22
BAGAIMANA TEKNOLOGI INFORMASI BERTRANSFORMASI MENJADI INOVASI PELAYANAN PUBLIK SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM Oleh : Fadian Nur Aziz (201710050311227) PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG TAHUN 2021

BAGAIMANA TEKNOLOGI INFORMASI BERTRANSFORMASI …

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BAGAIMANA TEKNOLOGI INFORMASI BERTRANSFORMASI …

BAGAIMANA TEKNOLOGI INFORMASI

BERTRANSFORMASI MENJADI INOVASI

PELAYANAN PUBLIK

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM

Oleh :

Fadian Nur Aziz

(201710050311227)

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS

ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKUNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH MALANG

TAHUN 2021

Page 2: BAGAIMANA TEKNOLOGI INFORMASI BERTRANSFORMASI …
Page 3: BAGAIMANA TEKNOLOGI INFORMASI BERTRANSFORMASI …
Page 4: BAGAIMANA TEKNOLOGI INFORMASI BERTRANSFORMASI …
Page 5: BAGAIMANA TEKNOLOGI INFORMASI BERTRANSFORMASI …
Page 6: BAGAIMANA TEKNOLOGI INFORMASI BERTRANSFORMASI …

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas

berkat rahmat dan juga karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini

dengan judul “Bagaiman Teknologi Informasi dan Komunikasi Bertransformasi Menjadi

Inovasi Pelayanan Publik”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi

Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan guna

mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa, tanpa

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan

dengan baik. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

semua pihak yang telah membantu baiksecara langsung maupun tidak langsung dalam proses

pembuatan skripsi ini. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Andi Budi Prawoto dan Ibu Diah Triharini atas semua do’a,

restu, semangat, dan support yang tidak henti-hentinya diberikan selama

menjalankanstudi hingga terselesaikannya penulisan tugas akhir ini. Juga kepada

keluarga besar saya yang selalu mendoakan, mendukung dan membantu berjalannya

proses studi ini hingga selesai.

2. Bapak Dr. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Bapak Dr. Rinikso Kartono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Bapak Muhammad Kamil, S.IP., M.A selaku Kepala Program Studi Ilmu

Pemerintahan

5. Bapak Dr. Asep Nurjaman, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah

membimbing saya hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik

6. Bapak Achmad Apriyanto Romadhan, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang juga

telah membimbingdan mendampingi saya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir

ini dengan baik.

7. Bapak Ali Roziqin, S.A.P., M.AP selaku dosen yang selalu memotivasi saya untuk

selalu berkarya dalam bentuk karya ilmiah

8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selama ini

berkontribusi dalam memberikan ilmu, pengetahuan, pengalaman, motivasi serta

pembelajaran berharga yang akan terus bermanfaat kelak.

9. Seluruh Staff Tata Usaha Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik atas segala bantuan yang diberikan selama ini.

Page 7: BAGAIMANA TEKNOLOGI INFORMASI BERTRANSFORMASI …

10. Teman-teman Ilmu Pemerintahan 2017 yang telah menemani dan memberikan

dukungan hingga akhir masa studi ini. Terutama teman-teman IP-A dan IP-E

Angkatan 2017 yang selalu memberikan dukungan dan turut berjuang bersama-

sama sejak awal perkuliahan ini berlangsung yang tidak dapat disebutkan satu

persatu.

11. Teman seperjuangan kontrakan, yang saling membantu, mendukung dan juga

mengeluh, sebagai sahabat juga keluarga

12. Teman- teman saya di Jakarta juga selalu mendukung saya agar cepat lulus

Saya menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh

sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga tulisan ini dapat

bermanfaat dan membantu dalam perkembangan ilmu pengetahuan di kemudian hari.

Malang, 1 September

2021 Penulis

Fadian Nur Aziz

Page 8: BAGAIMANA TEKNOLOGI INFORMASI BERTRANSFORMASI …

DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, P. R. (2018). Inovasi Dalam Pelayanan Publik Di Mall Pelayanan Publik

Kabupaten Banyuwangi. Politico, 18(2), 265–275.

https://doi.org/10.32528/politico.v18i2.1659

Ammons, D. N., Smith, K. W., & Stenberg, C. W. (2012). The Future of Local Government.

State and Local Government Review, 44(1_suppl), 64S-75S.

https://doi.org/https://doi.org/10.1177/01 60323x12454143

Arsy, M., Jayaprana, U., Hayuhardhika, W., Putra, N., & Dwi, A. (2019). Evaluasi

Penerimaan Aplikasi Mobile Among Warga Smart City Pemerintah Kota Batu

Menggunakan ModelUTAUT. 3(7), 6386–6395.

Aziz, F. N., & Roziqin, A. (2020). The Perspective of Bureaucratic Reform (Kang Yoto’s

Leadership) in Bojonegoro. Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik, 6(2),

126–142.

Clarke, A. (2020). Digital government units: what arethey, and what do they mean for digital

era public management renewal? International Public Management Journal, 23(3),

358–379. https://doi.org/10.1080/10967494.2019.1686447

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publication.

Demircioglu, M. A. (2019). Why does innovation in government occur and persist?

Evidence from the Australian government. Asia Pacific Journal of Public

Administration. https://doi.org/10.1080/23276665.2019.1692570

Denford, J., Dawson, G., & Desouza, K. (2017). Exploring IT-Enabled Public Sector

Innovation in U.S. States. Proceedings of the 50th Hawaii International Conference

on System Sciences (2017), 5174–5183.https://doi.org/10.24251/hicss.2017.628

Diercks, G., Larsen, H., & Steward, F. (2019). Transformative innovation policy:

Addressing variety in an emerging policy paradigm. Research Policy, 48(4), 880–

894.https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.10.028

Dorsman, S. J., Tummers, L. G., & Thaens, M. (2014). Understanding public sector

innovations: The role of leadership activities for a climate for innovation.

ResearchGate, 31(0).

Ekawati, S. (2017). Is Decentralization Improving Public Services?A Study of Forestry

Company’s Perception towards Government Services Before and After

Decentralization. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 14(1), 79–92.

https://doi.org/10.20886/jakk.2017.14.1.79-92

Gieske, H., George, B., van Meerkerk, I., & van Buuren, A. (2020). Innovating and

optimizing in public organizations: does more become less? Public Management

Review, 22(4), 475–497. https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1588356

Kusumasari, B., Pramusinto, A., Santoso, A. D., & Fathin, C. A. (2019). What shapes public

sector innovation? Public Policy Administration, 18(4), 430–446.

https://doi.org/10.13165/VPA-19-18-4-05

Kuziemski, M., & Misuraca, G. (2020). AI governancein the public sector: Three tales from

the frontiers of automated decision-making in democratic settings.

