1

ISSUE NO. 8 / OKTOBER 2018

INdONESIaN E-MagazINE fOR LEgaL KNOwLEdgE By

Bagaimana Mendaftarkan Gugatan Secara Online? Ini Kiatnya!

Kupas Tuntas Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran

Gugatan Melalui Jalur Online

2

IKLAN

Please do not hesitate to contact us if you have any question at marketing.akasa@gmail.com.

Looking forward to hearing from you.

We, Akasa Cipta Tama (ACT), was established in April 2015 as a response to the demand of highly qualified translators for business, legal, technical, and general documents; as well as interpreters and note takers for meetings, seminars, and conference. Our translators, interpreters and note

takers have extensive experiences in their respective fields.

With a comprehensive database of qualified human resources, ACT works to ensure the best results in every project we run. Some of our top personnel have worked for various international events and some of our clients include the Office of the President of the Republic of Indonesia,

People’s Consultative Assembly, The United Nations, The World Bank, AusAID, USAID, and some prominent law firms in Indonesia.

3

Editorial:Penasihat:Setyawati Fitri Anggraeni, S.H., LL.M.,FCIArb., FAIADR.Pemimpin Redaksi:Imelda Napitupulu, S.H., M.H.Redaktur Pelaksana:M. Adhima Djawahir, S.H.Penulis:Dr. Hary Elias, BA Hons (Cantab), LL.M (1st Class Hons), MBA (Columbia), Juris DoctorElida Damaiyanti Napitupulu, S.H.Keshia Bucha, S.H.Wenny Novia, S.H.David Gayus El Harun Marpaung, S.H., MKn.Verdad Chabibullah Abdallah Iman, S.H.Sechabudin, S.H.Kontributor:Konsultan Media: Fifi Juliana JelitaPenyunting Naskah: Wahyu HardjantoPenata Visual: Riesma PawestriIlustrasi: freepik.com

daftar isi

Majalah Actio terbit setiap empat bulan sekali,dibuat dan didistribusikan oleh

Sanggahan:Perlu kami sampaikan bahwa telaah, opini, maupun informasi dalam Actio merupakan kontribusi pribadi dari para partners dan/atau associate yang tergabung di kantor hukum Anggraeni and Partners dan merupakan pengetahuan hukum umum. Telaah, opini, dan informasi dalam Actio tidak dimaksudkan untuk memberikan pendapat hukum ataupun pandangan kantor hukum Anggraeni and Partners terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

Telaah, opini, dan informasi dalam Actio tidak dapat dianggap sebagai indikasi ataupun petunjuk terhadap keadaan di masa yang akan datang. Telaah, opini, maupun informasi dalam Actio tidak ditawarkan sebagai pendapat hukum atau saran hukum untuk setiap hal tertentu. Tidak ada pihak pembaca yang dapat menganggap bahwa dirinya harus bertindak atau berhenti bertindak atau memilih bertindak terkait suatu masalah tertentu berdasarkan telaah, opini, maupun informasi di Actio tanpa mencari nasihat dari profesional di bidang hukum sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan-keadaan tertentu yang dihadapinya.

KATA PeNgANTAr 3

INfo: Pendaftaran gugatan Secara online 4

KUPAS PerATUrAN: Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018:Aplikasi E-Court 5

TeLAAH: efektivitas BAorI dalam Penyelesaian Sengketa Mutasi Atlet 6

oPINI: Menyikapi Dualisme Arbitrase Dalam Sengketa olahraga 8

TANYA JAWAB 11

TELAAH: Tinjauan Putusan Pengadilan Pajak Terkait Penghapusan Piutang Tak Tertagih 12

KIAT: Peningkatan Prestasi olahraga Nasional 15

“Pembaca yang kami hormati,

Indonesia baru saja menjadi tuan rumah kompetisi olah raga terbesar se-Asia, Asian games ke-18. Kedua kota penyelenggara, Jakarta dan Palembang, bersolek cantik untuk menyambut seluruh kontingen negara peserta. Perhelatan berlangsung meriah dan spektakuler yang seolah menyatakan pada dunia bahwa “Indonesia Bisa”.

