Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Bahan Kementerian ESDMFREEPORT : MITOS ATAU REALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Surabaya, 8 Agustus 2018

0815

Hilirisasi Mineral untukSebesar-besarnyaKemakmuran Rakyat

Divestasi Saham harus mencapai 50%

Mendorong percepatanpembangunan smelter

Menjamin peningkatanpenerimaan negara

Kepastian masa operasi

Landmark Pengelolaan Mineral dan Batubara

Terciptanya lapangan kerjabagi rakyat Indonesia

Pertumbuhan ekonomidaerah dan nasional

Peningkatan peran nasionaldalam pengusahaan tambang

Iklim investasi usahayang kondusif

Peningkatan harga jualproduk mineral pemurnian

REGULASI MINERBA

PP Nomor 8/2018 jo PP Nomor 1/2017Tentang Perubahan Kelima atas PP No.23/2010 Tentang Pelaksanaan KegiatanUsaha Pertambangan Mineral dan Batubara

• Divestasi saham hingga 51% secara bertahap;• Penetapan harga patokan untuk penjualan mineral dan batubara;• KK hanya boleh mengekspor hasil pemurnian;• Waktu permohonan perpanjangan IUP/IUPK lebih awal, untuk memberikan kepastian

investasi (5 tahun sebelum izin berakhir).

Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahandan Pemurnian di Dalam Negeri

• Pemegang IUP OP, IUPK OP, IUP Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian wajibmelakukan pengolahan dan pemurnian;

• Melakukan penjualan hasil pemurnian ke luar negeri setelah memenuhi batasanminimum pemurnian;

• Dapat menjual konsentrat selama 5 tahun dengan syarat:1) Telah atau sedang membangun smelter;2) Membayar bea keluar;3) Bentuk pengusahaannya wajib IUPK OP

Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2017Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi PelaksanaanPenjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian

Wajib mendapatkan rekomendasi sebelum memperoleh persetujuan ekspor dengan syarat:

• Komitmen membangun smelter dalam 5 tahun;• Evaluasi tiap 6 bulan oleh verifikator independen; • Sanksi pencabutan rekomendasi jika tidak memenuhi komitmen;• Surat keterangan pelunasan kewajiban pembayaran• PNBP selama 1 tahun terakhir dari Ditjen Minerba

Freeport McMoran Copper & GoldCorp

Pemerintah Republik Indonesia

PT Indocopper Investama Corp81,28%

9,36%

9,36%

Sumber: Laporan KeuanganPTFI**Pajak dan Pungutan Lainnya meliputi : PPh Badan, PPN, PBB, Pajak Karyawan, PDBR, Bea Masuk, Pajak & Retribusi Daerah dll.

PT Freeport Indonesia IUPK Operasi Produksi (1872.K/30/MEM/2018) Luas IUPK 9.946 Ha dan Wilayah Penunjang 116.783 Ha Lokasi : Provinsi Papua, Kab. Mimika dan Kab. Panilai Bahan Galian : Tembaga Dmp (Emas dan Perak) Produk : Konsentrat Tembaga

KEPEMILIKAN SAHAM

KOMPOSISI TENAGA KERJA PENERIMAAN NEGARA

- Emas (Au 0,86 g/t) = 1.730 Ton- Perak (Ag 4,50 g/t) = 9.120 Ton- Tembaga ( Cu 0,99 %) = 21,33 Juta Ton

Total Sumber Daya sebesar 2.115.531 Ribu Ton dengan kandungan setara logam :- Emas (Au 0,62 g/t) = 1.330 Ton- Perak (Ag 3,59 g/t) = 7.590 Ton- Tembaga (Cu 0,71 %) = 14,96 Juta Ton

Status Desember 2017

- Emas (Au 25,72 g/t) = 190 Ton- Perak (Ag 75,52 g/t) = 818 Ton- Tembaga ( Cu 27,52 %) = 2,5 Juta Ton

Rencana Produksi jika perpanjangan disetujui 2022-2041 sebesar 50 juta Ton konsentrat setara logam:- Emas (Au 25,72 g/t) = 1.287 Ton- Perak (Ag 75,52 g/t) = 3.776 Ton- Tembaga ( Cu 27,52 %) = 13,7 Juta Ton

