BADAN KETAHANAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN …bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/Evalap/Lakin_Setba_2018... · Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ... Sekretariat Badan Ketahanan

.

BADAN KETAHANAN PANGAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2019

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2018

Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian i

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian

Pertanian, disusun Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Organisasi Kementerian

Pertanian terdiri dari 11 unit kerja Eselon I, dimana satu diantaranya adalah Badan

Ketahanan Pangan. Sekretariat Badan Ketahanan Pangan merupakan salah satu unit

Eselon II pada unit kerja Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, dengan

tugas “memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Badan”.

Mengacu pada PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis

penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tatacara reviu atas laporan kinerja

instansi pemerintah, disusun Laporan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

Tahun 2018. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat

Badan Ketahanan Pangan selama tahun 2018.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun

2018 ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi

mandat atas kinerja yang telah dicapai, serta sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pembangunan

ketahanan pangan pada lingkungan strategis yang cepat berubah dan berkembang

dalam era globalisasi. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya

atas semua upaya dalam pencapaian ketahanan pangan yang mantap dan

berkelanjutan.

Jakarta, Februari 2019

Sekretaris Badan Ketahanan Pangan

Riwantoro


Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ....................................................................................................... . i

Daftar Isi ................................................................................................................... ii

Daftar Tabel.............................................................................................................. iii

Daftar Lampiran........................................................................................................ iv

BAB I : PENDAHULUAN....................................................................................... 1

A. Latar Belakang.............................................................................. 1

B. Maksud dan Tujuan...................................................................... 3

C. Organisasi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan....................... 3

BAB II : PERENCANAAN KINERJA..................................................................... 5

A. Rencana Strategis…..................................................................... 5

B. Perjanjian Kinerja…...................................................................... 11

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.................................................................... 13

A. Capaian Kinerja Organisasi……………….................................... 13

B. Capaian Akuntabilitas Anggaran.................................................. 42

C. Efisiensi ....................................................................................... 46

D. Dukungan Instansi Lainnya.......................................................... 47

BAB IV : PENUTUP.............................................................................................. 48

LAMPIRAN ...... ....................................................................................................... . 51


Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Kegiatan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 ... 7

Tabel 2 Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2018 10

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan ............................... 11

Tabel 4 Penjelasan Hasil Perhitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sekretariat

Badan Ketahanan Pangan .............................................................................. 13

Tabel 5 Pencapaian Sasaran Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2018 ...... 15

Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 ............................................................ 17

Tabel 7 Percepatan Penyelesaian Kerugian Negara (KN) BKP Tahun 2017-2018 ...... 22

Tabel 8 Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

Kementerian Pertanian Tahun 2014 – 2018 .................................................... 25

Tabel 9 Alokasi dan Realisasi Anggaran yang Dikelola Sekretariat Badan Ketahanan

Pangan TA. 2018 ............................................................................................ 43

Tabel 10 Realisasi Anggaran yang Dikelola Sekretariat Badan Ketahanan Pangan TA.

2018 Per Bulan ............................................................................................... 44

Tabel 11 Alokasi dan Realisasi Anggaran yang Dikelola Sekretariat Badan Ketahanan

Pangan TA. 2013 – 2018 ................................................................................ 45


Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian iv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (sebelum revisi) .......................................... 46

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (setelah revisi) ............................................ 46

Lampiran 3 Struktur Organisasi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan......................... 46

Lampiran 4 Pemantauan Indikator Kinerja Per Triwulan Sekretariat Badan Ketahanan

Pangan Tahun 2018 .................................................................................... 46

Lakin_Setba_2018-edit-(13%20FEBRUARI%202019).doc#_Toc1021735






Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan program dan kegiatan

ketahanan pangan sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Badan

Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019. Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat

Badan Ketahanan Pangan adalah Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada

Badan Ketahanan Pangan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Pada

dasarnya pelaksanaan tahun 2018 merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya

yang bersifat pelayanan operasional kantor dan teknis lainnya, termasuk

mendukung pelaksanaan pendampingan dan pembinaan upaya khusus

percepatan peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai di Provinsi Sulawesi

Utara.

Sekretariat Badan Ketahanan Pangan mengimplementasikan semangat

reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan,

melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu sistem

manajemen pemerintahan yang fokus pada peningkatan akuntabilitas dan

sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (output). SAKIP

diimplementasikan oleh masing-masing instansi pemerintah secara mandiri, yaitu

mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta

melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Diharapkan penerapan SAKIP

ini dapat berfungsi secara optimal sehingga dapat dijadikan instrumen utama

dalam melaksanakan pembaharuan birokrasi pemerintah, untuk mempercepat

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan

bersih dari praktek-praktek penyimpangan. Oleh karena itu, dalam

pelaksanaannya diperlukan suatu komitmen yang kuat dari pejabat dan semua

pegawai dilingkup Sekretariat Badan Ketahanan Pangan. Penerapan SAKIP

mengacu pada : (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3

Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan



memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; (4) Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

(5) Permenpan dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah; dan (6) Permentan Nomor 50 tahun 2016 tentang Pengelolaan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.

Pelaksanaan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan pada kegiatan

dukungan manajemen ketahanan pangan mencakup kegiatan manajemen di

Pusat dan Daerah. Dalam pencapaian sasaran tahun 2018, terdapat beberapa

kendala utama yaitu : (1) Perubahan kebijakan yang berdampak pada perubahan

anggaran dan sasaran; (2) Pelaksanaan monitoring dan pelaporan program

ketahanan pangan kurang optimal, baik secara online dan manual; (3)

Kelengkapan dokumen administrasi keuangan sebagai bentuk

pertanggungjawaban belum dilaksanakan secara utuh; dan (4) Kurangnya

SDM/Pegawai di daerah baik kualitas maupun kuantitas khususnya fungsional

yang menangani ketahanan pangan. Melihat permasalahan utama pada kegiatan

dukungan manajemen ketahanan pangan di atas Sekretariat Badan Ketahanan

Pangan sebagai pengelola manajemen pembangunan ketahanan pangan pada

Badan Ketahanan Pangan, diharapkan mampu mewujudkan akuntabilitasnya

dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan pelaksanaan kegiatan, mulai dari

perencanaan, pengelolaan hingga evaluasi program dan kegiatan pembangunan

ketahanan pangan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan

fungsi, serta pengukuran kinerja dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran,

maka Sekretariat Badan Ketahanan Pangan menyusun Laporan Kinerja

Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2018, dengan mengacu pada

PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 dan Permentan Nomor 50/2016. Laporan

Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dimaksudkan untuk mewujudkan

good governance, transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan



sekaligus sebagai pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Sekretariat Badan

Ketahanan Pangan.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan tahun 2018 disusun

sebagai pertanggungjawaban kinerja Sekretaris Badan Ketahanan Pangan kepada

Kepala Badan Ketahanan Pangan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk

melaporkan capaian kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018.

C. Organisasi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/

OT.010/8/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian,

Sekretariat Badan Ketahanan Pangan merupakan unit kerja Eselon II pada

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Sekretariat Badan

Ketahanan Pangan memiliki tugas “memberikan pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan

Pangan”.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama

di bidang ketahanan pangan;

b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan

kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,

serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;

d. Evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan;

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan Ketahanan Pangan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Ketahanan

Pangan.



2. Struktur Organisasi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

Sebagai unit kerja Eselon II, Sekretariat BKP secara operasional

mendelegasikan pelaksanakan tugas dan fungsinya kepada 4 Bagian dan 12

Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional yaitu:

a. Bagian Perencanaan, terdiri dari: Subbagian Program, Subbagian

Anggaran, dan Subbagian Kerja sama;

b. Bagian Keuangan dan Perlengkapan, terdiri dari: Subbagian

Perbendaharaan, Subbagian Akuntansi dan Verifikasi, dan Subbagian

Perlengkapan dan Rumah Tangga;

c. Bagian Umum, terdiri dari: Subbagian Organisasi dan Kepegawaian,

Subbagian Hukum, dan Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha;

d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari: Subbagian Data dan Informasi;

Subbagian Evaluasi, dan Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi tertera pada Lampiran 3.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan program ketahanan

pangan. Dalam pelaksanaannya, terdapat revisi Renstra Badan Ketahanan Pangan

sehingga untuk sasaran dan kegiatan mengalami perubahan sebagai berikut:

No. Sebelum Revisi Sesudah Revisi

Sasaran Kegiatan Indikator Target Sasaran Kegiatan Indikator Target

1 Dukungan

Manajemen dan

Teknis Lainnya

BKP

1. Jumkah dokumen rencana

program, anggaran dan

kerjasama

35 Terwujudnya

akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah di

lingkungan Badan

Ketahanan Pangan

Nilai AKIP Badan Ketahanan

Pangan berdasarkan penilaian

Inspektorat Jenderal

Kementerian Pertanian.

90

Nilai kinerja (NK) (berdasarkan

PMK 249 Tahun 2011) (Nilai)

Nilai Kinerja (NK) dan diubah

menjadi PMK 214 tahun 2017)

92

2. Jumlah dokumen keuangan

dan perlengkapan

(dokumen)

35 Terwujudnya

pengelolaan

keuangan yang

akuntabel di

lingkungan Badan

Ketahanan Pangan

Rasio hasil temuan BPK yang

terjadi berulang (tahun berjalan)

yang ditindaklanjuti terhadap

total temuan BPK pada tahun

sebelumnya

90

3. Jumlah dokumen hasil

pemantauan dan evaluasi

(laporan)

35 Rasio temuan Inspektorat

Jenderal Kementerian Pertanian

atas pengelolaan keuangan di

lingkungan Badan Ketahanan

Pangan yang terjadi berulang

(tahun berjalan) yang

ditindaklanjuti terhadap total

temuan tahun sebelumnya

90

4. Jumlah dokumen

kepegawaian, organisasi,

humas dan hukum

(dokumen)

3 Tersedianya

peraturan perundang-

undangan ketahanan

pangan sesuai

kebutuhan

Rasio peraturan ketahanan

pangan yang dihasilkan

dibanding total peraturan

ketahanan pangan yang

dibutuhkan pada tahun berjalan

100

5. Jumlah perumusan kebijakan

Dewan Ketahanan Pangan

(Rekomendasi kebijakan)

1 Meningkatnya kualitas

layanan publik Badan

Ketahanan Pangan

Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) atas layanan publik Badan

Ketahanan Pangan

3

6. Jumlah layanan

manajemen dan

adminsitrasi (bulan

layanan)

12 Tingkat kepuasan unit kerja

eselon II, III dan IV terhadap

layanan Sekretariat Badan

Ketahanan Pangan

3,05

7. Jumlah layanan perkantoran 12



Sekretariat Badan sebagai penanggungjawab pengelolaan manajemen

dan administrasi Badan Ketahanan Pangan, mempunyai visi yaitu: ”Mewujudkan

Reformasi Birokrasi di Badan Ketahanan Pangan”.

