BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN ...LAPORAN ANALISIS KINERJA BULAN OKTOBER TAHUN 2015] BPKP | PERWAKILAN SULAWESI SELATAN 5 periode yang sama sebanyak 107 rekomendasi. Rincian target,

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Telp.: (0411) – 590591 Fax : 0411 – 590595 PO BOX 176 email: [email protected].

Nomor : LKARKT -2060/PW21/1/2015 4 November 2015 Lampiran : Enam lampiran Hal : Laporan Analisis Kinerja Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Oktober Tahun 2015 Yth.

Sekretaris Utama BPKP

u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP

di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Analisis Kinerja Kegiatan Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Selatan bulan Oktober tahun 2015 dengan uraian sebagai berikut.

A. Simpulan

Hasil analisis capaian kinerja kegiatan (output) dan penggunaan sumber daya

diuraikan sebagai berikut.

1. Capaian Kinerja Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sampai

dengan bulan Oktober jika dibandingkan dengan target pada periode yang sama,

berada pada rentang 66,67% sampai 100%, yang ditunjukkan oleh lima indikator

kinerja kegiatan sebagai berikut.

a. Rekomendasi hasil pengawasan, terealisasi sebanyak 101 atau mencapai

94,4% dari target sebanyak 107;

b. Rekomendasi pembinaan penyelenggaraan SPIP, terealisasi sebanyak 12

atau mencapai 75% dari target sebanyak 16;

c. Rekomendasi pembinaan kapabilitas APIP, terealisasi sebanyak 2 atau

mencapai 66,67% dari target sebanyak 3;

mailto:[email protected]

[LAPORAN ANALISIS KINERJA BULAN OKTOBER TAHUN 2015]

BPKP | PERWAKILAN SULAWESI SELATAN 2

d. Layanan dukungan manajemen, terealisasi sebanyak 46 dokumen/laporan

atau mencapai 100 % dari target sebanyak 46 dokumen/laporan;

e. Layanan sarana dan prasarana, terealisasi sebanyak 46 unit/paket atau

mencapai 100% dari target sebanyak 46 unit/paket;

2. Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan didukung

oleh penggunaan sumber daya sebagai berikut.

a. Penugasan pengawasan, terealisasi sebanyak 606 atau mencapai 83,58%

dari target sebanyak 725;

b. Penugasan dukungan manajemen, terealisasi sebanyak 46 atau mencapai

100% dari target sebanyak 46;

c. Layanan sarana dan prasarana, terealisasi sebanyak 46 atau mencapai

100% dari target sebanyak 46;

d. Hari penugasan, terealisasi sebanyak 21.399 OH atau mencapai 78,25%

dari target sebanyak 27.348 OH;

e. Dana penugasan, terealisasi sebanyak Rp2,865,221,200 atau mencapai

77,16% dari target Rp3,713,329,005;

B. Rencana Tindak

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kegiatan dan mengoptimalkan

penggunaan sumber daya, perbaikan yang akan dilakukan adalah melakukan analisis

penggunaan orang hari (OH) masing-masing penugasan sesuai dengan anggaran

yang tersedia pada masing-masing penugasan pengawasan dengan mengacu pada

anggaran pengawasan yang tersedia di dalam DIPA.

C. Analisis Data Kinerja

1. Rencana Kerja

Sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

tahun 2015, unit kerja bertanggung jawab atas tercapainya 3 sasaran kegiatan

dengan 7 indikator kinerja kegiatan (output). Untuk mencapai kinerja tersebut,

pada tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan



sumber daya pendukung berupa penugasan pengawasan sebanyak 557 PP, hari

penugasan sebanyak 23247 HP, dana sebesar Rp 6.957.182.000,00, dan laporan

sebanyak 489 laporan.

Seluruh sumber daya tersebut untuk mencapai target indikator kinerja

kegiatan sebanyak 149 rekomendasi, 61 laporan/dokumen, dan 38 unit.

Rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Target Output dan Sumber Daya Tahun 2015

No. Uraian

Target 2015 Output Sumber Daya

Rek Lap/Dok

/Unit PP OH

Dana (Rp000)

Lap.

A Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP

1 Rekomendasi Hasil Pengawasan

110 438 20713 4.756.680 438

2 Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI

36 46 1949 524,810 46

3 Rekomendasi Pembinaan APIP

3 5 190 51.050 5

B Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

61 61 305 1.239.642

C Termanfaatkannya Aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert

1 Tersedianya alat pengolah data BPKP

26 2 30 100.000

2 Tersedianya alat rumah tangga BPKP

7 2 30 60.000

3 Terlaksananya Rehabilitasi Berat Rumah Negara Perwakilan BPKP

3 3 30 225.000

Jumlah 149 97 557 23247 6.957.182 489

2. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan menyajikan

capaian kinerja kegiatan dan penggunaan sumber daya. Capaian kinerja

kegiatan dan dukungan penugasan secara ringkas disajikan pada Tabel 2.



Tabel 2 Ikhtisar Kinerja Kegiatan

s.d. Bulan Oktober Tahun 2015

No.

Uraian

Rencana s.d. bulan ini

Realisasi s.d. bulan ini

PP Lap Rek PP % Lap % Rek %

1 2 3 4 5 6 7=6/

3 8

9=8/4

10 11=10/

5



690 690 107 573 83 573 83 101 94,4


17 17 16 15 88 15 88 12 75


18 18 3 18 100 18 100 2 66,67



46 46

46 100 46 100



26

26 100


14

14 100

3

Terlaksananya Rehabilitasi Berat Rumah Negara Perwakilan BPKP

6

6 100

Uraian secara lengkap capaian kinerja kegiatan dan penggunaan sumber daya

sebagai berikut.

a. Capaian Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan pengawasan berupa rekomendasi hasil pengawasan,

rekomendasi hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP/SPI, rekomendasi hasil

pembinaan kapabilitas APIP, sedangkan indikator kinerja kegiatan dukungan

pengawasan berupa laporan, dokumen, dan unit.

1) Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan

Sampai dengan bulan Oktober, kegiatan pengawasan menghasilkan

sebanyak 101 rekomendasi atau mencapai 94,39% dari rencana pada



periode yang sama sebanyak 107 rekomendasi. Rincian target, realisasi,

dan capaian rekomendasi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Capaian Rekomendasi Hasil Pengawasan


IKK Rincian IKK

Target s.d.

bulan ini

Realisasi Capaian

(%) S.d

bulan lalu

Bulan ini

s.d bulan

ini

1 2 3 4 5 6 7=6/3

Rekomendasi Hasil

Pengawasan

1 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan

12 12 0 12 100%

2

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara

19 19 0 19 100%

3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi

2 1 1 2 100%

4 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah

23 19 4 23 100%

5

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi

24 15 3 18 75%

6 Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan

2 2 0 2 100%

7 Rekomendasi Keinvestigasian

19 19 0 19 100%

8 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L

2 2 0 2 100%

9 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Pemda

0 0 0 0 -

10 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi

2 2 0 2 100%

11 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi

2 2 0 2 100%

Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan 107 93 8 101 94,39%

2) Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Sampai dengan bulan Oktober, kegiatan pembinaan penyelenggaraan

SPIP menghasilkan sebanyak 12 rekomendasi atau mencapai 75% dari

rencana pada periode yang sama sebanyak 16 rekomendasi. Rincian

target, realisasi, dan capaian rekomendasi disajikan pada Tabel 4.



Tabel 4 Capaian Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP


IKK Rincian IKK

Target s.d.

bulan ini

Realisasi Capaian

(%) S.d

bulan lalu

Bulan ini

s.d bulan

ini

1 2 3 4 5 6 7=6/3

Rekomendasi Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP

1

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional

3 3 0 3 100%

2

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L

3 1 0 1 33,33%

3

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda

10 8 0 8 80%

Jumlah Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

16 12 0 12 75%

3) Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Kapasitas APIP

Sampai dengan bulan Oktober, kegiatan pembinaan kapasitas APIP

menghasilkan sebanyak 2 rekomendasi atau mencapai 66,67% dari

rencana pada periode yang sama sebanyak 3 rekomendasi. Rincian

target, realisasi, dan capaian rekomendasi disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Capaian Rekomendasi Pembinaan Kapasitas APIP


IKK Rincian IKK

Target s.d.

bulan ini

Realisasi Capaian

(%) S.d

bulan lalu

Bulan ini

s.d bulan

ini

1 2 3 4 5 6 7=6/3

Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas

APIP

1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L

0 0 0 0 100%

2

Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

3 2 0 2 66,67%

Jumlah Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP

3 2 0 2 66,67%



Dalam rangka mendukung realisasi dan capaian ketiga indikator kinerja

kegiatan pengawasan, sampai dengan bulan Oktober, Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan penugasan pendukung

kegiatan sebanyak 495 penugasan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6

Realisasi Kegiatan Pengawasan s.d. Bulan Oktober Tahun 2015

No. Kegiatan Jumlah

PP

Jumlah Rekomendasi Target s.d. bulan ini


A Penugasan direncanakan 1 Pengawasan Intern 473 107 101 2 Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP 17 16 12

3 Pembinaan Kapabilitas APIP

5 3 2

Subjumlah 495 126 115 B Penugasan tidak

direncanakan

1 Pengawasan Intern 110 48 2 Penyelenggaraan SPIP 1 2 3 Pembinaan Kapabilitas

APIP 10 6

Subjumlah 121 56 Jumlah 616 171

Dari Tabel 6 dapat dilihat adanya penugasan pengawasan dan rekomendasi

yang sebelumnya tidak direncanakan dalam RKT dan perjanjian kinerja

tahun 2015 masing-masing sebanyak 121 PP dan 56 rekomendasi.

Hal ini disebabkan penugasan pengawasan yang tidak direncanakan belum

diinput ke dalam Aplikasi New IPMS dan belum ditetapkan Kerangka Acuan

Pengawasan (KAP) serta rekomendasi strategis yang akan di laksanakan

dari penugasan pengawasan tersebut.

Rincian penugasan pengawasan untuk setiap indikator kinerja kegiatan

dapat dilihat pada Lampiran I, II, III, dan IV.

4) Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Pengawasan

Kegiatan dukungan pengawasan terdiri dari penugasan dukungan

manajemen dan layanan sarpras. Sampai dengan bulan Oktober,

penugasan dukungan manajemen menghasilkan sebanyak 46 laporan

dokumen atau mencapai 100% dari rencana pada periode yang sama



sebanyak 46 laporan/dokumen. Adapun penugasan layanan sarpras

menghasilkan sebanyak 46 unit atau mencapai 100% dari rencana pada

periode yang sama sebanyak 46 unit, sebagaimana disajikan dalam

Tabel 7.

Tabel 7

Capaian Kegiatan Dukungan Pengawasan


No. Kegiatan PP/Keg Output

Satuan Target s.d. bulan ini


Capaian (%)

1 Penugasan dukungan manajemen

62 Lap/Dok 46 46 100%

2 Layanan Sarpras 38 Unit/Paket

M2 46 46 100%

Dari Tabel 7 menunjukkan bahwa realisasi indikator output penugasan

dukungan manajemen sampai dengan bulan September sebanyak 46

laporan/dokumen atau mencapai 100% dari target pada periode yang

sama sebanyak 46 laporan/dokumen.

Realisasi indikator output layanan sarpras sampai dengan bulan

September sebanyak 46 unit/paket atau mencapai 100% dari pada

periode yang sama sebanyak 46 unit/paket.

Rincian PP dan kegiatan yang mendukung output penugasan dukungan

manajemen dan layanan sarpras dapat dilihat pada Lampiran V.

b. Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya kegiatan terdiri dari penugasan pengawasan/dukungan

manajemen, sarana dan prasarana, hari penugasan, dan dana (di luar gaji,

tunjangan kinerja, dan belanja bahan), serta laporan penugasan.

1) Penugasan Pengawasan

Realisasi Penugasan Pengawasan sampai dengan bulan Oktober, sebanyak

606 PP atau mencapai 83,59% dari target pada periode yang sama

sebanyak 725 PP, dengan rincian sebagaimana terlihat pada Tabel 8.



Tabel 8 Target dan Realisasi PP


No. Sasaran Kegiatan/Indikator

Kinerja Kegiatan

Target PP Realisasi PP Capaian (%)

Bln ini

s.d. Bln ini

Bln lalu

Bln ini

s.d. Bln ini

Bln ini s.d. Bln

ini

1 2 3 4 5 6 7 8=6/3 9=7/4

A

Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP

1 Rekomendasi Hasil Pengawasan 65 690 525 48 573 73,85% 83%


0 17 15 0 15 100% 88,2%

3 Rekomendasi Pembinaan APIP 0 18 18 0 18 100% 100%

Jumlah 65 725 558 48 606 73,85% 83,59%

2) Hari Penugasan

Sampai dengan bulan Oktober realisasi hari penugasan sebanyak 21.399

OH atau mencapai 78,25% dari rencana pada periode yang sama sebanyak

27.348 OH, dengan rincian sebagaimana terlihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Target dan Realisasi OH



Kinerja Kegiatan

Target OH Realisasi OH Capaian (%)

Bln ini

s.d. Bln ini

Bln lalu

Bln ini

s.d. Bln ini

Bln ini s.d. Bln

ini

1 2 3 4 5 6 7 8=6/3 9=7/4



1951 26197 17920 2499 20419 128% 77,95%


0 590 464 0 464 100% 78,65%


0 561 516 0 516 100% 91,98%

Jumlah 1951 27348 18900 2499 21399 128,09% 78,25%

3) Realisasi Dana

Sampai dengan bulan Oktober, realisasi dana penugasan sejumlah Rp

Rp2,865,221,200 atau mencapai 77,16% dari rencana periode yang sama



sejumlah Rp3,713,329,005, dengan rincian sebagaimana terlihat pada

Tabel 10.

Tabel 10 Rencana dan Realisasi Dana


No.

Sasaran Kegiatan/Indikator

Kinerja Kegiatan

Target Dana Realisasi Dana Capaian (%)

Bln ini s.d. Bln ini Bln lalu Bln ini s.d. Bln ini Bln ini s.d.

Bln ini

1 2 3 4 5 6 7 8=6/3 9=7/4

A

Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP

1 Rekomendasi Hasil

Pengawasan Rp 130,762,005 Rp3,535,481,005 Rp2,708,963,803 Rp 72,851,390

Rp 2,781,815,193

55,7% 79%


Rp -

Rp 130,882,000 Rp15,980,000

Rp - Rp 15,980,000

100% 12%


Rp -

Rp 46,966,000 Rp 67,426,007

Rp - Rp 67,426,007

100% 144%

Jumlah Rp130,762,005 Rp3,713,329,005 Rp2,792,369,810 Rp 72,851,390

Rp 2,865,221,200

55,71% 77,16%

4) Laporan Penugasan

Sampai dengan bulan Oktober, realisasi laporan penugasan sebanyak 652

laporan atau mencapai 84,57% dari rencana periode yang sama sebanyak

771 laporan, dengan rincian sebagaimana terlihat pada Tabel 11.

Tabel 11 Rencana dan Realisasi Laporan Penugasan



Kinerja Kegiatan

Target Laporan Realisasi Laporan Capaian (%)

Bln ini

s.d. Bln ini

Bln lalu

Bln ini s.d. Bln ini

Bln ini s.d. Bln

ini

1 2 3 4 5 6 7 8=6/3 9=7/4


1 Rekomendasi Hasil Pengawasan 65 690 525 48 573 73,85% 83%

2 Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI 0 17 15 0 15 100% 88,2%

3 Rekomendasi Pembinaan APIP 0 18 18 0 18 100% 100%





7 46 39 7 46 100% 100%



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

3 Terlaksananya Rehabilitasi Berat Rumah Negara Perwakilan BPKP

0 0 0 0 0 0 0

Jumlah 72 771 597 55 652 76,39% 84,57%

Rincian target, realisasi, dan capaian PP, OH, dana, dan laporan penugasan

untuk setiap indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada Lampiran VI.

Demikian laporan kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Ibu Sekretaris Utama,

kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Deni Suardini NIP 19650621 198703 1 001

Lampiran I/1 - 1

Kode Nama Kegiatantarget s.d.

bulan ini

realisasi

s.d. bulan

ini

1 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan 55 12 12

2 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum

Negara79 19 19

3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi 17 2 2

4 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah 92 23 23

5 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan

Korporasi116 24 18

6 Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan 6 2 2

7 Rekomendasi Keinvestigasian 78 19 19

8 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L 6 2 2


10 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi 14 2 2

11 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi 10 2 2

Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan 473 107 101

1 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional 4 3 32 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L 3 3 1

3 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda 10 10 8

17 16 12


2 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda 5 3 2

5 3 2

495 126 115

1 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan 45 15

2 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum

Negara1 4

3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi 5 2

4 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah 40 16

5 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan

Korporasi6

9

6 Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan 2

7 Rekomendasi Keinvestigasian 7 1

8 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L 0

9 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Pemda 2

10 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi 2 1

11 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi 0

Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan 110 48

12 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional 1 1

13 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L 0

14 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda 0 1

1 2

15 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L 9 5

16 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda 1 1

10 6

121 56

UNIT KERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

1

Rekomendasi Hasil

Pengawasan

Rekomendasi

Pembinaan



No. Program

Kegiatan

IKK Rincian IKK

Rekomendasi

Pembinaan Kapabilitas

APIP

Jumlah Rekomendasi

REALISASI PENUGASAN PENGAWASAN (PP) DIRENCANAKAN & TIDAK DIRENCANAKAN

s.d. BULAN OKTOBER TAHUN 2015

Pelaksanaan Pengawasan

Intern Akuntabilitas

Keuangan Negara dan

Pembinaan


3701Pengawasan

Intern

Akuntabilitas

Keuangan Negara

dan Pembinaan

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

Jumlah

PP


Jumlah Rekomendasi Program 06

Penugasan Direncanakan

Penugasan Tidak Direncanakan

Rekomendasi Hasil

Pengawasan

Rekomendasi

Pembinaan Kapabilitas

APIPJumlah Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP


Rekomendasi

Pembinaan



Lampiran II/1 - 26

1

A


1.1 1) Melakukan koordinasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan jika terdapat permasalahan pada aplikasi

SIMDA Keuangan berbasis Akrual guna menghindari kesalahan prosedur penggunaan aplikasi, 2)

Menginstruksikan kepada admin aplikasi SIMDA Keuangan untuk melakukan updating ke versi 2.7.0.3 pada seluruh

SKPD.

1.1.1 Asistensi Bimtek Pengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SIMDA Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kab Toraja

Utara

1.1.2 Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SIMDA Keuangan berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten

Kepualuan Selayar

1.1.3 Asistensi /Bimtek Pengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SIMDA Keuangan berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten

Pangkep

1.1.4 Pendampingan Penatausahaan Keuangan Daerah Tahun 2015 dengan Aplikasi SIMDA Keuangan berbasis Akrual pada

Pemerintah Kab Luwu Timur

1.1.5 Pendampingan SIMDA Keuangan berbasis Akrual pada Pemerintah Kab Luwu

1.1.6 Asistensi /Bimtek Pengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SIMDA Keuangan berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten

Luwu Utara

1.1.7 Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SIMDA Keuangan berbasis Akrual pada Pemerintah Kota

Palopo

1.1.8 Pendampingan Penatausahaan SIMDA Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah kabupaten Gowa

1.1.9 Asistensi/Bimtek PKD dengan Aplikasi SIMDA Keuangan Akrual pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

1.2 1) Pendampingan penginputan mutasi Aset Tetap tahun 2014 dan penyusunan laporan penyusutan.

2) Bimtek aplikasi SIMDA BMD kepada pengurus barang pada SKPD di Iingkup Pemerintah Kabupaten Wajo.

1.2.1 Pendampingan Kapitalisasi dan Penyusutan Aset pada Aplikasi SIMDA BMD Kabupaten Wajo

1.3 meningkatkan sarana pendukung penyusunan LKPD serta melakukan sinkronisasi penggunaan aplikasi dalam

pengelolaan keuangan daerah terutama dalam rangka penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis akrual

sesuai dengan Permendagri 64 Tahun 2013.

1.3.1 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Wajo T.A 2014 dengan menggunakan Aplikasi SIMDA

Keuangan


SIMDA Keuangan guna menghindari kesalahan prosedur penggunaan aplikasi 2)

Melakukan implementasi SIMDA BMD untuk percepatan penyelesaian dan akurasi penyusunan neraca aset tetap

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, 3)

Melakukan sinkronisasi penggunaan aplikasi SIMDA dalam pengelolaan keuangan daerah,

4) Meningkatkan kompetensi pegawai pengelola keuangan di Iingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dengan

menyediakan anggaranpelatihan yang cukup.1.4.1 Pendampingan Reviu LKPD Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Maros

1.4.2 Pendampingan Reviu LKPD Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba

1.4.3 Pendampingan Penyusunan LKPD Pemerintah kabupaten Toraja Utara

1.4.4 Pendampingan Reviu LKPD TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Takalar

1.4.5 Pendampingan Reviu LKPD Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

1.4.6 Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Parepare TA 2014

1.4.7 Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tana Toraja TA 2014

1.4.8

1.5 memerintahkan Petugas Unit Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) untuk memperbaiki dan

menindaklanjuti seluruh catatan dan kelemahan yang terdapat dalam CalK, dimana hasil dari perbaikan dan tindaklanjut

yang telah dilakukan beserta ADK setelah perbaikan, diserahkan kepada Petugas Unit Akuntansi Pengguna Anggaran

Eselon I (UAPA-EI) untuk proses penggabungan di Tingkat Nasional.

1.5.1 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

No.


Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern

pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP


RINCIAN NAMA PP YANG MENDUKUNG REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN

S.D. BULAN OKTOBER TAHUN 2015

Lampiran II/2 - 26

No.

1.5.2 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Tahun 2014

1.5.3 Konsolidasi Hasil Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum di Wilayah Provinsi

Sulawesi Selatan tahun 2014

1.6 (1) Melakukan koordinasi dengan seluruh Satker di Iingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, menelusuri

perbedaan antara saldo SAU dan SAl/SA-BUN hasil rekonsiliasi sementara.

(2) Menyusun Catatan atas laporan Keuangan (CalK) Tingkat Wilayah.

1.6.1 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

1.6.2 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Tahun 2014

1.7 Seluruh hasil pendampingan penyusunan laporan Keuangan, telah ditindaklanjuti oleh satker BP3TKI Makassar.

1.7.1 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BNP2TKI di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014

1.8 1) Menginstruksikan PPK Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi untuk memerintahkan

Petugas SIMAK BMN untuk berkoordinasi dengan KPKNL 2)

Menginstruksikan PPK Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem pengawasan Ketenagakerjaan

untuk memerintahkan Petugas SAl supaya segera menyusun Laporan Keuangan program sesuai Peraturan Direktur

Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 setelah proses rekonsiliasi dengan KPPN

1.8.1 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Wilayah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2014

1.9 1) melakukan update Aplikasi SIMAK BMN terbaru. 2)

Melakukan penginputan data SP2D tepat waktu

1.9.1 Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Dit.Jen Cipta Karya Kementerian PU di Wilayah Sulawesi Selatan Tahun

2014

1.10 1) Memerintahkan petugas penyusun laporan Keuangan untuk segera membuat CalK setelah rekonsilasi dengan KPPN

selesai dilakukan.

2) Memerintahkan petugas penyusun laporan Keuangan agar pengungkapan CalK sesuai dengan kondisi yang

sebenarnya, bukan sekedar copy paste.

1.10.1 Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Dit.Jen Bina Marga Kementerian PU di Wilayah Sulawesi Selatan Tahun

2014

1.11 agar menginstruksikan seluruh pimpinan Satuan Kerja melakukan pengamanan aset baik secara administratif, hukum

dan fisik atas aset tetap yang berada dalam tanggung jawab pengelolaannya.

1.11.1 Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Dit.Jen Sumber Daya Air Kementerian PU di Wilayah Sulawesi Selatan

Tahun 2014

1.12 Agar mengisntruksikan masing-masing Kepala SKPD dengan koordinasi Inspektur Kabupaten untuk segera

menindaklanjuti hasil pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2014

1.12.1 Asistensi Penyusunan Rencana Aksi Temuan BPK-RI atas LKPD Tahun 2014 pada Pemerintah Kabupaten Wajo

1.13 Kepada Bupati, agar mengisntruksikan kepada Inspektur Kabupaten untuk mengawal pelaksanaan tindak lanjut hasil

audit tersebut

1.13.1 Asistensi Penyusunan Action Plan atas Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2014 oleh BPK RI pada Pemerintah Kabupaten

Sinjai

1.14 1. Kepala satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sulawesi Selatan untuk melakukan Stock Opname ulang

atas Persediaan yang masih ada di Gudang dan selanjutnya melakukan koreksi penambahan nilai Persediaan per 31

Desember 2014 di Neraca. 2.

Menguraikan/melampirkan daftar penerima bansos pada Penjelasan atas Pos lRA di CalK Satker.

3. Memperbaiki CalK sesuai Format lampiran IV Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 57 tahun 2013

1.14.1 Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Dit.Jen Cipta Karya Kementerian PU di Wilayah Sulawesi Selatan Tahun

2014

1.15 Terkait hasil audit LKPD Pemerintah Kabupaten Tahun 2014 oleh BPK-RI, Kepada Bupati agar menginstruksikan kepada

inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang untuk segera menindaklanjuti hasil audit tersebut


Sidenreng Rappang

1.15.2 Asistensi Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK-RI atas LKPD Tahun 2014 pada Pemerintah Kabupaten Bone

1.15.3 Asistensi Penyusunan Action Plan atas Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2014 oleh BPK-RI pada Pemerintah Kabupaten

Takalar

1.15.4 Asistensi Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK-RI atas LKPD tahun 2014 pada Pemerintah Kabupaten Luwu

1.15.5 Asistensi Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK-RI atas LKPD Tahun 2014 pada Pemerintah Kota Parepare

1.15.6 Asistensi Penyusunan Rencana Aksi Temuan BPK-RI atas LKPD Tahun 2014 pada Pemerintah Kabupaten Wajo

Lampiran II/3 - 26

No.


Sinjai1.16 1. Meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan daerah melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel serta lebih mengefektifkan peran Inspektorat Kabupaten untuk melakukan konsultasi dalam

pengelolaan keuangan daerah

2. Mengefektifkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk terwujudnya pelaksanaan

kegiatan instansi pemerintah yang efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, pengelolaan aset

daerah yang tertib dan akuntabel, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

3. Mengintensifkan peran Inspektorat Kabupaten dalam memberikan keyakinan yang memadai atas terselenggaranya

SPIP, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, serta meningkatkan kualitas tata

kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah

1.16.1 Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

1.17 1. Mendorong pihak-pihak yang terkait dengan rencana aksi untuk menetapkan dan melaksanakan rencana aksi dengan

konsisten dan bertanggungjawab sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati

2. Menginstruksikan kepada Inspektur Kota Palopo untuk mengawal pelaksanaan tindak lanjut hasil audit tersebut

1.17.1 Asistensi Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK-RI atas LKPD Tahun 2014 pada Pemerintah Kota Palopo

2 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara

2.1 kepada Rektor Universitas Hasanuddin agar menginstruksikan Oirektur Eksekutif PHK-PPKO Fakultas Kedokteran

UNHAS untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran tersebut dengan menyetorkan ke Kas Negara sebesar

Rp 2.830.400,00.

2.1.1 Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN (HPEQ) Universitas Hasanuddin Makassar

2.2 menginstruksikan kepada Ketua Pelaksana Program HPEQ untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran

atas penyusunan buku blok berupa pembelian peralatan dengan menyetor ke kas negara sebesar Rp16.762.000,00.

2.2.1 Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN (HPEQ) Universitas Muhammadiyah Makassar

2.3 1) Mempertanggungjawabkan kekurangan sisa dana loan HPEQ dengan menyetorkan ke Kas Negara sebesar

Rp109.083.1 00,00 (termasuk saldo temuan audit tahun sebelumnya sebesar Rp59. 083.100);

2) Memberikan teguran tertulis kepada Bendahara HPEQ Project PIU Universitas Muslim Indonesia Makassar atas

kelalaiannya melakukan tugas.

2.3.1 Audit atas Laporan Keuangan HPEQ Loan IBRD 7737-ID pada Universitas Muslim Indonesia untuk TA yang Berakhir 31

Desember 2014

2.4 1) memerintahkan PPK Coremap-CTI untuk menagih kelebihan pembayaran tersebut kepada CV Aquamarine dan

menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp1.129.000,00. 2)

menagih kembali ke Narasumber terkait dan akan disetorkan ke Kas Negara.

2.4.1 Audit Coremap CTI Tahun 2014 Loan 8336 ID dan Grant TF 015470 BPSPL Pangkep (UPT Ditjen KP3K)

2.5 1) menarik kelebihan pembayaran senilai Rp14.725.000,00 masing - masing kepada CV Pesisir Lestari Sejahtera senilai

Rp8.500.000,00 dan CV Barometer Cendeka senilai Rp6.225.000,00, selanjutnya disetor ke Kas Negara. 2)

memerintahkan kepada PPK dan Bendahara untuk menarik kelebihan pembayaran kepada Tim Survey sebesar

Rp11.000.000,00 selanjutnya menyetorkan ke Kas Negara 3)

memerintahkan kepada PPK untuk menarik kelebihan pembayaran transport lokal dari peserta sebesar Rp5.000.000,00

selanjutnya menyetor ke Kas Negara.

2.5.1 Audit Keuangan atas Coremap CTI Tahun 2014 Loan 8336 ID dan Grant TF 015470 pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Kab Kepulauan Selayar

2.6 menginstruksikan PPTK WISMP 2 agar membuatkan instrument pengukuran tingkat pemahaman peserta berupa

instrument pre test dan post test dalam penyelenggaraan kegiatan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas

pencapaian tujuan sosialisasi.

2.6.1 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP II IBRD No. 8027 ID pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Kabupaten Jeneponto untuk TA yang Berakhir per 31 Desember 2014

2.7 a) Mempertanggungjawabkan pengeluaran sebesar Rp1.200.000 tersebut dengan menyetorkan kembali ke Kas Negara;

b) Meningkatkan kinerja dalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban keuangan.

2.7.1 Audit Dukungan atas LK WISMP-II Loan IBRD No.8027 ID pada Bappeda Kab. Pinrang untuk Tahun Anggaran yang

berakhir pada 31 Desember 2014

2.8 1) menginstruksikan PPK WISMP-2 Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang agar segera memperbaiki Financial

Statement 2014 dengan melampirkan formulir Project Cash Forecast for the Quarter Ending 2)

membuat instrumen pengukuran tingkat keberhasilan pelatihan dan melakukan monitoring, serta evaluasi untuk setiap

pelatihan yang dilaksanakan 3)

meningkatkan pengawasannya terhadap kinerja TPM/KTPM dan tidak membayarkan gaji mereka jika tidak ada

perbaikan kinerjanya. 4)

menegur Tim Pengumpul Data dan cermat dalam melakukan verifikasi, monitoring, dan evaluasi hasil kerja Tim

Pengumpul Data, serta menetapkan indikator keberhasilan kegiatan.

Lampiran II/4 - 26

No.

2.8.1 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP II IBRD No. 8027 ID pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Sidenreng Rappang untuk TA yang Berakhir per 31 Desember 2014

2.9 agar dalam menyusun penganggaran kegiatan WISMP 2 dalam DPA-SKPD mengacu kepada komponen kegiatan yang ada

dalam Annual Work Plan (AWP) dan apabila terjadi perubahan/revisi kegiatan agar segera dibuat revisi dokumen

Annual Work Plan


Kab. Soppeng untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2014


Kab. Takalar untuk TA yang Berakhir per 31 Desember 2014

2.10 1) membuatkan instrument pengukuran tingkat pemahaman peserta berupa instrument pre test dan post test dalam

penyelenggaraan kegiatan berupa pelatihan dan sosialisasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian

tujuan kegiatan yang telah dilaksanankan. 2) Memberikan

sanksi kepada PPTK dan Panitia masing-masing kegiatan serta ;

3) Memerintahkannya untuk segera menyusun laporan masing-masing kegiatan dan laporan tahunan yang menjadi

tanggung jawabnya.


Kabupaten Bantaeng untuk TA yang Berakhir per 31 Desember 2012

2,10,2 Audit Dukungan atas LK WISMP-II Loan IBRD No.8027 ID pada Bappeda Kab. Luwu untuk Tahun Anggaran yang


2.10.3 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP II IBRD No. 8027 ID pada Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng untuk

TA yang Berakhir per 31 Desember 2014

2.11 1) memerintahkan seluruh TPM/KTPM untuk segera memasukkan laporan akhir tahun atas kegiatan yang dilakukan

selama tahun 2014. 2)

memperbaiki kembali laporan penyusunan program KPI agar memuat program-program KPI yang akan dilaksanakan

tanpa ada pembebanan anggaran Loan maupun APBO.2,11,1 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP II IBRD No. 8027 ID pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Kab. Luwu Utara untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2014

2.12 1) merumuskan indikator kinerja sasaran atas seluruh kegiatan yang direncanakan dan dilakukan pemantauan hasil

pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dinilai efektivitas suatu kegiatan

2,12,1 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP II No. 8027 ID pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab.

Wajo TA 2014

2.13 1) agar peserta pelatihan sesuai dengan kriteria (sejak pembuatan undangan sampai dengan pelaksanaan pelatihan). 2)

melakukan evaluasi tingkat pemahaman peserta pelatihan dengan test tertulis atau pengisian kuesioner.

2.13.1 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP II IBRD No. 8027 ID pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan untuk TA yang Berakhir per 31 Desember 2014

2.14 1) menginstruksikan kepada PPTK WISMP 2 agar memerintahkan bendahara menyetorkan ke Kas Negara sisa dana atas

kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp23.000.000,00. 2)

memerintahkan bendahara menarik dan menyetorkan ke Kas Negara upah jasa yang telah dibayarkan kepada 5 (lima)

orang KTPMITPM sebesar Rp6.250.000,00

2,14,1 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP II IBRD No. 8027 ID pada Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto untuk


2.15 1) memerintahkan panitia pelaksana kegiatan untuk membuat Laporan Hasil Kegiatan untuk keempat kegiatan yang

telah dilaksanakan, 2)

memprogramkan kegiatan WI8MP-2 sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Project Management Manual

(PMM).

2.15.1 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP II IBRD No. 8027 ID pada Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara untuk TA

yang Berakhir 31 Desember 2014

2,15.2 Audit Dukungan atas LK WISMP-II Loan IBRD No.8027 ID pada Dinas Pertanian Kab. Luwu untuk Tahun Anggaran yang


2.15.3 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP II IBRD No. 8027 ID pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.

Soppeng untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2012

2.16 memerintahkan Penyuluh Pertanian untuk melakukan sosialisasi pola tanam jenis SRI, khususnya keunggulan pola

tanam SRI dibandingkan dengan pola tanam lainnya.

2,16,1 Audit Dukungan atas LK WISMP-II Loan IBRD No.8027 ID pada Dinas Pertanian Kab. Pinrang untuk Tahun Anggaran

yang berakhir pada 31 Desember 2014

Lampiran II/5 - 26

No.

2.17 1) menetapkan indikator unluk mengelahui lingkat pencapaian tujuan pelatihan dan melakukan monitoring, serta

evaluasi setiap pelalihan yang dilaksanakan. 2)

melakukan perencanaan AWP di tahun berikutnya dengan memperhatikan dokumen rencana yang telah ada pada tahun

yang sama serta sesuai dengan PMM. 3)

memperbaiki Financial Statement 2014 dengan melampirkan formulir Project Cash Forecast for the Quarter Ending

31/12/2014 sesuai dengan PMM Buku 5.

2.17.1 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP II IBRD No. 8027 ID pada Dinas Pertanian Kabupaten Sidenreng

Rappang untuk TA yang Berakhir per 31 Desember 2014

2.18 1) Memerintahkan PPK dalam pelaksanaan kegiatan WISMP 2 berpedoman pada Buku Project Management Manual

(PMM) dan Lampirannya.

2) Memberikan teguran kepada PPK atas kelalaianya; 3)

mempertanggungjawabkan senilai Rp60.000.000,00 dengan membuat bukti penyerahan bantuan kepada Ketua

Kelompok Tani dan memerintahkan Ketua Kelompok Tani ke anggota Kelompoknya.

2.18.1 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP II IBRD No. 8027 ID pada Dinas Pertanian Kab. Takalar untuk TA yang

Berakhir per 31 Desember 2014

2.19 Merumuskan indikator kinerja sasaran atas seluruh kegiatan baik fisik dan non fisik yang dilakukan sehingga dapat

dinilai efektivitas suatu kegiatan.

2.19.1 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP II No. 8027 ID pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Wajo TA 2015

2.20 1) memerintahkan Ketua PPIU WISMP-2 Oinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan

agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran biaya transportasi dengan menyetor ke Kas Negara

sebesar Rp1.350.000,00 2)

memerintahkan Ketua PPIU WISMP-2 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan agar

mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran Belanja Makanan dan Minuman dengan menyetor ke Kas Negara

sebesar Rp1.250.000.00.

2.20.1 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP II IBRD No. 8027 ID pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan

untuk TA yang Berakhir per 31 Desember 2014

2.21 1) Memerintahkan Pengelola WISMP 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng untuk

mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honor tersebut dengan menyetorkan ke Kas Negara

sebesar Rp6.900.000,00.

2) Mengenakan sanksi tertulis Kepada Pejabat Pengelola WISMP 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten

Bantaeng atas kelalaiannya dalam menggunakan anggaran yaitu membayarkan honorarium lebih dari

satu kegiatan kepada satu orang. 3)

Memerintahkan Pengelola WISMP 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng untuk

mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran tersebut dengan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp600.000,00.

4) Mengenakan sanksi tertulis Kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten

Bantaeng atas kelalaiannya membayar honorarium lebih dari satu kegiatan untuk orang yang sama. 5)

Pengelola WISMP 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng memerintahkan kepada P3A

Pakkalimbungan untuk mempertanggungjawabkan kekurangan pekerjaan tersebut dengan memperbaiki dan atau

menambah volume pekerjaan sebesar 3,63 m3 atau senilai Rp.4.157.420,85.

b. Mengenakan sanksi tertulis kepada PPTK WISMP 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng atas

kelalaiannya yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan evaluasi.

2,21,1 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP II IBRD No. 8027 ID pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantaeng

untuk TA yang Berakhir per 31 Desember 2013

2.22 1) Memerintahkan Pengelola WISMP 2 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto untuk menarik dan menyetorkan

ke Kas Negara kelebihan pembayaran uang harian dari 25 orang peserta pelatihan/sosialisasi sebesar

Rp9.350.000,00.

2) Memberikan teguran sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pengelola WISMP 2 Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Jeneponto atas kelalaiannya menggunakan anggaran tanpa memperhatikan standar biaya masukan yang

berlaku.

2.22.1 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP II Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto TA 2014

2.23 1) agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas Negara sebesar Rp 5.960.000,00.

2) memerintahkan kepada 2 (dua) GP3A untuk melakukan pekerjaan tambah berupa rehabilitasi jaringan di lokasi yang

disepakati bersama antara Oinas PU dengan GP3A sebesar Rp 13.610.687,00.

2.23.1 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP II IBRD No. 8027 ID pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Luwu Utara

untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2014

2.24 1) Memerintahkan Pengelola WISMP 2 Dinas PSDA Kabupaten Pinrang untuk mempertanggungjawabkan kelebihan

pembayaran tersebut dengan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp3.200.000,00.

2) Mengenakan sanksi Kepada Pejabat Pengelola WISMP 2 Dinas PSDA Kabupaten Pinrang atas kelalaiannya yang

mempertanggungjawabkan pengeluaran tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarmya.

Lampiran II/6 - 26

No.

2.24.1 Audit Dukungan atas LK WISMP-II Loan IBRD No.8027 ID pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pinrang untuk Tahun

Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2014

2.25 1) menginstruksikan PPK WISMP-2 Kabupaten Sidenreng Rappang agar pembayaran yang tidak benar tersebut

disetorkan kembali ke kas negara sebesar Rp859.200,00. 2)

menginstruksikan PPK WISMP-2 Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang mempertanggungjawabkan kelebihan

pembayaran tersebut dengan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp1.250.000,00. 3)

menginstruksikan PPK WISMP-2 Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang agar mempertanggungjawabkan kelebihan

pembayaran tersebut dengan menyetorkannya ke kas negara sebesar Rp8.290.000,00. 4)

Memerintahkan bendahara menyetorkan PPh sebesar Rp12.133.045,00 ke kas negara.

5) Memberi teguran tertulis kepada bendahara Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang atas kelalaiannya mematuhi

aturan perpajakan yang berlaku

2.25.1 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP II IBRD No. 8027 ID pada Dinas Pengelolaan SDA Kabupaten Sidenreng

Rappang untuk TA yang Berakhir per 31 Desember 2014

2.26 menginstruksikan kepada Kelompok GP3A Massamaiyyo Kecamatan CiUa Kabupaten Soppeng menambah

kekurangan volume fisik berupa rehabilitasi partisipatif di lokasi 01 Selawa Kecamatan CiUa Kabupaten Soppeng.

