BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN … filepeningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan ... % konflik ipoleksosbud, hukum dan

BADAN KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK KABUPATEN LAMONGAN

PROSES BISNIS

1. UU No. 23 Tahun 2014

Pasal 25 Ayat (3)

Urusan pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati dibantu oleh Instansi Vertikal di Daerah.

Pasal 25 Ayat (5)

Dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan umum di biayai dari APBN.

2. PP 18/2016

Pasal 122 ( PERALIHAN )

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Badan kesatuan Badan dan Politik tetap melaksanakan tugasnya dan anggaran penyelenggara urusan tersebut dibebankan pada APBD sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai urusan Pemerintahan Umum diundangkan.

3. PERDA Kabupaten Lamongan No.5 Tahun 2016

Pasal 11 ( PERALIHAN )

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Badan Kesatuan dan Politik yang terbentuk dengan SOTK sebelum Perda ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan pemerintahan umum diundangkan.

4. Peraturan Bupati Lamongan No.27 Tahun 2011

Tentang kedudukan dan Fungsi Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Lamongan.

1

2

3

4

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat

Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran.

5

TUJUAN KABUPATEN LAMONGAN

Bakesbangpol Kabupaten Lamongan

1. Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS

2. Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat

3. Meningkatnya jumlah transmigran yang berhasil

4. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

5. Meningkatnya pelaksanaan keluarga berencana

6. Meningkatnya peran masyarakat dan lembaga dalam pembangunan desa

7. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga

8. Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah

9. Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan

10. Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan

Indikator Sasaran:

% konflik ipoleksosbud, hukum dan HAM yang diselesaikan

11. Meningkatnya ketertiban masyarakat/ masyarakat taat hukum

12. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat

Indikator sasaran:

% Ormas, orpem, dan LSM yang terdaftar

% Partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi

BAKESBANGPOL

KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2016-2021 DENGAN

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2016-2021

RPJMD TAHUN 2016 - 2021

VISI: TERWUJUDNYA LAMONGAN

LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING

MISI: MISI 1: MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MISI 2: MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH MISI 3: MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN MISI 4: MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK MISI 5: MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL

RENSTRA TAHUN 2016-2021

MISI 5 MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT

YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL

TUJUAN: Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmois dan berwawasan kebangsaan serta

sadar politik

SASARAN: 1. Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan

kebangsaan 2. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat

INDIKATOR SASARAN: 1. Prosentase konflik ipoleksosbud, hukum dan

HAM yang diselesaikan 2. Prosentase Ormas, Orpem dan LSM yang

terdaftar 3. Posentase patisipasi masyarakat dalam pesta

demokrasi: - Pilpres - Pilgub - Pileg - Pilbup

Tugas :

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik

Fungsi :

Penyusunan kebijakan teknis dan strategis pembangunan bangsa dan politik;

Pelaksanaan pembinaan politik dalam negeri, idiologi negara dan pembinaan kesatuan bangsa;

Pelaksanaan fasilitasi kegiatan kesatuan bangsa dan politik

Pelaksanaan kajian strategis di bidang kesatuan bangsa;

Pengkoordinasian kegiatan kesatuan bangsa dan politik dengan instansi dan atau lembaga terkait;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kesbang dan Politik;

Pengendalian pelaksananan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggqaan badan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUGAS DAN FUNGSI BAKESBANGPOL KABUPATEN LAMONGAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 27 TAHUN 2011

PROSES BISNIS INTI

• Meningkatnya harmoni sosial dan

wawasan kebangsaan

• Meningkatnya pendidikan politik

masyarakat

MANFAAT/OUTCOME Menurunnya angka konflik dan

meningkatnya pemahama terait

wasbang pada masyarakat. serta

meningatnya partisipasi

masyarakat dalam pesta

demokrasi

PROSES BISNIS BAKESBANGPOL

PROSES BISNIS MANAJEMEN

• Pengelolaan Program dan Anggaran

• Pengelolaan dan Pengembangan SDM

• Pengelolaan pengawasan dan akuntabilitas

• Pengelolaan organisasi dan tata laksana

PROSES BISNIS PENDUKUNG

• Peraturan Perundang Undangan meliputi

Tupoksi Organisasi

• SDM (Kompetensi dan Kesadaran Pegawai)

