UI~Ui:lrlU-c:I~l\iirlUlen ;

Bagian Hukum SetdaKota LubuklinggauDIcebIk 0Ieh :

}! PERCT.IlAWAR (073W23Z02)

Peraturan DaerabNo. 06 Tabun 2004

Tentang Ijin Usaha Hoteldan Retribusi Atas Ijin

Usaha Hotel

lEMBARAN DAERAHKOTA LUBUKLINGGAU

Nomor01 Tahun 2004Seri E

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAUNOMOR 06 TAHUN 2004

IZIN USAHA HOTEL DAN RET~~U~I ATAS IZINUSAHA HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a. bahwa dengan terbentuknya PemerintahKotaLubuklinggausebagaidaerah otonomberdasarkan Undang - undang nomor 7tahun 2001 tentang Pembentukan KotaLubuklinggau, maka dipandang perluuntuk menggali, meningkatkan danmengembangkan· usaha- usahakepariwisataan khususnyausaha hotel diwilayah Kota Lubuklinggau;

b. bahwa dalam rangka menggali,meningkatkan dan mengembangkanusaha kepariwisataan sebagaimanadimaksud huruf a, perlu diatur danditetapkan ketentuan - ketentuanmengenailzin Usahadan RetribusiAtaslzin UsahaHotel dalam wilayah KotaLubuklinggau;

c. bahwa untuk pelaksanaan pengaturandimaksud huruf b, perlu ditetapkandengan Peraturan Daerah Kotalubuklinggau.

1. Undang- undang nomor 9 tahun 1990tentang KepariwiSataan (lembaranNegara Republ1k Indonesia tahun 1990nomor 78, Tambahan Lembaran Negaranomor3421 );

2. Undang - undang nomor 18 tahun 1991tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah ( lembaran Negara Republik In-donesia tabun 1991 oomor 41, Tambahanlembaran Negara nomor 3685 )

. sebagaimana tetah diullah dengan Undang- undang oomor 34 tahun 2000 tentangperubahan alas Undang - undang nomor18 tahun 1997 tentang Pajak. Daerah danRetribusi Daerah ( lembaran NegaraRepublik Indonesia tahun 2000 nomor246,Tambahan lembaran Negara nomor4048 );

3. Undang - undang nomor 22 tahun 1999tentang Pemerintahan Daerah ( LembaranNegara Republik Indonesia tahun 1999nomor 60, Tambahan Lembaran Negaranomor 3839 );

4. Undang - undang nomor25 tahun 1999tentang Perimbangan KeuanganantaraPemerintah Pusat dan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia tahun 1999nomor 72, Tambahan Lembaran Negaranomor 3848 );

5 Undang - undang nomor 7 tahun 2001tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau( Lembaran' Negara Republik Indonesiatahun 2001· nomor 87, TambahanLembaran Negara nomor 4114 );

6. Peraturan Pemerintah nomor 67 tahun 1996ten tang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lernbaran Negara Republik Indonesia tahun1996 nomor 101, Tambahan LembaranNegara nomor 3658 );

7. PeraturanPemerintah nomor 66 tahun2001 tentang Retribusi Daerah ( LembaranNegara Republik Indonesia tahun 2001nomor 119, Tambahan Lembar~n-'Negaranomor 4139 );

8. KeputusanMenteriKebudayaandan Pariwisatanomor: Kep/ Nd<J> / IV/ 2001tentang PedomanUmum PerizinanUsahaPariwisatao,

-)9. Keputusan Menteri Kebudayaan dan

Pariwisata nomor: KM.3/ HK.001J MKP.02 tentang PenggolonganKelasHotel ; DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

LUBUKLINGGAU10. Keputusan Menteri dalam Negeri dan

Otonomi Daerah nomor 22' tahun 2001tentang Bentuk produk-produk hukumDaerah;

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAUTENTANG IZIN USAHA HOTEL DAN RETRIBUSIATAS IZIN USAHA HOTEL

11. Keputusan Menteri. Dalam Negeri danOtonomi Daerah nomor 7 tahun 2003.tentangPedoman Operasional PenyidikPegawai Negeri Sipil dalam PenegakanPeraturan Daerah. BAB I

