View
0
Download
0
Embed Size (px)
V-1
BAB V
PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Mencermati kondisi aktual daerah dengan berbagai permasalahan dan tantangan
yang dihadapi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan sampai dengan saat ini, maka untuk mewujudkan harapan dan impian
akan kehidupan masyarakat yang lebih baik diperlukan upaya-upaya sistematis,
terencana dan terukur. Upaya-upaya dimaksud selanjutnya dirumuskan dalam Visi,
Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program Strategis Kabupaten Sumba Barat 5 (lima)
Tahun ke depan yaitu 2016–2021, adalah :
5.1. VISI
Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Barat tahun 2016–2021 adalah:
”TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMBA BARAT YANG SEMAKIN
MANDIRI, DEMOKRATIS, DAN SEJAHTERA, BERBASIS SUMBER DAYA
LOKAL”.
MANDIRI, mengandung makna suatu keadaan bebas, independen, merdeka,
otonomi di dalam masyarakat melalui peran efektif pemerintah untuk memotivasi,
menyemangati, mendampingi dan menggerakkan masyarakat dari tingkat
desa/kelurahan hingga kabupaten untuk menentukan sendiri kebijakan, strategi,
program dan kegiatan yang urgen atau prioritas untuk memenuhi kebutuhan dasar
hidup yang lebih layak ( life sustaining basic human needs ) seperti sandang,
pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, energi listrik. Untuk
mewujudkan kemandirian ini dilakukan dalam suatu ”gerakan bersama rakyat”
membangun kolaborasi, membangun kemitraan, membangun sinergi, membangun
kerjasama yang, seia, sekata dan seperbuatan antara pemerintah, swasta,
masyarakat, LSM/NGO dalam dan luar negeri, menyatukan tekad untuk membangun
dari desa sesuai tingkat kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dengan
memanfaatkan dan mengotimalkan potensi sumber daya yang dimiliki;
DEMOKRATIS, merupakan proses pemerintahan yang terbangun dalam
suasana kebersamaan dimana keputusan yang diambil didasarkan pada
musyawarah untuk mufakat. Perbedaan pendapat jangan dianggap sebagai suatu
V-2
ancaman tetapi harus dilihat sebagai sebuah kekayaan yang patut dihargai dan
dijunjung tinggi. Demokrasi harus mencerminkan dan menjamin suasana yang
tenteram, tidak ada rasa takut dan khawatir dalam melaksanakan hak dan kewajiban
secara proporsional;
SEJAHTERA, merupakan suatu keadaan aman, damai, makmur, senang,
sentosa, tenteram yang ditandai keseimbangan pemenuhan kebutuhan lahiriah dan
batiniah, dimana masyarakat memiliki kebebasan untuk berekspresi sesuai
kompetensi yang dimiliki.
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL, menunjukkan upaya yang terencana dan
terukur untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan
kemampuan sumber daya manusia serta potensi sumber daya lainnya yang tersedia
untuk dimanfaatkan dan dioptimalkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh
masyarakat.
5.2. MISI
Untuk mewujudkan rumusan visi di atas, dibutuhkan upaya yang lebih konkrit
dan terukur. Untuk itu ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun
2016–2021, sebagai berikut :
MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT SUMBA BARAT YANG
SEMAKIN MANDIRI, MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT
YANG BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DENGAN PEMANFAATAN
RUANG SECARA OPTIMAL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.
MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT SUMBA BARAT YANG
SEMAKIN DEMOKRATIS, MELALUI TATA KELOLA
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK, PENEGAKAN HUKUM DAN
MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH.
MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT SUMBA BARAT YANG
SEMAKIN SEJAHTERA, MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN
1
2
3
V-3
DASAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN
MASYARAKAT.
5.3. TUJUAN DAN SASARAN
Untuk menjabarkan dan atau mengimplementasikan pernyataan misi yang akan
dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu dengan merumuskan apa yang
ingin dikembangkan, apa yang ingin dicapai, dan apa yang akan dihasilkan,
dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki untuk menjawab isu-isu strategis,
tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi.
5.3.1. Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita
masyarakat;
2. Meningkatkan daya saing produk-produk unggulan daerah berdasarkan
kekayaan budaya lokal;
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah;
4. Meningkatkan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan;
5. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih, transparansi dan
akuntabel;
6. Meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat yang patuh pada hukum,
peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai budaya yang berlaku;
7. Meningkatkan kualitas ketersediaan data dan informasi kependudukan;
8. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan desa;
9. Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, NGO/LSM dan
masyarakat;
10. Meningkatkan pendidikan masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan;
11. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
12. Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, keluarga sejahtera, keluarga
berencana, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta anak dan
remaja;
V-4
13. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman layak huni, ketersedian
air bersih dan sanitasi;
14. Meningkatkan ketahanan energi masyarakat.
5.3.2. Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran misi dan tujuan yang ditetapkan, sasaran
menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun ke
depan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut
dalam suatu Rencana Kinerja (performance plan). Penetapan sasaran diperlukan
untuk memberikan fokus penyusunan rencana kerja dan alokasi sumber daya
organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap–tiap tahun untuk kurun
waktu lima tahun.
Selain itu perumusan sasaran merupakan parameter bagi pemerintah daerah
untuk mengukur tingkat capaian indikator kinerja yang ditetapkan.
Untuk itu seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah wajib mendukung sepenuhnya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
Adapun Sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatnya pendapatan daerah;
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah;
3. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat;
4. Meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM)
dan perdagangan yang berorientasi pasar;
5. Meningkatnya jumlah pasar tradisional dan sarana penunjangnya;
6. Meningkatnya investasi dan penanaman modal;
7. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja;
8. Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan manca negara;
9. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
10. Meningkatnya kualitas SDM aparatur kepariwisataan;
11. Meningkatnya pembinaan seni budaya daerah;
12. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah;
13. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan;
V-5
14. Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
15. Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan
ruang;
16. Meningkatnya penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah;
17. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
18. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
19. Meningkatnya penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
20. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur sipil negara;
21. Meningkatnya transparansi dan akuntablitas kinerja penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan;
22. Meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah;
23. Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan;
24. Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan dan penegak hukum
dalam mencegah dan menindak kejahatan dan kekerasan yang mengganggu
ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat;
25. Meningkatnya dialog dalam penyelesaian konflik dan memelopori gerakan anti
kekerasan;
26. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian nilai-nilai budaya;
27. Meningkatnya kesadaran tentang pola hidup hemat;
28. Meningkatnya kualitas ketersediaan data dan informasi kependudukan;
29. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa;
30. Meningkatnya kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan
kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan;
31. Meningkatnya kolaborasi kemitraan yang sinergis antara pemerintah, swasta,
NGO/LSM dan masyarakat;
32. Meningkatnya kerjasama pembangunan dengan perguruan tinggi
negeri/swasta dan lembaga-lembaga penelitian lainnya;
33. Meningkatnya mutu dan pelayanan pendidikan pra sekola