TelecommunicationsPolicy,44(6), 101976. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2020.1019

76

Page 9: BAGAIMANA TEKNOLOGI INFORMASI BERTRANSFORMASI …

Ma, L., Liu, Z., Huang, X., & Li, T. (2019). The Impact of Local Government Policy on

Innovation Ecosystem in Knowledge Resource Scarce Region: Case Study of

Changzhou, China. Science, Technology and Society, 24(1), 29–52.

https://doi.org/10.1177/0971721818806096

Manoharan, A. P., & Ingrams, A. (2018). Conceptualizing E-Government from Local

Government Perspectives. State and Local Government Review, 50(1), 56–66.

https://doi.org/10.1177/0160323x18763964

Mubin, F., & Roziqin, A. (2018). Meritocracy of Bureaucracy in Indonesia. International.

Journal of Social Science and Humanity, 8, 241–246.

https://doi.org/10.18178/ijssh.2018.8.8.96 8

Murtadho, I., & Rozqin, A. (2018). 26. Public Governance Perspective To Adressing

Development Problems in Surabaya City. 241(IcoSaPS), 109–114.

https://doi.org/10.2991/icosaps-18.2018.26

Nuradhawati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. Jurnal

Academia Praja,2(01), 152–170. https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90

Nurmandi, A., Kozin, M., & Salahudin. (2018). Pelayanan Sektor Publik.

University Press, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

OECD Comparative Study. (2016). Digital Government Strategies for

Transforming Public Services in the Welfare Areas. Oecd, 63.

http://www.oecd.org/gov/digital- government/Digital-Government-Strategies-

Welfare-Service.pdf

Osborne, S. P., & Brown, L. (2011). Innovation, publicpolicy and public services delivery

in the UK.The word that would be king? PublicAdministration, 89(4), 1335–1350.

https://doi.org/10.1111/j.1467- 9299.2011.01932.x

Pamungkas, A. R., Nugroho, L. E., & Sulistyo, S. (2020). Evaluasi Faktor Kegagalan Sistem

Informasi Pada Kesiapan Penerapan E-Government: Studi Literatur. JIKO (Jurnal

Informatika Dan Komputer), 3(3), 143–152. https://doi.org/10.33387/jiko.v3i3.21

Pratama, A. B. (2019). The landscape of publicservice innovation in Indonesia. Innovation &Management Review, 17(1), 25–40.https://doi.org/10.1108/inmr-11-2018- 0080

Rahmadanita, A., Santoso, E. B., & Wasistiono, S. (2019). Implementasi Kebijakan Smart

Government Dalam Rangka Mewujudkan Smart City Di Kota Bandung. Jurnal Ilmu

Pemerintahan Widya Praja, 44(2), 81–106.

https://doi.org/10.33701/jipwp.v44i2.279

Rogers, E. M., Singhal, A., & Quinlan, M. M. (2019). Diffusion of innovations. In An

Integrated Approach to Communication Theory and Research, Third Edition.

https://doi.org/10.4324/9780203710753- 35

Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah, S. (2020). Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci

Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah. Jurnal Borneo

Administrator, 16(1), 61–80.https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.603

Sartika, D., & Kusumaningrum, M. (2018). Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil

Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Borneo

Administrator, 13(2), 131–150.https://doi.org/10.24258/jba.v13i2.310

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and

guidelines. Journal of Business Research, 104(August),333–339.

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.0 39

Page 10: BAGAIMANA TEKNOLOGI INFORMASI BERTRANSFORMASI …

Trommel, W. (2020). Good Governance as Reflexive Governance: In Praise of Good

Colleagueship. Public Integrity, 22(3), 227–235.

https://doi.org/10.1080/10999922.2020.1723356

Velsberg, O., Westergren, U. H., & Jonsson, K. (2020).Exploring smartness in public sector

innovation - creating smart public services with the Internet of Things. European

Journal of Information Systems, 29(4), 350–368.

https://doi.org/10.1080/0960085X.2020.1761272

Walker, R. M. (2014). Internal and External Antecedents of Process Innovation: A review

and extension. Public Management Review, 16(1), 21–44.

https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14 719037.2013.771698

Widiyastuti, I. (2019). Tata Kelola Institusi,Teknologi, dan Manusia:

Bagaimana Pemerintah Daerah Menangani Komponen Smart City (Institutional,

Technology, andHuman Governance: How Local Governments Manage the Smart

City’s Components).JURNAL IPTEKKOM : Jurnal Ilmu Pengetahuan& Teknologi

Informasi, 21(2), 93.https://doi.org/10.33164/iptekkom.21.2.20 19.93-108

Page 11: BAGAIMANA TEKNOLOGI INFORMASI BERTRANSFORMASI …
Page 12: BAGAIMANA TEKNOLOGI INFORMASI BERTRANSFORMASI …

PERSPEKTIF, 10 (2) (2021): 616-626,

DOI: 10.31289/perspektif.v10i2.4905

PERSPEKTIF Available online http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif

Bagaimana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bertransformasi Menjadi Inovasi Pelayanan Publik?

How Information and Comunication Technology Transform to Public Service Innovation?

Fadian Nur Aziz, Fathum Mubin*, Rizky Juda Hidayat, Asep Nurjaman, Achmad

Apriyanto Romadhan, Tri Sulistyaningsih & Yana Syafriyana Hijr

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Diterima: 18 Febuari 2021; Direview: 03 April 2021; Disetujui: 11 Mei 2021

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ICT dapat merubah mekanisme inovasi pelayanan public dan melihat indicator keberhasilanya, dengan studi empiric pada aplikasi Among Warga di Kota Batu. Pada dasarnya ICT merupakan teknologi yang dapat membantu meringankan kinerja pemerintah, sehingga menjadikan sebuah tuntutan atas dinamika penyelenggaraan pelayanan publik di level daerah. Adapun dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah paragdima kualitatif dengan model deskriptif yang mana peneliti mencari key informant atau sumber data yang berdasarkan fakta dilapangan, serta didukung dengan studi literature. Dengan merujuk pada hasil data yang sudah diolah peneliti menemukan hasil penelitian yang menunjukan bahwa aplikasi Among warga merupakan fasilitas layanan aduan berbasis online yang ditunjukan untuk masyarakat Kota Batu dalam menyampaikan keluhan publik seperti kerusakan infrastruktur, pohon tumbang dan bencana alam. Namun perjalanan aplikasi Among Warga terhenti hanya satu tahun sejak diciptakanya pada tahun 2017. Sementara itu pemerintah Kota Batu belum siap untuk memanfaatkan ICT, hal ini dikarenakan tidak adanya kapasitas organisasi yang inovatif dan kepemimpinan yang transformasional. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin memberi saran terhadap organisasi pemerintah dalam membangun konsep inovasi berbasis ICT pemerintah tidak menjadi single actor, namun membutuhkan kerja sama dengan privat sector dan partisipasi dari masyarakat sebagai indikatornya. Kata Kunci: ICT; Inovasi Pelayanan Publik; Among Warga

