Upload
dangkhuong
View
225
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
LAPORAN BASIL PEMERIKSAAN
ATAS LA_PORAN KEUANGAN
Laporan atas Laporan Keuangan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan PengelolaandanTanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahoo 2006tentangBadan Pemeriksa Keuangan serta undang-oodang terkait lainnya, BPK telahmemeriksaNeraca Pemerintah Kota Banda Aceh per 31 Desember 2015, LapofanRealisasiAnggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional,LaporanArus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir padatanggaltersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.
Tanggungjawab Pemerintah Kota Banda Aceh atas htporan keuangan
PemerintahKOlaBanda Aceh bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajarlaporan keuangan sesuai pengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian .intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah sajimaterial,baik yang disebabkan oleh kecuranganmaupun kesalahan.
Tanggung jawab BPK
Tanggungjawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuanganberdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan StandarPemeriksaanKeuangari Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematahui kodeetik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan peineri~saan untuk memperolehkeyakinanyang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.
Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka danpengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan padapertimbanganprofesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang materialdalall1laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecunmgan maupun kesalahan.Dalammelakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian internyangrelevan dalam penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah KotaBandaAceh untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisiyangada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internPemerintahKota Banda Aceh. Pemeriksaan yang dilakukanBPK mencakup evaluasi atasketepatankebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yangdibuatoleh Pemerintah Kota Banda Aceh, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangansecarakeseluruhan. .
BPK Perwakilan Provinsi Aceh
cr Halaman ii dari {It
BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat,sebagaidasar untuk menyatakan opini BPK.
Opini
Menurutopini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar,dalamsemuahal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 31Desember2015, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional,aruskas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai .
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Penekanan Suatu hal
Sebagaimanadiungkapkan dalam paragraf kedua Sub Bab 4.2 catatan atas LaporanKeuangan,Pemerintah Kota Banda Aceh menerapkan akuntansi berbasis akrual padatahun2015 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Kota Banda Aceh tidak menyajikankembaliLaporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas Menuju Akrual menjadi laporankeuangan Tahun 2014 Berbasis Akrual. Dampak Kumulatif yang disebabkan olehperubahanpenerapan akuntansi berbasis akrual disajikan laporan perubaha~ ekuitas dandiungkapkandalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan Basil Pemeriksaan atas SPI dan Kepatuhan
Untukmemperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,BPKjuga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhanterhadap peraturan perundang-undangan. Laporan HasH Pemeriksaan atas SistemPengendalianIntern dan Laporan HasHPemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan .Perundang-undangandisajikan dalam Laporan Nomor 08.B/LHP/XVIII.BAC/05/2016danNomor 08.C/LHP/XVill.BAC/05/2016 tanggal25 Mei 2016, yang merupakanbagiantidakterpisahkan dari laporan ini.
Banda Aceh, 25 Mei 2016
BPK Perwakilan Provinsi Aceh Halamanm dar;m1/l