59

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Banyuasin

1. Kondisi geografis

Kabupaten Banyuasin selain secara geografis mempunyai letak yang strategis yaitu

terletak di jalur lintas antar provinsi juga mempunyai sumber daya alam yang melimpah.

Letak Geografis Kabupaten Banyuasin terletak pada posisi antara 1,30° - 4,0° Lintang

Selatan dan 104° 00’ - 105° 35’ Bujur Timur yang terbentang mulai dan bagian tengah

Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bagian Timur30.

Kabupaten Banyuasin mempunyai wilayah seluas 12.431 km² dan terbagi menjadi 19

kecamatan. Kecamatan terluas yaitu kecamatan Banyuasin II dengan wilayah seluas

3.707 km² atau sekitar 29,81% dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin. Kecamatan

dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sumber Marga Telang dengan luas wilayah

seluas 242 km² atau sekitar 1.95% dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin.

Secara administratif Kabupaten Banyuasin mempunyai batas-batas wilayah sebagai

berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi

Jambi dan Selat Bangka.

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pampangan dan Air Sugihan

Kabupaten Ogan Komering Ilir.

30 Banyuasin dalam Angka , 2014 hlm 49

60

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering

Ilir, Kota Palembang, Kecamatan Sungai Rotan dan Talang Ubi Kabupaten Muara

Enim.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin.

Letak Geografis Kabupaten Banyuasin yang demikian yang menempatkan

Kabupaten Banyuasin pada posisi potensial dan strategis dalam hal perdagangan dan

industri, maupun pertumbuhan sektor-sektor pertumbuhan baru. Kondisi ini dan posisi

Kabupaten Banyuasin dengan ibukota Pangkalan Balai yang terletak di Jalur Lintas

Timur. Kabupaten Banyuasin terkenal dengan kekayaan Sumber Daya Alam yang

terkandung dalam Bumi Sedulang Sedulung seperti sawit, minyak, karet serta

kandungan mineral lainnya sebagai potensi Sumber Kekayaan Alam yang patut

ditumbuh kembangkan dimasa mendatang. Disamping Sumber Daya Alam yang

melimpah dan dapat di tumbuh kembangkan ada lagi sisi yang sangat menarik untuk

mendapat perhatian dan perlu untuk dikembangkan yaitu objek dan daya tarik wisata,

dimulai dari Danau yang sangat indah, perkebunan karet, sawit yang membentang luas

dan adat perkawinan.

Kabupaten Banyuasin memiliki topografi 80% wilayah datar berupa lahan rawa

pasang surut dan rawa lebak, sedangkan yang 20% lagi berombak sampai bergelombang

berupa lahan kering dengan sebaran ketinggian 0-40 meter diatas permukaan laut. Lahan

rawa pasang surut terletak disepanjang Pantai Timur sampai ke pedalaman meliputi

wilayah kecamatan Muara Padang, Makarti Jaya, Muara Telang, Banyuasin II, Pulau

Rimau, Air Saleh, Muara Sugihan, sebagian kecamatan Talang Kelapa, Betung dan

Tungkal Ilir. Lahan rawa lebak terdapat di kecamatan Rantau Bayur, sebagian

kecamatan Rambutan, sebagian kecil kecamatan Banyuasin I . Sedangkan lahan kering

61

dengan topografi agak bergelombang terdapat di sebagian besar kecamatan Betung,

Banyuasin III, Talang Kelapa dan sebagian kecil kecamatan Rambutan31.

