Bagian 14_Lembaga Asuransi

Bagian 14. Lembaga Asuransi | 140

Tujuan Pembelajaran:

Mengenal jenis-jenis perusahaan asuransi; Mengidentifikasi departemen dan tugas-tugasnya dalam organisasi perusahaan

asuransi.

34.1. Bentuk Hukum Usaha Perasuransian di Indonesia

Menurut UU No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, di Indonesia terdapat empat

badan hukum yang berbentuk:

Perusahaan Perseroan (PERSERO);

Koperasi;

Perseroan Terbatas;

Usaha Bersama (Mutual);

34.1.1. Perseroan Terbatas

Kepemilikan: pemegang saham;

Pemegang saham berperan sebagai pemberi modal perusahaan;

Kerugian perusahaan akan berpengaruh pada kepemilikan sahamnya;

Besarnya distribusi surplus akan menjadi keuntungan pemegang polis yang

berpartisipasi. Besarnya berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Sisa

surplus menjadi dividen pemegang saham;

34.1.2. Mutual

Kepemilikan: pemegang polis;

Kerugian akan menyebabkan pengurangan uang pertanggungan sesuai dengan kontrak

perusahaan;

Distribusi surplus menjadi keuntungan pemegang polis.


Berikut ini adalah indentifikasi dari bentuk hukum asuransi Mutual dan Perseroan Terbatas.

Pilih benar atau salah untuk setiap pernyataan di bawah ini!

Pernyataan Benar Salah

Perseroan Terbatas: Perseroan Terbatas: Kerugian akan menyebabkan pengurangan uang pertanggungan sesuai dengan kontrak perusahaan

Mutual: Distribusi surplus menjadi keuntungan pemegang polis

Perseroan Terbatas: Sisa surplus menjadi dividen pemegang saham.

Mutual: Pemegang saham berperan sebagai pemberi modal perusahaan.

34.2. Tugas Departemen Organisasi Perusahaan Asuransi

Layaknya organisasi, di dalam struktur organisasi perusahaan asuransi juga terdapat

beberapa departemen yang memiliki tugas berbeda-beda. Apa sajakah itu?

34.2.1. Departemen Keagenan

Mengangkat agen dan supervisor agensi serta terlibat dalam mendapatkan bisnis baru

dari aplikasi bisnis baru tersebut;

Supervisi dan membantu semua yang berhubungan dengan penjualan;

Mengelola kegiatan kontes/insentif penjualan bagi agen;

Menempatkan departemen pendidikan dan pelatihan keagenan untuk mengelola

kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelatihan keagenan.

34.2.2. Departemen New Business/Underwriting

Melakukan proses aplikasi baru;

Memutuskan untuk menolak atau menerima aplikasi;

Mengkategorikan penerimaan kasus;

Menerbitkan tanda terima premi pertama;

Mendaftarkan atau menghilangkan pemeriksa kesehatan yang telah disetujui

sebelumnya–umum atau khusus;

Mengkaji batas underwriting tanpa medis sejalan dengan kondisi yang terus berubah;

Membayar tagihan medis bagi pemeriksaan medis oleh dokter resmi;

Underwriting medis biasanya dibantu oleh penasehat medis perusahaan;

Persiapan dan penerbitan polis.

Latihan 34.1


34.2.3. Departemen Pelayanan Polis

Mengelola administrasi polis terkini;

Mengelola file pembayaran polis terkait;

Mengelola akun terkini dari pinjaman dan bunga, baik yang telah dibayar mau pun yang

outstanding;

Memastikan perawatan polis dan pinjaman sesuai dengan batasan kustodi;

Menerbitkan premium notice dan reminder notice;

Memastikan nilai tunai cukup untuk membayar premi yang outstanding dan premi serta

bunga dibebankan ke dalam Automatic Premium Advance System;

Melaksanakan investigasi fraudulent claimsuntuk menjaga perusahaan. Misalnya, jika

kematian terjadi dalam periode pendek setelah polis diterbitkan.

34.2.4. Departemen Legal dan Kepatuhan

Bertanggungjawab kepada pemegang saham untuk memastikan seluruh ketentuan dan

peraturan perusahaan, regulasi asuransi dan regulasi lainnya terpenuhi.