Abstract This study aims to analyze how ICT can change the mechanism of public service innovation and see the success indicators, with an empirical study on the Among Warga application in Batu City. Basically, ICT is a technology that can help reduce government performance, thus making a demand for the dynamics of public service delivery at the regional level. The method used in this research is a qualitative paragraph with a descriptive model in which the researcher looks for key informants or data sources based on facts in the field, and is supported by literature studies.. Referring to the results of the data that have been processed, the researchers found research results that show that the Among Warga application is an online-based complaint service facility which is shown for the people of Batu City in submitting public complaints such as infrastructure damage, fallen trees and natural disasters. However, the Among Warga application's journey has stopped for only one year since it was created in 2017. Meanwhile, the Batu City government is not ready to take advantage of ICT, this is due to the absence of innovative organizational capacity and transformational leadership. Therefore, in this study the authors would like to provide advice to government organizations in building ICT-based innovation concepts, the government is not a single actor, but requires cooperation with the private sector and participation from the community as an indicator.. Keywords: ICT; Public Service Innovation; Among Warga.

How to cite: Aziz, F.N., Mubin, F., Hidayat, R.J., Nurjaman, A., Romadhan, A.A., Sulistyaningsih, T., & Hjr, Y.S. (2021) Bagaimana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bertransformasi Menjadi Inovasi Pelayanan Publik? PERSPEKTIF, 10 (2): 616-626.

*Corresponding author: Fathum Mubin E-mail: [email protected]

ISSN 2085-0328 (Print) ISSN 2541-5913 (online)

616

Page 13: BAGAIMANA TEKNOLOGI INFORMASI BERTRANSFORMASI …

PERSPEKTIF, 10 (2) (2021): 616-626

PENDAHULUAN Implikasi atas perkembangan

masyarakat modern yang melaju pesat dan ditambah dengan tuntutan terhadap dinamika tatanan pemerintahan memberikan suatu konsep baru atas paragdima penyelenggaraan pemerintahan yang dinamakan Good Governance, sehingga peran dan fungsi lembaga pemerintah yang konvensional bertransisi ke orientasi modern (Trommel, 2020). Tuntutan perkembangan zaman berbasis Information and Communication Technology (ICT) memiliki peran utama didalam menunjang kebutuhan publik bagi setiap daerah (Pratama, 2019). Seiring dengan perkembangan tersebut, ICT telah penempatkan dirinya pada posisi strategis dan memiliki pengaruh besar bagi kehidupan global, sehingga dapat dipergunakan untuk mempelancar jaringan komunikasi antara masyarakat, pihak swasta, dan stakeholder dalam memenuhi kebutuhan publik (Widiyastuti, 2019).

Di sektor publik, penggunaan ICT ditafsirkan Electronic Government (E- Government) yang dimana dalam praktiknya pemerintah menggunakan media digital dan terminology canggih seperti mobile government, flexible government, dan smart government (Manoharan & Ingrams, 2018). Dalam konteks Indonesia, komitment pemerintah untuk pengaplikasi E-government bagi setiap daerah tertuang pada Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 yang berisikan kebijakan dan strategi nasional untuk pengembangan E-government serta di dukung dengan komitmen pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang pengembangan inovasi di setiap daerah mencakup tentang kebijakan perubahan dimensi tata kelola pemerintahan, membuka tembok pembatas dengan private sector dan mampu mengelola, menyalurkan dan memberikan informasi kepada masyarakat secara tepat, efektif, efesien, dan mudah di mengerti terkait dengan program-program pemerintah.

Dengan adanya ICT ini memaksa pemerintah untuk bisa mengelola dan melahirkan inovasi yang selanjutnya diimplementasikan dalam memberikan pelayanan publik (Clarke, 2020). Menurut Osborne & Brown, (2011) inovasi sepenuhnya dapat merubah pelayanan publik lebih baik. Hal tersebut di pertegas kembali oleh (Rogers et al.,

2019) melihat bahwa inovasi memiliki manfaat yang sangat luas bagi lembaga pemerintahan di antaranya memiliki keunggulan terhadap kebijakan yang lain (Relative Advantage), Dapat mengikuti arus keinginan masyarakat (Compartbillty), Mudah di pahami (Complexity), dapat di uji sebelum di implementasikan masyarakat (Triabilty), dan dapat di kembangkan untuk meningkatkan perfoma dari inovasi tersebut (Observabillty).

Dalam memahami proses inovasi sector public, ada tiga hal yang harus di ketahui; Pertama, aktor yang terlibat aktif; Kedua, tipe kegitan yang menjadi ranah pengaplikasian inovasi; Ketiga, konsep inovasi yang berbasis modern dan memanfaatkan teknologi (Diercks et al., 2019). Selanjutnya, dalam Manoharan & Ingrams, (2018) dikatakan bahwa inovasi berbasis digital (E-government) memiliki tiga tahapan untuk dapat tumbuh, yaitu: E- information, E-transaction, dan E-participation. E-information berkaitan dengan pembentukan dasar situs web atau aplikasi yang menampilkan layanan publik atau fakta dalam bentuk katalog. E-transaction merupakan tahapan integrasi properti interaktif bagi warga untuk mengirim ataupun memproses informasi. E-participation merupakan integrasi area layanan yang terjadi secara horizontal antara lembaga atau departemen yang dapat memungkinkan respons yang lebih besar kepada masyarakat.

Dengan tiga tahapan tersebut maka memungkinkan masyarakat dan stakeholders untuk diintegrasikan secara bertahap ke dalam proses pemerintahan dan modifikasi berdasarkan feedback dari masyarakat (Aziz & Roziqin, 2020). Secara substantial, Michel Lipsky dalam (Nurmandi et al., 2018) menjelaskan bahwa dalam hal pelayanan publik yang melibatkan partisipasi masyarakat memiliki keleluasaan secara luas. Artinya partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam menyukseskan program-program pemerintah.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil studi empirik inovasi ICT tentang Among Warga yang mana digagas oleh pemerintah Kota Batu yang dirilis pada tahun 2018 dan merupakan bagian dari Batu Among Tani Technology (BATT). Sebuah inovasi ICT yang dihadirkan oleh Kota Batu merupakan upaya mempercepat respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat dan solusi terhadap

617

Page 14: BAGAIMANA TEKNOLOGI INFORMASI BERTRANSFORMASI …

Fadian N. A., Fathum M., Rizky J. H., Asep N., Achmad A. R., Tri S. & Yana S. H., Bagaimana Teknologi

dinamika penyelenggaraan pemerintah. Karena yang kita ketahui jika pemerintah terus mengandalkan pelayanan yang konvensional dan cenderung lambat maka dimata masyarakat pemerintah dinilai buruk. Oleh sebab itu dengan hadirnya ICT dengan segala

kemudahan dalam menggunakannya maka akan semakin mempercepat kemungkinan inovasi tersebut dapat diterima, dicoba dan dirasakan manfaatnya (Rahmadanita et al., 2019),