Tabel 4.1 Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

2014

No Kecamatan Ibu Kota Kecamatan 1 Rantau Bayur Pengumbuk 2 Betung Betung 3 Suak Tapeh Lubuk Lancang 4 Pulau Rimau Teluk Betung 5 Tungkal Ilir Sido Mulyo 6 Banyuasin III Pangkalai Balai 7 Sembawa Sembawa 8 Talang Kelapa Sukajadi 9 Tanjung Lago Tanjung Lago 10 Banyuasin I Mariana 11 Air Kumbang Cinta Manis Baru 12 Rambutan Rambutan 13 Muara Padang Muara Padang 14 Muara Sugihan Muara Sugihan 15 Makarti Jaya Makarti Jaya 16 Air Saleh Saleh Mukti 17 Banyuasin II Sungsang 18 Muara Telang Telang Jaya 19 Sumber Marga Telang Muara Telang

Sumber : Banyuasin dalam angka, 2014

2. Kondisi Sumber Daya Alam

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Banyuasin, karena sektor

ini memberikan kontribusi yang paling besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB)

tahun 2013 mencapai 30,54 persen dengan nominal nilai output sebesar 5,17 milyar

rupiah (atas dasar harga berlaku). Sektor pertanian terbagi atas lima sub sektor meliputi,

sektor tanaman bahan pangan atau sering disebut tanaman pangan holtikultura,

perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan32.

31 Banyuasin dalam Angka 2014 hlm 50 32 Banyuasin dalam angka 2014 hlm 261

62

Produksi padi pada sawah dan lading Kabupaten Banyuasin pada tahun 2013

mencapai 943.104 ton yang dihasilkan 207.099 hektar luas panen. Bila dibandingkan

dengan 2013 terjadi pertumbuhan sebesar 6,85% yakni dari 882.597 ton dengan luas

lahan 200.980 hektar.

Komoditas palawija mencakup jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang

kedelai dan kacang hijau. Tanaman palawija ini dapat ditanam di areal sawah maupun

lading. Pada tahun 2013 rata-rata produksi palawija mengalami peningkatan produksi

disbanding tahun sebelumnya. Dari seluruh jenis tanaman palawija, produksi terbanyak

yakni ubi kayu mencapai 22,34 ribu ton diikuti jagung sebanyak 21,92 ribu ton dan

produksi ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai masing-masing 3 ribu ton.

Karet, Kelapa Sawit dan Kelapa merupakan komoditi perkebunan yang banyak

diusahakan oleh rakyat Kabupaten Banyuasin dibanding dengan komoditi kopi dan

kakao.

Karet dan kelapa sawit merupakan komoditas ekspor yang harganya relative stabil

tinggi sehingga kehidupan petani pekebun karet dan kelapa sawit hidupnya lebih

sejahtera dibanding dengan kehidupan petani lainnya. Harga yang relative stabil tinggi

untuk karet dan kelapa sawit jatuh turun sejak terjadi krisis global yang melanda

perekonomian dunia sekitar bulan September 2008 dan baru stabil lagi di pertengahan

2009.

Selama tahun 2013 karet, kelapa sawit dan kelapa merupakan komoditas yang

berproduksi secara signifikan dibandingkan produksi lainnya. Produksi komoditas ini

berturut-turut mencapai 95.200 ton 72.334,42 ton dan 44.334 ton.

.

63

3. Kondisi Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk memenuhi perekonomian

rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat,

sebagian besar dari mereka, utamanya telah memasuki usia kerja, diharapkan terlibat

dalam lapangan kerja tertentu atau aktif dalam kegiatan perekonomian. Di Indonesia,

usia kerja yang digunakan untuk keperluan pengumpulan data ketenagakerjaan adalah

usia 15 tahun atau lebih. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional

(SAKERNAS) 2013, jumlah penduduk Kabupaten Banyuasin yang berumur 15 tahun

keatas yang termasuk angkatan kerja tercatat sekitar 345 ribu jiwa.

Salah satu indikator penting dalam ketenagakerjaan adalah tingkat partisipasi

angkatan kerja (TPAK). TPAK adalah proporsi penduduk usia kerja yang termasuk

dalam angkatan kerja, yakni mereka yang bekerja dan menganggur. Penduduk yang

menganggur menurut konsep ini adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan

(belum bekerja) ditambah penduduk yang sedang mempersiapkan usaha (tidak bekerja),

penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, serta penduduk

yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa). Makin tinggi angka

TPAK merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif

untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja,

kebutuhan penduduk untuk bekerja, dan berbagai faktor sosial, ekonomi dan demografis

merupakan variabel – variabel yang mempengaruhi angka TPAK.

