BAGAN STRUKTUR POLA ORGANISASI · 2.1.2 Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2014 – 2017 22 2.1.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 2.1.4 Strategi dan

1

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan

Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah ini memuat informasi kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam

menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 dan Rencana Strategis (Renstra)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja danTata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Tahun 2017.

Demikian Laporan ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian

dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, serta peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Tasikmalaya, 20 Maret 2018 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Tasikmalaya

TTD

Drs. H. NANA SUJANA, M.Si NIP. 19680803 198903 1 004

ii

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 2

1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 2

1.4 Struktur Organisasi 15

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja 17

2.1.1 RPJMD 2013 - 2017 17

2.1.2 Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Tahun 2014 – 2017 22

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

2.1.4 Strategi dan Kebijakan

24

28

2.2. Perjanjian Kinerja 32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja 34

3.2 Capaian Kinerja

3.3 Evaluasi Kinerja

35

44

3.3.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja Serta Alternatif Solusi

3.3.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.3.3 Akuntabilitas Keuangan

44

45

48

BAB IV PENUTUP 58

iii

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1

Tabel 2.2

Tabel 2.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Target Kinerja BPKAD Kota Tasikmalaya Tahun 2017

25

29

32

Tabel 3.1

Tabel 3.2

Tabel 3.3

Pencapaian Target Kinerja BPKAD Kota Tasikmalaya Tahun 2017

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Target Jangka

Menengah

35

38

40

Tabel 3.4

Tabel 3.5

Tingkat Efisiensi Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun

2017

Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017

46

48

iv

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 16

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terwujudnya good governance merupakan harapan bagi pemerintahan untuk

mencapai cita-cita setiap bangsa yang berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih

dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, oleh sebab itu

diperlukan sistem akuntabilitas pertanggungjawaban yang tepat dan sesuai dengan aturan

perundang-undangan.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan

yang baik dan bersih (good government) telah mendorong pengembangan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk

dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media

pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara priodik.

Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terutama

yang diatur dalam pasal 3 mengatur asas umum penyelenggaraan negara/daerah meliputi asas

kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas

keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Amanah yang

terkandung dalam Undang-undang tersebut dipertegas dengan Instruksi Presiden Indonesia

(Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan

Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun dengan menggunakan pengukuran

kinerja berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai manivestasi

pengukuran pencapaian kinerja tahunan yang tergambar dalam Rencana Strategis (Renstra)

masing-masing Perangkat Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya sebagai salah

satu Perangkat Daerah diharuskan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang

merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang telah dilaksanakan dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

2

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan LKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Tasikmalaya adalah :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas KKN;

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Instansi Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan

Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintahan;

6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok – Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor

174);

7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor

180);

8. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian

Tugas Unit Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah

Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 330).

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya di

bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut

BPKAD mempunyai kedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Walikota melalui SekretarisDaerah .

Tugas Pokok

Dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas

Pokok dan rincian tugas unit Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai

tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan

dan aset daerah.

Sebagai arah dan pedoman yang jelas dalam penataan organisasi yang efisien,

efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan, serta untuk menunjang koordinasi,

3

integrasi, sinkronisasi dan komunikasi kelembagaan secara internal, lebih lanjut

dijabarkan tugas pokok masing-masing sub unit organisasi .

1. Kepala Badan

1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan,

menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan program kerja badan.

2) Rincian tugas Kepala Badan :

a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja badan;

b. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan

program kerja badan untuk mendukung visi dan misi daerah;

c. menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah;

d. menyelenggarakan pengelolaan aset daerah;

e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan

dan aset daerah;

f. menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan sistem informasi keuangan

dan aset daerah;

g. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Badan;

h. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit;

i. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah atau unit kerja lain

yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan;

j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam

penyelenggaraan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif,

koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan

yang meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan umum.

2) Rincian tugas Sekretariat :

a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;

b. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan

kerumahtanggaan badan;

c. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan,

pelayanan publik dan ketatalaksanaan di lingkungan badan;

d. menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang

keuangan dan pengelolaan aset;

4

e. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang keuangan dan

pengelolaan aset;

f. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja badan;

g. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja

badan;

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan

tugas Sekretariat;

i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga,

ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi

kepegawaian, serta pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan

pelayanan publik.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

(a) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian.

(b) melaksanakan ketatausahaan di lingkungan badan;

(c) melaksanakan pengelolaan perpustakaan badan;

(d) melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan badan;

(e) melaksanakan pengelolaan aset milik daerah di lingkungan badan;

(f) mengelola kepegawaian di lingkungan badan;

(g) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan

kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan public di lingkungan

badan;

(h) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan

dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

(i) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

(j) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan

pengelolaan administrasi keuangan.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan :


keuangan;

5

(b) melaksanakan penatausahaan keuangan;

(c) melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan

badan;

(d) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan

dengan tugas Sub Bagian Keuangan;

(e) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

(f) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas

pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan

pelaporan kegiatan badan.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

(b) menyiapkan bahan penyusunan program kerja badan;

(c) menyusun bahan evaluasi dan pelaporan program kerja badan;

(d) melaksanakan penyusunan rencana anggaran;

(e) mengoordinasikan penyusunan data statistik yang berhubungan

dengan bidang keuangan dan aset beserta dengan penunjangnya

(f) melaksanakan penyajian informasi dan data statistik berhubungan

dengan bidang keuangan dan aset beserta penunjangnya;

(g) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan

dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

(h) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

(i) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

3. Bidang Anggaran

1) Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok menyelengarakan perumusan

kebijakan dan penyusunan anggaran pemerintah daerah.

2) Rincian tugas Bidang Anggaran :

a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Anggaran;

b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyusunan anggaran

pendapatan, pembiayaan dan belanja;

c. menyelenggarakan penyiapan bahan dan pengoordinasian penyusunan

anggaran dan perubahan APBD;

6

d. menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis

penyusunan APBD serta pengesahannya;

e. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan

anggaran pendapatan, pembiayaan dan belanja;

f. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan penyusunan anggaran;

g. penyiapan rencana dan rancangan peraturan daerah pembentukan dana

cadangan, pinjaman daerah/hutang, penyertaan modal/ investasi dan

pemberian pinjaman daerah;

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan

tugas Bidang Anggaran;

i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Anggaran, membawahkan :

a. Sub Bidang Anggaran Pendapatan

(1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan

melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan daerah.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Anggaran Pendapatan:

(a) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang

Anggaran Pendapatan;

(b) menyiapkan data rencana pendapatan dan pembiayaan daerah

dalam penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan

APBD;

(c) menyiapkan rencana pembentukan dana cadangan, pinjaman

daerah/hutang, penyertaan modal/investasi daerah dan

pemberian pinjaman daerah;

(d) menyiapkan bahan pengendalian terhadap penyertaan

permodalan dan anggaran pembiayaan daerah;

(e) menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala

tentang perkembangan penyertaan permodalan/investasi daerah

dan pembiayaan daerah;

(f) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan

dengan tugas Sub Bidang Anggaran Pendapatan;

(g) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

(h) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

7

b. Sub Bidang Anggaran Belanja

(1) Sub Bidang Anggaran Belanja mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan

penyusunan anggaran Belanja daerah.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Anggaran Belanja:


Anggaran Belanja;

(b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum anggaran dan

prioritas dan plafon angggaran sementara;

(c) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk

teknis dalam penyusunan APBD

(d) menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan

APBD;

(e) menerima dan mengolah Dokumen Pelaksana Anggaran

(DPA)/Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA), Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dilingkungan Pemerintah Daerah;

(f) menganalisa rencana anggaran belanja daerah;

(g) melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan dalam

penyusunan anggaran;


dengan tugas Sub Bidang Anggaran Belanja;

(i) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; melaksanakan

tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perbendaharaan

1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan

teknis dan menyelenggarakan kebijakan teknis perbendaharaan keuangan

daerah.

2) Rincian tugas Bidang Perbendaharaan:

a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang

Perbendaharaan;

b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan konsep petunjuk teknis

perbendaharaan dan verifikasi berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

c. mengelola kegiatan perbendaharaan keuangan daerah;

d. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dalam

penyelenggaraan perbendaharaan keuangan daerah;

e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan

tugas Bidang Perbendaharaan;

8

f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Perbendaharaan, membawahkan :

a. Sub Bidang Kas Daerah

(1) Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan kas

daerah.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Kas Daerah:

(a) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Kas

Daerah;

(b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

pengelolaan kas daerah;

(c) memeriksa ketersediaan dana sesuai dengan anggaran kas

pemerintah daerah dan pagu dana pada APBD;

(d) melaksanakan sinkronisasi atas laporan pertanggungjawaban

bendahara pengeluaran pada SKPD (dalam rangka Rekonsiliasi

Pengeluaran);

(e) melaksanakan penyimpanan uang daerah;

(f) memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh

Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

(g) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan

dengan tugas Sub Bidang Kas Daerah;

(h) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

(i) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung

(1) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas pokok


pelaksanaan belanja tidak langsung.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Belanja Tidak Langsung:


Belanja Tidak Langsung;

(b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis belanja tidak

langsung;

(c) melaksanakan verifikasi untuk pengeluaran belanja tidak

langsung;

(d) melaksanakan sosialisasi dan bimbingan untuk pencairan belanja

tidak langsung;

9

(e) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan

dengan tugas Sub Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung;

(f) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

(g) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

c. Sub Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah

(1) Sub Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok


penatausahaan keuangan daerah:

(2) Rincian tugas Sub Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah :

(a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang

Penatausahaan Keuangan Daerah;

(b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

pengelolaan penatausahaan keuangan daerah;

(c) Melaksanakan pengumpulan data anggaran penerimaan daerah

terdiri dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan,

Lain-lain PAD yang sah, Dana Perimbangan;

(d) Melaksanakan rekonsiliasi dan menyusun laporan data

penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan,

lain-lain PAD yang sah dana perimbangan dan lain-lain

pendapatan daerah yang sah;

(e) Menyampaikan laporan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah dana perimbangan

dan lain-lain pendapatan daerah yang sah

(f) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan

dengan tugas sub bidang penatausahaan keuangan daerah;

(g) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan


fungsinya.

