MEA 2015, Pendidikan di Indonesia, dan Trisakti Jokowi

ASEAN Economic Community atau dikenal dengan Masayrakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan segera dilaksanakan di tahun 2015 ini. MEA menandai terintegrasinya ASEAN ke dalam era baru dengan bebasnya alur perdagangan barang, jasa, investasi, modal, dan pekerja terampil. Dalam hal ini, adanya MEA juga sebagai tanda bahwa ASEAN telah berubah dari semula kawasan dengan basis kerjasama politik-keamanan, sosial-budaya, serta ekonomi, saat ini lebih memprioritaskan ekonomi perdagangan bebas, dan parahnya, MEA sepenuhnya mengabdi pada sistem ekonomi kapitalisme-neoliberal.

MEA sebagai langkah untuk merubah ASEAN menjadi pasar tunggal dan basis produksi. ASEAN mempunyai keinginan untuk menjadi sebuah kawasan ekonomi yang sangat kompetitif dan berintegrasi penuh dengan komunitas global di tahun 2015 ini. Dengan MEA, maka ASEAN akan sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip ekonomi liberal, berorientasi keluar, inklusif, dan perekonomian yang didorong oleh pasar, yang konsisten dengan aturan-aturan multilateral serta patuh kepada sistem berbasis aturan bagi kepatuhan efektif dan pelaksanaan komitmen-komitmen ekonomi.

Sejatinya, MEA ini adalah upaya meliberalisasi perekonomian kawasan, dalam hal ini ASEAN. Modus operandi saat ini yang paling banyak digunakan dalam mempercepat ekspansi kapitalisme-neoliberal adalah melalui liberalisasi dalam segala sektor. Jika dalam kerjasama ekonimi ditingkat multilateral dikenal dengan World Trade Organization (WTO), sementara ditingkat bilateral dan kawasan disebut Bilateral Free Trade Agreement (BFTA) dan Regional Trade Agreement (RTA). Keduanya kini dikenal sebagai FTA (Free Trade Agreement).

Perlu dipahami, bahwa peraturan-peraturan di FTA entah yang bersifat bilateral ataupun regional, berinduk pada perjanjian-perjanjian di WTO yang bersifat multilateral. Disini dapat dimengerti, bahwa sebenarnya MEA ini merupakan instrumen yang digunakan oleh WTO untuk meliberalisasi pasar ASEAN agar sepenuhnya terbuka untuk masuk dan keluarnya arus barang, jasa, modal, investasi, dan pekerja terampil.

Indonesia adalah pasar terbesar di ASEAN, karena berada pada geografi yang sangat strategis. Tetapi, setelah kepemimpinan Ir. Soekarno, yang dimulai dari orde baru sampai saat ini, Indonesia tunduk dan patuh terhadap kepentingan negara-negara liberal. Dengan rezim liberal ini, maka pasar kita yang sangat strategis dan besar ini, serta usaha-usaha perekonomian kita telah dan akan seterusnya dikuasai oleh korporasi-korporasi asing. Disamping itu, integrasi ekonomi ASEAN membatasi kewenangan negara untuk menggunakan kebijakan fiskal, keuangan, dan moneter untuk mendorong kinerja ekonomi dalam negeri. Hilangnya kedaulatan negara merupakan biaya dan pengorbanan terbesar bagi Indonesia.

Perubahan ASEAN menjadi sebuah rezim liberal merupakan hal yang sangat berbahaya bagi Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN itu sendiri, khususnya Indonesia. Dengan bebas bermainnya mekanisme pasar dan kekuatan-kekuatan pasar korporasi multinasional akan menghancur leburkan kekuatan dan kemampuan ekonomi Indonesia. Terkecuali Singapura dan negara-negara ASEAN yang sistem ekonominya sudah sangat liberal. Singapura menjadi sebuah negara anggota ASEAN yang sangat berkepentingan dari liberalisasi ekonomi di ASEAN ini, tanpa memperdulikan negara-negara anggota lain seperti Indonesia yang masih mempunyai problem pada ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan tingkat perekonomian yang masih sangat lemah.

Dengan diimplementasikannya MEA ini, maka kebijakan ekonomi ASEAN dan juga di Indonesia telah diikat ke dalam satu doktrin ekonomi pasar bebas. doktrin tersebut akan membuat Pemerintah Indonesia tidak mempunyai kedaulatan dalam menjalankan roda perekonomiannya selain patuh terhadap asas-asas dalam perjanjian ekonomi liberal tersebut.

Dengan model pembangunan neo-liberal, maka prioritasnya adalah tetap mempertahankan pada ketergantungan modal asing, utang luar negeri, dan peran besar korporasi multi-nasional. Dengan itu,

Pemerintah tidak akan bisa menjalankan kewajiban dasarnya dalam mensejahterakan rakyatnya. Kemiskinan akan terus meningkat, dan kehidupan rakyat Indonesia akan semakin buruk.

MEA yang merupakan bentuk dari kebijakan rezim liberal ASEAN tersebut merupakan bentuk baru dari kolonialisme (neo-kolonialisme) di wilayah ASEAN dan khususnya bagi Indonesia, yang telah lama mengalaminya semenjak rezim orde baru berkuasa. Sebagai negara terbesar dan terkaya sumber daya alamnya di ASEAN, Indonesia menjadi sasaran utama liberalisasi ini.

Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah soal gerak bebas pekerja terampil untuk keluar masuk di negara-negara ASEAN, yang merupakan salah satu elemen dasar dari liberalisasi ekonomi ASEAN yang bernama MEA tersebut. hal tersebut sangat berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. kemampuan SDM di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas standart ASEAN. Ke depan, dipastikan adanya upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia agar bisa bersaing dengan tenaga kerja terampil asing di negara nya sendiri, Indonesia, maupun di negara-negara ASEAN yang lain. Dapat dipastikan pula, bahwa ke depan sangat memungkinkan diterbitkannya cetak biru (blueprint) sistem pendidikan tunggal ASEAN sebagai turunan dari AEC Blueprint soal arus bebas tenaga kerja terampil.

Kebijakan pendidikan di setiap negara anggota ASEAN akan mengarah pada ideologi pasar, sebagai konsekwensi dari kebijakan ekonomi kawasan ASEAN yang berpihak pada kapitalisme-neoliberal. Pendidikan direndahkan posisinya hanya sebagai instrumen elevasi sosial untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ilmu pengetahuan hanya menjadi jajaran angka-angka indeks prestasi untuk menunjang syarat terjun di dunia kerja yang semakin kompetitif dan liberal.

Sistem pendidikan di Indonesia saat ini pun sejatinya sudah mengarah pada tujuan tersebut. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai dasar pendidikan di Indonesia, sejatinya, sudah ber-ideologi pasar. Pendidikan saat ini menjadi instrumen negara dalam penyediaan tenaga kerja murah yang berkorelasi dengan kebijakan sistem pemerintahan Indonesia yang tunduk pada kapitalisme global.

Kebijakan neoliberalisme sebagai ideologi negara dalam praktek pemerintah, berimplikasi pada semua lini kehidupan bangsa Indonesia, termaksud dunia pendidikan. pemaksaan penerapan hukum Ekonomi neoliberalisme pada dunia pendidikan, berdampak pada liberalisasi pendidikan. Pendidikan tidak lagi ditempatkan sebagai alat membangun kepribadian bangsa. Era Neoliberalisme seperti sekarang ini, menjadikan Pendidikan sebagai komoditi bisnis. Tentu saja pihak pemilik modal yang mendapatkan keuntungan yang begitu besar dari sistem pedidikan Indonesia sekarang ini.

Pada tahun 1998, terjadi perubahan status Peguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Upaya pengalihan ini dilakukan untuk mengurangi beban Finansial negara dan menyerahkan sektor pendidikan dalam arena pasar. Sebagai konsekwensi dari liberalisasi pendidikan, negara melepaskan tanggung jawabnya dalam membiayai pendidikan. hal ini, mendorong lembaga-lembaga pendidikan melakukan pengalangan biaya operasional pendidikan. Lepas tangan pemerintah dalam dunia pendidikan mengkibatkan biaya pendidikan drastis melonjak naik.

Kebijakan pendidikan yang mahal ini memang sangat merisaukan karena akan mengubur impian mobilitas kelas sosial bawah untuk memperbaiki kelas sosialnya. Melalui sistem ini, maka yang bisa diserap dalam lingkungan pendidikan adalah mereka yang memiliki kemampuan finansial yang cukup. Lembaga-lembaga pendidikan kian menjadi lembaga elit bahkan menjadi kekuatan yang menghadang arus mobilitas kelas bawah untuk mengakses pendidikan.

Tingkat keberhasilan dan kualitas pendidikan diukur pada tingkat peneriman lulusan tiap tahun dipasar tenaga kerja. Ketika ini menjadi ukuran keberhasilan pendidikan maka kurikulum pendidikan juga akan turut disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Dari sini jelas bagi kita, bahwa liberalisasi ekonomi ASEAN yang berbentuk MEA tersebut harus ditolak oleh Pemerintahan Jokowi-Jk yang berjanji akan menjalankan trisakti dalam pemerintahannya. Dengan diberlakukannya MEA, secara politik Pemerintah Indonesia tidak akan mempunyai kedaulatan dalam melahirkan kebijakan-kebijakannya. Segala kebijakan dan peraturan—atas nama kesepakatan—akan diarahkan untuk menstimulasi liberalisasi tersebut. Kemandirian ekonomi, sebagaimana terdapat dalam trisakti dan nawacita Jokowi-Jk tidak akan tercipta jika Pemerintah tetap mempertahankan ketergantungan pada modal asing, utang luar negeri, dan peran besar korporasi multi-nasional. Selanjutnya, jika liberalisasi dalam segala sektor tersebut—terutama barang dan jasa—akan melahirkan budaya-budaya konsumerisme, individualisme, dan hedonisme. Jauh panggang dari kepribadian bangsa Indonesia yang bersendikan gotong royong, dan mempunyai daya cipta yang tinggi.

Maka dari itu, Kami Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) mendesak kepada Pemerintahan Jokowi-Jk untuk :

1. Tolak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)2. Cabut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas yang sangat pro-pasar3. Tegakkan Trisakti sebenar-benarnya