2.26.1 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP II IBRD No. 8027 ID pada Dinas PSDA Pertambangan dan Energi Kab.

Soppeng untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2013

2.27 1) Memberikan teguran tertulis kepada PPK dan Ketua GP3A Maccini Baji untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan

perannya,

2) Memerintahkan GP3A Macini Baji menambah pekerjaan senilai Rp14.672.421,00 3)

memerintahkan PPK menyetor sisa dana ke Kas Negara sebesar Rp2.300.000,00.2,27,1 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP II IBRD No. 8027 ID pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Takalar untuk TA

yang Berakhir per 31 Desember 2014

2.28 Memerintahkan Tim Penyusun RP21 untuk melengkapi data penyusunan RP21 berupa peta dan gambar, serta program

yang disajikan dalam bentuk tabel-tabel berdasarkan format yang telah ditentukan

2,28,1 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP II No. 8027 ID pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan

Sumber Daya Mineral Kab. Wajo TA 2014

2.29 memerintahkan Ketua GP3A Sipatuo dan GP3 Situlu Tellue menambah pekerjaan masing-masing senilai Rp9.870.000,00

dan Rp7.652.839,00 sesuai dengan ketentuan.

2,29,1 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP II IBRD No. 8027 ID pada Dinas PSDA Provinsi Sulawesi Selatan untuk


2.30 1) agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran biaya transportasi dengan menyetor ke Kas Negara

sebesar Rp1.350.000,00. 2)

memerintahkan Ketua PPIU WISMP-2 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan agar

mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran Belanja Makanan dan Minuman dengan menyetor ke Kas Negara

sebesar Rp1.250.000.00.

2.30.1 Koordinasi Hasil Pengawasan atas Laporan Keuangan WISMP 2 Loan IBRD No 8027 ID pada KPIU dan PPMU Provinsi

Sulawesi Selatan T.A 2014

2.31 agar dilakukan peningkatan kapasitas operator melalui pelatihan yang berkesinambungan, penempatan personil pada

fungsi keuangan dan logistik dengan memertimbangkan kompetensi dan kapasitas sesuai kebutuhan, pembinaan atasan

langsung dan pemberian tambahan penghasilan kepada petugas operator SAK dan SIMAK BNM

2.31.1 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan

2.32 1. Memerintahkan BKM Balla Tujua untuk menarik kelebihan dana dari KSM Sapayya sebesar Rp6.510.000,00 dan

menyetorkannya ke rekening BKM Balla Tujua untuk dipergunakan kembali sesuai dengan hasil musyawarah desa.

2. memerintahkan BKM Bungung Carrade' untuk menarik kelebihan dana dari KSM Bakti sebesar Rp3.137.800,00 dan

menyetorkan ke rekening BKM Bungung Carrade' untuk dipergunakan kembali sesuai dengan hasil musyawarah desa

2.32.1 Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN PNPM Mandiri Perkotaan pada Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi

Selatan (IBRD Loan 7866, 7664, 8213)

2.33 1. Memerintahkan KSM Kijang untuk memperbaiki pekerjaan jalan rabat beton sepanjang 175M tersebut

2. Mengisntruksikan Faskel Teknik untuk lebih efektif melakukan pendampingan kepada KSM</p>

3. Membentuk tim untuk mengidentifikasi/inventarisasi piutang macet pada seluruh BKM</p>

4. Menginstruksikan kepada konsultan/fasilitator agar lebih intensif dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada

BKM, UPK dan KSM serta mengintensifkan pengihan terhadap pinjaman yang menunggak, utamanya piutang macet

sebesar Rp41.030.000,00

2.33.1 Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN PNPM Mandiri Perkotaan pada Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan (Loan

IBRD 7866, 7664, 8213)

2.34 1. Direkomendasikan kepada Kepala Satker PIP untuk memberikan teguran kepada Fortuner Kabupaten Wajo selaku

penyelenggara pelatihan dan PJOK PNPM MP Kabupaten Wajo atas kelalaian melakukan pelatihan yang tidak efektif

2. Direkomendasikan kepada Kepala Satker PIP PNPM MP Kabupaten Wajo untuk mengisntruksikan kepada konsultan

untuk memutakhirkan data keswadayaan masyarakat sesuai dengan realisasinya

2.34.1 Audit Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wajo (Loan IBRD 7866,7664, 8213)

Tahun Anggaran 2014

Lampiran II/7 - 26

No.

2.35 1. Agar menginstruksikan kepada masing-masing KSM untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembelian bahan

tersebut dengan melakukan penambahan pekerjaan

2. Agar menambahkan identitas infrastruktur jamban keluarga yang telah selesai dikerjakan tersebut sehingga dapat

digunakan secara umum untuk masyarakat skitarnya

3. Agar memberikan sanksi teguran kepada Fasilitator Pendamping yang lalai dalam melakukan pendampingan

pembuatan proposal KSM

4. Agar memerintahkan KSM terkait mlalui koordinator BKM untuk memperbaiki kerusakan drainase dan segera

membersihkan kembali penyumbatan atas drainase tersebut sehingga berfungsi sebagaimana mestinya

5. Memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada fasilitator kelurahan atas kelemahannya dalam melakukan

pendampingan proses penyusunan proposal

6. Agar memerintahkan KSM terkait melalui koordinator BKM untuk memperoleh hak atas lahan jalan beton dan

drainase tersebut berupa surat hibah dari pemilik sehingga fasilitas tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang

panjang

2.35.1 Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN PNPM Mandiri Perkotaan pada Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan

(Loan IBRD 7866, 7664, 8213)

2.36 Disarankan kepada PPK agar mengisntruksikan kepada Ketua KSM Lengko Bale segera melakukan perbaikan permukaan

jalan Rabat Beton Sepanjang 122M

2.36.1 Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN PNPM Perkotaan pada Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan ( Loan

7866, 7664, dan 8213 )

2.37 1. Direkomendasikan kepada Kepala Satuan Kerja PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Bulukumba agar

menginstruksikan PPK PNPM Mandiri perkotaan Kabupaten Bulukumba untuk memerintahkan BKM Sejahtera menarik

kembali dana sebesar Rp 1.450.000,00 dari KSM Sipatokkong dan menyetorkan ke rekening BKM Sejahtera untuk

dipergunakan kembali sesuai dengan hasil Musyawarah Desa

2. Direkomendasikan kepada Kepala Satuan Kerja PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Bulukumba untuk

mengisntruksikan PPK PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Bulukumba agar memerintahkan BKM terkait untuk

menginstruksikan kepada KSM terkait untuk segera memberikan identitas/tanda pengenal program PNPM Mandiri

perkotaan TA 2014 pada hasil pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan

3. Direkomendasikan kepada Kepala Satuan Kerja PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Bulukumba agar

menginstruksikan PPK PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Bulukumba untuk memerintahkan BKM Sejahtera

Kelurahan Kalumeme untuk segera membuat pembukuan secara berkesinambungan atas kegiatan PNPM Mandiri

Perkotaan yangdilaksanakan oleh BKM Sejahtera

2.37.1 Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN PNPM Perkotaan pada Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan (

Loan 7866, 7664, dan 8213 )

2.38 1. Direkomendasikan kepada Satker PNPM-Mandiri Perkotaan menginstruksikan KSM Kala'paran. KSM Buntu ambang,

KSM Tanete, dan KSM Kalamandan mengembalikan dana kepada BKM sebesar Rp55.508.000,00 untuk selanjutnya

dibuatkan rencana penggunanya

2. Direkomendasikan kepada Satker PNPM agar bersurat kepada kepala satker PNPM Provinsi Sulawesi Selatan agar

tidak membayarkan gaji fasilitator yang bersangkutan untuk bulan april tahun 2015 masing-masing sebesar Rp

3.050.000,00 atau total sebesar Rp6.100.000,00 dan meminta ke korkot memberikan sanksi sesuai ketentuan yang

berlaku

3. Direkomendasikan kepada Satker PNPM agar mengusulkan dalam APBD Perubahan TA 2015 untuk penimbunan dan

pembuatan gorong-gorong

2.38.1 Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN PNPM Perkotaan pada Kab Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan ( Loan

7866, 7664, dan 8213 )

2.39 1. Memerintahkan kepada konsultan agar lebih intensif memfasilitasi dan membimbing masyrakat untuk melaksanakan

seluruh kegiatan PLPBK

2. Memerintahkan kepada 17 BKM yang menerima dana PLPBK untuk secepatnya memanfaatkan dana tersebut sesuai

perencanaan dan alokasi kegiatan dengan hasil yang maksimal

3. Agar mempertanggungjawabkan penyalahgunaan dana dengan menyetor ke kas negara sebesar Rp 7.825.500,00

4. Agar mempertanggungjawabkan pembelian flashdisk yang tidak benar dengan menyetor ke kas negara sebesar Rp

2.670.000,00

5. Agar memerintahkan BKM Penerima BLM Perencanaan untuk segera menyelesaikan kegiatan perencanaan

6. Agar mencatat sarana tersebut dalam buku inventaris dan melakukan pengendalian atas pemanfaatannya

2.39.1 Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN PNPM Perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan (Loan IBRD 7866-ID, 7864-ID,

6213-ID) Tahun Anggaran 2014

2.40 1. Agar memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran tersebut dengan

menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp19.156.355,95

2. Agar memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran tersebut dengan

menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp 9.396.000,00

3. Agar memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen mengupayakan pemanfaatan rumah produksi dan rumah kemasan

yang telah dibangun serta pengadaan peralatan demplot teknologi produksi

4. Agar memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen memberikan surat teguran kepada TPD masing-masing kelurahan

yang belum melaksanakan tugasnya secara optimal

Lampiran II/8 - 26

No.

2.40.1 Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN (Coastal Community Devlp Project/CCDP) IFAD Loan I-880-ID, Spanish Trust

Loan E-16-ID, Grant IFAD IC-1392_ID Kota Makassar

2.41 1. Agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran tersebut dengan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp

21.425.025,27

2. Agar segera melakukan koordinasi dengan tim penggerak PKK untuk segera mengoperasikan rumah kemasan yang

telah selesai dibangun tersebut

3. Agar melakukan koordniasi ke tingkat pusat melalui kantor pengelola proyek mengenai penyediaan petunjuk

operasional maupun teknis pelaksanaan jenis usaha di bidang tabungan

4. Agar memerintahkan kepada kelompok masyarakat tersebut untuk mrlskukan pekerjaan tambahan senilai

Rp1.665.000,00

5. Agar mengisntruksikan ketua kelompok masyarakat jaya mandiri untuk melakukan koordinasi dengan pihak PLN

untuk segera melakukan penyambungan listrik pada bangunan air bersih tersebut

6. Memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada tim pendamping desa dan tenaga penyuluh atas kelalaiannya

dalam melakukan pendampingan

7. Menginstruksikan kelompok masyrakat budidaya ikan lele yang telah memanfaatkan lahan yang bukan miliknya

tersebut untuk meminta ijin pemakaian atas lahan tersebut ke pihak terkait

8. Agar menginstruksikan kepada kelompok masyarakat untuk membuatkan BAPP atas pekerjaan infrastruktur yang

telah selesai tersebut2.41.1 Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN (Coastal Community Devlp Project/CCDP) IFAD Loan I-880-ID, Spanish Trust

Loan E-16-ID, Grant IFAD IC-1392_ID Kota Parepare

2.42 1. Mengisntruksikan PPK memberikan teguran tertulis kepada koordinator KKM Sipakatau dan KKM Sejahtera untuk

mengintensifkan pengawasan atas penyelesaian pekerjaan sarana air minum

2. Agar menginstruksikan PPK memberikan teguran tertulis kepada fasilitator masyarakat agar melakukan

pendampingan secara optimal kepada KKM dalam penyelesaian pekerjaan

3. agar menginstruksikan PPK menyurati koordinator KKM Sipakatau dan KKM sejahtera untuk mempercepat

pengadaan pipa dan tangki hidran umum senilai Rp31.297.350,00 dan menyelesaikan pekerjaan pemasangan pipa dan

pemasangan tangki hidran umum

2.42.1 Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN PAMSIMAS III (TF-094792) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu

2.43 1. Untuk memerintahkan kepada 9 (sembilan) KKM/BKM terkait agar segera melakukan prosedur penyelesaian kegiatan

dengan melakukan uji fungsi dan persyaratan lainnya sesuai dengan petunjuk teknis

2. agar memerintahkan kepada KKM Baji Ada' Kelurahan Bonto Langkasa agar melengkapi kekurangan lampiran

Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) yaitu petadesa dan lokasi pembangunan sarana dan gambar-gambar

purna laksana dari pekerjaan konstruksi yang telah dilaksanakan

2.43.1 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Proyek PHLN PAMSIMAS III (TF 094792, 4204, 8259) pada Dinas Pekerjaan

Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2014

2.44 Agar meningkatkan pembinaan kepad para pelaksana program pamsimas sehingga seluruh prosedur dan ketentuan

yang berlaku terkait program pamsimas dapat dilaksanakan dengan baik

2.44.1 Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN PAMSIMAS III (TF-09472) pada Dinas Tata Ruang Kabupaten Bone

2.45 1. Memerintahkan PPK Pamsimas agar memberikan teguran tertulis kepada masing-masing ketua KKM dan

mengisntruksikan untuk segera menyelesaikan pekerjaan sarana air bersih

2. Memberikan teguran tertulis kepada fasilitator masyrakat agar melakukan pendampingan secara optimal kepada KKM

dalam penyelesaian pekerjaan

3. Memerintahkan PPK Pamsimas agar meningkatkan koordinasi dengan Pokja AMPL dan Pakem dalam rangka

pemilihan desa sasaran pelaksana program pamsimas

2.45.1 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Proyek PHLN PAMSIMAS III (TF 094792) pada Dinas Tata Ruang, Perumahan

dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2014

2.46 1. Melakukan penagihan kelebihan pembayaran kepada rekanan masing-masing

2. Atas pengembalian uang kepada masing-masing KKM tersebut selanjutnya KKM Membuat perencanaan penggunaan

sesuai dengan kebutuhan di Desa tersebut melalui musyawarah masyarakat setempat

3. Memberikan teguran tertulis kepada koordinator kabupaten dan fasilitator atas kelalaian menjalankan tugasnya di

lapangan

2.46.1 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Proyek PHLN PAMSIMAS III (TF 094792) pada Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014

Lampiran II/9 - 26

No.

2.47 1. Mengisntruksikan kepada 4 KKM tersebut yaitu KKM Bontosikuyu, KKM Malleongi, KKM Bombang Tallu, dan KKM

Sawerigading untuk segera menyelesaikan pekerjaan Sarana Air Minum dan Kepada Fasilitator tetap melakukan

pendampingan kepada masing-masing KKM secara optimal

2. Melaporkan dan engirimkan bukti penyelesaian pekerjaan masing-masing KKM kepada Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Selatan

3. Melakukan penagihan atas kelebihan pembayaran lepada CV Karya Unair sebesar Rp3.600.000,00 dan CV Anugrah

Teknik Mandiri sebesar Rp 16.052.000,00 atau total sebesar Rp19.652.000,00 dan menyetor ke rekening bendahara

KKM Eroposo sebesar Rp 11.626.000,00 dan bendahara KKM Sawerigading sebesar Rp 8.026.000,00

4. Merencanakan kembali penggunaan dana sesuai kebutuhan di KKM Eroposo dan KKM Saweringading melalui

musyawarah masyarakat

5. Memberikan teguran tertulis kepada koordinator kabupaten dan fasilitator atas kelalaian menjalankan tugasnya

2.47.1 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Proyek PHLN PAMSIMAS III (TF 094792) pada Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2014

2.48 1. Mengistruksikan KKM Waitikullang Desa Poreang Kecamatan Tana Lili untuk segera menyesuaikan Surat Perjanjian

kerjasama dengan membuat addendum perubahan atas barang yang dibeli

2. Menegur Tim Pendamping Masyarakat atas kelalaiannya dalamn mendampingi KKM Witikullang Desa Poreang

Kecamatan Tana Lili

3. Meminta Pertanggungjawaban KKM Waitikullang atas kemahalan harga dengan cara menyetorkan sebesar

Rp4.658.150,00 ke Kas KKM Waitikullang Desa Poreang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara

4. Meningkatkan pengendalian dan pembinaan KKM dan tim fasilitator masyarakat dalam melaksanakan tugasnya

5. Mengisntruksikan kepada KKM untuk segera menagih denda kepada CV Cipta Prasetya sebesar Rp1.127.190,00 dan

segera menyetorkan ke kas KKM Sipurennu Desa Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara serta kepada

fasilitator masyarakat untuk melakukan pendampingan kepada KKM secara optimal

6. Memerintahkan PPK Pmasimas, tim fasilitator masyrakat, koordinator kabupaten dan KKM Serambi Zam-zam untuk

segera melakukan uji kelayakan atas pompa yang dibeli dibawah spesifikasi

7. Memerintahkan KKM segera membuat berita acara revisi atas perubahan spesifikasi dan harga pompa tersebut

8. Memerikan teguran tertulis kepada koordinator kabupaten dan tim fasilitator masyarakat atas kelalaiannya dalam

melaksanakan tugasnya

9. Mengisntruksikan ketua Satlak untu7k mem[ertanggungjawabkan kelebihan pekerjaan pengeboran dan

menyetorkannya ke kas KKM Serambi Zam-zam desa tingkara kecamatan malangke sebesar Rp2.000.000,00 serta

memberikan teguran kepada tim pendamping masyarakat2.48.1 Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN PAMSIMAS III (TF-09472; 4204; 8259) pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Luwu Utara

2.49 1. Agar memerintahkan kepada PPK untuk segera mengawasi percepatan penyelesaian pekerjaan sarana air minum

2. memberikan teguran tertulis kepada masing-masing ketua KKM dan menginstruksikan untuk segera menyelesaikan

pekerjaan sarana air minum

3. memberikan teguran tertulis kepada fasilitator masyarakat agar melakukan pendampingan secara optimal kepada

KKM dalam penyelesaian pekerjaan

4. memerintahkan KKM untuk menarik kelebihan pembayaran dari supplier dan menyetor ke rekening masing-masing

KKM Sepetengngae sebesar Rp 3.563.900,00 dan KKM Rammang rammang sebesar Rp3.562.900,00 dan selanjutnya

masing-masing KKM melakukan musyawarah untuk penggunaan kembali dana tersebut

5. memberikan teguran tertulis kepada fasilitator masyarakat agar melakukan pendampingan secara optimal kepada

KKM2.49.1 Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN PAMSIMAS III (TF 094792) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maros

2.50 1. Agar mengistruksikan PPK memerintahkan kepada Ketua KKM Sipodeceng Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti, Ketua

KKM Massumpung loloe keluarahan benteng kecamatan baranti dan ketua KKM bersinar kerluahan batu lappa

kecamatan watang pulu segera menyelesaikan pembangunan sarana air minum untuk dimanfaatkan oleh masyarakat

2. Agar mengisntruksikan PPK memerintahkan kepada ketua KKM segera menyelesaikan dokumen penyelesaian

pelaksanaan kegiatan agara BP SPAMS dapat melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan

2.50.1 Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN PAMSIMAS III (TF-09472; 4204; 8259) pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Sidenreng Rappang

2.51 1. BKM untuk segera menggalang masyarakat melakukan pemasangan pipa

2. PPK Meningkatkan pengendalian terhadap BKM

3. Fasilitator memaksimalkan pendampingan terhadap BKM

4. Memberikan teguran kepada konsultan dan tim fasilitator atas kelalaiannya

5. memerintahkan satker dan PPK melakukan koordinasi dengan konsultan dan tim fasilitator memfasilitasi pertemuan

dengan KKM dan masyarakat mebicarakan langkah-langkah yang dilakukan agar sumber air minum memenuhi syarat

pada lembang limbong

2.51.1 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Proyek PHLN PAMSIMAS III (TF 094792) pada Dinas Tata Ruang dan

Permukiman Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2014

Lampiran II/10 - 26

No.