Data Sakernas Agustus 2013 menunjukkan bahwa TPAK Kabupaten Banyuasin

mencapai angka 63,44 persen. Angka ini terus mengalami penurunan dalam tiga tahun

64

tekakhir. TPAK tahun 2012 (65,73 persen) juga menurun dari tahun sebelumnya yaitu

72,54 di tahun 2011.

Indikator selanjutnya yang menjadi favorit dan menjadi bahan evaluasi penting dalam

ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Adalah suatu hal yang

umum, bahwa peningkatan penawaran tenaga kerja tidak selalu diikuti dengan

peningkatan yang memadai pada permintaan tenaga kerja karena terbatasnya lapangan

kerja yang ada. Sebagai akibatnya, sebagian tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan

atau menjadi pengangguran.

Pengangguran merupakan persoalan yang dilematis, di mana pemerintah atau instansi

yang mengurus ketenagakerjaan sebenarnya mampu mengurangi atau menekan angka

pengangguran tapi ketika terjadi proses penekanan angka pengangguran maka akan

terjadi implikasi lainnya di sektor ekonomi. Implikasi ini dapat terjadi akibat dari

perubahan-perubahan yang dibuat oleh pembuat kebijakan.

Berdasarkan teori ekonomi menyatakan bahwa jika perekonomian berada dibawah

full employment, maka pendapatan dapat ditingkatkan melalui peningkatan pada

pengeluaran pemerintah, atau dengan menurunkan pajak. Dari pernyataan tersebut dapat

diambil kesimpulan bahwa usaha untuk menekan pengangguran mengakibatkan

terjadinya peningkatan biaya pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak yang

diterima oleh pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan di setiap negara maju

mempunyai kewajiban untuk menyediakan tunjangan bagi para penganggur. Dan bagi

negara yang masih berkembang, pengangguran merupakan persoalan yang sangat

kompleks untuk diselesaikan. Dan akhirnya pengangguran pada prinsipnya mengandung

65

arti hilangnya output dan kesengsaraan bagi orang yang tidak bekerja dan merupakan

suatu bentuk pemborosan sumber daya ekonomi.

Dari hasil Sakernas di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2013, menunujukan bahwa

pada periode 2011 – 2013 tingkat pengangguran terbuka berfluktuasi dari 5,57 persen

pada tahun 2011 menurun menjadi 5,17 persen pada tahun 2012, dan mengalami

peningkatan kembali menjadi 6,49 persen pada tahun 2013. Peningkatan penggangguran

terbuka dari tahun 2012 ke tahun 2013 ini mungkin terjadi karena lapangan pekerjaan

formal lebih selektif dalam menerima tenaga kerja khususnya dengan tingkat pendidikan

yang dipersyaratkan sedangkan kebanyakan penduduk usia kerja pada saat itu tidak

memiliki keahlian atau pendidikan yang tinggi33.

4. Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyuasin

a. Pajak Daerah

Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah menerapkan 10 jenis pajak daerah di

Kabupaten Banyuasin, yaitu :

Tabel 4.2 Jenis Pajak Daerah

Kabupaten Banyuasin Jenis Pajak Daerah

1 Pajak Hotel 2 Pajak Restoran 3 Pajak Hiburan 4 Pajak Reklame 5 Pajak Penerangan Jalan 6 Pajak Pengambilan dan Pengolahan

Bahan Galian Golongan C 7 Pajak Air Tanah 8 Pajak Sarang Burung Walet 9 BPHTB 10 PBB Perdesaan dan Perkotaan

