Obyek Perjanjian sama dengan prestasi.

• Di dalam perjanjian timbal balik, seperti jual beli, sewa-menyewa,

tukar-menukar dan lain-lain telah ditentukan objek perjanjian.

Misalnya : Perjanjian jual beli tanah,

• Objek Perjanjian adalah barang dan harga.

• Pihak penjual tanah berkewajiban untuk menyerahkan tanah secara

riil dan menyerahkan surat-surat tanah tersebut,

• Pembeli tanah berkewajiban untuk menyerahkan uang harga tanah tersebut

• Hak dari penjual tanah adalah menerima uang harga tanah dan

• Hak dari pihak pembeli menerima tanah beserta surat-surat yang menyertainya.

• Secara diam-diam maupun secara tegas Kontrak berakhir


66/151

BERAKHIRNYA KONTRAK

10 KESEPAKATAN KEDUA BELAH PIHAK

• Kedua belah pihak telah sepakat untuk menghentikan kontrak

yang telah ditutup antara keduanya.

• Motivasi Menyepakatinya didasarkan pada nilai-nilaikemanusiaan dan ada juga karena bisnis (untung rugi).


67/151

BERAKHIRNYA KONTRAK

11. PEMUTUSAN KONTRAK SECARA SEPIHAK

• Pemutusan kontrak secara sepihak merupakan salah satu

cara untuk mengakhiri kontrak yang dibuat oleh para pihak.

• Artinya pihak kreditur menghentikan berlakunya kontrak yang

dibuat dengan debitur, walaupun jangka waktunya belum

berakhir disebabkan debitur tidak melaksanakan prestasi

sebagaimana mestinya.


68/151

PUTUSAN PENGADILAN

12. PUTUSAN PENGADILAN• Penyelesaian lazim alternative dispute

resolution (ADR) ( konsultasi, negosiasi,

mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli)

• Apabila ADR menemui jalan

buntu maka salah satu pihak, terutama

pihak yang dirugikan dalam

Pelaksanaan kontrak dapatmengajukan gugatan ke Pengadilan

Negeri di tempat kontrak atau objek

berada.


69/151

PERSELISIHAN & PENYELESAIAN SENGKETA

1. MELALUI PENGADILAN (LITIGASI)Pola Penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak

yang diselesaikan oleh pengadilan dengan keputusannya

bersifat mengikat .

2. DI LUAR PENGADILAN (ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION)Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur

yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar

pengadilan dengan cara arbitrasi, negosiasi, mediasi,

konsiliasi, atau penilaian ahli


70/151

PEMBUATAN KONTRAK

TAHAP – TAHAP KONTRAK

Kesepakatan Awal Para Pihak

Pembuatan atau Penelaahan

Negosiasi Rancangan

Penandatanganan

Pelaksanaan

Sengketa Kontrak Bisnis(apabila ada)


71/151

PEMBUATAN KONTRAK

Secara umum kontrak terdiri dari:

Bagian Pendahuluan

Bagian IsiBagian Penutup

Lampiran (apabila ada)


72/151

PEMBUATAN KONTRAK

Bagian Pendahuluan :

Sub Bagian Pembuka: berisi kata pembuka,

termasuk penyingkatan judul perjanjian dantanggal perjanjian

Sub Bagian Pencantuman identitas para pihakberisi elaborasi dari pihak yang mengikatkan diri

pada perjanjianSub Bagian Penjelasan: berisi penjelasan mengapapara pihak membuat perjanjian


73/151

PEMBUATAN KONTRAK

Bagian Isi terdiri dari pasal-pasal

• Bagian Isi terbagi menjadi :

Klausula Definisi

Klausula Transaksi

Klausula Spesifik

Klausula Ketentuan Umum

• Bagian Penutup terdiri dari dua hal:Sub Bagian Kata Penutup

Sub Bagian Penempatan Tanda Tangan


74/151

PEMBUATAN KONTRAK

Lampiran dapat berisi:

