BAB VI PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN A. Pengertian Pajak Masukan
Dalam pasal 1 poin 24 UU No. 8 TH 1983 sebagaimana diubah terakhir
pada UU No 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai,
dinyatakan bahwa Pajak Masukan adal ah Pajak Pertambahan Nilai yang
seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Paj ak (PKP) karena
perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penerimaan Jasa Kena
Pajak (JKP), dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
dari luar Dae rah Pabean dan impor Barang Kena Pajak. Pengertian di
atas menunjukkan bahwa pajak masukan timbul karena PKP melakukan p
embelian Barang Kena Pajak atau menerima Jasa Kena Pajak atau
jelasnya karena ko nsumsi BKP atau JKP. Ungkapan seharusnya sudah
dibayar pada pengertian di atas mer upakan penerapan accrual basic,
artinya meskipun belum dibayar oleh pembeli BKP atau penerimaan JKP
maka PPN tersebut tetap dapat dikreditkan. B. Mekanisme
Pengkreditan Pajak Masukan 1. Prinsip Dasar Pengkreditan Pajak
Masukan Dalam pasal 9 UU PPN & PPnBM, diatur tentang prinsip
pengkreditan Pajak Masukan : a. Pajak Masukan dalam suatu Masa
Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran d alam Masa Pajak yang
sama. b. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga
belum melakuka n penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas
perolehan dan/atau impor ba rang modal dapat dikreditkan. c. Pajak
Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memen
uhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan
ayat (9) UUPPN d. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran
lebih besar daripada Paja k Masukan, maka selisihnya merupakan
Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena
Pajak. e. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan leb ih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya
merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak
berikutnya. f. Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dapat di ajukan permohonan pengembalian pada akhir
tahun buku. g. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum
dikreditkan dengan Paj ak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat
dikreditkan pada Masa Pajak berikut nya paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkuta n sepanjang
belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. 2.
Persyaratan umum Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan Sukardji
(2003, 267-275) mengemukakan persyaratan Pajak masukan yang dapat
dikre ditkan, sebagai berikut : Persyaratan Formal : o Tercantum
dalam Faktur Pajak Standar atau dokumen tertentu yang diperlak ukan
sebagai faktur pajak standar sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat
5 dan pa sal 14 (6) UU PPN. o Belum dilakukan pemeriksaan. Apabila
dalam suatu pemeriksaan ditemukan Pajak Masukan yang dibayar untuk
perol ehan BKP atau JKP yang dapat dikreditkan tetapi belum
dilaporkan maka PM tersebu t tidak dapat boleh dikreditkan. o Pajak
Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam masa Pajak y
ang sama atau tidak sama sepanjang belum melampaui bulan ke tiga
setelah berakhi rnya masa pajak yang bersangkutan. Pasal 9 (9) UU
PPN. Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi PKP untuk
mengkreditkan PM dalam Masa P ajak Tidak Sama (MTS) dalam masa
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirn ya masa pajak
bersangkutan terhadap PK yang disebabkan karena keterlambatan pene
rimaan Faktur Pajak. Apabila jangka waktu tersebut telah
terlampaui, Pajak Masuk an tersebut masih dapat dikreditkan melalui
pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang
bersangkutan, dengan syarat Pajak Masukan tersebut belum dibebankan
sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasikan) kepada
harga perolehan BKP atau JKP yang bersangkutan, dan belum dilakukan
pemeriksaan
terhadap Pengusaha Kena Pajak tsb. Contoh : Pajak Masukan atas
perolehan Barang Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tertanggal 7 Juli
2006 dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran pada Masa Pajak Juli
2006 a tau pada Masa Pajak berikutnya paling lambat Masa Pajak
Oktober 2006. Apabila te lah lewat waktu 3 bulan, maka pengkreditan
dilakukan melalui pembetulan SPt Masa . Persyaratan Materil : o
Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. berhubungan langsung
dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-keg iatan
produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini
berlaku untu k semua bidang usaha. o Belum dibebankan sebagai biaya
atau dikapitalisasi. C. Pengembalian atas Kelebihan Pajak Masukan
Atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian
pada akhir t ahun buku, kecuali atas kelebihan Pajak Masukan dapat
diajukan permohonan pengem balian pada setiap Masa Pajak oleh : 1.
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak
Berwujud; 2. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak dan/ata u penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut
Pajak Pertambahan Nilai; 3. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/ata u penyerahan Jasa Kena Pajak
yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut; 4. Pengusaha Kena
Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwu jud; 5.
