MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

NEGARA

MANFAAT PEMBELAJARAN

Dengan mempelajari materi Diklat ini peserta Diklat akan memperoleh pengetahuan tentang pelaksanaan manajemen kepegawaian negara yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas peserta

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Tujuan Pembelajaran Umum ( TPU )

Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu memahami berbagai ketentuan dibidang kepegawaian yang berkaitan dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban Pegawai Negeri

2. Tujuan Pembelajaran Khusus ( TPK )

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu menjelaskan:1. Pengertian Pegawai Negeri2. Kedudukan, tugas dan fungsi Pegawai Negeri3. Hak dan kewajiban Pegawai Negeri4. Sistem rekruitmen5. Sistem penempatan Pegawai Negeri

6. Sistem penggajian dan penghargaan

7. Sistem karir Pegawai Negeri

8. Sistem pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri

9. Sistem pemberhentin Pegawai Negeri

I. POKOK – POKOK KEPEGAWAIAN

A. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

setiap warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku

( menurut UU no 8 tahun 1974 jo UU no. 43 tahun 1999 )

B. KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI PNS

PNS berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional,jujur,adil dan merata dalam menyelenggarakan tugas negara,pemerintahan dan pembangunan

Menurut UU no 43 tahun 1999PNS terdiri dari

1. Pegawai Negeri Sipil

2. Anggota Tentara Nasional Indonesia

3. Anggota Kepolisian Negara RI

Sedangkan PNS sendiri terdiri dari :1. Pegawai Negeri Sipil Pusat

a. PNS pusat adalah PNS yang gajinya dibebankan pada

APBN dan bekerja pada departemen, lembaga non

Departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi

negara, instansi pusat yang ada di daerah-daerah dan

kepaniteraan pengadilan

b. PNS pusat yang bekerja pada perusahaan jawatan

c. PNS pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada daerah

otonom

d. PNS pusat yang berdasarkan suatu peraturan perundang –

undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain

e. PNS pusat yang menyelenggarakan tugas negara lain seperti

perusahaan umum,yayasan dll

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Adalah PNS yang bekerja didaerah otonom

seperti daerah otonom daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dipekerjakan pada pemerintah daerah atau dipekerjakan diluar instansi induk

C. Hak dan Kewajiban PNSHak – hak PNS :1. Memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai

dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya2. Memperoleh cuti :

a. Cuti tahunanb. Cuti besarc. Cuti sakitd. Cuti bersaline. Cuti karena alasan pentingf. Cuti diluar tanggungan negara

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil1. Setia dan taat kepada pancasila dan UUD 1945,

Negara dan Pemerintah

2. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yng lngsung menyangkut tugas – tugas kedinasannya maupun yang berlangsung secara umum

3. Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik - baiknya

4. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik – baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab

5. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan negra

6. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain

7. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah dan PNS

8. Mengangkat dan mentaati sumber/janji PNS dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan per UU an yang berlaku

9. Memelihara dan meningkatkan keutuhan , kekompakan, persatuan dan kesatuan Korp PNS

10. Segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui adanya hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil

11. Mentaati ketentuan jam kerja12. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang

baik13. Menggunakan dan memelihara barang – barang

milik negara dengan sebaik - baiknya

14.Memberikan pelayanan dengan sebaik – baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing – masing

15.Bertindak dan bersifat tegas tapi adil dan bijaksana terhadap bwahan

16.Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas

17.Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya

18.Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya

19.Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karirnya

20.Mentaati ketentuan peraturan per UU an tentang perpajakan

21.Berpakaian rapi, sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarkat, sesama PNS dan terhadap atasan

22.Hormat menghormati antara sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlainan

23.Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalm masyarakat

24.Mentaati segala peraturan Per UU an dan peraturan kedinasan yang berlaku

25.Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang

26.Memperhatikan dan menyelesaikan dengn sebaik – biknya setiap lporn yang diterima mengenai pelanggaran disiplin

D. Peraturan Disiplin PNSMenurut PP No. 30 tahun 1980 peraturan disiplin adalah : Peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh seorang Pegawai Negeri Sipil

Larangan PNS

1. Melakukan hal – hal yng dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah atau PNS

2. Menyalahgunkan wewenangnya

3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing

4. Menyalahgunakan barang – barang atau surat – surat berharga milik negara

5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjam barang – barang dokumen atau surat – surat berharga milik negara secara tidak sah

6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam mupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan orang lain

7. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerja

8. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga pemberian itu bersangkut dengan jabatan atau pekerjaan PNS yang bersangkutan

9. Memasuki tempat – tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat PNS kecuali untuk kepentingan jabatan

10.Melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani .

11.Menghalangi berjalannya tugas kedinasan

12.Bertindak sewenang – wenang terhadap bawahannya

13. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain

14. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi pemerintah

15. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya

16. Memiliki saham atau perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga memallui pemilik saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan

17.Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi maupun sambilan menajdi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina Gol.IV/a keatas atau yang memangku jabatan eselon I

18.Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain

Hukuman disiplin PNS

Menurut PP no. 30 tahun 1980 pasal 1 Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang melanggar ketentuan peraturan disiplin PNS baik dilakukan didalam maupun diluar jam kerja

Tingkat dan jenis hukuman disiplin

1. Tingkat hukuman disiplin :

a. Hukuman disiplin ringan

b. Hukuman disiplin sedang

c. Hukuman disiplin berat

2. Jenis hukuman disiplin ringan

a. Teguran lisan

b. Teguran tertulis

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis

3. Jenis hukuman disiplin sedang

a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun

b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun

c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun

4. Jenis hukuman disiplin berat

a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun

b. Pembebasan dari jabatan

c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

d. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS

II. Sistem Rekruitmen PNS

A. Formasi Pegawai Negeri Sipil

jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam stu satuan organisasi dalam jangka waktu tertentu ( Menurut PP no. 97 tahun 2000 )

Formasi PNS:

1. PNS Pusat

2. PNS Daerah

Formasi disusun berdasarkan analisa kebutuhan dan penyediaan pegawai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Analisa kebutuhan dilakukan berdasarkan

a. Jenis pekerjaan

b. Sifat pekerjaan

c. Analisasi beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang PNS dalam jangka waktu tertentu

d. Prinsip pelaksanaan pekerjaan

e. Peralatan yang tersedia

B. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Adalah kegiatan untuk mengisi formasi ( diatur dalam PP No.98 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 tahun 2002

Tahapan pengadaan PNS

Kegiatan perencanaan Pengumuman Pelamaran Penyaringan Pengangkatan menjadi CPNS Pengangkatan menjadi PNS

Syarat melamar sebagai PNS1. Berstatus sebagai WNI

2. Berusia serendah – rendahnya 18 tahun dan setinggi – tingginya 35 tahun

3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS

5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri

6. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan

7. Berkelakukan baik

8. Sehat jasmani dan rohani

9. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah

10.Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan

III. Sistem Penempatan

A. Pegawai Baru

Jabatan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi negara

Jabatan Karier : jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah yang hanya dapat diduduki oleh PNS atau PNS yang telah beralih status sebagai PNS

Jabatan Karier :

1. Jabatan Struktural adalah jabatan

yang secara tegas ada dalam struktur organisasi

2. Jabatan Fungsional adalah jabatan

yang secara tidak tegas disebutkan

dalam struktur organisasi tetapi dari

sudut fungsinya diperlukan oleh

organisasi ( peneliti, Dokter,

pustakawan, Widyaiswara )

B. Penilaian Kinerja PNS

Dituangkan dalam PP No. 10 tahun 1978 tentang Daftar Pelaksanaan Pekerjaan PNS ( DP-3 )

Unsur – unsur yang yang dinilai :1. Kesetiaan2. Prestasi kerja3. Tanggung jawab

4. Ketaatan

5. Kejujuran

6. Kerjasama

7. Prakarsa

8. Kepemimpinan ( khusus bagi PNS yang menjadi pejabat Eselon V keatas )

C. Kenaikan Pangkat PNS

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.Macam – macam kenaikan pangkat :1.Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan

Kenaikan pangkat reguler diberikan :

a. Tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentub. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya

tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu

c. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk dan tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu

2. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah

kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi

Diberikan kepada PNS :

a. Menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional

b. Menduduki jabatan tertentu yang pangkatnya ditetapkan dengan Kepres

c. Menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya

d. Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara

e. Diangkat menjadi pejabat negara

f. Memperoleh STTB atau ijazah yang lebih tinggi

g. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan sruktural atau jabatan fungsional

h. Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar

i. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang pangkatnya dalam jabatan pimpinn atau jabatan fungsional tertentu

3. Kenaikan pangkat Anumerta adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang dinyatakan tewas artinya meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibnnya

4. Kenaikan pangkat pengabdian adalah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang diberikn kepada PNS yang diberikan dengn hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas pensiun sepanjang yang bersangkutan telah :

a. 30 tahun atau lebih secara terus menerus dan sekurang – kurangnya telah satu bulan dalam pangkat terakhir

b. 25 tahun atau lebih tetpi kurang dari 30

tahun secara terus menerus dan

sekurang – kurangnya lebih 1 tahun

dalam pangkat terakhir

c. 20 tahun atau lebih tetapi kurang dari 25

tahun secara terus menerus dan

sekurang – kurangnya telah 2 tahun dalam

pangkat terakhir

d. 10 tahun atau lebih tetapi kurang dari 20

tahun secara terus menerus dan sekurang –

kurangnya telah 4 tahun terakhir dalam

pangkat terakhir

IV. Sistem Karier PNSA. Arti pentingnya pola pikir

1. Manfaat bagi pegawai

a.Pegawai lebih menyadari keterampilan atau

kemampuan, kekuatan dan kelemahannya

sehingga dapat meningkatkan dan memperbaiki

kenerja pegawai

b.Dapat meningkatkan harga diri dan kebanggaan

atas kontribusi yang bersangkutan terhadap

organisasi atau instansi

c.Dapat memberikan arahan bagi pegawai akan

karir yang diinginkannya pada masa yang

akan datang

2. Manfaat bagi organisasi

a.Pemanfaatan SDM lebih optimal,

melalui perencanaan yang

sistematis yang dapat diketahui

pegawai secara langsung

b.Sangat memudahkan bagi

manajemen kepegawaian dalam

melakukan kaderisasi

c.Akan meningkatkan kinerja

instansi/organisasi

B. Konsep pola karir

Karir adalah kemungkinan yang terbuka bagi setiap pegawai dalam rangka mendapatkan kedudukan atau jabatan tertentu, kenaikn pangkat, kesempatan memasuki pendidikan dan pelatihan serta pemindahan alih penugasan

Pola karir pegawai adalah pola pembinaan pegawai yang menggambarkan jalur pengembangan karir yang menunjukkan pola keterkaitan serta keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan serta masa kerja seorang pegawai sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun

Jalur karir1. Pola yang menggambarkan

kemungkinan urutan jabatan bagi seorang karyawan sampai mencapai jabatan tertinggi

2. Pola yang berkesinambungan dari beberapa pekerjaan atau jabatan yang membentuk karir seseorang

C. Kebijakan pembinaan PNS

Sistem pembinaan PNS merupakan perpaduan antara sistem prestasi kerj dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja

Pembinaan karir PNS

• Sistem Karir Terbukaadalah suatu sistem kepegawaian dimana untuk menduduki jabatan lowong disuatu unit organisasi terbuka bagi setiap warga negara asalkan mempunyai kcakapan dan pengalaman yang diperlukan untuk jabatan yang lowong tersebut

• Sistem Karir Tertutup

adalah suatu sistem kepegawaian dimana jabatan yang lowong dalam suatu organisasi hanya dapat diduduki oleh pegawai yang telah ada dalam organisasi itu, tidak boleh diduduki oleh orang luar

V. Sistem Penggajian dan Penghargaan PNS

A. Penggajian PNS

Gaji adalah balas atau penghargaan atas hasil kerja seorang pegawai

Dalam sistem penggajian dikenal adanya perpaduan antara :

1. Sistem berkala tunggal

2. Sistem skala ganda

Sistem skala tunggal

adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab yang dipikul

Sistem skala ganda

adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan saja didasarkan pada pangkat tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu

B. Penghargaan PNS

Kepada PNS dapat diberikan penghargaan apabila telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap negara atau telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya. Tanda Jasa Kenaikan pangkat istimewa

Macam tanda jasa :

1. Satya Lancana Karya Satya Sepuluh Tahun warna perunggu diberikan kepada PNS yang telah bekerja secara terus menerus sekurang nya 10 tahun

2. Satya Lancana Karya Satya Dua Puluh Tahun warna perunggu diberikan kepada PNS bekerja terus menerus sekurangnya 20 tahun

3. Satya Lancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun warna emas diberikan kepada PNS bekerja sekurangnya 30 tahun

VI. Sistem Pendidikan dan Pelatihan PNS

A. Arti Pentingnya Diklat PNS

Diklat PNS adalah upaya yang dilakukan bagi PNS untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan dan kemampuannya sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaannya sebagai PNS

Dalam rangka pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem karir dan prestasi kerja, Diklat merupakan salah satu aspek yang perlu ditangani secara proporsional dan profesional secara terus menerus dan berkesinambungan

Pengaturan penyelenggaraan Diklat jabatan meliputi :