• Ketersediaan Sarana & Prasarana serta

• Teknologi Informasi

• Perencanaan yang Baik

• Ketersediaan Anggaran yang Cukup

STAKEHOLDERS

BUPATI, DPRD BPK,

KEMENTERIAN, PEMPROV,

OPD, MASYARAKAT

REGULASI

DANA

SDM

MASYARAKAT

DUKUNGAN KINERJA

BADAN PADA RPJMD

MISI 5

MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL

TUJUAN

Mewujudkan kehidupan

bermasyarakat yang harmois dan berwawasan

kebangsaan serta sadar politik

SASARAN

Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan

INDIKATOR SASARAN

Persentase Konflik Ipoleksosbud, Hukum dan

HAM yang diselesaikan

INDIKATOR TUJUAN

• Prosentase penyelesaian konflik sosial

• Prosentase indeks demokrasi

Meningkatnya Pendidikan Politik

Masyarakat

Persentase Ormas, Orpem dan LSM yang terdaftar

PersentasePartisipasi Masyarakat dalam

mengikuti pesta demokrasi

VISI TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING

PROSES BISNIS INTI Mewujudkan kehidupan

bermasyarakat yang harmonis dan berwawasan kebangsaan serta

sadar politik


Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan

Tindak Kriminal

konflik Ipoleksosbud yang ditangani

informasi yang difasilitasi terkait

dengan ipoleksosbud

kecamatan yang terpelihara

keamanannya

konflik sosial yang ditangani

Meningkatkan penanganan potensi

konflik dan pasca konflik

Pembuatan Peta Rawan Konflik

Merumuskan Indikator Konflik/ Identifikasi

Masalah

Monitoring wilayah terkait konflik ipoleksosbud

Koordinasi dengan pihak-pihak terkait (Kodim dan Polres)

Peningkatan pengembangan

wawasan kebangsaan

peningkatan wawasan kebangsaan

Monitoring daerah potensi konflik agama

Pengawasan Tenaga Kerja Asing

Sosialisasi terkait wawasan kebangsaan

Pembinaan resimen mahasiswa

Pebinaan Integrasi Bangsa


Masyarakat

Peningkatan Pendidikan Politik

Masyarakat

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

mengikuti pesta demokrasi

LSM, Ormas atau Orpol yang menerima

bantuan

Fasilitasi Ormas Orpem dan LSM

Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Politik Kaum

Perempuan

Fasilitasi Kegiatan RANHAM

Sosialisasi UU Pemilu

LEVEL 0

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

PROSES BISNIS INTI

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berwawasan kebangsaan

serta sadar politik


Peningkatan Pemeliharaan

Kantrantibmas dan pencegahan Tindak

Kriminal




wawasan kebangsaan

Meningkatnya Kesadaran Politik

Masyarakat

Peningkatan pendidikan politik

masyarakat

LEVEL 0

LEVEL 1

LEVEL 2

PROSES BISNIS DALAM PENCAPAIAN SASARAN


Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan Tindak

Kriminal





Peningkatan pengembangan wawasan

kebangsaan


LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3


Peningkatan Pemeliharaan

Kantrantibmas dan pencegahan Tindak

Kriminal



dengan ipoleksosbud


keamanannya





Merumuskan Indikator Konflik/

Identifikasi Masalah



LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4



wawasan kebangsaan







LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4


Meningkatnya Pendidikan

Politik Masyarakat


Masyarakat

Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam mengikuti pesta

demokrasi

LSM, Ormas atau Orpol yang

menerima bantuan


Sosialisasi Peningkatan Kesadaran

Politik Kaum Perempuan



LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

PENGINTREGASIAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang

harmonis dan berwawasan kebangsaan serta sadar

politik


Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan

Tindak Kriminal



dengan ipoleksosbud


keamanannya





Merumuskan Indikator Konflik/

Identifikasi Masalah




wawasan kebangsaan







Bidang Kajian Strategis dan Kewaspadaan

Subbid Kajian Strategis

Subbid Kewaspadaan

Bidang Integrasi Bangsa dan

Wasbang

Subbid Integrasi Bangsa

Subbid Wawasan Kebangsaan

SOTK PROSES BISNIS

Program Pemeliharaan Kantratibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Fasilitasi Kerjasama Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Fasilitasi Forum Komunikasi Deteksi Dini Pada Masyarakat

Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Pembinaan dan Pengamanan Wilayah

Monitoring Poleksosbud

Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah


Pembinaan Orang Asing, WNI Keturunan

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Peningkatann Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama /FKUB

Pemantauan dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat

Pusat Pendidikan wawasan Kebangsaan

Fasilitasi kegiatan resimen mahasiswa

Pembinaan Deradikalisasi dan wawasan Kebangsaan

Pembinaan Integrasi Bangsa

PENGINTREGASIAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berwawasan kebangsaan

serta sadar politik


Masyarakat


Masyarakat

Peningkatan partisipasi masyarakat

dalam mengikuti pesta demokrasi

LSM, Ormas atau Orpol yang menerima

bantuan


Sosialisasi Peningkatan

Kesadaran Politik Kaum Perempuan



Bidang Hubungan Antar Lembaga

dan Politik

Subbid Hubungan Antar Lembaga

Subbid Politik

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Fasilitasi Penyaluran Bantuan LSM

Fasilitasi dan Verifikasi Penyaluran Bantuan Dana Partai

Politik

Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda

dan LSM

Aplikasi sistem informasi database organisasi

Peningkatan kesadaran politik kaum perempuan

Sosialisasi undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang

organisasi kemasyarakatan

Pembinaan Purnawirawan TNI, POLRI, SIPIL

Forum Komunikasi Putra Putri TNI, POLRI

Sosialisasi Undang-Undang Pemilu bagi Parpol dan

Masyarakat

SOTK PROSES BISNIS

Documents

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN … filepeningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan ... % konflik ipoleksosbud, hukum dan