Upload
moh-subhan
View
16
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
a
Citation preview
11/12/2014
1
MANAJEMEN SDMA
DALAM PERSPEKTIF UU ASNPenerapan & Tantangan
Oleh:
Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl.SE., M.Eng.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB
OUTLINE
KONDISI ASN SAAT INI
MANAJEMEN ASN
1
2
PENUTUP3
11/12/2014
2
3 PESAN
JOKOWI-JK
UNTUK
REFORMASI
BIROKRASI
1. REVOLUSI MENTAL
means changing our mindset and thus
our habits; from taking service into
giving service; from sitting back into
proactive; and from boss into servant
2. STOP PEMBOROSAN
in unnecessary government activities
by promoting national saving
movement
3. MORATORIUM
on new Civil Servants recruitment
KONDISI ASN SAAT INI1
11/12/2014
3
7
2521
38 38
54 5664
79 8183
94
412
22
44 44
58
47
61
7580
89
100
0
20
40
60
80
100
2002
2012
Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)
EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN
The quality of public services,
The quality of the civil service
the degree of its independence from political pressures,
the quality of policy formulation and implementation,
the credibility of the government's commitment to such policies.
12%
32%
35%
21%
Sumber data: Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu 2014 (Surat No: S-71/PK/2014)
WILAYAH SUMATERA
Peg. ASN Sarjana 39%
Peg. ASN SLA 29%
Tingkat Kemiskinan 12,07 %
Indeks Gini 0.35WILAYAH JAWA
Peg. ASN Sarjana 40%
Peg. ASN Diploma 28%
Tingkat Kemiskinan 11.36 %
Indeks Gini 0.40
WILAYAH BALI-NUSTRA
Peg. ASN Sarjana 36%
Peg. ASN SLA 25%
Tingkat Kemiskinan 19.79 %
Indeks Gini 0.38
WILAYAH PAPUA-MALUKU
Peg. ASN SLTA 37%
Peg. ASN Sarjana 34%
Tingkat Kemiskinan 24.89%
Indeks Gini 0.40
: 82 Kab/Kota
: 158 Kab/Kota
: 154 Kab/Kota
: 97 Kab/Kota
WILAYAH KALIMANTAN
Peg. ASN SLA 36%
Peg. ASN Sarjana 30%
Tingkat Kemiskinan 6.69 %
Indeks Gini 0.36
WILAYAH SULAWESI
Peg. ASN Sarjana 45%
Peg. ASN SLA 29%
Tingkat Kemiskinan 13.99%
Indeks Gini 0.40
Jumlah Pegawai ASN: 4,36 juta
- Pusat : 891.509
- Daerah: 3.471.296 (BKN, 2013)
PROFIL PEGAWAI ASN REPUBLIK INDONESIARasio Pegawai ASN: 1,76%
Rata2 Pendidikan:
S1 (40%) & SMA (28%)
17%
32%31%
20%
11/12/2014
4
MANAJEMEN ASN DLM PERSPEKTIF
UU ASN
2
PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013
UU NO. 5 THN 2014 TTG ASNTGL 15 JANUARI 2014
11/12/2014
5
PRINSIP DASAR UU ASN
Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif
Menerapkan prinsip fairness
Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja
Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik
Manajemen SDM secara efektif dan efisien
Melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena.
Sistem Merit adalah
kebijakan dan
Manajemen ASN
yang berdasarkan
pada kualifikasi,
kompetensi, dan
kinerja secara adil
dan wajar dengan
tanpa membedakan
latar belakang politik,
ras, warna kulit,
agama, asal usul,
jenis kelamin, status
pernikahan, umur,
ataupun kondisi
kecacatan.