• Perencanaan termasuk perencanaan

anggaran• Penentuan standar• Pemberian akreditasi• Penilaian• Pengawasan

B. Tujuan Diklat PNS

Tujuan Umum Diklat Jabatan ( UU No. 43 tahun 1999 ) :1. Meningkatkan pengabdin, mutu, keahlian

dan keterampilan2. Menciptakan adanya pola pikir yang sama3. Menciptakan dan mengembangkan

metode kerja yang lebih baik4. Membina karir Pegawai Negeri

PP No. 101 tahun 2000 Diklat Jabatan PNS

1. Tujuan Diklat

a.Meningkatkan pengetahuan, keahlian,

keterampilan dan sikap untuk dapat

melaksanakan tugas jabatan secara

profesional dengan dilandasi

kepribadian dan etika PNS sesuai

kebutuhan instansi

b.Menciptakan aparatur yang mampu

berperan sebagai pembaharu dan

perekat persatuan dan kesatuan bangsa

c. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat

d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik ( good governance )

2. Sasaran Diklat

adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan masing – masing jenis dan jenjang jabatan

C. Jenis dan Jenjang Diklat PNS

1. Jenis Diklat

a. Diklat Prajabatan

b. Diklat dalam Jabatan

Diklat Prajabatan adalah syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS :

a. Diklat Prajabatan Gol.I untuk PNS Gol I

b. Diklat Prajabatan Gol II untuk PNS Gol II

c. Diklat Prajabatan Gol III untuk PNS Gol III

2. Jenjang Diklat Dalam Jabatan

a. Diklat Kepemimpinan ( Diklatpim )

b. Diklat Fungsional

c. Diklat Teknis

D. Peserta Diklat

1. Peserta Diklat Prajabatan adalah seluruh CPNS

2. Peserta Diklatpim adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan Struktural Eselon I, II, III dan IV

3. Peserta Diklat Fungsional adalah PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional tertentu

4. Peserta Diklat Teknis adalah PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya

E. Penyelenggaraan Diklat

Dilakukan secara klasikal maupun nonklasikal :

1. Klasikal artinya dilaksanakan didalam kelas atau penyelenggaraan Diklat dilakukan secara tatap muka

2. Non Klasikal dilakukan dengan pelatihan dialam bebas, pelatihan ditempat kerja atau pelatihan dengan sistem jarak jauh

VII. Sistem Pemberhentian PNS

Klasifikasi pemberhentian PNS ( PP No.32 tahun 1979 ) :

1. Atas permintaan sendiri

2. Karena mencapai batas usia pensiun

3. Karena adanya penyederhanaan organisasi

4. Karena melakukan pelanggaran atau tindak pidana atau penyelewengan

5. Karena tidak cakap jasmani dan

rohani

6. Karena meninggalkan tugas

7. Karena meninggal dunia atau hilang

8. Karena hal – hal lain

Pemberhentian PNS

1. Pemberhentian dengan hormat

2. Pemberhentian dengan tidak

hormat

A. Pemberhentian atas permintaan sendiri

PNS yang berhenti atas permintaan sendiri diberhentikan dengan hormat sebagai PNS akan tetapi dapat ditolak apabila PNS ybs masih terikat dalam keharusan bekerja pada pemerintah berdasarkan peraturan per UU an yang berlaku

B. Pemberhentian karena telah mencapai

usia pensiun ( BUP )

Batas usia pensiun PNS Yaitu 56 tahun

Dapat diperpanjang sampai :

1. 65 tahun bagi PNS :

a.Ahli peneliti atau peneliti yang

ditugaskan secara penuh dibidang

penelitian

b.Guru besar

c.Jabatan lain yang ditentukan oleh

Presiden

2. 60 tahun bagi PNS

a. Jaksa agung

b. Pimpinan sekretariat lembaga

tertinggi negara

c. Seluruh eselon I dan II

d. Pengawas sekolah lanjutan Tingkat

pertama atau atas

e. Guru yang ditugaskan secara penuh

pada sekolah dasar

3. 58 tahun bagi PNS

a. Hakim pada Mahkamah Pelayanan

b. Hakim pada Pengadilan Tinggi

c. Hakim agama pada Pengadilan

Agama Tingkat Banding

e.Hakim agama pada Pengadilan

Agama

C.Pemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindak pidana/penyelewengan

PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat :

1. Melanggar sumpah dan janji PNS, sumpah dan janji jabatan PNS atau peraturan disiplin PNS

2. Dihukum penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

D.Pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani

PNS diberhentikan dengan hormat apabila berdasarkan surt keterangan Tim Penguji kesehatan dinyatakan :

1. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena kesehatannya

2. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya

3. Setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali

E.Pemberhentian karena meninggalkan tugas

PNS yang meninggalkan tugas selama 2 ( dua ) bulan berturut – turut diberhentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga. Untuk selanjutnya apabila dalam waktu 6 ( enam ) bulan secara terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS

SEKIAN

TERIMA KASIH