Untuk mencapai visi tersebut, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan mengemban

misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan program, anggaran dan kerja sama yang sinergis,

partisipatif dan transparan;

2. Mewujudkan layanan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel, efektif dan

efisien;

3. Memperkuat kapasitas organisasi dan pegawai, penyusunan rancangan

peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan informasi publik;

4. Mewujudkan evaluasi dan pelaporan yang berkualitas untuk memperkuat

kinerja ketahanan pangan;

5. Memperkuat koordinasi dan hubungan antar lembaga dalam perumusan

kebijakan ketahanan pangan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dalam

melaksanakan tugas dan fungsi sesuai visi dan misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan program, anggaran dan kerja sama di

bidang ketahanan pangan;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan perlengkapan;

3. Meningkatkan kualitas dalam pengelolaan organisasi dan urusan

kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan

pelaksanaan hubungan masyarakat dan ketatausahaan dan informasi publik;

4. Meningkatkan kualitas evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan;

5. Meningkatkan fasilitasi pengembangan jaringan dan koordinasi dalam

perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan.

Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

Tahun Anggaran 2015 - 2019 yaitu :

1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan

Ketahanan Pangan;

2. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Badan

Ketahanan Pangan;



3. Tersedianya peraturan perundang-undangan ketahanan pangan sesuai

kebutuhan;

4. Meningkatnya kualitas layanan publik Badan Ketahanan Pangan;

5. Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, diperlukan indikator sebagai tolok ukur

keberhasilan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan. Indikator Kinerja Kegiatan

(IKK) Sekretariat Badan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

1. Nilai AKIP Badan Ketahanan Pangan berdasarkan penilaian Inspektorat

Jenderal Kementerian Pertanian;

2. Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017, yang merupakan

perubahan dari PMK 249 tahun 2011);

3. Rasio temuan BPK yang terjadi berulang (tahun berjalan) yang ditindak lanjuti

terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya;

4. Rasio temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan

keuangan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan yang terjadi berulang

(tahun berjalan) yang ditindaklanjuti terhadap total temuan tahun sebelumnya;

5. Rasio peraturan ketahanan pangan yang dihasilkan dibanding total peraturan

ketahanan pangan yang dibutuhkan pada tahun berjalan;

6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Badan Ketahanan

Pangan;

7. Tingkat kepuasan unit kerja eselon II, III dan IV terhadap layanan Sekretariat

Badan Ketahanan Pangan.

Tabel 1 Sasaran Kegiatan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019

No Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

1 Nilai AKIP Badan Ketahanan Pangan berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

- - 89,5 90 90

2 Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017, yang merupakan perubahan dari PMK 249 tahun 2011)

- - 92 92 92

3 Rasio temuan BPK yang terjadi berulang (tahun berjalan) yang ditindaklanjuti terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya

- - 90 90 100



No Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

4 Rasio temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan yang terjadi berulang (tahun berjalan) yang ditindaklanjuti terhadap total temuan tahun sebelumnya

- - 90 90 100

5 Rasio peraturan ketahanan pangan yang dihasilkan dibanding total peraturan ketahanan pangan yang dibutuhkan pada tahun berjalan

- - 100 100 100

6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Badan Ketahanan Pangan

- - 3 3 3

7 Tingkat kepuasan unit kerja eselon II, III dan IV terhadap layanan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

- - 3 3,05 3,1

Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan

masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir, maka arah kebijakan Badan

Ketahanan Pangan adalah pemantapan ketahanan pangan pada semua aspeknya

yang meliputi ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan.

Dalam rangka mendukung kebijakan Badan Ketahanan Pangan, Sekretariat

Badan sesuai dengan tugas dan fungsi melaksanakan implementasi kegiatan

melalui pemantapan manajemen, pelayanan, pengelolaan administrasi dan

keuangan secara efektif dan efisien.

Kebijakan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dalam mendukung

pengembangan dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan diarahkan pada : (a)

Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program

dan kegiatan; (b) Peningkatan kualitas pelayanan keuangan dan perlengkapan; (c)

Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, kepegawaian, peraturan

perundang-undangan, humas dan tata usaha; dan (d) Penguatan sistem dan

mekanisme secara terpadu terkait perencanaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan program, kegiatan dan keuangan;

Berdasarkan Renstra Badan Ketahanan Pangan, program yang dilaksanakan

untuk mendukung kebijakan Ketahanan Pangan yaitu : “Program Peningkatan

Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat”, sedangkan kegiatan utama

yang dilaksanakan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 – 2019



adalah “Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan

Pangan” sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.

Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya dari Sekretariat Badan

Ketahanan Pangan dimaksudkan untuk memfasilitasi dan melayani pencapaian

tujuan organisasi, dengan sasaran kegiatan adalah :

1. Dukungan perencanaan program, anggaran dan kerja sama lingkup Badan

Ketahanan Pangan;

2. Dukungan pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan lingkup Badan

Ketahanan Pangan;

3. Dukungan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Badan Ketahanan

Pangan;

4. Dukungan peningkatan kapasitas SDM pegawai dan organisasi, peraturan

perundang-undangan, tata usaha dan hubungan masyarakat serta informasi

publik.

Untuk mencapai sasaran output kegiatan di atas, dilakukan melalui sub kegiatan

berikut :

1. Penyusunan rencana program, dan anggaran, serta kerja sama di bidang

ketahanan pangan:

a. Penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana program di bidang

ketahanan pangan;

b. Penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran di bidang

ketahanan pangan;

c. Penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang ketahanan pangan.

2. Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan bidang ketahanan pangan:

a. Penyiapan bahan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan

pajak, dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan surat perintah

membayar;

b. Penyiapan bahan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;

c. Penyiapan bahan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

3. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi

birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-



undangan dan pelaksanaan ketatausahaan, hubungan masyarakat dan

informasi publik bidang ketahanan pangan:

a. Penyiapan bahan evaluasi, penyusunan organisasi, tata laksana, dan

reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian;

b. Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan tata usaha, hubungan

masyarakat informasi publik, dan urusan perpustakaan.

4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan serta

tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang

ketahanan pangan:

a. Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi di

bidang ketahanan pangan;

b. Penyiapan bahan analisis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan di bidang ketahanan pangan;

c. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang

ketahanan pangan serta tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaan

kegiatan.

Dalam rangka mendukung program Ketahanan Pangan melalui Dukungan

Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan yang mengacu

pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) hasil revisi 3, disusun Rencana

Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2018 yang

disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2018

No Sasaran Kegiatan Indikator Target

1 Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Ketahanan Pangan

Nilai AKIP Badan Ketahanan Pangan berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementan (Nilai)

90

Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017, yang merupakan perubahan dari PMK 249 tahun 2011) (Nilai)

92

2 Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Badan Ketahanan Pangan

Rasio hasil temuan BPK yang terjadi berulang yang ditindaklanjuti (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya (%)

90




Rasio hasil temuan Inspektorat Jenderal Kementan atas pengelolaan keuangan di lingkungan BKP yang terjadi berulang yang ditindaklanjuti (tahun berjalan) terhadap total temuan pada tahun sebelumnya (%)

90

3 Tersedianya peraturan perundang-undangan ketahanan pangan sesuai kebutuhan

Rasio peraturan ketahanan pangan yang dihasilkan dibanding total peraturan ketahanan pangan yang dibutuhkan pada tahun berjalan (%)

100

4 Meningkatnya kualitas layanan publik Badan Ketahanan Pangan

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan publik BKP (Skala Likert) 3

5 Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

Tingkat kepuasan unit kerja eselon II,III, dan IV terhadap layanan Sekretariat BKP (Skala Likert)

3,05

Pencapaian realisasi sasaran strategis tersebut kemudian dievaluasi dan

dianalisis untuk memberikan informasi kinerja yang telah dicapai dan menjadi

referensi perbaikan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Sekretariat Badan Ketahanan

Pangan telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018 sebagai acuan/tolok

ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang merupakan perjanjian kinerja dan ikhtisar

rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2018. Perjanjian Kinerja (PK)

Sekretariat Badan Ketahanan Pangan disajikan dalam Tabel 3 berikut :

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

Tahun Anggaran : 2018




90


92






90


90



100


Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan publik BKP (Skala Likert)

3


Tingkat kepuasan unit kerja eselon II,III, dan IV terhadap layanan Sekretariat BKP (Skala Likert)

3,05

Kegiatan Anggaran

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan

Rp 85.507.765.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Metode penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja adalah realisasi

indikator dibandingkan dengan target indikator dikalikan 100 persen. Kriteria

keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini

sesuai PMK 249 Tahun 2011 yang diubah menjadi PMK 214 Tahun 2017 tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian/ Lembaga diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai

berikut:

- Sangat baik : > 90-100%

- Baik : > 80 - 90%

- Cukup : > 60 - 80%

- Kurang : > 50 - 60%

- Sangat kurang : ≤ 50 %

Tabel 4 Penjelasan Hasil Perhitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sekretariat

Badan Ketahanan Pangan

No Indikator Target Realisasi Keterangan


90

-

Semakin besar realisasi Nilai AKIP Badan Ketahanan Pangan berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Ketahanan Pangan semakin baik.


92 - Semakin besar realisasi Nilai Kinerja, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Ketahanan Pangan semakin baik.


90 - Semakin kecil rasio temuan BPK yang terjadi berulang (tahun berjalan) yang ditindaklanjuti terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya, maka pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan semakin akuntabel.



No Indikator Target Realisasi Keterangan


90 - Semakin kecil rasio temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan yang terjadi berulang (tahun berjalan) yang ditindaklanjuti terhadap total temuan tahun sebelumnya, maka pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan semakin akuntabel.


100 - Semakin besar rasio peraturan ketahanan pangan yang dihasilkan dibanding total peraturan ketahanan pangan yang dibutuhkan pada tahun berjalan, maka peraturan perundang-undangan ketahanan pangan semakin tersedia sesuai kebutuhan.


3 - Semakin besar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Badan Ketahanan Pangan, maka kualitas layanan publik Badan Ketahanan Pangan semakin meningkat.


3,05 - Semakin besar tingkat kepuasan unit kerja eselon II, III dan IV terhadap layanan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan, maka kualitas layanan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan semakin meningkat.

Sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Badan Ketahanan

Pangan yang digunakan pada tahun 2018 mengacu pada sasaran yang telah

disusun pada Rencana Strategis (Renstra), IKU, RKT, dan PK Sekretariat Badan

Ketahanan Pangan, serta mengikuti perubahan kebijakan dan lingkungan strategis

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian selama tahun 2018.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun

2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja

sasaran dengan realisasinya.

Terpenuhinya setiap target yang direncanakan pada setiap sasaran ditentukan

oleh: (a) sasaran dan target yang direncanakan berdasarkan hasil evaluasi tahun

sebelumnya serta kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sejak tahun

sebelumnya yang terus mengalami perkembangan yang cukup baik; dan (b) kerja

sama dari seluruh pelaksana kegiatan pusat dan daerah yang berkomitmen untuk

melaksanakan program dan kegiatan guna mendukung tercapainya sasaran yang

telah ditetapkan.



1. Target dan Realisasi Kegiatan Sekretariat Badan Ketahahan Pangan Tahun

2018

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

Kementerian Pertanian tahun 2018 dilakukan dengan membandingkan antara

target dan realisasi masing-masing indikator kinerja yang tertera pada Tabel 5

sebagai berikut :

Tabel 5 Pencapaian Sasaran Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %



90 90 100

(sangat baik)


92 92 100

(sangat baik)



90 90 100

(sangat baik)


90 90 100

(sangat baik)



100 100 100

(sangat baik)


Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan publik BKP (Skala Likert)

3 - -


Tingkat kepuasan unit kerja eselon II, III, dan IV terhadap layanan Sekretariat BKP (Skala Likert)

3,05 3,02 99,10

(sangat baik)



Sasaran program dan kegiatan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

diukur dengan menggunakan 7 (tujuh) indikator kinerja. Dari 7 (tujuh) indikator

kinerja tersebut, terdapat 1 (satu) indikator yang tidak dapat tercapai yaitu

indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan publik Badan

Ketahanan Pangan. Hal ini disebabkan karena Sekretariat Badan Ketahanan

Pangan tidak secara langsung memberikan layanan kepada masyarakat.