Table. 1 Jumlah Penginstall Aplikasi Batu Among Tani Technology Tahun 2019 Total

Bulan Jan Feb Mar Apr Mei

NO Nama Aplikasi Install Menurut Perangkat Install 1 Among Tani 59 63 53 68 26 1669 2 Among Warga 25 44 37 31 22 895 3 Among Kota 40 29 31 38 21 1246 4 Among Warga 4 4 2 4 1 138

Sumber: Kominfo Kota Batu, 2019

Table 2. Jumlah Penduduk Kota Batu Tahun 2020 No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Total 1 Batu 50.471 49.935 100.406 2 Bumiaji 32.080 31.519 63.599 3 Junrejo 27.759 27.520 55.279

TOTAL 110.310 108.974 219.284 Sumber: Dispendukcapil Kota Batu, 2020

Beradasarkan kedua table di atas pada tahun 2020, dengan total penduduk Kota Batu sebesar 219.284 jiwa, jumlah penginstal aplikasi Among Warga pada tahun 2019 mencapai 895. Angka ini tergolong masih sangat sedikit dan bisa kita simpulkan bahwa aplikasi ini belum begitu terkenal oleh masyarakat Kota Batu secara luas.

Pada penelitian sebelumnya terkait pemanfaatan inovasi berbasis ICT pada studi kasus Among Warga sudah ada penelitian terdahulu. Salah satunya dalam penelitian (Arsy et al. 2019) telah ditemukan bahwa masalah yang terjadi dalam pengunaan aplikasi Among Warga masih cukup banyak warga Kota Batu yang tidak mengetahui keberadaan aplikasi yang seharusnya menjadi jembatan bagi pemerintah dalam melayani masyarakat, dan untuk masyarakat yang sudah mengetahui aplikasi Among Warga juga masih enggan untuk menggunakannya dengan alasan bahwa proses pelaporan yang berlangsung cukup lama untuk dapat direspond oleh Dinas terkait. Hal ini menjelaskan bahwa praktek inovasi tidak menjamin keberhasilan secara penuh terhadap perbaikan pelayananan publik, hal tersebut karena seringkali upaya tersebut terhenti ditengah jalan dan terkadang menimbulkan permasalahan baru di lingkungan masyarakat (Adawiyah, 2018).

Oleh karena itu, dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan melihat bagaimana ICT dapat merubah mekanisme inovasi pelayanan publik, dengan studi empiric aplikasi Among Warga di Kota Batu. Selain itu, penulis juga ingin menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan ICT beserta indicator pendukung keberhasilan inovasi pelayanan public di Kota Batu.

METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan paragdima

kualitatif dengan model deskriptif. Adapun asalan penulis memilih metode ini karena menurut (Creswell, 2014) penelitian kualitatif berfokus untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah key informant untuk menganalisis masalah sosial, peristiwa dan interaksi tertentu berdasarkan pengajuan pertanyaan. Sehingga hasil penelitian ini berupa data deskriptif yang meliputi narasi dan bentuk wawancara objek yang diamati. Selanjutnya, untuk mendukung data yang diperoleh dari key informant peneliti juga menganalisis dari studi literature yang dimana untuk memperkuat argument penelitian. Menurut (Snyder, 2019) studi literatue merupakan studi yang mencoba menintergrasikan dan menganalisis penelitian sebelumnya dengan membandingkan dengan

618

Page 15: BAGAIMANA TEKNOLOGI INFORMASI BERTRANSFORMASI …

PERSPEKTIF, 10 (2) (2021): 616-626

kajian-kajian empirik. Sehingga pendekatan ini di anggap tepat untuk menganalisa dan mengekstrak sumber key informant terkait bagaimana mekanisme ICT dapat merubah inovasi pelayanan publik dengan studi empiric Among Warga. Kemudian ruang lingkup penelitian ini meliputi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu sebagai narasumber dan masyarakat Kota Batu sebagai pengguna aplikasi Among Warga.

HASIL DAN PEMBAHASAN ICT dan Inovasi Pelayanan Publik Pada Aplikasi Among Warga

Sifat masyarakat yang adaptif serta kompleksnya dinamika pemerintahan menuntut pemerintahan melakukan transformasi secara universal (Ammons et al., 2012). Apalagi terdapat fakta bahwa dinamika pemerintahan di setiap daerah memiliki sudut pandang yang berbeda-beda (Walker, 2014). Dengan demikian pemerintah daerah harus adaptif dalam memberikan inovasi di sektor publik sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja pelayanan atau menjawab dinamika pemerintahan, karena pada padasarnya implementasi inovasi di level daerah dapat membatu daerah melahirkan produk-produk pelayanan yang cepat dan akurat (Rozikin et al., 2020).

Selanjutnya setelah otonomi daerah diberlakukan dan konsep reformasi birokrasi disuarakan, memberikan wewenang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan memperbaiki tatanan pemerintahan melalui inovasi publik (Aziz & Roziqin, 2020). Sehingga implementasi inovasi di sektor publik menjadi sesuatu agenda yang penting di mata pemerintah dan menjadikan inovasi sebagai gagasan untuk membantu menyelesaikan dinamika yang dihadapi oleh pemerintah sekarang ini (Demircioglu, 2019).

Berbicara mengenai inovasi, dalam Denford et al., (2017) mendefinisikan Inovasi sebagai generasi dan adopsi ide atau perilaku baru yang berhubungan dengan produk, layanan, atau teknologi baru. Oleh karena itu, banyak aktor publik yang menerapkan ICT sebagai solusi dalam upaya untuk melakukan inovasi secara lebih efisien, yang merupakan strategi dalam pemerintahan cerdas (Velsberg et al., 2020).

Permasalahan pelayanan publik khususnya terkait percepatan layanan

masyarakat selalu menjadi dinamika yang selalu ada bagi penyelenggara pemerintahan. Di Kota Batu upaya untuk menyelesaikan dinamika yang selama ini menjadi dilema pemerintahan adalah dengan menghadirkan Innovation and Comunication Technology (ICT) untuk diaplikasikan dalam mendukung produk-produk inovasi.

Inisiasi ICT di Kota Batu baru di mulai pada pertengahan 2016 ketika forum Smart City se-Indonesia dilaksanakan di Kota Bandung. Menindak lanjuti hal tersebut, pemerintah Kota Batu dibawah kendali Walikota langsung memunculkan ide inovasi untuk menangani masalah yang ada di Kota Batu pada saat itu, yaitu di bidang agraria dan bidang pengaduan warga, karena dari dua topik masalah inilah yang menjadikan dilema di pemerintahan Kota Batu. Sehingga dari dilema ini hadir sebuah ide yang kemudian mulai dikembangkan lebih jauh dengan membentuk suatu wadah (platfrom) untuk mempermudah antara pemerintah dan masyarakat untuk saling berinteraksi secara langsung.

