BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN BAGIAN HUKUM

TAHUN ANGGARAN 2015

1

Masukan

- Terselesaikannya Perkara Hukum

dari Tingkat Pertama s/d Kasasi

- 15 perkara - 20 perkara

- Terlindunginya hak-hak hukum

aparatur sesuai ketentuan

- 7 Orang - 7 Orang

- Terlaksananya konsultasi hukum - 21 Legal Opinion - 21 Legal Opinion

2

Masukan

- Terbentuknya Produk Hukum

daerah yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yg

berlaku serta bersifat aspiratif dan

akomodatif

- 400 Kepbup, 15

Perjanjian, 20 Kep.

Sekda, 10 MOU, dan

6 Orang

- 576 Kepbup, 31

Perjanjian, 82 Kep.

Sekda, 17 MOU, dan

6 Orang

- tercetaknya 31 Perbup

Tahun 2015

- tercetaknya 31 Perbup

Tahun 2015 dengan

jumlah keseluruhan

3950 buku

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang - undangan

Indikator Tolak UkurKinerja

Target Realisasi

Tersedianya Dana, SDM, dan Bahan 385.340.000,00 355.960.406,00

Keluaran

Tabel. 69

Indikator Tolak UkurKinerja

Target Realisasi

Tersedianya Dana, SDM, dan Bahan 440.038.000,00 428.549.750,00

Keluaran

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang - undangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 385.340.000,- dan realisasi sebesar Rp. 355.960.406,- atau 92,38

%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pembayaran kegiatan penyusunan Produk Hukum daerah

yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku serta bersifat aspiratif dan

Hasil yang dicapai tercetaknya produk hukum daerah

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini :

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang – undangan

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang – undangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 440.038.000,- dan realisasi sebesar Rp. 428.549.750,- atau 97,39

%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pembayaran kegiatan penyelesaian Perkara Hukum dari

Tingkat Pertama s/d Kasasi, terlindunginya hak-hak hukum aparatur sesuai ketentuan, terlaksananya

konsultasi hukum.

Hasil yang dicapai Terselesaikannya Perkara Hukum dan legal opinion

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel. 68

- tercetaknya 7 Perda

Tahun 2015

- tercetaknya 7 Perda

Tahun 2015 dengan

jumlah keseluruhan

3200 buku

3

Masukan

- Tersusunnya data base Produk

Hukum Perda dan Perbup yang

diperlukan maupun yang sudah

tidak relevan sehingga perlu revisi

hasil inventarisasi Produk Hukum

Daerah.

- tersusunya rencana

pembentukan perda

TA 2015 (1

Dokumen)

- tersusunya rencana

pembentukan perda

TA 2015 (1

Dokumen)

4

Masukan

-

Tersusunnya kodifikasi produk

hukum pusat dan daerah seperti:

Peraturan daerah, Peraturan Bupati,

Keputusan Bupati, Warta Pusat dan

Perjanjian/Mou

- Kodifikasi Perda 500

bk, Kodifikasi Perbup

200 bk, Kodifikasi

Kep.Bupati 200 bk,

warta pusat 100 bk,

Perjanjian/ MoU 100

bk

- Kodifikasi Perda 500

bk, Kodifikasi Perbup

200 bk, Kodifikasi

Kep.Bupati 200 bk,

warta pusat 100 bk,

Perjanjian/ MoU 100

bk

Tersedianya Dana, SDM, dan Bahan 912.386.800,00 896.193.540,00

Keluaran

Hasil yang dicapai Terciptanya peningkatan pengetahuan hukum, tertib hukum, kepastian hukum dan

keadilan hukum

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel. 71

Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan

Indikator Tolak UkurKinerja

Target Realisasi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 912.386.800,- dan realisasi sebesar Rp. 896.193.540,- atau 98,23

%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pembayaran kegiatan sosialisasi produk hukum pusat dan

daerah, diseminasi ranham dan kadarkum serta penerangan hukum

Hasil yang dicapai terselenggarangan program legislasi daerah tahun 2015 sesuai dengan rencana

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel. 70

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang – undangan

Indikator Tolak UkurKinerja

Target Realisasi

Tersedianya Dana, SDM, dan Bahan 17.730.000,00 17.614.000,00

Keluaran

Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 17.730.000,- dan realisasi sebesar Rp. 17.614.000,- atau 99,35 %.

Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pembayaran kegiatan penyusunan data base Produk Hukum

Perda dan Perbup yang diperlukan maupun yang sudah tidak relevan sehingga perlu revisi hasil

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang – undangan

-

Terlaksananya Sosialisasi produk

hukum pusat dan daerah di 3

Kecamatan, 1 kegiatan P2WKSS

dan 1 Sekolah di wilayah

kabupaten Bandung serta

penerangan hukum

3 Kecamatan, 1

kegiatan P2WKSS

dan 1 Sekolah di

wilayah kabupaten

Bandung serta

penerangan hukum

3 Kecamatan, 1

kegiatan P2WKSS dan

1 Sekolah di wilayah

kabupaten Bandung

serta penerangan

hukum

-

Terlaksananya diseminasi

RANHAM di 6 Kecamatan dan

Kadarkum di 7 kecamatan

diseminasi RANHAM

di 6 Kecamatan dan

Kadarkum di 7

kecamatan

diseminasi

RANHAM di 6

Kecamatan dan

Kadarkum di 7

kecamatan

5

Masukan

- Terbentuknya Produk Hukum

daerah yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yg

berlaku serta bersifat aspiratif dan

akomodatif

- Perda 23, Perbup 25,

Kajian 2

- Perda 15, Perbup 63,

Kajian 2

Keluaran

Indikator Tolak UkurKinerja

Target Realisasi

Tersedianya Dana, SDM, dan Bahan 358.786.000,00 351.421.300,00

Yang baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang – undangan Daerah

Keluaran

Kajian Peraturan Perundang – undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang – undangan

yang baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang – undangan Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 358.786.000,- dan realisasi sebesar Rp. 351.421.300,- atau 97,95

%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pembayaran kegiatan Pembentukan Produk Hukum

Daerah dan Kajian pembentukan produk hukum daerah

Hasil yang dicapai Terbentuknya Produk Hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yg berlaku serta bersifat aspiratif dan akomodatif

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel. 72

Kajian Peraturan Perundang – undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang – undangan

445 706