Secara umum, pengukuran tingkat capaian kinerja sudah menunjukkan

hasil yang sangat baik. Terdapat 5 (lima) indikator yang telah mencapai 100

persen, sedangkan untuk indikator kinerja tingkat kepuasan unit kerja eselon II,

III, dan IV terhadap layanan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan hanya

mencapai 99,02 persen dari target 100 persen. Hal ini dikarenakan dari 38

responden yang mengisi kuesioner kepuasan atas layanan Sekretariat Badan

Ketahanan Pangan, sebagian besar responden masih merasa kurang puas

terhadap pelayanan dalam kenyamanan ruang kerja, ruang rapat, perbaikan

peralatan perkantoran dan keamanan kantor serta pelayanan dalam

rekapitulasi absen. Selain itu masih banyak pula responden yang merasa

kurang puas terhadap pelayanan pemberian penghargaan Satya Lencana

Karya Satya.

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran

kinerja kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Beberapa sasaran

dapat dicapai melalui satu program dan pencapaian setiap sasaran

dilaksanakan melalui beberapa kegiatan. Namun demikian, kegiatan yang

dilaporkan untuk mencapai setiap sasaran dibatasi hanya pada kegiatan yang

bersifat strategis.

Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja sasaran strategis tahun 2018

di Sekretariat Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian adalah

sebagai berikut :



Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018

No Indikator Target Realisasi %


90 90 100


92 92 100


90 90 100


90 90 100


100 100 100


3 - -


3,05 3,02 99,10

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja yang

telah ditargetkan pada tahun 2018 secara umum telah terealisasi dengan

sangat baik dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai AKIP Badan Ketahanan Pangan berdasarkan penilaian Inspektorat

Jenderal Kementerian Pertanian

Pada indikator “Nilai AKIP Badan Ketahanan Pangan berdasarkan

penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian” realisasinya telah

mencapai nilai 90 dari target 90 (100%). Indikator ini dicascadingkan

menjadi indikator aktivitas tingkat kesesuaian antara komponen

perencanaan dan penganggaran (%) yang realisasinya telah mencapai

100%. Hal ini dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja aktivitas di level 3

yaitu : (1) Tingkat kesesuaian antara Renstra Badan Ketahanan Pangan

dengan Renstra Kementan (%) realiasasinya 100%; (2) Tingkat kesesuaian

antara Renja Badan Ketahanan Pangan (Form 2) dengan Renja Kementan

(Form 1) realisasinya 100%; (3) Tingkat kesesuaian antara RKA K/L Badan

Ketahanan Pangan (Form 2) dengan Renja Badan Ketahanan Pangan



(Form 2) realisasinya 100%; dan (4) Tingkat kesesuaian antara POK Badan

Ketahanan Pangan dengan RKAK/L Badan Ketahanan Pangan (Form 3)

realisasinya 100%.

2. Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 tahun 2017 yang merupakan

perubahan dari PMK 249 tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi

Kinerja Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga.

Pada indikator “Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 tahun 2017 yang

merupakan perubahan dari PMK 249 tahun 2011” realisasinya telah

mencapai nilai 92 dari target 92 (100%). Hal ini dilihat dari beberapa aspek

penilaian yang dapat terpenuhi yaitu aspek implementasi yang meliputi: (1)

penyerapan anggaran; (2) konsistensi; (3) pencapaian keluaran (output);

dan (4) efisiensi anggaran dan aspek manfaat yaitu pencapaian hasil.

3. Rasio temuan BPK yang terjadi berulang (tahun berjalan) yang

ditindaklanjuti terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya

Pada indikator “Rasio temuan BPK yang terjadi berulang (tahun

berjalan) yang ditindaklanjuti terhadap total temuan BPK pada tahun

sebelumnya” realisasinya telah mencapai 90% dari target 90%. Pada tahun

2018 temuan BPK yang terdapat di Badan Ketahanan Pangan adalah

temuan yang sifatnya berkaitan dengan: (1) Jumlah kesalahan proses

layanan perbendaharaan yang menjadi temuan BPK dan terjadi berulang,

(2) Rasio hasil temuan BPK terkait pengelolaan BMN yang ditindaklanjuti

(tahun berjalan) terhadap total temuan BPK (tahun sebelumnya), (3) Rasio

hasil temuan BPK terkait penyajian laporan keuangan Badan Ketahanan

Pangan yang ditindaklanjuti (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK

(tahun sebelumnya).


keuangan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan yang terjadi berulang

(tahun berjalan) yang ditindaklanjuti terhadap total temuan tahun

sebelumnya

Pada indikator “Rasio temuan Inspektorat Jenderal Kementerian

Pertanian atas pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Ketahanan



Pangan yang terjadi berulang (tahun berjalan) yang ditindaklanjuti

terhadap total temuan tahun sebelumnya” realisasinya telah mencapai

90% dari target 90%. Pada tahun 2018 temuan Inspektorat Jenderal

berkaitan dengan: (1) Jumlah kesalahan proses layanan perbendaharaan

yang menjadi temuan Itjen dan terjadi berulang, (2) Rasio hasil temuan Itjen

terkait pengelolaan BMN yang ditindaklanjuti (tahun berjalan) terhadap total

temuan BPK (tahun sebelumnya), (3) Rasio hasil temuan Itjen terkait

penyajian laporan keuangan Badan Ketahanan Pangan yang ditindaklanjuti

(tahun berjalan) terhadap total temuan Itjen Kementan (tahun sebelumnya).

5. Rasio peraturan ketahanan pangan yang dihasilkan dibanding total

peraturan ketahanan pangan yang dibutuhkan pada tahun berjalan

Pada indikator “Rasio peraturan ketahanan pangan yang dihasilkan

dibanding total peraturan ketahanan pangan yang dibutuhkan pada

tahun berjalan” realisasinya telah mencapai 100% yang ditunjukkan oleh

semua peraturan ketahanan pangan yang diusulkan dapat terselesaikan di

Badan Ketahanan Pangan.

6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Badan Ketahanan

Pangan

Pada Indikator IKM atas layanan publik Badan Ketahanan Pangan tidak

dapat tercapai. Hal ini disebabkan karena Sekretariat Badan tidak

melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara

langsung.

7. Tingkat kepuasan unit kerja eselon II, III dan IV terhadap layanan Sekretariat

Badan Ketahanan Pangan

Pada indikator “Tingkat kepuasan unit kerja eselon II, III dan IV terhadap

layanan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan” realisasinya telah

mencapai 3,02 atau 99,10% dari target 3,05 atau 100%. Indikator ini

dicascadingkan menjadi 4 indikator aktivitas, yaitu tingkat kepuasan unit

kerja eselon II, III dan IV terhadap layanan: (1) Bagian Perencanaan, (2)

Bagian Umum, (3) Bagian Keuangan dan Perlengkapan, serta (4) Bagian

Evaluasi dan Pelaporan (Skala Likert). Realisasi indikator ini mencapai nilai

3,02 atau 99,10%. Nilai ini belum mencapai 100% karena dari 38 responden



yang mengisi kuesioner kepuasan atas layanan Sekretariat Badan

Ketahanan Pangan, sebagian besar responden masih merasa kurang puas

terhadap pelayanan dalam kenyamanan ruang kerja, ruang rapat, perbaikan

peralatan perkantoran dan keamanan kantor serta pelayanan dalam

rekapitulasi absen. Selain itu masih banyak pula responden yang merasa

kurang puas terhadap pelayanan pemberian penghargaan Satya Lencana

Karya Satya. Namun jika dilihat dari indikator kinerja aktivitas di level 3 yaitu

jumlah keluhan (tertulis) Unit Eselon II, III dan IV terhadap layanan

Sekretariat Badan realisasinya sebanyak 0 (tidak ada keluhan).

3. Capaian Kinerja Lainnya

a. Pemeriksaan Hasil Auditor

Capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan tidak lepas dari efisiensi

penggunaan sumberdaya, baik sumberdaya keuangan maupun pegawai.

Penilaian capaian kinerja atas keuangan tidak hanya dari aspek realisasi

keuangan tetapi juga hasil pemeriksaan dari auditor baik dari Inspektorat

Jenderal Kementerian Pertanian, maupun dari Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK). Pemeriksaan dilakukan melalui proses identifikasi masalah, analisis,

dan evaluasi secara independen, objektif, dan professional berdasarkan

standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan

keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

Negara.

Dalam laporan kinerja ini, arah kebijakan pemeriksaan terhadap

pelaksanaan program/kegiatan Badan Ketahanan Pangan oleh Inspektorat

Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu (a) Fokus pada Program Peningkatan

Kedaulatan Pangan, (b) Sebagai motor dalam Penyelenggaraan SPIP, dan (c)

Audit kegiatan periode lalu dan pengawalan SPI kegiatan tahun berjalan,

dengan menerapkan : Integrasi Lini Pengawasan, Proses Pengendalian

Integral dengan Kegiatan, dan Penerapan Kualitas Manajemen (Quality

Manajemen).

Berdasarkan hasil dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) RI Tahun 2018 terhadap kegiatan Badan Ketahanan Pangan



pada 10 (sepuluh) Provinsi yaitu : DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera

Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan,

Gorontalo dan Papua tidak terdapat temuan berulang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian

Pertanian Tahun 2018 pada 9 (sembilan) Propinsi (a) Jawa Timur, (b)

Sulawesi Selatan, (c) Sumatera Selatan, (d) Jawa Tengah, (e) Kalimantan

Selatan, (f) Kalimantan Barat, (g) Nusa Tenggara Barat, (i) Jawa Barat, dan

(j) DI. Yogyakarta. Dalam pemeriksaan tersebut, ruang lingkup pelaksanaan

audit kinerja Ketahanan Pangan meliputi capaian kinerja kegiatan

Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani

Indonesia (TTI), Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Kawasan Mandiri

Pangan (KMP).

Secara umum, temuan Hasil Pemeriksaan tersebut terdapat kelemahan-

kelemahan sebagai berikut :

1) Kepala Satker belum sepenuhnya mengimplementasikan aspek SPI

pada unit kerjanya secara optimal.

2) Piutang 13 Gapoktan di Kabupaten Karawang pada TTI Center Jakarta,

dan TTI Lokal Bogor, Depok, Bekasi seluruhnya Rp. 394.049.800,-

3) Kelebihan pembayaran honor narasumber, sewa mobil sebesar

16.220.000.

4) PPK dan penanggungjawab kegiatan belum sepenuhnya memenuhi

PMK Nomor 168/PMK.05/2015 dan pedoman yang sudah ditetapkan.

5) Identifikasi CP/CL LUPM oleh Tim Teknis kabupaten dan verifikasi Tim

Pembina Provinsi kurang cermat.

6) Penggunaan anggaran belum dilakukan secara cermat dan adanya

kecenderungan penggunaan anggaran tidak diperuntukkan bagi yang

berkepentingan (TTIC).