34.2.5. Departemen Aktuaria

Menghitung aktuaria;

Melaksanakan valuasi aktuaria setiap saat sesuai yang diatur oleh regulasi asuransi,

biasanya setahun sekali. Regulator asuransi bisa saja, sesuai kewenangannya melakukan

valuasi pada interval yang lebih singkat;

Menetapkan kesehatan (solvency) perusahaan melalui valuasi actuarial;

Merekomendasikan tingkat bonus untuk dideklerasikan;

Memonitor pengalaman perusahaan berkaitan dengan moralitas dan mengusulkan

perubahan kebijaksanaan dari waktu ke waktu.

34.2.6. Departemen Akuntansi

Bertanggungjawab atas kumpulan akun dan memastikan keakuratannya sebelum

melakukan pembayaran.

34.2.7. Departemen Investasi

Memastikan tidak ada dana yang tidak diinvestasikan;

Menginvestasikan dana untuk memberikan hasil investasi yang baik sesuai dengan

tingkat keamanan dana;

Menginvestasikan dana sesuai dengan regulasi.

34.2.8. Audit

Mengaudit laporan akun perusahaan sebelum diserahkan kepada regulator atau rapat

pemegang saham, yang sebelumnya telah disetujui oleh rapat pemegang saham.

34.2.9. Departemen HRD/Sumber Daya Manusia

Memformulasikan kebijaksanaan perusahaan yang berkaitan dengan rekrutmen,

pelatihan dan pemberhentian karyawan;


Menetapkan tingkat kompensasi karyawan dan rencana pelatihan serta pengembangan

karyawan;

Memastikan perusahaan patuh pada undang-undang, peraturan dan regulasi;

Mengatur data dan kompensasi administrasi karyawan seperti gaji pokok, tunjangan,

fasilitas dan hak karyawan seperti cuti dan sebagainya.

34.2.10. Departemen IT/Informasi Teknologi

Mengelola sarana teknologi informasi seluruh perusahaan;

Mengembangkan dan merawat system komputer perusahaan;

Membantu departemen lain untuk mengembangkan, membeli dan menggunakan system

komputer dan perangkat lunaknya serta mengelola data dan administrasi produk;

Mengelola jaringan komputer perusahaan, mengelola data perusahaan dalam file

komputer dan melakukan analisa berbagai jenis komputer yang digunakan perusahaan.

34.2.11. Departemen Marketing dan Komunikasi

Melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi target nasabah;

Bekerjasama dengan departemen lain di perusahaan untuk mengembangkan produk

baru dan mengembangkan yang ada untuk memenuhi kebutuhan nasabah;

Mengembangkan dan mengelola system distribusi produk perusahaan;

Menyiapkan kampanye tentang perusahaan dan produk, termasuk mempersiapkan

materi promosi;

Mengelola hubungan dengan pemerintah dan industri pada umumnya.

34.2.12. Departemen Kanal Distribusi Non Agen

Mengelola pengembangan dan penjualan produk asuransi melalui kanal distribusi lain

di luar keagenan, seperti Bancaassurance (kanal penjualan melalui bank), direct

(penjualan langsung seperti melalui surat dan lain-lain).

34.2.13. Departemen Group dan Employee Benefit

Departemen ini menjual asuransi jiwa untuk karyawan-karyawan perusahaan.

Kegiatannya sama dengan seorang agen namun nasabahnya bukan perorangan

melainkan grup/perusahaan.

Di bawah ini adalah beberapa departemen dengan tugasnya masing-masing. Masih ingatkah

Anda departemen apa yang mengerjakan tugas berikut!

Underwriting dan menerbitkan polis

Menginvestasikan dana sesuai dengan regulasi.

Merekomendasikan tingkat bonus untuk dideklerasikan..

Mengelola akun terkini dari pinjaman dan bunga, baik yang telah dibayar mau pun yang outstanding.

Latihan 34.2


34.3. Regulator Asuransi

Berdasarkan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku di Indonesia, setiap pihak yang

menyelenggarakan usaha perasuransian wajib mendapat ijin usaha dari Menteri Keuangan

RI. Dalam hal ini, Menteri Keuangan berperan sebagai regulator asuransi di Indonesia.