Memberlakukan SISTEM MERIT
melalui:
SISTEMATIKA UU ASN
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II ASAS, PRINSIP, NILAI
DASAR, KODE PERILAKU
DAN KODE ETIK
BAB III JENIS, STATUS, DAN
KEDUDUKAN ASN
BAB IV FUNGSI, TUGAS, DAN
PERAN ASN
BAB V JABATAN ASN
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ASN
BAB VII KELEMBAGAAN
BAB VIII MANAGEMEN ASN
BAB IX PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
BAB X PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT
NEGARA
BAB XI ORGANISASI
BAB XII SISTEM INFORMASI ASN
BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN
BAB XV KETENTUAN PENUTUP
11/12/2014
6
JENIS, STATUS & KEDUDUKAN ASN
JENIS
PNSPasal 1 butir 3
& Pasal 7
PPPKPasal 1 butir 4
& Pasal 7
STATUS KEDUDUKAN
Berkedudukan sebagai
unsur aparatur negara
Melaksanakan
kebijakan yang
ditetapkan oleh
pimpinan
Harus bebas dari
pengaruh/intervensi
golongan & partai
politik
1. Berstatus pegawai tetap
2. Memiliki NIP secara
nasional;
3. Sebagai pembuat kebijakan;
4. Dapat menduduki jabatan
pimpinan tinggi
pemerintahan;
1. Diangkat Dgn Perjanjian Kerja;
2. Dapat diberikan No Induk Pegawai Perjanjian Kerja;
3. Melaksanakan Tugas Pemerintahan;
4. Menduduki JabatanFungsional.
Jabatan
Administrasi
Jabatan
Fungsional
Jabatan
Pimpinan
Tinggi
DII
SI
DA
RI
PE
GA
WA
I A
SN
DII
SI
TN
I
DA
N P
OLR
I
Jabatan ASN
tertentu
JABATAN & FUNGSI ASN
Fungsi Pegawai ASN:
1. pelaksana kebijakan publik;
2. pelayan publik; dan
3. perekat dan pemersatu bangsa
11/12/2014
7
KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN DAN MANAGEMEN ASN
PRESIDEN
KEMENPAN-RB
LAN BKNNON-STRUKTURAL INDEPENDEN
KASN
Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan,
pembinaan profesi, dan Manajemen ASN, mendelegasikan sebagian
kekuasaannya kepada:
KemPAN merumuskan kebijakan
LAN melaksanakan diklat dan kajian
BKN mengelola pegawai ASN
KASN menjamin perwujudan sistem merit
KELEMBAGAAN
10 ASPEK REFORMASI MANAJEMEN ASN
Menggunakan ANJAB dan ABK Penyusunan kebutuhan untuk 5 Tahun e-formation
PENETAPAN
KEBUTUHAN
Berdasarkan kualifikasi, kinerja dan kompetensi Perencanaan suksesi dan talent pool Seleksi yang objektif untuk menduduki jabatan (open
recruitment unt JPT) Diklat merupakan hak
PENGEMBANGAN
Berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (target vs realisasi) Penilaian 3600 (diri sendiri, atasan lansung, teman
sekerja, bawahan)
PENILAIAN
KINERJA
Sistem registrasi On-line dlm penerimaan ASN Seleksi menggunakan CAT
PENGADAAN
Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai ASN untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat
DISIPLIN
1
2
3
4
5
11/12/2014
8
REFORMASI MANAJEMEN ASN (Lanjutan)
Berdasarkan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan
Tunjangan berbasis kinerja individu setiap tahun Tingkat kemahalan sesuai indeks wilayah
PENGGAJIAN DAN
TUNJANGAN
Memberikan perlindungan tambahan diatas Sistem Jaminan Sosial Nasional (perlindungan dasar)
Bantuan HKPERLINDUNGAN
Perbaikan sistem pembayaran dari sistem pay as you go menjadi semangatnya fully funded (dana pensiun)
JAMINAN
PENSIUN DAN
JAMINAN HARI
TUA
Pemberhentian karena tidak mencapai kinerja PEMBERHENTIAN7
8
9
10
Diberikan berdasarkan pencapaian kinerjaPENGHARGAAN6
PENYUSUNAN KEBUTUHAN
PEGAWAI ASN MENUNJANG ARAH
PEMBANGUNAN NASIONAL
Makanan-
minuman, tekstil, peralatan
transportasi, perkapalan, tele
matika, alutista, Jabodetabek
area
Kelapa Sawit, Karet
, Batu Bara, Perkapalan
, Besi Baja, Kawasan
Strategis Nasional (KSN)
Selat Sunda
Minyak dan
Gas, Batubara, Kelapa Sawit
, Besi
Baja, Bauksit, Perkayuan
Pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai dan
Ubi Kayu), Kakao , Perikanan , Nikel , Minyak
dan Gas ,Bumi (Migas)
Pariwisata, Perikanan, Peternakan
Pertanian Pangan
MIFEE, Tembaga
, Nikel, Minyak dan Gas Bumi
, Perikanan
11/12/2014
9
CONTOH KORIDOR EKONOMI SUMATERA
MEMERLUKAN
SDM APARATUR
DGN KUALIFIKASI
Sarjana/Master:
Pertanian
Perkebunan
Pertambangan
Perminyakan
Geologi
Elektro
Mesin
Managemen SDA
Lingkungan
Ekonomi
Perencanaan Wil.