7) Penggunaan anggaran belum sepenuhnya mengacu kepada Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2017 tentang SBM Tahun 2017.

8) Target kuantitas 250 unit TTI belum terpenuhi dalam rangka

memfasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan belum sepenuhnya

tercapai.

9) Penetapan LUPM belum sepenuhnya tepat sasaran.



10) Penerimaan Negara Bukan Pajak senilai Rp. 115.000.000,00 dari sisa

biaya operasional yang tidak dapat dimanfaatkan tertunda.

11) Piutang Gapoktan berpengaruh terhadap cash flow LUPM.

12) TTI belum melakukan pembukuan yang menyajikan jumlah pasokan dari

masing-masing pemasok dan jumlah penjualan beras (transaksi harian).

13) Terdapat kelebihan biaya pencetakan pada kegiatan Kawasan Mandiri

Pangan di Kab. Tasikmalaya dan Kab. Cirebon senilai Rp. 1.500.000,-

untuk disetor ke kas negara.

14) Terdapat kelebihan biaya konsumsi rapat pada kegiatan KRPL di Kab.

Tasikmalaya Rp. 1.800.000 dan Kab. Cirebon senilai Rp. 1.500.000,-

untuk disetor ke kas negara.

Terhadap temuan di atas telah disampaikan ke Pusat-Pusat yang menangani

kegiatan dan telah ditindaklanjuti penyelesaiannya dengan menyetor ke kas

negara. Badan Ketahanan Pangan selaku penanggungjawab kegiatan tetap

melaksanakan pemantauan dan pengawalan ke daerah melalui monitoring

dan evaluasi terhadap kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Tabel 7 Percepatan Penyelesaian Kerugian Negara (KN) BKP Tahun 2017-2018

No Uraian Tahun 2017 Tahun 2018

Temuan Penyelesaian Sisa Temuan Penyelesaian Sisa

1 Temuan Itjen 208.426.904 125.786.904 82.640.000 380.256.182 380.256.182 -

2 Temuan BPKP 973.233.704 452.113.680 521.120.024 361.476.725 235.724.054 125.752.671

3 Temuan BPK-RI 200.000.000 5.000.000 195.000.000 75.732.012 75.732.012 -

Jumlah 1.381.660.608 582.900.584 798.760.024 817.464.919 691.712.248 125.752.671

4. Capaian Kinerja Pegawai Badan Ketahanan Pangan

Sumberdaya manusia/pegawai yang tersedia dan berkualitas sangat

menentukan bagi keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas dan

kegiatan Badan Ketahanan Pangan. Pada tahun 2018, Badan Ketahanan

Pangan Kementerian Pertanian didukung oleh 287 orang pegawai, dengan

komposisi sebagai berikut :



a. Tingkat pendidikan: SLTA ke bawah sebanyak 72 orang pegawai atau 25,09

persen, Diploma-3 sebanyak 9 orang pegawai atau 3,14 persen, Strata Satu

sebanyak 106 orang pegawai atau 36,93 persen, Strata Dua sebanyak 87

orang pegawai atau 30,31 persen, dan Strata Tiga sebanyak 13 orang

pegawai atau 4,53 persen.

b. Kepangkatan: golongan I sebanyak 2 orang pegawai atau 0,70 persen,

golongan II sebanyak 21 orang pegawai atau 7,32 persen, golongan III

sebanyak 212 orang pegawai atau 73,87 persen, dan golongan IV sebanyak

52 orang pegawai atau 18,12 persen.

c. Usia: 21-25 tahun sebanyak 1 orang pegawai atau 0,35 persen, usia 26-35

tahun sebanyak 50 orang pegawai atau 17,42 persen, usia 36-45 tahun

sebanyak 104 orang pegawai atau 36,24 persen, usia 46-55 tahun sebanyak

78 orang pegawai atau 27,18 persen, dan usia lebih dari 56 tahun sebanyak


d. Jenis kelamin: laki-laki sebanyak 143 orang pegawai atau 49,83 persen dan

perempuan sebanyak 144 orang pegawai atau 50,17 persen.

Dari jumlah sumberdaya tersebut dibagi ke 4 (empat) eselon II yaitu :

1. Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2018, sebanyak 54 orang

pegawai, dengan komposisi yang beragam, yaitu:

a. Tingkat pendidikan: SLTA ke bawah sebanyak 11 orang pegawai atau

20,37 persen, Diploma-3 sebanyak 2 orang pegawai atau 3,70 persen,

Strata Satu sebanyak 20 orang pegawai atau 37,04 persen, Strata Dua

sebanyak 16 orang pegawai atau 29,63 persen, dan Strata Tiga sebanyak


b. Kepangkatan: golongan I tidak ada, golongan II sebanyak 2 orang pegawai

atau 3,70 persen, golongan III sebanyak 46 orang pegawai atau 85,19

persen, dan golongan IV sebanyak 6 orang pegawai atau 11,11 persen.

c. Usia: kurang dari 26 tahun tidak ada, usia 26-35 tahun sebanyak 11 orang

pegawai atau 20,37 persen, usia 36-45 tahun sebanyak 21 orang pegawai

atau 38,89 persen, usia 46-55 tahun sebanyak 14 orang pegawai atau



25,93 persen, dan lebih dari 56 tahun sebanyak 8 orang pegawai atau

14,81 persen.

2. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2018, sebanyak 63 orang

pegawai, dengan komposisi yang beragam, yaitu:


persen, Diploma-3 sebanyak 2 orang pegawai atau 3,17 persen, Strata

Satu sebanyak 22 orang pegawai atau 34,92 persen, Strata Dua sebanyak

27 orang pegawai atau 42,86 persen, dan Strata Tiga sebanyak 3 orang




sebanyak 42 orang pegawai atau 66,67 persen, dan golongan IV sebanyak






15,87 persen.

3. Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2018,

sebanyak 56 orang pegawai, dengan komposisi yang beragam, yaitu:

a. Tingkat pendidikan: SLTA ke bawah sebanyak 10 orang pegawai atau

17,86 persen, Diploma-3 sebanyak 1 orang pegawai atau 1,79 persen,

Strata Satu sebanyak 23 orang pegawai atau 41,07 persen, Strata Dua

sebanyak 20 orang pegawai atau 35,71 persen, dan Strata Tiga sebanyak


b. Kepangkatan: golongan I tidak ada, golongan II sebanyak 2 orang pegawai

atau 3,57 persen, golongan III sebanyak 41 orang pegawai atau 73,21

persen, dan golongan IV sebanyak 13 orang pegawai atau 23,21 persen.







19,64 persen.

4. Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2018, sebanyak 114 orang

pegawai, dengan komposisi yang beragam seperti yang disajikan pada Tabel

8 berikut ini :

Tabel 8 Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

Kementerian Pertanian Tahun 2014 – 2018

Uraian Pegawai Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

Jumlah Pegawai

2014 2015 2016 2017 2018

1 Tingkat Pendidikan 137 137 131 124 114

a. SLTA ke bawah 57 57 51 48 42

b. Sarjana Muda dan D-3 4 4 4 4 4

c. Sarjana Strata-1 dan D-4 50 50 51 47 41

d. Strata-2 Magister 24 24 24 23 24

e. Strata-3 Doktor 2 2 1 2 3

2 Kepangkatan 137 137 131 124 114

a. Golongan I 1 1 1 1 1

b. Golongan II 17 17 16 15 14

c. Golongan III 107 107 101 93 83

d. Golongan IV 12 12 13 15 16

3 Usia 137 137 131 124 114

a. Kurang dari 26 tahun 1 1 1 0 1

b. 26 - 35 tahun 20 20 19 17 16

c. 36 - 45 tahun 42 42 42 36 31

d. 46 - 55 tahun 60 60 45 43 41

e. Lebih dari 56 tahun 14 14 24 28 25

4 Jenis Kelamin 137 137 131 124 114

a. Laki-Laki 86 87 82 79 67

b. Perempuan 51 50 49 45 47

Sumber : Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

Jumlah pegawai Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2018 sebanyak

114 orang dengan komposisi yang beragam seperti yang disajikan pada Grafik

berikut :



Grafik 1. Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

Grafik di atas menyajikan jumlah pegawai Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

tahun 2018 berdasarkan :


persen, Diploma-3 sebanyak 4 orang pegawai atau 3,50 persen, Strata Satu

sebanyak 41 orang pegawai atau 35,96 persen, Strata Dua sebanyak 24 orang

pegawai atau 21,05 persen, dan Strata Tiga sebanyak 3 orang pegawai atau

2,63 persen.



sebanyak 83 orang pegawai atau 72,80 persen, dan golongan IV sebanyak 16

orang pegawai atau 14,03 persen.

c. Usia: kurang dari 26 tahun sebanyak 1 orang pegawai atau 0,87 persen, usia

26-35 tahun sebanyak 16 orang pegawai atau 14,03 persen, usia 36-45 tahun

sebanyak 31 orang pegawai atau 27,19 persen, 46-55 tahun sebanyak 41



orang pegawai atau 35,96 persen, dan lebih dari 56 tahun sebanyak 25 orang


d. Jenis kelamin: laki-laki sebanyak 67 orang pegawai atau 58,77 persen dan

perempuan sebanyak 47 orang pegawai atau 41,23 persen.

Dalam rangka penilaian indikator kinerja individu/pegawai, sejak tahun 2014 telah

dilaksanakan penilaian Standar Kinerja Pegawai (SKP) dengan menggunakan

sistem aplikasi SKP secara online yang menekankan output pekerjaan dan

kehadiran pegawai.

Untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan kualitas

aparatur dalam penyelenggaraan berbagai tugas dan fungsi Badan Ketahanan

Pangan, pada tahun 2018 telah dilakukan:

a. Program tugas belajar kepada 10 pegawai yang terdiri dari 7 (tujuh) orang

dalam penyelesaian tugas belajar angkatan tahun 2016 dan 2017, serta 2

(dua) orang tugas belajar angkatan tahun 2018. Dari peserta tugas belajar

tersebut terdapat 3 (tiga) orang program S3;

b. Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen PNS, dimana setiap PNS wajib mendapatkan pengembangan

kompetensi minimal 20 Jam pelajaran pertahun, Badan Ketahanan Pangan

telah melaksanakan Bimbingan teknis pengembangan kompetensi bidang

kepegawaian lingkup Badan Ketahanan Pangan yang diikuti 150 (seratus

lima puluh) pegawai. Bimtek ini diperuntukkan bagi pegawaian yang dalam

tahun 2018 belum pernah mengikuti pengembangan kompetensi;

c. Penyelesaian administrasi kepegawaian antara lain : 1) kenaikan pangkat

periode April 2018 sebanyak 42 (empat puluh) pegawai dan periode Oktober

2018 sebanyak 10 (sepuluh) pegawai; 2) kenaikan gaji berkala pegawai

Badan Ketahanan Pangan selama tahun 2018 sebanyak 102 (seratus dua)

pegawai; 3) proses cuti sebanyak 956 (sembilan ratus lima puluh enam); 4)

pencatuman gelar sebanyak 21 (dua puluh satu); dan 5) proses batas usia

pensiun (BUP) sebanyak 18 (delapan belas) pegawai;

d. Penghargaan dan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)

diberikan kepada pegawai Badan Ketahanan Pangan sebanyak 18 pegawai;



e. Pengembangan kapasitas pejabat fungsional Pegawas Mutu Hasil Pertanian

(PMHP), Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP), dan Analis Ketahanan

Pangan (AKP) sebagai berikut :

1) Penilaian dupak pejabat fungsional PMHP dan APHP dilaksanakan 2

periode yaitu periode penilaian Desember 2017 sampai dengan Mei

2018 dan periode Juni 2018 sampai dengan november 2018. Sementara

untuk Analis Ketahanan Pangan dilakukan Penilaian Tim Kinerja Instansi

satu kali dalam satu tahun,

2) Workshop pejabat fungsional PMHP diikuti oleh 94 (sembilan puluh

empat) pejabat fungsional PMHP, workshop pejabat fungsional APHP

diikuti oleh 102 (seratus dua) pejabat fungsional APHP dan workshop

Pejabat fungsional AKP diikuti oleh 66 (enam puluh enam) pejabat

fungsional AKP,

3) Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang

Pengantan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/

Inpassing, Badan Ketahanan Pangan telah melakukan uji kompetensi

pejabat fungsional dalam rangka Inpassing untuk jabatan fungsional

PMHP, APHP dan AKP;

f. Pengukuran Indeks Penerapan Nilai-Nilai Budaya Kerja (IPNBK) Aparatur

Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2018 adalah 3,59 dengan kualitas

budaya kerja 89,78 dan termasuk dalam kriteria sangat baik;

g. Tahun 2018 Badan Ketahanan Pangan juga telah melaksanakan Penilaian

Eksternal. Dalam penilaian ini, sebagai responden adalah stakeholder Badan

Ketahanan Pangan yang terdiri dari Dinas Urusan Pangan Provinsi dan

Kabupaten/Kota dan DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota. Nilai srvey

eksternal Badan Ketahanan Pangan adalah 79,05 dengan klasifikasi kualitas

B (baik).