Data sekunder, Sumber : Banyuasin dalam Angka, 2014

33

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin www.banyuasinkab.bps.go.id (diakses 28 Desember 2014) jam 19.13 wib

66

b. Retribusi Daerah

Selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah juga merupakan salah satu komponen

penting dalam Pendapatan Asli Daerah. Adapun jenis Retribusi Daerah Kabupaten

Banyuasin :

Tabel 4.3 Jenis Retribusi Daerah Kabupaten Banyuasin

No Jenis Retribusi Daerah 1 Pelayanan Kesehatan 2 Pelayanan Persampahan 3 Kebersihan 4 Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil 5 Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir

Khusus 6 Pelayanan Pasar 7 Pengujian Kendaraan Bermotor 8 Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 9 Tempat Lelang Karet 10 Jalan Kabupaten 11 Rekomendasi 12 Retribusi Dispensasi 13 Retribusi Terminal 14 Rumah Potong Hewan 15 Penyelenggaraan Pelelangan Ikan 16 Izin Mendirikan Bangunan 17 Izin Gangguan/Keramaian (SITU/HO) 18 Izin Trayek 19 Izin Kecakapan Kapal dalam Kabupaten Banyuasin 20 Izin Labuh dan Tambat Kendaraan di atas Air dalam

Kabupaten Banyuasin 21 Izin Trayek Pengangkutan Barang di Darat, Laut, Sungai

dan Penyeberangan dalam Kabupaten Banyuasin 22 Trayek Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

dalam Kabupaten Banyuasin 23 Pemberian Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet 24 Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Limbah Cair 25 Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan di

Kabupaten Banyuasin 26 Izin Jasa Angkutan Umum

Sumber : Banyuasin dalam Angka, 2014

67

B. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten

Banyuasin.

1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pengertian Pendapatan Asli Daerah yang

selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah. Yang mana Pendapatan Asli Daerah itu sendiri

bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan

Desentralisasi.

Data realisasi Pendapatan Asli Daerah per triwulan pemerintah Kabupaten Banyuasin

sepanjang tahun 2010-2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Banyuasin 2010-2013

No Triwulan Pendapatan Asli Daerah

2010 2011 2012 2013

1 Pertama 3.973.000,00 6.518.097,71 12.948.988,92 18.834.444,98

2 Kedua 5.184.000,00 5.453.410,33 14.455.120,43 17.291.877,16

3 Ketiga 6.723.000,00 9.484.367,30 14.497.883,64 18.767.931,97

4 Keempat 6.618.000,00 7.326.207,99 14.050.649,51 26.470.332,77

Total 22.498.000,00 28.782.083,33 56.429.642,50 81.364.586,88

Data diolah Peneliti 2014, Sumber : Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan

68

2. Pajak Daerah

Menurut UU No. 8 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU

No. 28 tahun 2009, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat34.

Data realisasi Pajak Daerah per triwulan pemerintah Kabupaten Banyuasin sepanjang

tahun 2010-2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.5 Data Realisasi Pajak Daerah

Kabupaten Banyuasin 2010-2013

Triwulan Pajak Daerah

2010 2011 2012 2013

1 Pertama 1.043.000,00 3.251.454,81 5.426.145,25 5.008.589,09

2 Kedua 1.325.000,00 1.958.765,55 5.872.156,78 10.587.963,00

3 Ketiga 1.867.000,00 3.587.983,08 6.879.541,49 6.897.521,99

4 Keempat 2.320.000,00 1.646.836,56 7.593.960,60 8.574.632,88

Total 6.564.000,00 10.445.040,00 25.771.804,12 31.068.706,96

Data diolah Peneliti 2014, Sumber : Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan

3. Retribusi Daerah

Menurut UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 34 tahun 2000 dan terakhir menjadi UU No.

34 Republik Indonesia. Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

69

28 tahun 2009, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan35.