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak;
dan/atau 6. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2a). D. Pajak Masukan yang Tidak
dapat Dikreditkan Dalam Pasal 9 ayat 8 UU PPN No. 42 tahun 2009,
dinyatakan Pajak Masukan yang Tid ak Dapat Dikreditkan adalah atas
: 1. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum
Pengusaha dikuk uhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; Aturan ini
merupakan suatu kepastian hukum tentang Pajak Masukan yang
diperoleh sebelum pengusaha melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pa jak. Contoh : Pengusaha A melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 3 Janu ari 2006
dan mendapatkan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada
tanggal 5 Januari 2006 yang berlaku surut sejak tanggal 3 Januari
2006. Maka berdasarkan a turan ini Pajak Masukan yang diperoleh
sebelum tanggal 3 Januari 2006 tidak dapa t dikreditkan. 2.
Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak
mempunyai hu bungan langsung dengan kegiatan usaha; Contoh : PT. X
adalah PKP yang bergerak dalam usaha industri rumah tangga membeli
sebuah rumah real estate untuk peristirahatan direksi dan tamu.
Rumah tersebut tidak ad a hubungan langsung dengan kegiatan usaha
perusahaan, maka PM atas perolehan rum ah tersebut tidak dapat
dikreditkan. 3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan
dan station wagon, k ecuali merupakan barang dagangan atau
disewakan; Contoh : PT. X sebuah perusahaan industri perkayuan
membeli sebuah sedan untuk dinas dire ktur. Maka Pajak Masukan atas
perolehan sedan tersebut tidak dapat dikreditkan. Contoh : PT.
Rental Riau, PKP. Membeli sebuah kendaraan station wagon untuk
disewakan un tuk dinas direksi. Maka Maka Pajak Masukan atas
perolehan station wagon tersebut dapat dikreditkan. 4. Pemanfaatan
Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena
Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan
sebagai Pengusaha Ken a Pajak; Contoh : Pengusaha A melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pa da
tanggal 3 Januari 2006. Oleh DJP dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak pada tanggal 5 Januari 2006 dan berlaku surut sejak tanggal 3
Januari 2006. Dengan d emikian Pajak Masukan atas pemanfaatan
Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jas a Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean yang diperoleh sebelum tanggal 3 Januari 20 06
tersebut tidak dapat dikreditkan. 5. Perolehan Barang Kena Pajak
atau Jasa Kena Pajak yang faktur pajaknya ti dak memenuhi ketentuan
sebagiamana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 UU PPN (Faktur Pajak);
Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan sarana untuk
mengkreditkan Pajak Masukan. Sehingga Faktur Pajak harus benar,
baik secara formal maupun secara ma teriil. Faktur Pajak harus
diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatang ani oleh
pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk
menandatanganinya . Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan
ketentuan dalam ayat ini dapat men gakibatkan Pajak Pertambahan
Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikred itkan sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f. 6. Pemanfaatan
Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa kena Pajak
dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi
ketentuan seba gaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 6 UU PPN
(dokumen tertentu sebagai Faktur P ajak); Penjelasan sama dengan no
6. 7. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak
Masukannya d itagih dengan penerbitan ketetapan pajak; Pajak
Pertambahan Nilai atas perolehan BKP atau JKP yang dibayar oleh
Pengusaha Kena Pajak berdasarkan suatu ketetapan pajak bukan
merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. 8. Perolehan Barang
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya t idak
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN, diketemukan pada
waktu pemer iksaan. 9. perolehan Barang Kena Pajak selain barang
modal atau Jasa Kena Pajak seb elum Pengusaha Kena Pajak
berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a). Indonesia menganut
sistem self assesment, dimana Pengusaha Kena Pajak wajib mela
porkan sendiri seluruh kegiatan usahanya dalam Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Pe rtambahan Nilai. Apabila ada kekeliruan dalam
pelaporan Pengusaha Kena Pajak dib erikan kesempatan untuk
melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pert ambahan
Nilai. Oleh karena itu apabila dalam pemeriksaan ditemukan Pajak
Masukan yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai ma ka PM demikian tidak dapat dikreditkan. Contoh
: Laporan Surat Pemberitahuan Masa : Pajak Keluaran =
Rp10.000.000,00 Pajak Masukan = Rp 8.000.000,00 Hasil pemeriksaan
diketahui : Pajak Keluaran = Rp15.000.000,00 Pajak Masukan =
Rp11.000.000,00 Berdasarkan ketentuan di atas maka Pajak Masukan
yang dapat dikreditkan bukan sebesar Rp 11.000.000,00, tetapi teta
p sebesar Rp 8.000.000,00, sesuai dengan laporan Surat
Pemberitahuan Masa. Sehin gga perhitungan hasil pemeriksaan adalah:
Pajak Keluaran = Rp15.000.000,00 Pajak Masukan = Rp 8.000.000,00
Kurang Bayar menurut hasil pemeriksaan = Rp 7.000.000,00 Kurang
Bayar menurut Surat Pemberitahuan = Rp 2.000.000,00
Masih kurang dibayar
=
Rp 5.000.000,00
10. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak untuk
menghasilkan BKP / JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari
pengenaan PPN pasal 16B ayat 3 ata u ditanggung pemerintah. 11.
Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak
yang diterbitkan setelah melewati batas waktu 3 (tiga) bulan sejak
berakhirnya batas waktu penerbitan Faktur Pajak. Berdasarkan Kep
DJP KEP-424/PJ/2002 Faktur Pajak tersebut tidak dianggap sebagai
Faktur Pajak Standar, sehingga tidak dapat dikreditkan.
E. Pajak Masukan atas Pemakaian Sendiri dan Pemberian Cuma-Cuma
1. Pemakaian sendiri Dalam SE-04/PJ/2002 pemakaian sendiri hasil
produksi sendiri dilihat dari tujuan pemakaiannya dibedakan atas:
a. Pemakaian sendiri untuk tujuan konsumtif. Menurut KEP DJP
KEP-87/PJ/2002, Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak untuk tujuan
konsumtif adalah pemakaian untuk kepentingan Pengusaha sendiri,
Pengurus, atau diberikan kepada anggota keluarganya atau
karyawannya, baik barang produksi send iri maupun bukan produksi
sendiri, selain pemakaian Barang Kena Pajak untuk tuju an
produktif. SE-04/PJ.51/2002, Atas pemakaian sendiri Barang Kena
Pajak dan atau Jasa Kena Pa jak bukan untuk tujuan produktif
terutang Pajak Pertambahan Nilai dan harus dite rbitkan Faktur
Pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak
merupakan Pajak Keluaran dan sekaligus merupakan Pajak Masukan yang
tidak dapat dikreditkan. Contoh : Pabrikan minuman ringan
menggunakan hasil produksinya untuk konsumsi karyawan atau para
tamu. Perlakuan PPN : PPN dan/atau PPn BM harus dibayar oleh
pengusaha yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 1 huruf d angka 1
huruf e jo Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 UU PPN 1984 . PPN yang
dibayar merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. b.
Pemakaian sendiri untuk tujuan produktif. Menurut KEP DJP
KEP-87/PJ/2002 Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau Pema
nfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif adalah pemakaian
Barang Kena Paja k dan atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata
digunakan untuk kegiatan produksi se lanjutnya atau untuk kegiatan
yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan u saha Pengusaha
yang bersangkutan. Contoh : Pabrikan mobil/truck mempergunakan
sendiri truck yang diproduksinya untuk kegiat an usaha mengangkut
bahan baku spare parts/barang dagangan dari suatu tempat ke
pabriknya atau ke tempat pembeli. Perlakuan PPN : o KEP DJP
KEP-87/PJ/2002 Pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan
Jasa Kena Pajak untuk tujuan pr oduktif belum merupakan penyerahan
Barang Kena Pajak dan atau Jasa kena Pajak se hingga tidak terutang
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Me wah. 2.
Pemberian cuma-Cuma
KEP DJP KEP-87/PJ/2002, Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak
adalah pemberian y ang diberikan tanpa imbalan pembayaran baik
barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, termasuk
pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.
Sedangkan pemberian cuma-cuma Jasa Kena Pajak adalah pemberian Jas
a Kena Pajak yang dilakukan kepada pihak lain tanpa imbalan
pembayaran. SE-04/PJ.51/2002 Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar
oleh Pengusaha Kena Pajak atas perolehan Ba rang Kena Pajak dan
atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan Baran g Kena
Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk pemakaian
sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atau atas perolehan Barang
Kena Pajak yang kemudian di pakai sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak
atau diberikan secara cuma-cuma merupaka n Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaiman a ditetapkan
dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. BKP yang
berasal bukan dari produksi sendiri Untuk PPN, Pajak Masukan atas
perolehan BKP yang berasal bukan dari produksinya sendiri yang
digunakan untuk pemakaian sendiri dengan tujuan konsumtif maupun pe
mberian cuma-cuma berupa hadiah/sumbangan tidak dapat dikreditkan.
F. Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan atas Kasus Khusus 1.