5. Capaian Kinerja Hukum dan Perundang-Undangan

Dalam menjalankan pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan

pangan, perlu ada payung hukum agar setiap pelaksanaan program dan



kegiatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan

yang telah dilaksanakan, peraturan perundang-undangan, dan Naskah

Perjanjian yang diprakarsai oleh Badan Ketahanan Pangan tahun 2018 antara

lain:

(1) Peraturan perundang-undangan

a. Peraturan perundang-undangan yang disusun untuk memberikan cara

menghitung jumlah cadangan beras di masing-masing daerah provinsi dan

kabupaten/kota, yaitu: Peraturan Menteri Pertanian Nomor

11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

481) dan diundangkan pada tanggal 9 April 2018.

b. Peraturan perundang-undangan yang disusun untuk menindaklanjuti Pasal 8

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan

Gizi, ketentuan mengenai batas waktu simpan Cadangan Pangan Pemerintah

yaitu: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/KN.130/8/2018

tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah. (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1230) dan diundangkan pada tanggal 5

September 2018. Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dilakukan

untuk menjaga kecukupan CBP baik jumlah maupun mutunya antardaerah

dan antarwaktu.

c. Peraturan perundang-undangan yang disusun untuk menindaklanjuti Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman

Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup

Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018, yaitu:

1) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 62/Kpts/RC.110/J/12/2017 tentang

Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui

Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2018;


Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2018;


Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2018;

4) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64.1/Kpts/RC.110/J/12/2017 tentang

Petunjuk Teknis Pengembangan Pangan Pokok Lokal Tahun 2018;




Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor

63/Kpts/RC.110/J/12/2017 Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan

Mandiri Pangan Tahun 2018;


Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor

64.1/Kpts/RC.110/J/12/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan

Pangan Pokok Lokal Tahun 2018.

d. Peraturan perundang-undangan yang disusun dengan adanya perubahan

susunan keanggotaan dan penanggung jawab wilayah Tim Serap Gabah

Petani, maka diubah Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/Kpts

/OT.050/5/2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri

Pertanian Nomor 225/Kpts/OT.050/4/2017, dengan Keputusan Menteri

Pertanian Nomor 92/Kpts/OT.050/1/2018 tentang Perubahan Kedua Atas

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Tim

Serap Gabah Petani (Keputusan in mulai berlaku pada tanggal 26 Januari

2018).

e. Peraturan perundang-undangan yang disusun dengan adanya perubahan

susunan keanggotaan dan penanggung jawab wilayah Tim Serap Gabah

Petani serta untuk mempercepat dan memperlancar kegiatan penyerapan

gabah petani, maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku : (1) Keputusan

Menteri Pertanian Nomor 249/Kpts /OT.050/5/2016 tentang Tim Serap

Gabah Petani; (2) Keputusan Menteri Pertanian 225/Kpts/OT.050/5/2017

tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/Kpts

/OT.050/5/2016 tentang Tim Serap Gabah Petani; (3) Keputusan Menteri

Pertanian Nomor 92/Kpts/OT.050/1/2018 tentang Perubahan Kedua Atas


Serap Gabah Petani dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor

172/Kpts/OT.050/2/2018 tentang Tim Serap Gabah Petani.

f. Peraturan perundang-undangan yang disusun untuk mempercepat

pengentasan kemiskinan di perdesaan dengan memanfaatkan potensi

sumber daya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan



serta menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat

Terbatas tanggal 18 Oktober 2017 yaitu:


Penanggulangan Kemiskinan Melalui Padat Karya.

g. Peraturan perundang-undangan yang disusun agar pelaksanaan

pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan segar dapat berjalan

efektif dan efisien yaitu Keputusan Menteri Pertanian Nomor

764/Kpts/OT.050/11/2018 tentang Kelompok Kerja Keamanan dan Mutu

Pangan Segar.

h. Peraturan perundang-undangan yang disusun untuk mencabut Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan

Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan, dan Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010, serta untuk

menindaklanjuti ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan , Mutu, dan

Gizi Pangan, yaitu Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang

Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan. Proses penyusunan

Rancangan Peraturan Menteri ini sudah ditanda tangan oleh Menteri

Pertanian dengan Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 pada tanggal 31

Desember 2018, saat ini memasuki tahap permohonan pengundangan

Peraturan Menteri Pertanian Dalam Berita Negara ke Direktur Jenderal

Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia.

i. Peraturan perundang-undangan yang disusun untuk menindaklanjuti Pasal 4

ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/KN.130/8/2018

tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah ditetapkan Rancangan

Keputusan Menteri Pertanian tentang Kriteria Penurunan Mutu Cadangan

Beras Pemerintah. Saat ini Rancangan Keputusan Menteri Pertanian tentang

Kriteria Penurunan Mutu Cadangan Beras Pemerintah masih dalam proses

pembahasan.



(2) Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Ketahanan Pangan

a. Nota Kesepahaman antara Kepala Badan Ketahanan Pangan dengan

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia

(ASPRINDO) , Nomor B.219/HK.230/J/05/2018, Nomor 01/INA/MoU/DPP-

Asprindo/V/2018 tentang Program Pengentasan Kemiskinan. Nota

Kesepahaman ini ditanda tangan pada tanggal 4 Mei 2018 dan berakhir

pada tanggal 4 Mei 2019.

b. Nota Kesepahaman antara Badan Ketahanan Pangan dengan Forum

Komunikasi Kabupaten Penghasil Sagu Seluruh Indonesia (FOKUS

KAPASSINDO), Masyarakat Singkong Indonesia (MSI), Asosiasi Petani

Organik Bumi pasundan (ASETNA BUNDA), Gabungan Pengusaha

Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Ikatan Wanita Pengusaha

Indonesia (IWAPI), Nomor B-329/HK.220/J/7/2018 , Nomor 001/FK-

MoU/VII/2018, Nomor 003/DPN MSI/VII/2018, Nomor

003/EK/ASETNABUNDA/VII/2018, Nomor 065/DPP/GAPMMI/VII/2018,

Nomor 054/IWAPI-BKP/VII/2018 tentang Pemanfaatan dan

Pengembangan Pangan Lokal Nusantara Dalam Mendukung Percepatan

Penganekaragaman Pangan . Nota Kesepahaman ini ditanda tangan pada

tanggal 27 Juli 2018 dan berakhir pada tanggal 27 Juli 2019.

c. Nota Kesepahaman antara Badan Ketahanan Pangan dan Direktorat

Jenderal Penguatan Daya saing produk Kelautan dan Perikanan,

Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Fakultas Teknologi Pertanian,

Universitas Gadjah Mada, Nomor 1012/FTP-UGM/HK/2018, Nomor

05/PDSPKP-KKP/PKS/IX/2018, Nomor B-386/HK.220/J/09/2018, tentang

Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal Dalam Mendukung

Penganekaragaman Panga Bergizi, Aman dan Sehat . Nota Kesepahaman

ini ditanda tangan pada tanggal 18 September 2018 dan berakhir pada

tanggal 18 September 2021.

d. Nota Kesepahaman antara Direktur Utama PD. Pasar Jaya dengan Direktur

Eksekutif Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia , Direktur

Eksekutif Asosiasi Pengusaha Pengolah dan Pengguna Daging Skala

Menengah, Kecil, dan Rumah Tangga, dan Direktur Eksekutif Asosiasi

Distributor Daging Indonesia, Nomor 250/1.824.571 , Nomor 1165, Nomor



27/PKS-APPHI/III/2018, Nomor 01/IV/ASP/MOU/2018, Nomor

012/MOU/ADDI/III/2018 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Komoditas

Daging Sapi/Kerbau Beku menghadapi hari besar keagamaan nasional.

Nota Kesepahaman ini ditanda tangan pada tanggal 28 Maret 2018 dan

berakhir pada tanggal 28 September 2018. Kepala Badan Ketahanan

Pangan untuk Nota Kesepahaman ini posisinya mengetahui, karena Badan

Ketahanan Pangan mengkoordinasikan penyusunan Nota Kesepahaman.

e. Nota Kesepahaman antara Direktur Utama PD. Pasar Jaya dengan Ketua

Gapoktan/Champion komoditas bawang merah, dan Ketua

Gapoktan/Champion komoditas aneka cabai, Nomor 249/1.824.571 ,

Nomor 016/MT/III/2018, Nomor A-078/CCI.28/M03/2018 tentang Stabilisasi

Pasokan dan Harga Komoditas bawang merah dan aneka cabai

menghadapi hari besar keagamaan nasional.

Nota Kesepahaman ini ditanda tangan pada tanggal 28 Maret 2018 dan

berakhir pada tanggal 28 September 2018. Kepala Badan Ketahanan

Pangan untuk Nota Kesepahaman ini posisinya mengetahui, karena Badan

Ketahanan Pangan mengkoordinasikan penyusunan Nota Kesepahaman.

f. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Ketahanan Pangan dengan

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Perusahaan Umum (Perum)

Bulog, PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk. Nomor

52/HK.220/J/02/2018 , Nomor I/HK.07.01/II/2018, Nomor Kerma/2/II/2018,

Nomor PK-54/DA200/02/2018, Nomor B.228-Dir/PPK/02/2018 tentang

Serap Gabah/Beras Petani 2018. Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangan

pada tanggal 13 Februari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember

2018.

g. Perjanjian Kerja Sama Antara Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan

Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Dengan Departemen

Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Agribisnis Asosiasi Pengusaha

Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) tentang Program Pengentasan

Kemiskinan Melalui Kegiatan Pengembangan Pangan Lokal, Nomor

335/KN,200/J.4.10/2018, Nomor 002/pks.I/DPP-Asprindo/X/2018, tentang

Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Kegiatan Pengembangan



Pangan Lokal . Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangan pada tanggal 30

Oktober 2018 dan berakhir pada tanggal 4 Mei 2019.