Apakah tugasnya? Sebagai regulator, Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap perusahaan asuransi. Menteri Keuangan juga melakukan

pemeriksaan berkala atau setiap waktu, apabila diperlukan.

34.4. Intisari

Dalam bab ini Anda telah belajar mengenai:

Jenis-jenis perusahaan asuransi:

o Perusahaan Perseroan;

o Mutual;

o Perseroan Terbatas;

o Koperasi.

Departemen dan tugas-tugasnya dalam organisasi perusahaan asuransi:

o Departemen Keagenan;

o Departemen New Business/Underwriting;

o Departemen Pelayanan Polis;

o Departemen Legal dan Kepatuhan;

o Departemen Aktuaria;

o Departemen Akuntansi;

o Departemen Investasi;

o Audit;

o Departemen HRD/Sumber Daya Manusia;

o Departemen IT/Informasi Teknologi;

o Departemen Marketing dan Komunikasi;

o Departemen Kanal Distribusi Non Agen;

o Departemen Group dan Employee Benefit;


Tujuan Pembelajaran:

Pengenaan pajak; Aturan-aturan yang terkaitan dengan Undang-undang Asuransi; Lisensi Perusahaan Asuransi; Batas investasi; Penghitungan aset; Pengungkapan Informasi; Ketentuan klaim; Nilai minimum klaim kematian.

35.1. Pengantar

Sekarang, setelah Anda belajar tentang Asuransi Jiwa dan konsep-konsep yang

berhubungan dengannya, mari kita alihkan perhatian pada pengenaan pajak dan aturan lain

yang berkaitan dengan dunia Asuransi Jiwa di Indonesia. Mari kita masuk ke dunia

perpajakan beserta aturan-aturannya yang kompleks.

35.2. Pengenaan Pajak

Peraturan perpajakan yang terkait dengan pajak penghasilan atas manfaat Asuransi Jiwa,

termasuk Asuransi Jiwa Unit Link, (Merujuk pada: Peraturan Dirjen Pajak no. SE-

09/PJ42/1997, tertanggal 23 Juli 1997; yang menunjuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf

e UU No.7 tahun 1983 (BN No. 3995) sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun

1994 tentang Pajak Penghasilan) menyatakan bahwa pembayaran dari perusahaan asuransi

pada individu atas asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, Asuransi Jiwa, asuransi tujuan

ganda (two-purpose insurance) dan asuransi beasiswa tidak dikenakan pajak. Dengan

dimungkinkannya pengkombinasian faktor risiko dan unsur tabungan, maka produk

Asuransi Jiwa yang mengandung unsur tabungan terdiri dari dua jenis pembayaran, yaitu

pembayaran manfaat risiko dan pembayaran manfaat tabungan. Dalam hal ini, nilai

pembayaran manfaat lebih besar daripada keseluruhan premi yang dibayarkan.

Dalam hal pembayaran Asuransi Jiwa dengan unsur tabungan yang telah jatuh tempo, jika

pembayaran dari manfaat tabungan dilakukan dalam 3 tahun atau kurang dari itu, selisih

dari manfaat tabungan yang diterima dan premi yang dibayarkan wajib dikenai pajak yang

sama dengan pajak penghasilan atas bunga tabungan atau bunga deposito (berdasarkan

persyaratan yang disebutkan pada pasal 1 ayat (1) dan (2) sekaligus ayat 3 Peraturan


Pemerintah No. 51 tahun 1994 (BN No. 5655) tentang pajak penghasilan atas bunga deposito

tetap dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang bersifat final.

35.3. Aturan-aturan yang Terkait

Produk asuransi jiwa di Indonesia diatur oleh Undang-undang Asuransi No 2 tahun 1992.

Undang-undang ini mengatur badan usaha asuransi dan pelaksanaannya. Berdasarkan

Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. KEP-2475/LK/2004 Pasal 1:

"Produk asuransi jiwa yang terkait dengan investasi" merupakan produk Asuransi Jiwa yang

mengandung unsur kematian di dalamnya, termasuk kematian yang disebabkan oleh

kecelakaan dan unsur investasi yang merujuk pada hasil investasi pasar.