Pada wadah inilah peran ICT digunakan, karena untuk mengakomodasi keseluruhan antara pemerintah dan masyarakat dibutuhkan suatu teknologi canggih berbentuk aplikasi yang dapat dipergunakan melalui smartphone, internet atau sosial media. Menurut Organization Economic Co-Operation and Development (OECD Comparative Study, 2016) menjelaskan bahwa memanfaatkan ICT dapat memberikan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, lebih responsif, kualitas layanan lebih tinggi dan menghemat biaya. Selanjutnya untuk melanjutkan upaya pemanfaatan ICT tersebut, maka diperkuat dengan komitmen pemerintah yang tertuang pada Perwali Kota Batu No. 78 Tahun 2017 tentang Master Plan Smart City untuk menjadikan Kota Batu sebagai kota cerdas/pintar yang inovatif dengan menggunakan ICT yang berkelanjutan untuk membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada, memberikan informasi yang tepat, efisiensi operasi perkotaan, jasa, dan daya saing seiring dengan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan setelahnya.

Kemudian berdasarkan peraturan Walikota tersebut lahirlah aplikasi BATT (Batu Among Tani Technology) yang terpecah menjadi 3 aplikasi yaitu Among Tani yang mengarah membantu Petani Kota Batu untuk

3

Page 16: BAGAIMANA TEKNOLOGI INFORMASI BERTRANSFORMASI …

Fadian N. A., Fathum M., Rizky J. H., Asep N., Achmad A. R., Tri S. & Yana S. H., Bagaimana Teknologi

memotong jalur tengkulak atau menciptakan Market Place tersendiri bagi para Petani Kota Batu. Selanjutnya, Among Kota berfokus kepada Wisatawan dan masyarakat Kota Batu dalam menginformasikan wisata-wisata apa saja yang ada di Kota Batu serta mengetahui letak kemacetan di Kota Batu, dan yang terakhir adalah Among Warga yaitu bertujuan untuk mempermudah masyarakat Kota Batu dalam mengajukan keluhan seperti jalan rusak, pohon tumbang.

Gambar 1. Wujud Aplikasi Among Warga Sumber: Dokumentasi pribadi, 2020

Berfokus pada bidang pengaduan warga, disini pemerintah Kota Batu memberikan alternatif untuk bagaimana aspirasi masyarakat dapat langsung ditangani secara cepat. Karena jauh sebelum munculnya konsep Smart City atau e-government, masyarakat kesulitan untuk mengakses layananan aduan terkait permasalahan yang sering timbul dilingkungan warga, seperti kasus-kasus bencana alam, kerusakan fasilitas umum, dan jalan berlubang. Berdasarkan fenomena

masalah tersebut inovasi Among Warga muncul yang ditekankan pada sarana penyampaian aspirasi dalam mempercepat layanan publik yang berdasarkan permasalahan- permasalahan secara aktual. Selain sebagai sarana penyampaian aspirasi, Among Warga juga berfungsi sebagai solusi atas penanganan pelayanan publik menjadi lebih cepat ditangani.

Gambar 2. Menu pengajuan pada aplikasi Among Warga

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2020

Namun perlu ditekankan bahwa, meskipun terobosan ICT sudah ada dan menciptakan suatu inovasi yang baru. Namun inti keberhasilan inovasi tidak dapat dilihat dari upaya pemerintah saja, melainkan mengacu pada tiga unsur yaitu Teknologi, SDM (Sumber Daya Manusia), dan Infrastruktur. Lalu dari tiga unsur ini jika kita kerucutkan terdapat tiga unsur untuk melihat siapa saja yang terlibat dalam inovasi Among Warga ini, sebab aplikasi Among Warga tidak dapat berjalan sendiri, butuh keterlibatan

4

Page 17: BAGAIMANA TEKNOLOGI INFORMASI BERTRANSFORMASI …

Laporan Selesai

PERSPEKTIF, 10 (2) (2021): 616-626

masayarakat dan pihak swasta. Sehingga keterkaitan tiga unsur tersebut merupakan kunci penting dalam melaksanakan ICT.

Gambar 3. Diagram actor Among Warga Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Batu, (2018)

Status laporan terupdate

di Dispatcher

Jika kita tarik kesimpulan berdasarkan diagram actor tersebut, secara umum menjelaskan bahwa kunci utama dalam melaksanakan ICT adalah SDM, pihak swasta dan masyarakat, karena dari ketiga actor ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Dengan adanya kolaborasi dari ketiga actor ini memungkinkan penerapan ICT dapat berhasil dan memberikan manfaat yang luas bagi penggunanya (Murtadho & Rozqin, 2018).

Adapun pelaksanaan inovasi Among Warga secara teknis dibawahi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu sebagai fasilitator aplikasi Among Warga, lalu dalam menangani laporan masyarakat dapat diteruskan kepada SKPD terkait untuk ditindak lanjuti proses dari laporan masyarakat tersebut. Untuk memperjelas bagaimana alur dari kerja aplikasi Among Warga, dapat diperhatian dari alur kerjanya berikut:

Status laporan terupdate

di Among Warga

Gambar 4. Alur kerja aplikasi Among Warga Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Batu, (2018)

Berdasarkan alur tersebut, proses awal yang penting adalah sebuah bentuk partisipasi yang menjadi salah satu target utama dari aplikasi Among Warga itu sendiri yaitu laporan yang diberikan oleh masyarakat mengenai permasalahan yang sudah dikategorikan dalam beberapa field di menu aplikasi Among Warga, setelah itu laporan yang masuk kedalam aplikasi akan di disposisikan oleh Operator Dashboard kepada SKPD terkait, lalu Tim (URC) akan melaporkan progress atau penyelesaian, maka status laporan dalam dispatcher akan terupdate dan juga terupdate dalam aplikasi Among Warga. Proses inovasi seperti itu selara dengan pernyataan dalam (Gieske et al., 2020) Inovasi biasanya merupakan kegiatan yang sangat strategis; inovasi seringkali merupakan

5

Laporan Masyarakat

Melalui Among Warga

Laporan Masuk ke

Dispacther Among Warga

Oprator Dashboard

Command Center

disposisi laporan ke SKPD

Tim Unit Reaksi Cepat

(URC) SKPD menindak

lanjuti laporan

Tim Unit Reaksi Cepat

(URC) melaporkan

progress atau

penyelesaian

Infrastruktur SDM

Teknologi (Among Warga)

Pihak Swasta

Pemerintah

Masyarakat

Page 18: BAGAIMANA TEKNOLOGI INFORMASI BERTRANSFORMASI …

Fadian N. A., Fathum M., Rizky J. H., Asep N., Achmad A. R., Tri S. & Yana S. H., Bagaimana Teknologi

kegiatan berkelanjutan, di mana proses perubahan yang lebih besar diterapkan untuk menemukan cara baru untuk mencapai tujuan strategis.