. KETENTUAN UMUM12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera

Selatan n'IUomor3 tahun 1987 ten tangPenyerahansebagian UrusanPemerintahDaerah Propinsi Sumatera Selatan dalambidang Kepariwisataan kepada DaerahTingkat II;

13. Peraturan Daerah Propinsi SumateraSelatan nomor 5 tahun 1995 tentangPenambahanPenyerahanSebagianUrusanPemerintah Daerah Propinsi SumateraSelatan dalam bidang Kepariwisataankepada DaerahTingkat II;

3. Kepala Daerah adalah Walikota Lubuklinggau yangselanjutnya disebut Walikota.

14. Peraturan Daerah Kota LubuklinggauNomor 21 Tahun 2003 tentangPembentukan Organisasi dan Tata KerjaKantor Informasi, Pariwisata, Seni danBudaya.

4. Kantor Informasi, Pariwisata, Seni dan Budaya adalahKantor Informasi, Pariwisata, Seni dan Budaya KotaLubuklinggau.

5. KepalaKantor adalah KepalaKantor Informasi, Pariwisata,Seni dan Budaya Kota Lubuklinggau.

Dinas Pendapatan Dae;ah adalah Dinas pe~:~patan DaerahKota Lubuklinggau. 16. lzin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk

membangun dan mengusahakan hotel dalam wilayah Kotalubuklinggau.Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan Pemerintah, dunia

usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menatakebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan. 17. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi ataskegiatan

tertentu Pemerintah Daerah dalaln rangka pemberian izinkepada Orang Pribadi. Badan Usaha yang dimaksud untukpembinaan. pengaturan. pengendalian dan pengawasanatas kegiatan pemanfaatan ruang. penggunaan sumberdaya alaln. barang. prasarana. sarana atau fasilitas gunamelindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarianlingkungan.

Akomodasi adalah suatu wahana untuk penyediaan jasapenginapan yang dapat dilengkapi dengan jasa lainnya.

Hotel Bintang adalah yang memenuhi kriteriapenggolongan kelas hotel bintang yang diklasifikasikanbintang 1 (satu ) sampai dengan bintang 5 ( lima ).

10. Hotel Melati adalah suatu usaha komersial yangmenggunakan seluruh atau sebagian suatu bangunan yangkhusus dijadikan bagi setiap orang untuk memperolehpelayanan menginap dan lain - lain.

18. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Usahamenurut Peraturan Perundang - undangan Retribusidiwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusitennasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu.

11. Pimpinan Hotel adalah orang yang memimpin danbertanggungjSl»:a5~ atas pengusahaan hotel.

~:';..'t~~.;;:~.;-c~..

19. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yangselanjutnya dapat disingkat dengan SPORDadalah suratyang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkanobjek retribusi dari Wajib Retribusi sebagai dasarperhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutangmenurut Peraturan Perundang - undangan RetribusiDaerah.

12. Tamu adalah setiap orang yang menginap di hotel denganmembayar sewa kamar serta fasilitas lainnya.

13. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan sementara yangdiberikan oleh Walikota kepada Badan Usaha atau usahaperseorangan untuk dapat memulai pembangunan hotel. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya

disingkat SKRD,adalah surat keputusan yang menentukanbesamya jumlah retribusi yang terhutang.14. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan

Walikota untuk mendirikan suatu bangunan.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang s.e1anjutnya disingkatSTRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi danatau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

15. Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan oleh Walikotauntuk membuka tempat usaha.

Surat Ketetapan Retribusi, Daerah Kurang. Bayar untuk ..setan1,utAyadisingkat SKRDKBadalah suratkeputusan yangmenentukan besamya jumlah, retribusi yang terhutang,jumtah kredit retribusi, jumtah kekurangan, pembayaranpokok retribus.i, besarnya sanksi administrasi dan jumlahyang, masih harus djbayar~

Modal seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indo-nesia kecuali dalam rangka penanaman modal asing;

Mempekerjakan tenaga ahli tetap yang telahmemiliki sertifikat pendidikan di bidang perhotelan.

23. SlJrat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan,yang. s,elanJutniya. disingkat SKRDKBT adalah suratkeputusan, yang' menentukan tambahan at as jumlahr:etribusii y,arngtelah ditetapkan. .