2.52 Direkomendasikan kepada Kepala satuan kerja PAMSIMAS agar:

1. Memberikan teguran tertulis kepada masing-masing ketua KKM dan mengisntruksikan masing-masing KKM untuk

segera menyelesaikan sisa pekerjaan Sarana Air Bersih yang belum selesai

2. Memberikan teguran tertulis kepada Fasilitator Masyarakat agar melakukan pendampingan kepada KKM dalam

penyelesaian pekerjaan

3. Mengupayakan tambahan dana untuk memfungsikan sarana air bersih yang telah dibangun di Balielo

4. Melakukan koordinasi dengan pihak PLN untuk mempercepat masuknya aliran listrik

5. Mengisntruksikan kepada KKM Balielo untuk mengganti penyaring SPL dengan pasir pilihan

6. Menginstruksikan kepada KKM Temmabarang untuk melakukan pemasangan pipa yang belum terpasang dan

mengganti jaringan pipa PVC yang melintas diatas saluran dengan pipa GIP

7. Berkoordinasi dengan PLN dalam rangka penyambungan aliran listrik sarana yang telah dibangun

8. Memberikan teguran kepada konsultan pendamping atas kelalaiannya dalam melakukan pendampingan

2.52.1 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Proyek PHLN PAMSIMAS III (TF-094792,4204,8259) pada Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Wajo

2.53 1. Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan sanksi kepada

Bendahara Pengeluaran atas penggunaan dana pamsimas II untuk kepentingan pribadi

2. Agar menginstruksikan pengelola kegiatan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tersebut

2.53.1 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Proyek PHLN PAMSIMAS III (TF 094792) pada Dinas Kesehatan Provinsi

Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2014

2.54 Direkomendasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya

Pesisir dan Laut Makassar agar menyetor ke kas negara sebesar Rp 6.912.000,00

2.54.1 Audit Coremap CTI Tahun 2014 Loan 8336 ID dan Grant TF 015470 pada BPSPL Makassar(UPT Ditjen KP3K)

2.55 1. Memerintahkan PPK Paket ESS-06 untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran kuantitas pekerjaan

dengan memperhitungkan pada Interim Payment Certificate/pembayaran bulan berikutnya sevesar Rp250.106.117,08

2. Memberikan teguran tertulis kepada Regional Supervision Consultant atas kelalainnya melaksanakan tugas

2.55.1 Audit atas Laporan Keuangan Eastern Indonesia National Roads Improvement Project ( Einrip ) Loan AUSAID No AIPRD

L002 Prov Sul Sel untuk tahun Anggaran yg berakhir per 31 Des 2014

2.56 1. Menginstruksikan PPTK WISMP-2 agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran tersebut dan

menyetorkannya ke kas negara sebesar Rp5.100.000,00

2. Mengisntruksikan PPTK WISMP-2 agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran tersebut dan

menyetorkannya ke kas negara sebesar Rp 5.700.000,00

2.56.1 Audit Keuangan atas Lap. Keu. Second Water Resource & Irrigation Sector Mgt Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-

ID pada Bapped Kab. Pangkep TA yang berakhir 31 Desember 2014

2.57 1. agar memerintahkan seluruh TPM/KTPM untuk segera memasukkan laporan akhir tahun atas kegiatan yang

dilakukan selama tahun 2014.

2. agar memperbaiki kembali laporan penyusunan program KPI agar memuat program-program KPI yang akan

dilaksanakan tanpa ada pembebanan anggaran Loan maupun APBO.


Kab. Luwu Utara untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2014

2.58 1. Direkomendasikan agar memerintahkan pelaksana teknis kegiatan untuk mempertanggungjawabkan kelebihan

pembayaran tersebut dan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp 12.000.000,00

2. Agar segera menyetor ke kas negara sebesar Rp 955.000,00

2.58.1 Audit Dukungan atas LK WISMP-II Loan IBRD No.8027 ID pada Dinas Pertanian Kab. Pangkep untuk Tahun Anggaran

yang berakhir pada 31 Desember 2014

2.59 1. agar memerintahkan panitia pelaksana kegiatan untuk membuat Laporan Hasil Kegiatan untuk keempat kegiatan yang

telah dilaksanakan,

2. agar lebih intensif memprogramkan kegiatan WI8MP-2 sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Project

Management Manual (PMM)

2.59.1 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP II IBRD No. 8027 ID pada Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara untuk TA

yang Berakhir 31 Desember 2014

2.60 1. agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas Negara sebesar Rp 5.960.000,00.

2. agar memerintahkan kepada 2 (dua) GP3A untuk melakukan pekerjaan tambah berupa rehabilitasi jaringan di lokasi

yang disepakati bersama antara Oinas PU dengan GP3A sebesar Rp 13.610.687,00

2.60.1 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP II IBRD No. 8027 ID pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Luwu Utara

untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2014

2.61 1. Agar memerintahkan PPK Bidang pengairan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran volume pekerjaan di

mangilu dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp 15.271.081,96

2. Agar memerintahkan PPK bidang pengairan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran tersebut dan

menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp 1.350.000,00

Lampiran II/11 - 26

No.

2.61.1 Audit Dukungan atas LK WISMP-II Loan IBRD No.8027 ID pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pangkep untuk Tahun

Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2014

2.62 1. Menginstruksikan Kepala BPS Kabupaten Gowa berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten gowa agar tanah

bangunan kantor seluas 1050m dihibahkan kepada BPS Kabupaten Gowa

2. Menginstruksikan kepala BPS Kabupaten Luwu Utara berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten luwu utara

membuat surat pinjam pakai penggunaan tanah antara pemerintah daerah kabupaten luwu utara dengan BPS Kabupaten

Luwu Utara

3. BPS Provinsi dan BPS masing-masing kabupaten untuk memberi papan nama dan label pada rumah negara sebagai

identitas

4. Menginstruksikan BPS Kota Parepare untuk mengoreksi hasil sensus dan mengusulkabn anggaran renovasi rumah

milik negara golongan I2.62.1 Evaluasi Pengelolaan Asset /BMN pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan

2.63 Direkomendasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya

Pesisir dan Laut Makassar agar menyetor ke kas negara sebesar Rp 6.912.000,00

2.63.1 Audit keuangan atas Coremap CTI pd Unit Pelaks. Rehab.i dan Pengl. Terumbukarang ( Loan 8336 ) ID dan Grant

TF.015470 Provinsi Sul Sel T.A yang berakhir per 31 Des 2014

2.64 1. Menginstruksikan PPTK WISMP-2 agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran tersebut dan

menyetorkannya ke kas negara sebesar Rp5.100.000,00

2. Mengisntruksikan PPTK WISMP-2 agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran tersebut dan

menyetorkannya ke kas negara sebesar Rp 5.700.000,00

2.64.1 Audit Dukungan atas LK WISMP-II Loan IBRD No.8027 ID pada Bappeda Kab. Pangkep untuk Tahun Anggaran yang



3.1 1) segera mempersiapkan perangkat-perangkat yang diperlukan guna implementasi BLUD antara lain berupa Rencana

Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2015, Pedoman Penatausahaan Keuangan Rumah Sakit dan Pedoman Akuntansi

Rumah Sakit. 2) Melakukan

koordinasi dengan instansi terkait, antara lain bagian hukum, bagian organisasi, dan DPKAD, guna menyusun peraturan-

peraturan yang perlu ditetapkan oleh Bupati serta penyesuaian anggaran rumah sakit sebagai konsekuensi dari

perubahan status rumah sakit dengan penerapan PPKBLUD.

3.1.1 Asistensi Pemenuhan Persyratan Administratif BLUD Dokumen Laporan Keuangan RSUD Lakipadada Kab. Tana Toraja

3.1.2 Asistensi Pemenuhan Persyaratan Administratif BLUD Dokumen Rencana Strategis Bisnis RSUD Lakipadada Kab Tana

Toraja

3.2 1) Melakukan Penutupan buku tahun 2014, dengan membuat jurnal closing entries,

2) Penginputan saldo awal persediaan tahun 2015 sesuai dengan saldo persediaan per 31 Oesember 2014

3.2.1 Maintenance SIA PDAM pada PDAM Kota Palopo

3.3 Sinopsis Rekomendasi 3

3.3.1 Bimtek/Asistensi Penyusunan Corporate Plan PDAM Tirta Bantimurung Kab Maros

3.4 sinopsis rekomendasi 4

3.4.1 Bimtek Pengembangan dan Penerapan SIA PDAM pada PDAM Kabupaten Sinjai

3.4.2 Bimtek Penerapan Program SIA PDAM pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pinrang


4.1 Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah kabupaten jneponto dapat melakukan kerja

sama dengan perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam bimbingan penyusunan SAPD

4.1.1 Pendampingan Penyusunan Revisi Perkada kebijakan Akuntansi pada Kabupaten Jeneponto

4.2 atas jumlah total nilai program/kegiatan/pekerjaan yang diusulkan tidak eligible karena nilai yang diusulkan oleh

pemerintah daerah melebihi jumlah alokasi DAK Tambahan Usulan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng pada

Bidang Kesehatan sebesar Rp42.600.000.000,00

4.2.1 Reviu Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah

Kabupaten Bantaeng

4.3 atas jumlah total nilai program/kegiatan/pekerjaan yang diusulkan tidak eligible karena nilai yang diusulkan oleh

pemerintah daerah melebihi jumlah alokasi DAK Tambahan usulan daerah pemerintah kabupaten bone sebesar Rp

9.922.000.000,00 pada bidang infrastruktur jalan dan bidang kesehatan masing masing sebesar Rp5.000.000.000,00 dan

Rp4.922.000.000,00

4.3.1 Reviu Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah

Kabupaten Bone

Lampiran II/12 - 26

No.

4.4 1. Menyusun Peraturan Pemerintah Daerah yang terkait Kerja Sama Daerah (KSD) seperti SOP pengelolaan KSD

2. Membentuk tim pengelola KSD yang kompeten

3. Kerjasama daerah agar mengacu pada permendagri 22 tahun 2009

4. Melakukan identifikasi risiko terkait dengan KSD

5. Menyiapkan anggaran untuk pengelolaan KSD mulai dari tahap persiapan sampai dengan monitoring KSD

6. Mempertegas jangka waktu pelaksanaan KSD dan imbal balik/kontribusi dari pihak yang melakukan perjanjian KSD

7. Melakukan pencatatan aset hasil KSD berupa bangunan tempat pengolahan sampah dan mesin pencacah sampah

sebagai aset Pemerintah Kabupaten Barru

8. Memerintahkan kepada inspektorat untuk melakukan pengawasan atas pengolahan dan pelaksanaan KSD

4.4.1 Pengawasan Intern PLSPD atas Pengelolaan KSD pada Pemerintah Kabupaten Barru

4.5 1. Menyusun regulasi terkait kerja sama daerah (KSP) seperti SOP pengelolaan KSP

2. Kerjasama daerah yang dilaksanakan untuk masa yang akan datang agar mengacu pada Permendagri 22 Tahun 2009

Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah

3. Melakukan Identifikasi Risiko terkait dengan KSP

4. Mencantumkan besarnya porsi keuntungan masing-masing pihak dalam perjanjian kerjasama

5. Memerintahkan Pihak III (PT Niviron Manunggal) membuat laporan hasil pelaksanaan Pengelolaan Pemanfaatan

Tanah dan Bangunan Pasar Besar Kota Palopo dan menyampaikan kepada Pemerintah Kota Palopo

6. Memerintahkan kepada Inspektorat untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan dan pelaksanaan KSP

7. Menyiapkan sarana untuk melakukan survey kepuasan masyarakat untuk menerima masukan dari masyarakat

4.5.1 Pengawasan Intern PLSPD atas Pengelolaan KSD pada Pemerintah Kota Palopo

4.6 1. Menyusun kebijakan strategis dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular

2. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan serta kerja sama lintas daerah/provinsi yang melibatkan daerah lain

sekitarnya dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular

3. Menambah alokasi anggaran secara memadai dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular

4.6.1 Evaluasi Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah atas Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015

4.7 1. Menginstruksikan kepada SKPD yang terlibat dalam kelembagaan PPM melaksanakan penanggulangan penyakit

menular sesuai tugas dan fungsinya

2. Menginstruksikan Dinas Kesehatan agar mengintensifkan mengoptimalkan promosi kesehatan pada daerah yang

banyak didapat/ditemukan penyakit menular

3. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk PPM

4. Menginstruksikan Dinas Kesehatan dan Puskesmas agar lebih menggalakkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat

dan pelatihan kepada petugas program di puskesmas

5. Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan agar mengalokasikan anggaran kegiatan mitigasi dan melakukan

koordinasi dengan SKPD terkait dalam pelaksanaannya

6. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengobatan massal

7. Mengisntruksikan Kepala Dinas Kesehatan membuat laporan kompilasi pelaporan kasus penyakit menular dan upaya

penanggulangannya secara rutin/periodik

4.7.1 Pengawasan Program Lintas Sektoral (PLS) atas Pengelolaan Penyakit Menular Kabupaten Bantaeng

4.8 Agar membentuk dan menetapkan tim pemantau pemanfaatan pinjaman daerah dan menyusun, melaporkan serta

mempublikasikan laporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri

Dalam Negeri setiap semester dalam tahun anggaran berjalan secara berkala

4.8.1 Evaluasi Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah atas Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada

Kabupaten Bulukumba Tahun 2015

4.9 1. Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk membuat SOP, SK dan atau Peraturan Kepaa Daerah tentang

penyelengggaraan penanggulangan penyakit menular

2. Membentuk kelembagaan yang tugas dan fungsinya melaksanakan penanggulangan penyakit menular di daerah

3. Menginstruksikan SKPD terkait untuk melakukan koordinasi dan kemitraan serta kerjasama lintas daerah apabila

terdapat kejadian penyakit menular yang melibatkan daerah lain sekitarnya

4. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan surveilans dan pengadaan/pemeliharaan sarana dan

prasarana yang belum tersedia dalam rangka mendukung program penanggulangan penyakit menular

5. Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan agar mebuat laporan kompilasi pelaporan kasus penyakit menular dan

upaya penanggulangannya secara rutin/periodik

6. Mengisntruksikan Kepala Dinas Kesehatan agar melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan

penanggulangan penyakit menular berdasarkan hasil surveilans dan di dokumentasikan dalam bentuk laporan kegiatan

4.9.1 Evaluasi Program Lintas Sektor pembangunan Daerah atas Penyelenggaraan Pernanggulangan Penyakit menular pada

Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2015

Lampiran II/13 - 26

No.

4.10 1. Menyusun SOP atau SK atau Peraturan Kepala Daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular

2. Mengoptimalkan lembaga-lembaga yang dibentuk dalam rangka penanganan penyakit menular

3. Melakukan koordinasi dan kemitraan dengan SKPD terkait serta kerja sama lintas daerah apabila terdapat kejadian

penyakit menular yang melibatkan daerah lain sekitarnya

4. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan surveilans dan pengadaan/pemeliharaan sarana dan

prasarana belum tersedia dalam rangka mendukung program penanggulangan penyakit menular

5. Menambah kegiatan promosi kesehatan termasuk kegiatan pemberian vaksin imunisasi kepada masyarakat dalam

bentuk media lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung program penanggulangan penyakit

menular

6. Melakukan pelatihan kepada petugas puskesmas dan kader kesehatan program PPM serta menyediakan fasilitas

kesehatan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat

4.10.1 Evaluasi Program Lintas Sektoral atas Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada Pemerintah Kabupaten

Wajo Tahun 2015

4.11 1. Memerintahkan kepada tim penyusun anggaran untuk merencanakan pelaksanaan kegiatan secara proporsional

selama setahun dengan minimal pencairan dana atas kegiatan di semester pertama (triwulan I dan triwulan II) sebesar

40% agar pertanggungjawaban dan pencairan dana tidak menumpuk di akhir tahun

2. Meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk penyusunan anggaran

3. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat meningkatkan SDM

yang mempunyai sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa

4. Memerintahkan kepada panitia lelang agar mempercepat proses lelang konsultan perencana dan teknis sehingga

pekerjaan bisa selesai sesuai jadwal

5. Menginstruksikan kepada seluruh kepala SKPD supaya mendorong PPTK untuk memeprcepat penyampaian

pertanggungjawaban belanja kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran terkait

4.11.1 Evaluasi Penyerapan APBD Semester I 2015 pada Pemeintah Kabupaten Barru

4.12 1. Memerintahkan kepada PPTK untuk tepat waktu dalam mengajukan pertanggungjawaban kegiatan kepada Bendahara

Pengeluaran/bendahara SKPD

2. Menghubungi rekanan untuk mengambil uang muka dan atau uang pembayaran termin dan mengajukan tagihan

3. Memerintahkan kepada tim penyusun anggaran untuk melaksanakan perencanaan kegiatan secara proporsional

selama setahun dengan minimal pencairan dana atas kegiatan di semester pertama (triwulan I dan triwulan II) sebesar

40% agar pertanggungjawaban dan pencairan dana tidak menumpuk diakhir tahun

4. Meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk penyusunan anggaran4.12.1 Evaluasi Penyerapan APBD Semester I Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba

4.13 1. Kebijakan yang mengatur tentang pencairan dana yang besarnya ditentukan persentasenya per triwulan agar ditinjau

kembali supaya penyerapan anggaran lebih cepat direalisasikan

2. Menambah jumlah anggota ULP yang masih kurang dengan SDM yang memiliki sertifikat PBJ, agar dapat menjalankan

tugas dan fungsinya secara optimal dan diberikan tunjangan/imbalan yang seimbang dengan tugas dan fungsinya

3. Memerintahkan PPTK untuk setiap pengajuan pertanggungjawaban kegiatan dilengkapi dengan dokumen-dokumen

yang diperlukan dan kepada bendahara pengeluaran/bendahara SKPD dalam mengajukan pertanggungjawaban tepat

waktu

4. Memerintahkan Kepala SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk memberikan sanksi kepada PPK yang enggan

melaksanakan kegiatan pengadaan bantuan hibah karena kekuatiran dalam mengambil kebijakan akan dikriminalisasi

5. Mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk setiap bantuan anggaran diturunkan ke daerah agar bersamaan dengan

petunjuk teknis sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut

4.13.1 Evaluasi Penyerapan APBD Semester I Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Sidrap

4.14 1. Menginstruksikan tim penyusun DPA untuk mematuhi jadwal penetapan terkait dengan penetapan DPA SKPD yang

terlambat

2. Menginstruksikan kepada SKPD untuk mengusulkan revisi anggaran terkait dengan kesalahan nomenklatur nama

rekeneing dan nomenklatur nama program atau nama kegiatan

3. Menginstruksikan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa untuk mendapatkan sertifikat

sehingga dapat memenuhi persyaratan sebagai anggota ULP

4. Menginstruksikan SKPD pengelola belanja hibah/barang yang diserahkan ke masyarakat untuk mentaati Permendagri

39 Tahun 2012 tentang pengelolaan belanja hibah/bansos

4.14.1 Evaluasi Penyerapan APBD Semester I Tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

4.15 1. Meningkatkan kinerja ULP dengan :

- Meningkatkan kompetensi SDM dalam Bidang PBJ melalui sertifikasi

- Meningkatkan imbalan/tunjangan bagi anggota/staff ULP

2. Mewajibkan rekanan melalui penambahan klausul kontrak untuk mengambil uang muka dan atau mengajukan tagihan

pembayaran termin

3. Menginstruksikan agar setiap kegiatan dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan

4.15.1 Evaluasi Penyerapan APBD Semester I Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Lampiran II/14 - 26

No.