Pengusaha Kena Pajak dapat menggunakan Barang Modal untuk kegiatan
usaha yang penyerahannya terutang PPN dan kegiatan lain yang tidak
terutang PPN (dibe baskan dari pengenaan PPN). Misalnya PKP
menggunakan Generator Listrik untuk keg iatan pabrik dan untuk
rumah dinas karyawan. Maka Mekanisme Pengkreditan PPN Barang modal
tesebut adalah: Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah
sebanding dengan persentase pengguna an barang modal untuk kegiatan
usaha yang terutang PPN. Dalam hal Pajak Masukan tersebut telah
dikreditkan seluruhnya, maka pada akhir t ahun buku harus dihitung
kembali bagian Pajak Masukan yang seharusnya tidak dapa t
dikreditkan, dengan menggunakan rumus : Pajak Masukan yang tidak
dikreditkan = p x PM / T p = persentase rata-rata penggunaan barang
modal untuk kegiatan lain dalam satu tahun. PM = pajak masukan yang
telah dikreditkan T = masa manfaat barang modal, yaitu : Untuk
Bangunan masa manfaat 10 tahun Untuk barang modal lainnya masa
manfaat 5 tahun Contoh : PT. Takut Dosa pada tahun 2005 membeli
sebuah genetaror listrik seharga Rp. 200. 000.000 dan dikenakan PPN
Rp. 20.000.000. Pajak masukan tersebut telah dikreditk an
seluruhnya pada tahun 2005 tersebut. Pada tahun 2006, generator
listrik tersebut di samping digunakan untuk keperluan pabrik
ternyata juga dipakai untuk pembangkit listrik di perumahan
karyawan. Pe nggunaan daya generator listrik untuk perumahan
karyawan tersebut dalam tahun 20 06 rata-rata 10%. Pajak Masukan
yang harus dihitung kembali tahun 2006 adalah p = 10 % PM = Rp.
20.000.000 T = 5 tahun Hasil penghitungan kembali PM = 10 % x ( Rp.
20.000.000/5) = Rp. 400.000,-
2. PKP yang melakukan Kegiatan Usaha Terpadu (Integrated) yang
menghasilkan BKP dan Non BKP atau penyerahannya terutang PPN dan
tidak terutang PPN atau dib ebaskan dari pengenaan PPN . Pajak
Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang
nyata-n yata digunakan untuk kegiatan usaha yang atas penyerahannya
tidak terutang PPN a tau dibebaskankan dari pengenaan PPN tidak
dapat dikreditkan. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak
atau Jasa kena Pajak yang nyata-n yata digunakan untuk kegiatan
usaha yang atas penyerahannya terutang PPN dapat d
ikreditkan; Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau
Jasa Kena Pajak yang digunak an baik untuk kegiatan usaha yang
penyerahannya terutang PPN maupun kegiatan usa ha yang
penyerahannya tidak terutang PPN (dibebaskan dari pengenaan PPN)
dapat d ikreditkan dengan cara : o Pajak Masukan dikreditkan
seluruhnya terlebih dahulu, o Kemudian pada akhir tahun buku harus
dihitung kembali bagian Pajak Masuk an yang seharusnya tidak dapat
dikreditkan dengan rumus : Untuk Barang Modal Pajak Masukan yang
tidak dapat Dikreditkan : = (X/Y) x (PM/T) Untuk Bukan Barang Modal
Pajak Masukan yang tidak dapat Dikreditkan : = (X/Y) x PM
ketarangan : X = jumlah seluruh penyerahan yang tidak terutang PPN
(dibebaskan dari pengenaan PPN) dalam satu tahun buku. Y = jumlah
seluruh penyerahan dalam satu tahu buku PM = Pajak masukan yang
telah dikreditkan seluruhnya T = masa manfaat barang modal yang
ditetapkan yaitu : Untuk Bangunan masa manfaat 10 tahun Untuk
barang modal lainnya masa manfaat 5 tahun Contoh : PT. Indah Bangun
Mandiri merupakan perusahaan pengembang perumahan. Nilai penye
rahan dalam SPT Masa PPN Masa pajak Januari s.d. Desember 2001
adalah sebagai be rikut : Penjualan Rumah Murah = Rp. 1.000.000.000
Total Penjualan Rumah = Rp. 20.000.000.000 PM yang digunakan secara
bersama-sama untuk menghasilkan Rumah murah dan rumah n on murah :
Barang Modal = Rp. 600.000.000 Bukan Barang Modal = Rp.