Perjanjian yang akan datang tetapi sudahdinegosiasikan

Deskripsi barang atau jasa yang akanditransaksikan

Legal opinion (pendapat hukum)Financial statement

Lain-lain sesuai kebutuhan


75/151


POIN-POIN KONTRAK PADA

UMUMNYA :

Para pihak

Pendahuluan

DefinisiPernyataan dan Jaminan

Isi Kontrak

Harga

Ketentuan Pembayaran

Metode Pembayaran

Kewajiban Pembayaran

Waktu


76/151


PenyerahanHak/Title

Tanggung Jawab

Ganti Rugi

Perpajakan

Keadaan Memaksa /Kahar/Force Majeur

Jangka Waktu Berlakunya

WanprestasiAkibat dari Wanprestasi

Pengalihan

Pengujian Inspeksi dan Sertifikasi


77/151


PEMAHAMAN

RESIKO BISNIS

RESIKO BISNIS


78/151

RESIKO BISNIS

RESIKO

PENGALIHAN RESIKO

RESIKO YANG DIASURANSIKAN


79/151

PENGERTIAN RESIKO

Kewajiban untuk memikul

kerugian jikalau ada suatu

kejadian di luar kesalahan

salah satu pihak yang

menimpa benda yang

dimaksudkan dalamperjanjian

PROF. SOEBEKTI, SH

PENGERTIAN RESIKO


80/151

PENGERTIAN RESIKO

• Risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harusmenanggung ganti rugi apabila debitur tidakmemenuhi prestasi dalam keadaan force majeur .

• Pada dasarnya setiap orang memikul sendiri risiko ataskerugian yang menimpa barang miliknya,

• Kecuali kalau kerugian itu dapat dipersalahkan kepadaorang lain atau dengan membayar sejumlah uang

tertentu atau dilimpahkan kepada perusahaanasuransi.

BENTUK RESIKO


81/151

BENTUK RESIKO

1. Risiko MurniRisiko yang akibatnya hanya ada 2 macam: rugi atau break

even (pencurian, kecelakaan atau kebakaran).

2. Risiko Spekulatif

Risiko yang akibatnya ada 3 macam: rugi, untung atau breakeven ( judi ).

3. Risiko Partikular

Risiko yang berasal dari individu dan dampaknya lokal

(pesawat jatuh, tabrakan mobil dan kapal kandas).

4. Risiko Fundamental

Risiko yang bukan berasal dari individu dan dampaknya luas

(angin topan, gempa bumi dan banjir).

RESIKO KETIDAKPASTIAN


82/151

RESIKO - KETIDAKPASTIAN

• Ketidakpastian Ekonomis ( Perubahan Harga)

• Ketidakpastian yang disebabkan oleh Alam

• Ketidakpastian yang disebabkan perilaku

manusia (Pencurian , Perampokan)

JENIS RESIKO


83/151

JENIS RESIKO

RESIKO YANG DAPAT DIASURANSIKANBERDASAR KLASIFIKASI OBYEK ASURANSI :

• Risiko Pribadi ( Personal Risk)

Resiko yang ancamannya

mengurangi/menghilangkan kemampuan diri

seseorang untuk memperoleh penghasilan

atau pekerjaan ( kecelakaan kerja , kematian)

JENIS RESIKO


84/151

JENIS RESIKO

• Resiko Harta

Risiko yang ancamannya menghilangkan,

menghancurkan , merusakkan harta

seseorang (Property Risk) ( Pencurian,

Rumah Terbakar)

JENIS RESIKO


85/151

JENIS RESIKO

• Resiko Harta Tanggung Gugat ( Liability Risk)

Risiko yang ancamannya mengganti kerugian

ke Pihak ke tiga akibat perbuatan tertanggung

(tabrakan yang merugikan orang lain, Pesawat

jatuh merugikan Rumah Penduduk)

CARA MENANGGUNG RESIKO


86/151

CARA MENANGGUNG RESIKO

• Menghindari risiko (Risk Avoidance) tidak melakukan kegiatan yang memberikan peluangkerugian

• Mengurangi risiko (Risk Reduction)