5. Bidang Akuntansi

1) Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan

menyelenggarakan akuntansi keuangan daerah.

2) Rincian tugas Bidang Akuntansi:

a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Akuntasi;

b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan akuntansi

keuangan daerah;

c. menyelenggarakan kebijakan akuntansi keuangan daerah;

10

d. menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan kebijakan akuntansi keuangan

daerah;

e. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan

tugas Bidang Akuntasi;

g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Akuntansi, membawahkan :

a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan

(1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan mempunyai tugas pokok


pelaksanaan akuntansi pendapatan.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Akuntansi Pendapatan:


Akuntansi Pendapatan

(b) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk

teknis dalam pelaksanaan Akuntansi Pendapatan, Penerimaan,

Pembiayaan, Transfer dan Piutang.

(c) melaksanakan pengumpulan dan penganalisaan data lingkup

akuntansi pendapatan dan pembiayaan

(d) menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan Akuntansi Pendapatan, Penerimaan,

Pembiayaan, Transfer dan Piutang.

(e) melaksanakan pembinaan pengelolaan Akuntansi Pendapatan,

Penerimaan, Pembiayaan, Transfer dan Piutang.


dengan tugas Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;

(g) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan


fungsinya.

b. Sub Bidang Akuntansi Belanja

(1) Sub Bidang Akuntansi Belanja mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

akuntansi belanja.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Akuntansi Belanja:


Akuntansi Belanja;

11

(b) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk

teknis dalam pelaksanaan Akuntansi Belanja, Pengeluaran

Pembiayaan dan Utang Belanja.

(c) melaksanakan pengumpulan dan penganalisaan data lingkup

pelaksanaan Akuntansi Belanja, Pengeluaran Pembiayaan dan

Utang Belanja.

(d) menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan Akuntansi Belanja;

(e) melaksanakan pembinaan pengelolaan Akuntansi belanja;


dengan tugas Sub Bidang Akuntansi Belanja;

(g) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan


fungsinya.

c. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah

(1) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok

melaksanakan Pelaporan Keuangan Daerah

(2) Rincian tugas Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;


Pelaporan Keuangan Daerah;

(b) melaksanakan pengolahan data dan informasi laporan keuangan

daerah

(c) melaksanakan konsolidasi laporan keuangan SKPKD dengan

laporan SKPD;

(d) melaksanakan penghimpunan dan rekonsiliasi laporan Keuangan

Daerah;

(e) menyiapkan bahan dan data tetang penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD;

(f) menyusun laporan keuangan pemerintah daerah

(g) mengkordinasikan SKPD untuk menyusun laporan semester,

laporan keuangan prognosis dan laporan keuangan akhir tahun;


dengan tugas Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;

(i) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan


fungsinya.

12

6. Bidang Aset Daerah

1) Bidang Aset Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis

dan menyelenggarakan kebijakan pengelolaan Barang Daerah.

2) Rincian tugas Bidang Pengelolaan Barang Daerah:

a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang

Pengelolaan Barang Daerah;

b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan

barang daerah;

c. menyelenggarakan kebijakan pengelolaan barang daerah;

d. menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan pengelolaan barang daerah;

e. menyelenggarakan penatausahaan neraca barang daerah dan investasi

daerah;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan

tugas Bidang Akuntasi;

g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

3) Bidang Aset Daerah, membawahkan:

a. Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan

(1) Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan mempunyai tugas

pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

dan pelaksanaan perencanaan serta analisa kebutuhan aset daerah.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan:

(a) menyusun rencana program kerja Sub Bidang Perencanaan dan

Analisa Kebutuhan;

(b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Sub

Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan;

(c) melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan

perencanaan dan analisa kebutuhan barang pemerintah daerah;

(d) memfasilitasi penyusunan bahan perumusan rencana kebutuhan

barang pada masing masing SKPD;

(e) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta analisa data

mengenai perencanaan dan analisa kebutuhan barang meliputi

perencanaan pengadaan barang, pemeliharaan, pemanfaatan,

pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik daerah;

(f) melaksanakan kajian teknis analisis kebutuhan barang pemerintah

daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan kebutuhan dan

penganggaran barang pemerintah daerah;

13

(g) Melaksanakan pemantauan/survey harga barang/jasa dan

merumuskan konsep penetapan standar harga satuan barang dan

jasa kebutuhan pemerintah daerah


dengan tugas Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan;

(i) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan


fungsinya

b. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah

(1) Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok


pelaksanaan penatausahaan Aset Daerah

(2) Rincian tugas Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah:

(a) menyusun rencana program Sub Bidang Penatausahaan Aset

Daerah

(b) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis operasional Sub

Bidang Penatausahaan Aset Daerah;

(c) menyelenggarakan pelayanan Sistem Informasi Manajemen

Barang Daerah (SIMBADA)

(d) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan serta analisis

data barang milik daerah sebagai bahan penyusunan rencana

kegiatan dan penyelenggaraan penatausahaan barang milik

daerah;

(e) menyelenggarakan Sensus Barang Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(f) menyelenggarakan koordinasi dan rekonsiliasi data aset milik

daerah dengan SKPD meliputi pengadaan aset , dan mutasi aset

secara berkala;

(g) menyelenggarakan penilaian barang daerah dalam rangka

penyusunan neraca, pemanfaatan, dan/atau pemindahtanganan

aset daerah

(h) melaksanakan penatausahaan aset milik daerah yang meliputi

inventarisasi, pencatatan/pembukuan, dan pelaporan aset milik

daerah;

(i) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan

dengan tugas Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;

(j) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

14

(k) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya

c. Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

(1) Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah mempunyai

tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan Aset Daerah.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah:

(a) menyusun rencana program Sub Bidang Penggunaan dan

Pemanfaatan Aset Daerah

(b) merumuskan kebijakan teknis operasional Sub Bidang

Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

(c) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta

pengolahan data basis Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan dan penyelenggaraan

penggunaan dan pemanfatan aset daerah ;

(d) melaksanakan kajian teknis pendayagunaan barang milik daerah

untuk bahan penetapan status penggunaan dan/atau pemanfaatan

aset milik daerah;

(e) menyelenggarakan pemindahtanganan, pemusnahan dan

penghapusan berupa aset tidak bergerak milik daerah;

(f) menyelenggarakan koordinasi pengelolaan tuntutan ganti rugi

aset milik daerah;

(g) mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemeliharaan

dan pengamanan aset milik daerah pada SKPD;

(h) melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

penggunaan dan pemanfaatan aset milik daerah;

(i) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan

dengan tugas Sub Bidang Sub Bidang Penggunaan dan

Pemanfaatan Aset Daerah;

(j) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

(k) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

15

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi BPKAD Kota Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2013 terdiri dari 5 ( lima ) Sub unit organisasi eselon 3 dengan

susunan sebagai berikut :

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

3. Bidang Anggaran membawahkan :

a. Sub Bidang Anggaran Pendapatan

b. Sub Bidang Anggaran Belanja

4. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :

a. Sub Bidang Kas Daerah

b. Sub Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung

c. Sub Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah

5. Bidang Akuntansi, membawahkan :

a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan

b. Sub Bidang Akuntansi Belanja

c. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah

6. Bidang Aset Daerah, membawahkan :

a. Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan

b. Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

c. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat

dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut :

16

GAMBAR 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPALA BADAN

Kelompok Jabatan Fungsional

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN

PELAPORAN

BIDANG AKUNTANSI

SUB BIDANG AKUNTANSI

BELANJA

SUB BIDANG AKUNTANSI

PENDAPATAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT

BIDANG PERBENDAHARAAN

SUB BIDANG PENGELOLA BELANJA TIDAK

LANGSUNG

SUB BIDANG KAS DAERAH

BIDANG ASET DAERAH

SUB BIDANG PENGGUNAAN DAN

PEMANFAATAN ASET DAERAH

SUB BIDANG PERENCANAAN DAN

ANALISA KEBUTUHAN

BIDANG ANGGARAN

SUB BIDANG ANGGARAN

BELANJA

SUB BIDANG ANGGARAN

PENDAPATAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BIDANG PENATAUSAHAAN

KEUANGAN DAERAH

SUB BIDANG PELAPORAN

KEUANGAN DAERAH

SUB BIDANG PENATAUSAHAAN ASET

DAERAH

17

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik

dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi

pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis organisasi.

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah dokumen

perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014-2017 dengan berorientasi terhadap hasil yang ingin

dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Untuk itu, disusun arah kebijakan dan

strategi yang berisi uraian mengenai rumusan fokus prioritas dan sasaran yang akan dicapai

berdasarkan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam rangka

pelaksanaan tugas pokok Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah agar efektif, efisien dan

akuntabel.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah dalam menyusun Rencana Strategis mengacu pada RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun

2013-2017.

2.1.1 RPJMD 2013 – 2017

Visi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan

peluang yang terangkum pada isu strategis yang mengacu pada arah pembangunan

tahap kedua pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Visi Misi Kepala

Daerah terpilih yang dikampanyekan pada saat pemilhan umum Kepala Daerah, juga

sebagai antisipasi untuk menjawab permasalahan umum daerah dimasa mendatang,

maka Visi Pembangunan Jangka Menengah periode 2013-2017 adalah sebagai berikut :

“Berlandaskan Iman dan Taqwa, Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang

Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani“

Iman menurut bahasa adalah membenarkan. Menurut istilah yaitu meyakini

dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkannya dalam perilaku sehari-

hari. Taqwa adalah secara sadar menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi semua

larangan-Nya. Secara harfiah taqwa mengandung 3 (tiga) makna yaitu tawadhu (sikap

rendah hati); qona’ah (sikap ikhlas); dan wara’ (sikap menjaga diri dan hati).