Tabel 4.6 Data Realisasi Retribusi Daerah

Kabupaten Banyuasin 2010-2013

No Triwulan Retribusi Daerah

2010 2011 2012 2013

1 Pertama 1.867.000,00 1.458.956,00 2.320.843,04 11.256.001,01

2 Kedua 1.251.000,00 1.778.317,03 4.106.879,99 3.587.412,41

3 Ketiga 1.320.000,00 1.890.584,74 3.154.890,01 7.856.412.41

4 Keempat 912.000,00 1.001.985,59 3.154.698,21 8.134.676,84

Total 7.106.489,32 6.129.843,36 12.737.311,25 30.835.020,84

Data diolah Peneliti 2014, Sumber : Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan

C. Hasil Analisis dan Pembahasan

1. Regresi Linear Berganda

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis linear berganda untuk

melihat pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Adapun formula regresi berganda sebagai berikut :

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah

35 Republik Indonesia. Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Y = � + �1�1 + �2χ2 + ε

70

X1 = Pajak Daerah

X2 = Retribusi Daerah

α = Konstanta

β 1,β2 = Koefisien regresi yang menunjukan angka peningkatan atau penurunan

variabel dependen berdasarkan pada variabel independen.

ε = error

Hasil pengujian regresi berganda untuk melihat pengaruh pajak daerah dan reribusi

daerah dapat dilihat dari tabel berikut :

a. Uji R² (Koefisien Determinasi)

Tabel 4.7 Hasil Uji R² (Koefisien Determinasi)

K

o

k

o

1. Koefisien Korelasi R

Analisis Korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan)

linear Antara dua variabel atau lebih, korelasi tidak menunjukkan hubungan

fungsional atau dengan kata lain analisis korelasi tidak membedakan antara

variabel dependent dengan variabel independent.

Besarnya koefesien korelasi berkisar antara +1 s/d -1. Koefesien korelasi

menunjukkan kekuatan (strength) hubungan linear dan arah hubungan dua

variabel acak. Jika koefesien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .963a .928 .917 1.85074E6 1.061

a. Predictors: (Constant), RT, PJK

b. Dependent Variable: PAD

Sumber Olahan :SPSS 16, 2014

71

hubungan searah. Artinya jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y

akan tinggi pula. Sebaliknya, jika koefesien korelasi negatif, maka kedua

variabel mempunyai hubungan terbalik. Artinya jika nilai variabel X tinggi,

maka nilai variabel Y akan menjadi rendah (dan sebaliknya). Untuk

memudahkan melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara dua

variabel penulis memberikan kriteria sebagai berikut36 :

1. 0 : Tidak ada korelasi antara dua variabel

2. 0 – 0,25 : Korelasi sangat lemah

3. 0,25 – 0,5 : Korelasi cukup

4. 0,5 – 0,75 : Korelasi kuat

5. 0,75 – 0,99 : Korelasi sangat kuat

6. 1 : Korelasi sempurna

Berdasarkan tabel di atas Nilai R sebesar 0,963 menunjukkan bahwa korelasi

atau hubungan antara PAD dengan 2 variabel independent nya yaitu pajak

daerah dan retribusi daerah adalah kuat. Dasar untuk mengatakan hubungan ini

kuat adalah nilai R di atas 0,50 (50%).

2. Koefisien Determinasi R²

Nilai R square atau Koefisien Determinasi adalah 0,928 (berasal dari 0,963

x 0,963) berarti bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD

sebesar 92,8%, sedangkan sisanya 7,2% (100% - 92,8% = 7,2%) dipengaruhi

oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti seperti hasil perusahaan milik daerah

dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan

yang sah seperti hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan

36

Sarwono, 2006

72

jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah,

komisi potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan

pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas

jaminan dan lain-lain.