Memperkecil peluang terjadinya kerugian• Menahan risiko (Risk Retention)

tidak melakukan apa-apa terhadap resiko karena dapatmenimbulkan kerugian

• Membagi risiko (Risk Sharing) membagi resiko dengan pihak lain

• Mentransfer risiko (Risk Transfer)

memindahkan resiko ke pihak lain

AKIBAT KETIDAKCAKAPAN


87/151


Risiko yang dapat diasuransikan • Dapat dinilai dengan uang

• Serupa dan dalam jumlah yang memadai

• Harus bersifat murni • Terjadi kebetulan / tidak direncanakan

• Tidak bertentangan dengan kepentingan umum

• Premi asuransi harus wajar • Pihak yang mengasuransikan harus pihak yang

memiliki kepentingan (insurable interest)

PENGERTIAN ASURANSI


88/151

PENGERTIAN ASURANSI

Menurut KUHD pasal 246 :

"asuransi atau pertanggungan adalah suatu

perjanjian dengan mana seorang penanggung

mengikatkan diri kepada seorang tertanggung,dengan menerima suatu premi, untuk penggantian

kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan

keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan

dideritanya karena suatu peristiwa yang tidaktentu".



89/151


• UU Nomor 2 Tahun 1992Tentang Usaha Perasuransian :

"Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan manapihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung,

dengan menerima premi asuransi, untuk memberikanpenggantian kepada tertanggung karena kerugian,kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan,atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yangmungkin akan diderita oleh tertanggung, yang timbul dari

suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikansuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atauhidupnya seseorang yang diasuransikan".

FUNGSI ASURANSI


90/151

FUNGSI ASURANSI

1. Fungsi utama

sebagai pengalihan risiko, pengumpulan dana dan

premi yang seimbang.

2. Fungsi skunder

untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah

kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat

sosial dan sebagai tabungan

3. Fungsi tambahanSebagai investasi dana dan invisible earnings



91/151


Tiga Unsur Penting Dalam Asuransi :

1. Pihak penjamin (verzekeraar )

pihak yang berjanji akan membayar uang kepada pihakterjamin.

2. Pihak terjamin (verzekerde)

pihak yang berjanji akan membayar premi kepada pihak

penjamin.3. Suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi

(resiko).



92/151


PEMAHAMAN

SENGKETA BISNIS

SENGKETA BISNIS


93/151

SENGKETA BISNIS

WANPRESTASI DAN AKIBATNYA

SENGKETA BISNIS DANPENYELESAIANNYA

KEPAILITAN

ALTERNATIVE DISPUTERESOLUTION

ARBITRASE

WANPRESTASI


94/151

WANPRESTASI

PENGERTIAN :Debitur yang tidak memenuhiprestasi sebagaimana dalamperjanjian

MACAM :

1.Sama Sekali Tidak

Memenuhi Prestasi

2.Tidak Tunai Memenuhi3.Terlambat Memenuhi

prestasi

4. Keliru Memenuhi Prestasi

GANTI RUGI


95/151

GANTI RUGI

TERHADAP DEBITUR LALAI DAPAT DILAKUKAN :

1. Meminta Pelaksanaan Perjanjian Meski Terlambat

2. Meminta Penggantian Kerugian3. Menuntut Pelaksanaan Perjanjian Disertai

Penggantian Kerugian

4. Pada Perjanjian Kewajiban Timbal Balik Dapat

Meminta Hakim Supaya Perjanjian Dibatalkan

DisertaI Ganti Kerugian

GANTI RUGI


96/151

GANTI RUGI

Sanksi yang dapat

dibebankan kepada

debitur yang tidak

memenuhi prestasidalam suatu perikatan

untuk memberikan

penggantian biaya,

rugi dan bunga.