18

Kemandirian Ekonomi adalah kemampuan daerah dalam mengembangkan

perekonomian yang sebesar mungkin mempergunakan daya/ kekuatan sendiri,

berdaya saing, semakin terbuka dan tetap terintegrasi dengan perekonomian regional,

nasional dan global. Secara operasional kemandirian ekonomi dibangun melalui

material (sandang, pangan, papan); intelektual (memilliki pola pikir kritis dan

sistematis); dan manajemen komunitas (kemampuan kolektif mengkombinasikan

potensi keberdayaan kader/ pelaku usaha). Membangun kemandirian bersifat totalitas

mencakup banyak aspek, bertahap, fokus berdasar tematik yang disepakati dengan

konsistensi pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Daya Saing adalah segenap kemampuan/ daya tarik dalam membentuk atau

menawarkan tingkat produktifitas dan bakat/ keterampilan masyarakat yang

mendorong tumbuhnya investasi dan pergerakan sektor perekonomian dengan kinerja

yang berkelanjutan.

Kemandirian Ekonomi yang Berdaya Saing adalah kemampuan dalam

mengembangkan perekonomian daerah, khususnya ekonomi kreatif yang

mengutamakan sebesar mungkin sumber daya/ kekuatan sendiri dengan tidak

membatasi kesempatan dan peluang dari luar melalui mekanisme pasar yang terbuka

dan terintegrasi dengan perekonomian regional, nasional dan global.

Masyarakat Madani adalah suatu masyarakat yang berbudaya, maju dan

modern, setiap warganya menyadari dan mengetahui kewajiban dan haknya terhadap

negara, bangsa dan agama serta terhadap sesama dan menjunjung tinggi hak asasi

manusia.

Dengan demikian Visi “Berlandaskan Iman dan Taqwa, Mewujudkan

Kemandirian Ekonomi yang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani“ adalah bahwa

keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT merupakan landasan fundamental religius

yang menjadi inspirasi, motivasi, filosifi dan dasar berpijak serta arah dan petunjuk

bagi seluruh masyarakat dan pemerintah dalam mengemban amanah untuk

mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang mengutamakan sumberdaya sendiri

tanpa membatasi peluang dari luar, dengan mengembangkan potensi khas daerah

untuk sebesar-besarnya mewujudkan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat yang

berbudaya, maju dan modern dimana setiap warganya menyadari kewajiban dan

haknya terhadap negara, bangsa dan agamanya.

Misi

Sebagai jalan untuk mencapai visi diatas, maka dirumuskan misi pembangunan selama

periode lima tahun kedepan, yaitu:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah dan Menciptakan

Peningkatan Ketaatan dan Kesalehan Sosial Masyarakat

Misi ini mengandung 2 aspek yang dituju, yakni Penyelenggaraan Pemerintahan

dalam sistem pemerintahan (kelembagaan, SDM/ aparatur dan regulasi/

mekanisme) dan kehidupan Masyarakat dalam sistem sosial yang komplek.

19

Secara harfiah amanah bermakna tenteram, aman, selamat dan harmoni. Makna

amanah ialah tanggungjawab yang diterima oleh seseorang yang kepadanya

diberikan kepercayaan bahwa ia dapat melaksanakannya sebagaimana yang

dituntut, tanpa mengabaikannya. Makna amanah dalam misi ini adalah gambaran

integritas moral aparatur yang menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai

kewajiban berdasar koridor ketentuan yang berlaku sebagai abdi negara dan

pengayom masyarakat.

Ketaatan dan Kesalehan Sosial menggambarkan keutamaan bersikap dalam

mematuhi hukum yang berlaku (hukum positif), sekaligus mengembangkan

ketaatan terhadap aturan yang bersumber dari tata nilai keagamaan, adat istiadat,

budaya dan hak asasi manusia secara universal dalam sistem sosial di

lingkungannya dengan memelihara gotong royong, solidaritas dan kesetiakawanan

sosial serta kerukunan antar komponen masyarakat.

Misi Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah dan Menciptakan

Peningkatan Ketaatan dan Kesalehan Sosial Masyarakat mempunyai pengertian

segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang

baik, bersih dan dapat dipercaya dalam mengemban amanat masyarakat serta

menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disisi lain sikap

masyarakat yang penuh kesadaran untuk mematuhi hukum dan mendukung

kebijakan pemerintah serta menjungjung tinggi tata nilai religius dengan

memelihara budaya gotong royong, solidaritas dan kesetiakawanan sosial serta

kerukunan antar sesama komponen masyarakat.

2. Meningkatkan Infrastruktur dan Suprastruktur Pertumbuhan Ekonomi

Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan

Meningkatkan berarti melakukan perbaikan atau pemeliharaan terhadap

infrastruktur dan suprastruktur sehingga peran dan fungsinya sesuai yang

diharapkan. Menyediakan berarti melakukan pembangunan infrastruktur dan

suprastruktur yang belum tersedia sesuai urgensi kebutuhannya.

Infrastruktur Ekonomi adalah sumber daya alam, sarana, alat/ fasilitas produksi

yang mendukung terhadap aktifitas perekonomian. Suprastruktur Ekonomi adalah

unsur non fisik, mencakup regulasi, organisasi/ kelembagaan, mekanisme pasar,

manajemen distribusi barang dan jasa, termasuk sistem perekonomian.

Pemberdayaan Masyarakat yang Berbasis Lingkungan berarti kegiatan

pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur ekonomi yang

dilaksanakan selalu memberi ruang dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat

untuk mengembangkan potensi khas daerah dengan tetap memperhatikan

kelestarian lingkungan hidup.

Dengan demikian makna misi Meningkatkan Infrastruktur dan Suprastruktur

Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan

Lingkungan adalah upaya pemerintah sesuai kewenangan dan sumberdaya yang

tersedia untuk membangun sarana prasarana (infrastruktur) dan penunjangnya

20

(sufrastruktur) yang dibutuhkan dan memiliki daya dorong terhadap laju

pertumbuhan perekonomian berbasis potensi khas daerah dengan memberikan

ruang bagi partisipasi masyarakat serta tetap memperhatikan keseimbangan

lingkungan hidup.

3. Meningkatkan dan Menyediakan Infrastruktur dan Mutu Layanan

Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Budaya

Lokal

Meningkatan mengandung pengertian melakukan pemeliharaan dan atau

rehabilitasi terhadap infrastruktur yang telah rusak/ menurun fungsinya.

Menyediakan berarti membangun dan atau menyediakan infrastruktur yang belum

ada/ tersedia.

Infrastruktur mencakup sarana fisik seperti bangunan sekolah, rumah sakit,

puskesmas, rumah singgah bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),

gedung kesenian dan lain-lain, termasuk peningkatan jalan/ jembatan yang menuju

dari dan ke layanan pendidikan, kesehatan, sarana sosial dan wahana

pengembangan budaya.

Mutu adalah kualitas pelayanan yang diberikan aparatur terhadap masyarakat

yang membutuhkan seperti mutu tenaga pendidik, mutu bahan pelajaran, layanan

tenaga medis, layanan fasilitas/ peralatan kesehatan, layanan obat-obatan dan

kefarmasian, layanan kesejahteraan sosial (termasuk regulasi sistem pengelolaan),

layanan pengembangan budaya lokal (termasuk sistem pengembangan seni dan

budaya), dan lain-lain.

Makna Misi Meningkatkan dan Menyediakan Infrastruktur dan Mutu Layanan

Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Budaya Lokal

adalah upaya pemerintah sesuai kewenangan dan sumberdaya yang tersedia untuk

membangun sarana prasarana (infrastruktur) pendidikan, kesehatan,

kesejahteraan sosial, dan budaya dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya

manusia (SDM) yang cerdas, handal, produktif, memiliki kondisi jiwa raga yang

sehat dan sejahtera serta memiliki kearifan budaya lokal.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan misi di atas adalah

sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Misi 1 :

Tujuan 1 : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang

profesional, bersih, dan akuntabel.

Sasaran 1

: Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang

berbasis kinerja dan kompetensi.

Sasaran 2 : Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan

pemerintahan yang efektif dan efisien.

Sasaran 3 : Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan.

21

Sasaran 4 : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang

akuntabel

Sasaran 5 : Meningkatnya pelayanan publik.

Sasaran 6 : Meningkatnya penataan, pembinaan dan penegakan

hukum serta demokrasi yang adil dan bermartabat.

Sasaran 7 : Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan dengan memberikan ruang

untuk partisipasi masyarakat.

Tujuan 2 : Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib,

teratur, disiplin dan religious

Sasaran 1 : Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat.

Sasaran 2 : Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat

beragama dalam ke hidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara


Tujuan 1 : Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas dan

memadai untuk menunjang pertumbuhan dan

pemerataan ekonomi.

Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur

jalan.

Sasaran 2 : Optimalisasi infrastruktur pengairan dalam upaya

penyediaan air baku.

Sasaran 3 : Meningkatnya sarana prasarana perhubungan yang

memadai serta tersedia sarana dan prasarana

komunikasi dan informasi yang mudah diakses oleh

masyarakat.

Tujuan 2 : Meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan

dan keberlanjutan berdasarkan pola tata ruang daerah.

Sasaran 1 : Meningkatnya cakupan layanan air bersih, sanitasi dan

persampahan.

Sasaran 2 : Tersedianya permukiman dan lingkungan yang tertib

dan sehat sesuai dengan pola tata ruang.

Sasaran 3 : Pengendalian sumber daya alam (SDA), lingkungan dan

penyediaan energi.

Tujuan 3 : Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,

dan daya beli masyarakat melalui pengembangan

UMKM berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi lokal.

Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli

masyarakat.

22

Sasaran 2 : Meningkatnya UMKM, koperasi dan lembaga keuangan

lainnya.

Sasaran 3 : Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan

lapangan kerja.


Tujuan 1 : Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan serta

derajat kesehatan masyarakat untuk menghasilkan

SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Sasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan layanan pendidikan

Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan 2 : Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Sasaran 1 : Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran

Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sasaran 3 : Pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Sasaran 4 : Menjamin perlindungan anak dan perempuan.

Sasaran 5 : Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam

pembangunan.

Sasaran 6 : Pelestarian seni budaya dan olahraga.