4.16 1. Menginstruksikan kepada seluruh kepala SKPD agar mendorong PPTK kegiatan untuk mempercepat penyampaian

pertanggungjawaban belanja kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran

2. Menginstruksikan kepada seluruh Kepala SKPD agar mendorong PPTK kegiatan untuk segera melengkapi dokumen

pertanggungjawaban belanja kegiatan kepada bendahara pengeluaran

3. Menginstruksikan kepada Kepala SKPD agar PPTK memperhatikan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mencairkan

anggaran tepat waktu

4. Menginstruksikan kepada Kepala SKPD agar segera mengajukan revisi anggaran terkait nomenklatur nama rekening

dan nama kegiatan

5. Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan penatausahaan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota

Palopo

6. Menginstruksikan kepada Kepala SKPD agar rekanan segere mencairkan uang muka sesuai ketentuan

4.16.1 Evaluasi Penyerapan APBD Semester I Tahun 2015 pada Pemerintah Kota Palopo

4.17 1. Memerintahkan tim penyusun anggaran untuk menetapkan dan menganggarkan pencairan sesuai dengan

pertanggungjawaban dan pencairan dana tidak menumpuk di akhir tahun

2. Meningkatkan kompetensi pegawai pengelolaan keuangan khususnya dalam penyusunan penganggaran sehingga

pelaksanaan kegiatan maupun pencairan tidak mengalami kendala

3. Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat meningkatkan SDM yang

mempunyai sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa yang dapat menjadi anggota ULP

4. Memerintahkan kepada panitia lelang agar mempercepat proses tender konsultan perencana dan teknis sehingga

pekerjaan bisa selesai sesuai jadwal

5.Menginstruksikan kepada seluruh Kepala SKPD supaya mendorong PPTK untuk mempercepat penyampaian

pertanggungjawaban belanja kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran terkait

4.17.1 Evaluasi Penyerapan APBD Semester I Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Wajo

4.18 1. Menginstruksikan kepada para Kepala SKPD untuk memberikan teguran kepada PPTK yang terlambat mengajukan

pertanggungjawaban

2. Menginstruksikan kepada para kepala SKPD untuk memberikan sanksi kepada PPTK yang tidak melaksanakan

kegiatan sesuai target yang ditetapkan

3. Menambah jumlah anggota ULP yang masih kurang dengan SDM yang memiliki sertifikat PBJ, agar dapat menjalankan

tugas dan fungsinya secara optimal

4. Menginstruksikan kepada para SKPD untuk segera melakukan pelelang pekerjaan konsultan perencanaan, pengawas

teknis dan pekerjaan fisik/konstruksi dilaksanakan secara teruji sesuai dengan kegiatan

5. Menginstruksikan kepada semua PPTK untuk segera mengajukan tagihan setelah pekerjaan selesai

6. Menginstruksikan kepada Kepala SKPD yang mengelola dana hibah untuk segera mempertanggungjawabkan bukti-

bukti pengeluaran kepada bendahara setelah melaksanakan kegiatan

4.18.1 Evaluasi Penyerapan APBD Semester I Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Pangkep

4.19 1. Menginstruksikan kepada panitia lelang/ Unit Layanan Pengadaan agar mempercepat proses tender konsultan

perencana dan teknis sehingga kegiatan bisa selesai sesuai jadwal

2. Menginstruksikan kepada seluruh kepala SKPD agar memerintahkan PPTK dan Bendahara Pengeluaran lebih disiplin

dalam mempertanggungjawabkan belanja

3. Menginstruksikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar mengelola anggaran kas lebih baik, dengan

mengatur kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan disemester awal tidak diletakkan di semester kedua untuk

menghindari penumpukan pembayaran di akhir tahun

4.19.1 Evaluasi Penyerapan APBD Semester I Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

4.20 1. Menginstruksikan kepada kepala DPPKAD Kabupaten Bantaeng untuk melakukan dan mengoptimalkan:

- Penagihan terhadap PPAT/PPATS yang terlambat menyerahkan laporan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati

- Pengawasan secara berjenjang dalam mekakukan pengelolaan pajak BPTHB

- Pembaharuan database wajib pajak

- Menyusun SOP terkait prosedur atau mekanisme dan pengelolaan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan

- menyusun daftar tunggakan SKPD

- menyusun SOP pengelolaan penerimaan pajak restoran

- memberlakukan sistem kuitansi penjualan dalam menetapkan pajak restoran

- penyusunan SOP terkait pengelolaan penerimaan retribusi penginapan/pesanggarahan/villa

2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan/pelatihan mengenai pengelolaan pendapatan

asli daerah

3. Meningkatkan komitmen kepada pihak terkait dalam melakukan pengelolaan pendapatan pajak mineral bukan logam

dan batuan

4. Menerapkan aturan tentang retribusi daerah secara tegas

5. Menginstruksikan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membuat database retribusi

penginapan/pesanggarahan/villa

4.20.1 Pengawasan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng

5 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi

Lampiran II/15 - 26

No.

5.1 1. Memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan meningkatkan penjualan air, efisiensi biaya dan mempersingkat

waktu penagihan piutang

2. Menambah cakupan pelayanan dengan menggiatkan sosialisasi mengenai pentingnya air bersih kepada masyarakat

dan mencari sumber pendanaan terutama dari APBN untuk menambah instalasi pengolahan, lebih memaksimalkan

pemanfaatan instalasi pengolahan air, mengefektifkan kegiatan penanganan kehilangan air, dan mengupayakan

pengadaan alat tera sehingga kegiatan peneraan terhadap water meter pelanggan dapat dilakukan secara berkala serta

menangani pengaduan dengan cepat

3. Menyusun rencana jangka panang (Corporate Plan), menyusun SOP, dan menyusun Gambar nyata laksana

4. Memerintahkan bendahara kas PDAM untuk segera menyetorkan PPN tersebut ke kas negara

5. Menempatkan seorang pegawai sebagai endahara pengeluaran yang tidak merangkap sebagai kepala sub bagian

keuangan5.1.1 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Luwu Utara

5.2 1. Memaksimalkan penjualan air dengan mengurangi tingkat kebocoran pendistribusian air, melakukan efisiensi biaya,

dan meningkatkan efisiensi penagihan

2. Meningkatkan cakupan pelayanan dengan lebih memaksimalkan pemanfaatan instalasi produksi, meningkatkan

kualitas air melalui pemeriksaan kualitas air secara rutin pada lembaga penguji yang kompeten

3. Menyusun rencana jangka panjang (Corporate Plan), menyusun laporan internal dan eksternal tepat waktu dan

menindaklanjuti temuan hasil audit tahun sebelumnya5.2.1 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Soppeng Tahun Buku 2014

5.3 1. Direkomendasikan kepada Direktur PDAM Kabupaten Barru agar segera mengupayakan percepatan pembangunan

prasarana jaringan instalasi dan distribusi pendukung di lokasi tersebut, sehingga penyertaan modal pemerintah pusat

tersebut dapat segera dioperasikan dan masyarakat sekitar mendapatkan pelayanan air

2. Agar melaksanakan rekomendasi sebagaimana diuraikan pada laporan audit tahun-tahun sebelumnya terkait dengan

pendapatan pemsangan sambungan baru yang belum disetor oleh beberapa pegawai dan membuat aturan yang tegas

terhadap pegawai yang melakukan penyambungan baru secara ilegal agar pegawai yang lain tidak ikut melakukan hal

tersebut dan tidak terulang dikemudian hari

3. Agar segera menginformasikan kepada Bupati Barru atas berakhirnya masa jabatan Badan Pengawas supaya

ditetapkan Badan Pengawas PDAM Kabupaten Barru untuk periode berikutnya

4. Agar segera mensosialisasikan pengenaan tarif tersebut dan memberlakukan tarif sesuai golongan rumah tangga

sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Barru Nomor 345 Tahun 2009

5. Agar melakukan strukturisasi organisasi PDAM Kabupaten Barru sesuai dengan pedoman Peraturan Daerah

Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 20135.3.1 Evaluasi Kinerja PDAM Kab. Barru Tahun 2014

5.4 1. Meningkatkan kinerja perusahaan yang masih tergolong "kurang"

2. meningkatkan kesehatan perusahaan yang masih tergolong "sakit"

3. Agar menerapkan sistem pengendalian manajemen yang efektif, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria terciptanya

lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, terselenggranya aktivitas pengendalian,

terselenggaranya sistem informaso dan komunikasi, terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian, agar

memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan perusahaan yang tercermin dari kendalan laporan

keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi dan dipatuhinya peraturan perundang-undangan

4. Mengenakan saknsi pemutusan sambungan sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pelanggan

yang tidak menyelesaikan tunggakan setelah diberi peringatan

5. Mengoptimalkan tenaga bagian penagihan agar dapat meningkatkan efektivitas penagihan

5.4.1 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Jeneponto Tahun Buku 2014

5.5 1. Agar secara berkelanjutan melakukan perbaikan dan pemeliharaan pipa pipa distribusi yang rusak, penggantian water

meter pelanggan yang rusak, serta melakukan pembenahan sistem pencatatan meter air pelanggan

2. Agar menerapkan sistem pengendalian manajemen yang efektif, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria terciptanya

lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, terselenggranya aktivitas pengendalian,

terselenggaranya sistem informaso dan komunikasi, terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian, agar

memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan perusahaan yang tercermin dari kendalan laporan

keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi dan dipatuhinya peraturan perundang-undangan

5.5.1 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Pinrang Tahun Buku 2014

Lampiran II/16 - 26

No.

5.6 1. Menginstruksikan masing-masing kepala puskesmas menginventarisasi kekurangan fasilitas kesehatan FKTP dan

hasilnya dilaporkan ke dinas kesehatan untuk selanjutnya diusulkan dalam rencana pengadaan fasilitas dan sarana

kesehatan di FKTP

2. mengkoordinasikan dengan direktur RSUD Salewangan untuk menginventarisasi kekurangan fasilitas kesehatan

rumah sakit dan direktur RSUD salewangan selanjutnya diusulkan dalam rencana pengadaan fasilitas tempat tidur kelas

III RSUD Salewangang

3. Melakukan rekonsiliasi data secara rutin dengan BPJS Cabang Makassar dan menyampaikan data mutasi peserta PBI di

wilayah Kab. Maros secara periodik sehingga jumlah pembyaran iuran PBI sesuai dengan yang terdaftar di FKTP

4. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan tugas dan fungsi BPJS Kesehatan dan tim pengelolaJKN Dinas

Kesehatan Kabupaten Maros berjalan dengan optimal guna memenuhi ketepatan waktu pembayaran kapitasi di FKTP

5. Menyurati Kepala BPJS Cabang Makassar agar pihak verifikator BPJS di RSUD Salewangang melakukan tugas verifikasi

dengan waktu yang tidak lama dan selanjutnya segera menyampaikan hasil verifikasi klaim ke BPJS Cabang Makassar

untuk diregistrasi dan dibayarkan tepat waktu

5.6.1 Audit Kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2014

5.7 1. Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar agar melaporkan jumlah peserta PBI yang

belum terdaftar selama 4 bulan pada tahun 2014 di FKTP kepada Kementerian Kesehatan

2. Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar agar memerintahkan kepala puskesmas untuk

melengkapi kekurangan fasilitas kesehatan puskesmas sebagaimana seharusnya sesuai dengan ketentuan untuk

peningkatan pelayanan program JKN

3.Agar memerintahkan kepala puskesmas untuk melengkapi kekurangan tenaga kesehatan puskesmas sebagaimana

seharusnya sesuai dengan ketentuan untuk peningkatan pelayanan program JKN

4. Memberikan teguran tertulis kepada pengelola JKN Dinas Kesehatan atas kelalaiannya dalam melakukan pembayaran

dana kapitasi yang tidak sesuai dengan jumlah peserta terdaftar

5. Memerintahkan pengelola JKN Dinas Kesehatan menarik kembali kelebihan pembayaran pada 5 puskesmas sebesar

Rp221.134.000,00 dan membayarkan kepada 7 puskesmas yang kurang bayar sebesar Rp 223.132.000,00

6. Menginformasikan kepada Direktur RSUD H Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar agar melakukan penagihan

kekurangan bayar klaim kepada BPJS sebesar Rp 68.951.400,00

5.7.1 Audit Kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2014

5.8 1. melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan agar menelusuri penyebab tidak tercatatnya seluruh peserta PBI sesuai

SK Menteri Sosial

2. menginformasikan kepada Direktur RSUD Pangkep agar melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk

memprioritaskan peningkatan fasilitas kesehatan dalam rangka pelayanan Program JKN di RSUD Pangkep melalui

APBN/APBD

3. melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar dapat menambah atau melakukan relokasi jumlah tenaga medis

hingga mencapai jumlah ideal di setiap FKTP

4. memerintahkan kepada puskesmas agar menginventarisasi kekurangan fasilitas kesehatan puskesmas dan melakukan

koordinasi dengan pihak terkait

5. memerintahkan kepada puskesmas agar memverifikasi pengajuan LPLPO dari petugas farmasi puskesmas

5.8.1 Audit Kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran

2014

5.9 1. Meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara meningkatkan kinerja aspek aspek oprasional dan aspek administrasi

2. Meningkatkan jumlah pelanggan

3. Mengurangi tingkat kebocoran air

4. Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan para pegawai pada berbagai pelatihan yang relevan

5. Melakukan perbaikan kinerja pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kontinuitas aliran air

6. Memerintahkan petugas pelatihan untuk melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan dan melakukan pemutusan

sambungan rumah kepada pelanggan yang menunggak lebih dari 3 bulan

7. Melakukan penggantian water meter rusak dan untuk water meter tertimbun agar segera memerintahkan pihak

terkait untuk segera melakukan perbaikan/pengangkatan water meter tersebut serta mengenakan sanksi kepada

pelanggan yang menimbun meter air tersebut

5.9.1 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Bone Tahun Buku 2014

Lampiran II/17 - 26

No.

5.10 1. Mengendalikan tingkat kebocoran sebesar 45.552.110 M3 dengan mengurangi atau mengendalikan tingkat NRW

distribusi dengan melakukan upaya-upaya peneraan, penggantian meter air pelanggan dan pembenahan adminitrasi

pencatatan meter air pelanggan

2. Segera membentuk tim khusus untuk melakukan identifikasi lokasi dan tingkat kebocoran masing-masing IPA, dan

melakukan pengendalian berupa pemasangan water meter produksi/distribusi pembanding terutama pada IPA yang

dikerjasamakan pengelolaannya

3. Segera melakukan penagihan kepada mantan direksi, mantan karyawan dan karyawan yang telah menggunakan uang

perusahaan sebesar Rp 933.153.133,00 dan selanjutnya disetor ke kas perusahaan PDAM KOta Makassar

4. Agar memerintahkan petugas penagihan untuk melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan, melakukan pemutusan

sambungan rumah kepada pelanggan yang menunggak lebih dari 3 bulan

5.10.1 Evaluasi Kinerja pada PDAM Kota Makassar Tahun 2014

5.11 1. Memaksimalkan penjualan air, meningkatkan efisiensi biaya, meningkatkan efektifitas penagihan dengan

memperbaiki sistem dan prosedur penagihan serta melengkapi persyaratan pengajuan restrukturisasi hutang

2. Menyusun laporan internal dan eksternal tepat waktu, mengupayakan pelaksaaan audit atas laporan keuangan oleh

auditor independen dan menindaklajuti temuan hasil audit tahun sebelumnya

3. Meningkatkan laba/keuntungan perusahaan dengan upaya meningkatkan penjualan air dan efisiensi biaya serta

menambah cakupan pelayanan teruatama di wilayah teknis

4. Melakukan kegiatan pengujian terhadap kualitas air yang dihasilkan

5. Mendorong peningkatan jumlah konsumsi air pelanggan domestik dengan menambah tekanan air sehingga bisa

menjangkau ke seluruh pelanggan rumah tangga

6. Meningkatkan efisiensi produksi air dengan mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas yang terpasang

7. Mengupayakan dana baik internal maupun eksternal untuk kegiatan penggantian meter air pelanggan yang rusak dan

melakukan tera ulang meter air pelanggan secara berkala

8. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan pegawai dengan menyediakan anggaran yang memadai dan

mengikutsertakan pegawai pada program pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi yang diperlukan5.11.1 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Bulukumba Tahun Buku 2014

5.12 1. Meningkatkan kinerja keuangan dengan meningkatkan laba melakukan efisiensi biaya

2. Meningkatkan kemampuan penanganan pengaduan oleh pihak PDAM kepada pelanggan dan masyarakat

3. Membuat rencana jangka panjang (corporate plan) gambar nyata laksana (as built drawing) menyusun laporan

internal dan eksternal secara periodik dan tepat waktu, mengupayakan pelaksaan audit atas laporan keuangan oleh

auditor independen dan menindaklanjuti temuan hasil audit tahun sebelumnya

4. Mendorong peningkatan jumlah konsumsi air pelanggan domestik dengan menambah tekanan air sehingga bisa

menjangkau ke seluruh pelanggan rumah tangga

5. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan pegawai dengan menyediakan anggaran yang memadai dan

mengikutsertakan pegawai pada program pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi yang diperlukan

6. Melakukan perbaikan kinerja pelayanan kepada masyrakat dengan mengurangi tingkat kebocoran air dengan

melakukan penggantian meter air pelanggan yang rusak

5.12.1 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Bantaeng Tahun Buku 2014

5.13 1. Memaksimalkan penjualan air dan penagihan penjualan air serta berupaya mengurangi tingkat kebocoran

pendistribusian air

2. Melakukan kegiatan sesuai dengan SOP yang ada, membuat pedoman penilaian kinerja karyawan serta menindaklajuti

seluruh rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya

3. Mengupayakan/memaksimalkan pertumbuhan pelanggan terutama pelanggan domestik untuk meningkatkan

pendapatan

4. Melakukan penggantian water meter yang rusak atau telah melampaui umur teknisnya secara berkala dan

memperbaiki jaringan pipa distribusi yang rusak/bocor sehingga dapat menekan tingkat kebocoran air dan

meningkatkan tekanan air kepada pelanggan

5. Menyusun rencana strategis jangka panjang (corporate plan) yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun business

plan dan APBP setiap tahunnya

5.13.1 Evaluasi Kinerja PDAM Kota Parepare

5.14 Kerjasama berikutnya yang dapat dilakukan antara lain adalah pelaksanaan pendampingan penyusunan APBDesa,

pendampingan penatausahaan APBDesa dan pelaporan keuangan desa serta penyusunan pedoman-pedoman terkait

pengelolaan keuangan desa seperti pedoman pengadaan barang dan jasa di desa

5.14.1 Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Enrekang

Lampiran II/18 - 26

No.

5.15 1. Membuat suatu kesepakatan terkait instansi yang bertanggungjawab mengukur capaian dwelling time demi

kelancaran arus barang impor di pelabuhan Soekarno Hatta

2. Memberikan penegasan kepada importir/PPJK mengenai kelengkapan administrasi dokumen yang dipersyaratkan

dan batasan waktu penyampaian seharusnya, agar para instansi terkait dapat segera memproses sesuai kewajiban dan

kewenangannya

3. Mendorong terwujudnya Indonesia National Single Window (INSW) dan Inaportnet yang bisa diakses oleh instansi

terkait dalam penanganan impor barang

4. Melakukan koordinasi dengan para pemilik barang impor untuk segera mengambil peti kemas miliknya setelah surat

perintah pengeluaran barang (SPPB) telah diterbitkan dan diterima oleh importir/PPJK

5. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar serta PT Kawasan

Industri Makassar untuk kebijakan pembukaan area pergudangan daerah industri selama 24 jam sehari5.15.1 Evaluasi Ease of Doing Business-Trading Across Borders (EoDB-TAB) : Dwelling Time Tahun 2015 di Pelabuhan

Soekarno-Hatta Makassar

5.16 Agar memerintahkan PPK Belanja Modal dan Kontraktual Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2014 agar

memerintahkan PT Bumi Karsa dan PT Hutama Karya untuk melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap beberapa

item pekerjaan dalam masa pemeliharaan

5.16.1 Verifikasi atas Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Farmasi, Rumah Sakit Gedung B

dan C Tahun Anggaran 2014 pada Universitas Hasanuddin Makassar

6 Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan

6.1 Rekomendasi Audit Penyesuaian Harga

6.1.1 Audit Penyesuian Harga atas Paket ESS-03 Nomor 03-54/ESS-03/NR/ A/L002/0310 Pembangunan Jalan jeneponto -

Bantaeng pada SNVT PJN Wilayah I Sulawesi Selatan Periode Maret 2011 s.d April 2014

6.1.2 Audit Penyesuaian Harga atas Pekerjaan P-14A, Pengembangan Irigasi Sadang Hilir (Belawa Hilir) Kabupaten Wajo

Periode Bulan Juli 2013 s.d. November 2014

6.1.3 Audit Penyesuaian Harga atas Pekerjaan Paket Pembangunan EINRIP ESS 04 No 04.54/ESS-04/NR/A/L002/0511 tgl 30

Mei 2011 Kontrak Pembangunan Jalan Bulukumba Tondong Periode Mei 2011 s.d Juni 2014

6.2 Terdapat Hambatan kelancaran pembangunan

6.2.1 Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Bersyarat Nomor 10 tahun 2004

antara Pemkab Luwu dengan PT Multi Engka Utama tentang Pembangunan Pasar Padang Sappa


7.1 kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.272.914.841,24

7.1.1 Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Kabupaten Luwu Timur

T.A 20127.2 kerugian Keuangan Negara yang terjadi adalah sebesar Rp20.913.137.331,00

7.2.1 Ekspose Hasil Audit PKKN atas Dugaan TPK Pegadaan Tanah Bandara Baru Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011

7.3 dari Dana Alokasi Khusus (OAK) Bidang Pendidikan (APBN) dan dana pendamping (APBD) disimpulkan bahwa terdapat

kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.274.410.000,00

7.3.1 Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK ) pengadaan meubeler atas Kegiatan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Wajib Belajar 9 tahun (DAK ) pada Dinas Pendidikan Kab Pinrang

7.4 Telah terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp687.324. 761,00

7.4.1 Pemberian Keterangan Ahli Sehubungan Dengan Dugaan Tindakan Pidana Korupsi Kegiatan Penyaluran Program

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Bappeda Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2011

7.5 keterangan ahli berpendapat telah terjadi kerugian Keuangan Negara pada perkara tersebut sebesar Rp103.659.546,00

7.5.1 Pemberian keterangan ahli sehubungan dengan perkara atas nama terdakwa Muhiyyin S.pd bin Baharuddin di

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar ( Kabupaten Bone )

7.6 telah terjadi kerugian Keuangan Negara pada perkara tersebut Rp2.012.114.591 ,06

7.6.1 Pemberian Keterangan Ahli pada Sidang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Olahraga (GOR)

Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 di Pengadilan Tipikor Negeri Makassar

7.7 terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp190.786.150,00

7.7.1 Pemberian keterangan ahli terkait dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya (BSPS) Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros

7.8 terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar Rp44.590.909,00

7.8.1 Pemberian keterangan ahli sehubungan dengan perkara an terdakwa Drs.H.Muh Ruslan,S.M.Si bin Saleh Ute dan

Muhaammad Gunawan Bin Ukkas Runtu di Pengadilan Tipikor pd Pengadilan Negeri Makassar (Pinrang

7.9 kerugian keuangan negara sebesar Rp228.132.100. penghitungan kerugian keuangan negara sesuai Laporan Nomor

LAPKKN-896/PW21/5/2014 tanggal 27 Oktober 2014.