BIAYA RUGI DAN BUNGA


97/151

BIAYA, RUGI DAN BUNGA

1. Segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata

– nyata telah dikeluarkan oleh kreditur

2. Segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya

barang – barang milik kreditur akibat kelalaian

debitur

3. Segala keuntungan yang diharapkan atau sudah

diperhitungkan

BATAL - WANPRESTASI


98/151

BATAL - WANPRESTASI

1. Bukan Wanprestasi Penyebab Batal

2. Hakim Menpunyai Kekuasaan “Discretionair”

3. Dalam Wanprestasi Putusan Hakim bersifat“Constitutif” tidak “Declaratoir”

BENTUK GANTI RUGI


99/151

BENTUK GANTI RUGI

1. Biaya yang sungguh – sungguh telah dikeluarkan

( Kosten)

2. Kerugian Yang Sungguh-sungguh telah Menimpa

harta Benda Si Berpiutang (Schaden)

3. Kerugian Kehilangan Keuntungan ( Interessen)

BATASAN GANTI RUGI


100/151

BATASAN GANTI RUGI

1. Kerugian yang dapat diduga pada waktu perjanjian

dibuat dan Yang sungguh-sungguh dapat dianggap

sebagai suatu AKIBAT LANGSUNG dari Kelalaian

2. Bunga

3. Ganti Biaya Perkara

KEPAILITAN


101/151

KEPAILITAN

Suatu sitaan umum yang dijatuhkan oleh Pengadilan

Khusus , dengan permohonan khusus atas seluruh aset

debitur yang mempunyai lebih dari satu

hutang/kreditur , di mana debitur dalam keadaanberhenti membayar hutang-hutangnya sehingga

debitur segera membayar hutangnya tersebut

KEPAILITAN


102/151

KEPAILITAN

1. Debitur mempunyai lebih dari 1 hutang.

2. Hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih

3. Permohonan dimintakan oleh pihak yang diberikewenangan

PIHAK-PIHAK KEPAILITAN


103/151

PIHAK PIHAK KEPAILITAN

1. Panitia Kreditur Jika diperlukan

2. Seorang atau Lebih Kurator

3. Seorang Hakim Pengawas

BERAKHIRNYA KEPAILITAN


104/151

BERAKHIRNYA KEPAILITAN

1. Adanya Akoord (Perdamaian)

2. Insolvensi dan Pembagian

3. Harta Debitur Tidak ada atau Tidak Cukup

4. Dicabutnya Kepailitan atas anjuran HakimPengawas

5. Putusan Pailit Dibatalkan di Tingkat Kasasi atau PK

6. Seluruh Hutang dibayar lunas oleh Debitur

PROSES KEPAILITAN


105/151

PROSES KEPAILITAN

1. Pengajuan Permohonan Kepailitan

2. Pemeriksaan Perkara dan Pembuktian Sederhana di

Pengadilan Niaga

3. Putusan Pailit ( Tingkat Pertama)

4. Penunjutan Kurator

5. Mulai Berlaku Tundaan Eksekusi jaminan tetap (Stay)

6. Putusan Pailit Berkekuatan Hukum Tetap7. Verifikasi Piutang

8. Dicapai Komposisi ( Akoord, Perdamaian)

9. Homologasi ( Pengesahan Perdamaian)

10.Atau Insolvensi ( Harta Debitur Tidak Cukup)

11. Pemberesan ( Menjual Aset, Menyusun Daftar Piutang danPembagian)

12. Kepailitan Berakhir

13. Rehabilitasi

AKIBAT KEPAILITAN


106/151

AKIBAT KEPAILITAN

1. Boleh Kompensasi antara Piutang Debitur dan PiutangDebitur

2. Berlaku Actio Pauliana

3. Perikatan setelah Debitur Pailit Tidak dibayar

4. Gugatan Hukum oleh atau terhadap Kurator

5. Debitur Pailit atau Direksinya dapat disandera (Gijzeling)

6. Balik nama atau Pendaftaran Jaminan Hutang dicegah

7. Semua penyitaan dihentikan

8. Harta pailit dapat disegel9. Dll

KURATOR


107/151

KURATOR

a. Balai Harta Peninggalanb. Kurator Swasta

1. Lawyer

2. Akuntansi Publik

KURATOR


108/151

KURATOR

a. Balai Harta Peninggalanb. Kurator Swasta

1. Lawyer

2. Akuntansi Publik

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA


109/151

UU No. 30 tahun 1999Pasal 1 ayat 10 :

Lembaga penyelesaian

sengketa atau bedapendapat melalui prosedur

yang disepakati para pihak

, yakni penyelesaian di luar

Pengadilan dengan cara

konsultasi, negosiasi,

mediasi, konsiliasi atau

penilaian ahli.

ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION ( ADR)


110/151

( )

KELEBIHAN ADR ( ARBITRASE DAN ALTERNATIF

PENYELESAIAN SENGKETA) :

1. Sifat kesukarelaan dalam proses

2. Prosedur yang cepat

3. Prosedur yang rahasia ( confidential)

4. Hemat waktu

5. Hemat Biaya

6. Pemiliharaan hubungan

7. Tingginya kemungkinan pelaksanaan hasil8. Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian

masalah

9. Keputusan Non Yudisial

10. Keputusan bertahan sepanjang waktu

KONSULTASI


111/151

Suatu tindakan yang bersifat

personal antara suatu pihak

( klien) dengan pihak lain ( yang

merupakan pihak ( konsultan)

yang memberikan pendapatnyakepada klien untuk memenuhi

keperluan dan kebutuhan

kliennya, pendapat tersebut tidak

mengikat, artinya klien bebas

untuk menerima pendapatnya

atau tidak

MEDIASI


112/151

Upaya penyelesaian

sengketa secara damai

dimana ada keterlibatan

pihak ketiga yang netral

(mediator) , yang secara

aktif membantu pihak-pihak

yang bersengketa untuk

mencapai suatu kesepakatanyang dapat diterima oleh

semua pihak

MEDIASI


113/151

Peran Mediator

Mediator tidak mempunyai wewenang untuk

memutuskan sengketa antara para pihak, namun

dalam hal ini para pihak menguasakan kepada

mediator untuk membantu mereka menyelesaikan

persoalan-persoalan di antara mereka

NEGOSIASI


114/151

Penyelesaian sengketa

dengan menggunakan

komunikasi dua arah dari

kedua belah pihak yangbersengketa untuk

merumuskan sebuah

kesepakatan bersama

KONSILIASI


115/151

Proses untuk mencapai

perdamaian di luar

pengadilan , dengan

mengupayakan pertemuan diantara pihak yang berselisih

untuk mengupayakan

perdamaian yang dilakukan

oleh pihak pihak ketiga

( konsiliator)

KONSILIASI


116/151

• Tidak terlibat mendalam

atas substansi Perselisihan

• Hasil Kesepakatan

ditandatangani para pihakdan didaftarkan pada

pengadilan Negeri

• Kesepakatan tertulis

konsiliasi bersifat final dan

mengikat para pihak

PENILAIAN AHLI


117/151

• Pendapat hukum oleh

lembaga arbitrase

• Lembaga arbitrase jugamemberikan konsultasi

berupa opini atau pendapat

hukum atas permintaan dari

setiap pihak yang

memintanya

ARBITRASE


118/151

UU No. 30 tahun 1999tentang Arbitrase dan Altenatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 1 ayat 1

Cara penyelesaian suatu sengketa Perdata di luar

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian

Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang

bersengketa

ARBITER


119/151

seorang atau lebih yangdipilih oleh para pihak yang

bersengketa atau yang

ditunjuk oleh Pengadilan

Negeri atau oleh lembaga

arbitrase, untuk

memberikan putusan

mengenai sengketa tertentu

yang diserahkan

penyelesaiannya melalui

arbitrase.