35.3.1. Keanggotaan Asosiasi

Keputusan Menteri Keuangan No. 425/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang

Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi,

Pasal 19 ayat (1) menyatakan, setiap Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi wajib menjadi

anggota asosiasi perusahaan sejenis.


Perijinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Pasal

30 ayat (1) menyatakan, setiap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi wajib

menjadi anggota Asosiasi perusahaan sejenis.

35.3.2. Tugas Asosiasi


Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi,

Pasal 19 ayat (2) menyatakan, asosiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai

tugas antara lain:

a. Mengkoordinir penyusunan standar praktek dan kode etik profesi usaha penunjang

usaha asuransi;

b. Mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;

c. Melakukan pengendalian mutu terhadap tenaga ahli profesi usaha Penunjang Usaha

Asuransi.

Keputusan Menteri Keuangan No.426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang

Perijinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Pasal

30 ayat (2) menyatakan, Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas

antara lain:

a. Menyusun standar praktek dan kode etik pemasaran produk asuransi dalam rangka

memelihara terciptanya persaingan pasar yang sehat;

b. Mengkoordinir pelaksanaan pembentukan profil risiko, tabel mortalita, dan produk

semacamnya;

c. Mengkoordinir upaya untuk mengoptimalkan kapasitas retensi asuransi nasional;


d. Mengkoordinir upaya bersama atau pembentukan perusahaan asuransi untuk menutup

risiko khusus;

e. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan keagenan;

f. Melaksanakan dan menetapkan sertifikasi keagenan.

35.4. Lisensi Perusahaan Asuransi

Sesuai Undang Undang No. 2 tahun 1992, perusahaan asuransi tidak diijinkan melakukan

usaha di Indonesia kecuali terdaftar dan memiliki lisensi operasional dari Departemen

Keuangan RI.

Prusahaan asuransi wajib mendaftarkan seluruh produknya, termasuk Polis Asuransi Jiwa

Seumur Hidup (Lifelong Life Insurance Policy), Tujuan Ganda (Two-purpose), Asuransi

Berjangka (Term insurance), dan Anuitas (Annuity). produk tidak dapat dipasarkan jika

terdapat keberatan yang diajukan Departemen Keuangan maksimal dalam waktu 2 (dua)

minggu. Produk Asuransi Jiwa Unit Link dan/atau semacamnya harus memenuhi

persyaratan tambahan berikut, yang tercantum dalam pasal 5 Surat Keputusan Menteri

Keuangan No.422/KMK06/2003:

Perusahaan tersebut wajib memiliki tenaga ahli yang kompeten dengan pengalaman

sekurang-kuranganya tiga tahun sebagai Wakil Manajer Investasi.

Perusahaan tersebut wajib memiliki sistem informasi yang memadai.

Menurut Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK-06/2003, perusahaan yang

memasarkan produk asuransi wajib memenuhi tingkat solvabilitas yang disyaratkan dan

tidak sedang dikenakan sanksi administratif.

35.5. Batas Investasi

Batas dana yang dialokasikan untuk investasi diatur oleh Surat Keputusan Menteri

Keuangan No.424/KMK06/2003 Bagian 5 Pasal 21 ayat 2. Kekayaan dari produk asuransi

(yang terkait investasi) dapat diinvestasikan pada:

a. Kas dan bank;

b. Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito, termasuk deposit-on-call, serta deposito

berjangka setahun atau kurang dari itu;

c. Saham yang tercatat di Bursa Efek;

d. Obligasi dan surat berharga jangka menengah (Medium term notes);

e. Unit penyertaan reksadana;

f. Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia.

Jika perusahaan Asuransi Jiwa menginvestasikan dananya di luar negeri, nilai dari investasi

dapat digunakan sebagai dasar penghitungan pembatasan, yang merupakan nilai dari

semua jenis investasi kecuali kas dan bank (seperti diatur dalam Pasal 24 ayat (2) KMK

Nomor 424/KMK06/2003 tanggal 30 September 2003):

a. Saham yang tercatat di bursa efek, untuk semua emiten tidak melebihi 10% (sepuluh per

seratus) dari jumlah investasi;


b. Obligasi dan Medium Term Notes, untuk masing-masing penerbit tidak melebihi 10%

(sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;

c. Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), mengacu pembatasan

investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dan Pasal 18 ayat (1)

huruf e;

d. Jumlah seluruh penempatan investasi di luar negeri tidak melebihi 20% (dua puluh per

seratus) dari jumlah investasi.