7.9.1 Memberikan Keterangan Ahli sehubungan dengan Dugaan TPK Penyaluran Dana Insentif Bantuan Sosial (Bansos) APBN

T.A 2012 pd kelompok Tani Massddie dan Kelompok Tani Lontange Kec Bacukiki Kota Parepare

Lampiran II/19 - 26

No.

7.10 kerugian keuangan negara sebesar Rp227.103.044,38. Jumlah kerugian keuangan negara tersebut merupakan hasil audit

dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara sesuai Laporan Nomor LAPKKN-1105/PW21/5/2014 tanggal 23

Desember 2014.7.10.1 Memberikan Keterangan Ahli sehubungan dengan Dugaan TPK Pengadaan Baliho dan spanduk Pemilihan Umum

Legislatif 2014 pada Komissi Pemilihan Umum Kabupaten Maros

7.11 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp342.375.000,00

7.11.1 Mengikuti Persidangan sebagai Saksi Ahli sehubungan dengan perkara a.n terdakwa Drs.Marzuki M.Pd Bin H.Mattulolo

dan Nasir Nasaruddin.S.So,M.Si di Pengadilan Tipikor pada PN. Makassar (Jeneponto)

7.12 telah terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp716.171.872,42

7.12.1 Memberikan keterangan ahli sehubungan dengan dugaan TPK pada Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten

Enrekang T.A 2012 dengan terdakwa atas nama Drs. Arfah Rauf M.Pd

7.13 Bantuan Sosial Pengembangan Kedelai pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Soppeng Tahun

Anggaran 2013 telah terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.501.597.750,00

7.13.1 Memberikan Keterangan Ahli dihadapan Penyidik Kepolisian Kab Soppeng

7.14 terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp20.913.137.331,00

7.14.1 Pemberian Keterangan Ahli

7.15 perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Rehabilitasi Bangunan Gedung pada Kantor Bea dan Cukai tipe A-2 Makassar

tidak terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

7.15.1 Pemberian Keterangan Ahli di hadapan Penyidik sehubungan dengan Perkara Pembangunan Gedung Kantor Bea dan

Cukai Type A-2 Makassar

7.16 telah terjadi kerugian keuangan negara pada perkara tersebut sebesar Rp. 2.012.114.591,06

7.16.1 Pemberian Keterangan Ahli di Kejaksaan Negeri Belopa

7.17 telah terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.538.760.365,00

7.17.1 Pemberian Keterangan Ahli sehubungan dengan Penyimpangan Anggaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Wajo TA 2011

7.18 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp687.324.761,00

7.18.1 Pemberian Keterangan Ahli di Hadapan Penyidik atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Penyaluran Program

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Bappeda Kabupaten Bantaeng TA 2011

7.19 Telah ditemukan ada penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara

7.19.1 Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KMK-KUR) dari BNI Cabang Bulukumba

tahun 2011 kepada Petani Ubi Kayu di Kabupaten Bulukumba melalui CV Setia Kawan Sejati dan CV Surya Alam Damai.

7.19.2 Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Belanja

Modal/Pengadaan Peralatan pada Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2013

7.19.3 Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional / BPJS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Tahun 2014

7.19.4 Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penggunaan Dana Program Rehabilitasi Ruang Kelas

Rusak Berat Sekolah Dasar di Kota Parepare Tahun Anggaran 2012

7.19.5 PKKN atas Pengadaan Tanah untuk Bandara Baru Kab Tana Toraja tahun 2011 s.d 2012

7.19.6 Audit PKKN atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana Block Grant dalam Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru

(USB) SMPN 9 Bangkala Barat Desa Banrimanurung Kec Bangkala Barat Kab Jeneponto Tahun 2011

7.19.7 Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Semester II Tahun 2014 di SMA N 1 Bangkala Kab. Jeneponto, Tahun Anggaran 2014

7.19.8 Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan

Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan Berupa Bagan Apung Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Luwu

7.19.9 Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan

Alat Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2010 dan 2013

7.19.1

0

Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan

Beras Miskin Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang Periode Januari 2012 Sampai Dengan Desember 2014

7.19.1

1

Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Alokasi Khusus

(DAK) Bidang Pendidikan untuk Pembangunan/ Rehabilitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB Tahun Anggaran 2012 di

Kabupaten Kepulauan Selayar7.19.1

2

Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) pada

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba TA 2012

7.20 Telah ditemukan adanya kerugian negara atas audit investigasi yang telah dilakukan

7.20.1 Audit Investigatif atas Kegiatan Penyaluran Beasiswa Program Bidik Misi Universitas Hasanuddin Angkatan 2010 s.d

2012

Lampiran II/20 - 26

No.

7.20.2 Audit Investigatif atas Dugaan TPK Penyalahgunaan Dana BPJS Kabupaten Barru Tahun 2014

7.20.3 Audit Investigatif atas Penggunaan Dana BPJS Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto

Tahun Anggaran 2014

7.20.4 Audit Investigatif atas Pembangunan Jembatan Bua - Rantepao Desa Posi Kecamatan Bua Kabupaten Luwu Tahun

Anggaran 2013

7.21 Auditor telah selesai memberikan keterangan ahli di hadapan penyidik/ di pengadilan

7.21.1 Pemberian Keterangan Ahli sehubungan dengan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan

Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Pengembangan Kedelai pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013 dengan terdakwa atas nama Hj. Yusliati, S.P. alias Yuyu Binti Rajeng

Padduppai, Muhammad Faisal alias Faisal bin Muh. Tang, Rahman Abu, S.TP alias Rahman bin Haji Abu.7.21.2 Memberikan Keterangan Ahli dalam perkara TPK dugaan penyimpangan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) utk

Rehabilitasi dan Pengadaan Barang/Jasa untuk SD dan SMP Kota Palopo T.A 2012 pada Pengadilan

7.21.3 Pemberian Keterangan Ahli di Pengadilan Tipikor atas nama terdakwa Erni Iriani, dkk.

7.21.4 Pemberian keterangan ahli di bidang Auditirng dan Akuntansi atas perkara dugaan TPK Penyaluran Kredit Usaha Mikro

dan Kecil ( KUMK-SUP-005) pada Bank Sulsel Cabang Kota Palopo tahun 2010 dengan terdakwa Irianwati Bimti Muh

Taebe Jen, Drs Syaifullah Ali Imran MM bin Ali Imran , Drs, H.P/A Tenriadjeng M.Si

7.21.5 Pemberian Keterangan Ahli terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Dana

APBN Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2013 sesuai LPKKN-

089/PW21/5/20157.21.6 Pemberian Keterangan ahli di Persidangan (Kejaksaan Negeri Palopo)

7.21.7 Pemberian Keterang Ahli di Persidangan perkara TPK atas Penggunaan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2011

dan 2012 di Pengadilan Tipikor pada PN Makassar

7.21.8 Pemberian Keterangan ahli kepada Penyidik Polres Jeneponto Perkara TPK Penyimpangan dana BOS SMANegeri 1

Bangkala Semester 2 Tahun 2014

7.21.9 Pemberian Keterangan Ahli di hadapan Penyidik atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Beras Miskin

Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang Periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2014 dengan tersangka atas

nama Muchlis Madi alias Muli bin Majid Madi dan Iskandar Baja alias Iskandar bin Baco

7.21.1

0

Pemberian keterangan ahli tambahan sehubungan dengan TPK pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP ) Kec Takalalla Kabupaten Wajo T.A 2007-2013

7.21.1

1

Pemberian keterangan ahli sehubungan dengan perkara an terdakwa Drs. Andi Nurman Amal dkk di Pengadilan TPK

pada Pengadilan Negeri Makassar ( Bone )

7.21.1

2

Pemberian Ket. Ahli dalam bidang Akuntansi dan Auditing atas perkara Dugaan TPK Penyimpanan dalam Penerimaan

Bantuan Dana dari Kemenkop dan UKM RI kepada Koperasi Pertenunan Toraja Melo T.A 2012

7.21.1

3

Pemberian keterangan ahli sehubungan dengan TPK pada Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) APBN-P Desa

Borito Sinala Kecamatan Sinjai Borong Kab Sinjai T.A 2013 sesuai LAPKKN No : 110/PW.21/5/2014

7.21.1

4

Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Laboratorium

Pendidikan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar Tahun Anggaran 2012

7.21.1

5

Pemberian Keterangan Ahli sehubungan dengan TPK pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Kecamatan Takkalalla Kab Wajo T.A 2007 -2013

7.21.1

6

Pemberian keterangan ahli sehubungan dengan perkara dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program penyediaan

dan pengembangan Prasarana pertanian untuk kegiatan perluasan areal peral sawah pada dinas Pertanian dan

peternakan kabupaten Bantaeng T.A 2011 an terdakwa Muh Nawir ,SP bin Patta Imam

7.21.1

7

Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Komputer Pada

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar TA 2008

7.21.1

8

Memberikan keterangan ahli sehubungan dengan Dugaan TPK Pengelolaan Belanja Modal /Pengadaan Peralatan

khususnya pada Kegiatan Pengadaan PC dan Printer , Pengadaan Alat peraga dan Pengadaan Media Pembelajaran pd

MAN Kab. Pinrang T.A 2013

7.21.1

9

Memberikan keterangan ahli sehubungan dengan Dugaan TPK Pengadaan Komputer pada Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten Pembangunan Gedung Olah Raaga (GOR) Kabupaten Luwu Timur T.A 2012 sesuai LAPKKN -

049/PW.21/5/2015 tgl 26 Februari 2015

7.21.2

0

Pemberian Keterangan Ahli di Bidang Akuntansi ahli di bidang akuntansi dan auditing dalam perkara Dugaan Tindak

Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Revitalisasi Peralatan Bengkel dan Pembelajaran SMK RSBI pada SMK Negeri

BPPKT Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar Tahun Anggaran 2010 – 2011 dengan terdakwa an. Andi Surya

Fatmawati, Dkk7.21.2

1

Pemberian Keterangan Ahli pada Dugaan Penyimpangan Anggaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas dan

Peternakan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2011

7.21.2

2

Pemberian keterangan ahli dalam sidang pengadilan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan

Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2012

Lampiran II/21 - 26

No.

8 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L

8.1 Diharapkan FCP dan anti korupsi dapat diterapkan di balai pendidikan dan pelatihan keuangan makassar

8.1.1 Narasumber Ceramah Integritas dan Anti Korupsi /Sosialisasi Fraud Control Plan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan Makassar

8.1.2 Narasumber Ceramah Integritas dan Anti Korupsi /Sosialisasi Fraud Control Plan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan Makassar

8.2 Diharapkan dapat dicegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa

8.2.1 Narasumber /Pembicara pada Kegiatan Penerangan Hukum dengan tema Pencegahan TPK pada Proses Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah di Kejaksaan Negeri Sengkang.

8.3 Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan

8.3.1 Kajian atas Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Pinrang T.A 2012


9.1 Sinopsis Rekomendasi ke-1

9.1.1 Nama Penugasan Pengawasan 1

9.1.2 Nama Penugasan Pengawasan 2, dst.


10.1 Selanjutnya dapat diterapkan Dokumen Tata Kelola BLUD pada RSUD Lakipadada Kab Tana Toraja

10.1.1 Asistensi Pemenuhan Persyratan Administratif BLUD Dokumen Tata Kelola RSUD Lakipadada Kabupaten Tana Toraja

10.1.2 Diharapkan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dapat menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran

10.2 Bimtek Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan

10.3 Hasil Pengawasan

10.3.1 Koordinasi Hasil Pengawasan Triwulan I pada Kepolisian Resort Pinrang

10.3.2 Koordinasi Hasil Pengawasan Triwulan II pada Kepolisian Resort Bantaeng

11 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi


11.1.1 Melakukan Pengamatan, Evaluasi dan Pengujian pada Bidang Pengelolaan APBD tahun 2014-2015 dan Pendapatan pada

Kabupaten Pinrang

11.1.2 Melakukan Pengamatan, Evaluasi dan Pengujian pada Bidang Pengelolaan APBD dan Pendapatan tahun 2014-2015 pada

Kabupaten Bantaeng


11.2.1 Koordinasi dalam rangka Korsupgah Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Pinrang

Sinopsis Rekomendasi ke-3

Monitoring dan Evaluasi TL dari Hasil Korsupgah Tahun 2014 pada Kabupaten Pangkep

Monitoring dan Evaluasi TL dari Hasil Korsupgah Tahun 2014 pada Kabupaten Takalar

Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan

B


1.1 1. Memerintahkan konsultan pengawas yaitu CV. Cipta Hirarchy Konsultan agar memperbaiki Laporan Kemajuan Hasil

Pekerjaan sesuai hasil verifikasi

2. Memerintahkan kontraktor pelaksana pekerjaan CV Ilham Berkah untuk membuat Direksi Keet sebagaimana yang

ditetapkan dalam kontrak1.1.1 Verifikasi Progres Fisik Pekerjaan Pembangunan Aula pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros

1.2 1. Agar kontrak Pengawasan Pembangunan Pagar Belakang Rudenim dibayarkan sesuai nilai SPK sebesar

Rp22.200.000,00 dipotong PPN dan PPh

2. Agar kontrak pekerjaan pembangunan pagar blakang rudenim dikurangi sebesar Rp3.000.000,00 sehingga sisa yang

dibayarkan sebesar Rp182.000.000,00 dipotong PPN dan PPH 22

1.2.1 Verifikasi Dokumen Pembayaran atas Pelaksanaan Pekerjaan Pagar Tembok Belakang pada Rumah Detensi Imigrasi

Makassar Tahun Anggaran 2015

1.3 1. Melengkapi data survei harga pasar yang telah dikumpulkan terutama atas harga pasar bahan-bahan yang belum

dikumpulkan dan mendokumentasikan hasil pengumpulan data harga pasar yang telah dilakukan

2. Melakukan koreksi atas koefisien tenaga kerja terampil pada pekerjaan galian tanah

4. Membuat gambar detail atas pekerjaan tanah pada pekerjaan gedung

5. Melakukan penyempurnaan metode pelaksanaan pekerjaan atas pekerjaan jaringan jalan lingkungan

6. mnghitung kembali volume pekerjaan dalam RAB sesuai dengan kebutuhan

1.3.1 Reviu atas Dokumen Pengadaan Konstruksi pekerjaan Kampus Baru Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (

ATKP ) Makassar T.A 2015

1.4 1. Melakukan koordinasi dengan kantor wilayah DJPB Provinsi SulawesiSelatan untuk memproses revisi petunjuk

operasional Kegiatan (POK) atas pagu anggaran belanja modal sebesar Rp4.632.774.000,00 untuk dirinci menurut

komposisi pembiayaan yang terdiri dari biaya konstruksi fisik, biaya jasa konsultansi supervisi dan biaya pengelolaan


Lampiran II/22 - 26

No.

1.4.1 Pendampingan dan Reviu Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Jeneponto pada Kantor Unit Penyelenggara

Pelabuhan Kelas III Jeneponto T.A 2015

1.5 1. Melakukan perbaikan urutan dan isi KAK sesuai standar dan peoman

2. Memerintahkan PPK untuk menetapkan KAK dan HPS Perencanaan Paket Pembangunan Gedung PKM Tahap II,

selanjutnya diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan sebagai dasar penyusunan dokumen pengadaan

3. Mempertimbangkan total HPS beserta rincian HPS Perencanaan Teknis Paket Pembangunan Gedung PKM Tahap II

sebesar Rp118.560.000,00 (termasuk PPN 10%)

4. Memerintahkan PPK dan Unit Layanan Pengadaan untuk melaksanakan dan menerapkan setiap tahapan persiapan

pengadaan perencanaan pembangunan gedung PM Tahap II sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun

2012 jo Perpres 4 Tahun 2015

1.5.1 Reviu atas Dokumen Kegiatan Perencanaan Paket Pembangunan Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Tahap II pada

Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Tahun Anggaran 2015

1.6 1. Mempertimbangkan total HPS beserta rincian HPS Perencanaan teknis konstruksi pembangunan gedung kuliah

terintegrasi sebesar Rp 1.030.481.000,00 (termasuk PPN 10%)

2. Mempertimbangkan total HPS beserta rincian HPS Perencanaan teknis konstruksi pembangunan jalan lingkar sebesar

Rp 301.536.000,00 (termasuk PPN 10%)

3. Memerintahkan PPK untuk menetapkan KAK dan HPS Perencanaan Teknis Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah

Terintegrasi serta KAK dan HPS Perencanaan Teknis Konstruksi Pembangunan Jalan Lingkar, selanjutnya diserahkan

kepada Unit Layanan Pengadaan sebagai dasar penyusunan dokumen pengadaan

1.6.1 Pendampingan atas Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep TA

2015

1.7 Agar menginstruksikan Kepala DPPKAD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk terus melakukan upaya peningkatan

kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia, seluruh SKPD dan DPPKAD Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga

mampu menerapkan sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual secara baik

1.7.1 Pendampingan Penerapan SAPD Berbasis Akrual dan Penyusunan LRA Triwulan I pada Pemkab. Kepulauan Selayar

1.8 1. Pengendalian intern telah terbangun namun dalam beberapa aspek masih perlu perbaikan

2. Pelaksanaan reviu LKPD dilaksanakan secara simultan/bersamaan dengan proses penyusunannya sehinggs dalam

pelaksaan reviu segala koreksi dan saran langsung dilakukan penyesuaian oleh tim penyusun LKPD

1.8.1 Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tana Toraja T.A 2014

1.9 Kepada Kepala DPKD Kabupaten Gowa agar segera meminta data pendapatan yang ada di SKPD yang belum tergabung

dalam database kabupaten

1.9.1 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan pada Pemkab. Gowa TA 2015

1.10 Kepada kepala dinas agar melakukan sinkronisasi penggunaan aplikasi SIMDA dalam pengelolaan keuangan daerah

1.10.1 Pendampingan penatausahaan keuangan daerah melalui SIMDA Keuangan berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten

Barru

1.11 1. Menginstrusikan masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membuat sistem

dan prosedur di tingkat Pemerintah Provinsi yang dapat menguatkan peran masing-masing SKPD/Unit dalam pengadaan

barang/jasa untuk mendukung pengendalian pengadaan barang/jasa secara keseluruhan dengan menggunakan

indikator yang terpantau secara terus menerus

2. Mengefektifkan peran Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan memberikan peringatan dini dan meningkatkan

efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah sesuai dengan pasal 11 huruf

b Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

1.11.1 Survei Penataan Sistem dan Prosedur PBJ di Tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

1.12 Agar menyampaikan informasi terkait hambatan pelaksanaan Diklat dan menginformasikan kepada SKPD melalui Badan

Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) untuk memulai mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan

Renstra SKPD

1.12.1 Tenaga Pengajar Diklat Penyusunan Renstra dan RPJMD Lingkup Pemerintah Kab Selayar


SIMDA Keuangan berbasis Akrual guna menghindari kesalahan prosedur penggunaan aplikasi, 2)

Menginstruksikan kepada admin aplikasi SIMDA Keuangan untuk melakukan updating ke versi 2.7.0.5 pada seluruh

SKPD pemerintah Kabupaten Barru

1.13.1 Pendampingan Penatausahaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan Aplikasi SIMDA Keuangan Berbasis

Akrual pada Pemerintah Kabupaten Barru

1.13.2 Pendampingan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dalam Membuat Laporan SPJ dengan Aplikasi SIMDA

Akrual pada Pemerintah Kab. Pangkep

1.14 1. Menginstruksikan kepada para pengurus barang untuk segera menyelesaikan penginputan data barang milik daerah

kedalam SIMDA BMD dan menyesuaikan dengan saldo neraca per 31 Desember 2014. 2.