2.1.2 RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN

2014 – 2017

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai dengan tugas pokoknya dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

administrasi keuangan daerah maka BPKAD mempunyai tanggung jawab besar

bagi keberhasilan pencapaian tujuan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang

dituangkan dalam RPJP dan RPJMD Kota Tasikmalaya. Untuk mencapai tujuan

tersebut maka BPKAD memandang perlu menyusun perumusan Rencana

Strategis BPKAD untuk periode 2014 – 2017. Perencanaan strategis tersebut

merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari serangkaian rencana

tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun oleh BPKAD.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tersebut, BPKAD merumuskan

visi sebagai komponen yang penting dari perencanaan strategis yang

merupakan gambaran masa depan yang diinginkan oleh BPKAD. Adapun visi

BPKAD adalah :

23

“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

YANG AKUNTABEL”

Visi tersebut berdasarkan urusan wajib BPKAD sebagai pengelola

keuangan sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemendagri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengertian keuangan negara dalam undang-

undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang menyatakan

keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai

dengan uang, serta segala seuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat

dijadikan hak milik negara (pasal 1 angka 1). Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa

keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka

penyelenggaran pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban daerah tersebut (Bab 1 Pasal 1 Ayat 5), sedangkan pengertian

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan

pengawasan keuangan daerah (Bab 1 Ayat 1 Pasal 6).

Kata Akuntabel bermakna adalah instrument yang menunjukan apakah

prinsip-prinsip pemerintahan, hukum, keterbukaan, tranparansi, keberpihakan

dan kesamaan di hadapan hukum telah dihargai atau tidak. Akuntabel adalah hal

yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efesiensi, efektifitas, reliabilitas

dan predektibilitas dari administrasi public. Sifat akuntabel tidak abstrak tapi

konkret dan harus ditentukan melalui seperangkat prosedur yang sangat

spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Akuntabel berkaitan dengan seberapa baik prosedur hukum yang diikuti untuk

membentuk keputusan administrasi publik yang harus dihormati oleh pegawai

sipil dan otoritas pubik.

Sejalan dengan itu, maka pernyataan visi dapat dijelaskan bahwa

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan secara tertib, taat pada

peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggungjawab sebagai wujud pertanggungjawaban kewenangan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung lancarnya

penyelenggaraan roda pemerintahan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu

ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya .

24

Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar

tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik . Dengan

pernyataan Misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan

dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya

serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

Untuk merealisasikan Visi BPKAD maka misi yang akan

dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel

2. Mewujudkan Tata Kelola Aset Daerah yang Akuntabel

Untuk dapat merealisasikan visi dan misi diatas, sesuai karakteristik

tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka nilai-nilai dalam kehidupan

organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya yang

harus dikembangkan, adalah :

1. Komitmen, memiliki keyakinan dan loyalitas terhadap tujuan organisasi

dengan senantiasa melakukan upaya terbaik dalam mencapai tujuan

organisasi dengan penuh rasa tanggung-jawab.

2. Integritas, sikap dasar dan sikap mental yang konsisten, teguh dan tak

tergoyahkan dalam menjungjung tinggi nilai-nilai luhur, kebenaran dan

keyakinan.

3. Ketulusan, selalu bekerja dalam kesungguhan dan keikhlasan serta senantiasa

menjaga amanah.

Dengan adalnya komitmen, integritas dan ketulusan segenap aparatur di

lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan

tugasnya, diharapkan visi dan misi BPKAD dapat tercapai.

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

kurun waktu tertentu, yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi, tidak

harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif tetapi menunjukan kondisi yang

ingin dicapai serta berdasarkan pada isu dan analisis strategis.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan.

Dengan berpedoman kepada visi dan misi BPKAD yang telah disusun

maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD adalah sebagaimana Tabel

2.1 berikut :

25

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Visi : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel

Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel

No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Per Tahun

2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Peningkatan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

yang Efektif dan

Efisien

Opini BPK atas

Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Meningkatnya

Pengelolaan Keuangan

yang Efektif dan

Efisien

1 Persentase Waktu

Penetapan Perda APBD Kota

Tasikmalaya yang Tepat

Waktu

31

Desember

2014

(100%)

31

Desember

2015

(100%)

31

Desember

2016

(100%)

31

Desember

2017

(100%)

2 Persentase Realisasi

Terhadap Target

Pendapatan yang Telah

Ditetapkan

100% 100% 100% 100%

3 Persentase Realisasi

Terhadap Anggaran Belanja

90% 90% 90% 90%

26

yang Telah Ditetapkan

4 Persentase Waktu

Penyelesaian SP2D yang

Dinyatakan Lengkap dan Sah

Sesuai Ketentuan Secara

Tepat Waktu

95% 95% 95% 95%

5 Persentase Waktu

Penyampaian Laporan

Keuangan Pemerintah

Daerah Kota Tasikmalaya

Kepada BPK

31 Maret

2014

(100%)

31 Maret

2015

(100%)

31 Maret

2016

(100%)

31 Maret

2017

(100%)

6 Persentase SKPD yang

Memberikan Laporan

Keuangan Melalui Sistem

100% 100% 100% 100%

Meningkatnya

Pelayanan Publik

7 Indeks Kepuasan

Masyarakat

75 76 77 78

8 Persentase Dukungan

Kelancaran Pelaksanaan

100% 100% 100% 100%

27

Tugas

Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja

9 Nilai Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

66 68 70 72

Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Aset Daerah yang Akuntabel

No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Per Tahun

2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1

Peningkatan

Pengelolaan Aset

Daerah yang

Efektif dan Efisien

Persentase

Kesesuaian Aset

Milik Daerah

dengan Nilai Aset di

Neraca

Meningkatnya

Pengelolaan Aset

Daerah yang Efektif

dan Efisien

1 Persentase Keberadaan

Barang Milik Daerah

85% 87% 90% 92%

2 Persentase Tanah Milik

Pemerintah Kota

Tasikmalaya yang Telah

Disertifikatkan

23% 24% 25% 26%


Memberikan Laporan

Pengelolaan Barang Daerah

Melalui Sistem

- 100% 100% 100%

28

2.1.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi berupa pernyataan

yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, diperjelas dengan

serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarah pada rumusan strategi

yang dipilih agar lebih terarah dalam mecapai tujuan dan sasaran selama 4

(empat) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar

memiliki focus dan sesuai pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan kebijakan

dalam pelaksanaan visi dan misi dapat di lihat dalam Tabel 4.2. sebagai berikut :

29

Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel

No. Misi Tujuan Indikator

Tujuan

Sasaran

Strategis Indikator Sasaran Strategi Kebijakan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Mewujudkan

Tata Kelola

Keuangan

yang

Akuntabel

Peningkatan

Pengelolaan

Keuangan

Daerah yang

Efektif dan

Efisien

Opini BPK atas

Laporan

Keuangan

Pemerintah

Daerah

Meningkatnya

Pengelolaan

Keuangan yang

Efektif dan

Efisien

1 Persentase Waktu Penetapan

Perda APBD Kota Tasikmalaya

yang Tepat Waktu

Penyusunan Rancangan

Perda APBD Tepat

Waktu sesuai dengan

Ketentuan yang Berlaku

Merumuskan Pedoman


Daerah

2 Persentase Realisasi Terhadap

Target Pendapatan yang Telah

Ditetapkan

Rekonsiliasi Pencapaian

Target Anggaran

Pendapatan Daerah

secara berkala

Meningkatkan PAD

pada Perangkat Daerah

Penghasil

3 Persentase Realisasi Terhadap

Anggaran Belanja yang Telah

Ditetapkan

Pengendalian Realisasi

Belanja Daerah secara

berkala

Meningkatkan realisasi

belanja pada semua

Perangkat Daerah

30

4 Persentase Waktu Penyelesaian

SP2D yang Dinyatakan Lengkap

dan Sah Sesuai Ketentuan Secara

Tepat Waktu

Pengajuan SPJ, SPP dan

SPM dari Perangkat

Daerah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

Pembinaan Pengelolaan

Keuangan Daerah pada

Bendahara Perangkat

Daerah

5 Persentase Waktu Penyampaian

Laporan Keuangan Pemerintah


Kepada BPK

Penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah

Daerah Tepat Waktu

sesuai dengan


Peningkatan Kapasitas

Pengelola Keuangan


Memberikan Laporan Keuangan

Melalui Sistem

Peningkatan kualitas

Bendahara pada

Perangkat Daerah

dalam penggunaan

teknologi informasi

Penatausahaan

Keuangan Daerah

Berbasis Teknologi

Informasi

Meningkatnya

Pelayanan

Publik

7 Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatkan

Pelayanan Publik yang

Mudah, Cepat dan

Transparan

Penyediaan Sarana dan

Prasarana yang

Memadai

8 Persentase Dukungan

Kelancaran Pelaksanaan Tugas

31

Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja

9 Nilai Evaluasi Akuntabilitas


Peningkatan Kinerja

dan Penguatan


Meningkatkan

Manajemen Kinerja

yang Andal dan

Akuntabel

2

Mewujudkan

Tata Kelola

Aset Daerah

yang

Akuntabel

Peningkatan

Pengelolaan

Aset Daerah

yang Efektif

dan Efisien

Persentase

Kesesuaian Aset

Milik Daerah

dengan Nilai

Aset di Neraca

Meningkatnya

Pengelolaan Aset

Daerah yang

Efektif dan

Efisien

1 Persentase Keberadaan Barang

Milik Daerah

Penatausahaan Aset

Daerah sesuai dengan


Merumuskan Pedoman

Pengelolaan Barang

Daerah

2 Persentase Tanah Milik

Pemerintah Kota Tasikmalaya

yang Telah Disertifikatkan

Pengajuan Proses

Sertifikat Ke BPN atas

Tanah Milik Pemerintah

Kota Tasikmalaya yang

belum bersertifikat

Pengamanan Aset

Daerah


Memberikan Laporan


Melalui Sistem

Peningkatan kualitas

Pengurus Barang pada

Perangkat Daerah

dalam penggunaan

teknologi informasi

Penatausahaan Barang

Daerah Berbasis

Teknologi Informasi

32

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja

berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya. Perjanjian Kinerja merupakan

penjabaran dari sasaran dan program dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan

melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian

kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Target kinerja yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Tasikmalaya pada tahun 2017 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat

dilihat dalam Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Target Kinerja BPKAD Kota Tasikmalaya Tahun 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1

Meningkatnya


yang Efektif dan Efisien

1

Persentase Waktu Penetapan

Perda APBD Kota Tasikmalaya

yang Tepat Waktu

31 Desember

2017 (100%)

2

Persentase Realisasi Terhadap

Target Pendapatan yang Telah

Ditetapkan

100%

3



Ditetapkan

90%

4

Persentase Waktu Penyelesaian

SP2D yang Dinyatakan Lengkap

dan Sah Sesuai Ketentuan

Secara Tepat Waktu

95%

5

Persentase Waktu Penyampaian



Kepada BPK

31 Maret 2017

(100%)

6

Persentase SKPD yang

Memberikan Laporan Keuangan

Melalui Sistem

100%

2. Meningkatnya Pelayanan

Publik 1 Indeks Kepuasan Masyarakat 78

2

Persentase Dukungan

Kelancaran Pelaksanaan Tugas 100%

33

3. Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja 1

Nilai Evaluasi Akuntabilitas


72

4.