Asian games 2018 membawa inspirasi bagi kami di ACTIO untuk menyuguhkan topik mengenai sengketa di bidang olahraga. Salah satu sengketa yang marak terjadi adalah mengenai mutasi atlet akibat adanya prosedur yang dilanggar atau adanya keberatan dari pihak atlet karena tidak disetujuinya permohonan mutasi yang telah diajukan.

ACTIo edisi ke-8 ini juga mengangkat tema mengenai penyelesaian sengketa di bidang olahraga melalui 2 (dua) lembaga arbitrase yang menangani sengketa olahraga, yaitu Badan Arbitrase olahraga Nasional (“BAorI”) dan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (“BAKI”).

Selain topik mengenai sengketa olahraga, ACTIO edisi ke-8 juga mengangkat topik mengenai pendaftaran gugatan secara online, aplikasi E-Court yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, dan tinjauan putusan pengadilan pajak terkait penghapusan piutang tak tertagih.

Akhir kata, kami seluruh Tim ACTIO mengucapkan selamat membaca dan semoga berguna bagi kita semua.

Salam,Setyawati fitri A, S.H., LL.M., fCIArb., fAIADr.

“Sports teaches you character, it teaches you to play by the rules, it teaches you to know what it feels like to win and lose, it teaches you about life.”- Billie Jean King -

4

INfO

Sejak 4 April 2018, pendaftaran gugatan di pengadilan negeri dapat dilakukan dengan lebih praktis. Ketua Mahkamah Agung

mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik (“Perma No. 3/2018”). Perma No. 3/2018 mengatur tentang layanan administrasi perkara secara elektronik yang dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar,1 meliputi proses pendaftaran,2 penyampaian surat panggilan sidang,3 serta pengumuman putusan pengadilan.4

Khusus mengenai proses pendaftaran, hal ini dapat dilakukan melalui sistem informasi pengadilan yang disediakan Mahkamah Agung.5 Adapun sistem informasi pengadilan ini dapat berbeda-beda pada tiap pengadilan. Sebagai contoh, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pendaftaran gugatan online dapat dilakukan pada website perkara.info. Bagi calon pendaftar advokat, wajib memiliki (i) KTP, (ii) kartu keanggotaan advokat, dan (iii) bukti berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi.6 Kemudian, calon pendaftar akan dikenai

biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik.7 Selanjutnya, pendaftaran akan diproses dan diverifikasi oleh kepaniteraan pengadilan jika dianggap sudah lengkap.

Sebagai info lebih lanjut, tata cara pemanggilan pihak penggugat dan tergugat juga akan disampaikan secara elektronik, bagi (i) penggugat/pemohon yang melakukan pendaftaran gugatan secara elektronik, serta (ii) penggugat/pemohon dan tergugat/pihak lainnya yang telah menyatakan persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik.8 Bagi kuasa hukum yang hendak beracara secara elektronik, wajib untuk memperoleh persetujuan tertulis dari prinsipalnya.9

Perma No. 3/2018 telah mengatur bahwa infor-masi perkara yang ada di dalam sistem infor-masi pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara.10 Dengan demikian, Perma No. 3/2018 diharapkan mam-pu mempermudah para pihak yang berperkara, baik dalam menyampaikan dokumen persi-dangan maupun memperoleh segala informasi terbaru terkait persidangan. KBa/fdH

1. Pasal 4 ayat (1) Perma No. 3/2018; 2. Pasal 7 Perma No. 3/2018; 3. Pasal 11 Perma No. 3/2018; 4. Pasal 16 Perma No. 3/2018; 5. Pasal 7 Perma No. 3/2018 Jo. Pasal 1 angka 2 Perma No. 3/2018; 6. Pasal 4 ayat (3) Perma No. 3/2018; 7. Pasal 9 Perma No. 3/2018; 8. Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b Perma No. 3/2018; 9. Pasal 12 ayat (1) huruf c Perma No. 3/2018; 10. Pasal 19 ayat (2) Perma No. 3/2018

PENDAFTARAN GUGATAN SECARA ONLINE

5

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menggagas aplikasi e-court untuk mendaftarkan gugatan di pengadilan

dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung rI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik (Perma No. 3/2018). Perma ini mengatur proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di tiap-tiap lingkungan peradilan (administrasi elektronik).1

Layanan administrasi elektronik dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar.2 Pendaftaran dilakukan melalui sistem informasi pengadilan3 dengan melengkapi (i) KTP, (ii) kartu keanggotaan advokat, (iii) bukti berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi4 untuk pendaftar advokat. Bagi pendaftar

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2018:APLIKASI E-COURT

KUPaS PERaTURaN

perorangan, tata cara dan kelengkapan akan diatur dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung. Calon pendaftar akan dikenakan biaya perkara sesuai taksiran. Apabila persyaratan terpenuhi, pendaftaran akan diverifikasi oleh kepaniteraan pengadilan.