Setelah Produksi s.d 2041 Masih Tersisa SumberdayaDalam Bentuk Bijih Sebesar 2.115.531 Ribu Ton

Total Cadangan Sebesar2.026.035 Ribu Ton dengankandungan setara logam :

Total Produksi sesuai umur kontrakdari 2016 – 20121 Sebesar 10 juta Ton Konsentrat setaralogam :

Sumberdaya dan Cadangan Dalam Logam PT Freeport Indonesia

PembayaranFreeport

Indonesia keNegara dan

Daerah

PenerimaanDalam

Negeri APBN

Transfer/Belanja Daerah

dalam APBN

PenerimaanAPBD

Wilayah Pulau Papua

PenerimaanAPBD

Wilayah Lain di Indonesia

PenerimaanAPBD

Wilayah ProvinsiPapua

PenerimaanAPBD

Wilayah Provinsi

Papua Barat

PenerimaanAPBD Provinsi

Papua

PenerimaanAPBD Kab. Mimika di ProvinsiPapua

PenerimaanAPBD

Kab/Kota Lain di Provinsi

Papua

115,043juta US$

114,354juta US$

38,653juta US$

12,909juta US$

26,432

juta US$

12,232

juta US$677

juta US$

2,991 juta US$

4,433 juta US$

4,808

juta US$

Laporan Studi LPEM-UI Update 2013 (Dampak Ekonomi PTFI) 0,8% PDB Indonesia 37,5% PDRB Provinsi Papua 91,0% PDRB Kabupaten Mimika

Dampak Ekonomi PTFI

6

Kronologi Perizinan PT Freeport Indonesia

Penerbitan KK Generasi IPT Freeport Indonesia

Pada tanggal 4 April 1967

Persetujuan Peningkatan Kapasitas Produksi 300.000

ton/hari KepDirJen Pertambangan

Umum No. 488/25.01/DJP/1999

12 Maret 1999

Pembaharuan Kontrak Karya menjadi

Generasi VPersetujuan Presiden No. B-

329/Pres/112/1991Tanggal 30 Desember 1991

Ekspor perdana sebesar

9.700 ton

Perubahan KK menjadi IUPK Operasi Produksi

KepMen ESDMNo.

413 K/30/MEM/201710 Februari 2017

Persetujuan Tekno-Ekonomi Dokumen Revisi Studi Kelayakan

SK Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral

No. 2447/30/DBM.PE/201531 Desember 2015

1967 19991972 1991 2015 2017

KK IUPK

Mengajukan PerubahanKe Menteri ESDM

Fasilitas yang diperoleh

Perpanjangan izin lebih cepat(5 tahun sebelum berakhir)

A. Luas wilayah max. 25.000 ha;B. Penerimaan negara bersifat

prevailing dan lebihmenguntungkan negara;

C. Melakukan ekspor konsentrat;D. Divestasi saham 51%;E. Membangun smelter

Keterangan:1. Undang-undang 4/2009: Dalam pasal 170 KK wajib melakukan

pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu 5 tahun2. Jangka waktu pemurnian bagi pemegang kk bersifat limitatif,

sehingga tidak dapat ditentukan berbeda kecuali pasal 170tersebut diubah

3. Bagi Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi, jangka waktupelaksanaan kewajiban pemurnian diatur dalam peraturanpemerintah sehingga pemerintah dapat mengatur jangka waktupelaksanaan kewajiban tersebut dalam bentuk peraturanpemerintah, atau dengan mendelegasikan pengaturan dalamperaturan Menteri

KK harus terlebih dahulu mengubah bentuk

pengusahaannya menjadi IUPK agar pelaksanaan

kewajiban pemurniannya dapat diberlakukan seperti

IUP/IUPK yang dapat diatur dalam bentuk peraturan

pemerintah ataupun peraturan Menteri

Perubahan KK Menjadi IUPK (Lanjutan)

KETENTUAN IUPK

Dasar Hukum:Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017

“

8

Ketentuan Divestasi Saham Berdasarkan Kontrak Karya Tahun 1991

Pasal 24 ayat 2 huruf aPada Tahun ke-5, kewajiban divestasi sebesar 10% (sepuluh persen) di Bursa Efek Jakarta atau Pihak NasionalIndonesia selesai dalam 12 bulan;