Meningkatnya

Pengelolaan Barang

Daerah yang Efektif dan

Efisien

1 Persentase Keberadaan Barang

Milik Daerah 92%

2

Persentase Tanah Milik

Pemerintah Kota Tasikmalaya

yang Telah Disertifikatkan

26%

3

Persentase SKPD yang

Memberikan Laporan


Melalui Sistem

100%

NO PROGRAM ANGGARAN (Rp) SUMBER

1 Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

5.122.247.900 APBD Kota

dan

APBD Provinsi

2 Program Pengendalian Monitoring dan

Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah

248.794.800 APBD Kota

3 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

50.000.000 APBD Kota

4 Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

125.000.000 APBD Kota

5 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.631.054.500 APBD Kota

6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.070.201.000 APBD Kota

dan

APBD Provinsi

7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22.000.000 APBD Kota

8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

170.000.000 APBD Kota

9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

51.281.000 APBD Kota

10 Program Perencanaan Kerja 50.000.000 APBD Kota

TOTAL 9.540.579.200

34

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi

pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna

memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level

sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan

untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya,

keberhasilan sasaran berdasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama

(IKU) yang telah ditetapkan dengan jelas.

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan suatu

organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program

dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan

cara perhitungan sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Capaian indikator kinerja = Realisasi X 100%

Rencana

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Capaian indikator kinerja = Rencana – (Realisasi – Rencana) X 100%

Rencana

Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga dilakukan dengan

membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu, serta capaian sampai dengan

tahun ini dengan target pada akhir periode dokumen Renstra.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan dengan menggunakan skala pengukuran

ordinal sebagai berikut:

1. 85 % - 100 % = Sangat Berhasil

2. 70 % - 85 % = Berhasil

3. 55 % - 70 % = Cukup Berhasil

4. < 55 % = Tidak Berhasil

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan

pengukuran indikator kinerja sasarannya berdasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun

2017 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

35

3.2 CAPAIAN KINERJA

Analisis pencapaian kinerja BPKAD dari 4 sasaran dan 13 indikator kinerjanya yang

telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 dan Indikator Kinerja Utama

(IKU) dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pencapaian Target Kinerja BPKAD Kota Tasikmalaya Tahun 2017

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 2 3 4 5

1

Meningkatnya

Pengelolaan

Keuangan

yang Efektif

dan Efisien

Persentase

Waktu

Penetapan Perda

APBD Kota

Tasikmalaya

yang Tepat

Waktu

31 Desember

2017 (100%)

29 Desember

2017

(101,35%)

29

Desember

2017

(101,35%) X 100% = 101,35%

31

Desember

2017

(100%)

Persentase

Realisasi

Terhadap Target

Pendapatan yang

Telah Ditetapkan

100% 97,21% 97,21%

X 100% = 97,21% 100%

Persentase

Realisasi

Terhadap

Anggaran Belanja

yang Telah

Ditetapkan

90% 89,24% 89,24%

X 100% = 99,16% 90%

Persentase

Waktu

Penyelesaian

SP2D yang

Dinyatakan

Lengkap dan Sah

Sesuai Ketentuan

Secara Tepat

Waktu

95% 97% 97%

X 100% = 102,11% 95%

36

Persentase

Waktu

Penyampaian

Laporan

Keuangan

Pemerintah

Daerah Kota

Tasikmalaya

Kepada BPK

31 Maret 2017

(100%)

31 Maret

2017 (100%)

31 Maret

2017

(100%) X 100% = 100%

31 Maret

2017

(100%)

Persentase SKPD

yang

Memberikan

Laporan

Keuangan

Melalui Sistem

100% 100% 100%

X 100% = 100% 100%

2

Meningkatnya

Pelayanan

Publik

Indeks Kepuasan

Masyarakat 78 78,91

78,91 X 100% = 101,17%

78

Persentase

Dukungan

Kelancaran

Pelaksanaan

Tugas

100% 100% 100%

X 100% = 100% 100%

3

Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja

Nilai Evaluasi

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah

72 73,53 73,53

X 100% = 102,13% 72

4

Meningkatnya

Pengelolaan

Barang

Daerah yang

Efektif dan

Efisien

Persentase

Keberadaan

Barang Milik

Daerah

92% 92% 92%

X 100% = 100% 92%

Persentase

Tanah Milik

Pemerintah Kota

Tasikmalaya

yang Telah

Disertifikatkan

26% 33,68% 33,68%

X 100% = 129,54% 26%

37

Persentase SKPD

yang

Memberikan

Laporan

Pengelolaan

Barang Daerah

Melalui Sistem

100% 100% 100%

X 100% = 100% 100%

Dari tabel di atas dapat diketahui rata-rata capaian indikator kinerja pada Tahun 2017

sebesar 102,72%. Sehingga capaian kinerja BPKAD pada Tahun 2017 dalam kategori sangat

berhasil (Nilai 85 s/d 100).

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2014, 2015 dan

2016 dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

38

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017

SASARAN INDIKATOR KINERJA

REALISASI DAN CAPAIAN PERCEPATAN/

PELAMBATAN

(2017-2016)

2014 2015 2016 2017

REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Meningkatnya Pengelolaan

Keuangan yang Efektif dan

Efisien

Persentase Waktu Penetapan Perda

APBD Kota Tasikmalaya yang Tepat

Waktu

16 Januari

2015

(89,33%)

89,33%

30

Desember

2015

(100,67%)

100,67%

28

Desember

2016

(102,04%)

102,04%

29

Desember

2017

(101,35%)

101,35% -0,69%

Persentase Realisasi Terhadap Target

Pendapatan yang Telah Ditetapkan 102,87% 102,87% 99,62% 99,62% 89,03% 89,03% 97,21% 97,21% 8,18%



Ditetapkan

88,19% 97,99% 83,77% 93,08% 89,89% 99,88% 89,24% 99,16% -0,72%

Persentase Waktu Penyelesaian SP2D

yang Dinyatakan Lengkap dan Sah

Sesuai Ketentuan Secara Tepat Waktu

95% 100% 95% 100% 97% 102,11% 97% 102,11% 0%

39

Persentase Waktu Penyampaian


Daerah Kota Tasikmalaya Kepada BPK

31 Maret

2014

(100%)

100%

31 Maret

2015

(100%)

100%

31 Maret

2016

(100%)

100%

31 Maret

2017

(100%)

100% 0%

Persentase SKPD yang Memberikan

Laporan Keuangan Melalui Sistem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%

Meningkatnya Pelayanan

Publik Indeks Kepuasan Masyarakat - - 77,74 102,29% 78,07 101,39% 78,91 101,17% -0,22%

Persentase Dukungan Kelancaran

Pelaksanaan Tugas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%

Meningkatnya


Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

-

-

-

-

49,03 70,04% 73,53 102,13% 32,09%

Meningkatnya Pengelolaan

Barang Daerah yang Efektif

dan Efisien

Persentase Keberadaan Barang Milik

Daerah 85% 85% 87% 87% 90% 90% 92% 100% 10%

Persentase Tanah Milik Pemerintah

Kota Tasikmalaya yang Telah

Disertifikatkan

24,15 105% 24,51 102,13% 25,26 101,04% 33,68% 129,54% 28,50%

Persentase SKPD yang Memberikan

Laporan Pengelolaan Barang Daerah

Melalui Sistem

- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%

40

Dari tabel di atas dapat diketahui rata-rata capaian indikator kinerja pada Tahun 2014

sebesar 97,80%, Tahun 2015 sebesar 98,62%, Tahun 2016 sebesar 96,29% dan Tahun 2017

sebesar 102,72%. Sehingga capaian kinerja BPKAD dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun

2017 dalam kategori sangat berhasil (Nilai 85 s/d 100).