Perma ini mengatur bahwa panggilan sidang dapat dilakukan secara elektronik bagi (i) penggugat/pemohon yang mendaftarkan gugatan secara elektronik serta (ii) penggugat/pemohon dan tergugat/pihak lainnya yang telah menyatakan persetujuan tertulis untuk dipanggil secara elektronik.5 Adapun kuasa hukum yang hendak beracara secara elektronik wajib memperoleh persetujuan tertulis dari prinsipalnya.6 Lebih lanjut, perma ini mengatur bahwa segala penyampaian informasi elektronik akan ditujukan ke domisili elektronik berupa e-mail atau nomor ponsel yang terverifikasi.7

Mengenai pengumuman putusan, pengadilan akan menerbitkan salinan putusan/penetapan secara elektronik untuk dikirim kepada para pihak paling lambat 14 hari sejak putusan dibacakan atau 7 hari sejak putusan/penetapan, khusus untuk putusan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Dalam sistem administrasi elektronik, pencatatan dan perekaman informasi serta registrasi perkara dilakukan panitera dalam sistem informasi pengadilan.8 Dengannya, panitera tak perlu lagi mencatat secara manual.9 Perma ini juga mengatur bahwa kekuatan hukum informasi perkara di sistem informasi pengadilan sama dengan buku register perkara.10

Dengan demikian, para pihak diharapkan dapat mengikuti alur prosedur administrasi elektronik. Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung rI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan untuk pengaturan lebih lanjut ter-kait Perma No. 3/2018. KBa/fdH

1. Pasal 1 angka 5 Perma no. 3/2018; 2. Pasal 4 ayat (1) Perma no. 3/2018; 3. Pasal 4 ayat (4) Perma no. 3/2018; 4. Pasal 4 ayat (3) Perma no. 3/2018; 5. Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b Perma No. 3/2018; 6. Pasal 12 ayat (1) huruf c Perma No. 3/2018; 7. Pasal 1 angka 3 Perma No. 3/2018; 8. Pasal 19 ayat (1) Perma No. 3/2018; 9. Pasal 20 Perma No. 3/2018; 10. Pasal 19 ayat (2) Perma No. 3/2018.

6

TELaaH

Penyelenggaraan Asian games 2018 di Indonesia beberapa waktu lalu telah membuat pembicaraan mengenai sengketa di bidang olahraga menjadi menarik untuk dibahas. Salah satu sengketa dalam bidang olahraga yang marak terjadi adalah sengketa mengenai mutasi atlet. Dalam hal ini, sengketa mutasi atlet yang dimaksud adalah sengketa yang terjadi akibat adanya prosedur yang dilanggar dalam proses mutasi atau adanya keberatan dari pihak atlet akibat tidak disetujuinya permohonan mutasi yang diajukan. Dalam hal sengketa, maka penyelesaiannya umum dilakukan melalui Badan Arbitrase olahraga republik Indonesia (BAorI). Pembentukan BAorI tertuang dalam AD/ArT KoNI dan ditujukan untuk memberikan penyelesaian yang cepat, efisien, efektif—termasuk sengketa mutasi atlet. Apakah BAorI menjalankan fungsi arbitrasenya secara maksimal?