Transportasi
Sipil
Hub. Internasional
Public Relation
dll.
KONDISI SDM KORIDOR EKONOMI SUMATERA
RASIO
PEGAWAI
ASN PER
100 PDDK
BELANJA
PEGAWAI
DLM
APBD
KETERSEDIAAN GURU
SD SMP SMA
SD
1%
SLTP
2%
SLTA
29%
Diploma
27%
Sarjana
39%
S2 & S3
2%
PENDIDIKAN PEG. ASN
11/12/2014
10
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN KEBUTUHAN PNS
https://panselnas.menpan.go.id
JUMLAH PENGUNJUNG KE PORTAL PANSELNAS: >120 JUTAJUMLAH PENDAFTAR DI 200 INSTANSI: 1.154.120 (STATUS PER 9 SEPT 2014)
DIBUKA SEJAK 24 AGUSTUS 2014
11/12/2014
11
CAPAIAN PERCEPATAN RB SDM APARATUR
Terwujudnya Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif
PengadaanCPNS
Untuk tahun 2014 sebanyak 469 K/L/daerah
sudah menggunakan CAT dalam pelaksanaan
rekruitmen
2012 2013 2014
CAT 0 215 469
LJK 43 73 0
Pengadaan CPNS dengan CAT dan LJK
2012
2014
215
73
BANDUNG 3 JULI 2014
SOSIALISASI CAT DI 11 KOTA
DI SELURUH INDONESIAJOB FAIR
CPNS 2014
11/12/2014
12
ANTRIAN SIMULASI CAT TES CPNS, UPI 3 JULI 2014
SOSIALISASI CAT DI 11 KOTA
DI SELURUH INDONESIAJOB FAIR
CPNS 2014
Muara Enim
Sidoarjo
METODE TES CAT (Computer Assisted Test)
Kemenpan-RB
Kemenpan-RB, 2013
11/12/2014
13
Dasar Hukum:
1. SE MenPAN No. 16 Tahun 2012
2. PermenPANRB No. 13 Tahun 2014
3. RPP MANAJEMEN PNS Tahun 2014
2012 2013 2014
Jumlah 6 42 27
Jumlah Promosi Terbuka di Instansi
Pemerintah(Status: September 2014)
Open Recruitment Pengisian Jabatan PimpinanTinggi (JPT)
SELEKSI ANGGOTA KASN 2014
PENGUMUMAN PROMOSI TERBUKA
11/12/2014
14
SELEKSI REKRUITMEN TERBUKA ESELON 1 DI KEMENPAN & RB JANUARI 2013
Catatan:
*) Berdasarkan UU ASN, apabila 80 JF Ahli dan
Terampil dipisahkan maka total JF dapat mencapai
242 JF
2012 2013 2014
Potensi 23
Revisi 9
Proses 10
Ditetapkan 119 124 129
164
Penerapan Jabatan Fungsional (JF)
Jml Jabatan Fungsional
124119
JF PENERA
142
11/12/2014
15
Achievement
REKOR MURIPENDAFTAR PEGAWAI TERBANYAK
2.610.000 PELAMARJAKARTA, 14 OKTOBER 2014
11/12/2014
16
PENGHARGAAN
INTERNASIONAL
ASEAN PUBLIC SECTOR
ADMINISTRATION OF
THE YEAR
DITERIMA WAKA BKN
DI KUALUMPUR,
10 OKTOBER 2014
FUTURE GOVERNMENT
AWARD 2014
PENUTUP3
11/12/2014
17
.tidak ada satu negara manapun yang
maju tanpa ditopang SDM Aparatur
yang handal
(Lukita-Wamen Bappenas, 18 Maret 2014)
TERIMA KASIH