Capaian Indikator Sasaran Tahun 2017 dibandingkan dengan Capaian Indikator Sasaran

Jangka Menengah 5 (lima) Tahun sesuai Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Tahun 2014-2017 dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN INDIKATOR

KINERJA

2017 TARGET

DALAM

RENSTRA

2017

CAPAIAN 2017 TERHADAP TARGET

RENSTRA REALISASI CAPAIAN

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya

Pengelolaan

Keuangan

yang Efektif

dan Efisien

Persentase Waktu

Penetapan Perda

APBD Kota

Tasikmalaya yang

Tepat Waktu

29

Desember

2017

(101,35%)

101,35% 31 Desember

2017 (100%)

29

Desember

2017

(101,35%) X 100% = 101,35%

31

Desember

2017

(100%)

Persentase Realisasi

Terhadap Target

Pendapatan yang

Telah Ditetapkan

97,21% 97,21% 100% 97,21%

X 100% = 97,21% 100%

Persentase Realisasi

Terhadap Anggaran

Belanja yang Telah

Ditetapkan

89,24% 99,16% 90% 89,24%

X 100% = 99,16% 90%

Persentase Waktu

Penyelesaian SP2D

yang Dinyatakan

Lengkap dan Sah

Sesuai Ketentuan

Secara Tepat Waktu

97% 102,11% 95% 97%

X 100% = 102,11% 95%

41

Persentase Waktu

Penyampaian

Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Kota Tasikmalaya

Kepada BPK

31 Maret

2017

(100%)

100% 31 Maret 2017

(100%)

31 Maret

2017

(100%) X 100% = 100%

31 Maret

2017

(100%)

Persentase SKPD

yang Memberikan

Laporan Keuangan

Melalui Sistem

100% 100% 100% 100%

X 100% = 100% 100%

RATA-RATA CAPAIAN DARI 6

INDIKATOR 99,97%

99,97%

Meningkatnya

Pelayanan

Publik

Indeks Kepuasan

Masyarakat 78,91 101,17% 78

78,91 X 100% = 101,17%

78

Persentase

Dukungan

Kelancaran

Pelaksanaan Tugas

100% 100% 100% 100%

X 100% = 100% 100%


INDIKATOR 100,59%

100,59%

Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja

Nilai Evaluasi

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah

73,53 102,13% 72 73,53

X 100% = 102,13% 72


INDIKATOR 102,13%

102,13%

Meningkatnya

Pengelolaan

Barang

Daerah yang

Efektif dan

Efisien

Persentase

Keberadaan Barang

Milik Daerah

92% 100% 92% 92%

X 100% = 100% 92%

Persentase Tanah

Milik Pemerintah

Kota Tasikmalaya

yang Telah

Disertifikatkan

33,68% 129,54% 26% 33,68%

X 100% = 129,54% 26%

42

Persentase SKPD

yang Memberikan

Laporan

Pengelolaan Barang

Daerah Melalui

Sistem

100% 100% 100% 100%

X 100% = 100% 100%


INDIKATOR 109,85%

109,85%

Secara umum BPKAD telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran

strategis yang telah ditetapkan dalam renstra, dari 4 sasaran dengan 12 indikator kinerjanya,

10 indikator kinerjanya mempunyai capaian kinerja 100% atau lebih sedangkan 2 indikator

lainnya belum dapat memenuhi target dikarenakan :

1. Persentase Realisasi Terhadap Target Pendapatan yang Telah Ditetapkan

Capaian target pendapatan APBD Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar

Rp.1.823.753.712.196,4 (97,21%) dari target sebesar Rp.1.876.134.476.303,68 hal ini

disebabkan karena:

1) Lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp.253.524.031.885,00, baru tercapai

sebesar Rp.229.496.763.158,94 atau (90,52%), hal ini disebabkan belum optimalnya

realisasi Pendapatan Fungsional Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo,

Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sebagai

berikut :

a. Pendapatan Fungsional Rumah Sakit Umum dr. Soekardjo

Anggaran Pendapatan Fungsional Rumah Sakit Umum dr. Soekardjo

Rp.131.886.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 110.761.799.594,40

b. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Rp.26.009.433.008,00 realisasinya sebesar Rp. 24.106.804.318,54

c. Pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Anggaran Pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp.67.889.519.631,00

realisasinya sebesar Rp.66.889.080.000,00

2) Realisasi Dana Perimbangan yang ditargetkan sebesar Rp.1.142.635.006.890,00

tercapai sebesar Rp 1.114.721.743.585,00 atau 98%, karena:

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN

untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, yang kebijakan

transfernya kepada Pemerintah Daerah sangat dipengaruhi oleh Penerimaan Negara.

Terdapat Alokasi Anggaran Pendapatan Dana Alokasi Khusus yang realisasinya

sebesar 92,05%, hal ini disebabkan :

a. Dana Alokasi Khusus Fisik dari Pemerintah Pusat ditransfer berdasarkan

kebutuhan dana atas kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, yang

mekanisme transfernya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik

43

Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan

Dana Desa, dimana terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk

tahapan transfernya. Belum optimalnya realisasi Dana Perimbangan bisa juga

dipengaruhi oleh belum dipahaminya mekanisme transfer yang dilaksanakan

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

b. Transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah semakin ketat kontrolnya,

dalam hal masih terdapat posisi saldo pada Pemerintah Daerah atas alokasi Dana

Alokasi Khusus, maka Pemerintah Pusat tidak mentransfer sebesar Anggaran

yang telah ditetapkan tetapi sesuai dengan kebutuhan yang akan direalisasikan

Pemerintah Daerah.

3) Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah yang ditargetkan sebesar

Rp.358.375.022.417,00 tercapai sebesar Rp 354.193.646.122,00 atau 97% karena:

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya

dipengaruhi oleh Penerimaan Pendapatan Provinsi dari sektor Pajak yang dikelola

oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sedangkan Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi

Jawa Barat direalisasikan sebesar pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak kerja

yang akan dilaksanakan.

2. Persentase Realisasi Terhadap Anggaran Belanja yang Telah Ditetapkan

Target belanja daerah tahun anggaran 2017 adalah sebesar

Rp.2.008.347.492.607,40 dengan realisasi sebesar Rp.1.864.791.056.609,00 atau 92,85%.

Capaian realisasi terhadap target belanja tidak tercapai disebabkan karena:

1) Keterlambatan Pengajuan Pembayaran oleh Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kota

Tasikmalaya sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 sebesar

Rp.24.140.530.857,- (Dua Puluh Empat Milyar Seratus Empat Puluh Juta Lima Ratus

Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) walaupun fisik kegiatan

sudah sesuai dengan target, meliputi :

a. Dinas Pendidikan sebanyak 17 kegiatan senilai Rp. 1.404.381.967,-

b. Dinas Kesehatan sebanyak 66 kegiatan senilai Rp. 1.428.974.865,-

c. RSUD dr. Soekardjo sebanyak 5 kegiatan senilai Rp. 775.636.000,-

d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 85 kegiatan senilai Rp.

19.871.422.995,-

e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebanyak 2 kegiatan senilai

Rp. 6.073.800,-

f. Dinas Tenaga Kerja sebanyak 1 kegiatan senilai Rp. 89.450.000,-

g. Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 2 kegiatan senilai Rp. 74.291.250,-

h. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 3 kegiatan senilai

Rp. 266.282.600,-

i. Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata sebanyak 1 kegiatan

senilai Rp. 42.437.380,-

j. Kantor Kecamatan Tawang sebanyak 1 kegiatan senilai Rp. 136.580.000,-

k. PPKD senilai Rp. 45.000.000,-

44

2) Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2017 terjadi kurang salur

dari Pemerintah Pusat dikarenakan terjadinya perubahan mekanisme transfer. Adapun

jumlah dana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 9.693.745.040,- dengan rincian sebagai

berikut:

a. Bidang Pertanian Rp.42.339.00,-

b. Bidang Pendidikan Rp.975.573.700,-

c. Bidang Kesehatan Rp.652.342.319,-

d. Bidang Kelautan dan Perikanan Rp. 126.151.000,-

e. Bidang Air Minum Rp. 5.798.400,-

f. Bidang Kesehatan Rujukan/RSUD Rp.7.149.613.512,-

g. Bidang Sanitasi Rp.741.927.000,-

3) Terdapat Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2017 yang tidak direalisasi yaitu

Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Untuk Jenjang Pendidikan Menengah Dinas

Pendidikan Kota Tasikmalaya Rp. 2.500.000.000.

Tidak dilaksanakannya kegiatan tersebut di atas, karena judul kegiatan yaitu

pendidikan menengah, sementara itu pendidikan menengah ada dua yaitu menengah

pertama dan menengah atas. Sedangkan pendidikan menengah atas sudah bukan

ranah Pemerintah Kota Tasikmalaya.

3.3 EVALUASI KINERJA

3.3.1 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN KINERJA SERTA ALTERNATIF

SOLUSI

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis dan

pemaparan alternatif solusi yang telah diambil :

1. Keberhasilan/ peningkatan kinerja yang telah diraih oleh BPKAD pada dasarnya

adalah telah diterapkannya nilai-nilai yang tertuang dalam pencapaian visi dan misi

BPKAD, yaitu:

a. Komitmen, memiliki keyakinan dan loyalitas terhadap tujuan organisasi

dengan senantiasa melakukan upaya terbaik dalam mencapai tujuan

organisasi dengan penuh rasa tanggung-jawab.

b. Integritas, sikap dasar dan sikap mental yang konsisten, teguh dan tak

tergoyahkan dalam menjungjung tinggi nilai-nilai luhur, kebenaran dan

keyakinan.

c. Ketulusan, selalu bekerja dalam kesungguhan dan keikhlasan serta senantiasa

menjaga amanah.

2. Kegagalan/ penurunan kinerja serta alternatif solusinya yaitu:

Melihat dari permasalahan tidak tercapainya 2 (dua) indikator kinerja seperti yang

telah diuraikan diatas, maka solusi yang dapat diambil adalah:

a. Penghitungan Target Pendapatan dari Pendapatan Fungsional Rumah Sakit

Umum Daerah dr. Soekardjo agar lebih terukur berdasarkan penghitungan

potensi yang akurat, sehingga realiasi pendapatannya dapat terealisasi

45

berdasarkan rencana pada saat penetapan APBD. Mekanisme tentang

pengelolaan Dana Kapitasi JKN dan Dana BOS sangat dipengaruhi oleh realisasi

kegiatan yang menjadi persyaratan transfer berikutnya, hal ini perlu didorong

agar Perangkat Daerah merealisasikan kegiatan-kegiatannya berdasarkan

tahapan-tahapan yang telah ditentukan.

b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sosialisasi Mekanisme Transfer Dana

Perimbangan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Alokasi

Spesifik dari Pemerintah Pusat, seperti : Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana

Alokasi Khusus Non Fisik.

c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai

mekanisme Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan

Provinsi Jawa Barat.

d. Pembayaran dilakukan pada tahun anggaran 2018 dengan mekanisme

percepatan perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

e. Untuk Tahun Anggaran 2017 berdasarkan PMK Nomor 50/PMK.07/2017

terjadi perubahan mekanisme transfer, perubahan tersebut berupa proses

penyaluran dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN) Tasikmalaya dan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pemerintah