(2) Untuk menjalankan usaha Hotel Melati harus memenuhipersyaratan sebagai berikut :

24. P.emeriksaan·adalah. serangkaian kegiatan, untuk meRcari,rneAgumpulkan dan mengolah data . atau keteraAganl'ainn¥a,dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhankewajtban: ret:ribusi daerah berdasarkan: PeraturanPeruodang - ur:ldangan Retribusi yang berlaku.

a. Berbentuk Badan Usaha atau usaha perorangan yangmaksud dan tujuannya semata - mata berusaha dalambidang usaha hotel sesuai dengan ketentuanPeraturan Perundang • undangan yang berlaku;

b. Modal usaha hotel dimiliki oleh Warga Negara Indo-nesia.

BAB IIBENTUK U5AHA DAN PERMODALAN

(3) Setiap Pengusaha Hotel diwajibkan menjadi anggotaPerhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI )

BAB IIIJENIS USAHA HOTEL DAN KEWAJIBAN PIMPINAN HOTEL

(1): Untuk menjalankan usaha Hotel Bintang harus memenuhipersyaratan sebagai berikut :

Berbentuk Perseroan Terbatas ( PT ) atau Koperasiyang maksud dan tujl!annya dinyatakan dalam akta

pendirian;

b. Mempunyaikantor tetap yang dilengkapi dengan.. fasHitas pendukung usaha;

b. Penyediaan tempat dan pelayanan makan danrninum;

Penyediaan .fasi~itas ~kOmodaSi u=~ pelayahan .lainnya yang·-@jiperlukan bagi penyelenggaraankegiatan usahir'hotel bintang.

e. Melakukan upaya secara terus menerus untukmeningkatkan mutu ketenagakerjaan dan pelayanan;

b. Hubungansewa menyewa antara pihak hotel dengantamu bersifat jangka pendek tidak bersifat .penyewaan tetap;

f. Memelihara sanitasi di dalam dan di lingkunganpekarangansesuaidenganketentuan PeraturanPerundang- undanganyang berlaku;

a. Penyediaanjasa menginap ;

g. Menetapkan tat a tertib dan persyaratan penghuni kamartermasuk tarif kamaryangditempatkan pada tempat yangmudah dilihat dan dibaca oleh tamu·,

d. Penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayananlainnya yang diperlukan bagi penyelenggaraankegiatan usaha hotel melati.

h. Memasang / meletakkan / menempelkan piagampenggolongan hotel ditempatkan pada tempat yangmudah dilihat dan dibaca oleh tamu.

BAB IVPENGGOLONGAN HOTEL

b. Melakukan tata pembukuan perusahaan sesuai denganketentuan Peraturan Perundang- undanganyangberlaku;

(1) Usahahotel digolongkan dalam 2 ( dua ) golongan kelashotel yaitu sebagai berikut :

c. Mencegahpenggunaanhotel dari kegiatan - kegiatan yangdapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum,untuk perjudian, penggunaanobat - obat terlarang sertamelanggar norma - norma kesusilaan;

d. Mentaati / mematuhi ketentuan - ketentuanketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan

(2) Golongan kelas Hotel Bintang sebagaimana dimaksuddalam huruf a dibagi atas 5 ( lima) penjenjangan kelashotel,yaitu Bintang 1 ( satu ) sampai dengan Bintang 5( lima ); .

(3) Golongankelas Hotel Melati sebagaimanadimaksud huruf. b hanya terdiri atas 1( satu )kelas sebagai Hotel Melat1, b. Modal usahahotel dimHlki oleh WargaNegara Indo-

nesia.

. BABYPERSYARATAN USAHA BAS VI

PERIZINAN

(1) . Untuk menjalankan usahaHotel Bintang harus memenuhi'persyaratan sebagai berikut: .

a. Berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasiyang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam aktapendirian;

(1) Untuk membangun hotel baru ataupun perubahan /penambahan kamar harus memHiki persetujuan prinsipyang diterbitkan oleh Walikota.

b. Mempunyai kantor tetapyang •.dHengkapi denganfasilitas pendukung usaha;

c. Modal seluruhnya dimHlki oleh Warga Negara Indo-nesia kecuali dalam rangka PenanarrianModalAsing;

(1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat(1) berlaku untuk masaselama 6 ( enam ) bulan.

d. Mempekerjakari tenaga ahli tetap . yang telahmemHiki sertifikat pendidikan di bidang usahaperhotelan; .