6. Penyelenggaraan Kehumasan, Tata Usaha, dan Perpustakaan

Dalam upaya membangun citra kelembagaan ketahanan pangan,

menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

ketahanan pangan, kegiatan publikasi, promosi dan dokumentasi sangat

strategis untuk dilakukan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dan mampu

membangun citra positif kelembagaan terhadap masyarakat dan media massa

pada tahun 2018 antara lain :

a. Pengelolaan Informasi Publik

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan

Informasi Publik di Badan Ketahanan Pangan, mulai dari pengumpulan bahan,

penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi

Publik, telah ditetapkan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Badan Ketahanan

Pangan berdasarkan keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan nomor

12/KPTS/OT.050/J/2/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pembantu Pelaksana lingkup Badan Ketahanan Pangan.

Selain itu juga telah dilaksanakan Sosialisasi Pengelolaan Informasi

Publik lingkup Badan Ketahanan Pangan pada tanggal 26 Februari 2018 di

Ruang Nusantara I, Gedung E lantai 4 yang dihadiri oleh perwakilan seluruh

bagian dan bidang lingkup BKP.

Rekapitulasi pelayanan informasi publik pada tahun 2018 adalah sebagai

berikut:

- Pada tahun 2018, ada 18 permohonan informasi publik, 18 pemberitahuan

dan tidak ada keberatan serta penolakan.

- Jumlah pemohon informasi publik berdasarkan latar belakang pekerjaan

sebagai berikut : citivas akademika sebanyak 12 orang, PNS sebanyak 4

orang, karyawan swasta sebanyak 1 orang serta wartawan sebanyak 1

orang.



- Tujuan pemanfaatan data dan informasi dari pemohon informasi publik

antara lain untuk data pendukung penyusunan skripsi/tesis, penulisan berita

di media dan penyusunan jurnal.

- Rata – rata waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi

publik adalah 3 hari 11 jam 30 menit 53 detik.

b. Pengelolaan Media Sosial Badan Ketahanan Pangan

Tim Media Sosial Badan Ketahanan Pangan dibentuk dengan

Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan nomor 58/Kpts/OT.050/J/2017,

dan terkait mutasi pegawai di lingkup BKP maka telah dilakukan perubahan SK

tersebut pada bulan Agustus 2018 dengan nomor SK

41/KPTS/OT.050/J/08/2018 yang didalam nya ditegaskan tugas tim media

sosial sebagai berikut :

- Menulis dan menyebarluaskan berita terkait dengan program dan capaian

Badan Ketahanan Pangan pada media sosial;

- Memantau, mengumpulkan, dan mengklarifikasi berita;

- Menganalisis berita hasil klarifikasi;

- Menulis berita dan tanggapan berdasarkan hasil analisis;

- Melakukan pengelolaan dan kompilasi dokumen berita media sosial;

- Melakukan evaluasi pemberitaan Badan Ketahanan Pangan.

Akun resmi media sosial yang dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan adalah :

- Facebook Fan Page dengan nama Badan Ketahanan Pangan-Kementerian

Pertanian dengan total jumlah pengikut 7.688 pengikut.

- Instagram dengan nama badanketahananpangan dengan total pengikut

14,2 ribuan pengikut.

- Twitter dengan nama BKP Kementan RI dengan jumlah pengikut sebanyak

1.600-an pengikut.

Bentuk konten yang ditampilkan melalui media sosial berupa artikel, berita foto,

infografis, videografis, link berita, dan lain lain.

Publikasi melalui media sosial ini diharapkan dapat memperluas jangkauan

target audience terhadap informasi program dan kegiatan Badan Ketahanan



Pangan. Selain itu juga telah diterbitkan 2 buku kumpulan infografis BKP yang

disebarluaskan di lingkup internal BKP dan beberapa stakeholders terkait.

c. Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia (HPS)

Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Ketahanan

Pangan Kementerian Pertanian dalam rangka peringatan HPS XXXVIII Tingkat

Nasional Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

1) Pameran Hari Pangan Sedunia

Puncak Hari Pangan Sedunia 2018 digelar di Desa Jejangkit Muara,

Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan pada tanggal 18 Oktober

2018 yang berada di tengah lahan rawa yang dimanfaatkan sebagai

lahan pertanian produktif. Tema yang diusung pada tahun 2018 ini

adalah “Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Rawa Lebak dan Pasang Surut

menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045”.

Dalam rangkaian kegiatan HPS dilaksanakan kegiatan pameran pada

tangggal 18 – 21 Oktober 2018 di Areal Kantor Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan, Banjar Baru. Stand Badan Ketahanan Pangan

diintegrasikan dengan stand Kementerian Pertanian.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian

masyarakat internasional akan pentingnya penanganan permasalahan

pangan baik di tingkat global, regional dan nasional, serta memperkokoh

solidaritas antar bangsa untuk menanggulangi kekurangan pangan dan

gizi yang dialami sebagian penduduk dunia, terutama di negara

berkembang.

Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ini diantaranya masyarakat

mengetahui peran pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dalam upaya

mewujudkan ketahanan pangan nasional; tumbuhnya kesadaran

masyarakat terhadap potensi sumberdaya alam, permasalahan dan

tantangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

2) Lomba Menggambar dalam rangka Hari Pangan Sedunia

Dalam rangka HPS, Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan

kegiatan lomba menggambar pada tanggal 20 Oktober 2018 di Gedung



DR.KH. Idham Chalid, Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi

Kalimantan Selatan dan diikuti oleh Siswa Sekolah Menengah (SMP) se

Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Tema Lomba Menggambar adalah “Manfaatkan Pekarangan sebagai

Sumber Pangan Keluarga“. Peserta lomba menggambar dibagikan kaos

dan tas bertuliskan ”World Food Day”, yang berisi bahan dan alat tulis

untuk menggambar (krayon, pinsil, penghapus rautan dan meja gambar).

Peserta juga mendapat sertifikat keikutsertaan lomba, dan pemenang

diberikan hadiah piala dan piagam penghargaan atas prestasi yang telah

diraihnya. Seluruh hasil karya lomba menggambar diikutsertakan dalam

Lomba Desain Poster dengan tema #ZeroHunger yang diadakan oleh

Organisasi Pangan Sedunia (FAO).

Tim juri terdiri dari 2 (dua) orang yaitu 1) Dosen Seni rupa Universitas

Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Hadi Widodo, S.Sn, MPd; 2)

Pemerhati seni/sanggar, Noor Hidayat, ST; 3) Kepala Sub Bagian

Humas dan Tata Usaha, Badan Ketahanan Pangan, Eddy Suntoro, S

Sos, M Si.

Pemenang lomba mewarnai dipilih 6 (enam) terbaik yaitu :

- Juara I : Nasywa Alifa Adinda Putrisyah dari SMPN 1 Banjarbaru

- Juara II : Hanifah Nailatun Naafiah, SMPN 1 Banjarbaru

- Juara III : Syabina Nur Fitriani, SMPN 3 Martapura

- Juara Harapan I : Khansa Afifah Raharja, SMPN 2 Banjarbaru

- Juara Harapan II : Nazara Zaskia, SMPN 3 Martapura

- Juara Harapan III : Dwi Kartika Melati, SMPN 6 Martapura

d. Konferensi Pers

Beberapa kegiatan konferensi pers yang dilaksanakan oleh Badan

Ketahanan Pangan pada tahun 2018 sebagai berikut :

1) Konferensi Pers “Bazar Beras di 4 Provinsi” di TTIC, Jakarta pada tanggal

12 Januari 2018;

2) Konferensi Pers “Pengembangan Pangan Pokok Lokal (P3L)” di Bogor

pada tanggal 20 Maret 2018;



3) Konferensi Pers “Stabilisasi Harga Pangan Menjelang Idulfitri” di TTIC,

Jakarta pada tanggal 11 Juni 2018;

4) Konferensi Pers “Jelang Gelar Pangan Nusantara 2018” di Hotel Kartika

Chandra, Jakarta pada tanggal 26 Juli 2018;

5) Konferensi Pers “Operasi Pasar Daging Ayam Beku” di TTIC Jakarta pada

tanggal 28 Juli 2018;

6) Konferensi Pers “Peran BKP Kementan Dalam Penanganan Kerawanan

Pangan dan Pengentasan Kemiskinan” di Bogor pada tanggal 30 Oktober

2018;

7) Konferensi Pers “Capaian 4 Tahun Badan Ketahanan Pangan untuk

Pengentasan Rentan Rawan Pangan” di R Nusantara II BKP pada tanggal

16 November 2018;

8) Konferensi Pers “Jelang HBKN Natal 2018 dan Tahun Baru 2019” di R

Nusantara II BKP pada tanggal 5 Desember 2018;

9) Konferensi Pers “Gelar Telur Murah di TTIC Jakarta pada tanggal 15

Desember 2018;

10) Konferensi Pers “Pelepasan Gelar Telur Murah” di TTIC Jakarta pada

tanggal 28 Desember 2018;

11) Konferensi Pers “Peran Sektor Pertanian Dalam Pengendalian Inflasi” di

Gedung PIA, Jakarta pada tanggal 28 Desember 2018.

e. Kunjungan Pers

Kegiatan kunjungan pers bertujuan untuk memberikan informasi tentang

program/kebijakan dan kegiatan di bidang ketahanan pangan langsung ke

lapangan serta mempublikasikan tentang peran dan manfaat kegiatan

ketahanan pangan yang telah dilaksanakan serta meningkatkan peran aktif

media massa untuk menyebarluaskan kebijakan dan program ketahanan

pangan.

Badan Ketahanan Pangan melaksanakan beberapa kegiatan kunjungan

pers selama tahun 2018 sebagai berikut :

1) Kunjungan pers ke Bogor pada tanggal 21 Maret 2018 dengan tema isu

Pengembangan Pangan Pokok Lokal. Kunjungan diikuti oleh beberapa



wartawan media massa yakni Republika, RMOL, TVRI, Detik.com,

Antara dan Inilah.com ke beberapa lokasi sebagai berikut :

- Pelaku Usaha Pangan Lokal Kosibo (Komunitas Singkong Bogor) di

Kampung Ciranjang, Kelurahan Pamoyanan, Kota Bogor yang

mengembangkan aneka olahan singkong.

- Pelaku Usaha Lapis Talas Sangkuriang di Sentul, Bogor

- Kelompok Tani Satria di Desa Cikarawang, Dramaga, Bogor yang

mengembangkan pengolahan singkong menjadi tepung mocaf

2) Kunjungan pers Jawa Timur pada tanggal 10 November 2018 dengan

objek lokasi panen jagung di Desa Kali Pepe, Kecamatan

Yosowilangun, Kabupaten Lumajang dan Desa Jenggawah Kabupaten

Jember. Kunjungan pers diikuti oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan

didampingi oleh Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan. Media

yang ikut hadir adalah RMOL dan Republika.

3) Kunjungan pers ke Yogyakarta pada tanggal 13 November 2018 dengan

objek liputan pemantauan Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta dan

Gapoktan Among Tani, Kedundang Temon, Kulon Progo. Kunjungan

pers diikuti oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan didampingi oleh

Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Kepala Pusat Distribusi dan

Cadangan Pangan. Media yang ikut meliput adalah RMOL, Republika

dan Kedaulatan Rakyat.