EFEKTIvITAS BAORI DALAm PENyELESAIAN SENGKETA

mUTASI ATLETSehubungan dengan efektivitas BAorI, maka kita perlu melakukan tinjauan terhadap putusan yang pernah dikeluarkan oleh badan arbitrase di bidang olahraga ini. Salah satu putusan BAorI terkait dengan sengketa mutasi atlet dapat ditemukan dalam Putusan Arbitrase Nomor 16/P.BAorI/VIII/2014 tertanggal 23 Desember 2014. Secara umum, sengketa ini timbul akibat penolakan dari KoNI Sumatera Selatan terkait mutasi sejumlah atlet anggar yang tergabung dalam IKASI Sumatera Selatan ke Provinsi Jawa Timur. Menanggapi penolakan tersebut, KoNI Jawa Timur kemudian mengajukan permohonan sengketa mutasi ke BAorI untuk diselesaikan melalui proses arbitrase. Hasilnya, putusan arbitrase BAorI menolak mutasi yang diajukan oleh para atlet anggar Sumatera Selatan dan para atlet tersebut tetap dianggap sebagai atlet Provinsi Sumatera Selatan.

7

Pada perkembangan berikutnya, KoNI Jawa Timur selaku Termohon kemudian mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas dasar telah dilakukannya perbuatan tipu muslihat dalam proses arbitrase. Atas permohonan pembatalan ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan No. 64/PDT.g/ArB/2015/PN Jkt.Pst tertanggal 2 Maret 2016 yang intinya menolak permohonan Termohon untuk seluruhnya. Terakhir, Termohon mencoba untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan penolakan pembatalan putusan arbitrase ke Mahkamah Agung. Namun, permohonan banding yang diajukan oleh KoNI Jawa Timur dinyatakan tidak dapat diterima dalam Putusan No. 939 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tertanggal 24 November 2016. Pasalnya, berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) dan penjelasannya, upaya hukum banding hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan negeri yang membatalkan putusan arbitrase.

Melalui kronologi perkara yang diuraikan di atas dapat terlihat bahwa penyelesaian sengketa mutasi atlet membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang. Sengketa seharusnya selesai

pada saat putusan arbitrase dijatuhkan pada Desember 2014. Namun, pada kenyataannya, perkara ini baru ditutup pada akhir tahun 2016. Salah satu penyebab lamanya proses penyelesaian sengketa mutasi atlet dalam hal ini adalah upaya hukum berupa permohonan pembatalan putusan arbitrase yang ditempuh oleh pemohon dengan alasan telah terjadi tipu daya dalam proses arbitrase. Namun, apabila ditinjau lebih lanjut, upaya pembatalan arbitrase juga dilakukan oleh Pemohon karena pada faktanya sebagian atlet yang dibatalkan mutasinya masih berlatih di Jawa Timur saat ini dan menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan KoNI Jawa Timur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan BAorI kurang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak sehingga wajar apabila Pemohon terus menempuh berbagai upaya hukum untuk membatalkan putusan tersebut. Melalui sengketa ini, dapat disimpulkan pula bahwa peran BAorI masih kurang efektif karena putusan yang diberikan dinilai masih kurang menyeluruh sehingga upaya hukum lanjutan masih ditempuh oleh pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut. wNa

TELaaH

8

Pergelaran ASIAN games 2018 menyisakan catatan penting bagi perkembangan olahraga Indonesia. Pada ASIAN games

2018, Indonesia tercatat meraih medali terbanyak sepanjang keikutsertaannya pada pergelaran ASIAN games. Indonesia berhasil mendapatkan 98 medali yang terdiri dari 31 medali emas, 24 medali perak, dan 43 medali perunggu. Indonesia juga menjadi negara dengan jumlah kontingen terbanyak untuk ASIAN games 2018, yaitu 935 atlet, disusul Tiongkok dengan 859 atlet dan Thailand 812 atlet.

Semakin berkembangnya peminat dunia olahraga, mendorong arus komersialisasi bidang olahraga tersebut. Itu tampak dengan banyaknya atlet yang saat ini sudah memiliki manajer untuk mengatur karier serta kegiatannya nya di bidang olahraga guna masa depan sang atlet itu sendiri. Dengan kondisi seperti itu, pergesekan antaratlet, antara organisasi olahraga dengan atlet, maupun antarlembaga olahraga di tingkat provinsi pun tidak dapat dihindari. Permasalahan tersebut seringkali berujung pada sengketa.

OPINI

mENyIKAPI DUALISmE ARBITRASE DALAm SENGKETA OLAHRAGA

Pada saat yang sama, penyelesaian sengketa secara konvensional melalui peradilan dirasa sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan para pelaku olahraga. Pelaku olahraga tidak hanya memerlukan pernyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, tetapi juga mampu memenuhi rasa keadilan dan kepatutan.