(2) Persetujuan prinsip hotel batal dengan sendirinya dalamhal pelaksanaan pembangunan belum dimulai dalamjangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal in1,

(2) Untuk menjalankan usaha Hotel Melati harus memenuhipersyaratan sebagai berikut:

. a. Berbentuk badan usahaatau.usahaperorangan yangmaksuddan tujuannyasemata - mata berusahadalam

'..•..bidang usaha hotel sesuai dengan ketentuan .Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;

(1) Persetujuan prinsip diajukan kepada Walikota melaluiKantor Informasi, Pariwisata, Seni dan Budaya denganmelampirkan : .

a. Rencana pembangunan dan gambar pra rencanabangunansesuai dengan golongan klasifikasi;

-c. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk

pemohon;

d. .Melampirkan photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak.

(2) Persetujuan dan penolakan permohonan dimaksud ayat(1) pasal ini diselesaikan dalam waktu yang singkat dandalam hal permohonandisetujui maka dikeluarkanpersetujuan prinsip.

(3) Setelah petsetujuan prinsip dikeluarkan pemohon harusmelengkapi Izin Mendirikan Bangunan ( .1MB) sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIITATA CARA MENDAPATKAN IZIN USAHA

(1) Permohonan Izin Usaha Hotel Bintang diajukan secaratertulis oleh Pimpinan Perusahaan kepada Walikotameialui Kantor Informasi, Pariwisata, Seni dan Budayadengan melampirkan :

a. Salinan akta pendirian perusahaan / koperasi ;

d. Daftar Riwayat Hidup Pimpinan Perusahaan dantenaga ahli;

)e. Proposal pendirian perusahaan;

f. Salinan Suratlzin Tempat Usaha ( SITU); .

g. Salinanizin Gangguan ( HO );

11

. (' h. Laporan penyelesaian pembangunan Hotel Bintang( khusus bagi hotel bintang yang baru );

1. Penyusunan studi dampak lingkungan ( AMDAL, atauUKL dan UPL ).

(2) Permohonan Izin Usaha Hotel Melati diajukan secaratertulis oleh pimpinan Hotel kepada Walikota melalui .Kantor Informasi, Pariwisata, Senidan Budaya denganmelampirkan syarat .,syarat sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini kecuali ayat (1) huruf a.

(3) Dalam waktu selambat - lambatnya 30 ( tiga puluh ) harikerja setelah berkas permohonan diterima, akan diberikanjawaban diterima atau ditolaknya izin.

(4) Penolakan permohonan izin usaha diberitahukan secaratertulis kepada pemohon disertai dengan alasanpenolakan.

(2) Izin usaha harus dilakukan Pendaftaran Ulang setiap 1 (satu ) tahun.

Pasa112Budaya atas nama Walikota;.

(1) Izin usaha dapat dicabutapabila :(2) . Pimpinan Hotel wajib memberikan laporan ten tang tingkat

hunian kamar setiap bulan kepada Walikota melalui Kantor

a. Tidak memenuhi persyaratan pengusahaan hotelInformasi, Pariwisata, Sent dan Budaya;

yang telah ditetapkan;(3) Pimpinan Usaha Hotel wajib menyampaikan Laporan

b. Tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 ( dua ) Kegiatan Usaha ( LKU ) kepada Walikota melalui Kantor

tahun berturut - turut; Informasi, Pariwisata, Seni dan Budaya dan tembusan .kepada Gubernur Sumatera Selatan, Laporan Kegiatan .. . :;.

'~'.

c. Tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan· Usaha ( LKU ) dilakukan 2 ( dua ) kali dalam 1 (satu ) tahun

Kegiatar{Usaha ( LKU ) kepada Walikota melalui 1 pada setiap akhir bulan Januari dan akhir bulan Juli.

Kantor Informasi, Pariwisata, Seni dan Budaya; tII (4) Dalam hal yang dianggap perlu Walikota melalui KantorI

d. Melakukan kegiatan yang bertentangan denganI . Informasi, Pariwisata, Seni dan Budaya dapat meminta .I

peraturan / ketentuan yang berlaku; I laporan kepada Pimpinan Hotel.

e. Diperoleh secara tidak sah; Pasal 15

f. Perusahaan jatuh pailit. (1) Pembinaan dan pengawasan dimaksud dalam pasal14 ayat(1) Peraturan Daerah ini meliputi :

PasaL 13

. Setiap perubahan nama dan atau pemindah tanganan,pemilikhotel wajib melaporkan secara tertulis kepada Walikota melaluiKantor Informasi, Pariwisata, Seni dan Budaya.