Adanya aplikasi ini, maka komunikasi dan koordinasi antar OPD dan masyarakat diharapkan berjalan dengan baik. Alhasil kondisi ini akan berimplikasi pada terciptanya layanan data dan informasi yang real time serta terintergrasi dengan pemerintah itu sendiri. Selain itu, perlu adanya komitment yang dibangun dalam melahirkan produk-produk inovasi berbasis ICT. Menurut (Kusumasari et al., 2019) ada tiga hal dalam menyongkong inovasi yaitu komitment dan kedisiplinan terhadap hasil kinerja, system yang menunjang terhadap hasil, dan mengintergrasikan stakeholder. Sehingga inovasi berbasis ICT dapat di implementasikan secara baik, dengan catatan bahwa dalam pelaksananya melibatkan beberapa sector yaitu yang sudah dijelaskan di diagram actor among warga dan komitmen dari pemerintah terhadap perubahan pelayanan public yang baik (Dorsman et al., 2014).

Dinamika Transformasi ICT Dan Inovasi Pelayanan Publik di Kota Batu

Berbicara tentang dinamika yang selama ini menjadi kendala pemerintah Kota Batu adalah manajemen pengelolaan ICT itu sendiri. Karena kita ketahui bahwasanya budaya yang ada di birokrasi Indonesia cenderung sulit dalam melaksanakan atau memahami teknologi secara keseluruhan. Sebab budaya birokrasi di Indonesia terkenal akan kompleks, berliku-liku dan politis (Mubin, F., & Roziqin, 2018).

Seiring dengan berjalannya waktu, sistem pemerintahan Indonesia mengalami perkembangan yang dimana dari sistem sentralistik menjadi desentralistik atau desentralisasi yang dimana dengan adanya desentralisasi mampu menjawab tantangan zaman yang ada di setiap daerah. Kemudian, harapan paling tinggi dengan adanya desentralisasi adalah mampu menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien, sehinga pelayanan tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat kalangan bawah hingga kalangan atas menjadi cepat dan maksimal (Ekawati, 2017).

Kemudian, banyak studi mengenai tentang inovasi pelayanan publik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

baik itu untuk individu maupun organisasi, yang kemudian berfokus menciptakan inovasi tanpa memeriksa mengapa inovasi terjadi pada organisasi publik tertentu atau pemimpin dan staff lebih inovatif dari pada yang lain (Demircioglu, 2019). Bahwasannya, peran organisasi atau lembaga pemerintahan mampu menciptakan tatanan inovasi pelayanan sektor publik yang efektif dan efisien. Dalam prespektif ilmu pemerintahan, ada beberapa unsur yang harus terlibat dalam menciptakan dan menjalankan pelayanan publik berbasis ICT yaitu para stakeholders atau SDM di pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat guna menjalankan inovasi tersebut dengan efisien (Walker, 2014). Dalam praktiknya terlihat jelas bahwa dalam mendevelopment aplikasi Among Warga memang melibatkan para stakeholder diantaranya: 1. Walikota Batu, sebagai pembimbing

sekaligus pembina bagi kelancaran BATT (Batu Among Tani Technology)

2. Sekretaris Daerah, sebagai penanggungjawab pelaksanaan program BATT (Batu Among Tani Technology)

3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu sebagai OPD penyusun atau sebagai fasilitator dari BATT (Batu Among Tani Technology)

4. SKPD Dinas Kota Batu, sebagai menindaklanjuti laporan

5. Privat Sector, sebagai mitra pelaksana dan penyedia alat

6. Masyarakat, sebagai penerima manfaat Kendati demikian inovasi yang dikarsai

oleh Walikota Batu Eddy Rumpoko yaitu aplikasi BATT (Batu Among Tani Technology) khususnya Among Warga tidak berjalan dengan mulus. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya komitmen dan perencanaan yang serius dalam menciptakan inovasi berbasis ICT di Kota Batu ini. Sehingga aplikasi ini terhenti di tengah jalan dan hanya bertahan satu tahun sejak diluncurkanya pada tahun 2017. Padahal dengan pendekatan ICT seharusnya inovasi Among Warga tersebut dapat berjalan dengan baik dan dengan adanya perencanaan tersebut sangat di perlukan di organisasi pemerintahan (Ma et al., 2019)

Di sisi lain, dalam mendevelopment aplikasi tersebut pemerintah Kota Batu tidak bersinergi satu sama lain dengan privat sector melainkan pemerintah membeli aplikasi tersebut dan tidak ada keberlanjutan dari

6

Page 19: BAGAIMANA TEKNOLOGI INFORMASI BERTRANSFORMASI …

PERSPEKTIF, 10 (2) (2021): 616-626

pemerintah Kota Batu untuk terjun langsung ataupun mencoba mengoprasikan sistem tersebut, karena tidak adanya kapabilitas ASN dan tidak semuanya memahami inovasi ICT sehingga menjadikan tantangan bagi pemerintah itu sendiri. Disinilah menjadi titik kelemahan pemerintah ketika SDM menjadi point penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern (Sartika & Kusumaningrum, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yossy selaku Kepala Seksi Tata Kelola dan Pengembangan Teknologi menyatakan bahwa: “Dalam mengembangkan aplikasi

BUDAYA

MASYARAKAT

INFRASTRUKTUR

KEPEMIMPINAN

berbasis ICT tersebut Pemerinah Kota Batu tidak memiliki SDM yang cukup untuk memahami dan mengoperasikan aplikasi tersebut, oleh sebab itu Pemerintah Kota Batu membeli ketiga aplikasi tersebut satu paket dengan perangkat pengoperasiannya”.

Dengan merujuk pada hasil wawancara tersebut melihatkan bahwa kapabilitas SDM menjadi central point untuk mewujudkan ICT di sektor publik dan menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya menjadi single actor untuk menciptakan inovasi melainkan butuh beberapa aktor untuk menunjang inovasi tersebut (lihat gambar 2). Selanjutnya dengan berkembangya sistem pemerintahan di Indonesia dari sistem sentralistik menjadi sistem desentralistik atau desentralisasi, ini menunjukan bahwa pemerintah harus selalu siap dengan segala perubahan yang ada, karena di era desentralisasi membutuhkan pemerintah daerah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas (Nuradhawati, 2019).

Secara garis besar faktor -faktor tersebut merupakan problem serius yang di hadapi dalam pemanfaatan ICT di pemerintah Kota Batu. Menurut (Pamungkas et al., 2020) faktor kegagalan penerapan ICT di Indonesia adalah Infrastruktur, Kepemimpinan dan Budaya Masyarakat.