Melakukan rekonsiliasi atas laporan BMD dari setiap SKPD yang telah selesai diinput ke dalam database aplikasi SIMDA

BMD untuk dikonsolidasikan.

1.14.1 Pendampingan Evaaluasi SIMDA BMD Hasil Pengimputan pada Pemerintah Kab Pangkep

Lampiran II/23 - 26

No.

1.15 1. Melakukan koordinasi dengan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1), Unit

Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pengembang aplikasi

untuk mendapatkan update aplikasi SAIBA, SIMAK BMN dan aplikasi persediaan yang telah diperbaharui

2. Melakukan jurnal koreksi atas kesalahan pencatatan biaya perencanaan pembangunan mess/flat pada kantor imigrasi

3.Menambah penjelasan dalam CaLK Sekretariat jenderal Akumulasi penyusutan aset tetap dan akumulasi

penyusutan/amortisasi aset lainnya

1.15.1 Reviu atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan pad Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI Semester I Tahun

Anggaran 2015


2.1 Tim audit akan segera mengupayakan tindak lanjut pelaksanaan ekspose sesuai. saran yang disampaikan dengan lebih

dulu berkoordinasi dengan penyidik Polda Sulsel.

2.1.1 Ekspose Lanjutan Hasil Audit PKKN atas Dugaan TPK Pengadaan Tanah Bandara Baru Kabupaten Tana Toraja Tahun

2011

3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara

3.1 1. Melakukan pemantauan atas nilai total aset SKPD yang telah diinput BMD ke dalam aplikasi SIMDA BMD

2. Melakukan pemantauan atas pencatatan aset induk bangunan dan rehabilitasinya

3. Menginstrusikan kepada seluruh SKPD yang memiliki aset pada KIB C dan KIB D segera menyelesaikan kapitalisasi

aset

4. Melakukan rekonsiliasi dengan bidang akuntansi pada SKPD yang nilai asetnya bergeser

3.1.1 Asistensi Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap pada Pemkab. Barru

3.2 1. Memerintahkan PPK Paket ESS-03 untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran kuantitas pekerjaan

dengan memperhitungkan pada pembayaran Price Adjustment Paket ESS-03 sebesar Rp 54.457.739,81

2. Memerintahkan PPK Paket ESS-05 untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran kuantitas pekerjaan

dengan memperhitungkan pada interim payment certificate/pembayaran bulan berikutnya sebesar Rp 288.374.966,07

3. Memberikan teguran tertulis kepada Regional Supervision Consultant atas kelalaiannya melaksanakan tuas.

3.2.1 Audit atas Laporan Keuangan Eastern Indonesia National Roads Improvement Project ( EINRIP) Loan AUSAID No AIPRD-

L-002 Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah I untuk T.A yang berakhir 31 Desember 2014

3.3 1) Memerintahkan Pengelola WISMP 2 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto untuk menarik dan menyetorkan

ke Kas Negara kelebihan pembayaran uang harian dari 25 orang peserta pelatihan/sosialisasi

sebesar Rp9.350.000,00.

2) Memberikan teguran sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pengelola WISMP 2 Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Jeneponto atas kelalaiannya menggunakan anggaran tanpa memperhatikan standar biaya masukan yang

berlaku.

3) agar membuatkan instrument pengukuran tingkat pemahaman peserta berupa instrument pre test dan post test

dalam penyelenggaraan kegiatan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian tujuan sosialisasi.

3.3.1 Kompilasi Audit Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP II IBRD No. 8027 ID pada Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto untuk TA yang Berakhir per 31 Desember 2012

3.4 1. Segera menarik kembali realisasi pembayaran dari Penyedia Barang/Jasa PT Lince Romauli Raya -PT Murjaya

Nusantara (KSO) yang dilakukan terhadap fisik pekerjaan yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertahankan

keberlanjutan pembangunannya karena rusak (runtuh) sebesar Rp 18.291.061.260,98, selanjutnya disetorkan ke

Rekening Kas Negara

2. Terhadap realisasi fisik pekerjaan yang dilaksanakan dalam periode penambahan waktu pelaksanaan selama 50 hari

kalender berakhir tanggal 18 Februari 2015 yang belum dibayarkan dengan bobot 1,566% sebesar Rp 658.344.704,11

(belum termasuk PPN), tidak dapat dilakukan pembayaran dikarenakan fisik pekerjaan tidak dapat diterima dan tidak

dapat dipertahankan keberlanjutan pembangunannya

3. Melakukan perencanaan dan menyediakan anggaran untuk kegiatan Lanjutan Pembangunan Hanggar Balai Kalibrasi

3.4.1 Verifikasi Pelaksanaan Pembangunan Hanggar Kalibrasi di Bandara Sultan Hasanuddin


4.1 1. Setelah rumah sakit ditetapkan menjadi PPK-BLUD, segera mempersiapkan perangkat-perangkat yang diperlukan

guna implementasi BLUD antara lain berupa Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2015, Pedoman Penatausahaan

Keuangan Rumah Sakit dan Pedoman Akuntansi Rumah Sakit. 2. Melakukan

koordinasi dengan instansi terkait, anlara lain bagian hukum, bagian organisasi, dan DPKAD, guna menyusun peraluran-

peraturan yang perlu ditetapkan oleh Bupati serta penyesuaian anggaran rumah sakit sebagai konsekuensi dari

perubahan status rumah sakit dengan penerapan PPKBLUD.4.1.1 Asistensi Pemenuhan persyaratan Administratif BLUD Dokumen SPM pada RSUD Lakipadada Kab Tana Toraja

Lampiran II/24 - 26

No.

4.2 1. Segera melakukan perbaikan atas perhitungan unit cost dan rancangan tarif yang ada, antara lain terkait penentuan

komponen bahan, metode alokasi biaya yang digunakan dan metode penentuan tarif pelayanan

2. Dalam melakukan perbaikan atas perhitungan unit cost dan rancangan tarif sebaiknya melibatkan seluruh pihak yang

terkait antara lain: unit-unit pelayanan, bagian kepegawaian, bagian keuangan dan perencanaan, sehingga dapat

dihasilkan unit cost dan tarif yang akurat dan sesuai dengan kondisi RSUD Kota Makassar

4.2.1 Narasumber Penyusunan Rancangan Tarif Layanan Kesehatan pada RSUD Kota Makassar T.A 2015


5.1 Diperlukan perbaikan SIMDA dan pembaharuan SIMDA menjadi versi 2.7.5

5.1.1 Narasumber dan Bimtek Perbaikan Database SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba

5.2 Untuk melakukan perbaikan data aset, terutama berhubungan dengan aset yang tidak diketahui kondisinya guna

mempermudah penginputan data aset edalam aplikasi SIMDA BMD versi 2 sehingga dapat menghasilkan laporan yang

akurat

5.2.1 Narasumber Bimbingan Teknis SIMDA BMD pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

5.3 agar dapat dilakukan diklat terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban desa (Laporan Realisasi APB-Desa dan

Laporan Kekayaan Desa)

5.3.1 Narasumber Diklat Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa bagi sekretaris desa se kabupaten Luwu Timur pada Badan

Diklat Pemerintah Provinsi Sulsel

5.4 mendorong Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik melalui

penerapan SPIP pada seluruh SKPO di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng

5.4.1 Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan bagi Aparat Pengawasan intern

Pemerintah (APIP) Lingkup Inspektorat Kabupaten Bantaeng

5.5 agar selanjutnya dilakukan pendampingan dalam melakukan reviu laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual

5.5.1 Narasumber Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Lingkup

Inspektorat Kabupaten Takalar

5.6 Tim Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai narasumber melakukan pelatihan dalam bentuk tatap muka dan

diskusi sebagai media transfer of knowledge dari narasumber kepada pegawai dan staf inspektorst kabupaten

bulukumba5.6.1 Narasumber Kegiatan PKS pada Inspektorat Kab. Bulukumba

5.7 1. Paparan terkait opini pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah

2. Hibah dan bantuan sosial

3. Struktur organisasi dan para pejabat yang melakukan pengelolaan keuangan daerah

5.7.1 Narasumber Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Pemkab. Pangkep

5.8 Agar selanjutnya dilakukan pemdampingan reviu laporan kinerja instansi pemerintah dan evaluasi SAKIP SKPD

5.8.1 Narasumber Sosialisasi Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Bendahara di Lingkungan KPP Pratama Makassar Selatan

5.9 agar segera menyelesaikan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2014 Kabupaten Jeneponto dan

selanjutnya menyampaikannya kepada Bidang Akuntansi sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) Tahun 2014 Kabupaten Jeneponto.

5.9.1 Pendampingan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan BMD Kabupaten Jeneponto


SIMDA Keuangan guna menghindari kesalahan prosedur penggunaan aplikasi,

2) Melakukan implementasi SIMDA BMD untuk percepatan penyelesaian dan akurasi penyusunan neraca aset tetap

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, 3)

Melakukan sinkronisasi penggunaan aplikasi SIMDA dalam pengelolaan keuangan daerah,

4) Meningkatkan kompetensi pegawai pengelola keuangan di Iingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dengan

menyediakan anggaran pelatihan yang cukup

5.10.1 Pendampingan Penyusunan LKPD Kabupaten Toraja Utara TA 2014

5.11 perlunya penggunaan fitur-fitur aplikasi SIMDA BMD dalam penyusunan laporan berkala Aset Tetap Pemerintah

Kabupaten Wajo agar proses pelaporan pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Wajo dapat berjalan lebih efisien.

5.11.1 Pendampingan Penyusunan Laporan Aset Tetap Tahun 2014 dan Penyusutannya pada Pemerintah Kab Wajo

5.12 1. Melakukan koordinasi dengan perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan jika terdapat permasalahan pada plikasi

SIMDA Keuangan guna menghindari kesalahan prosedur penggunaan aplikasi

2. Melakukan implementasi SIMDA BMD untuk percepatan penyelesian dan akurasi penyusunan neraca aset tetap

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

3. Melakukan sinkronisasi penggunaan aplikasi SIMDA dalam pengelolaan keuangan daerah

4. Meningkatkan kompetensi pegawai pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan

menyediakan anggaran pelatihan yang cukup

5.12.1 Pendampingan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan berbasis

akrual pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Lampiran II/25 - 26

No.

5.13 1. Melakukan pemantauan atas nilai total aset SKPD yang telah diinput BMD ke dalam aplikasi SIMDA BMD

2.bersama sama dengan Dinas Pendidikan melakukan penelusuran atas hasil penginputan sekolah

5.13.1 Pendampingan Program Aplikasi SIMDA BMD pada Pemerintah Kab. Bantaeng

5.13.2 Kegiatan Evaaluasi Pengimputan Asset SKPD 2013-2014 melalui Aplikasi SIMDA BMD pada Pemerintah Kabupaten

Barru

5.14 1. Melakukan pemantauan atas SKPD yang belum menyelesaikan penginputan BMD ke dalam aplikasi SIMDA BMD.

2. Melakukan rekonsiliasi atas laporan BMD dari setiap SKPD yang telah selesai diinput ke dalam database aplikasi

SIMDA BMD untuk dikonsolidasikan

5.14.1 Pendampingan Penyusunan Neraca Asset Tetap T.A 2014 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

5.15 Agar segera melakukan restatement Laporan Neraca Audited dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual dan

menginput hasil restatement ke aplikasi SIMDA sebagai saldo awal tahun 2015

5.15.1 Sosialisasi dan Bimtek Akuntansi Berbasis Akrual pada pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015

5.16 1. Memberikan teguran kepada pengurus barang pada SKPD, baik yang tidak hadir maupun yang terlambat dalam

kegiatan implementasi SIMDA BMD sehingga database Aset tahun 2014 segera dapat diselesaikan

2. Berkoordinasi dengan SKPD yang terkait untuk melakukan penelusuran dan penilaian terhadap aset yang belum

diketahui tahun dan nilai perolehannya

5.16.1 Pendampingan Penerapan SIMDA BMD pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto

6 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi

6.1 1) Menetapakan Panitia/Pejabat Pengadaan.

2) Melaksanakan sosialisasi Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa kepada panitia/pejabat pengadaan dan pegawai PDAM

Kabupaten Sinjai.

6.1.1 Pendampingan Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PDAM Kab Sinjai

6.2 agar menyusun Laporan Tahunan (Annual Report) dan ikut serta dalam (ARA).

6.2.1 Assesment Penerapan Good Cooperate Governance Tahun 2014 pada PT Industri Kapal Indonesia

6.3 Agar Laporan tahunan perusahaan dibuat minimal dalam 2 bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggeris serta

memuatnya dalam website perusahaan; Laporan tahunan memuat kinerja Dewan Komisaris dan kinerja direksi, profile

perusahaan secara lengkap, memuat bagian tersendiri mengenai analisa dan pembahasan manajemen atas kinerja

perusahaan dan mengungkapkan praktek tata kelola perusahaan yang baik; Tanda tangan Direksi dan Dewan komisaris

dituangkan dalam lembar tersendiri.

6.3.1 Assesment Penerapan Good Cooperate Governance Tahun 2014 pada PT Kawasan Industri Makassar ( Persero )

6.4 a. Dalam melaksanakan penyertaan modal daerah untuk pembentukan perusahaan, Walikota dapat menunjuk pejabat

sebagai wakil pemerintah daerah dalam kepengurusan perusahaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, dimana dan pejabat tersebut bertanggungjawab kepada Walikota. b.

Memastikan bahwa regulasi terkait dengan Pendirian Perusahaan Daerah sudah terpenuhi.

c. Memastikan bahwa perusahaan daerah yang akan mengelola penyertaan modal dimaksud telah layak dan telah

dilengkapi dengan regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Memerintahkan Direksi Perusahaan Daerah Kota Palopo untuk membuat rencana usaha (business plan) berdasarkan

hasil studi kelayakan usaha dan investasi belum dibuat, yang memuat minimal; ringkasan rencana usaha, uraian produk

yang dihasilkan, analisa persaingan, analisa pasar, strategi usaha, analisis finansial belum ada.

e. Memenuhi persyaratan teknis pengoperasian PLTMH.

f. Menyusun Rencana stratejik dan rencana bisnis agar arah dan kebijakan lebih fokus dan terukur untuk mencapai

tujuan perusahaan g.

Melakukan pembenahan SDM dan menyusun SOP sehingga tata kelola perusahaan Daerah Kota Palopo terlaksana sesuai

dengan anggaran dasar perusahaan Daerah Kota Palopo.

6.4.1 Kajian terhadap Aset PLTMH Bambalalu Kota Palopo

6.5 a. melakukan cek hasil input data aset ke dalam aplikasi; b.

dan melakukan cek hasil rekonsiliasi antara data aset SKPD dengan data Bagian Aset.

6.5.1 Pendampingan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

6.6 1.Memerintahkan Kepala Puskesmas untuk menginventarisasi kekurangan fasilitas kesehatan masing-masing puskesmas

dan melakukan koordniasi dengan pihak terkait sehubungan dengan upaya peningkatan pelayanan program JKN

2. Berkoordinasi dengan direktur masing-masing rumah sakit rujukan agar melakukan koordinasi dengan pihak pihak

terkait untuk memprioritaskan peningkatan fasilitas kesehatan, terutama ruang perwatan kelas III yang menunjang

program JKN dalam rangka pelayanan program JKN di kabupaten Gowa

3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk dapat menambah atau melakukan realokasi jumlah tenaga medis

hingga mencapai jumlah ideal di setiap FKTP sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4. Berkoordinasi dengan direktur masing-masing rumah sakit rujukan agar menyurati BPJS Cabang untuk mengatasi

keterlambatan pembayaran klaim rumah sakit rujukan dan melaporakan kondisi tersebut kepada bupati dan dinas

kesehatan provinsi

6.6.1 Audit Kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2014

Lampiran II/26 - 26

No.

6.7 1. Memerintahkan bagian perencanaan pengadaan obat untuk merencanakan pengadaan obat sesuai dengan kebutuhan

di FKTP

2. Menyurati BPJS Cabang kota makassar untuk melakukan pembayaran klaim RS Rujukan tepat waktu sesuai kebutuhan

3. Melaporkan kondisi tersebut kepada walikota makassar

4. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Propinsi dan Kemenkes dalam upaya penyediaan tempat tidur kelas III

sesuai standar serta memprioritaskan peningkatan fasilitasas kesehatan dalam rangka program JKN di RSUD Daya

6.7.1 Audit Kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2014

6.8 1. Melakukan kordinasi antara Pemerintah Daerah, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk menelusuri

penyebab tidak tercatatnya seluruh peserta PBI sesuai SK Menteri Sosial nomor 147/HUK/2013 pada database BPJS

Kesehatan yang berpotensi mengakibatkan kelebihan pembayaran iuran PBI dari pemerintah ke BPJS sebesar

Rp2.896.419.275,00 dan melaporkannya ke Kementerian Kesehatan 2.

Melakukan koordinasi dengan Kepala Daerah untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota sesuai dengan laporan audit kinerja Program JKN masing-masing kabupaten/kota. 3.

Mengefektifkan tim monitoring dan evaluasi untuk memastikan tugas dan fungsi tim verifikator BPJS Kesehatan berjalan

dengan optimal guna memenuhi ketepatan jumlah dan waktu pembayaran klaim di FKRTL 4. Melakukan

koordinasi dengan Bupati Takalar untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota sesuai dengan laporan audit kinerja program JKN masing-masing kabupaten/kota

6.8.1 Kompilasi Laporan Hasil Audit Program Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014

6.9 1) Menggunakan hasil verifikasi ini sebagai bahan pertimbangan untuk menganggarkan pada Tahun Anggaran 2015

pelunasan/pembayaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Basic TPU Tahun 2014 yang belum terbayar

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2)

Melaporkan hasil verifikasi dokumen tunggakan atas Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Basic TPU Tahun

Anggaran 2014 kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan.

3) Terhadap pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai batas waktu kontrak (30 Desember 2014) agar dikenakan

denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada Penyedia Barang sesuai yang disyaratkan dalam dokumen kontrak

dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 212/PMK.05/2014 untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

6.9.1 Reviu Pekerjaan Pengadaan Peralatan TPU Tahap I yang Dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2015


7.1 1. Membentuk Tim Revisi SOP yang mewakili masing-masing Direktur serta wakil dari Unit yang ada di PTPN XIV.

2. Membuat Flowchart SOP, sehingga dapat terlihat secara jelas pelaksana pekerjaan, dokumen yang dihasilkan dari

pelaksana pekerjaan, arus dokumen serta batasan tanggung jawab masing-masing.

3. Membuat uraian SOP yang selaras dengan Flowchart dan sesuai dengan Job Desk masing-masing.

4. SOP sebaiknya menggunakan Flowchart jenis Skematik (Schematic Flowchart), yang menggambarkan suatu system,

prosedur, simbol-simbol flowchart standar, serta menggunakan gambar-gambar, peripheral, form-form atau peralatan

lain yang digunakan dalam system.

7.1.1 Reviu SOP PTPN XIV (Persero)

Lampiran III

1

A

1 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional

1.1 1) Membuat laparan hasil Pelaksanaan Evaluasi atas Kemajuan Fisik Pembangunan Islamic Center Kabupaten Sinjai

Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2013. 2)

Melakukan kaordinasi dengan Dinas Tata Ruang Permukinan dan Perumahan Kabupaten Sinjai untuk menindaklanjuti

hasil Pelaksanaan Evaluasi atas Kemajuan Fisik Pembangunan Islamic Center Kabupaten Sinjai.