BAB VIIIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

d. Peningkatan keterampilan dan kemampuan tenaga'·kerja; .

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha hoteldilakukan oleh Kantor Informasi, Pariwisata, Seni dan

(2) Untuk pelaksanaanpembinaan dan pengawasandimaksuddalam ayat (1) pasal ini, tehadap pengusahaan hotelsewaktu - waktu dapat diadakanpemeriksaanoleh PetugasKantor Informasi, Pariwisata, Seni dan Budaya.·

diberikan Pemerintah Daerahsebagaimanadimaksud Pasal17Peraturan Daerah in1,

Bagian KeduaGolongan Retribusi

BAB IXRETRIBUSIATASIZIN USAHAHOTEL·

Bagian PertamaNama, Objek dan Subjek Retribusi

Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerahini digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian KetigaCara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Dengannama RetribusiAtas Izin UsahaHotel dipungut retribusiatas izin usaha hotel yang selanjutnya disebut Retribusi.

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlahpersetujuan prinsip, izin usaha, pendaftaran ulang yangdiberikan dan golongan hotel.·Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh orangpribadi berupa pelayanan :

a. Pemberian persetujuan prinsip pembangunan baru dan .penambahan kamar;

Prinsip dan Sasarandalam Penetapan Struktur dan BesarnyaTarif Retribusi

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur danbesarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untukmenutupi . sebagian atau sarna dengan biayapenyelenggaraan· pemberian pelayanan sebagaimanadimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini.Subjek Retribusi adalah orang pribadi / badan usaha yang

.j;. melakukan pembayaran atas pelayanan y.~,ngdisediakan atau

(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputikomponen biaya survey lapangan dan biaya transportasidalam rangka pembinaan pengendalian dan pengawasan.

Bagian KeenamWilayah Pemungutan

Bagian KelimaStruktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Retribusi terhutang dipungut di wHayah daerah tempatpelayanan diberikan.

Bagian KetujuhMasa Retribusi. dan Saat Retribusi, Terhutang:(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan

penggolongan hotel, jumlah kamar dan jenis pelayananyang diberikan sebagaimanadimaksud Pasal17 PeraturanDaerah ini.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini adalah sebagai berikut :

Masa retribusi adalah dalam jangka waktu yang lamanya 5 (lima ):tahun.

a. Retribusi pemberian persetujuan prinsippembangunan baru dan penambahan kamar :

Hotel Bintang sebesar . Rp. 20.000,- / kamarHotel Melati sebesar Rp. 15.000,- / kamar

Saat terhutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannyaSKROatau dokumen lainnya yang dipersamakan.

b.· Retribusi lzin Usaha :-Bintang 5 ( lima) sebesar Rp. 50.000,~ / kamar- Bintang 4 ( empat ) sebesarRp. 40.000,- / kamar- Bintang 3 ( tiga ) sebesar Rp. 35.000,- / kamar- Bintang 2 ( dua ) sebesar Rp. 30.000,- / kamar- Bintang 1 ( satu ) sebesar Rp. 25.000,- / kamar- Melati sebesar RP.20.000,· / kamar

Bagian KedelapanSurat Pendaftaran

(3)Setiappendaftaran ulangdikenakan retribusi sebesar .50. % . ( lima puluh persen ) dari besarnya tarif sebagaimanadimaksud ayat (2) huruf b pasal ini.

(2) SPOROsebagaimanadimaksud ayat (1) pasal ini harus diisidenganjelas, benardan lengkapserta ditandatangani olehWajib Retribusi atau kuasanya bersamaan denganpengajuan perm(':,onan perizinan.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaianSPORO sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,ditetapkan oleh Walikota.

Bagian KesebelasSanksi Administrasi

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunyaatau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupabunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusiyang terbutang atau kurang membayar dan ditagih denganmenggunakan STRD.

Bagian KesembilanPenetapan Retribusi

(1) Berdasarkan SPOROsebagaimana dimaksud pasal26 ayat(1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutangdengan menerbitkan SKRO atau dokumen lain yangdipersamakan.