KELEBIHAN ARBITRASE


120/151

1. Prosedur tidak berbelit sehingga putusan cepat

2. Biaya Yang Lebih Murah

3. Putusan tidak diekspos di depan umum

4. Hukum terhadap pembuktian dan prosedur lebih

luwes

5. Para Pihak dapat memilih hukum yang

diberlakukan Arbitrase

6. Para Pihak dapat memilih sendiri para Arbiter

KELEBIHAN ARBITRASE


121/151

7. Dapat dipilih arbiter dari kalangan ahli dalam

bidangnya

8. Putusan umumnya inkracht (final dan binding)

9. Putusan dapat dieksekusi Pengadilan, tanpa atau

dengan sedikit review.10. Prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti

masyarakat

11. Menutup kemungkinan forum shopping

KEKURANGAN ARBITRASE


122/151

1. Tersedia dengan baik untuk perusahaan besar, tidak

untuk perusahaan kecil.

2. Due Process kurang terpenuhi

3. Kurangnya unsur Finality

4. Kurangnya power untuk settlement

5. Kurangnya power law enforcement dan eksekusi

6. Kurangnya Power menghadirkan barang bukti atau

saksi

7. Dapat menyembunyikan dispute dari public Scrutiny8. Kualitas putusan sangat tergantung kualitas arbiter

EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE


123/151

Eksekusi Secara Sukarela

Para Pihak Melaksanakan sendiri secara sukarela

Eksekusi Secara Paksa

Perlu campur tangan pengadilan untuk memaksa

pelaksanaan Putusan melalui proses “deponir”

ALASAN PENOLAKAN PENGADILAN


124/151

Putusan Arbiter melebihi kewenangan yang diberikan

Putusan bertentangan dengan kesusilaan

Putusan bertentangan dengan ketertiban umum

Sengketa Tidak memenuhi syarat :

- Sengketa mengenai perdagangan

- Sengketa dikuasai sepenuhnya oleh para pihak

- Sengketa dapat dilakukan perdamaian.

ARBITRASE INTERNASIONAL


125/151

Melibatkan negara yang berbeda

Arbitrase Internasional :

-ICSID ( The Internasional Centre for Settlement of

Investment Disputes )

- LCID ( London Court of International Dispute)

- ICC ( International Chamber of Commerce )

Eksekuatur Indonesia : The New York Convention berdasar

Keppres 34 Tahun 1981 dikuatkan UU No. 39 Tahun 1999.

TAHAP-TAHAP EKSEKUSI


126/151

Penyerahan dan Pendaftaran Putusan

Permohonan Pelaksanaan Putusan

Perintah Pelaksanaan oleh Ketua PN Jakarta Pusat

Tahap Pelaksanaan Putusan



127/151

PEMBUKTIAN

DAN

DALUWARSA/

LEWAT WAKTU

DASAR PEMBUKTIAN


128/151

Pasal 1865 BW :Barang siapa mengajukan peristiwa-

peristiwa atas mana ia mendasarkan

sesuatu hak, diwajibkan membuktikan

peristiwa-peristiwa itu ; sebaliknya

barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembatalan hak orang

lain, diwajibkan juga membuktikan

peristiwa-peristiwa itu.

HAL YANG PERLU DAN TIDAK PERLU


129/151

PEMBUKTIAN :

1. Hal – Hak Yang dibantah Pihak Lawan yang

harus dibuktikan

2. Hal Yang diakui Kebenarannya , tidak adaperselisihan kedua belah pihak yang

berperkara tidak usah dibuktikan

3. Pengakuan sebenarnya Tidak perlu

Pembuktian

4. Hal yang dapat dikatakan Sudah diketahuisetiap Orang ( Notoire Feiten) Tidak perlu

pembuktian

5. Hal yang secara kebetulan sudah diketahui

sendiri oleh Hakim Tidak perlu

pembuktian

ALAT PEMBUKTIAN -1


130/151

A. Surat-Surat :

1. Surat Akte

Suatu Tulisan yang semata-mata dibuat untuk

membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya

suatu akte harus selalu ditandatangani.

2. Surat-Surat Lain

Tulisan yang Bukan akte yang kekuatan pembuktiannya

diserahkan pada pertimbangan hakim untuk

mempercayai atau tidak kebenarannya.

MACAM SURAT AKTE


131/151

1. SURAT AKTE RESMI ( AUTHENTIEK)Suatu akte yang dibuat oleh atau di

dihadapan seorang paejabat umum yang

menurut UU ditugaskan untuk membuat

surat-surat akte tersebut.