35.6. Penghitungan Aset Unit Link

Berdasarkan Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. KEP-2475/LK/2004 Pasal 6

penghitungan aset unit link adalah sebagai berikut:

Ayat (1) Perusahaan Asuransi Jiwa wajib melakukan perkembangan dana investasi kepada

pemegang polis sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

Ayat (2) Pelaporan perkembangan dana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memuat

sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

a. Nilai unit dan harga unit per tanggal valuasi untuk periode berjalan dan periode lalu;

b. Nilai unit dan harga unit yang dibeli dalam periode berjalan;

c. Nilai unit dan harga unit yang dijual dalam periode berjalan;

d. Rincian biaya (charges) yang sekurang-kurangnya terdiri dari biaya awal (initial charge),

biaya pengelolaan (management fee), biaya mortalita (mortality cost) dan biaya

pertanggungan tambahan (riders);

e. Besar uang pertanggungan kematian pada akhir periode berjalan;

f. Nilai tunai neto (net cash surrender value) pada akhir periode berjalan;

g. Saldo pinjaman polis, bila ada, pada akhir periode berjalan;

h. Hasil investasi bersih untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir,

bila tersedia, untuk setiap dana investasi;

i. Perincian jenis investasi untuk setiap dana pertanggal pelaporan.

35.7. Pengungkapan Informasi Produk Asuransi Jiwa

Peraturan tentang pengungkapan informasi produk asuransi jiwa di Indonesia diatur dalam

Pasal 8 No. 422/KMK.06/2003 dan Pasal 5 Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. KEP-

2475/LK/2004.

35.7.1. Pasal 8 No. 422/KMK.06/2003

Polis Asuransi harus memuat sekurang-kurangnya ketentuan mengenai:

a. Saat berlakunya pertanggungan;

b. Uraian manfaat yang diperjanjikan;

c. Cara pembayaran premi;

d. Tenggang waktu (grace period) pembayaran premi;

e. Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran

premi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah;


f. Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi;

g. Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi dilakukan melewati

tenggang waktu yang disepakati;

h. Periode di mana pihak perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak

asuransi (incontestable period);

i. Table nilai tunai untuk Polis Asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai;

j. Perhitungan dividen polis atau yang sejenis, bagi Polis Asuransi jiwa yang menjanjikan

dividen polis atau yang sejenis;

k. Penghentian pertanggungan, baik dari pihak penanggung mau pun dari pihak

pemegang polis, termasuk syarat dan penyebabnya;

l. Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang diperlukan

dalam mengajukan klaim;

m. Pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;

n. Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis

Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.

35.7.2. Pasal 5 Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. KEP-2475/LK/2004

Polis Asuransi untuk Produk yang Dikaitkan Dengan Investasi selain harus memuat

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor

422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan

Reasuransi, juga harus memuat informasi atau ketentuan sebagai berikut:

a. Ketentuan yang memungkinkan pemegang polis mengembalikan polis kepada

b. Perusahaan Asuransi Jiwa dalam jangka waktu tertentu sejak diterimanya polis dan

menerima pengembalian (refund) sebesar nilai unit yang terbentuk (cooling-off period);

c. Alokasi dana investasi;

d. Pembentukan nilai unit;

e. Metode dan frekuensi perhitungan nilai unit;

f. Pilihan mengenai manfaat;

g. Ketentuan yang memungkinkan pemegang polis memindahkan dana dari satu unit

investasi ke unit investasi yang lain (fund switching);

h. Ketentuan yang memungkinkan pemegang polis tidak membayar premi dalam suatu

periode tertentu (premium holiday);

i. Rincian biaya yang meliputi biaya awal (initial charge), biaya pengelolaan (management

fees), biaya mortalita (mortality cost) dan biaya-biaya lain yang dibebankan kepada

pemegang polis.

35.8. Ketentuan Klaim

Ketentuan mengenai klaim diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.

422/KMK.06/2003 Pasal 25, 26 dan 27.