Menanggapi permasalahan di atas, maka arbitrase menjadi solusi paling tepat. Merujuk pada Pasal 56 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“Undang-Undang Arbitrase”), majelis arbitrase dapat mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Karenanya, putusan arbitrase dapat lebih memenuhi rasa keadilan bagi sebuah pihak dibandingkan dengan putusan badan peradilan yang cenderung melihat sengketa dari kacamata legal formal semata. Selain itu, arbitrase lebih memberikan kepastian waktu penyelesaian karena Undang-Undang Arbitrase mensyaratkan pemeriksaan sengketa arbitrase harus diselesaikan paling lama 180 hari sejak majelis arbitrase dibentuk.

8

9

OPINI

Lebih jauh, arbitrase bukan sekadar tentang bagaimana selesainya suatu sengketa, tetapi oleh siapa sengketa tersebut akan diselesaikan. Singkatnya, arbitrase memberikan kebebasan para pihak yang bersengketa untuk memilih arbiter yang paling tepat untuk memutus perkara. "Arbitration is an option to put the right man on the right place.”

Penggunaan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa olahraga telah diakomodasi dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan bahwa sengketa olahraga dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Di Indonesia terdapat dua lembaga arbitrase yang menangani sengketa olahraga, yaitu Badan Arbitrase olahraga Indonesia (“BAorI”) dan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (“BAKI”).

Sekilas Tentang BAorI dan BAKI

BAorI

BAorI didirikan pada tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan No. 187 Tahun 2006 tentang Pembentukan BAorI. Berdasarkan Anggaran Dasar KoNI, BAorI berwenang menyelesaikan sengketa olahraga yang timbul karena pelanggaran sebagai berikut:

a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;b. peraturan lain yang ditetapkan oleh KoNI

atau anggota;c. konflik dualisme kepengurusan;d. dalam pelanggaran Pekan olahraga Nasional

(sebagai dewan hakim); dane. konflik lain yang terkait dengan pembinaan

organisasi olahraga.

Berdasarkan Peraturan Ketua BAorI No. 1 Tahun 2017 tentang Hukum Acara BAorI, syarat menjadi arbiter BAorI adalah sebagai berikut:

• cakap melakukan perbuatan hukum;• paling rendah berusia 30 tahun; • memiliki pendidikan tinggi hukum minimal

(S1) dan disiplin ilmu lainnya yang setara;• pernah aktif minimal selama 5 tahun pada

organisasi keolahragaan maupun cabang olahraga Indonesia;

• memiliki sertifikasi/lisensi sebagai arbiter dan mediator yang diterbitkan oleh lembaga yang berkompeten dan diakui oleh BAorI;

• diangkat dan ditetapkan oleh Ketua BAorI.

Dengan demikian, maka yang dapat menjadi arbiter BAorI adalah atlet, mantan atlet, pelatih, dan pihak manapun sepanjang memenuhi kualifikasi tersebut di atas.

Berdasarkan situs resmi BAorI per tanggal 9 oktober 2018, BAorI terdapat 28 arbiter yang terdaftar di BAorI antara lain Laica Marzuki dan Jimly Asshiddiqie.

BAKI

BAKI didirikan pada tahun 2012 berdasarkan Rapat Anggota Komite Olimpiade Indonesia (“KoI”) No. Kep.08/rA-KoI/I/2012. BAKI merupakan lembaga arbitrase yang dibentuk oleh KOI untuk menyelesaikan sengketa cabang olahraga yang dipertandingkan dalam

9

10

OPINI

Olimpiade sesuai dengan olympic Charter Year 2015. BAKI berfungsi perpanjangan tangan dari Court of Arbitration for Sport (“CAS”). Berdasarkan pencarian secara online, tidak ada publikasi peraturan mengatur kualifikasi arbiter BAKI, baik yang diterbitkan oleh KoI maupun BAKI. Berdasarkan situs resmi CAS per tanggal 9 oktober 2018, Indonesia memiliki dua arbiter terdaftar di CAS, yaitu M. Idwan ganie dan Anangga Roosdiono.