Daerah harus melakukan entry Data Kontrak di Aplikasi OMSPAN atas setiap

kegiatan yang sedang dilaksanakan. Dikarenakan mekanisme ini baru buat

KPPN dan juga untuk Pemerintah Daerah maka terjadi keterlambatan entry

data kontrak dikarenakan terjadinya keterlambatan proses lelang,

keterbatasan persediaan barang khusus Alat Kesehatan dan Sarana Pendidikan

di E-Catalog. Berkenaan hal tersebut Pemerintah Pusat hanya melakukan

transfer dana sesuai data kontrak yang terentry ke Aplikasi OMSPAN sesuai

batas waktu yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Untuk tahun

anggaran 2018 kami berkomitmen untuk lebih meningkatkan koordinasi

dengan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan yang

bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan lebih mempercepat

proses lelang agar tidak terjadi lagi keterlambatan entry data sesuai dengan

batas waktu yang telah ditetapkan.

f. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah

Kota Tasikmalaya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

3.3.2 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya

sumber/ biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Efisiensi di BPKAD

pada Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini :

46

Tabel 3.4 Tingkat Efisiensi Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017

No

Sasaran Indikator Satuan Kinerja Keuangan

Target Realisasi (%) No Program Pagu Realisasi %

1 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien

1,1 Persentase Waktu Penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya yang Tepat Waktu

% 31 Desember

2017 (100)

29 Desember

2017

(101,35)

101,35 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.565.767.900 3.415.217.647 95,78

1,2 Persentase Realisasi Terhadap Target Pendapatan yang Telah Ditetapkan

% 100 97,21 97,21 2 Program Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah

248.794.800 240.650.238 96,73

1,3 Persentase Realisasi Terhadap Anggaran Belanja yang Telah Ditetapkan

% 90 89,24 99,16 3 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

125.000.000 123.966.735 99,17

1,4 Persentase Waktu Penyelesaian SP2D yang Dinyatakan Lengkap dan Sah Sesuai Ketentuan Secara Tepat Waktu

% 95 97 102,11

1,5 Persentase Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Kepada BPK

% 31 Maret

2017 (100)

31 Maret

2017 (100)

100

1,6 Persentase SKPD yang Memberikan Laporan Keuangan Melalui Sistem

% 100 100 100

RATA-RATA CAPAIAN DARI 6 INDIKATOR 99,97 TOTAL PER SASARAN 3.939.562.700 3.779. 834.620 95,95

2 Meningkatnya

Pelayanan Publik 2,1 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 78 78,91 101,17 4 Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi

50.000.000 49.451.000 98,90

5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.631.054.500 1.353.402.749 82,98

47

6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.070.201.000 1.854.202.140 89,57

7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

22.000.000 14.732.300 66,97

2,2 Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas

% 100 100 100 8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

170.000.000 149.490.000 87,94

RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR 100,59 TOTAL PER SASARAN 3.943.255.500 3.421.278.189 86,76

3 Meningkatnya


3,1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Nilai 72 73,53 102,13 9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

51.281.000 49.697.236 96,91

10 Program Perencanaan Kerja

50.000.000 43.805.179 87,61

RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR 102,13 TOTAL PER SASARAN 101.281.000 93.502.415 92,32

4 Meningkatnya

Pengelolaan Barang Daerah yang Efektif dan Efisien

4,1 Persentase Keberadaan Barang Milik Daerah

% 92 92 100 11 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.556.480.000 1.157.190.924 74,35

4,2 Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang Telah Disertifikatkan

% 26 33,68 129,54

4,3 Persentase SKPD yang Memberikan Laporan Pengelolaan Barang Daerah Melalui Sistem

% 100 100 100

RATA-RATA CAPAIAN DARI 3 INDIKATOR 109,85 TOTAL PER SASARAN 1.556.480.000 1.157.190.924 74,35

TOTAL KESELURUHAN 9.540.579.200 8.451.806.148 88,59

48

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa dari 12 (dua belas) indikator kinerja yang

dapat dikatakan efisiensi yaitu :

1. Persentase Waktu Penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya yang Tepat Waktu dengan

realisasi kinerja mencapai 101,35%.

2. Persentase Waktu Penyelesaian SP2D yang Dinyatakan Lengkap dan Sah Sesuai

Ketentuan Secara Tepat Waktu dengan realisasi kinerja mencapai 102,11%.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi kinerja mencapai 101,17%.

4. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan realisasi kinerja

mencapai 102,13%.

5. Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang Telah Disertifikatkan

dengan realisasi kinerja mencapai 129,54%.

Sedangkan dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.540.579.200,- realisasi keuangannya

sebesar Rp. 8.451.806.148,- atau dalam persentase sebesar 88,59%. Dengan demikian

dapat dikatakan terjadi efisiensi keuangan sebesar Rp. 1.088.773.052 atau 11,41%.

3.3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan program dan kegiatan, BPKAD pada tahun 2017 melaksanakan 10

program dan 79 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.540.579.200,-.

Adapun rincian program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5

dibawah ini:

Tabel 3.5

Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017

NO PROGRAM/ KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

REALISASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

KEUANGAN (Rp.) % TOLAK UKUR TARGET

KINERJA/ VOLUME

REALISASI FISIK (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.631.054.500,00

1.353.402.749,00

82,98

100,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3.000.000,00

2.970.000,00

99,00

Tersedianya Materai Rp. 3.000 Tersedianya Materai Rp. 6.000

270 Buah 365 Buah

100,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

650.000.000,00

487.278.037,00

74,97

Tersedianya Jasa Telepon, Air, Listrik dan Jasa Layanan Internet

12 Bulan 100,00

49

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

60.000.000,00

59.834.950,00

99,72

- Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Kendaraan Roda 4 (empat). - Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

8 Unit Kendaraan

Roda 4 1 Unit

Gedung Kantor

100,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

15.000.000,00

10.525.000,00

70,17

-Terlaksananya Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor -Terlaksananya Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

19 Unit 100,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

114.166.500,00

104.826.300,00

91,82

-Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Bahan Kebersihan -Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Bangunan

-19 Item -1 Lokasi

100,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

94.780.000,00

94.449.300,00

99,65

Tersedianya Alat Tulis Kantor

22 Jenis ATK

100,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

70.000.000,00

69.001.175,00

98,57

Tersedianya Barang Cetakan, Penggandaan dan Penjilidan

1 Tahun 100,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

5.500.000,00

5.437.500,00

98,86

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

52 Jenis 100,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

71.120.000,00

70.908.200,00

99,70

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

15 Jenis 100,00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

15.000.000,00

14.267.000,00

95,11

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

17 Jenis 100,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

18.000.000,00

11.894.000,00

66,08

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1 Paket Surat

Kabar/Majalah

100,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

89.524.000,00

66.942.150,00

74,78

-Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minum Harian -Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minuman Rapat -Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minuman Tamu

1 Tahun 100,00

50

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

300.000.000,00

230.688.737,00

76,90

Tersedianya Anggaran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

1 Tahun 100,00

Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

119.964.000,00

119.750.400,00

99,82

Terlaksananya Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

1 Tahun 100,00

Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

5.000.000,00

4.630.000,00

92,60

Terlaksananya Peningkatan Jasa Pelayanan Pegawai

12 Bulan 100,00

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.070.201.000,00

1.854.202.140,00

89,57

100,00

Pengadaan Mobil Jabatan

250.000.000,00

239.000.000,00

95,60

Tersedianya Mobil Jabatan

1 Unit 100,00

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

119.000.000,00

112.200.000,00

94,29

Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional

1 Unit 100,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

388.000.000,00

387.493.887,00

99,87

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

4 Jenis 100,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

40.000.000,00

33.630.850,00

84,08

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

3 Paket 100,00

Pengadaan Meubelair

228.500.000,00

212.107.200,00

92,83

Tersedianya Meubelair

12 Unit Meubelair

100,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

123.954.000,00

81.186.103,00

65,50

- Terlaksananya Penyediaan Jasa Service - Terlaksananya Penyediaan Penggantian Suku Cadang - Terlaksananya Penyediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas & Pelumas

6 Unit Kendaraan

100,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

81.847.000,00

40.442.750,00

49,41

-Tersedianya Penyediaan Jasa Service -Terlaksananya Penyediaan Penggantian suku cadang -Terlaksananya Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas

2 Unit Mobil dan 11 Unit

Sepeda Motor

100,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

10.000.000,00

9.075.500,00

90,76

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3 Jenis 100,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeulair

10.000.000,00

9.141.000,00

91,41

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

1 Tahun 100,00

51

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

40.000.000,00

6.675.000,00

16,69

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Perlengkapan Kantor

59 Jenis 100,00

Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur

45.000.000,00

23.363.150,00

51,92

Terlaksananya Stand BPKAD pada Kegiatan Tasik Fair dan Event-event Lainnya

2 Kegiatan 100,00

Penataan Pagar dan Halaman Gedung Kantor

115.000.000,00

114.948.000,00

99,95

Terlaksananya Penataan Pagar dan Halaman Gedung Kantor

1 Paket 100,00

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

618.900.000,00

584.938.700,00

94,51

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

15 Jenis 100,00

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

22.000.000,00

14.732.300,00

66,97

100,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

22.000.000,00

14.732.300,00

66,97

Tersedianya Pakaian Khusus Hari Tertentu

80 Stel Pakaian

100,00

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

170.000.000,00

149.490.000,00

87,94

100,00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

170.000.000,00

149.490.000,00

87,94

Terlaksananya Bimbingan Teknis

1 Tahun 100,00

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

51.281.000,00

49.697.236,00

96,91

100,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

15.000.000,00

14.657.486,00

97,72

Tersedianya Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

1 Dokumen 100,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

8.000.000,00

8.000.000,00

100,00

Tersedianya Pelaporan Keuangan Semesteran

1 Dokumen 100,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

12.736.000,00

12.042.750,00

94,56

Tersedianya Pelaporan Keuangan Semesteran

1 Dokumen 100,00

52

Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

5.500.000,00

5.384.500,00

97,90

Tersedianya Laporan Barang Semesteran

1 Dokumen 100,00

Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

10.045.000,00

9.612.500,00

95,69

Tersedianya Laporan Barang Akhir Tahun

1 Dokumen 100,00

6 Program Perencanaan Kerja

50.000.000,00

43.805.179,00

87,61

100,00

Penyusunan Rencana Kerja

10.000.000,00

9.642.600,00

96,43

Tersedianya Dokumen Rencana Kerja BPKAD Tahun 2018

1 Dokumen 100,00

Penyusunan Rencana Strategis

20.000.000,00

19.674.500,00

98,37

Tersedianya Dokumen Rencana Strategis BPKAD Tahun 2018 - 2022

1 Dokumen 100,00

Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah BPKAD

20.000.000,00

14.488.079,00

72,44

Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BPKAD

1 Dokumen 100,00

7

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.122.247.900,00

4.572.408.571,00

89,27

97,68

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

176.744.800,00

175.667.803,00

99,39

Tersedianya Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1 Peraturan Daerah