35.8.1. Pasal 25 KMK No. 422/KMK.06/2003

Tindakan yang dapat dikategorikan memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim

sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) Perarturan Pemerintah Nomor 73 Tahun

1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, adalah tindakan Perusahaan Asuransi atau

Perusahaan Reasuransi yang:

a. Memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan meminta penyerahan dokumen lain

yang pada dasarnya berisi hal yang sama;

b. Menunda penyelesaian dan pembayaran klaim dengan mengaitkannya pada

penyelesaian dan/atau pembayaran klaim reasuransinya;

c. Tidak melakukan penyelesaian klaim yang merupakan bagian dari penutupan asuransi

dengan mengaitkannya pada penyelesaian klaim yang merupakan bagian lain dari

penutupan asuransi dalam 1 (satu) polis yang sama

d. Memperlambat penunjukkan Perasuransian Penilai Kerugian Asuransi, apabila jasa

Penilai Kerugian Asuransi dibutuhkan dalam proses penyelesaian klaim;

e. Menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan praktek usaha yang

berlaku umum.

35.8.2. Pasal 26 KMK No. 422/KMK.06/2003

1. Perusahaan Asuransi hanya dapat meminta dokumen sebagai syarat pengajuan klaim

sesuai dengan yang tertera dalam Polis Asuransi;

2. Dalam hal Polis Asuransi mencantumkan syarat lain-lain sebagai persyaratan pengajuan

klaim, syarat lain-lain tersebut harus:

a. Relevan dengan pertanggungan;

b. Wajar dalam proses penyelesaian klaim.

3. Ketentuan mengenai syarat lain-lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus

dimuat dalam Polis Asuransi.

35.8.3. Pasal 27 KMK No. 422/KMK.06/2003

Perusahaan Asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah

klaim yang harus dibayar.

35.9. Nilai Minimum Klaim Kematian

Ketentuan Nilai Minimum Klaim Kematian Produk Unit Link ditentukan dalam Pasal 2

Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. KEP-2475/LK/2004. Produk yang dikaitkan

dengan investasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Besar uang pertanggungan kematian sekurang-kurangnya sebesar:

1. Yang lebih besar antara Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 125% (seratus dua

puluh lima per seratus) dari premi sekaligus, untuk polis dengan pembayaran premi

sekaligus;


2. Yang lebih besar antara Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan 5 (lima) kali premi

tahunan, untuk polis dengan pembayaran premi berkala.

b. Besar uang pertanggungan kematian untuk polis dalam mata uang asing sekurang-

kurangnya:

1. Yang lebih besar antara US$1,000 (seribu dolar Amerika Serikat) atau yang setara

dengan itu untuk mata uang asing lainnya dan 125% (seratus dua puluh lima per

seratus) dari premi sekaligus, untuk polis dengan pembayaran premi sekaligus;

2. Yang lebih besar antara US$500 (lima ratus dolar Amerika Serikat) atau yang setara

dengan itu untuk mata uang asing lainnya dan 5 (lima) kali premi tahunan, untuk

polis dengan pembayaran premi berkala

Berikan tanda benar atau salah di kolom yang sesuai dengan pernyataan di bawah!

Pernyataan Benar Salah

Produk asuransi jiwa tradisional menggambarkan harga per unit.

Menurut peraturan investasi, perusahaan asuransi jiwa bebas untuk menanamkan dananya (kekayaannya) pada reksadana (mutual funds)

Dana investasi di luar negeri melalui saham tidak boleh melebihi 30% dari total investasi.

Penghitungan aset atas produk Unit Link tidak diatur di Indonesia.

Jika seorang pemegang polis memutuskan untuk tidak melanjutkan produk unit link tertentu, maka perusahaan asuransi jiwa harus mengembalikan premi yang telah dibayarkan.

Perusahaan asuransi di Indonesia tidak diwajibkan mendaftarkan produk-produknya seperti “Tujuan Ganda (Two purpose)” dan “Asuransi Berjangka (Term Insurance)”

35.10. Intisari

Dalam bab ini Anda telah mempelajari hal-hal berikut:

Pengenaan pajak;

Aturan-aturan yang terkait;

Lisensi perusahaan asuransi;

Batas investasi;

Penghitungan aset;

Pengungkapan informasi;

Ketentuan klaim;

Nilai minimum klaim kematian

Latihan 35.1

Documents

Bagian 14_Lembaga Asuransi