1.1.1 Pendampingan Pelaksanaan Evaluasi atas Kemajuan Fisik Pembangunan Islamic Center KAb. Sinjai TA 2015

1.2 1. Menginstrusikan masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membuat sistem

dan prosedur di tingkat Pemerintah Provinsi yang dapat menguatkan peran masing-masing SKPD/Unit dalam pengadaan

barang/jasa untuk mendukung pengendalian pengadaan barang/jasa secara keseluruhan dengan menggunakan

indikator yang terpantau secara terus menerus

2. Mengefektifkan peran Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan memberikan peringatan dini dan meningkatkan

efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah sesuai dengan pasal 11 huruf

b Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

1.2.1 Survey Penataan Sistem dan Prosedur pengadaan Barang/Jasa di Tingkat Pemda pada Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan2 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L

2.1 -

3 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda

3.1 1) Pelaksanaan FGD dalam penyusunan RTP LAKIP yang diikuti oleh para pegawai penyusun LAKIP SKPD dan Penyusun

LAKIP Pemda; 2) Asistensi

Penyusunan RTP LAKIP Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada pegawai Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

3.1.1 AsIstensi Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP ) pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

3.1.2 Asistensi Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas Aset Daerah Pada Kabupaten Jeneponto

3.2 1) Memperkuat penerapan SPIP pada seluruh SKPD di Iingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar.

2) Mendorong peran aktif Inspektorat Kabupaten Takalar dalam memperkuat penerapan SPIP pada seluruh SKPD di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar.

3.2.1 Asistensi Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas Asset Daerah pada Pemerintah Kabupaten Takalar

3.3 1. Memperkuat Penerapan SPIP pada seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo.

2. Mendorong peran aktif inspektorat Kabupaten Wajo dalam memperkuat penerapan SPIP pada seluruh SKPD di

lingkungan pemerintah kabupaten wajo

3.3.1 Asistensi Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian intern (RTP) SPIP Aset Tetap pada Pemerintah

Kabupaten Wajo

3.4 1. Memperkuat penerapan SPIP pada seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

2. Mendorong peran aktif Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memperkuat penerapan SPIP pada seluruh

SKPD di lingkungan Pemerintah kabupaten

3.4.1 Asistensi Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas Aset Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

3.5 1. Memperkuat penerapan SPIP pada seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantaeng sejak tahap

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

2. Mendorong peran aktif inspektorat Kabupaten Bantaeng dalam memperkuat penerapan SPIP pada seluruh SKPD di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng

3.5.1 Penyusunan RTP SPIP atas Aset Daerah Kabupaten Bantaeng

3.6 1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Soppeng untuk: a.

Melakukan evaluasilrevisi atas RPJMD/Renstra Pemerintah Kabupaten Soppeng pada tahunyang akan datang. b.

Melakukan reviu setiap periode atas indikator kinerja sasaran stratejik (rumusan, satllan, dan target) antara TAPKIN di

level Pemda dengan level SKPD. c. Melakukan

verifikasi atas kelengkapan data pendukung capaian kinerja dari SKPD terkait dan mengarsipkannya sebagai data

pendukung untuk evaluator Laporan Kinerja Kabupaten. d. Melakukan

upaya percepatan penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Soppeng sebelum jangka waktu penyampaian Laporan

Kinerja kepada Kementerian PAN dan RB. 2. Kepala SKPD untuk 3.6.1 Pendampingan Reviu Akuntabilitas KInerja Pemerintah Kabupaten Soppeng TA 2014


RINCIAN NAMA PP YANG MENDUKUNG REKOMENDASI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP


No. Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan




Lampiran III


3.7 (1) Segera menyusun LAKIP Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Toraja Utara yang melibatkan seluruh SKPD;

(2) Mematuhi schedule yang telah disepakati bersama pad a saat pendampingan agar penyusunan LAKIP Tahun

Anggaran 2014 bisa selesai tepat waktu. (3)

Inspektur Kabupaten Toraja Utara supaya melakukan reviu LAKIP Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2014 dan

melakukan evaluasi LAKIP SKPD Tahun Anggaran 2014.

3.7.1 Pendampingan Penyusunan LAKIP TA 2014 kabupaten Toraja Utara


B

1 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional

1.1 Menjadi Narasumber Pelaksanaan SPIP di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI pada Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas I Makassar

1.1.1 Narasumber Pelaksanaan SPIP di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I

Makassar

2 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L

2.1 -

3 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda

3.1 1) Kepala Bappeda Kabupaten Toraja Utara supaya:

(1) Segera menyusun LAKIP Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Toraja Utara yang melibatkan seluruh SKPD;

(2) Mematuhi schedule yang telah disepakati bersama pad a saat pendampingan agar penyusunan LAKIP Tahun

Anggaran 2014 bisa selesai tepat waktu.

2) Inspektur Kabupaten Toraja Utara supaya melakukan reviu LAKIP Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2014 dan

melakukan evaluasi LAKIP SKPD Tahun Anggaran 2014.

3.1.1 Pendampingan Penyusunan LAKIP TA 2014 Kab. Toraja Utara


Lampiran IV

1

A


1.1 -

2 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

2.1 1) Menetapkan pemberlakuan kendall mutu audit (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasl Nomor 19 tahun 2009), 2)

Memlnta persetujuan Bupati atas Plagam Audit Intern (Internal Audit Charter) dan segera dikomunikasikan ke seluruh

pegawai Inspektorat dan SKPD lainnya di Iingkungan Pemda 3)

Membuatlmenyusun dan menetapkan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Inspektur

Kabupten ; 4) Membuat uraian

jabatan untuk seluruh jabatan yang ada di lingkungan Inspektorat ; 5) Membuat pedoman

pola hubungan kerja pejabat struktural dengan pejabat tungsional auditor di Lingkungan Inspektorat Kabupaten

6) Memberikan dorongan kepada auditor untuk mengikuti organisasi protesi yang berhubungan dengan pengawasan;

2.1.1 Asistensi Peningkatan Kapasitas APIP Kabupaten Sidenreng Rappang

2.1.2 Pembinaan Peningkatan Kapabilitas APIP pada Pemerintah Kab. Toraja Utara

2,1,3 Asistensi Peningkatan Kapasitas APIP Kabupaten Jeneponto

2,1,4 Bimbingan Teknis Peningkatan Kaapabilitas APIP Kabupaten Enrekang

2,1,5 Asistensi Peningkatan Kapasitas APIP Kabupaten Sinjai

2.2 1. Menetapkan pemberlakuan kendali mutu audit khususnya dalam hal penyusunan rencana dan program, KKA dan LHA

2.Membuat piagam audit intern dan segera dikomunikasikan ke seluruh pegawai inspektorat dan SKPD

3. Membuat audit universe dengan memperhatikan apakah obyek tersebut mendukung tujuan, visi dan misi organisasi

4. Mengajukan permohonan permintaan tambahan staf ke Bupati berdasarkan hasil identifikasi kompetensi pegawai

inspektorat kabupaten enrekang

2.2.1 Bimbingan Teknis Peningkatan Kaapabilitas APIP Kabupaten Enrekang


B


1.1 1. Mempertimbangkan total HPS beserta rincian HPS Perencanaan teknis supervisi lanjutan pembangunan fasilitas

pelabuhan laut bajoe tahun 2015 sebesar Rp935.000.000,00 (termasuk PPN 10%)

2. Mempertimbangkan total HPS beserta rincian HPS Pekerjaan fisik pembangunan failitas pelabuhan laut bajoe sebesar

Rp43.821.000.000,00 (termasuk PPN 10%)

3. Memerintahkan PPK untuk menetapkan KAK dan HPS Perencanaan Teknis Supervisi serta KAK dan HPS Perencanaan

Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bajoe, selanjutnya diserahkan kepada unit layanan pengadaan sebagai dasar

penyusunan dokumen pengadaan

4. Memerintahkan PPK dan Unit layanan pengadaan untuk melaksanakan dan menerapkan setiap tahapan persiapan

pengadaan perencanaan teknis supervisi dan perencanaan pembangunan fasilitas pelabuhan laut bajoe, sesuai dengan

perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 jo Perpres 4 Tahun 2015

5. Mengupayakan mendapatkan bantuan teknis berupa tenaga pengelola teknis dari departemen pekerjaan umum dalam 1.1.1

Pendampingan Reviu atas Dokumen Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Lanjutan Pembangunan

Fasilitas Pelabuhan Laut Bajoe Tahap II Kab. Bone (APBN-P) Tahun Anggaran 2015

1.2

Kami menyarankan kepada Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar selaku Kuasa Pengguna Anggaran

mempertimbangkan hasil reviu tersebut dalam menetapkan dokumen pengadaan masing-masing kegiatan, termasuk

perubahan atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Pengesahan Gambar Tender

1.2.1

Reviu atas Dokumen Pengadaan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Drainase (Tahap I) pada Politeknik Ilmu Pelayaran

Tahun Anggaran 2015


RINCIAN NAMA PP YANG MENDUKUNG REKOMENDASI PEMBINAAN KAPABILITAS APIP







Lampiran IV


1.3

Menyarankan kepada Direktur Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar selaku Kuasa Pengguna

Anggaran agar:

1. Total HPS beserta rincian HPS Pengadaan Peralatan Laboratorium TPU Tahap II, dapat dipertimbangkan sebesar

Rp39.918.642.500,00 (termasuk ppn 10%)

2. Memerintahkan pejabat pembuat komitmen untuk menetapkan spesifikasi teknis, HPS, dan Rancangan Kontrak

Pengadaan Peralatan Laboratorium TPU Tahap II, selanjutnya diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan sebagai dasar

Penyusunan Dokumen Pengadaan

3. Memerintahkan kelompok kerja ULP untuk menetapkan Dokumen Pengadaan dan melakukan proses pelelangan

pemilihan penyedia barang/jasa pengadaan peralatan laboratorium TPU Tahap II, dengan catatan seluruh dokumen

perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa telah disusun secara lengkap

4. Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan dan menerapkan setiap

tahapan tata urut proses pengadaan peralatan laboratorium TPU Tahap II sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 jo

Perpres 70 Tahun 2012 jo. Perpres 4 Tahun 2015

1.3.1Reviu atas Dokumen Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium TPU Tahap II pada Akademi Teknik dan Keselamatan

Penerbangan Makassar Tahun Anggaran 2015

1.3.2Reviu Dokumen Perencanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bajoe Tahap II Kab Bone APBN-

P T.A 2015

1.4

1. Melakukan koordinasi dengan kantor wilayah DJP Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka perlunya revisi DIPA atas

pagu anggaran belanja modal lanjutan rehabilitasi breakwater sebesar Rp 20.000.000.000,00 dan pagu anggaran belanja

modal pembangunan fasilitas pelabuhan laut paotere sebesar Rp 15.000.000.000,00 untuk dirinci menurut komposisi

pembiayaan yang terdiri dari biaya konstruksi fisik, biaya jasa konsultansi supervisi dan biaya pengelolaan kegiatan

1.4.1 Pendampingan Rencana Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor Otoritas Pelabuhan Makassar TA 2015

1.51. Diperlukan pertimbangan teknis yang memadai dalam menentukan jangka waktu pelaksanaan

2. Melakukan survey harga secara menyeluruh termasuk pada agen maunpun distributor

3. Menjaga kerahasiaan rincian HPS yang telah dibuat

1.5.1 Audit Pengadaan ATK dan BHP Universitas Hasanuddin Tahun 2015

2 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

2.1 1) Menetapkan pemberlakuan kendall mutu audit (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasl Nomor 19 tahun 2009), 2)

Memlnta persetujuan Bupati atas Plagam Audit Intern (Internal Audit Charter) dan segera dikomunikasikan ke seluruh

pegawai Inspektorat dan SKPD lainnya di Iingkungan Pemda 3) Membuat

uraian jabatan untuk seluruh jabatan yang ada di lingkungan Inspektorat ; 2.1.1 Asistensi Peningkatan Kapabilitas APIP pada Pemerintah Kab Pinrang

Lampiran V/1 - 1

Kode Nama Kegiatan Satuantarget s.d.

bulan ini

realisasi

s.d.

bulan ini

Capaian

(%)

Jumlah dokumen gaji/tunjangan kinerja unit kerja12 Dokumen 10 10 100%

12 10 10 100%

1 Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 1 Dokumen 1 1 100%

2 Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) 1 Dokumen 1 1 100%

3 Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1 Laporan 0 0 100%

4 Jumlah Laporan Budaya Kerja (Semester) 2 Laporan 1 1 100%

5 Jumlah Laporan GDN (Bulanan) 12 Laporan 10 10 100%

6 Jumlah Dokumen Pemrosesan Kenaikan Pangkat Terpadu 2 Dokumen 1 1 100%

7 Jumlah Dokumen RKA BPKP (Indikatif/Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran) 3 Dokumen 2 2 100%

8 Jumlah Laporan Keuangan (Bulanan, Semesteran, Tahunan) 14 Laporan 11 11 100%

9 Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan (Tahunan) 1 Dokumen 0 0 100%

10 Jumlah Laporan BMN 2 Laporan 1 1 100%

11 Jumlah Laporan Konservasi Energi/Penghematan Energi (Semester) 2 Laporan 1 1 100%

12 Jumlah Laporan Kehumasan Triwulan 4 Laporan 3 3 100%

13 Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 12 Laporan 10 10 100%

14 Jumlah Laporan Program Pelatihan Mandiri (PPM/IHT) 4 Laporan 3 3 100%

15 Jumlah Dokumen Rapat Kerja/Koordinasi Pengawasan dan Pelaksanaan

SPIP 1 Dokumen 1 1 100%

62 46 46 100%

1 PC 12 unit 12 12 100%

2 Printer 13 unit 13 13 100%3 Mesin Jilid 1 unit 1 1 100%

1 AC Split 3 unit 3 3 100%

2 Dental Unit 1 unit 1 1 100%

3 Dry Sterilisator 1 unit 1 1 100%

4 Alat Cek Gula darah 1 unit 1 1 100%

5 Alat Cek HB 1 unit 1 1 100%

6 Lensa Camera 2 unit 2 2 100%

7 Lemari Penyimpanan Kamera 1 unit 1 1 100%

8 LCD Proyektor 2 unit 2 2 100%

9 Tripot 2 unit 2 2 100%

1 Rehab Pagar Pembatas Rumah Dinas 1 paket 1 1 100%

2 Rehab Rumah Dinas 7 paket 5 5 100%

48 46 46 100%

Jumlah Program 01 122 102 102 100%

Jumlah 122 90 90 100%

Fasilitas Dukungan

Manajemen Perwakilan

BPKP

Jumlah Layanan

Dukungan

Manajemen

Perwakilan BPKP

Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Tersedianya alat

rumah tangga BPKP

Terlaksananya

Rehabilitasi Berat

Rumah Negara

Perwakilan BPKP

Jumlah Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP

1 Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Tersedianya

dukungan

manajemen dan

pelaksanaan

tugas teknis

lainnya dalam

mencapai

kepuasan layanan

3670 Pembinaan Administrasi

dan Pengelolaan

Perlengkapan serta

Pembayaran

Jumlah Layanan

Perkantoran

Jumlah Layanan Perkantoran

3676

Termanfaatkanny

a Aset secara

optimal dalam

mencapai

kepuasan layanan

kesesmaan 7

skala likert

3678 Pengadaan dan Penyaluran

Sarana dan Prasarana BPKP

Tersedianya alat

pengolah data BPKP


CAPAIAN KEGIATAN DUKUNGAN PENGAWASAN


No. ProgramSasaran

Kegiatan

Kegiatan

IKK Rincian IKK PP/Keg

Output

Lampiran VI/1 - 1

bulan

ini

s.d.

bulan

ini

bulan

ini

s.d.

bulan

ini

bulan

ini

s.d.

bulan

ini

bulan

ini

s.d.

bulan

ini

bulan ini s.d. bulan inibulan

ini

s.d.

bulan

ini

bulan

ini

s.d.

bulan

ini

bulan

ini

s.d.

bulan

ini

bulan ini s.d. bulan inibulan

ini

s.d.

bulan

ini

PP OH Dana Lap.

1 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas

Pelaporan0 12 0 12 2 139 60 3852 535,058,000Rp 2 139 134 3520 -Rp 586,162,904Rp 134 96% 91% 110% 96%

2 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan

Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara 0 19 0 19 2 92 74 4842 761,800,000Rp 2 92 92 4195 -Rp Rp539,971,128 92 100% 87% 71% 100%

3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan

Korporasi1 2 1 2 8 28 262 985 Rp30,326,005 189,717,005Rp 8 28 1 22 57 672 15,070,000Rp 107,779,995Rp 1 22 79% 68% 57% 79%

4 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan

Keuangan Daerah 4 23 4 23 22 161 568 5653 Rp81,680,000 369,166,000Rp 22 161 34 112 1894 2606 50,511,390Rp 274,979,564Rp 34 112 70% 46% 74% 70%

5 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program

Pembangunan Pusat, Daerah, dan

Korporasi3 24 3 18 24 134 730 6240 Rp4,236,000 702,558,000Rp 24 134 5 85 285 3686 7,270,000Rp 367,090,286Rp 5 85 63% 59% 52% 63%

6 Rekomendasi Perbaikan Kelancaran

Pembangunan 0 2 0 2 7 311 58,578,000Rp 7 1 7 57 468 -Rp 76,480,000Rp 1 7 100% 150% 131% 100%

7 Rekomendasi Keinvestigasian 0 19 0 19 5 97 182 2858 Rp8,394,000 684,498,000Rp 5 97 5 95 168 2696 -Rp 659,838,676Rp 5 95 98% 94% 96% 98%

8 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan

Korupsi K/L0 2 0 2 6 182 97,574,000Rp 6 6 50 -Rp 11,180,000Rp 6 100% 27% 11% 100%


Korupsi Pemda0 0 2 100 -Rp 2 2 102 -Rp -Rp 2 100% 102% 0% 100%

10 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI

Korporasi0 2 0 2 2 14 75 604 Rp6,126,000 97,364,000Rp 2 14 2 10 38 430 -Rp 81,472,640Rp 2 10 71% 71% 84% 71%


Korupsi Korporasi0 2 0 2 10 570 39,168,000Rp 10 8 1994 -Rp 76,860,000Rp 8 80% 350% 196% 80%

Jumlah Rekomendasi Hasil

Pengawasan8 107 8 101 65 690 1951 26197 Rp130,762,005 Rp3,535,481,005 65 690 48 573 2499 20419 72,851,390Rp 2,781,815,193Rp 48 573 83% 78% 79% 83%

1 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan

SPIP Program Prioritas Nasional 0 3 0 3 0 5 0 154 -Rp 21,018,000Rp 0 5 5 181 -Rp 2,310,000Rp 5 100% 118% 11% 100%


SPIP K/L0 3 0 1 0 3 0 114 -Rp 7,920,000Rp 0 3 1 25 -Rp -Rp 1 33% 22% 0% 33%


SPIP Pemda0 10 0 8 0 9 0 322 -Rp 101,944,000Rp 0 9 9 258 -Rp 13,670,000Rp 9 100% 80% 13% 100%

0 16 0 12 0 17 0 590 -Rp 130,882,000Rp 0 17 0 15 0 464 -Rp 15,980,000Rp 0 15 88% 79% 12% 88%

1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas

Pengawasan Intern K/L0 0 0 0 0 12 0 346 -Rp -Rp 0 12 12 366 -Rp 24,558,007Rp 12 100% 106% 0% 100%

2 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas

Pengawasan Intern Pemda0 3 0 2 0 6 0 215 -Rp 46,966,000Rp 0 6 6 150 -Rp 42,868,000Rp 6 100% 70% 91% 100%

0 3 0 2 0 18 0 561 -Rp 46,966,000Rp 0 18 0 18 0 516 -Rp 67,426,007Rp 0 18 100% 92% 144% 100%

8 126 8 115 65 725 1951 27348 Rp130,762,005 Rp3,713,329,005 65 725 48 606 2499 21399 72,851,390Rp 2,865,221,200Rp 48 606 84% 78% 77% 84%

3701

Rekomendasi

Pembinaan

Kapabilitas

APIPJumlah Rekomendasi Pembinaan

No. IKK Rincian IKK

1

Kode

Kegi-

atan

Rekomendasi

Hasil

Pengawasan

Rekomendasi

Pembinaan

Penyelengga-

raan SPIP

Capaian (%)PP OH Dana Laporan

Realisasi


TARGET DAN REALISASI PP, OH, DANA, DAN LAPORAN


Dana Laporan

Target

Jumlah Rekomendasi Pembinaan



Target

Output

Realisasi

Output PP OH

Documents

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN ...LAPORAN ANALISIS KINERJA BULAN OKTOBER TAHUN 2015] BPKP | PERWAKILAN SULAWESI SELATAN 5 periode yang sama sebanyak 107 rekomendasi. Rincian target,