2. SURAT AKTE DI BAWAH TANGANSuatu akte yang tidak dibuat oleh atau di

dihadapan atau dengan perantaraan

seorang pejabat umum.

PEJABAT UMUM


132/151

1. Notaris

2. Hakim

3. Juru Sita Pengadilan4. Pegawai Pencatatan

Sipil

5. Dll

KEKUATAN PEMBUKTIAN


133/151

1. Akta Resmi Sempurna ( Volledij Bewijs)

• apabila suatu pihak mengajukan akta resmi , hakim harus menerimanya dan

menganggap apa yang dituliskan di dalam akte itu, sungguh-sungguh telah

terjadi , sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan

pembuktian lagi.

2. Akta di bawah tangan = Akta Resmi

apabila para pihak yang menandatangani surat perjanjian itu mengakui atau

tidak menyangkal tandatangannya , yang berarti ia mengakui atau tidak

menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam perjanjian itu.

3. Cap Jempol yang ditaruh di atas akte Resmi dihadapan Pejabat

yang mengenal orang yang menghadap atau diperkenalkan =

Tanda Tangan

ALAT PEMBUKTIAN -2


134/151

B. KESAKSIAN

Peristiwa-Peristiwa yang

dilihat dengan mata sendiri

atau yang dialami sendirioleh seorang saksi.

KEKUATAN PEMBUKTIAN KESAKSIAN


135/151

1. Bukan alat Pembuktian Yang Bersama dan mengikathakim , tetapi terserah hakim untuk menerima nya atau

tidak

2. Keterangan satu orang saksi tidak cukupHakim tidak boleh mendasakan putusan tentang kalah

menangnya suatu pihak atas satu keterangan saksi saja.

ALAT PEMBUKTIAN-4


136/151

D. PERSANGKAAN :

Suatu kesimpulan yang

diambil dari suatu

peristiwa yang sudahterang dan nyata.

MACAM PERSANGKAAN


137/151

1. Ditetapkan UU ( Wattelijk Vermoeden)Suatu Pembebasan dari Kewajiban

membuktikan suatu hal untuk keuntungan salah

satu pihak yang berperkara ( Tiga Kiutansi)

2. Ditetapkan Oleh Hakim ( Rechtelijk Vermoeden)

Terdapat pada pemeriksaan suatu perkara dimana untuk pembuktian suatu peristiwa tidak bisa didapatkan dari

saksi-saksi yang dengan mata kepala sendiri ( Zina )

ALAT PEMBUKTIAN -3


138/151

C. PENGAKUAN :

Suatu Pengakuan yang

dilakukan di depan hakim

yang merupakan

pembuktian yang Sempurnatentang kebenaran hal atau

peristiwa yang diakui

ALAT PEMBUKTIAN -5


139/151

E. SUMPAH

1. Sumpah yang menentukan.

( Decissoir Eed)

sumpah yang diperintahkan dengan maksud

untuk mengakhiri perkara yang sedang

diperiksa oleh hakim

2. Sumpah Tambahan

(Supletoir Eed)

Sumpah yang diperintahkan oleh hakim pada

salah satu pihak yang berperkara , apabilahakim berpendapat bahwa di dalam suatu

perkara perlu ditambah dengan penyumpahan ,

karena dipandang kurang memuaskan untuk

menjatuhkan putusan atas dasar bukti – bukti

yang ada.

DALUWARSA ( VERJARING)


140/151

Suatu sarana hukum untukmemperoleh sesuatu atau suatu

alasan untuk dibebaskan dari suatu

perikatan dengan lewatnya waktu

tertentu dan dengan terpenuhinya

syarat-syarat yang ditentukan dalam

undang-undang.

DALUWARSA ( VERJARING)


141/151

Seseorang tidak boleh melepaskan

daluwarsa sebelum tiba waktunya

tetapi boleh melepaskan suatu

daluwarsa yang telah diperolehnya.