Kebebasan Para Pihak

Para pihak yang bersengketa dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui BAKI atau BAorI dengan ketentuan olahraga yang dipersengketakan tersebut dipertandingkan dalam Olimpiade dan masuk dalam kualifikasi yang ditentukan oleh Ketua BAorI. Dualisme lembaga arbitrase tersebut tidak mengurangi kebebasan para pihak dan kekuatan mengikat putusan arbitrase.

BAorI ataupun BAKI tetap akan memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan padanya sesuai dengan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian arbitrase. Meskipun memiliki beberapa kewenangan yang sama dalam menyelesaikan sengketa olah raga, tidak ada sengketa kewenangan antara BAKI dan BAorI.

Arbitrase Olahraga dan Arbitrase Komersial

Dualisme lembaga arbitrase tidak hanya terjadi di bidang olah raga, tetapi juga di bidang komersial. Terdapat dua lembaga arbitrase komersial di Indonesia, yaitu Badan Arbitrase Nasional (BANI) yang berdomisili di Mampang, dipimpin oleh M. Husseyn Umar (“BANI Mampang”), dan BANI yang berdomisili di Sovereign Plaza, dipimpin oleh Anita Kolopaking (“BANI Sovereign”). Berbeda dengan BAKI dan BAorI, bedua lembaga arbitrase komersial tersebut justru saling menggugat dan mengkalim bahwa

badan arbitrasenya-lah yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap sengketa tersebut, terdapat putusan pengadilan yang saling bertolak-belakang satu dengan lainnya. Putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta No. 315/PDT/2018/PT.DKI tanggal 8 Agustus 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan No. 674/Pdt.g/2016/PN.Jkt.Sel menyatakan pendirian BANI Sovereign telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, dalam perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyatakan pendirian BANI Sovereign tidak sah dan harus dicabut. Sampai dengan diterbitkannya artikel ini, sengketa antara BANI Mampang dan BANI Sovereign masih berlangsung.

Terlepas dari permasalahan kewenangan BANI Sovereign, pada praktiknya tetap ada pihak-pihak yang memilih penyelesaian sengketa baik melalui BANI Sovereign maupun BANI Mampang. oleh karena itu, maka perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang telah menyerahkan perkaranya kepada kedua lembaga arbitrase tersebut mutlak harus diberikan.

Kualitas Lembaga Arbitrase

Kualitas lembaga arbitrase tidak ditentukan semata-mata oleh berapa lama badan arbitrase tersebut berdiri dan kelengkapan serta legalitas dokumen pendirian. Pada akhirnya, badan arbitrase dengan arbiter yang mampu memberikan putusan yang paling berkualitaslah yang menjadi bukti kualitas lembaga arbitrase yang bersangkutan. Putusan yang tidak hanya dapat menakar ketentuan hukum, tetapi juga keadilan dan kepatutan. SCN

10

11

TaNya JawaB

Q:Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Bersama?

A: Pengertian tentang Perjanjian Bersama sebenarnya tidak diatur secara eksplisit dalam pasal yang mengatur tentang definisi ataupun pasal-pasal lain dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”). Namun, berdasarkan pasal yang mengatur mengenai Perjanjian Bersama, yaitu Pasal 7, Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) UU PPHI, dapat dipahami bahwa pengertian dari Perjanjian Bersama ialah perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang sedang dalam perselisihan hubungan industrial untuk menyepakati poin-poin kesepakatan tertentu hasil dari perundingan. Lebih lanjut, Perjanjian Bersama tersebut bersifat mengikat dan menjadi hukum yang wajib dilaksanakan oleh para pihak.

Q:Apakah Perjanjian Bersama atas suatu perselisihan Hak/PHK harus didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial?

A: Dalam hal para pihak yang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama, berdasarkan Pasal 7, Pasal 13, maupun Pasal 23 UU PPHI menjelaskan bahwa Perjanjian Bersama tersebut wajib didaftarkan oleh para pihak ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama. Setelah pendaftaran atas Perjanjian Bersama, maka para pihak akan menerima akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama sebagai bukti bahwa Perjanjian Bersama telah didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial yang dalam hal ini akta bukti pendaftaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama.