4) Kunjungan pers ke Ambon, Maluku pada tanggal 12 – 13 Desember

2018 dalam rangka pengamanan harga dan pasokan pangan jelang

HBKN dengan kunjungan ke lokasi Pasar Arumbae Mardika, Ambon

dan Kelompok Tani/ LUPM Ngudi Bugo di Desa Waimital, Kecamatan

Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Media yang yang ikut meliput

adalah metrotvnews.com.

5) Kunjungan pers ke Maluku Tenggara pada tanggal 7 Desember 2018

untuk melihat kegiatan kelompok tani penerima manfaat bantuan SOLID

di Kabupaten Halmahera Utara dengan objek kunjungan ke Federasi

Tani Desa Togoliua, Kecamata Galela Timur yang mengembangkan



budidaya ubi kayu serta Federasi Tani Desa Ngidiho yang

mengembangkan budidaya hortikultura (tomat dan cabai). Kunjungan

pers diikuti oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan didampingi oleh

Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan. Media yang ikut meliput

adalah RMOL dan Republika.

6) Kunjungan pers ke Sulawesi Utara pada tanggal 21 – 22 Desember

2018 dalam rangka pengamanan pasokan dan harga pangan jelang

HBKN dengan kunjungan ke Pasar Bersehati Manado, TTIC Provinsi

Sulawesi Utara Manado serta Gapoktan Kanapian Luwu Utara dan

Gapoktan Rindu Alma Agro di Kabupaten Minahasa Tenggara. Selain itu

juga mengunjungi kegiatan KRPL ke KWT Senang Hati Kelurahan

Tongkaina Kecamatan Bunaken Barat Kota Manado. Kunjungan pers

diikuti oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan didampingi oleh Kepala

Pusat Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan. Media yang ikut

meliput adalah RMOL.

f. Publikasi Informasi Ketahanan Pangan

Publikasi merupakan strategi kehumasan untuk menarik perhatian

masyarakat terhadap kegiatan yang direncanakan suatu institusi. Melalui

publikasi di media massa, isi pesan tentang proses atau keberhasilan suatu

program yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan bisa tergambarkan dengan

jelas, sehingga bisa memberi inspirasi kepada masyarakat untuk memahami,

mendukung dan melaksanakan program yang dilaksanakan, dan juga akan

berkelanjutan. Publikasi dilakukan bekerjasama dengan media massa sebagai

berikut :

1) Kerjasama publikasi dengan Media Indonesia

2) Kerjasama publikasi dengan Republika

3) Kerjasama publikasi dengan Sinartani

4) Kerjasama publikasi dengan JPNN.com

5) Kerjasama publikasi dengan Fajar.com

6) Kerjasama publikasi dengan Vivanews.com

7) Kerjasama publikasi dengan Gatra.com

8) Kerjasama publikasi dengan Metrotvnews.com



9) Kerjasama publikasi dengan Kumparan.com

10) Kerjasama publikasi dengan Kompas.com

11) Kerjasama publikasi dengan Detik.com

12) Kerjasama publikasi dengan Monitor.com

13) Kerjasama publikasi dengan Rakyat Merdeka Online (RMOL)

14) Kerjasama publikasi dengan B2B

15) Kerjasama publikasi dengan Inilah.com

16) Kerjasama publikasi dengan Swadaya

g. Pengelolaan Perpustakaan

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Perpustakaan adalah

Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber

informasi yang berupa Pengembangan Koleksi, Pengolahan bahan pustaka,

Penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka dan Pelayanan Informasi.

Pembelian bahan pustaka dilakukan setiap awal tahun sesuai dengan

permintaan koleksi melalui survei bahan pustaka. Selain pembelian, koleksi

perpustakaan juga diperoleh dari hadiah berbagai eselon 1 di Kementerian

Pertanian. Jumlah koleksi di Perpustakaan Badan Ketahanan Pangan yaitu

2600-an ekslempar yang terdiri dari koleksi Agama, bahasa, psikologi,

kesehatan, gizi, Jurnalistik, Hukum, Hubungan Masyarakat, Pertanian,

Ketahanan Pangan,Statistik, sastra, sejarah, geografi. Selain itu juga tersedia

jurnal, buletin, majalah dan kliping berita.

Pengolahan bahan pustaka meliputi klasifikasi bahan pustaka dan

membuat katalog. Pelayanan informasi yaitu memberikan layanan sirkulasi

(peminjaman) yang pada tahun 2018 terdapat 28 transaksi peminjaman

koleksi.

h. Pengelolaan Kearsipan dan Tata Usaha

Dengan semakin meningkatnya volume naskah dinas dari hasil kegiatan

yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, maka penanganannya perlu

didukung dengan sistem administrasi yang memadai, yaitu dengan mengubah

sistem manual kesistem komputerisasi sehingga pengolahan naskah dinas

dapat dilakukan dengan cepat. Salah satu diantaranya dengan menerapkan



Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) dilingkungan Kementerian

Pertanian.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Ketahanan Pangan

Kementerian Pertanian telah mengadakan Sosialisasi Tata Naskah Dinas

Elektronik lingkup Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pada

tanggal 26 Februari 2018 di Ruang rapat Nusantara I Badan Ketahanan

Pangan. Acara dibuka oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, dan dihadiri

oleh Pejabat Eselon III, IV dan Panitera yang membidangi administrasi

persuratan di lingkup Badan Ketahanan Pangan.

Selain itu juga telah dilaksanakan Pertemuan Koordinasi Tata Usaha

dan Kearsipan lingkup Badan Ketahanan Pangan di Bogor pada tanggal 2-3

Oktober 2018 yang dihadiri oleh pejabat fungsional arsiparis lingkup Badan

Ketahanan Pangan. Materi yang dibahas antara lain : 1) Alur Pengelolaan

Arsip Dinamis di Badan Ketahanan Pangan; 2) Persiapan materi bahan

pameran kearsipan; 3) Pembuatan SKP berdasarkan Perka ANRI No.23

Tahun 2017.

B. Capaian Akuntabilitas Anggaran

Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dalam melanjutkan

pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2018 mendapat alokasi anggaran

yang bersumber dari APBN senilai Rp.600.286.783.000,- yang terdiri dari

Rp.527.612.000.000,- untuk mendukung kegiatan BKP dan Rp.72.674.783.000,-

adanya tambahan alokasi anggaran pengadaan Gabah di Luar Kualitas (GLK) dan

Pembelian Gabah/Beras dengan Fleksibilitas Harga Tahun 2017 oleh BULOG

atau mengalami kenaikan (13,77%). Dana tersebut untuk kegiatan: (1)

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan

Rp.251.243.118.000,- ; (2) Pengembangan Ketersediaan Rp.90.341.400.000,- ;

(3) Pengembangan Penganekaragaman Pangan dan Peningkatan Pangan Segar

Rp.173.194.500.000,- ; dan (4) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

Rp.85.507.765.000,- .



Tahun 2018 Sekretariat Badan Ketahanan Pangan mengelola anggaran

sebesar Rp.85.507.765.000,- atau 14,24 persen dari total alokasi anggaran BKP

Pusat Rp.600.286.286.783.000,-. Secara rinci, anggaran yang dialokasikan pada

Sekretariat BKP disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9 Alokasi dan Realisasi Anggaran yang Dikelola Sekretariat Badan

Ketahanan Pangan TA. 2018

No Uraian PPK

Alokasi Realisasi Sisa Anggaran

Rp0.00 % Rp0.00 % Rp0.00 %

1 Sekretariat 85.507.765.000 100,00 79.330.119.248 92,78 6.177.645.752 7,22

Jumlah 85.507.765.000 100,00 79.330.119.248 92,78 6.177.645.752 7,22

No Kegiatan Anggaran

1 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Rp. 48.626.865.000

2 Layanan Internal (Overhead) Rp. 1.697.000.000

3 Layanan Perkantoran Rp. 35.183.900.000

Jumlah Rp. 85.507.765.000

Dengan rincian detail sebagai berikut :

No Output/Sub Output Anggaran

1 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Rp. 48.626.865.000

A. Penyusunan rencana program, anggaran dan kerja sama Rp. 12.459.166.000

B. Pemantauan dan Evaluasi Program Rp. 5.401.150.000

C. Kepegawaian, organisasi, humas dan hukum Rp. 6.255.000.000

D. Keuangan dan Perlengkapan Rp. 6.255.000.000

E. Manajemen dan Adminstrasi Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah

Rp. 3.792.749.000

2 Layanan Internal (Overhead) Rp. 1.697.000.000

3 Layanan Perkantoran Rp. 35.183.900.000

Jumlah Rp. 85.507.765.000

Dari Tabel 9 di atas dapat dilaporkan bahwa masih terdapat efisiensi anggaran

sebesar Rp.6.117.645.752,- atau 7,22 persen yang dikembalikan ke kas negara.

Realisasi anggaran yang dikelola Sekretariat Badan Ketahanan Pangan TA. 2018

dari Bulan Januari sampai Desember disajikan pada Tabel 10 dan grafik berikut :



Tabel 10 Realisasi Anggaran yang Dikelola Sekretariat Badan Ketahanan Pangan TA.

2018 Per Bulan

No Bulan Realisasi Anggaran

1 Januari 2.958.083.371

2 Februari 5.954.902.510

3 Maret 6.196.826.045

4 April 6.276.680.159

5 Mei 5.307.432.831

6 Juni 5.821.249.578

7 Juli 6.617.750.527

8 Agustus 6.577.222.137

9 September 5.376.154.914

10 Oktober 7.320.180.377

11 November 9.732.586.972

12 Desember 11.191.049.827

Grafik 2. Realisasi Anggaran Sekretariat Badan

Berdasarkan grafik di atas dapat dilaporkan bahwa realisasi anggaran yang

dikelola Sekretariat Badan Ketahanan Pangan TA. 2018 dari Bulan Januari

sampai Desember sebagian besar mengalami peningkatan. Namun, pada Bulan

Mei dan September realisasi ini mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya

revisi DIPA sehingga menyebabkan ada beberapa kegiatan yang belum dapat

direalisakan.



Beberapa komponen yang akan dilakukan oleh Sekretariat Badan Ketahanan

Pangan untuk mengukur efisiensi kegiatan dan berbasis kinerja adalah penetapan

standar analisis biaya, analisis beban kerja pegawai, serta konsistensi dalam

mendukung target Renstra maupun IKU Badan Ketahanan Pangan.

Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, alokasi anggaran Sekretariat

Badan Ketahanan Pangan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan seperti yang

disajikan pada Tabel 11 dan grafik di bawahnya. Hal ini karena adanya kegiatan

prioritas dan kebijakan pemerintah untuk mendukung kegiatan agar berjalan lebih

baik.