Gambar 5. Faktor-faktor kegagalan penerapan ICT sebagai sarana pelayanan public

Sumber: Diolah berdasarkan data lapangan, (2021)

Dilihat dari ketiga factor tersebut sejatinya memiliki keterkaitan yang mana memperlihatkan bahwa dinamika yang selama ini ada di pemerintah Kota Batu dalam memanfaatkan ICT dipengaruhi oleh budaya masyarakat, kepemimpinan dan infrastruktur. Untuk memperjelas bagaimana tiga factor tersebut saling keterkaitan, berikut uraianya:

Faktor infrastruktur yang mana dalam implementasi Among Warga tidak adanya ketersedian SDM yang memumpuni dalam persoalan ICT. Hal ini menjadi pengaruh langsung dari penyediaan fasilitas yang mendukung penerapan ICT.

Faktor kepemimpinan menjadi persoalan yang ada di pemerintah Kota Batu, karena tidak adanya kepercayaan diri dan rendahnya kemauan pemerintah untuk merancang sendiri inovasi tersebut sehingga dalam mendevelopment aplikasi tersebut diserahkan kepada privat sector.

Faktor budaya masyarakat, dengan hal ini masyarakat menjadi actor tunggal untuk menyukseskan program-program pemerintah. Namun disisi lain keterlibatan masyarakat Kota Batu dalam merespon inovasi tersebut masih dikatakan kurang, karena masyarakat Kota Batu masih banyak yang enggan untuk mempergunakan aplikasi ini dikarenakan aplikasi ini berbayar dan tidak saling terintergeasi satu sama lain.

Dalam konsep tata kelola pemerintahan yang inovatif ditentukan kepada tiga faktor tersebut untuk saling mendukung guna menyukseskan penerapan ICT. Menurut (Andhika et al., 2018) konsep tata kelola

7

Page 20: BAGAIMANA TEKNOLOGI INFORMASI BERTRANSFORMASI …

Fadian N. A., Fathum M., Rizky J. H., Asep N., Achmad A. R., Tri S. & Yana S. H., Bagaimana Teknologi

pemerintahan yang inovatif dan didukung dengan penerapan ICT di sector inovasi berdampak pada menikatnya public trust. Bahwa hal tersebut menguatkan apa yang dikatakan oleh mayoritas scholar dengan adanya teknologi informasi data membantu pekerjaan organisasi publik dalam memecahkan masalah sosial yang berkembang dikalangan masyarakat (Kuziemski & Misuraca, 2020).

Meskipun secara faktanya pemerintah Kota Batu tidak memiliki kapabilitas dalam mengelola ICT sebagai produk inovasi, namun pada tahun 2020 pemerintah Kota Batu mencoba kembali mengintergrasikan dari ketiga program Batu Among Tani Teknologi (BATT) untuk dijadikan satu aplikasi yang terintergrasi, gratis, dan mudah dipahami oleh masyarakat Kota Batu secara luas. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu selaku fasilitator, privat sector, dan masayarakat diharapkan dapat saling berkolaborasi dengan baik untuk tujuan yang sama yaitu provit orientit baik untuk pemerintah kota batu itu sendiri maupun privat sector dan masyarakat. Dengan terintergrasi dari ketiga program Batu Among Tani Teknologi menjadi satu aplikasi, nantinya dapat membantu Pemerintah Kota Batu dan masyarakat Kota Batu saling terintegrasi pula dalam melaksanakan inovasi pelayanan publik. Dengan, niatan membuat dan mengelola aplikasi itu sendiri nantinya cita-cita pemerintah Kota Baru bisa menciptakan aduan masyarakat secara cepat, efektif, dan efisien.

SIMPULAN

Peran Information and communication technology (ICT) dalam penyelenggara pemerintahan sangat mendukung visualisasi ide terhadap system tata kelola pemerintahan yang inovatif dan memungkinkan interaksi positif antara pemerintah dan masyarakat. Disisi lain pemanfaatan ICT menjadi objek prioritas yang harus dipahami oleh seluruh pemerintahan baik itu di pusat ataupun di level daerah sebagai standar pelayanan di era digital. Kota Batu merupakan salah satu kota yang telah menggunakan kencanggihan teknologi sebagai basis inovasi lokal. Satu di antaranya adalah Among Warga yang betujuan memecah permasalahan sosial terkait layanan pengaduan masyarakat yang menekankan pada kecepatan layanan berdasarkan data real time

dengan menggunakan teknologi sebagai acuan kinerjanya. Sebagai inovasi daerah, Among Warga banyak melibatkan stakeholder dalam percanganya. Meskipun Inovasi berbasis ICT di Kota Batu sudah ada, namun secara faktanya inovasi yang digagas oleh pemerintah Kota Batu masih belum seluruhnya berhasil mengubah mekanisme ICT menjadi inovasi publik. Karena ditemukan bahwa tidak adanya institutional agreement pemerintah Kota Batu dalam development aplikasi Among Warga dan inovasi Among Warga cenderung menitik beratkan pada privat sector untuk mengelola aplikasi tersebut. Hal itu karena dipengeruhi oleh kapabilitas SDM pemerintah Kota Batu yang minim dalam mengelola inovasi berbasis ICT.

Untuk menjamin keberlangsungan inovasi berbasis ICT, inovasi Among Warga membutuhkan konsep pemerintahan yang transformative dan inovatif. Di lain sisi kesiapan pemerintah dalam mendukung ICT juga harus direncanakan dengan matang. Ada tiga factor yang harus di perhatikan dalam perencanaan ICT untuk dijadikan sebagai produk inovasi, Pertama, factor infrastruktur (SDM), Kedua, Faktor Kepemimpinan, dan Ketiga, budaya asyarakat. Dengan mengacu pada tiga faktor tersebut memungkinkan organisasi pemerintah dapat merubah ICT sebagai mekanisme inovasi pelayanan publik di level pemerintahan daerah. Adapun dari hasil penelitian ini menjukan bahwa pemanfaatan ICT dalam menciptakan produk-produk inovasi membutuhkan beberapa komponen pendukung lainya, sehingga tidak hanya berfokus pada teknologi saja namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Sehingga untuk penelitian kedepan tentang inovasi sector public berbasis ICT, dapat mendiskusikan komponen-komponen inovasi dalam analisisnya.