3. Standard Error of the Estimate (SEE)

Nilai SEE sebesar 1,850. Makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi

semakin tepat dalam memprediksi variabel independent.

b. Uji F

Hasil uji F untuk penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8 Hasil Uji F

Sumber : Data Olahan SPSS 16, 2014

1. Hipotesis

Ho : β = 0 (model regresi Y terhadap Xi tidak signifikan/tidak berarti/tidak

sesuai)

Ha : β ≠ 0 (model regresi Y terhadap Xi signifikan/memiliki arti/sesuai)

2. Tingkat Signifikansi:

α=0.05

ANOVAb

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression 5.736E14 2 2.868E14 83.734 .000a

Residual 4.453E13 13 3.425E12

Total 6.181E14 15

a. Predictors: (Constant), RT, PJK

b. Dependent Variable: PAD

73

3. Daerah Kritis:

Fhit > Ftab : Tolak H0

Sig. ≤ α : Tolak H0

4. Statistika Uji:

Fhitung = 83.734 Sig. = 0.000

Ftabel = 3.81 (lihat tabel F)

5. Keputusan Uji

Karena nilai Fhitung > Ftabel dan Sig. < 0.05 maka keputusannya adalah tolak

H0

6. Kesimpulan

Jadi dengan tingkat signifikansi 5% didapatkan kesimpulan bahwa model

regresi Y terhadap Xi adalah sesuai atau memiliki arti.

c. Hasil Uji t

Hasil Uji t dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 4.9 Hasil Uji t

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 2.132E6 900020.724 2.369 .034

PJK 1.298 .194 .591 6.693 .000 .711 1.407

RT 1.073 .187 .507 5.737 .000 .711 1.407

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data Olahan SPSS 16, 2014

74

1. Hipotesis

Ho : β = 0 (konstanta tidak signifikan / tidak valid)

Ha : β ≠ 0 (konstanta signifikan / valid)

2. Tingkat Signifikansi:

α=0.05

3. Daerah Kritis:

Ho diterima apabila -t α/2 ≤ t ≤ t α/2

Ho ditolak apabila t < -t α/2 atau t > -t α/2

4. Statistika Uji

α = 0,05/2 = 0,025 (uji 2 sisi)

derajat kebebasan (df) = N-K = 16-3 = 13

t tabel = 2,160

a. Variabel pajak daerah memiliki t hitung sebesar 6,693 dengan taraf

signifikan 0,000 dibawah signifikan 0,05. Dengan demikian t hitung > t

tabel atau 6,693 > 2,160.

b. Variabel retribusi daerah memiliki t hitung sebesar 5,737 dengan taraf

signifikan 0,000 dibawah signifikan 0,05. Dengan demikian t hitung > t

tabel atau 5,737 > 2,160.

c. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

75

5. Keputusan Uji

Karena nilai t hitung > t tabel maka keputusannya adalah H0 ditolak Ha

diterima

6. Kesimpulan :

Jadi dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%) didapatkan kesimpulan bahwa

konstanta model regresi adalah signifikan.

Tabel 4.10 Hasil Linear Regresi Berganda

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 2.132E6 900020.724 2.369 .034

PJK 1.298 .194 .591 6.693 .000 .711 1.407

RT 1.073 .187 .507 5.737 .000 .711 1.407

a. Dependent Variable: PAD Sumber : Data Olahan SPSS 16, 2014

Berdasarkan tabel 4.7 diatas maka didapatkan persamaan linear regresi berganda :

Y = 2,132 + 1,298X1 + 1,073X2 + ε

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah

X1 = Pajak Daerah

X2 = Retribusi Daerah

1. Nilai konstanta sebesar 2,132. Hal ini berarti bahwa jika Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah tidak mengalami penambahan atau pengurangan, maka Pendapatan Asli

Daerah sebesar nilai konstanta yaitu 2,132.

76

2. Nilai koefisien Pajak Daerah untuk variabel X1 sebesar 1,298. Hal ini mengandung

arti bahwa setiap kenaikan Pajak Daerah satu satuan maka variabel Pendapatan Asli

Daerah(Y) akan naik sebesar 1,298 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain

dari model regresi adalah tetap.