Tabel 11 Alokasi dan Realisasi Anggaran yang Dikelola Sekretariat Badan

Ketahanan Pangan TA. 2013 – 2018

No Uraian PPK


Rp0.00 % Rp0.00 % Rp0.00 %

2013

1 Sekretariat 40.157.804.000 100 34.924.185.496 87 5.593.618.504 13

Jumlah 40.157.804.000 100 34.924.185.496 87 5.593.618.504 13

2014

1 Sekretariat 42.389.616.000 100 34.537.340.243 81 7.852.275.757 19

Jumlah 42.389.616.000 100 34.537.340.243 81 7.852.275.757 19

2015

1 Sekretariat 59.498.047.000 100 46.243.027.470 77,72 13.255.019.530 21,48

Jumlah 59.498.047.000 100 46.243.027.470 83,96 13.255.019.530 21,48

2016

1 Sekretariat 60.730.603.000 100 47.254.198.930 77,80 13.476.404.070 22,19

Jumlah 60.730.603.000 100 47.254.198.000 78,60 13.476.404.070 22,19

2017

1 Sekretariat 57.966.476.000 92,35 54.201.708.176 93,51 3.764.767.824 6,49

Jumlah 57.966.476.000 92,35 54.201.708.176 93,51 3.764.767.824 6,49



No Uraian PPK


Rp0.00 % Rp0.00 % Rp0.00 %

2018

1 Sekretariat 85.507.765.000 100 79.330.119.248 92,78 6.177.645.752 7,22

Jumlah 85.507.765.000 100 79.330.119.248 92,78 6.177.645.752 7,22

Grafik 3. Alokasi dan Realisasi Anggaran yang Dikelola Sekretariat Badan

Ketahanan Pangan TA. 2013 – 2018

C. Efisiensi

Berdasarkan PMK Nomor 214 Tahun 2017, pengukuran efisiensi dilakukan

dengan membandingkan penjumlahan (∑) dari selisih antara perkalian pagu

anggaran keluaran dengan capaian anggaran dan realisasi anggaran keluaran

dengan penjumlahan (∑) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian

keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

Ket : E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i



Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah −20%.

Setelah dilakukan perhitungan dengan mengikuti formula di atas diperoleh nilai

efisiensi penggunaan anggaran Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2018

adalah sebesar 7,09. Dengan nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar itu

dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran Sekretariat Badan Ketahanan

Pangan Tahun 2018 cukup efisien.

D. Dukungan Instansi Lainnya

Badan Ketahanan Pangan khususnya Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya tidak terlepas dari dukungan instansi

lain yaitu :

1. Eselon I Lainnya khususnya Ditjen Tanaman Pangan dan Setjen (khususnya

Pusdatin), sebagai Penanggung Jawab Upsus Pajale Provinsi Sulawesi Utara.

2. Eselon II, yaitu dukungan data dan informasi pelaksanaan kegiatan sebagai

bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi.

3. SKPD Ketahanan Pangan, dukungan laporan pelaksanaan kegiatan secara

manual maupun online sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi.

4. Kementerian Keuangan, yaitu (a) Koordinasi penyusunan RKA KL, (b) Koordinasi

penyusunan dan penerbitan DIPA, (c) sistem pemantauan dan pelaporan kinerja

instansi (PMK 249/2011 yang telah ubah menjadi PMK 214/2017) yang di update

secara online oleh satker pusat dan daerah dalam hal pelaporan fisik dan

keuangan yang sudah diinput oleh KPPN daerah; (d) sistem pelaporan keuangan

(SPAN dan SAI) yang disampaikan oleh satker daerah setiap bulan; (e)

peraturan-peraturan keuangan yang terkait dengan perencanaan dan

pengelolaan keuangan.

5. Bappenas, yaitu : (a) pelaporan E-Monev Bappenas secara triwulanan, (b)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renja KL.

6. K/L, akademisi, swasta, dan media, yang tergabung dalam Tim Pokja Ahli dan

Pokja Teknis. Tugas pokja-pokja tersebut yaitu memberikan solusi permasalahan

dan isu-isu yang dapat mengganggu stabilitas ketahanan pangan.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Capaian kinerja dan anggaran Sekretariat Badan Ketahanan Pangan tahun 2018

secara umum telah menunjukkan hasil yang sangat baik. Capaian ini adalah sebagai

beikut:

1. Nilai AKIP Badan Ketahanan Pangan berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal

Kementerian Pertanian telah mencapai nilai 90 dari target 90 atau telah mencapai

persentase 100 persen. Indikator ini dicascadingkan menjadi indikator aktivitas tingkat

kesesuaian antara komponen perencanaan dan penganggaran (%).

2. Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017, yang merupakan perubahan

dari PMK 249 tahun 2011) telah mencapai nilai 92 dari taget 92 atau telah mencapai

persentase 100 persen. Hal ini dilihat dari beberapa aspek penilaian yang dapat

terpenuhi yaitu aspek implementasi yang meliputi: (1) penyerapan anggaran, (2)

konsistensi, (3) pencapaian keluaran, dan (4) efisiensi anggaran dan aspek manfaat

yaitu pencapaian hasil.

3. Rasio temuan BPK yang terjadi berulang (tahun berjalan) yang ditindaklanjuti

terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya telah mencapai 90% dari target

90% atau telah mecapai persentase 100 persen.


keuangan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan yang terjadi berulang (tahun

berjalan) yang ditindaklanjuti terhadap total temuan tahun sebelumnya telah

mencapai 90% dari target 90% atau telah mencapai persentase 100 persen.

5. Rasio peraturan ketahanan pangan yang dihasilkan dibanding total peraturan

ketahanan pangan yang dibutuhkan pada tahun berjalan telah mencapai 100% dari

target 100% atau telah mencapai persentase 100 persen karena semua usulan

peraturan ketahanan pangan telah selesai diusulkan.

6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Badan Ketahanan Pangan

tidak diukur karena indikator ini tidak secara langsung menjadi tugas dan fungsi

Sekretariat Badan.



7. Tingkat kepuasan unit kerja eselon II, III dan IV terhadap layanan Sekretariat Badan

Ketahanan Pangan mencapai 3,02 atau 99,10 persen dari target 3,05 atau 100

persen. Indikator ini tidak mencapai target karena masih ada beberapa responden

yang merasa kurang puas terhadap komponen layanan Sekretariat Badan.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras yang dilakukan oleh satuan

kerja penanggungjawabnya. Meski demikian, masih ada beberapa indikator yang belum

mencapai target yang disebabkan oleh beberapa faktor. Indikator yang tidak tercapai

yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Badan Ketahanan Pangan.

Hal ini disebabkan karena indikator ini tidak secara langsung merupakan tugas dan

fungsi Sekretariat Badan. Selain itu, tingkat kepuasan unit kerja eselon II, III dan IV

terhadap layanan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan mencapai 3,02 atau 99,10

persen dari target 3,05 atau 100 persen. Indikator ini tidak mencapai target karena masih

ada beberapa responden yang merasa kurang puas terhadap komponen layanan

Sekretariat Badan. Dari 38 responden yang mengisi kuesioner kepuasan atas layanan

Sekretariat Badan Ketahanan Pangan, sebagian besar responden masih merasa kurang

puas terhadap pelayanan dalam kenyamanan ruang kerja, ruang rapat, perbaikan

peralatan perkantoran dan keamanan kantor serta pelayanan dalam rekapitulasi absen.

Selain itu masih banyak pula responden yang merasa kurang puas terhadap pelayanan

pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

B. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja

Sekretariat Badan Ketahanan Pangan pada tahun yang akan datang antara lain :

1. Meningkatkan perencanaan peningkatan kualitas perencanaan termasuk dalam

menetapkan indikator dan target kinerja sesuai dengan konsep SMART dengan cara

melakukan reviu Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 – 2019.

2. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi berbasis teknologi informasi dan

komunikasi yang mengintegrasikan antara perencanaan, pelaksanaan, dan

pemantauan kinerja dan anggaran sehingga mempermudah dalam melakukan

monitoring capaian kinerja dan anggaran.



3. Peningkatan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) termasuk

manajemen resiko pelaksanaan program secara komprehensif, sehingga risiko tiap

program dapat diidentifikasi, dimitigasi, sehingga memperbesar persentase

keberhasilan pencapaian target kinerja.

4. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar satuan kerja pusat dan daerah untuk

mendorong tumbuhnya budaya kerja organisasi yang professional, akuntabel,

mempunyai integritas, dan inovatif.

5. Peningkatan kapasitas SDM aparat khususnya tenaga fungsional yang menangani

ketahanan pangan dapat dilakukan dengan mengembangkan kemampuan yang

seimbang antara SDM aparat di Pusat dan Daerah melalui jejaring kerja yang dapat

mengakses informasi ketahanan pangan. Untuk itu perlu dukungan fasilitasi berupa

perangkat lunak, perangkat keras, dan pengembangan diri melalui pelatihan, studi

banding, serta supervisi yang sifatnya kesetaraan dan pembinaan.

6. Penyempurnaan Program Kerja dan Rencana Aksi; mengingat situasi dan kondisi

yang cepat berubah dan berkembang serta spesifikasi lokasi yang menuntut

pelaksanaan kegiatan yang berbeda-beda.

7. Untuk konsolidasi internal difokuskan kepada: peningkatan profesionalisme SDM,

pengembangan dan pengelolaan perencanaan partisipatif, modernisasi pengelolaan

aset negara/barang milik negara (BMN), sosialisasi dan advokasi, serta

pengembangan dan pemantapan sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi.

8. Meningkatkan mekanisme alur monitoring dan evaluasi serta pembenahan pada

penguatan mekanisme perencanaan.

9. Memperkuat posisi Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi antar lintas

sektor untuk menghasilkan suatu kebijakan yang operasional bagi pemangku

kepentingan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah maupun secara

nasional.



L A M P I R A N



Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (sebelum revisi)







Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (setelah revisi)







Lampiran 3 Struktur Organisasi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL



No Sasaran Kegiatan

(SK)

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

(IKSK)/Indikator Sub Output Target

Rencana Aksi

TW I TW II TW III TW IV

1 Terwujudnya

akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah di

lingkungan Badan

Ketahanan Pangan

1. Nilai AKIP Badan Ketahanan

Pangan berdasarkan penilaian

Inspektorat Jenderal Kementan

(Nilai)

90 90

(100%)

2. Nilai kinerja (NK) (berdasarkan

PMK 249 Tahun 2011) (Nilai) dan

diubah menjadi PMK 214 tahun

2017)

92 92

(100%)

2 Terwujudnya

pengelolaan keuangan

yang akuntabel di

lingkungan Badan

Ketahanan Pangan

1. Rasio hasil temuan BPK yang

terjadi berulang yang

ditindaklanjuti (tahun berjalan)

terhadap total temuan BPK pada

tahun sebelumnya (%)

90 90

(100%)

2. Rasio hasil temuan Inspektorat

Jenderal Kementan atas

pengelolaan keuangan di

lingkungan BKP yang terjadi

berulang yang ditindaklanjuti

(tahun berjalan) terhadap total

temuan pada tahun sebelumnya

(%)

90 90

(100%)

3 Tersedianya peraturan

perundang-undangan

ketahanan pangan

sesuai kebutuhan

Rasio peraturan ketahanan pangan

yang dihasilkan dibanding total

peraturan ketahanan pangan yang

dibutuhkan pada tahun berjalan (%)

100 100

(100%)


layanan publik Badan

Ketahanan Pangan

Indeks kepuasan masyarakat (IKM)

atas layanan publik BKP (Skala

Likert)

3 -


layanan Sekretariat

Badan Ketahanan

Pangan

Tingkat kepuasan unit kerja eselon

II,III, dan IV terhadap layanan

Sekretariat BKP (Skala Likert) 3,05

3,02

(99,10%)

Lampiran 4 Pemantauan Indikator Kinerja Per Triwulan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2018


SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

JL. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu, Jakarta

Selatan

Documents

BADAN KETAHANAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN …bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/Evalap/Lakin_Setba_2018... · Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ... Sekretariat Badan Ketahanan