DAFTAR PUSTAKA Adawiyah, P. R. (2018). Inovasi Dalam Pelayanan

Publik Di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi. Politico, 18(2), 265–275. https://doi.org/10.32528/politico.v18i2.165 9

Ammons, D. N., Smith, K. W., & Stenberg, C. W. (2012). The Future of Local Government. State and Local Government Review, 44(1_suppl), 64S-75S. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/01 60323x12454143

8

Page 21: BAGAIMANA TEKNOLOGI INFORMASI BERTRANSFORMASI …

PERSPEKTIF, 10 (2) (2021): 616-626

Arsy, M., Jayaprana, U., Hayuhardhika, W., Putra, N., & Dwi, A. (2019). Evaluasi Penerimaan Aplikasi Mobile Among Warga Smart City Pemerintah Kota Batu Menggunakan Model UTAUT. 3(7), 6386–6395.

Aziz, F. N., & Roziqin, A. (2020). The Perspective of Bureaucratic Reform (Kang Yoto’s Leadership) in Bojonegoro. Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik, 6(2), 126– 142.

Clarke, A. (2020). Digital government units: what are they, and what do they mean for digital era public management renewal? International Public Management Journal, 23(3), 358–379. https://doi.org/10.1080/10967494.2019.16 86447

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publication.

Demircioglu, M. A. (2019). Why does innovation in government occur and persist? Evidence from the Australian government. Asia Pacific Journal of Public Administration. https://doi.org/10.1080/23276665.2019.16 92570

Denford, J., Dawson, G., & Desouza, K. (2017). Exploring IT-Enabled Public Sector Innovation in U.S. States. Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences (2017), 5174–5183. https://doi.org/10.24251/hicss.2017.628

Diercks, G., Larsen, H., & Steward, F. (2019). Transformative innovation policy: Addressing variety in an emerging policy paradigm. Research Policy, 48(4), 880–894. https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.10.02 8

Dorsman, S. J., Tummers, L. G., & Thaens, M. (2014). Understanding public sector innovations: The role of leadership activities for a climate for innovation. ResearchGate, 31(0).

Ekawati, S. (2017). Is Decentralization Improving Public Services?A Study of Forestry Company’s Perception towards Government Services Before and After Decentralization. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 14(1), 79–92. https://doi.org/10.20886/jakk.2017.14.1.79 -92

Gieske, H., George, B., van Meerkerk, I., & van Buuren, A. (2020). Innovating and optimizing in public organizations: does more become less? Public Management Review, 22(4), 475– 497. https://doi.org/10.1080/14719037.2019.15 88356

Kusumasari, B., Pramusinto, A., Santoso, A. D., & Fathin, C. A. (2019). What shapes public sector innovation? Public Policy and

Administration, 18(4), 430–446. https://doi.org/10.13165/VPA-19-18-4-05

Kuziemski, M., & Misuraca, G. (2020). AI governance in the public sector: Three tales from the frontiers of automated decision-making in democratic settings. Telecommunications Policy, 44(6), 101976. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2020.1019 76

Ma, L., Liu, Z., Huang, X., & Li, T. (2019). The Impact of Local Government Policy on Innovation Ecosystem in Knowledge Resource Scarce Region: Case Study of Changzhou, China. Science, Technology and Society, 24(1), 29–52. https://doi.org/10.1177/097172181880609 6

Manoharan, A. P., & Ingrams, A. (2018). Conceptualizing E-Government from Local Government Perspectives. State and Local Government Review, 50(1), 56–66. https://doi.org/10.1177/0160323x1876396 4

Mubin, F., & Roziqin, A. (2018). Meritocracy of Bureaucracy in Indonesia. International. Journal of Social Science and Humanity, 8, 241–246. https://doi.org/10.18178/ijssh.2018.8.8.96 8

Murtadho, I., & Rozqin, A. (2018). 26. Public Governance Perspective To Adressing Development Problems in Surabaya City. 241(IcoSaPS), 109–114. https://doi.org/10.2991/icosaps- 18.2018.26

Nuradhawati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. Jurnal Academia Praja, 2(01), 152–170. https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90

Nurmandi, A., Kozin, M., & Salahudin. (2018). Pelayanan Sektor Publik. University Press, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

OECD Comparative Study. (2016). Digital Government Strategies for Transforming Public Services in the Welfare Areas. Oecd, 63. http://www.oecd.org/gov/digital- government/Digital-Government-Strategies- Welfare-Service.pdf

Osborne, S. P., & Brown, L. (2011). Innovation, public policy and public services delivery in the UK. The word that would be king? Public Administration, 89(4), 1335–1350. https://doi.org/10.1111/j.1467- 9299.2011.01932.x

Pamungkas, A. R., Nugroho, L. E., & Sulistyo, S. (2020). Evaluasi Faktor Kegagalan Sistem Informasi Pada Kesiapan Penerapan E- Government: Studi Literatur. JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer), 3(3), 143–152. https://doi.org/10.33387/jiko.v3i3.2176

9

Page 22: BAGAIMANA TEKNOLOGI INFORMASI BERTRANSFORMASI …

Fadian N. A., Fathum M., Rizky J. H., Asep N., Achmad A. R., Tri S. & Yana S. H., Bagaimana Teknologi

Pratama, A. B. (2019). The landscape of public service innovation in Indonesia. Innovation & Management Review, 17(1), 25–40. https://doi.org/10.1108/inmr-11-2018- 0080

Rahmadanita, A., Santoso, E. B., & Wasistiono, S. (2019). Implementasi Kebijakan Smart Government Dalam Rangka Mewujudkan Smart City Di Kota Bandung. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 44(2), 81–106. https://doi.org/10.33701/jipwp.v44i2.279

Rogers, E. M., Singhal, A., & Quinlan, M. M. (2019). Diffusion of innovations. In An Integrated Approach to Communication Theory and Research, Third Edition. https://doi.org/10.4324/9780203710753- 35

Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah, S. (2020). Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah. Jurnal Borneo Administrator, 16(1), 61–80. https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.603

Sartika, D., & Kusumaningrum, M. (2018). Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Borneo Administrator, 13(2), 131–150. https://doi.org/10.24258/jba.v13i2.310

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104(August),

333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.0 39

Trommel, W. (2020). Good Governance as Reflexive Governance: In Praise of Good Colleagueship. Public Integrity, 22(3), 227–235. https://doi.org/10.1080/10999922.2020.17 23356

Velsberg, O., Westergren, U. H., & Jonsson, K. (2020). Exploring smartness in public sector innovation - creating smart public services with the Internet of Things. European Journal of Information Systems, 29(4), 350–368. https://doi.org/10.1080/0960085X.2020.17 61272

Walker, R. M. (2014). Internal and External Antecedents of Process Innovation: A review and extension. Public Management Review, 16(1), 21–44. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14 719037.2013.771698

Widiyastuti, I. (2019). Tata Kelola Institusi, Teknologi, dan Manusia: Bagaimana Pemerintah Daerah Menangani Komponen Smart City (Institutional, Technology, and Human Governance: How Local Governments Manage the Smart City’s Components). JURNAL IPTEKKOM : Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi, 21(2), 93. https://doi.org/10.33164/iptekkom.21.2.20 19.93-108

10