Pasal 24 ayat 2 huruf bPada Tahun ke-10, kewajiban divestasi sebesar 10% (sepuluh persen) di Bursa Efek Jakarta atau Pihak NasionalIndonesia selesai dalam 12 bulan;Pada Tahun ke-11 s.d. ke-20, setiap 12 bulan (selama 10 periode) sebesar 2,5% (dua koma lima persen)kewajiban divestasi sebesar 25% (dua puluh persen);Total seluruh kewajiban divestasi berdasarkan kontrak 45% dengan minimum dijual di Bursa Efek sebesar 20%(dua puluh persen)Total kewajiban menjadi 51% (lima puluh satu persen) jika tidak dijual di bursa efek

Pasal 24 ayat 2 huruf d (Kemudahan pelaksanaan Divestasi)

Jika setelah KK ditandatangani, Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang ketentuanpengalihan saham (divestasi) yang lebih ringan, maka ketentuan tersebut akan berlaku bagi para pihak (PTFreeport Indonesia).

PP 20/1994 yang menyatakan bahwa perusahaan PMA yang bergerak di bidang SDA hanya wajib melakukanpengalihan saham ke peserta Indonesia sebesar 5% (lima persen).

9

Ketentuan Divestasi Pasca UU 4/2009

PP 23/2010

Divestasi sebesar 20%

PP 24/2012

Divestasi sebesar 51%

PP 1/2017 dan Permen ESDM No. 5.2017

Divestasi sebesar 51%

PP 77/2014

Divestasi sebesar 30%

(bagi perusahaan yang melakukan kegiatan

penambangan bawahtanah dan penambangan

terbuka)

Keterangan:

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang divestasi saham dalam perkembangannya mengalami

perubahan signifikan sampai dengan akhirnya pada tahun 2017 pemerintah menerbitkan PP 1/2017 sebagai landasan

divestasi saham sebesar 51%

UU 4/2009

Setelah 5 tahunberproduksi wajib

melakukan divestasi

2009 20142010 2012 2017

“

10

Perundingan Pemerintah dengan Freeport Capai Kesepakatan

“Manfaat kesepakatan negosiasi tambang Freeport

Kelangsungan operasi PTFI (aktifitas ekonomi Papua)

Pendapatan Negara meningkat

Terciptanya multiplier effect (Smelter + TKDN)

Kesepakatan Perundingan Final

Kantor Kementerian ESDM, 27 Agustus 2017

Penandatanganan HoA

Kantor Kementerian Keungan, 12 Juli 2018

1) Landasan hukum dalam bentuk Izin Pertambangan Khusus (IUPK)

2) Divestasi saham untuk peserta Nasional sebesar 51%

3) PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada 2022

4) Stabilitas Penerimaan Negara secara agregat lebih baik.

Jika ke-4 poin di atas dipenuhi, maka PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2x10

tahun hingga tahun 2041.

11

Berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan Freeport-McMoran (FCX) tanggal 29Agustus 2017, penyelesaian masalah PT Freeport Indonesia (PTFI) dilakukan melaluiempat kesepakatan yang harus diselesaikan secara bersamaan, yakni:

1. Perubahan landasan hukum dari Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha PertambanganKhusus (IUPK) yang diikuti Perpanjangan Operasi maksimal 2x10 tahun hinggatahun 2041;

2. Kewajiban pembangunan Smelter selama 5 (lima) tahun, atau selambat-lambatnya Januari 2022;

3. Stabilitas Penerimaan Negara yang secara agregat lebih besar dibandingpenerimaan melalui Kontrak Karya, yang didukung dengan jaminan fiskal danhukum;

4. Divestasi saham PTFI sebesar 51%.

Head of Agreement 1/3

12

Head of agreement (HOA) ditandatangani tanggal 12 Juli 2018 merupakan dasarkesepakatan divestasi saham PT FI 51% yang berisi tentang:1. Struktur transaksi divestasi2. Nilai transaksi divestasi

Pemerintah mentargetkan 2 bulan untuk membahas rincian perjanjian danterselesaikannya kesepakatan lainnya seperti:1. Penerbitan IUPK2. Kewajiban pembangunan smelter oleh KESDM3. Stabilitas penerimaan negara oleh Kemenkeu

Head of Agreement 2/3

13

Pemerintah tidak akan melakukan pembelian saham sebelum semua

dokumentasi dan perjanjian sudah clear and clean.