Q:Apa yang harus dilakukan pekerja jika Perjanjian Bersama yang sudah didaftarkan di PHI tidak dilaksanakan secara sukarela oleh Perusahaan?

A: Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Bersama secara sukarela, berdasarkan UU PPHI, pihak yang dirugikan tersebut (dalam hal ini pekerja) dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftarkan. Apabila pemohon eksekusi tidak berdomisili di pengadilan negeri yang terletak dalam wilayah tempat Perjanjian Bersama didaftarkan, maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi tersebut pada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah domisili pemohon eksekusi. Setelah itu, pengadilan hubungan industrial tersebut akan meneruskan pendaftaran permohonan eksekusi kepada pengadilan hubungan industrial yang berwenang untuk melaksanakan eksekusi. VCI

12

TELaaH

TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN PAJAK TERKAIT PENGHAPUSAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Definisi “utang” dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang; baik mata uang Indonesia maupun asing; baik langsung maupun yang akan timbul kemudian atau kontijen; yang timbul karena perjanjian atau undang-undang;

dan yang wajb dipenuhi oleh Debitor, yang bila tidak dipenuhi maka memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhan dari harta kekayaan Debitor.

Adapun “piutang” dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada kementerian negara/lembaga dan/atau hak kementerian negara/lembaga akibat perjanjian atau lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Secara tersirat, piutang dapat dipahami sebagai sejumlah uang yang wajib dibayar Debitor kepada Kreditor akibat dari suatu perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Senada dengan pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, piutang adalah uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang).

Berdasarkan pengertian di atas, terlihat adanya hubungan transaksi timbal balik antara Debitor sebagai pihak yang berutang; dan Kreditor sebagai pihak berpiutang, yang merupakan pihak penerima pembayaran atas beban biaya yang dibayarkan oleh Debitor atau yang dapat ditagih oleh Kreditor kepada Debitor.

Pada praktiknya, tidak semua piutang dapat ditagih oleh Kreditor kepada Debitor, misalnya karena Debitor bangkrut atau meninggal. Apabila ini terjadi, piutang berubah status dari aset atau penghasilan Kreditor menjadi kerugian dan beban yang harus ditanggung Kreditor.

13

TELaaH

Apabila berbagai upaya yang layak telah dilakukan untuk memperoleh pengembalian utang, Kreditor mau tidak mau melakukan penghapusan piutang, atau berarti kerugian harus ditanggung Kreditor karena adanya piutang yang tidak dapat ditagih.

Penghapusan piutang ini pada dasarnya akan mempengaruhi sistem perpajakan Kreditor atau Debitor sebagai wajib pajak sebagaimana tinjauan hukum terhadap Risalah Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-60174/PP/M.XIIB/15/2015, 16 Maret 2015, atas perkara Direktur Jenderal Pajak melawan PT. Carsurin atau PT. geoservices dengan pokok sengketa pengajuan banding terhadap koreksi atas penghasilan di luar usaha sebesar Rp 10.863.903.456.

Duduk perkara putusan ini adalah, Pemohon Banding melakukan transaksi jual beli batubara berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: rICoH-IN/0/CoAL/2004, tertanggal 6 April 2004. Dalam hal ini, penjual ekspor batubara adalah Pemohon Banding, dan pembeli Termohon Banding (Terbanding) adalah ricoh Union Co., Ltd., yang berkedudukan di luar negeri dengan alamat 46 Alley 8, Lane 63, wu-fong rd, Hsin Tien City, Taipei, Taiwan.

Pada 2004, Pemohon Banding telah mengekspor batubara ke ricoh Union, menerbitkan commercial invoice dan pemberitahuan ekspor barang, serta melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan (SPT) tahun pajak 2004. Akan tetapi, ricoh Union tidak membayar transaksi. Pemohon Banding telah berupaya maksimal, tetapi pembeli tetap tak dapat melakukan pembayaran.

