Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan · membentuk karakteristik perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi lokal menjadi Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

BAGIAN 4 AKSELERASI PROGRAM PENANGGULANGAN

KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN


1 | Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Lamongan

AKSELERASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

Kemiskinan merupakan permasalahan serius dalam proses pembangunan ekonomi daerah.

Permasalahan kemiskinan harus dipandang sebagai masalah serius oleh pemerintah karena

dampak yang sangat serius bagi masyarakat. Pemerintah hendaknya menempatkan

permasalahan kemiskinan sebagai prioritas dalam rencana pembangunan.

Gambaran Lingkaran Setan Kemiskinan

Kondisi masyarakat miskin jika tidak segera diatasi akan menjadi seperti lingkaran setan.

Masyarakat miskin akan memiliki penghasilan rendah sehingga mempengaruhi tingkat tabungan

serta serta modal kecil. Masyarakat miskin karena pendapatan rendah maka akses terhadap

pendidikan juga rendah, maka akan mempengaruhi skill serta produktivitas kerja. Masyarakat

miskin juga rendah terhadap akses kesehatan sehingga kondisi kesehatan juga rentan dan akan

mempengaruhi tingkat produktivitas. Pemerintah ambil bagian dalam rangka memotong mata

rantai kemiskinan dari berbagai sisi. Muai dari sisi kesehatan, pendidikan maupun ekonomi,

sehingga lingkaran setan kemiskinan dapat terputus dan permasalahan kemiskinan dapat

ditanggulangi.



Dimensi kemiskinan terdapat lima yaitu

1. Kemiskinan (Proper)

Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi

ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhankebutuhan pokok. Konsep atau

pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan

tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.

2. Ketidakberdayaan (Powerless)

Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan

sosial (social power) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh

keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan.

3. Kerentanan menghadapi situasi darurat (State of emergency)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan

untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi

pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam,

kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-

situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat

mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi

situasi ini.

4. Ketergantungan (dependency)

Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau

sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan

terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan

untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan

penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi

persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber

pendapatan.



5. Keterasingan (Isolation)

Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang

menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya,

masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih

banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau

kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh

fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini

menjadi penyebab adanya kemiskinan.

Berdasarkan bentuknya setidaknya kemiskinan terdapat 4 bentuk yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok

orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi

kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang

diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai

pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan

pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai

sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau

sekelompok orang yang disebut miskin.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya

pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat

sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar

kesejahteraan. Daerah daerah yang belum terjangkau oleh program-program

pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.



3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan

kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat

istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen.

Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang

kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses

terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya

ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk

kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

A. Strategi Percepatan Penurunan Kemiskinan Daerah

Berdasarkan dimensi dan jenis pengangguran memperlihatkan bahwasannya permasalahn

kemiskinan ini merupakan masalah yang kompleks. Penanggulangan kemiskinan merupakan

pekerjaan yang melibatkan banyak pihak dan bukan hanya semata-mata masalah ekonomi saja.

Diperlukan koordinasi lintas instansi maupun pihak serta berbagai program dalam

penanggulangan kemiskinan.

Pada Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penaggulangan

Kemiskinan telah diuraikan mengenai strategi penanggulangan kemiskinan yaitu:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin

2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin

3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil

4. Mensinergikan kebijakan dan Program penanggulangan kemiskinan.



Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari :

a) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan

pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup

masyarakat miskin;

b) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat,

bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok

masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkanpada prinsip-

prinsip pemberdayaan masyarakat;

c) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi

mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku

usaha berskala mikro dan kecil;

d) Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat

meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Terdapat empat pilar utama dalam percepatan yaitu:

1. Strategi Memperbaiki Program Perlindungan Sosial

Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan system perlindungan

sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk

membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (shocks) dalam

hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa

bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan

mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai

jatuh miskin.

Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah masyarakat

yang rentan jatuh dalam kemiskinan di Indonesia. Di samping menghadapi masalah

tingginya potensi kerawanan sosial, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena terjadinya

populasi penduduk tua (population ageing) pada struktur demografinya. Hal ini



dikhawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi terhadap generasi muda untuk

menanggung mereka atau tingginya rasio ketergantungan.

Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk

masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin

besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan

sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka

yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.

2. Strategi Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dasar

Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses

kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan

pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu

mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain

peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal

manusia (human capital).

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting

adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam

jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari

kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan

tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu

generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat

mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap

miskin sepanjang hidupnya.

Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses

terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat

meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini

akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar

dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak



menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum

yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan

kelompok masyarakat terhadap penyakit.

3. Strategi Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin

Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat

penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan

penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk

memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya

keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga

disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum

miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada

semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan

ekonomi tidak berdaya, tidak dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara

proporsional. Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami marjinalisasi, baik

secara fisik maupun sosial.

Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya

melalui mekanisme atas-bawah (top-down). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa

penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan

berasal dari pemerintah (pusat), demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa

memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah.

Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan

kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah

satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan.



4. Strategi Pembangunan Inklusif

Prinsip keempat adalah Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai

pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh

masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta

di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu

perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang

stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan.

Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar.

Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan

mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan.

Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, perlu diciptakan iklim

usaha yang kondusif di dalam negeri. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat

penting untuk dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan kejelasan dan

kepastian berbagai kebijakan dan peraturan. Begitu juga, ia membutuhkan kemudahan

berbagai hal seperti ijin berusaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya,

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai

tambah, termasuk melalui pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga

mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah

perdesaan dan sector pertanian juga merupakan tempat di mana penduduk miskin

terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sector

pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang

menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan

secara signifikan.

Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan.

Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber

daya dan komoditi unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah ini yang kemudian akan



membentuk karakteristik perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi lokal menjadi

penting untuk memperkuat ekonomi domestik.

5. Strategi Conditional Cash Transfers (CCT)

Conditional Cash Transfers (CCT) merupakan bantuan dari negara yang diberikan kepada

masyarakat miskin. Sebagai contohnya di Indonesia adalah Program Keluarga Harapan

yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat

PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah

Indonesia telah melaksanakan PKH.

Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial

dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk

akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program

komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung

penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan

pemberdayaan sosial nasional.

Program prioritas nasional ini oleh Bank Dunia dinilai sebagai program dengan biaya paling

efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok

miskin, juga merupakan program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap

penurunan koefisien gini. Berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa PKH mampu

mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga,

bahkan pada skala yang lebih luas mampu mendorong para pemangku kepentingan di

Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan.

Penguatan PKH dilakukan dengan melakukan penyempurnaan proses bisnis, perluasan

target, dan penguatan program komplementer. Harus dipastikan bahwa keluarga penerima

manfaat (KPM) PKH mendapatkan subsidi BPNT, jaminan sosial KIS, KIP, bantuan Rutilahu,

pemberdayaan melalui KUBE termasuk berbagai program perlindungan dan pemberdayaan



sosial lainnya, agar keluarga miskin segera keluar dari kungkungan kemiskinan dan lebih

sejahtera.

Contoh lainnya di Jawa Timur adalah Bantuan Beras Subsidi (Tuan Rasidi). Program

tersebut merupakan program Gubernur Jawa Timur Soekarwo untuk percepatan

penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Timur. Penyaluran rasidi sendiri tersebar di 35

kabupaten, 433 kecamatan dan 3.112 desa. Masing-masing penerima mendapatkan 10 Kg

beras premium yang dapat ditebus seharga Rp 1.600 perkilogramnya. Kepala Dinsos

Provinsi Jaw Timur, Dr. Sukesi, Apt. MARS mengatakan, bantuan Gubernur Jawa Timur ini

merupakan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Bantuan Rasidi sendiri berbeda dengan bantuan Rastrada yang selama ini juga diterima

para keluarga miskin. Selama ini untuk rastra tidak ada tebusan dan gratis untuk para

penerima manfaat. Namun untuk Rasidi, para penerima manfaat wajib menebus dengan

uang sebesar Rp 1.600 per kg karena beras ini memiliki kualitas premium.

B. Sinergitas Penta Helix (Pemerintah, Pendidikan, Swasta, Media dan Komunitas)

Upaya akselerasi atau percepatan penanggulangan kemiskinan daerah di Kabupaten

Lamongan hendaknya bersinergi dengan stakeholder lainnya agar mampu menghasilkan hasil

yang optimal. Sinergitas ini sangat penting mengingat masih cukup tingginya tinggkat persentase

kemiskinan dan banyaknya warga miskin yang harus ditangani dihadapkan dengan keterbatasan

aparatur pemerintah daerah dan anggaran yang ada. Pemerintah dapat membuat sinergitas

Penta Helix yaitu bentuk sinergitas dengan 5 aspek yaitu Pemerintah, pendidikan, swasta, media

dan komunitas. Sinergitas ini diharapkan dapat lebih mempercepat upaya penaggulangan

kemiskinan di Kabupaten Lamongan. Bentuk sinergita Triple Helix adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah

Pemerintah dapat mengambil peran dalam pengentasan kemiskinan sebagai regulator, dan

fasilitator terutama yang berkaitan dengan penduduk miskin.



2. Pendidikan

Dunia pendidikan dapat mengambil peran sebagai konseptor pengembangan ide

penanggulangan melaui riset and development perguruan tinggi. Pengembangan

sumberdaya manusia melalui peran pelatihan serta peran dunia pendidikan lainnya.

3. Swasta

Peran swasta dapat berupa pengembangan upaya pemberdayaan masyarakat missal melalui

pemanfaatan dana CSR, atau upaya fasilitasi pengembangan bisnis.

4. Media

Media pada model Penta Helix berperan sebagai expender. Media berperan dalam

mendukung publikasi penyebarluasan program pengentasan kemiskinan, menarik minat

masyarakat dalam membantu peran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. media

yang digunakan dapat beragam mulai media cetak, elektronik hingga media social.

5. Komunitas

Komunitas ini dapat berperan sebagai akselerator dalam pengentasan kemiskinan.

komunitas merupakan orang-orang yang memiliki kesamaan minat dalam upaya

penanggulangan kemiskinan.

Documents

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan · membentuk karakteristik perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi lokal menjadi Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting