BAB IV TUGAS PEMBANTUAN - slemankab.go.idslemankab.go.id/wp-content/file/lppd2009/BAB_IV_Tugas_Pembantuan.pdf · makan beragam bergizi seimbang dan berkembangnya usaha kecil bidang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tahun Anggaran 2009

428

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1, serta Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,

yang dimaksud tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada

daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau

desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan

tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan

pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pembiayaan Tugas Pembantuan dari

Pemerintah kepada daerah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor

52 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan biaya penyelenggaraan

Tugas Pembantuan dari Kabupaten kepada desa dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Dari uraian diatas, Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan beberapa tugas

pembantuan yang diterima dari Pemerintah dan memberikan tugas pembantuan

kepada desa sebagai berikut:

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

a. Dasar Hukum

1) DIPA Nomor: 0660.0/018-04.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008





b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura,

Direktoral Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian,


Tahun Anggaran 2009

429

Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Badan Ketahanan

Pangan, Departemen Pertanian.

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pengembangan Agribisnis

a) Pengembangan pertanian organik dan pertanian berkelanjutan

b) Pengembangan agroindustri terpadu

c) Integrasi tanaman ternak, kompos dan biogas

2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

a) Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), penyakit

hewan, karantina dan peningkatan keamanan pangan

b) Bantuan benih/bibit kepada petani

c) Mekanisasi pertanian pra dan pasca panen

d) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian

serta pengembangan kawasan

e) Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian

f) Bantuan benih/bibit, sarana produksi pertanian dan penguatan

kelembagaan perbenihan

g) Mekanisasi pertanian pra dan pasca panen

h) Peningkatan pasca panen dan pemasaran komoditas pertanian

i) Pengembangan desa mandiri pangan, penanganan daerah

rawan pangan dan diversifikasi pangan

3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

a) Peningkatan sistem penyuluhan, sumberdaya manusia pertanian

dan pengembangan kelompok tani

b) Magang, sekolah lapang dan pelatihan, pendidikan pertanian dan

kewirausahaan agribisnis

c) Penerapan dan pemantapan prinsip good governance,

penyelesaian daerah konflik, bencana alam

d) Penerapan dan pemantapan prinsip good governance,

penyelesaian daerah konflik bencana alam


Tahun Anggaran 2009

430

d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan

tanaman pangan dan hortikultura adalah:

1) Program Pengembangan Agribisnis

a) Peningkatan produksi dan mutu sayuran dan biofarmaka 1 paket

b) Penyelenggaraan kegiatan FATIH di Kabupaten Sleman

c) Pemberian bantuan fasilitas pembuatan pupuk organik 3 unit

2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

a) Pelaksanaan kegiatan SLPHT

b) Pemberian bantuan benih bibit hortikultura

c) Pengembangan alat, mesin dan sarana produksi hortikultura

d) Penerapan GAP/SOP hortikultura, pengembangan kawasan

hortikultura, pertemuan SCM Hortikultura

e) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan 3 kegiatan,

pengelolaan air 5 kegiatan, WISMP TA. 2009 8 kegiatan

f) Bantuan benih tanaman pangan kelompok tani 15.855 ha

g) Bantuan pembelian traktor R-2 sebanyak 4 unit, alat bengkel

1 unit

h) Fasilitasi sistem PIP 1 paket, pengembangan pasca panen,

pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura 1 paket,

peningkatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan

1 paket, pengembangan usaha pasca panen, pengolahan dan

pemasaran hasil perkebunan 1 paket, pelaksanaan pasca panen,

pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan 1 paket

i) Pelaksanaan kegiatan operasional desa mandiri pangan, gerakan

makan beragam bergizi seimbang dan berkembangnya usaha

kecil bidang pangan dan pengembangan usaha di tingkat

kelompok 2 desa

3) Program Peningkatan kesejahteraan petani

a) Pelaksanaan Magang sekolah lapang (SL) penerapan GAP/SOP

1 kegiatan


Tahun Anggaran 2009

431

b) Pelaksanaan sekolah lapang P3A 2 kegiatan

c) Penyelenggaraan pelatihan teknis tanaman pangan 2 kls,

penyelenggaraan sekolah lapang pengelolaan tanaman dan

sumberdaya terpadu (SL-PTT/LL) 652 klp/sl, penyelenggaraan

koordinasi, pengawalan, pendampingan kegiatan SL-PTT dan

kegiatan lainnya dalam rangka pembangunan tanaman pangan 1

tahun

d) Penanganan daerah rawan pangan transien/kronis 1 kab

e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan

1) DIPA Nomor: 0660.0/018-04.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp864.500.000,00, realisasi

Rp494.972.500,00 atau 57,25%.


dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.420.290.000,00, realisasi

Rp1.267.001.300,00 atau 89,20%.



Rp4.678.925.000,00 atau 92,15%.



Rp1.093.987.520,00 atau 84,81%.



Rp408.336.900,00 atau 91,51%.

f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang tanaman pangan

dan hortikultura adalah Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura,

Dinas Pertanian dan Kehutanan dibentuk berdasarkan Perda Nomor :

12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah


Tahun Anggaran 2009

432

Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman

Nomor 27/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran

Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan

Kehutanan Kabupaten Sleman. Dinas Pertanian dan Kehutanan

memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang pertanian dan

kehutanan. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki fungsi:

1. Penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan pembangunan

bidang tanaman pangan dan hortikultura.

2. Penyelenggaraan pemberdayaan bidang tanaman pangan dan

hortikultura.

3. Pembinaan pengembangan produksi tanaman pangan dan

hortikultura.

4. Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan tanaman pangan

dan hortikultura.

5. Pembinaan, pengawasan, dan pengembangan agribisnis tanaman

pangan dan hortikultura.

g. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang

tanaman pangan dan hortikultura adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah 1 SD - 1. I 1 2 SMP 1 2. II 12 3 SMA 33 3. III 91 4 Sarmud/D3 25 4. IV 6 5 Strata 1 45 6 Strata 2 6

Jumlah 110 Jumlah 110

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan


Tahun Anggaran 2009

433

Pejabat struktural penyelenggara tugas pembantuan 1 orang pejabat

eselon II, 1 orang pejabat eselon III dan 5 pejabat eselon IV serta

pejabat fungsional terdiri dari 4 orang PPS, 41 orang PPL dan 7 PMHP.

h. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan

tanaman pangan dan hortikultura sebagai berikut:

Tabel 4.2. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura


2. Bidang Perikanan

a. Dasar Hukum

DIPA Nomor: 1038.0/032-07.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008

Revisi I Nomor: 1038.1/032-07.4/-/2009, tanggal 21 Mei 2009

Revisi II Nomor: S-5739/PA/2009/2009, tanggal 17 September 2009


Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir & Pulau-pulau Kecil, Departemen

Kelautan dan Perikanan

No. Jenis Jumlah Keterangan

1. Kantor 1 unit 2. Balai Penyuluhan Pertanian 7 unit

3. UPTD Sub Terminal Agribisnis 1 unit

4. Kendaraan roda 4 1 unit

5. Kendaraan roda 2 127 unit 6. Komputer/Laptop 21 unit 7. LCD 2 unit 8. GPS 2 unit 9. Soil Moisture Tester 8 unit 10. Kamera 2 unit 11. Handycam 1 unit


Tahun Anggaran 2009

434


Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan dengan kegiatan

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan

masyarakat pesisir


Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang

perikanan adalah:

Penyelenggaraan pogram PNPM mandiri kelautan perikanan bagi

pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir, fasilitasi

pengembangan usaha ekonomi, sosialisasi program, lokakarya program

dan pendampingan masyarakat pesisir


DIPA Nomor: 1038.0/032-07.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008.

dengan alokasi anggaran sebesar Rp926.300.000.,00, realisasi

Rp894.613.700,00 atau 96,58%


SKPD penyelenggara tugas pembantuan bidang perikanan adalah

Bidang Perikanan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan, berdasarkan

Perda Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan

Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2003 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan

Bupati Sleman Nomor 27/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi,

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian

dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Dinas Pertanian dan Kehutanan

memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang pertanian dan

kehutanan. Bidang Perikanan memiliki fungsi:

1) Penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan pembangunan

bidang perikanan.

2) Penyelenggaraan pemberdayaan bidang perikanan.


Tahun Anggaran 2009

435

3) Pembinaan pengembangan produksi perikanan.

4) Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan perikanan.

5) Pembinaan, pengawasan dan pengembangan usaha perikanan.


Sumber daya manusia penyelenggara urusan perikanan adalah sebagai

berikut:

Tabel 4.3. SDM Penyelenggara Urusan Perikanan

Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah 1 SD 5 1. I 3 2 SMP 1 2. II 10

3 SMA 24 3. III 45 4 Sarmud/D3 14 4. IV 5

5 Strata 1 15 6 Strata 2 4

Jumlah 63 Jumlah 63 Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan

Pejabat struktural penyelenggaraan urusan perikanan adalah 1 orang

pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III dan 4 orang pejabat

eselon IV serta pejabat fungsional terdiri dari 2 orang PPS dan 16

orang PPL.


Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan perikanan

sebagai berikut:

Tabel 4.4. Sarana dan Prasarana Urusan Perikanan

No. Jenis Jumlah Keterangan 1 2 3 4 1. Kantor 1 unit 295 m2

2. UPTD Pengembangan dan Pemasaran Ikan Sempu

1 unit 1,3 ha 0,8 ha untuk kolam

3. Balai Benih Ikan - Rewulu - Moyudan - Tanjungtirto, Berbah - Ngemplak

5 unit

1,3 ha(0,78 ha kolam) 0,8 ha(0,5 ha kolam) 1 ha (0,8 ha kolam) 1 ha (0,6 ha kolam)


Tahun Anggaran 2009

436

1 2 3 4


5. Kendaraan roda 2 9 unit 6. Komputer/Laptop 11 unit 7. LCD 2 unit 8. Kamera 2 unit

9. Handycam 2 unit Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan

3. Bidang Peternakan

a. Dasar Hukum

DIPA Nomor: 0660.0/018-06.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008.


Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian.


Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan

pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), penyakit hewan,

karantina dan peningkatan keamanan pangan.



peternakan adalah:

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pelaksanaan penerapan teknis higiene sanitasi susu melalui pembuatan

sarana pencucian alat dan fasilitasi peralatan yang berupa MilkCan

berkapasitas 45 Liter.


DIPA Nomor: 0660.0/018-06.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 realisasi

Rp200.000.000,00 atau 100%


Tahun Anggaran 2009

437


SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang peternakan

adalah Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan

dibentuk berdasarkan Perda Nomor : 12 Tahun 2003 tentang

Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor

12 tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah

Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor

27/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas

Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan

Kabupaten Sleman. Dinas Pertanian dan Kehutanan memiliki tugas

pokok melaksanakan kewenangan bidang pertanian dan kehutanan.

Bidang Peternakan memiliki fungsi:

1) Penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan pembangunan

bidang peternakan.

2) Penyelenggaraan pemberdayaan bidang peternakan.

3) Pembinaan dan penyelenggaraan pengembangan peternakan.

4) Pembinaan dan pengawasan usaha peternakan.

5) Pembinaan dan penyelenggaraan kesehatan hewan.

6) Pembinaan dan penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner.



peternakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Peternakan Jumlah SDM

No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah 1 SD 1 1. I - 2 SMP 1 2. II 26 3 SMA 25 3. III 73 4 Sarmud/D3 30 4. IV 9 5 Strata 1 49 6 Strata 2 2




Tahun Anggaran 2009

438


eselon II, 1 orang pejabat eselon III dan 7 orang pejabat eselon IV serta

pejabat fungsional terdiri dari 2 orang PPS, 18 orang PPL dan 6 PMHP.



peternakan sebagai berikut:

Tabel 4.6. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Peternakan No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kantor 1 unit 200 m2

2. Poskeswan 8 unit

3. Poskeswan pembantu 2 unit

4. Rumah Potong Hewan 3 unit

5. UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan

1 unit

6. UPTD Pengembangan Budidaya Peternakan dan Pemotongan Hewan

1 unit

7. UPTD Pasar Hewan Ambarketawang

1 unit


9. Kendaraan roda 2 28 unit 10. Komputer/Laptop 14 unit 11. LCD 1 unit 12. Alat laboratorium 13 paket 13. Peralatan medis veteriner 11 paket 14. Milk can 8 unit 15. Timbangan ternak 1 unit 16. Kamera 1 unit


4. Bidang Kesehatan

a. Dasar Hukum

DIPA Nomor. 1311.0/024-04.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008


Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan.


Tahun Anggaran 2009

439


Program Upaya Kesehatan Perorangan dengan kegiatan pemenuhan

dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan.


Pembangunan gedung/bangsal kelas III 1 pt, penyediaan alat

kedokteran dan kesehatan 1 paket


DIPA Nomor. 1311.0/024-04.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008,

dengan alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas pembantuan

kesehatan sebesar Rp5.000.000.000,00, realisasi Rp3.920.920.500,00

atau 85,44%.


SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang kesehatan adalah

Rumah Sakit Umum Daerah dibentuk berdasarkan Perda Nomor : 12

Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah

Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Surat Keputusan Bupati

Sleman Nomor 39/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi,

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit

Umum Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah memiliki tugas membantu

Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang teknis

pelayanan kesehatan kepada masyarakat.



kesehatan adalah sebagai berikut:


Tahun Anggaran 2009

440

Tabel 4.7. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Kesehatan Jumlah SDM

No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah 1 SD 3 1. I 9 2 SMP 15 2. II 139 3 SMA 54 3. III 150 4 Sarmud/D3 198 4. IV 22 5 Strata 1 22 6 Strata 2 28


Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah


eselon II, 4 orang pejabat eselon III dan 8 orang pejabat eselon IV.

Pejabat fungsional sejumlah 215 orang meliputi dokter, apoteker,

perawat, bidan, nutrisionis, perekam medis, pranata laboratorium

kesehatan, sanitarian, dan teknisi elektro medis serta tenaga kontrak 34

orang yang terdiri dari tenaga teknis 27 orang dan 7 orang tenaga

administrasi.



bidang kesehatan sebagai berikut:

Tabel 4.8. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Kesehatan No. Jenis Jumlah Keterangan 1. RSUD

1 unit

Tanah: 23.710m2 Bangunan:7.837m2


3. Kendaraan Ambulance 5 unit


5. Peralatan kesehatan/medik/ non medik

1.716 unit

6. Komputer 64 unit 7. Laptop 5 unit 8. LCD 2 unit 9. Mesin Ketik 8 unit

Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah


Tahun Anggaran 2009

441

5. Bidang Ketenagakerjaan

a. Dasar Hukum





Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Direktorat Jenderal

Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Departemen Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.


1) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.

a) Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan.

b) Pemberian dorongan dan penyempurnaan pelaksanaan

negosiasi Bipartit.

c) Pembinaan kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan

industrial.

d) Penyelesian perselisihan hubungan industrial.

e) Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.

2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

dengan kehiatan peningkatan fungsi dan revitalisasi BLK menjadi

lembaga pelatihan berbasis kompetensi



ketenagakerjaan adalah:

1) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.

a) Kelancaran administrasi kegiatan 12 ob


Tahun Anggaran 2009

442

b) Penyuluhan dan penyebaran informasi hubungan industrial 3

kegiatan

c) Pengembangan kelembagaan hubungan industrial dan jamsos 4

kegiatan

d) Penanganan kasus PHI dan Jamsos 60 OK

e) Peningkatan pemeriksaan kasus kecelakaan kerja & PAK,

analisa potensi bahaya dan data obyek pengawasan dalam

bidang K3, Pembentukan KOMITE AKSI Kabupaten dan

pemetaan pengawasan status kerawanan ketenagakerjaan di

Kabupaten

2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

a) Peningkatan administrasi kegiatan

b) Penyusunan evaluasi/laporan kegiatan

c) Penyelenggaraan rapat 3 paket

d) Rehabilitasi gedung kantor 1 paket

e) Penyusunan laporan akuntabilitas instansi di BLK

f) Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi 1 paket

g) Penyelenggaraan pelatihan berbasis masyarakat 10 paket

h) Penyelenggaraan pelatihan MTU 14 paket




Rp130.000.000,00 atau 100%



Rp125.630.000,00 atau 93,38%

3) DIPA Nomor: 0933.0/026-13.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008.


Rp937.539.850,00 atau 85,23%.


Tahun Anggaran 2009

443


SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang ketenagakerjaan

adalah Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja,

Sosial dan Keluarga Berencana (NakersosKB) serta Balai Latihan Kerja

dibentuk berdasarkan Perda Nomor : 12 Tahun 2003 tentang

Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor

12 tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah

Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor


Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan

Keluarga Berencana Kabupaten Sleman. Dinas Tenaga Kerja, Sosial

dan Keluarga Berencana memiliki tugas melaksanakan kewenangan di

bidang ketenagakerjaan, sosial dan keluarga berencana. Bidang

Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki fungsi:

1) Penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan dan pengawasan

ketenagakerjaan.

2) Penyelenggaraan dan pembinaan hubungan industrial dan

kesejahteraan pekerja.

3) Penyelenggaraan dan pembinaan penempatan dan perluasan

tenaga kerja.

4) Penyelenggaraan dan pembinaan transmigrasi.

Balai Latihan Kerja dibentuk berdasarkan Perda Nomor : 12 Tahun 2003

tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman

Nomor 12 tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor


Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Balai Latihan Kerja Kabupaten

Sleman. Balai Latihan Kerja memiliki tugas membantu Bupati dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelatihan tenaga kerja.


Tahun Anggaran 2009

444



ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Ketenagakerjaan di Dinas Nakersos KB

Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah

1 SD 1 1. I - 2 SMP 1 2. II 6 3 SMA 13 3. III 32 4 Sarmud/D3 5 4. IV 1 5 Strata 1 17 6 Strata 2 2

Jumlah 39 Jumlah 38

Sumber:Dinas Nakersos KB


eselon II, 1 orang eselon III dan 3 orang eselon IV serta 9 orang pejabat

fungsional pengawas ketenagakerjaan.

Tabel 4.10. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Ketenagakerjaan di Balai Latihan Kerja

Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah 1 SD 1 1. I 1 2 SMP 4 2. II 8

3 SMA 26 3. III 56 4 Sarmud/D3 5 4. IV 2 5 Strata 1 30 6 Strata 2 1

Jumlah 71 Jumlah 67

Sumber: Balai Latihan Kerja


eselon III, 3 orang eselon IV dan pejabat fungsional instruktur sebanyak

37 orang.


Tahun Anggaran 2009

445



bidang ketenagakerjaan sebagai berikut:

Tabel 4.11. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Ketenagakerjaan di Dinas Nakersos KB

No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kantor 1 unit


3. Kendaraan roda 2 9 unit 4. Komputer/Laptop 16 unit 5. Kamera 1 unit

Sumber: Dinas NakersosKB

Tabel 4.12. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Ketenagakerjaan di

Balai Latihan Kerja No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kantor 1 unit Tanah: 2 ha

2. Gedung 25 unit


4. Kendaraan roda 2 - unit 5. Komputer/Laptop 10 unit 6. Peralatan jurusan teknologi

mekanik 32 unit

7. Peralatan jurusan aneka kejuruan 110 unit 8. Peralatan jurusan bangunan 16 unit 9. Peralatan jurusan pertanian 16 unit 10. Peralatan jurusan listrik 25 unit 11. Peralatan jurusan otomotif 33 unit 12. Peralatan jurusan tata niaga 24 unit

Sumber: Balai Latihan Kerja

6. Bidang Pekerjaan Umum (Pengairan)

a. Dasar Hukum



Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum


Tahun Anggaran 2009

446


Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya dengan kegiatan Peningkatan pengelolaan

irigasi partisipatif Water Resources and Irrigation Sector Management

Program (WISMP).



pekerjaan umum adalah:

1) Pelatihan tentang pengelolaan barang milik/kekayaan negara 30

orang staf,

2) Terlaksananya pembentukan forum koordinasi Daerah Irigasi Van

Der Wijck dan workshop

3) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan

jaringan irigasi primer dan sekunder di 6 daerah irigasi

4) Terlaksananya fasilitasi sekretariat unit pengelolaan proyek,

sekretariat koordinator loan 1 kegiatan

5) Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan P3A 2 sub kegiatan

6) Rehabilitasi jaringan irigasi 2 sub kegiatan



alokasi anggaran sebesar Rp830.500.000,00 realisasi

Rp703.605.300,00 atau 84,72 %


SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum

(pengairan) adalah Bidang Pengairan, Dinas Pengairan, Pertambangan

dan Penanggulangan Bencana Alam (Dinas P3BA) dibentuk

berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Perubahan Pertama Atas Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun


Tahun Anggaran 2009

447

2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 26/Kep.KDH/A/2003

tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta

Tata Kerja Pengairan, Pertambangan, dan Penanggulangan Bencana

Alam. Bidang Pengairan memiliki fungsi:

1) Penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan dan konservasi.

2) Penyelenggaraan dan pembinaan operasional dan pemeliharaan.

3) Penyelenggaraan, pembinaan dan pemanfaatan.



pekerjaan umum adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum

(Pengairan) di Dinas P3BA Jumlah SDM

No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah 1 SD 18 1. I 16

2 SMP 42 2. II 94 3 SMA 61 3. III 20 4 Sarmud/D3 2 4. IV 1 5 Strata 1 4 6 Strata 2 4


Sumber: Dinas P3BA





bidang pekerjaan umum (pengairan) sebagai berikut:


Tahun Anggaran 2009

448

Tabel 4.14. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum (Pengairan) di Dinas P3BA

No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kantor

1 unit

Tanah: 560 m2

2. Kantor Pengamatan 11 unit



5. Komputer 8 unit 6. Laptop 1 unit 7. Theodolit 1 unit 8. GPS 1 unit 9. Waterpass 1 unit 10. Pengukur debit 1 unit Kondisi rusak 11. Current meter 1 unit Kondisi rusak 12. LCD 1 unit 13. Printer 7 unit 14. Mesin ketik 18 unit

Sumber: Dinas P3BA

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Dasar Hukum


2) DIPA Nomor: 0308.0/999-06.1/-/2009


Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Direktorat

Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri.


1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan

kegiatan peningkatan keberdayaan masyarakat dan PNPM

perdesaan dengan kecamatan.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan peningkatan

kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi


Tahun Anggaran 2009

449



pemberdayaan masyarakat adalah :

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

a) Penyusunan laporan penyelenggaraan semiloka DPRD dan

SKPD

b) Pemberian bantuan langsung masyarakat miskin di perdesaan

untuk peningkatan usaha produktif, pembangunan

sarana/prasarana dasar pendidikan dan kesehatan 2 paket

c) Penyediaan peralatan kantor untuk mendukung kinerja fasilitator

Kabupaten PNPM mandiri perdesaan 1 unit

2) Program Pemberdayaan Masyarakat

a) Peningkatan kinerja pengembangan sumberdaya air dan sistem

irigasi partisipatif dalam rangka mewujudkan optimalisasi

kelembagaan sumberdaya air sebanyak 6 paket

b) Peningkatan kemampuan dan kapasitas kelembagaan

pengelolaan irigasi dalam partisipatif sebanyak 6 paket


1) DIPA Nomor: 2695.0/010-05.4/-/2009 31 Desember 2008, dengan

alokasi anggaran sebesar Rp2.719.285.000,00 realisasi

Rp1.978.279.840,00 atau 72,75%.

2) DIPA Nomor: 0308.0/999-06.1/-/2009 31 Desember 2008, dengan

alokasi anggaran sebesar Rp199.907.000,00, realisasi

Rp118.078.600,00 atau 59,07%


SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang pemberdayaan

masyarakat adalah Bagian Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah dan

Bidang Perencanaan Perdesaan, Bappeda dibentuk dengan dibentuk

berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang


Tahun Anggaran 2009

450

Perubahan Pertama Atas Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun

2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 23/Kep.KDH/A/2003

tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta

Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Sekretariat Daerah

mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penyelenggaraan

pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta

memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah.

Sedangkan fungsi Sekretariat Daerah adalah:

1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah

2) Penyelenggaraan administrasi pemerintahan

3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai

fungsi:

1) pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta

pelayanan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa


pelayanan administrasi pengelolaan pendapatan dan kekayaan desa

3) pelaksanaan anilisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta

pelayanan administrasi pengembangan desa dan lembaga desa


pelayanan administrasi pemberdayaan masyarakat desa

5) penyelenggaraan tata usaha Bagian Pemerintahan Desa

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk berdasarkan

Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan

Pertama Atas Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan

Keputusan Bupati Sleman Nomor 34/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur

Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bappeda mempunyai


Tahun Anggaran 2009

451

tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang mempunyai fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan

daerah,

2) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang

perencanaan pembangunan daerah,

3) Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan

daerah.

Bidang Perencanaan Perdesaan memiliki fungsi:

1) pelaksanaan perencanaan dan evaluasi tata ruang perdesaan

2) pelaksanaan perencanaan dan evaluasi sarana dan prasarana

perdesaan

3) pelaksanaan perencanaan dan evaluasi lingkungan hidup dan

sumber daya alam



pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Pemberdayaan

Masyarakat (Bagian Pemerintahan Desa) Jumlah SDM

No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah 1 SD - 1. I -

2 SMP - 2. II 5 3 SMA 9 3. III 17 4 Sarmud/D3 1 4. IV 2 5 Strata 1 10 6 Strata 2 4

Jumlah 24 Jumlah 24

Sumber: Sekretariat Daerah


eselon III, dan 4 orang pejabat eselon IV.


Tahun Anggaran 2009

452

Tabel 4.16. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Pemerintahan Umum Jumlah SDM

No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah 1 SD - 1. I - 2 SMP - 2. II - 3 SMA 1 3. III 9 4 Sarmud/D3 - 4. IV 2 5 Strata 1 5 6 Strata 2 5

Jumlah 11 Jumlah 11

Sumber: Bappeda


eselon III, dan 3 orang pejabat eselon IV.



bidang pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

Tabel 4.17. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Pemberdayaan

Masyarakat (Bagian Pemerintahan Desa) No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kantor 1 unit 2. Kendaraan roda 4 2 unit


4. Komputer 4 unit

5. Laptop 2 unit 6. LCD 1 unit 7. Kamera Digital 1 unit

Sumber: Sekretariat Daerah

Tabel 4.18. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Perencanaan Perdesaan) di Bappeda

No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kantor 1 unit



4. Komputer 4 unit 5. Laptop 2 unit 6. Kamera Digital 1 unit

Sumber: Bappeda


Tahun Anggaran 2009

453

8. Bidang Pemerintahan Umum

a. Dasar Hukum


DIPA Revisi Nomor 2322.1/010-07.4/-/2009


Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri.


Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

dengan kegiatan Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan untuk

Desentralisasi Sustainable Capacity Building and Development (SCBD).



pemerintahan umum adalah :

1) Pelatihan penyusunan kurikulum

2) Pelatihan analisa kebutuhan diklat

3) Pelatihan sistem teknologi informasi

4) Pelatihan sistem informasi daerah (e-gov)

5) Pelatihan analisis pengembangan wilayah

6) Pelatihan pembangunan karakter melalui pengembangan potensi diri

dan kepribadian tangguh

7) Pelatihan kebijakan gender dan permasalahan

8) Pelatihan konsepsi gender dan permasalahannya

9) Pelatihan manajemen dan sumber daya manusia

10) Pelatihan integrasi kebijakan dan implementasinya pada pelaku

Kelompok Usaha Menengah Kecil dan Mikro (KUMKM)

11) Pelatihan manajemen lingkungan

12) Pelatihan analisis dampak lingkungan

13) Pelatihan manajemen keuangan


Tahun Anggaran 2009

454

14) Pelatihan Public Relation

15) Pelatihan investasi daerah

16) Pelatihan manajemen pemerintah desa

17) Pelatihan manajemen aset

18) Pelatihan Pengembangan kerjasama daerah

19) Pelatihan anggaran berbasis kinerja

20) Pelatihan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pengangguran

21) Pelatihan penanggulangan kemiskinan

22) Pelatihan perencanaan pengembangan ekonomi lokal

23) Pelatihan manajemen dan akuntansi keuangan

24) Pelatihan perencanaan dan manajemen ekonomi daerah

25) Pelatihan perencanaan peningkatan pendapatan daerah

26) Penyusunan SIM Perijinan Terpadu (SIM Keluhan dan saran) SIM

Perijinan Terpadu (SIM Perijinan Industri dan Pariwisata)


DIPA Nomor: 2322.0/010-07.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 dan

DIPA Revisi Nomor : 2322.1/010-07.4/-/2009 dengan alokasi anggaran

sebesar Rp4.495.708.000,00, realisasi Rp2.341.667.930,00 atau

52,09%.


SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang pemerintahan

umum adalah Bidang Perencanaan Teknologi dan Kerjasama, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk berdasarkan Perda

Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama

Atas Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang



Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bappeda mempunyai


Tahun Anggaran 2009

455

tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang mempunyai fungsi:

4) Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan

daerah,

5) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang

perencanaan pembangunan daerah,

6) Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan

daerah.

Bidang Perencanaan Teknologi dan Kerjasama memiliki fungsi:

4) pelaksanaan perencanaan dan evaluasi ilmu pengetahuan dan

teknologi

5) pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kerjasama

6) pelaksanaan perencanaan dan evaluasi data dan informasi



pemerintahan umum adalah sebagai berikut:

Tabel 4.19. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Pemerintahan Umum

Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah 1 SD - 1. I - 2 SMP - 2. II - 3 SMA 2 3. III 7 4 Sarmud/D3 - 4. IV 4

5 Strata 1 5 6 Strata 2 4

Jumlah 11 Jumlah 11

Sumber: Bappeda




Tahun Anggaran 2009

456



bidang pemerintahan umum sebagai berikut:

Tabel 4.20. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Pemerintahan

Umum No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kantor 1 unit 2. Kendaraan roda 4 1 unit


4. Komputer 6 unit


Sumber : Bappeda

9. Bidang Pekerjaan Umum (Perumahan)

a. Dasar Hukum

DIPA Nomor: 0747.0/033-05.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 , DIPA

Revisi Nomor : 0747.0.1/033-5.1/XIV/2009


Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum


Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan kegiatan

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)



pekerjaan umum (perumahan) adalah:

1) Pelaksanaan pemberian bantuan bagi Badan Keswadayaan

Masyarakat di 75 desa untuk kegiatan unit pengelolaan lingkungan

berupa perbaikan resapan air, pembuatan jamban komunal dan

talud; unit pengelolaan sosial berupa santuan warga miskin,


Tahun Anggaran 2009

457

beasiswa, dan perbaikan rumah kumuh; dan unit pengelolaan

ekonomi berupa perguliran modal kepada kelompok keswadayaan

masyarakat di tingkat padukuhan.

2) Pemberian bantuan bagi BKM Tirtoadi Mlati (dana luncuran tahun

2008)


DIPA Nomor: 0747.0/033-05.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, DIPA

Revisi Nomor : 0747.0/033-05.1/-/2009 dengan alokasi anggaran

sebesar Rp12.060.000.000,00, realisasi Rp12.060.000.000,00 atau

100%


SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum

(perumahan) adalah Bidang Permukiman, Dinas Permukiman, Sarana

Prasarana Wilayah dan Perhubungan. dibentuk berdasarkan Perda

Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama

Atas Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang



Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Permukiman, Sarana Prasarana Wilayah dan Perhubungan. Dinas

Permukiman, Sarana Prasarana Wilayah dan Perhubungan mempunyai

tugas melaksanakan kewenangan bidang permukiman, prasarana

wilayah dan perhubungan. Bidang Permukiman yang mempunyai

fungsi:

1) Penyelenggaraan dan pengendalian bangunan,

2) Pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian perumahan dan

permukiman,

3) Penyelenggaraan perizinan, pengawasan dan pengendalian

bangunan,


Tahun Anggaran 2009

458

4) Penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian tata bangunan

dan lingkungan.



pekerjaan umum (perumahan) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Pekerjaan Umum

Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah 1 SD 1 1. I -

2 SMP 2 2. II 19 3 SMA 30 3. III 31

4 Sarmud/D3 4 4. IV 3 5 Strata 1 8 6 Strata 2 8

Jumlah 53 Jumlah 53

Sumber: Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan





bidang pekerjaan umum (perumahan) sebagai berikut:

Tabel 4.22. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum

(Perumahan) No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kantor 1 unit 2. Kendaraan roda 4 1 unit


4. Komputer 6 unit


Sumber : Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan


Tahun Anggaran 2009

459

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang

Desa disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa

mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul

desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/propinsi

yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari

Pemerintah, Pemerintah propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan urusan

pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan

kepada desa.

Dalam rangka penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada desa

sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006

tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada

Desa, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengkaji beberapa urusan

pemerintahan yang dapat diserahkan kepada desa dan menyusun rancangan

Peraturan Daerah tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten kepada

Desa. Seiring ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka

penyerahan urusan pemerintahan kepada desa perlu dikaji kembali.

Meskipun sebagian urusan kepada desa belum diserahkan, namun demikian

dalam berbagai penyelenggaraan urusan pemerintahan telah diserahkan

kewenangannya kepada desa.

Dalam rangka mempersiapkan desa untuk melaksanakan sebagaian urusan

yang akan diserahkan, pada tahun 2009 upaya penguatan kelembagaan desa

telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan Peraturan Bupati

- Peraturan Bupati Sleman Nomor 82 Tahun 2009 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Pemilihan kepala desa 38 orang , dukuh 36 orang dan Kabag 16 orang.


Tahun Anggaran 2009

460

3. Peningkatan kualitas SDM

- Pelatihan motivasi perangkat desa

- Pembinaan dan peningkatan kapasitas wawasan anggota BPD

- Pembinaan dan peningkatan wawasan anggota LPMD

- Gladi manajemen bagi kepala desa, kepala bagian, dukuh baru dan

kepala bagian kemasyarakatan

4. Penguatan keuangan desa

Dalam rangka penguatan keuangan desa, telah diberikan Alokasi Dana

Desa (ADD), Dana Penyeimbang Desa (PBB dan BPHTB), Bagi Hasil

Pajak dan Retribusi, Dana Gotong Royong, Dana Pemberdayaan

Masyarakat dan bantuan lainnya dengan rincian masing-masing sebagai

berikut:

Tabel 4.23. Dana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No Rincian Jumlah 1. Alokasi Dana Desa Rp 10.198.348.059 2. Dana Penyeimbang Desa Rp 5.322.353.760 PBB 3.721.179.499 BPHTB Rp 1.601.174.261 3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 4.996.872.448 4. Dana Gotong Royong Rp 5.780.000.000 5. Bantuan kepada Desa Rp 20.764.885.000 6. Bantuan sosial kemasyarakatan Rp 46.289.513.890,87 7. Dana Pemberdayaan Masyarakat Rp 4.300.000.000

5. Aset

Telah dilakukan upaya-upaya penertiban administrasi dan pemanfaatan

asset desa antara lain meliputi pensertifikatan tanah kas desa,

pengendalian perizinan pemanfaatan tanah kas desa, monitoring dan

evaluasi peraturan desa, dan persiapan regulasi tentang Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes). Sampai dengan tahun 2009 jumlah tanah kas desa yang

telah bersertifikat sebanyak 5.768 sertifikat dari 17.031 bidang tanah

(33,87%). Secara bertahap proses ini terus dilakukan untuk meningkatkan

ketertiban dan kepastian hukum status tanah kas desa.

Documents

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN - slemankab.go.idslemankab.go.id/wp-content/file/lppd2009/BAB_IV_Tugas_Pembantuan.pdf · makan beragam bergizi seimbang dan berkembangnya usaha kecil bidang