Pada 2008, Pemohon Banding telah mengakui kerugian atas transaksi tersebut pada SPT badan tahun pajak 2008 dengan menghapus piutang usaha tersebut. Namun, Terbanding tidak mengakuinya dan melakukan koreksi

positif kerugian atas penghapusan piutang dan menganggapnya sebagai penghasilan dari luar usaha Pemohon Banding karena Pemohon Banding tidak dapat memenuhi dua syarat kumulatif sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf h butir 2 dan butir 3 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) bahwa:

“...(h). Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

(2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan

(3) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instanasi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara Kreditor dan Debitor ... ; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari Debitor bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah tertentu;”

Majelis berpendapat, syarat formal penghapusan piutang tak tertagih sebagaimana diatur di Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 105/PMK.03/2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 105/PMK.03/2009 pada dasarnya telah dilakukan oleh Pemohon Banding, yaitu telah membebankan piutang tak tertagih sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial tahun 2008, menyerahkan perkara penagihan kepada pengadilan di Taipei, memublikasikan perkara dalam penerbitan umum di Taipei, dan menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Terbanding.

Akan tetapi, terdapat dua syarat formal yang tidak sesuai kesepakatan, yaitu penyerahan penagihan ke pengadilan dan publikasi perkara pada penerbitan umum di Taipei karena dalam perjanjian a quo di Pasal 17 dan Pasal 21,

14

Pemohon Banding dan ricoh Union sepakat, apabila terjadi perselisihan, maka penyelesaian diselesaikan melalui SIAC (Singapore Institute of Arbitration Centre) yang berarti perjanjian dibuat dan tunduk pada ketentuan hukum Singapura.

Majelis berpendapat, Pemohon Banding melalui bukti-buktinya menunjukkan sudah melakukan upaya-upaya penagihan. Namun, Pemohon Banding belum melakukan upaya terakhir melalui SIAC. Dengan demikian, majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif yang dilakukan Terbanding sudah tepat dan harus dipertahankan.

Dalam hukum positif Indonesia atas tinjuan hukum putusan di atas, syarat penghapusan ini diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf h UU PPh bahwa: “piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih (dan memenuhi syarat tertentu) dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak (sebagai deductable expenses).”

Syarat-syarat yang ditetapkan agar biaya kerugian penghapusan piutang dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah:

1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;

2. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan

3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau

4. adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara Kreditor dan Debitor; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari Debitor bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

TELaaH

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh disebutkan: “Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang wajib pajak (dalam hal ini Kreditor) telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir.”

Dampak ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h butir 4 UU PPh di atas adalah:1. Utang Debitor lunas, berlaku

ketentuan Pasal 1439 KUH Perdata yang pada intinya menggarisbawahi bahwa ”Pembebasan utang adalah suatu perikatan yang menyatakan bahwa Kreditor dengan SUKAreLA membebaskan Debitor dari segala kewajiban utangnya.”

2. Pembebasan utang tersebut berakibat bahwa Debitor mendapatkan keuntungan karena utangnya lunas sehingga mewajibkan Debitor untuk membayar kewajiban perpajakannya (Pasal 4 ayat (1) huruf k UU PPh); (Syarat ini tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih atas Debitor kecil)

3. Piutang Kreditor yang tidak bisa ditagih tersebut bergeser menjadi biaya dalam laporan laba rugi Kreditor, yang menjadi faktor pengurang penghasilan kena pajak.

Dari hasil uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penghapusan piutang tak tertagih harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh. EdN/dgM

15

KIaT

Dimulainya penyelenggaraan Asian games 2018 menyebabkan timbulnya perhatian publik terhadap performa atlet Indonesia.

Sementara terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi olahraga Nasional (“PerPreS 95/2017”) memberikan informasi kepada masyarakat akan program pemerintah guna meningkatkan pencapaian prestasi atlet di Indonesia.

Pengembangan bakat calon atlet berprestasi dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang olahraga dan Komite Paralimpik Nasional Indonesia (“NPC”) melalui program yang

PENiNGKATAN PREsTAsi OLAHRAGA NASIONAL

disebut pelatihan performa tinggi. Penerapan pelatihan performa tinggi dilakukan dengan memperhatikan:

• Ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;

• Penyiapan fisik atlet yang dilakukan melalui program kekuatan dan pengondisian; dan

• Perencanaan pencapaian prestasi, periodisasi dan latihan tahunan yang memadukan elemen kepelatihan, berdasarkan kondisi objektif, proses, dan fase latihan dari setiap atlet berprestasi. Mad

15

16