3. Nilai koefisien Retribusi Daerah untuk variabel X2 sebesar 1,073. Hal ini

mengandung arti bahwa setiap kenaikan Retribusi Daerah satu satuan maka variabel

Pendapatan Asli Daerah(Y) akan naik sebesar 1,073 dengan asumsi bahwa variabel

bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel

independent. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem

multikolinieritas.

Tabel 4.11 Uji Multikolinieritas

Coefficient Correlationsa

Model RT PJK

1 Correlations RT 1.000 -.538

PJK -.538 1.000

Covariances RT .035 -.020

PJK -.020 .038

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data Olahan SPSS 16, 2014

Melihat hasil besaran korelasi antar variabel independent tampak bahwa pajak

daerah mempunyai korelasi yang cukup tinggi dengan variabel retribusi daerah

sebesar -0,538 atau sekitar 54%. Oleh karena korelasi masih dibawah 95% maka

dapat dikatakan tidak terjadi multikolineritas yang serius.

77

Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 2.132E6 900020.724 2.369 .034

PJK 1.298 .194 .591 6.693 .000 .711 1.407

RT 1.073 .187 .507 5.737 .000 .711 1.407

a. Dependent Variable: PAD Sumber : Data Olahan SPSS 16, 2014

Melihat pada bagian COEFFICIENT terlihat untuk kedua variabel

independent, angka VIF ada disekitar angka 1 adalah 1,407. Demikian juga nilai

TOLERANCE mendekati angka 1 adalah 0,711. Dengan demikian dapat

disimpulkan model regresi tersebut tidak terdapat problem multikolinieritas

(MULTIKO).

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap,

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

78

Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data Olahan SPSS 16, 2014

Dari grafik diatas, terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah

tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y.

Hal ini berati tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model

regresi layak dipakai untuk Pendapatan Asli Daerah berdasar masukan variabel

independent-nya.

c. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable

dependent, variable independent atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah

tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

79

Gambar 4.2 Uji Normalitas

Sumber : Data Olahan SPSS 16, 2014

Gambar 4.3

Uji Normalitas

Sumber : Data Olahan SPSS 16, 2014

Dari grafik diatas, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonalnya,

serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi layak

dipakai untuk Pendapatan Asli Daerah berdasar masukan variabel independent-nya.

80

d. Uji Autokorelasi

Uji ini berguna untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi

antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini dengan kesalahan pengganggu.

Masalah ini timbul karena variabel pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke

observasi lainnya.

Tabel 4.13 Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .963a .928 .917 1.85074E6 1.061

a. Predictors: (Constant), RT, PJK

b. Dependent Variable: PAD Sumber : Data Olahan SPSS 16, 2014

Hasil output diatas nilai DW yang dihasilkan adalah 1,061. Sedangkan dari tabel DW

dengan signifikansi 0,05 (5%) dan jumlah data (n) = 16, serta jumlah variabel independent

(k) = 2 diperoleh nilai dL sebesar 0,9820 dan dU sebesar 1,5386. DW terletak antara dU

dan (4-dU) dimana 1,061 berada antara 0,9820 dan 1,5386 yang berarti tidak terjadi

autokorelasi.

81

Dari hasil penjabaran Uji dua hipotesa bahwa :

a. Variabel pajak daerah memiliki t hitung sebesar 6,693 dengan taraf signifikan 0,000

dibawah signifikan 0,05. Dengan demikian t hitung > t tabel atau 6,693 > 2,160.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah mempengaruhi PAD, hasil ini

membuktikan bahwa hipotesis Ho ditolak Ha diterima.

b. Variabel retribusi daerah memiliki t hitung sebesar 5,737 dengan taraf signifikan 0,000

dibawah signifikan 0,05. Dengan demikian t hitung > t tabel atau 5,737 > 2,160.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah mempengaruhi PAD, hasil ini

membuktikan bahwa hipotesis Ho ditolak Ha diterima.