PELEPASAN HAK - VERJARING


142/151

• Pelepasan Hak ( Rechtverwerking ) BERBEDA denganVerjaring

• Dalam Pelepasan Hak :

Hilangnya sesuatu hak bukan karena lewatnya

waktu , tetapi KARENA SIKAP ATAU TINDAKAN seseorang

yang menunjukkan bahwa ia sudah tidak akan

mempergunakan sesuatu hak.

• Seseorang membeli barang yang ternyata

mengandung cacat tersembunyi, Jika tidak

mengembalikan barang dan terus dipakai makakehilangan Hak menuntut ganti rugi

PELEPASAN DALUWARSA


143/151

• Pelepasan daluwarsa dapat dilakukan secara tegas

atau secara diam-diam.

• Pelepasan secara diam-diam disimpulkan dari

suatu perbuatan yang menimbulkan dugaanbahwa seseorang tidak hendak menggunakan

suatu hak yang telah diperolehnya.

DALUWARSA


144/151

Syarat Lahirnya Daluwarsa :

— Selama waktu yang diperlukan untuk berlakunyadaluwarsa harus menguasai benda itu sebagai orang

yang BERKEDUDUKAN BERKUASA (BEZITTER)

— Artinya orang tersebut dalam kapasitaspenguasaan fisiknya tersebut juga BERKEHENDAK

UNTUK MENGUASAI DAN MEMILIKI benda itu bagi

dirinya sendiri.

KEDUDUKAN BERKUASA


145/151

Pasal 529 BW :

Kedudukan seseorang yang menguasai suatu

kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupundengan perantaraan orang lain, dan yang

mempertahankan atau menikmatinya selaku orang

yang memiliki kebendaan itu.

BENTUK DALUWARSA


146/151

1. Daluwarsa Memperoleh (Acquisitieve Verjaring) :

• Pasal 1963 BW

• Suatu upaya hukum, dengan lewatnya suatu waktu

dan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yangditetapkan oleh UU, memperoleh sesuatu benda.

• Beziter jujur dan dapat menunjukkan alas hak

(20 tahun) sejak ia menguasai barang tersebut

• Jika tidak beralas hak (30 tahun )

JENIS DALUWARSA


147/151

2. Daluwarsa Membebaskan ( Extinctieve Verjaring):

• Pasal 1967 BW

•Adalah suatu upaya hukum, dengan lewatnya

suatu waktu dan dengan syarat tertentu yang

ditetapkan oleh UU, dibebaskan dari suatu

kewajiban

• Secara Umum : Penagihan atau tuntutan hukum

lewat waktunya 30 tahun• Secara Khusus : Rekening toko mengenai penjualan

barang sehari hari harus ditagih paling lama 5

tahun, Rekening dokter ( 2 tahun )

MELALUI DALUWARSA


148/151

Syarat Memperoleh Hak Milik :

• Orang mesti memegang kedudukan berkuasa

sebagai pemilik

• Cara memperoleh dan dipertahankannya dengan

itikad baik

• Harus nyata dimuka umum

• Harus dilakukan secara terus-menerus dan tidak

berhenti

PENCEGAH DALUWARSA


149/151

DISEBABKAN :

1. Pemanfaatan barang itu dirampas selama lebih

dari satu tahun dari tangan orang yang

menguasainya, baik oleh pemiliknya semulamaupun oleh pihak ketiga.

2. Adanya suatu peringatan, gugatan, dan tiap

perbuatan-perbuatan berupa Tuntutan Hukum,

3. Gugatan di muka Hakim

DECHEANCE (VERVALTERMIJN)


150/151

• Adakalanya UU Memberikan Hak hanya untuk suatuwaktu tertentu.

• Hak gugur apabila tidak dipergunakan dalam jangka

waktu tersebut

• Beda dengan Verjaring :

Decheance pasti dan tidak dapat dicegah, harus

diindahkan oleh Hakim meskipun tidak diminta.

• Misal Hak Reklame 30 hari setelah penyerahanBarang ( Pasal 1145 BW)


151/151

Documents

Bahan Uas II