Bagian KeduabelasTata Cara Pembayaran

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan databaru atau data yang semula belum terungkap yangmengakibatkan penambahan jumlah retribusi yangterhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT•

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRDatau dokumenlain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1)pasal ini dan SKRDKBTsebagaimana dimaksud ayat (2)pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat -lambatnya 15( lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRDatau'dokumenlain yang dipersamakan, SKRDKBTdan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaranretribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian KesepuluhTata Cara Pemungutan Bagian Ketigabelas

Tata Cara Penagihan

(2) Retribusi -dipungut dengan menggunakan SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT

(1) Pengeluaran surat teguran I peringatan I surat lain yangsejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan

)retribusi dikeluarkan 7 ( tUjuh ) hari sejak jatuh tempopembayaran.

)kurungan paling lama 6 ( enam )bulan atau denda sebanyak• banyaknya Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah).

(2) . Dalam jangka waktu 7 (tujuh ) hari sejak tanggal suratteguran I .peringatan / surat lain yang sejenis WajibRetribusi harus melunasi retribusi yang terhutang .

. (3). Sur-at teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal .inidikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

(2) Tindak pidana s,ebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini·adalah pelanggaran.

BAB XIPENYIDIKAN

Bagian Keempat belasPenguraJigan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi (1) Pejabat Pegawai Negeri 5ipil tertentu dilingkungan

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untukmelakukan penyidikan tindak pidana di bidang RetribusiDaerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undangHukum Acara Pidana yang berlaku.(1) Walikota dapat memperikan pengurangan, keringanan dan

pembebasan retribusi. . .

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retriblisisebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberikandengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanandan pembebasanretribusi ditetapkan oleh Walikota.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasalini adalah :

a. Menerima,mencari, mengumpulkan dan menelitiketerangan atau laporan berkenaan dengan tindakpidana di bidang Retribusi Daerah agar keteranganten tang laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

BAB XKETENTUAN PIDANA

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan mengenai or-ang pribadi atau badan sehubungan dengan tindakpidana di bidang Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dart orangpribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidanadi bidang Retribusi Daerah;

~:~".(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannyasehingga merugikan keuangan daerahdiancam pidana

')d. Memeriksa buku -buku,catatan - catatan dan

dokumen - dokumen lain yangberkenaan dengantindak ptdana di bidang Retribusi Daerah;

. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahanbukti pembukuan, pencatatan dan dokumen ~dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadapbahan bukti tersebut; .

f. . Meminta bantuan tenaga ahli dalarn rangkapelakSanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidangRetribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan latau melarang seseorangmeninggalkan ruangan atau tempat pada saatpemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksaidentitas orang dan I atau dokumen yang dibawasebagaimana dimaksud pada huruf e; .

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakpidana di bidang Retribusi Daerah;

1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan... -diper-iksa sebagai tersangka atau saksi;

k. .Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaranpenyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerahmenurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ay.at (1)memberitahukan dimulainya penyidikan Clan·

)menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umumsesuai· dengan~;ketentuan yang diatur dalam" Undang -undang Hukum A'eara-Pidana yci.ng berlaku.

. BAR XIIKETENTUAN PERALIHAN

(1) Dengan bertakunyaPeraturan Daerahinj, maka semuaketentuan tentang pengusahaan hotel yang pernahdikeluarkan dan bertentangan dengan Peraturan Daerahini dinyatakan tidak bertaku.

(2) Selambat - lambatnya dalam jangka waktu seJama 6 (enam ) bulan terhitung sejak bertakunya Peraturan Daerahinl, semua usaha hotel dalarn daerah harus teLahmenyesuaikan dengan Peraturan Daerah lni.

BAB XlnKfTENTUAN PENUTUP

Hal - hal yang, betum dlatur dalam Peraturan Daerah ini, akanditetapkan lebill Lanjut oleh WaLikota sepanjang mengenaipelaksanaannya.

Agar setiaporang dapat mengetahuinya, _merintahkanpengunrlangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran DaerahKotaLubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.pada tanggal 17 Juni 2004

Diundangkan di LubuklinggauPada tanggal 19 Juni 2004

H. UBAIDILLAH IDRUS, SHPEMBINATK. INIP.440012311

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAUTAHUN 2004 NOMOR 01 SERI E