100,00

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

82.819.800,00

82.473.175,00

99,58

Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

1 Peraturan Walikota

100,00

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

166.744.800,00

165.517.710,00

99,26

Tersedianya Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1 Peraturan Daerah

100,00

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

94.719.800,00

89.860.436,00

94,87

Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD


100,00

53

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

200.000.000,00

195.867.211,00

97,93

Tersedianya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 Peraturan Daerah

100,00

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

180.000.000,00

153.338.882,00

85,19

Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


100,00

Pengendalian Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah

264.000.000,00

263.824.350,00

99,93

Tersedianya Dokumen SPD dan SP2D

17.000 SP2D

100,00

Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)

135.000.000,00

125.624.720,00

93,06

Terlaksananya Rapat Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)

6 Kali 100,00

Pelaksanaan Sistem Penggajian Pemerintah Kota Tasikmalaya

210.000.000,00

207.687.080,00

98,90

Tersedianya Sistem Penggajian yang Muktahir

1 Tahun 100,00

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah

230.000.000,00

228.631.366,00

99,40

46 Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan yang Memahami Penatausahaan Keuangan Daerah

46 Bendahara

Penerimaan dan

Bendahara Pengeluara

n

100,00

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

42.114.800,00

41.825.790,00

99,31

Tersedianya Instrumen Kebijakan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Telah Ditetapkan Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah


100,00

Penyusunan Pelaporan Rekonsiliasi Realisasi APBD

300.000.000,00

273.916.435,00

91,31

Tersedianya Dokumen Pelaporan Rekonsiliasi Realisasi APBD

2 Dokumen 100,00

54

Pengamanan Aset / Barang Milik Daerah

276.258.500,00

148.314.900,00

53,69

Tertib Administrasi Kedinasan dan Bukti Kepemilikan Barang Milik Daerah/Tertibnya Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya

30 Sertifikat 71,00

Pelaporan Pajak Orang Pribadi

75.000.000,00

73.860.766,00

98,48

Tersedianya Dokumen Pelaporan Pajak Orang Pribadi

1 Tahun 100,00

Pelaporan Tahunan PPh Pasal 21 Khusus Gaji

75.000.000,00

73.887.900,00

98,52

Tersedianya Dokumen Pelaporan Tahunan PPH Pasal 21 Khusus Gaji

1 Tahun 100,00

Penilaian Barang Milik Daerah

98.505.500,00

85.686.510,00

86,99

Tersedianya Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah

1 Dokumen 100,00

Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya

28.569.000,00

28.456.524,00

99,61

Tersedianya Dokumen Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya

- 1 Dokumen - 2 Dokumen

100,00

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

36.939.000,00

34.937.275,00

94,58

Terlaksananya Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dan Daftar Rencana Hibah Barang

2 Dokumen 100,00

Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

228.775.000,00

115.656.115,00

50,55

Terselenggaranya Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah melalui Mekanisme sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan

1 Dokumen 85,00

Konsolidasi Pencatatan Aset Daerah

39.178.500,00

38.693.450,00

98,76

Tersedianya Dokumen Pencatatan Aset sebagai Bahan Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah yang Akurat dan Akuntabel

6 Dokumen 100,00

55

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Barang Milik Daerah

75.000.000,00

72.644.000,00

96,86

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengamanan Barang Milik Daerah

51 Bidang Tanah dan

Papan Nama Aset

100,00

Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah

322.124.500,00

312.618.675,00

97,05

Terlaksananya Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah

39 SKPD (Pengurus

dan Pembantu Pengurus Barang)

100,00

Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD

108.273.000,00

107.867.310,00

99,63

Tersedianya Rancangan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah


100,00

Konsolidasi Penganggaran Daerah

51.650.000,00

51.351.440,00

99,42

Terlaksananya Konsolidasi Penganggaran Daerah

1 Tahun 100,00

Pengendalian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

25.000.000,00

24.915.034,00

99,66

Tersedianya Dokumen Kendali Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

4 Dokumen 100,00

Verifikasi Dokumen Anggaran

72.238.000,00

71.969.690,00

99,63

Terlaksananya Verifikasi Dokumen Anggaran

1 Tahun 100,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPKD

25.000.000,00

24.475.000,00

97,90

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran SKPKD

1 Dokumen 100,00

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD

25.000.000,00

24.530.000,00

98,12

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD

1 Dokumen 100,00

Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah

91.813.300,00

91.403.920,00

99,55

Tersedianya Dokumen Rekonsiliasi Target Anggaran Pendapatan Daerah

1 Dokumen 100,00

Penyusunan Administrasi Pelaporan Realisasi Kegiatan

15.000.000,00

14.691.300,00

97,94

Tersedianya Dokumen Administrasi Laporan Realisasi Kegiatan

1 Dokumen 100,00

56

Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

153.000.000,00

152.328.000,00

99,56

Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

1 Tahun 100,00

Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Aset Tetap (SIMANTAP)

451.130.000,00

320.183.475,00

70,97

Tersedianya Alat Pengolahan Managemen Barang Daerah Kota Tasikmalaya

1 Paket 100,00

Pengelolaan Data Anggaran

51.649.600,00

51.365.190,00

99,45

Tersedianya Dokumen Data Anggaran Pemerintah Kota Tasikmalaya

6 Dokumen 100,00

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPK SKPD dan PPKD Dalam Penerapan Akutansi Berbasis Akrual

350.000.000,00

318.516.406,00

91,00

Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPK SKPD dan PPKD Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual

1 Kegiatan 100,00

Penyusunan Laporan Daftar Transaksi Harian SKPD

65.000.000,00

64.606.845,00

99,40

Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Harian dari Bendahara Umum Daerah

4 Dokumen 100,00

Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Bantuan Provinsi Tahun 2017)

100.000.000,00

89.391.156,00

89,39

Terlaksananya Rapat Koordinasi, Pelaporan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Tahun 100,00

Review Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

200.000.000,00

175.822.732,00

87,91

Terevaluasinya Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah


100,00

8

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

125.000.000,00

123.966.735,00

99,17

100,00

Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial

125.000.000,00

123.966.735,00

99,17

Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial yang memadai

1 Tahun 100,00

9

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

50.000.000,00

49.451.000,00

98,90

100,00

57

Pembangunan Website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

50.000.000,00

49.451.000,00

98,90

Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Publik

1 Paket 100,00

10

Program Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah

248.794.800,00

240.650.238,00

96,73

100,00

Penatausahaan Bantuan Provinsi

98.794.800,00

90.918.482,00

92,03

Terlaksananya Fasilitasi Penatausahaan Bantuan Keuangan Provinsi

1 Tahun 100,00

Penatausahaan Dana Transfer

150.000.000,00

149.731.756,00

99,82

Tersedianya Laporan Realisasi Dana Transfer

1 Dokumen 100,00

JUMLAH 9.540.579.200,00 8.451.806.148,00 88,59 98,80

Dari tabel di atas dapat dilihat rata – rata persentase dari setiap program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran realisasi anggaran mencapai 82,98%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur realisasi anggaran mencapai

89,57%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur realisasi anggaran mencapai 66,97%.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur realisasi anggaran mencapai

87,94%.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan realisasi anggaran mencapai 96,91%.

6. Program Perencanaan Kerja realisasi anggaran mencapai 87,61%.

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah realisasi

anggaran mencapai 89,27%.

8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial realisasi anggaran

mencapai 99,17%.

9. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi realisasi anggaran mencapai

98,90%.

10. Program Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah

realisasi anggaran mencapai 96,73%.

58

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Tasikmalaya sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tujuan, sasaran,

indikator kinerja, program dan kegiatan pada tahun anggaran 2017. Dari 12 (dua belas) indikator

kinerja yang sudah mencapai target dengan persentase capaian 100% atau lebih yaitu:

1. Persentase Waktu Penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya yang Tepat Waktu

2. Persentase Waktu Penyelesaian SP2D yang Dinyatakan Lengkap dan Sah Sesuai Ketentuan Secara

Tepat Waktu

3. Persentase Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Kepada

BPK

4. Persentase SKPD yang Memberikan Laporan Keuangan Melalui Sistem

5. Indeks Kepuasan Masyarakat

6. Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas

7. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

8. Persentase Keberadaan Barang Milik Daerah

9. Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang Telah Disertifikatkan

10. Persentase SKPD yang Memberikan Laporan Pengelolaan Barang Daerah Melalui Sistem

Untuk 2 (dua) indikator lainnya yang belum mencapai target yaitu Persentase Realisasi

Terhadap Target Pendapatan yang Telah Ditetapkan dan Persentase Realisasi Terhadap Anggaran

Belanja yang Telah Ditetapkan, akan diupayakan untuk meminimalisasi permasalahan yang ada serta

mengambil langkah-langkah strategis agar semua indikator kinerja yang telah ditetapkan bisa

mencapai target yang diharapkan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP) ini masih dirasakan belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif

dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP) dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017 ini sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa

yang akan datang, dan dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi

pencapaian tujuan dan sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Tasikmalaya, 20 Maret 2017 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Tasikmalaya

TTD

Drs. H. NANA SUJANA, M.Si NIP. 19680803 198903 1 004

Documents

BAGAN STRUKTUR POLA ORGANISASI · 2.1.2 Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2014 – 2017 22 2.1.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 2.1.4 Strategi dan