Pemerintah menargetkan 2 (dua) bulan untuk membahas rincian perjanjian

dan terselesaikannya kesepakatan lainnya seperti diterbitkannya IUPK dan

keputusan kewajiban pembangunan smelter oleh Kementerian ESDM,

kemudian disepakatinya bentuk stabilitas penerimaan negara oleh

Kementerian Keuangan.

Head of Agreement 3/3

“

14

Komposisi Saham PT FI

40,00%

81,28%

48,77%

9,36%

5,62%9,36% 5,62%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Komposisi Saham diketahui Publik Komposisi Kepemilikan Hasil Tambang

PT Rio Tinto Indonesia

PT Freeport Indonesia

PT Indocopper Investama

GOI

1. Pada tahun 1996, Rio Tinto dan FCX menandatangani “participation agreement” yang intinya memberikan hakatas hasil produksi dan kewajiban atasbiaya operasi PTFI sebesar 40% sampaidengan tahun 2022, dengan kondisiproduksi diatas level yang sudah disepakatibersama.

2. Kerjasama operasi ini, walaupun tidakmempengaruhi komposisi saham PTFI, namun mempengaruhi komposisikepemilikan hasil tambang PTFI.

3. Participating Interest PT Rio TintoIndonesia (PT RTI) sebesar 40% inilah yang akan diambil oleh Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum yang nantinya akan dikonversi menjadi saham.

4. PT Inalum juga akan membeli porsi saham PT Indocopper Investama (PT II)

15

Apa itu Participating Interest (PI)

Area Tambang Open Pit yang diusahakan langsung oleh PT FI

Di tahun 1996 Area Tambang Under Ground dengan investasi Capex dan

Opex oleh PT RTI melalui skemaParticipating Interest, hal manatelah mendapatkan persetujuan

Mentamben pada saat itu

• Participating Interest adalah kepentinganekonomi dari sebuah Perusahaan dalam sebuahkegiatan bisnis yang dimiliki oleh Perusahaan lain melalui investasi Kapital maupun non Kapital yang melahirkan hak dan kewajiban bagiperusahaan tersebut tanpa melaluipengalihan/pembelian saham dari pemilik bisnistersebut.

• Dalam konteks PT FI dan PT RTI, dengan skemaPI, PT RTI tidak mengambil alih saham FCX di PT FI, tetapi dengan investasi yang dilakukannya di Under Ground Mining, PT RTI mempunyai hakdan kewajiban2 yang disepakati dengan PT FI, melalui Participation Agreement.

16

Pengambilalihan PT FI oleh PT Inalum

SEBELUM TRANSAKSI

PT Freeport Indonesia

81,28% 9,36% 9,36%

Participating Interest (PI)

Keterangan:

• Sebelumnya PT RTI merupakan pemegang PI di sebagian Konsesimilik PT FI (bukan/belum bentuk saham).

• Saham yang dipegang oleh FCX, PT II dan GOI/Inalum akanterdelusi jika PI-nya Ex PT RTI dikonversi menjadi 40% sahamdari keseluruhan saham yang dikeluarkan PT FI.

SETELAH TRANSAKSI

Keterangan:

• PT Inalum menukar saham PT RTI menjadi saham baru dalam PT FI sebesar 40%.

• PT Inalum membeli seluruh saham PT II di PT FI sebesar 5,616%.

• Total harga saham baru yang dibeli oleh PT Inalum adalah sebesar US$ 3,85 miliar (40% + 5,616%).

• Sehingga total kepemilikan saham PT Inalum di PT FI adalah : 40% + 5,616% + 5,616% = 51,232%.

Freeport Mc-Moran

(FCX)

PT IndocopperInvestama

(PT II)

GOI/ PT Inalum

PT Rio Tinto Indonesia(PT RTI)

PT Freeport Indonesia

48,768%

5,616% 5,616%

Freeport Mc-Moran

(FCX)

(Ex saham PT II)

(Konversi PI Ex PT RTI menjadi saham)

40%

PT Inalum

Perpanjangan IUPK PT FI

1. IUPK definitif mengatur seluruh hak dan kewajiban yang telah disepakati antara lain:a. PNBP sesuai dengan ketentuan PP 9/2012 dan diberlakukan sampai dengan berakhirnya IUPK;b. perpajakan sesuai dengan PP tentang stabilitas penerimaan negara; danc. Pelaksanaan divestasi saham sesuai rencana.

