Upload
yhamirahandayani
View
1.358
Download
2
Embed Size (px)
Perkembangan Hukum Agraria1. Hukum Agraria Lama 2. Hukum Agraria Nasional
Hukum Agraria Lama1. Bersifat dualisme, baik pada hukum maupun hak-hak atas tanah 2. Tidak menjamin kepastian hukum; Agrarisce wet 1870--------- Asas domein 3. Diciptakan oleh Pemerintah Belanda
Hukum agraria lama ada 2 periode1. Penjajahan Belanda melahirkan Hk Agraria Administratif , yaitu AW 1870 2. Setelah Indonesia merdeka-------- masih berlaku AW 1870, krn pemerintah Indonesia belum punya peraturan sendiri
Perubahan yg dilakukan; penghapusan tanah partikelir---------- UU No. 1 Tahun 1958
Hak Pemegang Tanah Partikelir1. Hak untuk mengangkat/memberhentikan kepala desa 2. Hak untuk mendirikan pasar, sekolah 3. Hak untuk menyuruh tanam paksa 4. Hak untuk memungut pajak
Hukum Agraria nasional melahirkan UUPA Pembaharuan hukum tanah nasional Unifikasi di bidang hukum dan hak atas tanah Menjamin kepastian hukum
Pembaharuan Hukum tanah nasional Formil; UUPA berlaku bg setiap WNA, dibuat oleh DPR dan Pemerintah, menggunakan bahasa Indonesia, berlaku di Indonesia Materiil; bersumberkan pada hukum adat
Menjamin Kepastian Hukum Peraturan dibuat secara tertulis dan dilaksanakan secara konsisten Dilakukannya pendaftaran tanah-------kepastian hukum
Unifikasi hukum tanah nasional1. Unifikasi hukum; UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya berlaku bagi setiap WNI 2. Unifikasi hak-hak atas tanah------konversi
Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah Hak Penguasaan atas tanah; suatu hak yg memberikan wewenang, kewajiban, atau larangan-larangan bg pemegang hak untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yg dipunyainya Hak atas tanah tidak sama dengan hak penguasaan atas tanah. Hak atas tanah bersifat hubungan perdata, sedangkan hak penguasaan atas tanah bersifat publik dan perdata
Hak Penguasaan Atas Tanah; Hak bangsa Indonesia; Pasal 1 UUPA, aspek perdata dan publik Hak Menguasai dari Negara; Pasal 2 Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat; Pasal 3 UUPA, aspek perdata dan publik Hak-hak perorangan/individual; Pasal 4,9, 16 a. Hak-hak atas tanah b. Hak jaminan atas tanah, Psl 57 UUPA c. Hak atas tanah wakaf, psl 49 UUPA
Sistimatika Pengaturan Hak Penguasaan Atas Tanah Hak Penguasaan Atas tanah sebagai lembaga hukum HPAT sebagai hubungan hukum konkrit
Hak-hak penguasaan tanah sebagai lembaga hukum; Jika belum dihubungkan dengan bidang tanah tertentu dan pemegang hak tertentu, misalnya lembaga hak milik, meliputi; a. memberi nama pada hak penguasaan atas tanah b. menetapkan isinya, larangan, jangka waktu c. mengenai subyeknya d. mengenai tanahnya
Hak Milik; Hak penguasaan atas tanah yg terkuat Subyek hak milik; orang perorangan (WNI), jangka waktu penguasaan tidak terbatas Subyek hak guna bangunan; orang perorangan dan badan hukum indonesia Subyek HGU, orang perorangan dan badan hukum indonesia
Hak-hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum konkrit; Jika sudah dihubungkan dg suatu bidang tanah tertentu sebagai obyeknya dan seseorang/badan hukum sebagai pemegang haknya, misalnya HM, HGB, HGU, meliputi; a. mengenai penciptaannya b. mengenai pembebanannya c. mengenai pemindahannya d. mengenai hapusnya e. mengenai pembuktiannya
Asas-Asas Hukum Agraria Nasional; Asas hak ulayat dan hukum adat; pasal 3 Asas hak menguasai dari negara; pasal 2 Asas fungsi sosial, pasal 6 Asas pembatasan hak; pasal 7 Asas produktif aktif; pasal 10 Asas persamaan hak, pasal 10 Asas usaha bersama, pasal 12 Asas pemanfaatan, pasal 12 Asas konversi, pasal 15
Hak Guna Usaha Hak untuk mengusahakan tanah yg dikuasai oleh negara, dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan HGB diberikan untuk jangka waktu 25 tahun dan diperpanjang paling lama 25 tahun HGB terjadi karena penetapan pemerintah
Subyek HGU Warga negara Indonesia Badan hukum yg didirikan menurut hukum Indonesia
Hapusnya HGU Jangka waktunya berakhir Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir, karena sesuatu syarat tidak dipenuhi Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir Dicabut untuk kepentingan umum
Hak Guna Bangunan Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yg bukan miliknya sendiri HGB diberikan untuk jangka waktu 30 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun HGB terjadi mengenai tanah yg dikuasai langsung oleh negara karena penetapan, dan mengenai tanah milik karena perjanjian
Hapusnya HGB Jangka waktunya berakhir Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir Dicabut untuk kepentingan umum Ditelantarkan Tanahnya musnah
Hak Pakai Hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yg dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yg memberi wewenang dan kewajiban yg ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yg berwewenang memberinya atau dg perjanjian dg pemiliknya, yg bukan perjanjian sewamenyewa atau perjanjian pengolahan tanah Untuk tanah negara, jangka waktu hak pakai adalah 25 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yg tidak ditentukan Untuk tanah milik, hak pakai jangka waktunya 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang kembali