1.000.000.000 Pajak Masukan yang harus diperhitungkan kembali
adalah : Barang Modal = (1.000 / 20.000) x ( Rp. 600 juta / 5) =
Rp. 6.000.000 Bukan Barang Modal = (1.000 / 20.000) x ( Rp. 1 M) =
Rp. 50 juta Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang
seharusnya tidak dapat dikreditkan tersebut diperhitungkan
(dikurangkan) dari Pajak Masukan pada suatu masa pajak
selambat-lambatnya pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku
( selambat-l ambatnya SPT Masa Maret tahun berikutnya. Penghitungan
kembali pajak Masukan tersebut tidak perlu dilakukan apabila masa m
anfaat barang modal yang bersangkutan telah habis. Penghitungan
kembali Pajak Masukan tersebut juga berlaku dalam hal terjadi perub
ahan penggunaan barang modal untuk kegiatan lain di luar kegiatan
usaha bagi PKP yang memperoleh Fasilitas PPN yang terutang tidak
dipungut/ditangguhkan/dibebas kan atas perolehan barang modal
tersebut. F. RESTITUSI 1. Resitusi atas kelebihan pembayaran PPN
disebabkan oleh : a. Pajak masukan yang dibayar lebih besar dari
Pajak Keluaran yang dipungut . Pada pasal 9 ayat 4 UUPPN dinyatakan
bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisi hnya
merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau
dikompensasika n ke Masa Pajak berikutnya. b. Dalam hal ekspor
barang yang tergolong mewah, selain kelebihan pajak mas ukan juga
disebabkan oleh PPnBM yang dibayar atas perolehan Barang Mewah yang
di ekspor keluar daerah pabean (pasal 10 ayat 3).
Pasal 10 ayat 3 UU PPN : Pengusaha Kena Pajak yang mengekspor
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dapat meminta kembali Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah yan g telah dibayar pada waktu
perolehan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang diekspor
tersebut. c. Penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut KEP-160/PJ/2001
Pemungut Pajak akan memungut PPN yang dikenakan akan perolehan BKP.
2. Tata cara Restitusi a. Menyampaikan permohonan kelebihan
pembayaran pajak dengan cara mengisi kolom yang tersedia dalam
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atau dengan surat
tersendiri b. Satu permohonan kelebihan untuk satu SPt Masa PPN 3.
Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk Pengembalian Kelebihan
Pembayaran PPN. a. Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran
yang berkaitan dengan kel ebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai
yang dimintakan pengembalian. 1) Dalam hal impor Barang Kena Pajak,
dilampirkan : a) pemberitahuan Impor Barang (PIB), b) Surat Setoran
Pajak atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal B ea dan
Cukai c) Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang termasuk
dalam kategori wa jib LPS. 2) Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak,
dilampirkan : a) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah
difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, b) Bill of
Lading (B/L) atau Airway Bill c) Wesel Ekspor atau bukti transfer.
3) Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
kepada P emungut Pajak Pertambahan Nilai, dilampirkan: a) Kontrak
atau Surat Perintah Kerja, b) Surat Setoran Pajak. 4) Dalam hal
permohonan pengembalian yang diajukan meliputi kelebihan pemba
yaran akibat kompensasi Masa Pajak sebelumnya, maka yang
dilampirkan meliputi se luruh dokumen yang berkenaan dengan
kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang
bersangkutan. Soal soal latihan : 1. PT. X membeli BKP tgl. 10
Februari 2007 seharga rp. 100.000.000 dan PPN sebesar rp.
10.000.000. Faktur pajak tertanggal 31 Maret diterima pada bulan
Apr il 2007. pertanyaan Kapan Pajak Masukan tersebut dapat
dikreditkan dan kapan pal ing lambat dapat dikreditkan ? 2. PT. X
12 Februari membeli BKP seharga rp. 220.000.000 tunai include PPN.
Pertanyaan kapan faktur pajak harus terbit dan kapan pling lambat
dikreditkan? 3. PT. X tgl. 20 Februari menjual BKP tunai kepada pt
Y. Seharga rp. 400.00 0.000 dan memungut PPN sebesar rp.
40.000.000. FP diterbitkan tgl. 22 Februari. 4. PT. X Menjual BKP
secara kredit kepada PT Sabar Hati seharga rp. 200.000 .000. FP
diterbitkan bulan berikutnya. 5. PT. X memakai sendiri BKP untuk
tujuan produktif senilai rp. 100.000.000 Permintaan : 1. Hitung
Pajak Masukan yang dikreditkan pada bulan Februari! 2. Hitung Pajak
Keluaran yang harus dilaporkan pada bulan Februari! 3. Hitung Pajak
Kurang atau lebih bayar untuk masa pajak Februari, jika pad a Masa
Pajak Januari terdapat lebih bayar rp. 50.000.000 SPt PPN Masa
Februari 2007 PK 40.000.000 PM 20.000.000
Kurang bayar Kompensasi PPN Masa pajak Januari Lebih bayar
.000)
20.000.000 50.000.000 (30.000