2. Manfaat untuk Indonesia:a. Kelanjutan operasi, dengan perpanjangan IUPK masing-masing 2 kali 10 (sepuluh) tahun, maksimal

sampai dengan 2041;b. Kegiatan operasi produksi PTFI tetap berjalan (sosial & ekonomi Papua stabil); danc. Tidak ada penundaan penerimaan negara (Pajak dan PNBP) dan penerimaan daerah dari kegiatan PTFI.

3. Pembangunan smelter paling lama 5 (lima) tahun sejak IUPK diterbitkan;

4. KK dinyatakan berakhir sejak IUPK diterbitkan; dan

5. Tidak ada isu nasionalisasi untuk menciptakan oiklim investasi yang kondusif.

Pemberian IUPK Definitif

Terima Kasih &

Follow Kami

18

Pending Issue 1. Divestasi Saham

Article 31 ayat 2 Kontrak Karya 1991

Subject to the provisions herein contained, this Agreement shall have an initial term of 30 years from the date of the signing of this Agreement; provided that the Company shall be entitled to

apply for two successive ten year-extensions of such term, subject to Government approval. The Government will not unreasonably withhold or delay such approval. Such application by the Company may be made at any time during the term of this Agreement, including any prior

extension.

PT FI berhak mengajukan perpanjangan dua kali 10 tahun (2041). Pemerintah tidakakan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara "tidak wajar".

Syarat dalam UU No. 4/2009 dan Peraturan Pelaksanaannya untuk

Kelanjutan Operasi Pertambangan Ex Kontrak Karya

1. Konsesi kelanjutan operasi pertambangan diberikan dalam bentukIUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);

2. Pembangunan smelter;

3. Penerimaan Negara lebih baik ; dan

4. Melakukan divestasi saham PT FI ke BUMN/BUMD sampai menjadisebesar 51% sebagaimana disyaratkan dalam PP No. 1/2017.

Tim Pemerintah

1. Kementerian ESDM;

2. Kementerian Keuangan;

3. Kementerian BUMN;

4. Kementerian LHK;

5. Inalum

I. Ketentuan Divestasi Saham Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 (UU Minerba) dan Peraturan Pelaksana

PRIVATE AND CONFIDENTIAL

FAQ

Head of Agreement(HoA)

FAQ

Kontrak Karya PT FI

Dengan tunduk pada ketentuan UU No. 4 tahun 2009 dan

peraturan pelaksanaannya (PP dll) serta dengan

memperhatikan Terms and Conditions Kontrak Karya (KK),

keputusan-keputusan Pemerintah yang telah ada terkait

implementasi KK, aspek sosial dan perekonomian lokal

serta kelangsungan operasi tambang di lapangan,

Pemerintah RI memutuskan:

“PT FI akan melanjutkan operasi pertambangan di Tembaga Pura,

dengan ketentuan (1) konsesi diberikan dalam bentuk IUPK (Izin

Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana disyaratkan oleh UU

No. 4/2009, (2) Pembangunan smelter sebagaimana disyaratkan

dalam UU no. 4/20019, (3) penerimaan Negara lebih baik

sebagaimana disyaratkan dalam UU No. 4/2009 dan (4) melakukan

divestasi saham PT FI ke BUMN/BUMD sampai menjadi sebesar

51% sebagaimana disyaratkan dalam PP No. 1/2017”

FAQ

Kontrak Karya PT FI

FAQ

ParticipatingInterest PT RTI

FAQ

Harga Divestasi dan Pendanaan

FAQ

Harga Divestasi dan Pendanaan

I. Ketentuan Divestasi Saham Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 (UU MINERBA) Dan PeraturanPelaksana

Pending Issue 2. Lingkungan

Permasalahan LingkunganPending Matters:

1. PTFI belum menempatkan jaminan pascatambang tahun 2018 sebesar US$ 110.726.676,86 (PTFI sudah diberikan suratperingatan ke-3);

2. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) masih belum disetujui KLHK;

3. Temuan hasil inspeksi oleh Ditjen Gakkum KLHK sebanyak 48 pelanggaran terdiri dari:

a. 31 temuan terkait AMDAL/RKL-RPL, Izin Lingkungan;

b. 5 temuan terkait pencemaran air;

c. 5 temuan terkait pencemaran udara;

d. 7 temuan terkait pengelolaan LB3;

4. Terkait pengelolaan tailing dan penyelesaian IPPKH, KLHK telah menerbitkan SK. 172/MENLHK/ Setjen/PLA.4/4/2018 terkaitpenyelesaian permasalahan lingkungan PTFI dan SK. 175/MENLHK/Setjen/PLA.4/4/2018 terkait pengelolaan tailing PTFI diModADA yang berisi beberapa tindakan perbaikan yang harus diselesaikan PTFI diantaranya:

a. Penyelesaian IPPKH (membutuhkan rekomendasi Gubernur Papua);

b. Pengendapan tailing di fasilitas penimbunan ModADA dengan efektivitas pengendapan di Zona 3 paling sedikit 95%. Realitasaat ini hanya sebesar 70%, (dalam dokumen AMDAL diprediksi sebesar 50%);

c. Pemenuhan baku mutu di titik penaatan Pandan Lima Kelapa Lima (diminta 200 mg/L), studi dan data historis hasil pengujianselama 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa baku mutu adalah 18.000 mg/L.

5. Diperlukan clearence dari Menteri LHK terkait permasalahan lingkungan yang sudah diselesaikan.

Pending Issue 3. Penerimaan Negara

Kewajiban Keuangan1. Pajak Badan sebesar 25% (locked-in) sampai dengan jangka waktu IUPK Operasi Produksi berakhir, termasuk perpanjangannya.

2. PBB dan royalti di bidang LHK berlaku secara nailed down.

3. Pajak-pajak lainnya berlaku secara prevailing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dari waktu ke waktu.

4. PNBP berupa iuran tetap dan iuran produksi/royalti nailed down sesuai dengan PP No. 9/2012 sampai dengan IUPK OperasiProduksi berakhir.

Pending Matters:

1. PTFI masih meminta suatu dokumen perjanjian stabilitas investasi dengan Pemerintah, sementara perjanjian dimaksud tidakdikenal dalam peraturan perundang-undangan;

2. Tata cara pengenaan, pemungutan, penyetoran dan/atau pembayaran PNBP belum disepakati PTFI (PTFI menghendaki tidakadanya pembayaran iuran produksi/royalti dimuka dan penghilangan biaya penyesuaian dalam bentuk biaya asuransi dansurveyor sebagai pengurangan);

3. Persentase Bea Keluar PTFI menginginkan sebesar 5%, saat ini berlaku sebesar 7,5%, dan pada saat kemajuan fisik pembangunansmelter mencapai 50% PTFI menginginkan Bea Keluar sebesar 0%;

4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PTFI menginginkan nailed down dan diatur dalam Perda Provinsi.

5. Dalam penerimaan keuntungan bersih IUPK PT FI menginginkan mengakomodir UU Otonomi Khusus dalam persentasepembagian Pemerintah Daerah Provinsi.

Pending Issue 4. Fasilitas Pemurnian

Pembangunan Fasilitas Pemurnian (Smelter)

Pending Matters:

1. PTFI menginginkan jangka waktu pembangunan smelter 5 tahun sejak diterbitkannya IUPK Operasi Produksi (sampai dengan 2023),sedangkan kebijakan penjualan ke luar negeri mineral logam hasil pengolahan hanya berlaku sampai dengan 12 Januari 2022(berdampak pada pelaku usaha komoditas mineral lain yang harus diperlakukan sama).

2. Dalam hal terdapat kelebihan produk hasil pengolahan (wilayah kucing liar) saat smelter telah terbangun, PTFI dapat menjual keluar negeri kelebihan produk mineral hasil pengolahan (tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan danberdampak pada pelaku usaha komoditas mineral lain yang harus diperlakukan sama). Ekspor produk pengolahan mineral dapatdiberikan dalam kondisi keadaan kahar (force majeur).

3. PTFI menginginkan realisasi biaya diperhitungkan dalam kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian (realisasi biaya dapatdiperhitungkan dalam tingkat kemajuan pembangunan smelter sepanjang sejalan dengan kemajuan fisik).

4. PTFI belum menyesuaikan kewajiban progres pembangunan fisik smelter sesuai dengan Permen ESDM No. 25/2018; pada tahun2018, PTFI wajib menyelesaikan:

a. Studi Kelayakan;

b. Izin Lingkungan;

c. Detail Engineering Design;

d. Pembebasan Lahan; dan

e. Site preparation

(harus disesuaikan paling lambat pada bulan Agustus 2018).

Lain-lain

37

REALISASI PRODUKSI BIJIH TEMBAGA PTFI

Penambangan Bijih Tembaga PTFI

38

REALISASI PRODUKSI DAN PENJUALAN KONSENTRAT PTFI

39

REALISASI PRODUKSI LOGAM PTFI

40

REALISASI EKSPOR KONSENTRAT PTFI

41

REALISASI EKSPOR KONSENTRAT PTFI

42

Tenaga KerjaPT Freeport Indonesia

Tahun 2014 – Semester I 2018

43

Rencana & Realisasi 2014-Semester I 2018Dana Pengembangan & Pemberdayaan Masyarakat PT Freeport Indonesia

44

Pengelolaan Dana Pengembangan & Pemberdayaan MasyarakatPT Freeeport Indonesia

45

Pengembangan & Pemberdayaan Masyarakat PT Freeport Indonesia 2018

46

*)Sumber : Laporan Keuangan PTFI**Pajak dan Pungutan Lainnya meliputi : PPh Badan, PPN, PBB Pajak Karyawan, PDRB, Bea Masuk, Pajak dan Retribusi daerah dll

REALISASI PENERIMAN DARI PTFI

47

POTENSI PENERIMAAN NEGARA TAHUN 2017-2041 (ROYALTI)

48

PERBANDINGAN PENERIMAAN NEGARA DALAM BENTUK KK DAN IUPK

49

LOCATION Cu RESERVES

North America 35.6 bn lbs

South America 31.8 bn lbs

Tenke (Africa) 7.1 bn lbs

Grasberg (Indonesia) 29 bn lbs

Cat : bn lbs = billion pounds; mm lbs = million pounds; mm oz = million ounces

Total Copper Reserve :

103.5 bn lbs

Total Gold Reserve : 28.5

mm oz

Total Moly Reserve : 3.11

bn lbs

Total Silver Reserve :

282.9 mm oz

Total Cobalt Reserve : 0.85

bn lbs

PTFI menyumbang 28% Copper reserve dan 99% Gold reservedari total reserves yang dimiliki oleh FCX di seluruh dunia (DARISATU LOKASI TAMBANG SAJA)

North America terdiri dari 7 (tujuh) lokasi tambang dan SouthAmerica terdiri dari 2 (dua) lokasi tambang

28% cadangan tembaga dan 99% cadangan emas yang dimiliki Freeport-McMoran (FCX) berada di Indonesia

50

PTFI menyumbang 16% Copper sales dan 93% Gold sales dari total revenue yang diperoleholeh FCX di seluruh dunia (DARI SATU LOKASI TAMBANG SAJA).

Sedangkan North America terdiri dari 7 (tujuh) lokasi tambang dan South America terdiridari 2 (dua) lokasi tambang.

Perlu dibangunfasilitas

pemurniantembaga dan

anode slime di Indonesia

KONTRIBUSI OPERASI PTFI CUKUP SIGNIFIKAN TERHADAP PENDAPATAN KONSOLIDASI FCX

51

Dari tabel disamping, dapatdisimpulkan 2 (dua) hal :a. Kadar Cu dari PTFI

merupakan yang terbaikdibandingkan copper mines lainnya

b. Cut Off Grade yang tinggidapat juga diartikanbahwa operasional PTFI tergolong high-cost copper mine dibandingcopper mines lainnya, sehingga kadar minimum bijih tembaga yang ekonomis untukditambang lebih tinggidari copper mines lainnya

CADANGAN TEMBAGA DI INDONESIA MEMILIKI KADAR TEMBAGA PALING BAIK